PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL Alamat Telpon/Fax Email Website
: : : : :
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232
[email protected] http://sic.sarbigroups.com
Telah selesai melaksanakan audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA
:
PT KODECO TIMBER
SK IUPHHK-HA
:
SK Menhut No. SK.849/Kpts-II/1999 tanggal 11 Oktober 1999
Luas
:
± 99.570 ha
Lokasi
:
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor Pusat
:
Jl. Serongga Km. 1, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabuapaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor Cabang
:
Menara Duta Building Basement, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B.9 Jakarta Selatan.
III. Waktu Pelaksanaan
: 19 Mei s/d 4 Juni 2013
IV. Hasil Penilaian
: NILAI AKHIR KINERJA IUPHHK HA PT. KODECO TIMBER ADALAH
PREDIKAT SEDANG, TIDAK ADA VERIFIER DOMINAN BERNILAI BURUK DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MEMENUHI SEHINGGA BERHAK UNTUK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Jakarta, 17 Juli 2013 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 29/DIRSERTF/VI/2013 Tentang
PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. KODECO TIMBER, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK Menhut No. SK.849/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, Luas ± 99.570 Ha
Menimbang
:
1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Penilaian Kinerja PHPL 2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber
Mengingat
:
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. 6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P. 68/Menhut-II/2011 dan. Nomor P.45/Menhut-II/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SK.96/PKUPHA-4/2013, tanggal 23 April 2013.
Memutuskan Menetapkan :
1. Memberikan sertifikat PHPL kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT KODECO TIMBER di Provinsi Kalimantan Selatan karena memperoleh Predikat ”SEDANG” tidak ada verifier dominan yang bernilai buruk dan verifikasi legalitas kayu memenuhi. Masa berlaku Sertifikat selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan 15 Juni 2018 2. Dilakukan kegiatan penilikan (surveillance) berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Bulan sejak terbitnya sertifikat oleh LP-PHPL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. 3. Nilai Hasil kinerja PHPL PT KODECO TIMBER sesuai dengan masingmasing indikator PHPL, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Tanggal :
Bogor 16 Juni 2013
Mengetahui
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT. KODECO TIMBER, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1)
Identitas LPPHPL
:
(a) Nama Lembaga
:
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi
:
LPPHPL-004-IDN
(c) Alamat
:
Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor
(d) Nomor telepon/faks/E-mail :
Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email :
[email protected]
(e) Direktur Utama
:
(f) Tim Audit
:
Ir. Iin Indasah
Ir. Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi)
Priyo handoko, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ir. Zul Irham, M.Si (Auditor Ekologi)
Doni, M.Si(Auditor Sosial)
Ir. Jaenudin Tresna (Auditor VLK)
(g) Tim Pengambil Keputusan :
Pengambil Keputusan
: Ir. Gusdaji
Narasumber
: Ir. Yayat Hendrian : Ir. Herman Prayudi, MSc
2)
Identitas Auditee
:
(a) Nama Pemegang Izin
:
PT. KODECO TIMBER
(b) Nomor & Tanggal SK
:
Keputusan Menteri Kehutanan VI/1999 tanggal 27 Maret 2006.
(c) Luas dan Lokasi
:
± 99.570 Ha, Provinsi Kalimantan Selatan
1
No. SK. 849/Kpts-
(d) Alamat kantor
:
Jl. Serongga Km 1, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Telp. (0518) 70786, 70789 Fax (0561) 581417;
(e) Nomor telepon/faks/E-mail
:
(021) 52901933–1935; Fax. (021) 52901936
(f) Pengurus
:
Dewan Komisaris (1)
Direktur
Ringkasan Tahapan Tahapan
Audit Tahap I
:
Drs. Sunarko Danu Ardanto
:
Zaiful Aswat, SH. MKn
Dewan Direksi (1)
3)
Komisaris
: Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Bogor, tanggal 26 s/d 30 April dan tanggal 1 s/d 2 Mei 2013
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi penilaian Membuat perencanaan pelaksanaan Audit Tahap II
untuk
Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Audit Tahap I, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HA maka Auditee telah siap untuk dilakukan penilaian PHPL pada tahap Audit Tahap II (penilaian lapangan/Kinerja) Audit Tahap II Koordinasi dengan Instansi Kantor BP2HP Wilayah Menyampaikan rencana kegiatan audit Kehutanan XI Banjarbaru PHPL Kalimantan Selatan, Informasi utama yang diperoleh adalah tanggal 20 Mei 2013. saat BP2HP mengadakan Diklat kelola Kantor Dinas lingkungan dan kelola sosial, Kehutanan Provinsi Auditeetelah diundang dan mengirimkan Kalsel, tanggal 20Mei karyawannya untuk mengikuti dilkat 2013 tersebut.
2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Kantor Dinas Recording kegiatan produksi Auditee Kehutanan Kabupaten cukup baik, laporan ke Dinas Kotabaru tanggal 21 Kehutanan Kab. Kotabaru dan Tanah Mei 2013 Bumbu lancar Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru tanggal 21 Mei 2013 Konsultasi Publik
Batu Licin, Kalimantan PT. Kodeco Timber akan membangun Selatan, Tanggal 23 sarana air bersih di wilayah Kabupaten Mei Kotabaru, mohon hulu sungai yang 2013 menjadi sumber air yang juga berada di wilayah perusahaan agar dapat terjaga kualitasnya. Agar pemerintah daerah dan perusahaan dapat memantau kegiatan PT. Kodeco Timber dan perusahaan pertambangan yang berada di wilayah PT. Kodeco Timber dan sekitarnya, agar limbahnya tidak memasuki sungai yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. PT. Kodeco Timber sudah melaksanakan kegiatan bina sosial, dan semoga dapat dilanjutkan dan bersinergi dengan masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan perusahaan untuk mengatasi dampak lingkungan. Namun diharapkan kegiatan perusahaan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. PT. Kodeco agar mensosialisasikan kegiatannya kepada masyarakat, dan diharapkan kegiatan perusahaan dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Agar kegiatan CSR PT. Kodeco Timber dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat, sehingga SDM yang ada di masyarakat dapat berkompetisi dalam dunia usaha. PT. Kodeco Timber diharapkan lebih memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan dan pasar. Masyarakat tidak mengetahui batas IUPHHK PT Kodeco Timber di lapangan karena tidak ada tanda-tanda yang jelas
3
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Batu Licin, tanggal 24 Mei 2013
Ringkasan Catatan Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilain dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian kinerja selamadi lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Kodeco Timber
Areal PT. Kodeco Timber, Menghimpun, mempelajari data dan tanggal 24 mei s/d 31 Mei dokumen Auditee di lapangan serta 2013 melakukan analisis untuk pemenuhanterhadap kriteria dan indikator untuk substansi prasyarat, produksi, ekologi,sosial serta verifikasi legalitas kayu. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi publik Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor. Penandatanganan taly sheet Hasil Verifikasi lapangan Penandatanganan BA Closing meeting
Pertemuan Penutupan
Batu Licin, tanggal 2 Juni 2013
Penyusunan (Konsinyasi)
Bogor, tanggal 6 s/d 12 Masing-masing Auditor Juni 2013 laporan penilaian
Laporan
menyusun
Panel hasil penilaian dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar auditor Finalisasi laporan penilaian Penyusunan resume hasil penilaian Pengambilan Keputusan
Bogor, tanggal 16 Juni 2013
4
Didasarkan pada total nilai akhir penilaian kinerja PHPL seluruh indikator adalah 74,2 atau 49/66 x 100 % = 74,2 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka nilai akhir Kinerja PHPL dan VLK pada PT.Kodeco Timber adalah “Sedang
4)
Resume Hasil Penilaian Kriteria / Indikator A.
1.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Penilaian Kinerja PHPL Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Baik
Dokumen legal tersedia cukup lengkap PT. Kodeco Timber belum temu gelang akan tata batasnya < 100%, dan telah mengupayakan untukmerealisasikan. Realisasi tata batas < 100% tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata atas temu gelang Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak terus-menerus Areal PT. Kodeco Timber masih di dalam fungsi hutan produksi dan tidak mengalami perubahan fungsi kawasan Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Baik
Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) PT. Kodeco Timber hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi adalah adanya kawasan sempadan pantai yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga professional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
Sedang
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Sedang
Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan Realisasi peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia PT. Kodeco Tiimber sebesar 59% dari rencana pelatihan Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan yang diacu oleh PT. Kodeco Timber tersedia lengkap
Tersedia struktur organisasi dan job description. Terdapat perbedaan (Tidak Konsisten) antara Struktur Organisasi yang diuraikan pada Surat Keputusan Direktur dengan Struktur Organisasi yang diuraikan pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. Kodeco Timber mempunyai perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana tersedia, Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Kodeco Timber, SPI baru terbentuk tahun 2013. Untuk saat ini pengawasan oleh SPI baru di bidang pengelolaan
5
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi keuangan, sedangkan untuk bidang produksi dan ekologi belum berjalan efektif Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
Baik
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai PT. Kodeco Timber telah melakukan Study Analisis Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah. Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Kodeco Timber keterwakilan masyarakat /pemangku kepentingan di Komisi Amdal pada tahun 1993 diwakili oleh kepala desa dan Camat Pelaksanaan tata batas sendiri dan persekutuan antara PT. Inhutani II dan PT. Kodeco Timber pada tahun 1996 telah mendapatkan persetujuan dari wakil kecamatan Batulicin dan wakil kepala desa Mentewe, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Direktur Inventarisasi, Pengukuhan dan Pemetaan Hutan. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak.
2.
Produksi
2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Baik
PT. Kodeco Timber telah memiliki dokumen RKUPHHKHA yang sudah disetujui oleh pejabat yang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/landscapping areal produksi efektif yang realistis / benar penataan areal produksi efektif yang realistis/benar PT. Kodeco Timber telah mengimplementasikan penataan areal kerja (blok RKT) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HA. Hal ini mengidentikasikan bahwa PT. Kodeco Timber telah memenuhi sebagian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Telah melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap batas blok dan petak kerja, namun hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
PT. Kodeco Timber telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan Survei Potensi, beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon). PT. Kodeco Timber hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis., MAI dan CAI.
6
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Tidak terdapat bukti upaya PT. Kodeco Timber melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkannya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
PT. Kodeco Timber telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku Implementasi SOP tahapan sistem silvikultur sudah dilaksanakan jumlah pohon inti dan yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial kurang mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 apabila menggunakan sistem silvikultur TPTI. Untuk penerapan sistem silvikultur TPTJ / Silin dimana orientasi pengelolaannya adalah menanam, maka potensi ini sudah mencukupi
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatan
PT. Kodeco Timber telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan secara lengkap Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil area terbuka > 4 m dan terdapat jalan ongkak yang memotong jalur lindung untuk membuat tumpukan kayu/betau. Dengan demikian teknologi ramah lingkungan belum diterapkan secara benar pada tahapan kegiatan pemanenan hasil. Nilai faktor eksploitasi sebesar 0,90
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanen an/ pemanfaatan pada areal kerja
PT. Kodeco Timber telah memiliki atau terdapat dokumen RKT-UPHHK-HA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah PT. Kodeco Timber telah memiliki atau terdapat peta kerja RKT-UPHHK-HA atau RKUPHHK-HA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung PT. Kodeco Timber sudah melakukan atau mengimplementasi peta kerja yang berupa penandaan batas pada sebagian blok tebangan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Realisasi volume tebangan total rata-rata 3 tahun terakhir produksi mencapai <70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT-UPHHK-HA yang disahkan
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi,
PT. Kodeco Timber telah mengalokasikan dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya atau sudah mengupayakan alokasi dana sesuai kebutuhan pada saat itu Bahwa rata-rata alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional
7
Kriteria / Indikator penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia
Nilai
Ringkasan Justifikasi Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar dan sesuai dengan tata waktu Realisasi kegiatan pembinaan hutan perlindungan hutan, dan tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHKHA melebihi 80% tapi belum seluruhnya Realisasi kegiatan penanaman hutan (luas dan kualitas tegakan) < 50% dari yang direncanakan
3.
Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Jenis kawasan lindung IUPHHK-HA PT.Kodeco Timber berdasarkan pada dokumen RKUPHHK-HA PT. Kodeco Timber berbasis IHMB periode 2012-2021 yang sudah adalah a) KPPN seluas 2.220 ha, b) sempadan sungai seluas 1.359 ha, c) areal dengan lereng ≥ 40% seluas 1.042 ha, d) buffer zone hutan lindung, e) kawasan karst, dan f) kantong satwa seluas 148 ha Kawasan lindung yang ditetapkan PT. Kodeco Timber telah dilakukan tata batas dilapangan sebesar 85,2% (kisaran 61-89% dari total kawasan lindungi yang seharusnya) Kondisi kawasan dilindungi IUPHHK HA PT. Kodeco Timber berhutan mencakup 51-79% dari total kawasan dilindungi. Dengan demikian dapat dikatakan (salah satu) daripara pihak mengetahui adanya kawasan lindung yang terkait dengan kegiatan pemanenan hutan namun tidak mengetahui adanya kawasan lindung lain yang telah dialokasikan. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Sedang jenis gangguan hutan yang terdapat di kawasan hutan di areal Auditee adalah berupa kegiatan perambahan hutan, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, dan tebangan liar. SOP yang telah tersedia adalah SOP untuk penanganan perambahan hutan, kebakaran hutan, dan tebangan liar. Sedangkan SOP untuk penanganan ancaman/gangguan kegiatan perburuan satwaliar masih belum tercakup dalam dokumen SOP yang sudah tersedia. Sarana dan Prasarana Perlindungan Gangguan Hutan yang dimiliki PT. BKIM sebagaimana pada Tabel 3.3 tersebut di atas untuk menjangkau atau mengelola areal seluas 50.860 Ha jenis dan jumlahnya masih belum memadai dan belum sesuai dengan ketentuan, yaitu AMDAL, RKU 2012, SOP, dan KepMenHut Nomor SK.474/MENHUT-II/2006. Audite memiliki SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang tidak
8
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi memada dan masih belum pernah mengikuti Diklat atau pelatihan untuk bidang perlindungan dan pengamanan hutan. kegiatan perlindungan gangguan hutan telah dilakukan oleh auditee melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif dan preventif. Implementasi perlindungan gangguan hutan yang telah dilakukan oleh auditee masih belum sesuai dengan SOP dan belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, yaitu dengan masih adanya aktivitas Perambahan hutan oleh perusahaan perkebunan sawit, pencurian kayu secara illegal oleh masyarakat, dan perburuan satwaliar di areal kerja auditee. Berdasarkan norma yang ada, maka kinerja verifier 3.2.4, Implementasiperlindungan gangguan hutan (preventif/kuratif/represif), termasuk dalam norma : Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan
Baik
IUPHHK HA PT. Kodeco Timber telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. Kodeco Timber sudah tersedia prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Namun demikian jumlah belum mencakup seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi prasarana yang ada berfungsi dengan baik Telah tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air IUPHHK HA PT. Kodeco Timber, sudah tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai IUPHHK HA PT. Kodeco Timber telah menyusun dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan sebagian. Implementasi ini belum menurunkan erosi yang terjadi, justru di lokasi THPB 2011 dan 2012 masih menunjukan laju erosi yang tinggi IUPHHK HA PT. Kodeco Timber telah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan dan waktu pelaksanaanya belum mengikuti ketentuan yang berlaku Pada Areal Kerja PT. Kodeco Timber terlihat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
Baik
IUPHHK HA PT. Kodeco Timber telah memiliki prosedur identifikasi untuk vegetasi dan satwa, dimana telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas. Namun demikian, SOP
9
Kriteria / Indikator langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yg tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yg tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Nilai
Ringkasan Justifikasi ini belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin PT. Kodeco Timber sudah terdapat implementasi identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Baik
PT. Kodeco Timber sudah tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Sudah terdapat implementasi pengelolaan flora oleh PT. Kodeco Timber tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Secara umum, pengelolaan yang dilakukan PT. Kodeco Timber berupa kegiatan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan dan meminta karyawan untuk tidak melakukan pengambilan ataupun mengganggu flora dilindungi Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Namun demikian, berdasarkan hasil IHMB di areal PT. Kodeco Timber masih ditemui jenis pohon dilindungi. Terdapat upaya untuk konservasi jenis tertentu meskipun tidak terkait langsung dengan kinerja pengelolaan operasional IUPHHK namun upaya ini dapat dipertimbangkan sebagai komitmen
Sedang Tersedia beberapa SOP yang terkait dengan pengelolaan fauna dilindungi dan RTE. Namun prosedur tersebut tidak secara langsung menetapkan bagaimana pengelolaan terhadap fauna yang teridentifikasi dilindungi yang berada dalam kawasan IUPHHK-HA PT. Kodeco Timber dan tidak spesifik untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Upaya yang dilakukan pengelolaan kawasan Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak spesifik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Kegiatan itu dilakukan dengan cara pengamanan kawasan hutan (patroli), serta pemasangan papan tanda larangan berburu (tidak spesifik untuk satwa dilindungi), pembuatan plang koridor satwa dan bahaya kebakaran hutan Implementasipenetapan kantong satwa merupakan hal penting bagi distribusi fauna disekitar kawasan IUPHHKHA PT. Kodeco Timber meskipun bukan pengelolaan terhadap fauna target. Terdapat gangguan terhadap
10
Kriteria / Indikator
4.
Nilai
Ringkasan Justifikasi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan terhadap gangguan tersebut oleh pemegang izin. Upaya PT. Kodeco Timber adalah dengan melakukan sosialisiasi kepada karyawan dan masyarakat serta melakukan pemasangan larangan untuk berburu satwa
Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat
Baik
Kelengkapan dokumen terkait dengan verifier 4.1.1 sebagian telah dipenuhi, terutama berhubungan dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan unit manajemen PT. Kodeco Timber yang tertuang di dalam dokumen Revisi Kegiatan Studi Diagnostik Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Masyarakat yang tidak dapat melakukan akses terhadap kawasan hutan memperoleh kompensasi ganti rugi dengan kesepakatan tali asih antara masyarakat dengan unit menajamen Laporan Pembinaan Desa Hutan oleh unit manajemen masih belum terdokumentasikan dengan baik khususnya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana masyarakat sangat bergantung dengan adanya hutan untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Ada sebagian batas kawasan antara perusahaan dengan masyarakat yang ditandai dengan pal batas, ada sebagian anggota masyarakat masih mengetahui kawasan perusahaan. Walaupun masih terdapat konflik, namun demikian dapat diselesaikan dengan cara damai melalui musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait agar tidak merugikan masyarakat dan juga perusahaan. Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat selama ini hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas dengan legalitas yang sah Selama penilaian lapangan, tidak ada perubahan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat setempat. Luasan dan batas-batas kawasan pemegang izin masih sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.849/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam kepada PT. Kodeco Timber atas areal hutan produksi seluas ± 99.570 Ha di Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti-bukti fisik berupa tanda batas terkait luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat setempat umumnya
11
Kriteria / Indikator
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Nilai
Baik
Ringkasan Justifikasi Auditee belum meliliki bukti persetujuan tertulis dari lembaga formal desa terkait luas dan batas areal kerja IUPHHK. Berdasarkan pengakuan masyarakat bahwa masyarakat tidak merasa terganggu dengan luas dan batas areal kerja IUPHHK saat ini bahkan masyarakat merasa terbatunkan dengan masuknya PT KODECO TIMBER dengan pembangunan jalan dan bantuan ke desa-desa yang berbatasan dengan perusahaan. Auditee kurang dapat mengelola potensi konflik dengan baik dan menyelesaikan konflik agar tidak berlanjut, terutama terkait program PMDH. Auditee kurang mengidentifikasi potensi konflik pasca masuknya perusahaan pertambangan di dalam kawasan konsesinya Berdasarkan kajian dokumen dan laporan berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa auditee memiliki sebagian dokumen terkait upaya memenuhi tanggung jawab sosial PT. KODECO TIMBER telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang salah satunya tertuang dalam Keputusan Pimpinan Kodeco Timber Nomor: KDC-PB/02/V/460 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Bantuan Terhadap Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan dan SOP Community Development (11.A. Prosedur Kerja PMDH dan Kepedulian Sosial). Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa implementasi kegiatan sosialisasi pernah dilaksanakan, namun demikian belum bisa memenuhi Verifier 4.2.3 berkenaan dengan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya desa yang menjadi binaan perusaaan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan sifatnya masih parsial dan belum menyeluruh Berdasarkan penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat sebagian implementasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat khususnya desa-desa yang berada di dalam kawasan dan sekitar kawasan unit manajemen. Berdasarkan penelaahan dokumen dan wawancara lapangan, bahwa pendokumentasian implementasi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin kurang lengkap, baik laporan untuk dan informasi laporan ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Baik
Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap
12
Kriteria / Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. PT. Kodeco Timber memiliki dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Didasarkan telaah dokumen dan wawancara terdapat keberadaan dokumen perencanaan dan laporan hasil-hasil pendistribusian insentif serta pembagian biaya dan manfaat kepada para pihak dengan bukti berita acara dan kuaitansi penerimaan
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Baik
Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang cukup jelas dan sudah disahkan secara legal namun belum lengkap Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik Berdasarkan hasil verifikasi, wawancara dan pengecekan di lapangan, diketahui bahwa dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Sedang Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa manajemen PT. Kodeco Timber sudah melaksanakan sebagian besar kewajiban kepada karyawan dalam bentuk hubungan industrial sepanjang tiga tahun terakhir. Terdapat bukti bahwa auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi Terdapat dokumen standar jenjang karir yang ditetapkan oleh auditee sesuai kompetensi dan kualifikasi, namun belum semua perubahan jenjang karier yang terencana diimplementasikan. Karyawan telah diikutkan dalam program Jamsostek. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan
13
Kriteria/ Indikator
Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- bahwa PT Kodeco Timber telah mengalami beberapa kali perubahan Ijin Usaha terkait luas areal kerja. Saat ini sebagai acuan bekerja adalah Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan terbaru berdasarkan SK. Pembaharuan Nomor : 849/KptsVI/1999; Tanggal : 11 Oktober 1999; Tentang : Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan An. PT. Kodeco Timber di Propinsi Kalimantan Selatan; Luas : 99.579 Ha. Beserta Lampiran SK IUPHHK-HA termasuk Peta-petanyaAuditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen yang terkait dengan SK IUPHHK-HA PT. BiOS. - Untuk kewajiban IHPH PT. Kodeco Timber memohon diperhitungkan kelebihan pembayaran untuk periode yang lalu (sesuai Surat direktur Utama PT. Kodeco Timber No. KDT/2010/IX/022 tanggal 15 September 2010). Saat penilaian ini berjalan, belum ada jawaban dari Kementerian Kehutanan, sehingga perusahaan belum melaksanakan pembayaran IHPH. Sejalan dengan hal ini, tidak ada penghentian pelayanan operasional dari Kementerian Kehutanan kepada PT. Kodeco Timber. Berdasarkan hasil verifikasi bahwa PT. Kodeco Timber telah kelebihan membayar Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP dan dapat menunjukan bukti setornya
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
- PT. Kodeco Timber telah memiliki RKT yang disahkan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan) dan dilengkapi oleh SK RKT dan Peta RKT Nomor : 07/BiOS-A.1/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012. - PT. Kodeco Timber telah memetakan areal/lokasi yang tidak ditebang pada Peta RKUPHHK dan dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan - Peta blok tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
14
Kriteria/ Indikator
Ringkasan Justifikasi
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Dalam pengelolaan hutannya PT. Kodeco Timber mendasarkan pada Rencana Pengelolaan yang telah dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang. RKUPHHK sepuluh tahunan yang berbasis IHMB yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan No. SK.50/BUHA2/2012 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2012. yang ditetapkan di Jakarta dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
PT. KODECO TIMBER memiliki izin penggunaan alat dilaporkan kepada Kadishut Provinsi Kalsel dan dapat dibuktikan keberadaannya secara fisik di lapangan
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
- Hasil verifikasi terhadap LHP yang sudah disahkan isinya telah sesuai dengan LHC dan berdasarkan pemeriksaan fisik, isi LHP sesuai dengan fisik kayu yang di LHP kan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut ke luar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
- Kelengkapan dan keabsahan dokumen (LHP dan SKSKB) dibuat oleh petugas yang telah mendapatkan pengesahan dan diangkat oleh pejabat yang berwewenang
- Hasil verifikasi mengacu kepada P.55/Menhut-II/2006, maka PT. KODECO TIMBER telah melaksanakan berbagai ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Permenhut tersebut, khususnya mengenai tandatanda legalitas dan kesesuaiannya dengan dokumen - Hasil verifikasi bahwa PT. Kodeco Timber telah melaksanakan sistem TUK berupa penandaan yang konsisten baik di dalam pencatatan administrasi (dokumen) maupun di lapangan sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan
15
Kriteria/ Indikator Ringkasan Justifikasi 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
- PT. KODECO TIMBER telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan SPP PSDH dan DR yang diterbitkan setiap LHP yang telah disahkan - PT. KODECO TIMBER telah membayar PSDH dan DR sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih PSDH dan DR - Berdasarkan Perdirjen BPK No. P.6/VI-SET/2009 Lampiran 2, norma penilaian ”Memenuhi” yaitu ” PSDDR telah dibayarkan sesuai dengan tarif”
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Tidak diverifikasi karena tidak ada pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
NA
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
NA
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
PT. Kodeco Timber telah memiliki dokumen AMDAL berupa SEL, dan RKL dan RPL yang telah telah memperoleh persetujuan dari komisi Amdal Departemen Kehutanan
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan Hasil verifikasi PT Kodeco Timber telah memiliki telah memiliki laporan dokumen RKL dan RPL berdasarkan SEL yang telah pelaksanaan RKL dan RPL yang disahkan menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
16
Kriteria/ Indikator
Ringkasan Justifikasi
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
- Pelaksanakan prosedur K3 dalam kegiatan di lapangan mengacu kepada prosedur penebangan, perlindungan dan pengamanan hutan - Ada peralatan K3 sesuai dan kebutuhan serta masih berfungsi - Adanya catatan kecelakaan kerja dan laporan kepada kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu di Gunung Tinggi dan adanya implementasi program K3 oleh PT Kodeco Timber
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Pada PT. Kodeco Timber belum terdapat serikat pekerja atau dokumen/aturan pernyataan tertulis kebijakan kebebasan berserikat, akan tetapi perusahaan tetap membolehkan dan menjamin pelaksanaan Kebebasan berserikat untuk Pekerja tersebut berdasarkan Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), Pasal 2 ayat 6
5.2.2. Adanya Kesekapatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
- PT Kodeco Timber tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
PT Kodeco Timber tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur sertifikasi
17
^KAN
U
KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN
-
1 h
-
-
All
II
_L
n
S
rbi
lnternationalf>rnMF«E:lJr»liT
JL. RAYA PAOELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR
22-SIC-04.01 Tanggal berakhir : 15-06-2018
Tanggal terbit : 16-06-2013
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada:
PT. KODECO TIMBER SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM
SK Menhut No. SK.849/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999
Luas Areal + 99.570 Hektar di
Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
Predikat S E D A N G Ir. UN INDASAH Direktur Utama
Ir. GUSDA Direktur Sertifikasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.45/Menhut-ll/2012; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 1
