PENGUMUMAN HASIL PElAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERllFIKASI PENIlAIAN KINERJA PENGELOlAAN HlITAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRA.JAMUSTIKA B·11, Lantai 1 JI. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogar Barat - INDONESIA Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I

ASERT - 325

I LPPHPL·()()HDN LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PElAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERllFIKASI PENIlAIAN KINERJA PENGELOlAAN HlITAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap : Nama IUPHHK-HA SK IUPHHK-HA SK ADD Luas Lokasi Alamat Kantor Waktu Pelaksanaan Hasil Audit

PT. BARITO PUTRA SK. 987jKpts-Vlj1999, tgl 14 Oktober 1999 27jKpts-IIj2001, 09 Februari 2001 ± 42.380 Hekter Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah JI. G. Obos No.88 Palangkaraya Kalimantan Tengah 31 Agustus sjd 6 September 2015 IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENlLAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN DENGAN NOMOR 23jA-SERTPHPLjIXj2013 MASA BERLAKU 10 SEPTEMBER 2013 SjD 9 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "BAlK",

TERPELIHARA DAN BERLANlUT. Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan seeara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFlKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru Bogor Telpon 0251-8333513, 8333515; Fax 0251-8333593 Email [email protected] [email protected] Website www.ayamarusertifikasi.eo.id

Bogor,

Oktober 2015

Direktur,

Ir. Akhmad

Layanan Sertiftkasi : Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Verifikasi Lcgalitas Kayu (VLK)

Emall: [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

I

ASERT - 323

JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIA Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I

~KAN Komito

Akreditllsl

N,.slDnar

LPPHPL-001-IDN LVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 32/ ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2015 Tentang HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. BARITO PUTRA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR: 987/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 ADD SK NOMOR: 27/KPTS-II/2001 TANGGAL 09 FEBRUARI 2001 SELUAS ± 42.380 HA Menimbang

a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; b. hasil penilaian pada penilaian awal dan penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" Terpelihara.

Mengingat

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43jMenhut-IIj2014 tanggal 19 Juni 2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenhutII/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA; 5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 8. SNI ISO/lEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; 9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Layanan Sertiftkasi : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Emall: [email protected] website: www.ayamarusertifikasi.co.ld

I Memperhatikan

ASERT- 323

I

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan Antara IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA dengan PT. AYAMARU SERTIFlKASI Nomor : 021/ASERT-BPjVIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014. MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN KEPADA IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA DENGAN NOMOR : 23/A-SERT-PHPL/IX/2013 MASA BERLAKU 10 SEPTEMBER 2013 SID 9 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKA T "BAlK" TERPELIHARA DAN BERLANJUT.

KEDUA

Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 23/A-SERT-PHPlIIXl2013 menjadi 23.Rev.lIA-SERT-PHPlIIXl2013 masa berlaku 10 September 2013 SID 9 September 2018.

KETIGA

Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat PHPL Nomor : 23/A-SERTPHPLIIXl2013 sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2016.

KELIMA

Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar. Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku.

KEENAM

Percepatan/penambahan Penilikan (Surveillance) akan adanya masukan/rekomendasi dari Pemantau Independen.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan kepada IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA.

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dilakukan

(Survaillance)

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 7 Oktober 2015 T. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip.

apabila

dibebankan

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME HASIL PENILIKAN-II KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT BARITO PUTRA KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

: :

PT. Ayamaru Sertfikasi LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c.

:

Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

e.

Direktur

:

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id Ir. Akhmad

f.

Tim Audit

:

a)

:

IUPHHK-HA PT. Barito Putra

b.

Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan Nomor & Tanggal SK

:

a)

c.

Luas dan Lokasi

:

d.

Alamat Kantor dan Telpon

:

Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) b) Rusmani, BSc.F (Auditor VLK) c) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi) d) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) e) Ir. Rimba Gatoto W. (Auditor Sosial)

(2) Identitas Pemegang Izin a.

Provinsi Kalimantan Tengah

SK. No. 987/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 b) SK. IUPHHK No. 27/Kpts-II/2001, tanggal 9 Februari 2001. ± 42.380 Ha Kantor Pusat Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021) 2934 3777. Kantor Cabang Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431, Fax. (0536) 3225431

1


e.

Pengurus

:

Dewan Komisaris -

Komisaris Utama : Ir. H. Rachmadi HAS HB Komisaris : Jayanti Sari Komisaris : Hj. Nila Susanti Zulfikar Komisaris : Zainal Hadi HAS HB

Susunan Direksi - Direktur Utama - Dir. Operasional - Dir. Keuangan - Direktur HRGS

: : : :

Suroyogino Halim Triyanto, SE Hasnuryani SE Syamsulridzal

(3) Ringkasan Tahapan Penilikan Tahun Kedua (Penilikan-II) No.

Tahapan

1

Mobilisasi Tim Audit

2

Mobilisasi Tim Audit

3 4

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Senin, 3 September 2015 Jumat, 4 September 2015

-

Perjalanan melalui udara (Jakarta – Palangkaraya.

-

Perjalanan darat Areal Kerja PT HJ - Base camp Barito Putra (tanggal 1 sampai dengan 4 September 2015 tim auditor melaksanakan penilikan-II di areal kerja PT HJU, karena kegiatan penilikan tersebut dilaksanakan berurutan dan masih dalam satu group).

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Jumat, 4 September 2015

-

Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya.

Pertemuan Pembukaan

Sabtu, 5 September 2015 PT Barito Putra

- Penyampaian rencana teknis verifikasi - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan.

5

Audit Lapangan


Minggu dan Senin, 6 dan 7 September 2015 Areal kerja PT Barito Putra

-

Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll. - Bukti sementara rekontruksi tata batas konsesi; - Poster Visi dan Misi perusahaan; - Perlatan produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Dokumen K3 - Ketersediaan APD Implementasi K3 di lapangan

2

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Selasa, 8 September 2015 Base Camp PT Barito Putra

Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen progres rekonstruksi tata batas; - Visi, misi perusahaan, - Struktur organisasi; - Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll; - Dokumen terkait perizinan; - Dokumen perizinan penggunaan alat; - Dokumen RIL; - Dokumen Realisasi produksi, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan - Mobilisasi Tim Audit Muara Tewe Palangkaraya

6

Audit Dokumen

7

Mobilisasi Tim

Rabu, 9 September 2015

8

Pertemuan Penutup

Kamis, 10 September 2015

-

9

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kamis, 10 September 2015

10

Mobilisasi TIM

Sabtu, 12 September 2015

11

Pengambilan Keputusan


Bogor

Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit Notulensi Pertemuan Penutup Berita acara Pertemuan Penutup Tally sheet hasil audit lapangan Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi

Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Palangkaraya tentang pelaksanaan penilikan-II pada areal kerja PT Barito Putra. - Perjalanan udara Banjarmasin – Jakarta (Tanggal 11 September 2015 tim Auditor melaksanakan koordinasi terlebih dulu dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP Banjarmasin terkait dengan penilikan-II PT Barito Putra). - PT. Barito Putera dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK” selama periode 1 (satu) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut. -

3


(4) No. 1 1.1

1.2

1.3

Resume Hasil Penilikan Tahun Kedua (Penilikan-II) Kriteria dan Indikator

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II

Progres Kinerja PHL

PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

Komitmen Pemegang Ijin

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi,

BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. - Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen : - Pedoman Tata Batas, - Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas, - Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas (No. : 28/BP-PKY/DIRSK/V/2014, 12 Mei 2014) - Bukti kwitansi pembayaran perubahan peta pedoman kerja tata batas dari konsultan pelaksana, yakni PT. Kusuma Buana, tanggal 29 November 2013. - Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT. Barito Putra. - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. Barito Putra. - Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT. Barito Putra di luar sektor kehutanan.

BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. - Aktifitas rekonstruksi tata batas masih dalam tahap persiapan. - Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT Barito Putra, khususnya dengan pemegang izin lain dan lahan masyarakat yang bersingungan (Tersedia berita acara pengakuan batas luar areal kerja dari Desa Muara Pari dan Desa Saruhung). - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Barito Putra. - Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT Barito Putra di luar sektor kehutanan.

TETAP

BAIK - Belum ada perubahan visi dan misi PT. Barito Putra (Surat keputusan Direktur Utama PT. Barito Putra, No. 01/SK/DirBP/I/2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL); - PT. Barito Putra telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Olong Solui dan Desa Pari) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Bumban dan Mahang. - PT. Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.

BAIK - Belum ada perubahan visi dan misi PT Barito Putra (Surat keputusan Direktur Utama PT Barito Putra, No. 01/SK/ Dir-BP/I/2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL). - Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Olong Solui dan Desa Pari) , famlet dan baliho. - PT Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.

TETAP

BAIK - Secara umum ketersediaan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT. Barito Putra mengalami peningkatan, yakni telah tersedia GANIS KELING dan KESOS. Dengan demikian

BAIK - Pemenuhan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Barito Putra mengalami peningkatan dan tersedia pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen

TETAP


4


Kriteria dan Indikator


Penelitian, Pendidikan dan Latihan -

-

PT. Barito Putra telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009); PT. Barito Putra telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 133,33 % (8 personil dari 6 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II -

-

Progres Kinerja PHL

P.8/VI-SET/2009). Tingkat pencapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya adalah sebesar 125 % (5 personil dari 4 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan

updating,

updating, 1.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada IUPHHK-HA

BAIK - PT. Barito Putra telah menyusun Struktur Organisasi dan Job Deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL, keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL (perencanaan, produksi,

kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, personalia dan umum, finansial, SIM dan SPI)

-

-

-

-

1.5

Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

PT. Barito Putra telah memiliki Struktur Organisasi SIM (Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/Dir-BP/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.) Petugas SIM telah ditunjuk ; PT. Barito Putra telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat keputusan No. 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) ; Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut; Tersedia laporan realisasi atas saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang.

BAIK - PT. Barito Putra telah mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2014 bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat desa yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (RKT 2014), dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan. - Berdasarkan uraian pada verifier


BAIK - Tersedia Struktur Organisasi dan Job Deskripsi (Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) dan belum ada revisi. Keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL. - Tersedia Struktur Organisasi SIM (belum ada revisi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/Dir-BP/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll). Selain itu telah ditunjuk petugas SIM. - Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat keputusan No. 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) telah dibentuk dan belum ada revisi. - PT Barito Putra telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ditunjukkan dengan tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. -

TETAP

Tersedia laporan realisasi saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang.

BAIK - PT Barito Putra telah mensosialisasikan aktifitas pembukaan Blok RKT 2015 kepada masyarakat yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (masyarakat Desa Muara Pari), bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan. - Seluruh bantuan baik berupa fisik maupun non-fisik didasarkan atas

TETAP

5





1.5.1. menunjukkan bahwa

-

-

2

proses pelaksanaan tata batas areal kerja blok RKT 2014 (Penataan Areal Kerja/PAK) yang merupakan rangkaian kegiatan produksi telah memperoleh persetujuan dari para pihak. PT. Barito Putra telah melaksanakan kewajiban sosial, yakni berupa pemberian bantuan fisik maupun non-fisik sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan) PT. Barito Putra telah mengalokasikan kawasan dilindungi secara jelas khususnya pada areal kerja RKT 2014 dan telah dikukuhkan dengan : - Surat Keputusan Manager Camp PT. Barito Putera (Unit Bumban), Nomor : 01/ SKKL/BP-BBN/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Laung; - Surat Keputusan Manager Camp PT. Barito Putera (Unit Mahang), Nomor : 01/ SKKL/BP-MHG/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Ruwai

-

Progres Kinerja PHL

kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). Sehingga bentuk dan jenis CSR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diketahui dan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Secara umum pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan penebangan pembukaan blok.

PRODUKSI

2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK - Terdapat dokumen RKUPHHP-HA Berbasis IHMB periode 20112020, dan telah disyahkan oleh Kementerian Kehutanan. - Penataan areal kerja di blok RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHKHA. Lokasi RKT 2014 ini merupakan lokasi blok RKT 2013 yang tidak dilaksanakan karena waktunya yang pendek. - Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan penandaan cat merah di pohon sepanjang batas blok dan petak.

BAIK - PT Barito Putera (PT BP) telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020, yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB. - Unit manajemen telah ber melaksanakan penataan areal kerja (blok RKT dan compartemen/petak) sesuai dengan RKUPHHK. - Unit manajemen telah berupaya melakukan pemeliharaan batas blok dan petak namun tanda batas blok dan petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan.

TETAP

2.2

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

BAIK - Perusahaan telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB dan ITSP, yang dilengkapi dengan peta kelas hutan dan peta penyebaran pohon skala 1 : 2.000. - Perusahaan telah membuat dan melakukan pengukuran terhadap areal PUP seluas 100 ha. Hasil analisis riap PUP pada plot tanpa perlakuan antara 0,25 – 6,19 m3/ha/tahun. - Perusahaan telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama

BAIK - Unit manajemen telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll). - Unit manajemen telah berupaya melakukan pengukuran riap tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. - Unit manajemen telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode

TETAP


6



Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.


Progres Kinerja PHL

waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK - SOP seluruh tahapan kegiatan sistem Silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, sedangkan untuk sistem TPTJ belum lengkap dan sebagian isinya masih belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. - Sebagian besar implementasi sistem silvikultur telah dilaksanakan di lapangan. Beberapa kegiatan yang belum optimal terlaksana adalah pemasangan label pohon ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring hasil kegiatan penanaman. - Potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,72 /ha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. - jumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha.

BAIK - Unit manajemen telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ untuk mendukung kegiatan operasional, dimana isi SOP telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang berlaku namun ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan. - Unit manajemen telah melakukan sebagian besar implementasi sistem silvikultur di lapangan, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal, baik kegiatan ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring terhadap hasil kegiatan penanaman. - Data hasil kegiatan IHMB dan laporan Pengamatan Tegakan Tinggal diketahui potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,72 batang/ha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. - Jumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha.

TETAP

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

SEDANG - Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. - perusahaan hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan. Adapun tahap paska pemanenan belum dilaksanakan khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38 % - 26,82 %. - Hasil uji petik terhadap 10 batang pohon diperoleh nilai faktor eksploitasinya (FE) sebesar 0,88.

SEDANG - Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya tidak sesuai dengan karakteristik setempat. - Unit manajemen hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan, akan tetapi pada tahap kegiatan pasca pemanenan belum dilaksanakan, khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38% - 26,82%. - Nilai Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenan di areal kerja unit manajemen sebesar 0,89.

TETAP

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK Dokumen RKT 2012 dan RKT 2014 telah berpedoman kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020, dan telah disyahkan oleh pejabat berwenang atau self approval. - PT. Barito Putra telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang

BAIK - Unit manajemen telah memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwewenang. - Peta kerja RKT tahun 2014 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

TETAP

-


7




lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung - Realisasi volume tebangan total 80 % dan per kelompok jenis mencapai 78.5 %- 92% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

BAIK - Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif, - Besarnya realisasi biaya pengelolaan hutan selama tahun 2012 sebesar 20.626.917.548, atau 77,2% dari rencana. - Alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan hutan termasuk kurang proporsional dengan perbedaan antara 20-37%. - Pendanaan untuk menunjang kegiatan di lapangan termasuk lancar (nilai likuiditas 339%). Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pelaksanaan kegiatan di tidak sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan, seperti kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, ITSP, PWH maupun penanaman. - Total biaya yang ditanamkan kembali sebesar Rp 890.035.561, atau terealisasi sebesar 112,9%. - Pencapaian kegiatan pembinaan hutan di RKT 2012 adalah seluas 607,7 ha, atau tercapai 67,7% dari rencana seluas 896 ha.

SEDANG - Karena ketidaktersedian Laporan keuangan unit manajemen (sedang dalam proses auditing oleh kantor Akuntan Publik), dengan demikian verifier 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 dan 2.6.5 tidak dapat diverifikasi. - Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit dan penanaman) oleh unit manajemen hanya mencapai 79.75 % dari yang direncanakan.

MENURUN

SEDANG - Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA, dengan demikian semua kegiatan masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja Usaha IUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 PT. Barito Putra (SK.133/VI/BUHA/2011 dan tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya sesuai dengan Keppres 32 tahun 1990 - Untuk tahun kegiatan 2014 auditi telah melaksanakan penataan kawasan dilindungi seluruhnya sesuai rencana dalam RKT.

SEDANG - PT Barito Putera masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 2.428 ha atau sebesar 5,72% dari total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan namun demikian tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya mantap. - Audite telah membuat rencana untuk pentaan kawasan lindung, namun baru sebagian (60%) yang sudah di implementasikan dilapangan dari rencana yang

TETAP

-

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia

3.

EKOLOGI

3.1.

Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

Progres Kinerja PHL

ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Jenis kayu yang ditebang telah sesuai dengan rencana dalam dokumen RKT, luasan areal tebangan tidak melebihi dari rencananya, dan realisasi produksi kayu tercapai 90,5% dari rencananya.

-

2.6



8



Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I -

-

-

Dari hasil kajian peta Citra Landsat menunjukan bahwa kondisi penutupan lahan areal kawasan dilindungi yang terdapat di PT. Barito Putra sebagian besar berhutan (±82,3%). Dari hasil analisis dokumen, ,wawancara dan verifikasi lapangan terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi, secara faktual belum terdapat pengakuan dari dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung yang sudah di tata dilapangan. Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk laporan kegiatan, namun kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum mencakup seluruhnya.

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II -

-

-

Progres Kinerja PHL

telah di buat. Secara umum kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Barito Putera masih berhutan (± 82,3%). Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Barito Putera. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi Sehubungan kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam AMDAL, maka pendokumentasiannya hanya menginformasikan sebagain kecil aja dari kegiatan pengengelolaan yang seharusnya..

3.2

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

SEDANG - Auditi masih memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerjanya, SOP tersedia tersedia dilapangan dan sebagai pedoman kerja untuk bidang perlindungan dan pengaman hutan. SOP yang tersedia belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat ini. - Terkait ketersedian sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan, auditi belum melakukan penambahan baik jumlah maupun jenisnya masih sama dengan kondisi saaat penilaian kinerja. Auditi hanya melakukan pemeliharaan saja. - Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk bidang perlindungan hutan menunjukan bahwa auditi belum menambah tenaga pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan standar kualifikasi yang memadai. Personil bidang perlindungan dan pengaman hutan baik jumlah dan kualifikasinya masih sama dengan pada saat penilaian kinerja. - Berdasrkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi baru melaksanakan sebagian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan yang di rencanakan.

SEDANG - Auditee memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan (belum ada revisi), namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh gangguan yang ada. - Tersedia sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik namun demikian baik jumlah dan jenis masih kurang serta belum sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi - PT Barito Putera telah memiliki lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah maupun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan yang ada. - Auditee telah melakukan perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja.

TETAP

3.3

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

SEDANG - Auditi masih memilki dokumen SOP yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

BAIK - PT Barito Putera memilki dokumen prosedur/SOP (belum ada revisi) sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan

MENINGKAT


9




-

-

-

-

-

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

tanah dan air akibat pengusahaan hutan dan belum ada revisi. Belum ada penambahan baik jumlah maupun jenisnya, dengan demikian jumlah dan jenis sarana prasarana untuk mendukung kegiatan yang tersedia saat ini belum sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL, namun demikian sarana prasaran yang tersedia dalam kondisi baik. Dlam hal ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, auditi sudah memiliki lembaga serta personil dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap beberapa dampak dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RKL Amdal, namun demikian upaya yang dilakukan belum maksimal. Untuk kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi sudah memiliki dokumen dokumen rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen RPL (AMDAL), rencana kegiatan tersebut sudah diimplementasikan di lapangan dan sudah di buat laporan hasil kegiatannya dalam dokumen Laporan Pelaksanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Terdapat dampak kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air, namun masih dalam tingkat yang wajar bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan Air. Namun demikian terdapat upaya dari auditi untuk menekan dampak pengusahaan hutan melalui tindakan tindakan tertentu.

SEDANG - Auditi masih memiliki SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. SOP yang tersedia belum menggambarkan kegiatan identifikasi yang dapat mencakup seluruh jenis - Auditi sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada beberapa kawasan dilindungi yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan dan lokasi jalur pengamatan dilapangan, namun



-

-

-

-

-

Progres Kinerja PHL

dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian proserdur yang tersedia belum mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Tersedia sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian dari hasil verifikasi penilaian teridentifikasi bahwa belum tersedia semua sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan menurut dampak yang ditimbulkan terhadap tanah dan air. Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi sebagai GanisPHPLKeling sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah di implementasikan dilapangan baik dalam bentuk tindakan teknis sipil maupun vegetatif, dengan mengacu pada dokumen RKL AMDAL. Auditee sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan air dan telah diimplementasikan sesuai dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL. Terjadi dampak erosi, peningkatan sedimentasi dan mempengaruhi kualitas air, namun masih dalam taraf yang wajar, yaitu aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan serta terdapat upaya pengelolaan dalam rangka untuk menekan dampak walaupun belum dilakukan secara maksimum.

SEDANG - PT Barito Putera masih memilki prosedur/SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi. - Auditee sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya karena baru dilakukan pada beberapa lokasi saja, belum

TETAP

10





kegiatan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi.

mencakup seluruh areal serta belum mengklasifikasikan jenis jenis mana yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

Progres Kinerja PHL

3.5

Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG - Auditi masih memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun prosedur tersebut belum mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya. - Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa audit telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi namun tidak di dukung oleh rencana yang matang dan pengelolaan flora belum terlihat upaya pengelolaan secara spesifik dan hanya pada areal tententu saja. - Secara umum kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih relatif baik walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan klaim areal.

SEDANG - Auditee masih memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan flora dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun belum mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal unit manajemen. Selain itu kegiatan pengelolaan yang dilakukan sebagian besar masih bersifat pengamanan kawasan dan kurang dalam hal pengayaan atau pengembangan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik telah mengalami gangguan berupa perambahan dan ilegal logging walaupun masih dalam tingkat yang belum membahayakan.

TETAP

3.6.

Pengelolaan fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

SEDANG - Auditi masih memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi dalam areal kerjanya - Auditi sudah memiliki dokumen perencanaan terkait kegiatan untuk pengelolaan fauna dilindungi, namun rencana tersebut belum menggambarkan rencana kegaitan pengelolaan fauna secara menyeluruh dan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara umum hanya dilakukan di areal tertentu saja belum mencakup seluruh areal konsesi - Pada saat ini kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal auditi secara umum masih tergolong cukup

SEDANG - Auditee memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan fauna dilindung (belum ada revisi), namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum maksimal dan masih masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja belum ada upaya spsefik terkait pengelolaan fauna dilindungi. - kondisi fauna masih relative masih terjaga, walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan perburuan oleh masyarakat tapi masih dalam tingkat yang

TETAP


11



Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I mantap, walaupun masih terdapat gangguan terutama perburuan burung oleh masyarakat sekitar

4.


Progres Kinerja PHL

belum mebahayakan.

SOSIAL

4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

SEDANG - Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. - Tersedia mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa. - PT. Barito Putera telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Barito Putera Unit I dan Unit II terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) - Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat dan sebagian telah dapat diselesaikan melalui pembayaran tali asih.

SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. - Tersedia mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa. - PT Barito Putera telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT Barito Putera Unit I dan Unit II terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) - Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi.

TETAP

4.2

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

SEDANG - PT. Barito Putera telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, Laporan PMDH tahun 2013 & 2014 belum lengkap dan tidak jelas. - PT. Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum

SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, belum tersedia Laporan PMDH tahun 2014. - PT Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup

TETAP


12




-

-

-

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar pada kegiatan negosiasi pemberian tali asih kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2014 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar yang terkena dampak. Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bukti-bukti yang cukup lengkap

SEDANG - Data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masyaraka pencari HHNK. - PT. Barito Putera telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local. - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH yang memuat detail rencana kelola sosial. - IUPHHK telah merealisasikan 20% kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembangunan jalur ekonomi. - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait



-

-

-

jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2015 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar yang terkena dampak. Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan IUPHHK belum memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar

SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - Data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masyarakat pencari HHNK. -

-

-

-

Progres Kinerja PHL

TETAP

PT Barito Putera telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local. IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH yang memuat detail rencana kelola sosial. IUPHHK telah merealisasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembelian hasil bumi dari masyarakat sekitar. IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat

13



Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa pembayaran DR, PSDH, PBB, BA bantuan sosial dan Laporan PMDH. Namun laporan kelola sosial belum lengkap dan tidak jelas.

4.4

4.5

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja


Progres Kinerja PHL

kepada para pihak berupa pembayaran DR, PSDH, BA bantuan sosial. Namun laporan kelola sosial belum lengkap dan tidak jelas.

BAIK - PT. Barito Putera telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - IUPHHK telah memiliki peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan survey bersama-sama masyarakat - UM telah memiliki kelembagaan dan SDM yang cukup dalam mengelola konflik namun belum didukung oleh pendanaan yang cukup. - IUPHHK telah mendokumentasikan kegiatan penanganan konflik dengan masyarakat sekitar berupa pembayaran fee kayu dan tali asih/ganti rugi lahan yang terkena dampak akibat aktivitas perusahaan.

SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - IUPHHK telah memiliki peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan survey bersama-sama masyarakat - UM telah memiliki kelembagaan dan SDM yang cukup dalam mengelola konflik namun belum didukung oleh pendanaan yang cukup. - IUPHHK belum mendokumentasikan seluruh kegiatan penanganan konflik yang pernah terjadi dengan masyarakat sekitar

MENURUN

SEDANG - PT. Barito Putera telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, SPK bagi karyawan, SOP terkait pengaturan tenaga kerja, dan SK Direksi tentang penetapan mutasi dan pengangkatan karyawan. Namun belum tersedia lembaga sebagai mediator jika terjadi konflik antara perusahaan dan tenaga kerja. - UM telah merealisasikan seluruh rencana diklat bagi karyawannya - Tersedia standar jenjang karir yang diatur dalam PP, SOP dan form penilaian karyawan, serta SK direksi. Namun kegiatan penilaian kinerja karyawan belum dilakukan secara optimal. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek. Namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan

SEDANG Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, SPK bagi karyawan, SOP terkait pengaturan tenaga kerja, dan SK Direksi tentang penetapan mutasi dan pengangkatan karyawan. Namun belum tersedia lembaga kerjasama bipartit. - UM telah merealisasikan seluruh rencana diklat bagi karyawannya - Tersedia standar jenjang karir yang diatur dalam PP, SOP dan form penilaian karyawan, serta SK direksi. Namun kegiatan penilaian kinerja karyawan belum dilakukan secara optimal. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek. Namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan

TETAP


14

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam Keterpenuhan No. 5. K1.1

Kriteria/Indikator

Verifier


VLK Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a.

Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Putra

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Putra (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 27/KPTS-II/2001 tanggal 9 Pebruari 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 987/KPTS-VI/1999 tanggal 19 Oktober 1999).

b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada penambahan luasan areal untuk PT. Barito Putra, sehingga tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada penambahan luasan areal untuk PT. Barito Putra, sehingga tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru (SPP-IHPH No. : 2371/VIPPHH/1999, 6 Oktober 1999 dengan bukti setor tanggal 18 Nopember 1999 sebesar Rp.1.271.400.000,- dan SPP-IHPH No. S.223/VISet/2011, 4 Maret 2011 dengan Bukti Setor tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.847.600.000 ).

MEMENUHI/ TERPELIHARA Tidak ditemukan adanya ijin lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK

MEMENUHI/ TERPELIHARA Tidak ditemukan adanya ijin lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen legal Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT. Barito Putra Provinsi Kalimantan Tengah. - PT. Barito Putra telah mengeluarkan keputusan nomor: 001/DIRKTA/RKT/XI/2013 mengenai Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2013 an. PT. Barito Putra

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia dokumen legal Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Barito Putra Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.133/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Oktober 2011) dan belum ada revisi. - Tersedia dokumen RKT tahun 2015 dan kelengkapan lampiran melalui keputusan direktur PT Barito Putra nomor: 01/BP-PKY/DIR-SK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). K2.1


Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.


a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :  Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

15

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam Keterpenuhan No.

Kriteria/Indikator

Verifier



secara Mandiri (Self Approval), ditetapkan pada tanggal 8 November 2013, dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis CANHUT)

secara Mandiri (Self Approval), ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2015, dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis CANHUT)

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Dari hasil telaah Peta RKUPHHK-HA, dan Peta RKT tahun 2014 diketahui bahwa : terdapat alokasi kawasan/areal yang tidak boleh ditebang yang meliputi : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), KKI, Buffer Zone Hutan Lindung dan Sempadan Sungai. - Hasil pengamatan lapang menunjukkan bahwa tidak terdapat penebangan pada kawasan/areal yang tidak bolehdi tebang.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang dan telah digambarkan pada peta lampiran dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHKHA 2014 dan RKTUPHHK-HA 2015 yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti implementasinya di lapangan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Identitas blok/petak berupa papan nama dan pal batas, ditemukan atau tersedia secara jelas di lapangan (Blok I /Camp Bomban dan Blok II/ Camp Mahang)

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Iidentitas blok/petak berupa papan nama, pal batas dan jalur rintis, ditemukan atau tersedia secara jelas di lapangan (Blok I /Camp Bomban dan Blok II/ Camp Mahang)

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2020 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. Barito Putra, Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2020 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. Barito Putra, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tanggal 20 April 2011 jo. P.56/Menhut-II/2009, tanggal 21 Agustus 2009.

dan/ atau Canhut  Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

approval

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

K2.2

Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

16


Kriteria/Indikator

Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

K3.1



Tidak dapat diverifikasi - Karena izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.

Tidak dapat diverifikasi - Karena izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.

Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah membuat laporan hasil pemanenan (LHP) dan disahkan oleh petugas berwenang (Hendrie Saragih (No. Reg. 40/17/1713/ BPT/HRS/HDS/KB/KBS/KBK) dan pada Blok II Camp Mahang An. Deni Brianto (Nomor Reg. 41/17/1702/BPT/DBT/KB/KB S/KBK). - Informasi fisik kayu pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah membuat laporan hasil pemanenan (LHP) oleh petugas pembuat LHP (PLHP) antara lain An. dan disahkan oleh petugas pengesah LHP (P2LHP). - Informasi fisik kayu pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.

3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu. - Dokumen yang menyertai pergerakan kayu di dalam areal (TPn-TPK Hutan) dilengkapi dengan dokumen SKSKB. Sedangkan dari TPK Hutan menuju keluar areal (TPK Antara Pendang) dilengkapi dengan dokumen FA-KB. Pengangkutan kayu dengan melalui rute tersebut, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putra telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu. - Dokumen yang menyertai pergerakan kayu dilengkapi dengan dokumen bon trip dan SKSKB. - Seluruh dokumen angkut kayu diterbitkan oleh P2SKSKB dan diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang sah.

3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Peme gang Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK RE bisa dilacak balak.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Sistem penandaan atau identitas yang telah diimplementasikan oleh IUPHHK-HA PT. Barito Putra terhadap log kayu bulat setelah keluar dari areal IUPHHK-HA adalah berupa :

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Identitas log kayu bulat (KB) berupa : Nomor


(1) Nomor batang/log, (2) Nomor Petak Tebangan, (3) Panjang Log dan (4) Diameter Log.

Petak/Nomor Batang/Jenis Kayu/ Diameter/ Panjang/ Barcode dan identitas tunggak pohon berupa :

Nomor Petak/Nomor Pohon/Jenis Pohon/ Diameter. Identitas tersebut dapat terlacak pada dokumen LHP.

17


Kriteria/Indikator

Verifier



- Identifikasi tanda-tanda PUHH yang tertera pada log/kayu bulat tersebut maka sumber log dapat dilacak secara dokumentasi dari : Buku Ukur, Dokumen LHP, Dokumen SKSKB dan dokumen FA-KB (Kayu Bulat).

3.1.4.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapang yang telah dipaparkan pada Verifier 3.1.3.1. menunjukkan bahwa sistem identitas kayu yang diimplementasikan oleh IUPHHK-HA PT. Barito Putra dapat ditelusuri dan diterapkan secara konsisten dilapangan.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia sistem penandaan log kayu bulat (SOP Produksi/Pembalakan No.: SPO/01/PROD-PB/2014, Rev-3). Arahan teknis tersebut telah mengacu pada : - Permenhut No. : P.41/MENHUT-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang PUHH hutan alam. - Perdirjen BUK Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH pada hutan alam. - Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HA PT Barito Putera.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya. - Dokumen SKSKB dengan lampirannya memuat informasi tentang : (1) Kode

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB beserta lampirannya. - Lampiran dokumen SKSKB meliputi : - Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pemuatan Kayu Bulat pada IUPHHK-HA PT Barito Putera, - Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB). - Daftar Kayu Bulat (DKB).

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) untuk kayu

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah memiliki dokumen Surat SPP PSDH/DR untuk kayu bulat berdasarkan perhitungan volume dari LHP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih A.n. : (a) M. SOKHI,

dokumen SKSKB, (2) Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB), (3) Identitas alat angkut, (4) Asal dan Tujuan Angkut, (5) Kelompok jenis kayu, (6) Nama Petugas Penerbit SKSKB, (7) Nama Petugas P3KB dan (8) Jumlah batang dan volume kayu yang diangkut

K3.2

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)


a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan

18


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I bulat berdasarkan perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP).

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II S.Hut, NIP.19760320 199603 1 003, dan (b) AFRIZAL, S.Hut, NIP.19780416 199803 1 009.

b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah memenuhi kewajiban membayar dana PSDH/DR yang ditunjukan dengan tersedianya bukti setor. - SPP PSDH (Nomor : 380414) dengan jumlah PSDH Rp. 147.177.840 dan SPP DR (Nomor : 370414) dengan jumlah DR US$ 40.870,84 diketahui sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti setor pelunasan PSDH/DR dari Bank Mandiri (Blok II Mahang)

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah melakukan pembayaran iuran PSDH dan SPP DR sesuai dengan SPP PSDH dan SPP DR yang telah diterbitkan. - Nilai bukti setor pembayaran dari bank sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP PSDH dan SPP DR yang telah diterbitkan oleh Pejabat penagih SPP PSDH dan SPP DR.

c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra telah memenuhi kewajiban membayar PSDH/DR sesuai tarif PSDH dan DR yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara SPP yang telah diterbitkan oleh Petugas Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito utara (An. Risma

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Hasil verifikasi dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR diketahui bahwa PT Barito Putera telah membayar iuran PSDH/DR sesuai dengan Tarif yang berlaku atau ditetapkan berdasarkan: (a) Peraturan

Manurung S.Hut, dengan No. Reg. 02/Dishutbun/ PSDH-DR/2014), dengan

Bukti setor pembayaran PSDH/DR dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC. Banjarmasin L. Mangkurat untuk : (1) Bendaharawan

Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2014, (b) Surat Edaran Nomor : SE.3/MenhutVI/BIKPHH/2014, dan (c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014).

Penerima Setoran Murni DR (102-000-481-9717) dan (2) Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (102000-420-4001). K3.3

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)


Dokumen PKAPT

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tujuan akhir pengangkutan log kayu bulat PT. Barito Putra masih dalam satu pulau atau PT. Barito Putra tidak melakukan pengiriman kayu bulat antar pulau, dengan demikian PT. BARITO PUTRA bukan Pedagang Kayu Antar Pulau.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak diverifikasi, karena PT Barito Putera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, sehingga tidak memerlukan kepemilikan dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

19


K4.1

Kriteria/Indikator

Verifier



3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Hasil verifikasi terhadap identitas Tuck Boat yang dipergunakan untuk menarik rakit log kayu bulat, diketahui bahwa Tuck Boat tersebut telah memiliki dokumen sertifikasi dan kelengkapan izin lainnya

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kapal angkut log kayu bulat yang digunakan PT Barito Putera adalah kapal TB BARITO PUTRA-01 dan TB BARITO PUTRA-10 yang berbendera Indonesia dan telah memiliki dokumen perizinan yang sah.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UK L-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT. Barito Putra yang telah disahkan. oleh karena ptu

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Barito Putra yang telah disahkan (disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia melalul Surat Nomor : 043/menhutbunII/2000 tanggal 22 Februari 2000).

4.1.2.

a. Dokumen RKL dan RPL

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait dengan dokumen RKL & RPL PT Barito Putra

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan periode semester I tahun 2014. - Hasil pengecekan di lapangan ditemukan bukti pengelolaan : - Plot Penelitian Dampak Eksploitasi - Kebun Benih di unit I/ Camp Mahang - Sempadan Sungai Lim - Papan larangan berburu - Papan larangan berburu - DPSL - Sempadan Sungai Laung

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Bukti fisik lapang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial antara lain : - Pembuatan goronggorong, pemadatan jalan, Penanaman kanan kiri jalan dan bekas TPn, Pengukuran parameter lingkungan, dll. - Pemasangan papan peringatan atau larangan berburu satwa liar, larangan merusak di kawasan lindung.

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.


20


Kriteria/Indikator

Verifier


Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II - Perekrutan tenaga kerja lokal. - Memberikan akses pemanfaatan jalan untuk keperluan masyarakat. - Tersedia sarana prasana kebakaran hutan.

K.5.1.

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1

K.5.2

Prosedur dan mplementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3L) pada lingkungan kerja Hasnur Group. - PT. Barito Putra telah mengimplementasikan prosedur K3. - Beberapa dokumen tersebut diantaranya: - Spanduk himbauan mengenai K3 di camp produksi, camp blok tebangan, bengkel, dan juga di basecamp utama. - Terdapat laporan kecelakaan kerja secara berkala

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 melalui Keputusan Direksi No. 018/BP-PKY/DirSK/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Susunan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dengan penanggung jawab Sdr. Ir. H. Wardy M. Noor.

b. Ketersediaan peralatan K3

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Surat yang dikeluarkan oleh Manager Camp Mahang tertanggal 18 Februari tahun 2014 tentang Peralatan Pelindung Diri PT. Barito Putra CAMP MAHANG TAHUN 2014.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan masih berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. Barito Putra pada unit I/ Base Camp Bumban dan pada unit II/ Base Camp Mahang, telah membuat laporan catatan kecelakaan kerja secara periodik.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera telah memiliki dokumen laporan catatan kecelakaan kerja, dan hingga periode satu tahun terakhir (September 2014 s/d Agustus 2015) belum terjadi kecelakaan kerja.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Surat Direktur PT. Barito Putra (H. Halim Triyanto) No. 57/BP-PKY/DIRSK/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang menyatakan persetujuan bahwa setiap karyawan PT. Barito Putera diperkenankan untuk membentuk lembaga serikat pekerja.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja


Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

21


Kriteria/Indikator

Verifier



5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Barito Putra yang ditandatangani oleh Direktur PT. Barito Putra atas nama Halim Triyanto, Bertempat di Jakarta pada tanggal 1 April 2014.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang yang ditetapakn oleh Presiden Direktur pada tanggal 1 April 2014, mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Dokumen tersebut terdiri atas XIV Bab dan 74 Pasal, dan masih dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara.

5.2.3

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat dokuman Data Karyawan PT. Barito Putra camp Bumbang dan camp Mahang periode Juli 2014.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT Barito Putera tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur (18 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bogor, Oktober 2015 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi ttd Ir. Akhmad Direktur


22

PENGUMUMAN HASIL PElAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERllFIKASI PENIlAIAN KINERJA PENGELOlAAN HlITAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents