Pengumuman Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT. Telagabakti Persada Dengan ini diberitahukan kepada masyarakat dan parapihak yang berkepentingan tentang Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL), sebagai berikut: I.
Nama LP-PHPL No. Akreditasi KAN Alamat Kantor Tel/Fax. Website dan Email
: : : : :
PT. Global Resource Sertifikasi LPPHPL-017-IDN Komplek Batan Indah Blok G No. 28, Serpong Tangerang 15313 021-7562345 www.global-resource.co.id,email :
[email protected]
Telah melaksanakan Penilikan III Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL), terhadap: II.
Nama IUPHHK-HA SK IUPHHK-HA Luas areal Lokasi Alamat Kantor Pusat
III. Waktu pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: : : : :
: :
PT. Telagabakti Persada SK.372/Menhut-II/2009 ± 63.405 Ha Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Pusat: Jl. Wisma Idola Tunggal, Jl. Letjend S. Parman Kav.67, Slipi, Jakarta Telp: 021-5306448 Fax. : 021-5306458 Cabang: Jl. Mawar No. 26, Komplek Pohon Pala Ternate 18 Juni – 27 Juni 2015 Nilai Akhir Kinerja PT. Telagabakti Persada yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku adalah berpredikat “BAIK”, status Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) “BERLANJUT”
Jakarta, Juli 2015 Lembaga Penilai-Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) PT. Global Resource Sertifikasi
Ir. Hari Purnomo, MM Direktur
Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT. Telagabakti Persada Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara I.
II.
Identitas LP-PHPL a.Nama Lembaga b.No. Akreditasi KAN c.Alamat Kantor d.Tel/Fax. e.Website dan Email
: : : : :
f. Direktur g.Tim Audit
: :
h.Pengambil Keputusan
:
PT. Global Resource Sertifikasi LPPHPL-017-IDN Komplek Batan Indah Blok G-28, Serpong, Tangerang 021-7562345 www.global-resource.co.id, email:
[email protected] Ir. Hari Purnomo, MM 1. Dra Eko Nugrahaeni (Lead/Auditor Sosial) 2. Kamni, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Ir. Indarjo ( Auditor Produksi) 4. Indra Sofian, S.Hut (Auditor Ekologi) 5. Muhammad Ridwan, S.Hut ( Auditor VLK) 1. Ir. Hari Purnomo, MM 2. Bambang Satya Budi, SP
Identitas Auditee a.Nama Pemegang Izin b.Nomor dan Tanggal c.Luas
: : :
PT. Telagabakti Persada SK.372/Menhut-II/2009 63.405 hektar
d.Lokasi
:
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
e.Alamat Kantor
:
f. Pengurus
:
Pusat: Jl. Wisma Idola Tunggal, Jl. Letjend S. Parman Kav.67, Slipi, Jakarta Telp: 021-5306448 Fax. : 021-5306458 Cabang: Jl. Mawar No. 26, Komplek Pohon Pala Ternate − Direktur Utama : Hunawan Widjajanto − Direktur PH : Ir. Djwa Hui Liang, MSc
III. Resume Penilikan III PT. Telagabakti Persada KRITERIA / INDIKATOR A. 1. 1.1.
PENILAIAN KINERJA PHPL PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
1.2.
Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
SEDANG
1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor Camp Rijang dan Camp, Jikodolong telah tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan dengan tersedianya dokumen laporan tata batas yang dibuat oleh BIPHUT Ternate dengan berita acara tata batas tanggal 19 Maret 1993 dengan HPK Blok A dan berita acara tata batas tanggal 19 Maret 1993 dengan HPK Blok C. (BAIK) 2. Realisasi penataan batas yang telah dilaksanakan pada areal kerja PT. TBP masih belum ada kemajuan, realisasi tata batas masih sama yaitu sepanjang 234,485 km dari panjang batas keseluruhan 242,585 km atau 96,66%. Proses terakhir tahun 2013 dan 2014 sampai sekarang perbaikan pedoman dan peta trayek tata batas belum bisa dilakukan menunggu masukan datadata maupun hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VI Manado. (SEDANG) 3. Keberadaan PT. TBP masih tetap diakui oleh para pihak dan tidak ada konflik batas dalam pemanfaatan areal. (BAIK) 4. Fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. TBP seluruhnya masih sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yaitu sebagai Hutan Produksi sesuai dengan SK IUPHHK-HA PT. TBP, maka verifier ini menjadi Not Applicable (NA). 5. Terdapat sebagian bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pembaruan data pertambangan nikel dan penambahan identifikasi kebun masyarakat desa sekitar namun belum dilaporkan ke instansi yang terkait. (SEDANG). 1. Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan masih tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL.(BAIK). 2. Visi dan misi perusahaan masih disosialisasikan baik pada level pemegang izin dan kepada masyarakat sekitar areal kerja (Masyarakat Desa Soligi, Desa Sum dan Desa Baru). (BAIK). 3. Masih terdapat implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial
BAIK
1.3.
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatn untuk mendukung
SEDANG
1.
2. 3.
1.4.
Kapasitas dan Mekanisme untuk perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan
BAIK
1. 2.
3.
baik kegiatan baru maupun kegiatan pemeliharaan pada masing-masing kegiatan tahun sebelumnya. Namun implementasi PHL masih sebagian yang sesuai dengan visi dan misi seperti batas luar areal belum temu gelang, belum semua kawasan lindung selesai ditata batas, realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah 100%. (SEDANG). Keberadaan tenaga sarjana kehutanan melebihi dari yang dipersyaratkan walaupun tenaga teknis di PT. TBP pada setiap bidang masih belum memenuhi kecukupan secara keseluruhan. Disamping itu masih terdapat bidang yang belum memiliki tenaga teknis PHPL (GANIS-PHPL), yaitu GANIS TC, GANIS PWH dan GANIS KESOS. Namun GANIS PWH tertutupi dengan adanya inhouse training RIL Modul #1 dan Modul #2, sedangkan GANIS KESOS tertutupi dengan adanya karyawan yang mengikuti pelatihan Penyusunan Database PRA & SIA. Sesuai Permenhut No. P.54/Menhut-II/2014, maka keberadaan tenaga sarjana kehutanan dan GANIS PHPL dengan sendirinya telah terisi semua bidang. Namun karena belum ada peraturan yang baru pengganti Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009, maka jumlah GANIS PHPL masih mengacu pada jumlah yang ditetapkan peraturan tersebut, sehingga keberadaan tenaga sarjana kehutanan dan tenaga GANIS PHPL walaupun telah terisi pada semua bidang namun masih belum cukup secara jumlah keseluruhan, yaitu mencapai 81,48%.(BAIK) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. TBP adalah 77,78% dari rencana sesuai kebutuhan. (BAIK). Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi belum lengkap. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. TBP belum tersedia. Dokumen PKB belum bisa diperpanjang atau dibuat karena pengurus SPSI Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara tidak aktif, sehngga dokumen yang bisa dibuat hanya berupa Peraturan Perusahaan (PP) yang sekarang masih dalam proses pengurusan pada instansi terkait. (SEDANG) Tersedia struktur organisasi dan job description terbaru yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (BAIK). Masih tersedia perangkat SIM yang memadai dan dilengkapi tenaga pelaksana yang terampil serta prosedur kegiatan PHPL dan perangkat pendukung SIM masih berfungsi sebagaimana mestinya.(BAIK). Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PH dalam struktur organisasi yang dilengkapi dengan
4.
1.5.
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa)
BAIK
1.
2.
3.
4. 2. 2.1.
PRODUKSI Penataan areal kerja jangkapanjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK
personel yang kompeten. Namun unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengusahaan hutan karena laporan audit internal SPI/Inspektorat PH masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan pengusahaan hutan di lapangan dan belum dilakukan secara rutin/berkala yang terencana dengan baik. (SEDANG). Masih terdapat sebagian bukti tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp (pertemuan atau rapat bulanan) maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Inpektorat PH. Namun belum ada tindakan perbaikan baik hasil monitoring dan evaluasi internal camp maupun sesuai hasil laporan audit internal SPI/Inspektorat PH. (SEDANG). Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat masih mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dengan adanya konsultasi dan sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2015 kepada masyarakat dan aparat desa sekitar. (BAIK). Masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak dan hingga saat ini masih belum ada penolakan. Rencana pelaksanaan tata batas sisa dalam proses pengurusan dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan kegiatan penataan batas partisipatif dengan masyarakat desa sekitar masih terus dilakukan secara bertahap dan dibuatkan berita acara penataan batas partisipatif dengan masingmasing pemilik kebun yang berada di dalam areal. (SEDANG). Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CD PT. TBP masih mengakomodir kepentingan masyarakat. Masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat. Selanjutnya perencanaan PMDH dituangkan dalam RO PMDH sesuai dengan RKT tahun berjalan. (BAIK) Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. (BAIK)
1. Terdapat dokumen RKU yang telah disahkan pejabat yang berwenang, disusun berdasarkan IHMB dan landscaping sesuai kondisi biofisik lapangan. (Baik). 2. Terdapat kesesuaian antara penataan areal kerja blok RKT 2014, blok RKT 2015 dengan peta RKU, dan penataan batas blok tebangan telah sesuai dengan peta RKT. (Baik). 3. PT. TBP telah melaksanakan pemeliharaan batas
2.2.
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem*)
BAIK
1.
2. 3.
2.3.
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK
1.
2.
3.
4.
2.4.
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan
BAIK
1.
2.
blok dan petak terlihat jelas dilapangan dengan tanda papan nama, alur dibersihkan, tanda cat merah dan pal batas. (Baik). Masih sama pada saat penilikan ke II, bahwa PT. TBP mempunyai data potensi tegakan hasil IHMB dan ITSP lengkap dengan peta pendukungnya. (Baik). PT. TBP telah membuat PUP, tersedia data pengukuran riap pertumbuhan dari PUP tersebut dan sudah dianalisis. (Baik). Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan. (Sedang). PT. TBP telah mempunyai Prosedur Standar Operasional (PSO) seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. (Baik). PT. TBP telah mengimplementasikan PSO sistem silvikultur berupa PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, RIL dan Monitoring dan Evaluasi bidang silvikultur intensif. Kegiatan PAK terdapat tanda batas blok dan petak berupa papan nama, pal batas, alur dibersihkan dan tanda cat merah. Kegiatan ITSP terdapat label merah dan kuning pada pohon, laporan hasil cruising. Kegiatan PWH terdapat rencana jalan, rencana jalan sarad, pembuatan jalan dan jalan sarad. Kegiatan penebangan dibuat takik rebah, takik balas, arah rebah, jalur pengaman. Untuk kegiatan silin terdapat persemaian, penanaman dan pemeliharaan tanaman TPTJ. (Baik). Potensi tegakan tinggal di areal PT. TBP berdasar Uji petik di petak 21N blok RKT 2015, blok TPTI pada koordinat 01°30’51,2” LS ; 127°30’33,6” BT adalah jumlah tegakan tinggal jenis pohon diameter diatas 20 cm sebanyak 55 pohon per Ha. Hasil pengamatan lapangan tersebut bahwa potensi tegakan tinggal masih dalam norma diatas 25 batang per hektar. (Baik). Hasil pengamatan lapangan terhadap kondisi potensi permudaan yaitu diketahui bahwa jumlah per Ha untuk permudaan tiang adalah 200 batang, dan untuk tingkat permudaan pancang adalah sebanyak 640 pancang. Kondisi permudaan tersebut masih dalam norma (>100 batang tiang/ Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/Ha). Dan untuk kegiatan silin terdapat persemaian luas 3 Ha dan kapasitas bibit 80.000 bibit. Terdapat bibit samama (jabon merah), benuang dan matoa. (Baik). Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. (Baik). PT. TBP telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan penebangan ramah lingkungan (RIL),
3.
4.
2.5.
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya*)
BAIK
1.
2.
3.
4.
2.6.
Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam
SEDANG
1.
yaitu tahap perencanaan, operasi pemanenan, pemeliharaan & K3, dan paska penebangan. Hanya kegiatan paska penebangan yang masih kurang yaitu dalam kegiatan penutupan jalan sarad sebagian tidak dibuat sodetan, dan sebagian alur air terdapat sisa kayu tebangan yang tidak dibersihkan. (Baik). Tingkat kerusakan tegakan tinggal dan permudaan yaitu sebesar 13,56%, maka kondisi tingkat kerusakan tegakan tinggal masih dalam norma dibawah 15%. (Baik). Uji petik pengamatan limbah pemanfaatan hutan minimal dengan cara menghitung faktor eksploitasi dilakukan di tebangan tahun 2015 (CO 2014). Besarnya faktor eksploitasi adalah 0.80. Maka kayu yang bisa dimanfaatkan sebesar 80%, dengan limbah minimal sebesar 20%. Sehingga limbah pemanfaatan hutan masih dibawah 30%. (Baik). RKT 2014 telah disahkan secara self approfal sesuai surat nomor : 003/ROP-E/TBP/VIII/2014, tanggal 18 agustus 2014. Dokumen RKT 2015 telah disahkan secara self approfal sesuai surat nomor : 019/RO.E/TBP-B/XII/2014, tanggal 23 desember 2014. Rencana luas tebangan dan volume tebangan untuk RKT 2014 dan RKT 2015 telah sesuai dengan jatah tebangan tahunan dalam dokumen RKU. Secara umum rencana volume tebangan dalam dokumen RKT 2014 dan RKT 2015 masih dibawah etat volume tebangan dalam RKU. Maka dokumen rencana jangka pendek (RKT) yang disusun telah berdasarkan rencana jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (self approval). (Baik). Tersedia peta kerja berupa peta penataan areal kerja, peta RKT dan peta RKU. Sebagaimana dalam verifier 2.1.2 bahwa rencana implementasi penataan areal kerja di peta RKT telah sesuai dengan peta RKU. Untuk peta penataan areal kerja telah sesuai dengan peta RKT, maka peta kerja dalam rencana jangka pendek telah sesuai dengan peta rencana jangka panjang. (Baik). PT. TBP telah mengimplementasikan peta kerja dilapangan berupa penandaan batas blok tebangan, lokasi tanaman, kawasan dilindungi berupa sempadan sungai, persemaian, PUP, Camp, Logpond, ada sebagian kecil yang belum ada papan nama yaitu lokasi TPn. (Baik). Tahun 2014 PT. TBP telah merencanakan tebangan baik di blok TPTJ maupun blok TPTI sebesar 43.500,21 m3, dan realisasinya sebesar 15.324,57 m3. Maka realisasi tebangan tahun 2014 sebesar 35,23%. (Sedang). Nilai likuiditas pada tahun 2012 adalah 114,46% dan pada tahun 2013 sebesar 150,16%. Untuk nilai solvabilitas pada tahun 2012 adalah 70,83% dan
pengelolaan hutan,administrasi,penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
2.
3.
4.
5.
6.
3. 3.1.
EKOLOGI Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK
pada tahun 2013 sebesar 63,30%. Sedangkan nilai rentabilitas pada tahun 2012 adalah 1,04 dan pada tahun 2013 sebesar -12,34 (negatif). (Buruk). PT. TBP pada tahun 2014 telah merencanakan anggaran pengusahaan hutan sebesar Rp. 58.605.168.000,-, realisasi anggaran pengusahaan hutan pada tahun tersebut sebesar Rp. 43.197.304.000,-. Maka realisasi anggaran pengusahaan hutan pada tahun 2014 sebesar 73,71%. (Sedang). Realisasi anggaran pengusahaan hutan PT. TBP pada tahun 2014 adalah kurang proporsional karena terjadi simpangan anggaran sebesar 26,29%. Untuk masing masing kegiatan ada sebagian yang realisasi anggarannya kurang proporsional antara lain kegiatan perencanaan (simpangan 21,66%), kegiatan logging (simpangan 23,51%), pembinaan hutan (simpangan 25,40%), kelola sosial (simpangan 23,17%), pengelolaan & pemantauan lingkungan (simpangan 30,61%). (Sedang). Gaji karyawan selalu lancar pada tanggal 25 – 30. Dan dari hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen diketahui bahwa pada tahun 2014 ada blok RKT yang dicarry over untuk tahun 2015. Dari verifier 2.6.2 diketahui bahwa realisasi anggaran pengusahaan hutan tidak ada yang mencapai 100%. Untuk itu realisasi pendanaan oleh PT. TBP berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. (Sedang). Realisasi anggaran pembinaan hutan PT. TBP tahun 2014 adalah untuk blok TPTI sebesar 59,37%, dan untuk blok TPTJ sebesar 58,42%. Realisasi anggaran tersebut baru sampai bulan oktober maka masih dalam katagori sedang, karena masih ada waktu dua bulan sampai akhir tahun. Realisasi kurang sekitar 1,58% untuk mencapai 60%. (Sedang). PT. TBP telah melaksanakan kegiatan pembinaan hutan di blok TPTI dan blok TPTJ pada tahun 2014. Meliputi kegiatan pengadaan bibit, pemeliharaan tanaman, penanaman, pembebasan pohon binaan, perlindungan dan pengamanan hutan. Pada blok TPTI rata-rata realisasi pembinaan hutan sebesar 76,83%, pada blok TPTJ sebesar 72,55%. Dan berdasarkan pengamatan lapangan telah tersedia bibit di persemaian, dilakukan penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan. (Sedang).
1. Tidak terdapat perubahan/revisi dokumen rencana
perusahaan (RKUPHHK) yang memuat jenis dan luas kawasan lindung. Dengan demikian baik jenis maupun luasannya tidak berbeda dengan hasil penilaian tahun 2014. Baik (3). 2. Prestasi penataan batas kawasan lindung PT. TBP sampai dengan tahun 2015 mencapai 123 km atau
3.2.
Perlindungan pengamanan hutan
dan
SEDANG
setara dengan 75,85 % dari total panjang kawasan lindung (162 km). Baik (3). 3. Kondisi kawasan dilindungi yang ada di areal kerja PT. TBP umumnya kondisinya masih baik. Hal ini ditunjukan oleh 4.962 ha dari 5.229 ha kawasan lindung masih berhutan (94,89%). Adapun kawasan lindung yang mengalami gangguan seluas 267 ha (5,11 %) terdapat di sempadan sungai Lamo dan sempadan sungai danau di blok Jikodolong. Baik (3). 4. Para pihak yaitu (1). Pemerintah; (2). Manajemen PT. TBP; dan (3). Masyarakat sekitar real kerja telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan oleh Pemegang Izin. Bukti-bukti pengakuan dari para pihak tersebut berupa : (1). Pengesahaan dokumen revisi RKUPHHK PT. TBP tahun 2014 oleh pemerintah; (2). Pengelolaan dan penetapan/pengukuhan kawasan lindung oleh perusahaan; dan (3). Dokumen Berita Acara sosilaisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar areal. Baik (3). 5. Tersedia laporan pengelolaan untuk seluruh jenis kawasan lindung hasil tata ruang baru tahun 2014 yaitu kawasan lindung sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan danau, KPN buffer zone HL dan kereng > 40 1. Tersedia prosedur perlindungan hutan yaitu : PSO Manajemen Kebakaran Hutan NO: EKO-11 VERSI: 00, PSO Pengamanan dan Perlindungan Hutan NO: EKO-01 VERSI: 00, PSO Pengendalian Spesies Eksotik NO: EKO-1 VERSI: 01. Namun penyediaan jenis prosedur ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan ganguan hutan. Adapun prosedur yang belum tersedia tersebut adalah prosedur penanganan hama dan penyakit hutan dan bencana alam. Sedang (2). 2. Jenis, jumlah dan kondisi sarana prasarana pengamanan dan perlindungan PT. TBP cukup lengkap, akan tetapi keberadaan papan peringatan LARANGAN MERAMBAH HUTAN yang seharusnya tersedia di blok tebangan 2015 atau di lokasi-lokasi yang ditengarai terdapat gangguan perambahan tidak tersedia. Baik (3). 3. Tersedia GANIS BIHUT dengan rincian sebagai beriku : GANIS BINHUT sebanyak 2 orang, GANIS KELING sebanyak 1 orang. Yang tidak tersedia adalah GANIS KESOS. Adapun sarjana kehutanan dan berpengalaman yang diberdayakan pada Bagian Pembinaan Hutan sebanyak 4 orang. Total GANIS dan tenaga sarjana kehutanan/berpengalaman sebanyak 7 orang. Maka pemenuhannya terhadap PERDIRJEN P. 8/VI-SET/2009 maka pemenuhannya adalah (7 : 9) x 100 % = 77,78 %. Sedang (2). 4. Implementasi perlindungan hutan selama periode 1 tahun terakhir (2014 – 2015) mencakup
3.3.
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK
1.
2.
3.
4.
5.
seluruh potensi gangguan yang terjadi di areal kerja PT. TBP. Baik (3). PT. TBP merevisi dokumen prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Selain itu, prosedur penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) juga telah disusun, tetapi tahapan prosedur penangannya masih belum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 18 TAHUN 2009 tentang TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN. Dengan demikian, selain belum memenuhi CARs yang diterbitkan PT. TBP belum sepenuhnya memiliki prosedur sesuai dengan potensi dampak pengelolaan hutan yang ditimbulkan. Sedang (2). PT. TBP telah membangun saran pengelolaan dampak berupa : 1). saluran drainase; 2). Sudetan/cecuruk; 3). Sediment trap; 4). Matingmating/sleeper dan 5). Gorong-gorong atau jembatan. Sarana pengelolaan dampak secara vegetatif diupayakan dengan menanami areal kosong tidak produkstif seperti bekas jalan sarad, kanankiri jalan, bekas TPn dll. Saran pemantauan yang tersedia berupa sarana pemantau curah hujan (OMBROmeter), sarana pemantau erosi (bak erosi) dan pemantau tinggi muka air (Peilschaal). Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut tersedia cukup lengkap dan sesuai dengan yang direncanakan. Baik (3). Tersedia GANIS BINHUT sebanyak 3 orang atas nama Tubagus aripin, B.SC.F, Makruf Sariman dan Budiyamin. Sarajan Kehutanan/tenaga berpengalaman tersedia sebanyak 4 orang yaitu : Gunawan Safaat, S. Hut sebagai KABAG Kelola Lingkungan dan LITBANG, Munir Ismail, S. Hut Staf sebagai Teknis Pembinaan Hutan, Teguh Priyanto, A.Md sebagai KABAG Persemaian dan Sarnawia Rasid, S.Hut sebagai Staf ADM Silin. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN P. 8/VI-SET/2009 (7 : 9) * 100 % = 77,78 % Sedang (2). Rencana kelola dampak terhadap tanah dan air telah disusun tahun 1995 yang mencakup seluruh komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak. Implementasi pengelolaan selama periode 2014 s/d 2015 berupa penyediaan sarana pengelolaan dampak secara sipil teknis (bangunan konservasi) dan vegetatif. Akan tetapi, pengelolaan dampak belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan seperti : sisa-sisa kegiatan pemungutan hasil hutan (kemasan BBM) dan ceceran/tumpahan BBM di stasiun pengisian BBM masih terjadi. Selain itu, workshop (bengkel) yang ada di camp Jikodolong belum memenuhi standar seperti lantai kedap air dll. Sedang (2). Dokumen RPL yang telah disusun tesimpan di
3.4.
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam (threatened) dan endemik
BAIK
3.5.
Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik
BAIK
Camp Jikodolong. Implementasi rencana pemantauan dampak dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi sarana pemantauan yang ada seperti OMBROmeter, Bak Erosi dan Peilschaal. Sedangkan pemantauan fisik kimia air sungai diserahkan kepada Laboratorium PAM JAYA–Jakarta. Pemantauan dampak yang telah dilakukan Pemegang Izin tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen RPL. Baik (3). 6. Berdasarkan hasil pemantauan dampak secara mandiri maupun yang diserahkan kepada pihak lain (pemantauan air sungai kepada PAM JAYA – Jakarta) tidak menunjukkan gejala dampam besar dan penting. Namun penyampaian seluruh hasil pemantauan dampak dan analisanya perlu untuk dirinci pada dokumen Laporan Pelaksanaan RKPRPL. Baik (3). 1. PT. TBP merevisi dokumen prosedur identifikasi Flora dan Fauna. Dokumen-dokumen hasil revisi tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen. Akan tetapi beberapa dokumen prosedur tahapan prosedur kejanya kurang jelas. Adapun dokumen prosedur tersebut adalah : 1). PSO Konservasi – Identifikasi Fauna Jarang, Langka ternacam Punah, Endemik dan Dilindungi No : EKO – 02 Versi : 00 dan 2). PSO Konservasi – Identifikasi Flora Jarang, Langka terancam Punah, Endemik dan Dilindungi No : EKO – 03 Versi : 00. Dengan demikian dapat dsimpulkan bahwa prosedur identifikasi flora fauna yang telah disusun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Sedang (2) 2. Implementasi identitifikasi status konservasi jenis flora fauna dilakukan pada saat identifikasi areal berdasar Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Data flora fauna yang berhasil diidentitikasi dihimpun dalam dokumen Laporan HCVF PT. TBP tahun 2015. Data-data tersebut telah mencakup semua potensi jenis yang ada di areal kerja Pemegang Izin. Baik (3). 1. PT. TBP telah menyusun beberapa dokumen prosedur kerja pengelolaan flora. Akan tetapi prosedur-prosedur tersebut masih kurang jelas. Khususnya prosedur pengelolaan habitat yaitu Perlindungan dan Pengamanan mencakup seluruh potensi gangguan seperti perambahan, kebakaran, illegal logging, perburuan satwa, hama penyakit dan bencana alam, sehingga prosedur kerja dokumen tersebut tidak fokus. Dengan demikian, prosedur-prosedur yang telah disusun tersebut belum bisa mencakup pengelolaan untuk seluruh flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Sedang (2) 2. Upaya tindak kelola flora selama periode 2014-
3.
3.6.
Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG
1.
2.
3.
4. 4.1.
SOSIAL Kejelasan
deliniasi
kawasan
BAIK
2015 telah mencakup seluruh jenis flora yang Dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam, punah dan endemik yaitu dengan : penataan penataan dan pemeliharaan kawasan lindung, patroli pengamanan, identifikasi flora secara mendalam dengan identifikasi NKT dan lain-lain. Baik (3) Kondisi flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja Pemegang Izin cukup terjamin keberadaannya (kelimpahannya). Kelimpahan jenis flora tersebut diindikasikan oleh kemampuan PT. TBP menekan dan mengendalikan gangguan yang berpotensi menggangu, mengancam jenis-jenis flora tersebut seperti perambahan, kebakaran, illegal logging dan penangkaran jenis tertentu. Baik (3) Tersedia beberapa dokumen prosedur pengelolaan fauna yang mencakup kelola habitat dan perlindungan jenis. Hasil telaah dokumendokumen prosedur tersebut disimpulkan bahwa : PSO Konservasi – Identifikasi Fauna Jarang, Langka ternacam Punah, Endemik dan Dilindungi No : EKO – 02 Versi : 00, prosedur kerja sebagai petunjuk pelaksanaan masih belum jelas. PSO Pengamanan dan Perlindungan Hutan NO: EKO-01 VERSI: 00 sebagai dokumen prosedur pengelolaan habitat, cakupan prosedur kerjanya terlalu luas yaitu mencakup gangguan kebakaran, illegal logging, perambahan dan lainnya. Selain tidak fokus, prosedur ini belum mencakup upaya tindak lanjut terhadap gangguangangguan tersebut. Sedang (2) Tindak kelola spesies fauna yang dikategorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja berupa 1). Kelola habitat berupa penataan dan peremajaan tanda kawasan kawasan lindung; 2). Perlindungan jenis-jenis tersebut dengan tindakan patroli pengamanan, identifikasi jenis dll. Dengan semua tindak kelola yang telah dilakukan selama kurun waktu 1 tahun terakhir tersebut, maka dapat disimpulkan implemtasinya telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja. Baik (3) Gangguan di areal kerja PT. TBP yang mengancam keberadaan dan kelimpahan jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik masih terjadi seperti penangkaran jenis burung Nuri di Camp Rijang. Upaya menekan gangguan seperti dijelaskan pada verifier 3.2.4. Sedang (2)
1. PT. TBP telah menyusun dokumen tentang pola
operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
2.
3.
4.
5.
4.2.
Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK
1.
2.
3.
pemanfaatan sumber daya hutan berupa dokumen perencanaan jangka jangka pendek yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT. TBP telah melakukan identifikasi lengkap desa-desa di sekitar areal kerja dan kondisi sosial ekonomi budaya-nya dalam dokumen penilaian dampak sosial. (Baik). Terdapat prosedur operasional terkini terkait perubahan struktur organisasi di lingkungan PT. TBP, namun tidak terdapat perubahan mekanisme dalam pembuatan batas kawasan secara partisipatif. Mekanisme yang ada dapat diterapkan dalam penataan batas partisipaif yang dilakukan oleh PT. TBP dan masyarakat sekitar. (Baik). PT. TBP telah memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat sekitar dan telah mengakomodasikan keberadaan masyarakat sekitar dalam perencanaan kelola sosial dengan program PMDH dalam dokumen RKTUPHHK HA dan dokumen Rencana Operasional, dan telah implementasi dimuat dalam dokumen Pembahasan Rencana Anggaran PMDH tahun 2013-2014.(Baik) Telah dilakukan penataan batas yang memisahkan areal kerja PT. TBP dengan sebagian lahan kehidupan masyarat di Desa Sum dan Desa Soligi. Kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan dan kondisi areal kerja PT. TBP. (Sedang). Telah dilakukan sosialisasi terkait rencana kerja PT. TBP tahun 2014 pada di Desa Sum , Desa Baru dan Desa Soligi. Dari hasil sosialisasi tidak terdapat keberatan terhadap luas dan batas area kerja PT. TBP untuk RKT tahun 2014. (Baik) Telah tersedia dokumen legal perencanaan perusahaan yang menyangkut kegiatan kelola sosial PT. TBP berupa dokumen RKTUPHHK HA 2014 dan 2015, serta RO PMDH 2015. Namun jenis dan kegiatan kelola sosial yang ada belum seluruhnya mencakup kewajiban sosial masyarakat yang termuat dalam lampiran SK IUPHHK HA PT. TBP. (Sedang). PT. TBP telah memiliki mekanisme untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat. Implementasi yang terlaksana menunjukkan bahwa mekanisme yang ada telah menunjukkan adanya perencanaan, realisasi dan pemantaun yang dilakukan pada desa binaan PMDH. (Baik). Kegiatan sosialisasi periode tahun 2014-2015 dilakukan di Desa Baru, Desa Sum dan Soligi, sesuai dengan rencana kegiatan perusahaan tahun 2014/2015. Dari dokumentasi yang ada, sosialisasi yang dilakukan terkait dengan kegiatan RKT tahun 2014/2015 yang akan berjalan dan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH. (Baik).
4.
5.
4.3.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
BAIK
1.
2.
3.
4.
5.
4.4.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK
1.
2.
Dari realisasi kegiatan kelola sosial PT. TBP periode 2014 telah terealisir, dan didokumentasikan dalam dokumen BAP serta foto kegiatan. Adapun kegiatan kelola sosial tahun 2015 telah terealisir bsesuai periode yang berjalan. (Baik). Pelaporan kegiatan kelola sosial PT. TBP telah dilakukan secara rutin baik secara internal maupun eksternal (kepada instansi terkait) sesuai dengan ketentuan yang ada. (Baik). PT. TBP telah memiliki data dan informasi terkini atas keberadaan masyarakat sekitar areal kerja yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan PT. TBP. PT. TBP telah melakukan kegiatan Penilaian Dampak Sosial pada tahun 2015, sehingga data yang ada merupakan data terkini. (Baik). PT. TBP telah memiliki mekanisme yang menyangkut kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa hak akses masyarakat ke dalam hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme yang dapat diketahui implementasinya dari keberadaan kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan dalam areal kerja PT. TBP.(Baik) PT. TBP telah menyusun dokumen legal perencanaan berupa RKTUPHHK tahun 2014 dan 2015 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial yang bersifat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi. Namun perencanaan hanya sebagian yang terealisir dan tertuang dalam Rencana Operasional PMDH yang disepakati dengan masyarakat desa sekitar. (Sedang). Dokumen pemenuhan kewajiban distribusi manfaat perusahaan dan laporan pelaksanaan terdokumentasi dalam bentuk laporan periodik dan berita acara kegiatan serta dokumen pendukung lainnya. (Baik). Dokumen pemenuhan kewajiban distribusi manfaat perusahaan dan laporan pelaksanaan terdokumentasi dalam bentuk laporan periodik dan berita acara kegiatan serta dokumen pendukung lainnya. (Baik). PT. TBP telah menyusun prosedur untuk penyelesaian konflik yang legal dan terkini sesuai dengan kondisi struktur organisasi PT. TBP. Prosedur yang ada memuat mekanisme penanganan konflik dari awal hingga evaluasi. Prosedur telah diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada pada areal kerja PT. TBP. (Baik) Terjadi konflik dalam satu tahun terakhir terkait upaya Pemerintah Desa Baru untuk menjadi desa binaan PT. TBP. Konflik dapat diselesaikan
3.
4.
4.5.
Perlindungan,Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
BAIK
1.
2.
3.
4.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dengan memasukkan Desa Baru sebagai tambahan desa binaan PT. TBP. PT. TBP telah melakukan pemetaan potensi konflik berupa peta lokasi perladangan dalam areal RKT tahun 2015. (Baik). PT. TBP telah membentuk kelembagaan resolusi konflik pada masing - masing desa di sekitar areal kerja sesuai dengan struktur kelembagaan desa terkini. Organisasi telah disusun sesuai mekanisme yang ada. Kelembagaan yang ada telah meliputi desa Sum, desa Soligi, Desa Wayaloar dan Desa Sum. (Baik). PT. TBP telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang terjadi dengan Desa Baru dengan lengkap dan jelas, meliputi dokumen internal perusahaan dan dokumen eksternal kepada instansi terkait. (Baik). Hubungan industrial dengan karyawan telah terealisasi sesuai dengan SPK dan peraturan perundangan yang berlaku. Namun masih ada dokumen yang belum disahkan oleh instansi yang berwenang. (Sedang). Perusahaan telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi karyawan baik melalui pelatihan eksternal maupun inhouse training. (Baik). PT. TBP telah memiliki mekanisme penjenjangan karir karyawan dan telah diimplementasikan sesuai peraturan yang ada di dalam perusahaan. (Baik). PT. TBP telah memenuhi tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai dengan syaratsyarat yang tertuang dalam SPK yang ditandatangani oleh karyawan dan PT. TBP. Besaran upah yang diterima karyawan PT. TBP mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah tahun 2014. (Baik).
MEMENUHI 1.
2.
PT. TBP memperoleh IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan No. SK 372/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, seluas + 63.405 ha dengan pejabat pengesah Menteri Kehutanan, H. M.S. Kaban. Dokumen ini dilengkapi dengan peta lampiran SK IUPHHK sesuai dengan luas areal dan tanggal penerbitan PT. TBP sudah memenuhi kewajiban membayar IHPH (IIUPHHK) sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkan oleh Kementeian Kehutanan. Pembayaran dilakukan secara berangsur sebanyak lima kali pembayaran. Pembayaran Iuran IUPHHK-HA sudah dilakukan tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp 832.190.625,00 dan tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 500.000.000,00. Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp 500.000.000,00; tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2. Adanya rencana kerja yang sah
500.000.000,00 dan tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 996.571.875,00. Total RP 3.328.762.500 dan sama dengan jumlah SPP IUPHHK-HA No. S.764/VI-BIKPHH/2009 tanggal 29 Juli 2009 MEMENUHI
1.
Di dalam areal PT. TBP ada kegiatan pertambangan yang sah di dalam areal IUPHHK-HA 2. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2010-2019 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2015 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. PT. TBP sudah memiliki peta yang meyebutkan areal yang dilindungi dan verifikasi lapangan ditemukan adanya areal yang tidak boleh ditebang MEMENUHI
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
1.
2.2.2.Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk pemegang hak pengelolaan) 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 1.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 1.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
1.
2.
PT. TBP sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti terbukti di lapangan. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode 2010-2019 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 9 September 2013 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT. TBP adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri
MEMENUHI
1. Semua dokumen LHP PT. TBP untuk RKT 2015 telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP); LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) No. DG 2150433 tanggal 30 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Bahtiar Sumaila, No. Reg. 00099-16/PKB-R/XXXI/2013. Jumlah kayu untuk DG 2150433 sebanyak 1.332 batang atau 5.070,74 m3. Asal kayu, LHP No. 08/LHPTPTI-TBP/DG/II/04/2015; 08/LHPTPTI-JAK/TBP/DG/II/04/2015; 09/LHPTPTI-TBP/DG/I/05/2015.
Lampiran SKSKB: Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB) No. 04/RDKBTPTI- TBP/DG/05/ 2015 tanggal 30 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Bahtiar Sumaila, No. Reg. 00099-16/PKBR/XXXI/2013 . Lokasi Camp Jikodolong, Kabupaten Halmahera Selatan, jumlah kayu sebanyak 1.332 batang atau 5.070,74 m 3. TPK Hutan (LHP) LHP No. 08/LHPTPTI-TBP/DG/II/04/2015; 08/LHPTPTI-JAK/TBP/DG/II/04/2015; 09/LHPTPTI-TBP/DG/I/05/2015 Tanggal 30 April – 15 Juni 2015. LHP diterbitkan oleh Darman Tahir, No. Reg: 00123-16/PKB-R/ XXXI/2014. Lokasi Camp Jikodolong, Kabupaten Halmahera Selatan, jumlah kayu sebanyak 1.332 batang atau 5.070,74 m3. Dokumen FA-KB Lanjutan, Nomor: PT. TBP.A.001732 tanggal 19 November 2014 diterbitkan oleh Alimudin Birali, No. Reg: 0010016/PKB-R/XXXI/2013. FA-KB Lanjutan dari TPK Antara (Logpond Sum), Kecamatan Obi Timur, jumlah 2.048 batang atau 4.857,04 m 3 ke Industri. Dokumen FA-KB Langsir Nomor: PT. TBP.A. 001659 s/d 001731 tanggal 13 s/d 18 November 2014 diterbitkan oleh Alimudin Birali, No. Reg: 00100-16/PKB-R/XXXI/2013. FA-KB Langsir dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond Sum), Kecamatan Obi Timur, jumlah 2.048 batang atau 4.857,04 m3 yang diangkut dengan logging truck sebanyak 74 kali angkutan. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) No. DG 2044326 tanggal 13 November 2014 Bahtiar Sumaila, No. Reg. 00099-16/PKBR/XXXI/2013. Jumlah kayu untuk DG 2044326 sebanyak 2.048 batang atau 4.857,04 m3. Asal kayu, LHP No. 05/LHPTPTJTBP/DG/II/10/2014 dan LHP No. 05/LHPTPTJ-JAK/TBP/DG/II/10/2014. Lampiran SKSKB: Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB) No. 04/RDKBTPTJ- TBP/DG/11/ 2014 tanggal 13 November 2013 diterbitkan oleh Bahtiar Sumaila, No. Reg. 00099-16/PKBR/XXXI/2013 . Lokasi Camp Sum, Kabupaten Halmahera Selatan, jumlah kayu sebanyak 2.048 batang atau 4.857,04 m3. (MEMENUHI)
1.1.3.
1.1.4.
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi
PT. TBP sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti: Sudah membuat label merah pada pohon yang akan ditebang dan penebang hanya menebang pohon dengan label merah. Label merah sebagai tanda pohon yang akan ditebang masih bisa ditemukan pada tunggak pada RKT 2015. Ditemukan pohon label kuning di lapangan dan tidak ditebang oleh perusahaan. PT. TBP Sudah membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi tahun 2014 dan 2015. (MEMENUHI) Dokumen SKSKB dilampiri DKB dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (MEMENUHI)
MEMENUHI
1. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. TBP telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2014 - 2015. 2. Terdapat bukti setor PSDH dan DR, pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP.
Sumber Daya Hutan (PSDH) 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa DampaK Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan implementasi K3
3. Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Penetapan tarif PSDH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 MEMENUHI PT. TBP sudah memiliki dokumen PKAPT a.n. PT. TBP dengan No. Nomor Nomor Pengakuan sebagai PKAPT No. : 450/UPP/PKAPT/ Perpanjanngan-2/5/2013 dan Nomor PKAPT : 27.03.1.00538, tanggal 4 Juni 2013. Dokumen PKAPT atas nama PT. TBP berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 Kapal pengangkut kayu PT. TBP adalah kapal berbendera Indonesia yang memiliki izin yang sah.
MEMENUHI
PT. TBP sudah memiliki Dokumen SEL (AMDAL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT. TBP sudah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT. TBP sudah memiliki dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha 1. Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan 2. PT. TBP telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauannya dan telah melaporkan pelaksanaannya
MEMENUHI 1. Terdapat Prosedur K3 di PT. TBP yang telah diimplementasikan 2. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik 3. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara
5.2.
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserika bagi pekerja 5.2.2. Adanya kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan 5.2.2. Perusahaan tidak memperkerjakan anak dibawah umur
lengkap dan ada upaya menekan kecelakaan kerja dalam program yang telah dibuat MEMENUHI PT. TBP belum memiliki serikat pekerja, namun telah ada surat pernyataan dari direksi tetang kebebasan berserikat bagi karyawanya PT. TBP telah memiliki PP yang masih berlaku Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur
