Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Telaga Bakti Persada I.
Identitas LP-PHPL : a. Nama LP-PHPL b. No. Akreditasi KAN c. Alamat Kantor d. Telp./Fax e. Website dan Email
II.
Identitas Auditee : a. Nama IUPHHK-HA : PT. TELAGA BAKTI PERSADA b. SK IUPHHK-HA : 372/Menhut-II/2009, 23 Juni 2009 c. Luas Areal : ± 63. 405 Ha d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav. 67 Jakarta e. Waktu Pelaksanaan : 16-24 Mei 2016
III.
Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV: KRITERIA/INDIKATOR
: PT. Global Resource Sertifikasi : LPPHPL-017-IDN : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong : 021-7562345 : www.global-resource.co.id ;
[email protected]
VERIFIER
A
PENILAIAN KINERJA PHPL
1. 1.1
PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
1.1.1
1.1.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor Base Camp Jikodolong lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta SK IUPHHKHA. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya Dokumen Pedoman atau Rencana Penataan Batas, Laporan TBT, Petapeta TBT, Berita Acara – Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan serta usulan Pedoman Tata Batas tahun 2015. Realisasi penataan batas areal kerja masih sama dengan hasil penilikan III tahun 2015 yaitu sepanjang 234,485 Km dari panjang batas keseluruhan 242,585 Km atau 96,66%. Dalam proses tata batas, Direktur Utama PT. TBP telah menyampaikan surat No. 001/INV.e/TBP/II/2015 tanggal 16 Februari 2016 kepada Direktur
Baik
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
1.1.3
1.1.4
1.1.5
RINGKASAN JUSTIFIKASI Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian LHK perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Pedoman Tata Batas Areal IUPHHK-HA PT. TBP Provinsi Maluku Utara. Proses selanjunya menunggu pengesahan pedoman atau rencana tata batas dari Direktur Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian LHK Keberadaan PT. TBP masih tetap diakui oleh para pihak. Walaupun terdapat kebun masyarakat di dalam areal kerja yang merupakan potensi konflik dalam pemanfaatan areal, namun dapat dikelola dengan baik oleh manajemen PT. TBP antara lain dengan penataan batas partisipatif dan kesepakatan masyarakat tidak boleh menambah atau memperluas kebun, melakukan sosialisasi tentang batas areal kerja IUPHHK kepada masyarakat sekitar secara terus menerus, melakukan kegiatan pemeliharaan batas walaupun tata batas belum sampai temu gelang namun sebagian besar sudah di tata batas (96,66%), sehingga kepastian kawasan hutan IUPHHK PT. TBP dapat terjamin dengan adanya tanda-tanda batas yang jelas di lapangan dan melakukan pemasangan papan nama kegiatan larangan berkebun yang dipasang dibeberapa lokasi strategis Fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. TBP seluruhnya masih sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yaitu sebagai Hutan Produksi sesuai dengan SK IUPHHK-HA PT. TBP Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan terutama pembaruan pendataan kebun masyarakat sekitar. Sedangkan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berizin
NILAI
Baik
Not Applicable
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
1.2
Komitmen pemegang izin
VERIFIER
1.2.1 1.2.2
1.2.3
1.3
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.
1.3.1
RINGKASAN JUSTIFIKASI (pertambangan nikel) masih menggunakan data dan informasi yang terdahulu. namun pendataan pertambangan nikel dan penambahan pendataan kebun masyarakat tersebut belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi perusahaan masih disosialisasikan baik pada level pemegang izin dan kepada masyarakat sekitar areal kerja (Masyarakat Desa Soligi, Desa Baru dan Desa Sum). Masih terdapat implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial. namun belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL seperti batas luar areal kerja belum temu gelang, penataan batas kawasan lindung belum selesai secara keseluruhan dan realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah 100% serta proses dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial/PMDH sebagian masih belum terdokumentasi dengan baik, antara lain pada kegiatan penataan batas partisipatif dan sosialisasi kegiatan sebagian belum ada notulen dan foto dokumentasi kegiatan. Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis kehutanan belum memenuhi ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, yaitu hanya mencapai 50,00% dari yang dipersyaratkan. Disamping itu masih terdapat bidang yang belum memiliki GANISPHPL yaitu GANISPHPL KURPET. Terkait GANISPHPL KURPET, secara legalitas PT. TBP belum memiliki
NILAI
Baik Baik
Sedang
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
1.3.2 1.3.3
1.4
Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang
1.4.1
RINGKASAN JUSTIFIKASI GANISPHPL tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT. TBP telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi bidang KURPET (GIS) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu. Muhammad Sibua, S.Hut. dan La Ode Dedi. Selain itu, sampai sekarang belum ada pelaksanaan diklat GANISPHPL KURPET dari instansi terkait. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. TBP adalah 64,29% dari rencana sesuai kebutuhan. Dokumen ketenagakerjaan PT. TBP tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain Dokumen PP PT. TBP periode 2015 s/d 2018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tanggal 28 Mei 2015 yang berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun terhitung tahun 2015 s/d 2018 sejak dtanggal ditetapkan, Laporan Tenaga Kerja PT. TBP Bulan April 2016, SK Direktur Utama dan MPH terkait pengangkatan tenaga kerja, SPK (Bulanan Tetap, Harian tetap, Borongan Kontrak, Borongan Murni), Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Dokumen Kebijakan K3, PSO Ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Maluku Utara No. 230/Kpts/MU/2015 tentang Penetapan Besaran UMP, Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Provinsi Maluku Utara Tahun 2016. Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang disahkan oleh GM Operasi PT. TBP No. 002/GMO-E/TBP/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagianbagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan social.
NILAI
Sedang Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
Hak Pengelolaan
1.4.2
Tersedia perangkat SIM yang memadai, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT. TBP Periode April 2016 dan digambarkan pada struktur organisasi PT. TBP. Perangkat SIM tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PH dalam struktur organisasi yang dilengkapi personil yang berpengalaman. Namun unit SPI/Inspektorat PH belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengusahaan hutan karena laporan audit internal SPI/Inspektorat PH sering terlambat sampai ke lapangan sehingga masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan dan audit internal sebagian belum sesuai dengan PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya. PT. TBP telah melakukan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Inpektorat PH. Namun belum semua terlaksana karena masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Kegiatan RKT PT. TBP yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat masih mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PT. TBP tahun 2015 dan 2016 yang disahkan secara mandiri, Dokumen perizinan TPn, TPK dan Logpond dari pejabat yang berwenang serta Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan RKT Tahun 2016 kepada masyarakat dan aparat desa
Baik
1.4.3
1.4.4
1.5
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
1.5.1
Sedang
Sedang
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER 1.5.2
1.5.3
1.5.4
2 2.1
PRODUKSI Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.1.1
RINGKASAN JUSTIFIKASI sekitar. PT. TBP masih memiliki persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (lebih dari 50%) yaitu pemerintah (Kemenhut), pemda dan masyarakat sekitar, namun persetujuan tersebut masih belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya masih belum selesai sampai temu gelang. Sedangkan rencana pelaksanaan tata batas sisa dalam proses pengurusan dengan pihak-pihak terkait. Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CD PT. TBP masih mengakomodir kepentingan masyarakat. Masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditanda tangani oleh aparat desa setempat. Selanjutnya perencanaan kelola sosial/PMDH dituangkan dalam RO kelola sosial/PMDH sesuai tahun berjalan dan realisasi kegiatan PMDH dibuatkan laporan bulanan kegiatan kelola sosial/PMDH setiap tahunnya Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak (pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar) Dokumen RKU masih sama dengan pada saat penilikan ke III, yaitu revisi RKU periode tahun 2010 – 2019 berdasar surat keputusan menteri kehutanan nomor : SK / BUHA-2/2013 tentang persetujuan revisi/perubahan RKUPHHK-HA pada hutan produksi berbasis IHMB, tanggal 9 september 2013. Terdapat perhitungan jatah produksi tahunan yaitu untuk blok TPTI seluas 792 Ha/th, dan volume 33.352,70 m3/th. Pada blok TPTJ silin meranti seluas 204 Ha/th, dan volume 8.186.08 m3/th. Pada blok TPTJ samama seluas 596,9 Ha/th, dan volume 30.932,59 m3/th. Jadi terdapat dokumen RKU
NILAI Sedang
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
2.1.2
2.1.3
2.2
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
RINGKASAN JUSTIFIKASI yang telah disahkan pejabat yang berwenang, disusun berdasarkan IHMB dan lanscaping sesuai kondisi biofisik lapangan. PT TBP telah menyusun peta RKT 2015, peta RKT 2016. Hasil overlay peta diketahui terdapat kesesuaian lokasi blok RKT 2015, RKT 2016 dalam peta RKT tersebut dengan lokasi blok RKT dalam peta revisi RKU 2010-2019. Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa terdapat kesesuaian lokasi blok RKT, lokasi petak dengan peta RKT 2015 dan peta RKT 2016. PT TBP telah melakukan penandaan batas blok RKT yang lama yaitu RKT 2007/RKT 2008, dan RKT yang baru yaitu RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017, serta batas petak. Dari pengamatan lapangan dari blok RKT 2014, RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017 dan seluruh batas petak telah diberi papan nama, pal, cat dan alur dibersihkan. Maka PT TBP telah melaksanakan pemeliharaan seluruh batas blok RKT dan batas petak. Telah tersedia data potensi berdasarkan IHMB, laporan IHMB lengkap dan telah mendapat pertimbangan teknis berdasarkan surat nomor : 522.1/453/2010 perihal penyampaian data dan informasi pertimbangan teknis hasil IHMB an. PT TBP, tanggal 1 nopember 2010. Terdapat data hasil ITSP/laporan hasil cruissing untuk RKT 2016 blok tebangan TPTI Blok Jikodolong, TPTJ & TPTJ Silin Blok Rijang, dan TPTJ Blok Sum. Untuk cruising URKT 2017 masih dalam proses pelaksanaan ITSP. PT TBP telah membuat PUP dan telah dilakukan pengukuran, dan tersedia analisis riap pertumbuhan di blok TPTJ, riap diameter sebesar 1,1 cm per tahun, riap tinggi sebesar 98,76 cm per tahun. Ada upaya dari PT TBP untuk menghitung riap pertumbuhan dari
NILAI
Baik
Baik
Baik
Baik
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
2.3
Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.
VERIFIER
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
Ketersediaan dan penerapan teknologi
2.4.1
RINGKASAN JUSTIFIKASI PUP, untuk menghitung jatah tebangan tahunan. PSO telah diberi nomor, nomor versi(revisi), tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh Kabid yang bersangkutan dan Manager Pengusahaan Hutan. Jenis PSO telah sesuai dengan sistem silvikultur yaitu TPTI dan Silin (TPTJ). Isi PSO sesuai dengan kondisi lapangan, masingmasing PSO terdapat urutan kerja dan instruksi kerja. Telah dilakukan kegiatan PAK,berupa pembuatan blok, petak, batas blok, petak dipasang papan nama,pal, cat dan alur dibersihkan. Kegiatan ITSP,berupa tanda label merah, kuning, untuk URKT 2017 terdapat barkot, tersedia peta PAK, peta ITSP, peta PWH dan sebaran pohon. Kegiatan PWH, berupa rencana jalan, rencana jalan sarad, dibuat jalan, jalan sarad, dibuat TPN. (RIL) kegiatan penebangan dan penyaradan, dilapangan dijumpai teknik penebangan berupa pembuatan takik rebah/balas, bekas jalan sarad, lokasi TPN. Kegiatan pembinaan hutan, terdapat persemaian, penanman pembinaan hutan, pemeliharaan tanaman TPTJ. Terdapat kegiatan perawatan jalan, jembatan, goronggorong, bekas jalan sarad. Sehingga seluruh tahapan sistem silivikultur telah dilakukan di lapangan. Diketahui hasil pengamatan pada tahun 2015 tentang potensi tegakan pohon di areal PT TBP. Rata-rata potensi per hektar potensi pohon adalah sebanyak 108,33 pohon. Rata-rata potensi per hektar tingkat tiang sebanyak 158,33 batang, potensi pancang sebanyak 1533,33 batang, potensi semai sebanyak 5833,33 batang per hektar. Tersedia PSO Penebangan Ramah Lingkungan (RIL), isinya terdapat
NILAI
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
Realisasi penebangan
2.5.1
RINGKASAN JUSTIFIKASI proses kerja yang urutannya telah sesuai dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. Proses kerja telah sesuai dengan kondisi areal PT TBP yaitu hutan tanah kering, topografi datar sampai bergelombang. Terdapat nomor PSO : Prod-03, versi 01 (mengalami revisi satu kali) dan tanggal pengesahan 1 Maret 2016. PSO RIL telah ditandatangani oleh kabid perencanaan, kabid produksi dan Manager pengusahaan hutan. PT TBP telah melaksanakan kegiatan perencanaan berupa ITSP, perpetaan,PAK, PWH/ rencana jalan. Kegiatan operasi pemanenan kayu berupa pembuatan jalan, TPN, penebangan sesuai teknik penebangan, penyaradan. Kegiatan K-3 terdapat bengkel, alat keselamatn kerja, sarana tambahan yang memadai. Kegiatan paska penebangan meliputi pemeliharaan bekas jalan sarad, jalan, jembatan, gorong-gorong, persemaian, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Maka seluruh tahapan RIL telah implementasikan di lapangan. Diketahui dari hasil uji petik per hektar jumlah pohon sebanyak 55 pohon, terdapat jumlah pohon rusak sebanyak 10 pohon, maka tingkat kerusakan pohon sebesar 18,18%. Jumlah tiang sebanyak 200 batang per hektar, jumlah tiang yang rusak sebanyak 20,00 batang, maka tingkat kerusakan tiang sebesar 10,00%. Jumlah pancang sebanyak 640 batang, yang rusak sebanyak 80batang, maka tingkat kerusakan pancang sebesar 12,50%. Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh permudaan sebesar 13,59%. Rata-rata besarnya Faktor Eksploitasi diblok tebangan TPTI Jikodolong dan blok TPTJ Sum sebesar 0,89 atau 89,00%. RKT 2016 telah disahkan secara self
NILAI
Baik
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.
2.5.2
2.5.3
2.5.4
RINGKASAN JUSTIFIKASI approfal, sesuai surat nomor : 022/ROPE/TBP/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015. Rencana luas tebangan dan volume tebangan untuk RKT 2016 telah sesuai dengan jatah tebangan tahunan dalam dokumen RKU. Secara umum rencana volume tebangan dalam dokumen RKT 2016 masih dibawah etat volume tebangan dalam RKU. Maka keberadaan dokumen rencana jangka pendek (RKT) yang disusun telah berdasarkan rencana jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (self approval ). Diketahui jumlah petak, lokasi petak, lokasi blok RKT dalam dokumen RKT 2016 telah sesuai dengan rencana (RKU). Diketahui lokasi blok tebangan, lokasi kawasan dilindungi dalam peta kerja berupa peta PAK, ITSP, PWH dan peta sebaran pohon telah sesuai dengan peta RKT 2016 dan peta RKU. Telah dilakukan penandaan dilapangan berupa pemasangan papan nama, pal, cat, alur pada blok tebangan/blok RKT, petak, sempadan sungai. Terdapat penandaan berupa pemasangan papan nama pada lokasi sarana prasarana antara lain lokasi TPN, Camp dan Logpond. Penandaan berupa papan nama pada lokasi litbang antara lain di persemaian, PUP, tanaman jalur dan tanaman tapak klaster. PT TBP pada tahun 2015 telah melakukan rencana dan realisasi tebangan pada lokasi blok, petak yang sesuai. Rencana tebangan tahun 2015 pada blok TPTI Jikodolong dan blok TPTJ adalah sebesar 59.812,18m3. Dalam dokumen neraca kayu bulat periode januari sampai dengan desember 2015 diketahui realisasi tebangan sebesar 50.908,39 m3. Maka prosentase realisasi tebangan sampai bulan Desember tahun 2015 sebesar 85,11%.
NILAI
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR 2.6
Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
2.6.1
Diketahui nilai likuiditas sebesar 141,65%, nilai solvabilitas sebesar 66,02% dan nilai rentabilitas sebesar 4,39%. Karena solvabilitas dibawah 100%, maka kondisi kesehatan finansial PT TBP tahun 2014 termasuk buruk. Pada tahun 2015 PT TBP telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pengusahaan hutan sebesar Rp. 84.325.492.000,-. Realisasi anggaran tahun tersebut sebesar Rp. 58.531.518.000,-, maka prosentase realisasi anggaran pengusahaan hutan tahun 2015 sebesar 69,41%. Pada tahun 2015, PT TBP telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pengusahaan hutan sebesar Rp. 84.325.492.000,-. Realisasinya sebesar Rp. 58.531.518.000,-, maka prosentase realisasi anggaran pengusahaan hutan tahun 2015 sebesar 69,41%. Terjadi simpangan antara realisasi anggaran dengan rencana sebesar 30,59%. Untuk masing masing kegiatan simpangan terbesar pada kegiatan logging yaitu sebesar 33,16%. Sehingga realisasi anggaran pengusahaan hutan yang dilakukan PT TBP pada tahun 2015 kurang proporsional karena terjadi simpangan antara 20% - 50%. PT TBP telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pengusahaan hutan sebesar Rp. 84.325.492.000,-. Realisasi anggaran tahun tersebut sebesar Rp. 58.531.518.000,-, maka prosentase realisasi anggaran pengusahaan hutan tahun 2015 sebesar 69,41%. Realisasi anggaran pembinaan hutan diblok TPTI sebesar 82,25%, diblok TPTJ sebesar 51,56%. Gaji karyawan di Camp Jikodolong lancar,dan kegiatan produksi tahun 2015 mencapai 85,11%. Maka realisasi pendanaan yang dilakukan PT TBP berjalan lancar dan kurang sesuai dengan tata waktu,
Buruk
2.6.2
2.6.3
2.6.4
Sedang
Sedang
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
2.6.5
2.6.6
3 3.1
EKOLOGI Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
3.1.1
3.1.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI karena realisasi anggaran pengusahaan hutan,pembinaan belum mencapai 100%. Kegiatan pembinaan hutan di blok TPTI pada tahun 2015 meliputi kegiatan pengadaan bibit, pengayaan, penanaman tanah kosong,penanaman KKJ, pemeliharaan tanaman pengayaan, pemeliharaan tanaman tanah kosong, pemeliharaan tanaman KKJ, perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk kegiatan di blok TPTJ meliputi kegiatan pengadaan bibit, penanaman TPTJ, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan. Prosentase realisasi anggaran pembinaan hutan di blok TPTI sebesar 82,25%, dan di blok TPTJ sebesar 51,56%. Kegiatan pembinaan hutan di blok TPTI pada tahun 2015 meliputi kegiatan pengadaan bibit, pengayaan, penanaman tanah kosong,penanaman KKJ, pemeliharaan tanaman pengayaan, pemeliharaan tanaman tanah kosong, pemeliharaan tanaman KKJ, perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk kegiatan di blok TPTJ meliputi kegiatan pengadaan bibit, penanaman TPTJ, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan. Prosentase realisasi fisik pembinaan hutan di blok TPTI sebesar 80,45% dan prosentase realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan di blok TPTJ sebesar 70,45%. Tidak terdapat perubahan/revisi dokumen rencana perusahaan (RKUPHHK) yang memuat jenis dan luas kawasan lindung. Dengan demikian baik jenis maupun luasannya tidak berbeda dengan hasil penilaian tahun 2015. Belum terdapat kelanjutan kegiatan penataan kawasan lindung berdasarkan
NILAI
Sedang
Sedang
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
3.1.3
3.1.4
3.1.5
RINGKASAN JUSTIFIKASI dokumen perencanaan yang dimiliki (RKUPHHK-HA), kegiatan hanya berupa pemeliharaan batas , sehingga sampai dengan kegiatan penilikan IV tahun 2016 Prestasi penataan batas kawasan lindung PT. TBP masih sama yaitu baru mencapai 123 km atau setara dengan 75,85 % dari total panjang kawasan lindung (162 km). Kondisi kawasan dilindungi yang ada di areal kerja PT. TBP umumnya kondisinya masih baik. Hal ini ditunjukan oleh luasan kawasan lindung yang bervegetasi seluas 4.962 ha dari 5.229 ha atau 94,89 %. Adapun kawasan lindung yang mengalami gangguan seluas 267 ha (5,11 %) terdapat di sempadan sungai Lamo dan sempadan sungai danau di blok Jikodolong. Pengakuan Para pihak terhadap kawasan lindung yang terdapat dalam areal kerja PT TBP yaitu dari sisi (1). Pemerintah; (2). Manajemen PT. TBP; dan (3). Masyarakat sekitar real kerja telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan oleh Pemegang Izin. Buktibukti pengakuan dari para pihak tersebut berupa : (1). Pengesahaan dokumen revisi RKUPHHK PT. TBP tahun 2014 oleh pemerintah; (2). Pengelolaan dan penetapan/pengukuhan kawasan lindung oleh perusahaan; dan (3). Dokumen Berita Acara sosilaisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar areal. Dan memorandum yang dikeluarkan oleh Manager PH PT TBP yang ditujukan kepada seluruh karyawan. Tersedia laporan pengelolaan untuk 3 (tiga) jenis kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, dan Sempadan Pantai berdasarkan hasil tata ruang. Sehingga baru terdapat 50% laporan pengelolaan kawasan lindung pada periode satu
NILAI
Baik
Baik
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
3.2
Perlindungan dan pengamanan hutan
VERIFIER
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
Pengelolaan dan pemantauan dampak
3.3.1
RINGKASAN JUSTIFIKASI tahun kebelakang bulan Mei 2015 s/d April 2016. Hasil verifikasi diketahui terdapat perubahan/revisi PSO terkait pengamanan dan perlindungan hutan yaitu pada PSO Pengamanan dan Perlindungan Hutan No. EKO-01 dan terdapat penambahan PSO Monitoring Hama Penyakit No. EKO-19. Akan tetapi hasil telaah diketahui bahwa untuk PSO hama dan penyakit hanya sebatas monitoring terhadap serangan, sedangkan untuk penanganan belum diuraikan dalam PSO. Begitu juga untuk penanganan bencana alam belum di sampaikan dalam PSO. Jenis, jumlah dan kondisi sarana prasarana pengamanan dan perlindungan PT. TBP cukup lengkap,akan tetapi jumlah sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan masih terdapat beberapa yang belum terdistribusi/tersedia secara merata di 3 camp/blok. Tersedia SDM pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah 7 (tujuh) orang, dan berdasarkan Berdasarkan SK Menhut No. 523/KptsII/93 bahwa jumlah personil Satpam PH ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan, keluasan dan aksesibilitas dengan ratio 1 orang untuk 3000 s/d 6000 Ha areal HPH/IUPHHK. Sehingga kebutuhan satpam PH berdasarkan peraturan sejumlah 10 orang sehingga ketersedian baru sebesar 70%. Implementasi perlindungan hutan selama periode 1 tahun terakhir (2015 – 2016) pada kegiatan penilikan IV diketahui kegiatan penanganan gangguan hutan mencakup seluruh potensi gangguan yang terjadi di areal kerja PT. TBP. Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh
NILAI
Sedang
Sedang
Sedang
Baik
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
terhadap tanah dan iar 3.3.2
3.3.3
3.3.4
RINGKASAN JUSTIFIKASI dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50%). Kondisi sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan tanah dan air yang terdapat di PT. TBP masih sama saat kegiatan penilikan III tahun 2015 yaitu : 1). saluran drainase; 2). Sudetan/cecuruk; 3). Sediment trap; 4). Mating-mating/sleeper dan 5). Goronggorong atau jembatan. Selain itu secara vegetatif diupayakan dengan menanami areal kosong tidak produktif seperti bekas jalan sarad, kanan kiri jalan, bekas TPn dll. Sarana pemantauan yang tersedia berupa sarana pemantau curah hujan (OMBROmeter), sarana pemantau erosi (bak erosi) dan pemantau tinggi muka air (Peilschaal). Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut tersedia cukup lengkap dan sesuai dengan yang direncanakan. Tersedia GANIS BINHUT sebanyak 2 (dua) orang atas nama Makruf Sariman dan Budiyamin. Akan tetapi Kekurangan tersebut di dukung oleh tenaga sarjana kehutanan yang bernama Gunawan Safaat, S.Hut Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan (Plt. Kabag. Litbang), sehingga untuk kebutuhan tenaga yang berkualifikasi pada bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang dimiliki oleh PT TBP sebesar 3/5* 100 = 60 % Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa Sebagian dari kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah terealisasi, akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana diantaranya pada pengelolaan dari segi vegetative yaitu: Penanaman pada areal tidak produktif dengan jenis komersial, Penanaman tanaman pionir. Selain itu berdasarkan hasil analisa pada aspek produksi
NILAI
Baik
Sedang
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
3.3.5
3.3.6
RINGKASAN JUSTIFIKASI diketahui bahwa anggaran pembinaan hutan tahun 2015, untuk TPTI realisasi sebesar 82,25%, untuk TPTJ 51,56%, sedangkan untuk kegiatan fisik TPTI 80,78% dan TPTJ 70,45%. Dari analisa tersebut dijabarkan pada Verifier 2.6.5 dan Verifier 2.6.6. sehingga untuk implementasi kegiatan belum mencapai 100%. Atau dapat dikatakan realisasi baru mencapai 71,26%. Hasil verifikasi diketahui bahwa PT TBP masih secara rutin melakukan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, laporan dituangkan dalam laporan RKL- RPL yang telah disusun setiap semester setiap tahunnya. PT TBP juga melakukan kegiatan uji laboratorium untuk mengetahui sifat fisik kimia air dilakukan setiap 1 kali dalam 1 semester pelaporan, uju fisik kimia air yang menjadi sampling berasal dari air Sumur, Air Sungai Rijang dan Air Sungai Jikodolong. Uji laboratorium dilakukan di Laboratorium PAM Jaya Perusahaan Daerah Air Minum yang beralamat di Pejompongan Raya Jakarta. Dan melakukan Kegiatan terbaru yang dilakukan oleh PT TBP pada tahun 2016 yaitu Analisis Kandungan COD, BOD dan Kelimpahan Plankton, Benthos pada areal Sungai PT TBP, Kegiatan tersebut dilakukan di Seameo Biotrop, Service Laboratory. Indikasi terjadinya dampak masih ada di dalam areal PT TBP seperti saat pengamatan di Sungai Marlako di peroleh informasi bahwa jika terjadi hujan deras debit air menjadi tinggi dengan warna coklat, sedangkan surut normal berkisar antara 3-8 Jam tergantung intensitas hujan di puncak dan sekirtarnya. Jika dalam kondisi normal, air di sungai Marlako tampak jernih. Selain itu pada saat observasi lapangan dijumpai tanah longsor. Upaya dalam penanggulangan dampak
NILAI
Baik
Sedang
KRITERIA/INDIKATOR
3.4
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
VERIFIER
3.4.1
3.4.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI terhadap tanah dan air, telah dilaksanakan oleh PT TBP melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan secara sipil teknis (pembangunan gorong, gorong, saluran drainase, jembatan, sedimen trap, turap dll) serta secara vegetative (penanaman areal tanah kosong, bekas TPn, kiri kanan jalan dll). Seluruh kegiatan telah disampaikan pada verifier 3.3.4. Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan penilikan IV diketahui bahwa, kondisi PSO masih sama dengan kegiatan penilikan III tahun 2015, tidak terdapat revisi prosedur. Prosedur yang dimiliki adalah: 1). PSO Konservasi – Identifikasi Fauna Jarang, Langka terancam Punah, Endemik dan Dilindungi No : EKO – 02 Versi : 00 dan 2). PSO Konservasi – Identifikasi Flora Jarang, Langka terancam Punah, Endemik dan Dilindungi No : EKO – 03 Versi : 00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur identifikasi flora fauna yang telah disusun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Sehingga prosedur identifikasi flora fauna yang telah disusun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Seperti halnya rekomendasi yang dikeluarkan saat kegiatan penilikan III tahun 2015. Implementasi identifikasi status konservasi jenis flora fauna dilakukan pada saat identifikasi areal berdasar Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Data flora fauna yang berhasil diidentifikasi dihimpun dalam dokumen Laporan HCVF PT. TBP tahun 2015. Data-data tersebut telah mencakup semua potensi jenis yang ada di areal kerja
NILAI
Sedang
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
3.5
Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
VERIFIER
3.5.1
3.5.2
3.5.3
RINGKASAN JUSTIFIKASI Pemegang Izin. Selain itu PT TBP telah melakukan analisis untuk mengetahui kelimpahan Plankton, Benthos yang terdapat di dalam perairan yang terdapat dalam areal kerja, kegiatan tersebut didukung dengan hasil uji laboratorium SEAMEO BIOTROP, SERVICE LABORATORY Prosedur tentang pengelolaan flora yang dimiliki PT. TBP sampai dengan kegiatan penlikan IV tidak terdapat revisi, sehingga masih sama dengan saat dilakukan kegiatan penilikan III tahun 2015. Dengan demikian, prosedur-prosedur yang telah disusun tersebut belum bisa mencakup pengelolaan untuk seluruh flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Tindakan pengelolaan flora yang telah dilakukan PT TBP sampai dengan kegiatan penilikan IV diketahui bahwa, baru sebatas pembinaan habitat (Kegiatan penananaman dan atau pengkayaan jenis dilindungi sangat terbatas), penyelamatan jenis terancam punah (Tidak tersedia kegiatan penyelamatan (pengembang biakan jenis yang terancam punah/kritis). Sehingga baru terbatas 2 kegiatan yaitu perlindungan dan pemantauan flora dilindungi, maka kegiatan pengelolaan flora belum optimal baru 50% yang dilaksanakan. Kondisi flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja Pemegang Izin cukup terjamin keberadaannya (kelimpahannya). Kelimpahan jenis flora tersebut diindikasikan oleh kemampuan PT. TBP menekan dan mengendalikan gangguan yang berpotensi mengganggu, mengancam jenis-jenis flora tersebut seperti perambahan, kebakaran, illegal logging dan penangkaran jenis tertentu.
NILAI
Sedang
Sedang
Baik
KRITERIA/INDIKATOR 3.6
Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
3.6.1
Kegiatan pengelolaan fauna yang tercantum dalam prosedur tersebut baru sebatas pengelolaan fauna berupa perlindungan fauna dilindungi, pemantauan fauna dilindungi dan pembinaan habitat. Dari ketiga tersebut masih terdapat kegiatan yang belum di sampaikan dalam SOP yaitu Penyelamatan jenis terancam punah. Sehingga cakupan SOP yang dimiliki terkait dengan pengelolaan flora 75% berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tindak kelola spesies fauna yang dikatagorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja berupa 1). Kelola habitat berupa penataan dan peremajaan tanda kawasan kawasan lindung; 2). Perlindungan jenis-jenis tersebut dengan tindakan patroli pengamanan, identifikasi jenis dll, maka dapat disimpulkan implementasinya telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja. Gangguan di areal kerja PT. TBP sampai dengan kegiatan penilikan IV sudah sangat kecil, hal ini dikarenakan terdapat Upaya terus menerus dari PT TBP untuk menekan gangguan seperti dijelaskan pada verifier 3.2.4.
Sedang
PT TBP telah memiliki dokumen yang memuat data dan informasi lengkap kondisi social ekonomi budaya masyarakat sekitar termasuk mengenai penguasaan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat dalam Dokumen Penilaian Dampak Sosial (SIA) dan Penilaian HCVF. Dalam hal perencanaan, PT TBP telah menyusun RKTUPHHK 2015, RKL/RPL 2015 dan Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2016. Terdapat prosedur operasional terkini terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif yang terimplementasi pada kegiatan penataan kebun masyarakat Soligi
Baik
3.6.2
3.6.3
4 4.1
SOSIAL Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.1.1
4.1.2
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4.2.1
4.2.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI dan Sum di dalam areal konsesi. Selain itu tersedia pula prosedur penanganan konflik yang diimplementasikan pada pembentukan Forum Komunikasi Bersama (FKB) antara PT TBP dengan masyarakat desa Baru, Soligi dan Sum. PT. TBP telah memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat sekitar dengan mengakomodasikan keberadaan masyarakat sekitar dalam perencanaan kelola social melalui program PMDH seperti termuat dalam dokumen RKTUPHHK HA dan dokumen Rencana Operasional Tahun 2015-2016. Batas antara areal kerja dengan lahan-lahan kebun masyarakat di dalam areal konsesi PT TBP baik di Blok Sum mau pun Blok Rijang telah ditandai dan terlihat jelas di lapangan. Pal batas berisi informasi mengenai warga yang menguasai dan rintisan batas lahan telah dilakukan untuk setiap bidang kebun. Selain itu dilakukan pula pencatatan mengenai koordinat , Blok RKT dan petak dalam blok RKT pada masing-masing kebun. PT TBP telah mendapatkan pengakuan dari para pihak - dalam hal ini dari pihak masyarakat - atas luas dan batas areal konsesi dengan lahan pemanfaatan masyarakat selaras dengan ditandatanganinya berita-berita acara (BA) hasil kegiatan penataan batas partisipaif di Blok Rijang dan Blok Sum oleh seluruh warga masyarakat yang menguasai kebun serta disaksikan oleh pimpinan masyarakat desa. Potensi konflik berbasis lahan tidak berubah menjadi konflik terbuka karena dapat dikelola dengan baik. PT TBP memiliki dokumen legalitas berupa SKIUPHHK, AMDAL dan IHMB, merumuskan Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan, menyusun dokumen prosedur bidang kelola sosial ; menyusun dokumen perencanaan (RKU,RKT, RKL/RPL dan RO Kelola sosial) serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan Tahunan, Realisasi Kelola Sosial,dll). PT. TBP telah memiliki mekanisme untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat. Implementasi yang terlaksana menunjukkan bahwa mekanisme
NILAI
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
4.3.1
4.3.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI yang ada telah diberlakukan pada tahapan perencanaan, realisasi maupun pemantauan yang dilakukan pada desa binaan PMDH. Kegiatan sosialisasi pada rentang waktu Tahun 2015 dilakukan di Desa Baru, Desa Sum dan Soligi, menyangkut visi misi dan kebijakan perusahaan, rencana kegiatan (termasuk kegiatan kelola social/PMDH) Tahun 2016 dan mengenai kawasankawasan yang dilindungi. Dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir, namun tidak tersedia notulensi , materi yang disosialisaikan dan foto-foto visual pada saat kegiatan berlangsung. Realisasi pemenuhan tanggungjawab social perusahaan telah direalisasikan secara keseluruhan meliputi penyelenggaraan program PMDH, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan peluang berusaha dan pemberian akses ke sumberdaya hutan. Bukti tertulis berupa dokumen dan/atau laporan kegiatan serta hasil verifikasi lapangan dan wawancara dengan narasumber kunci tersedia secara lengkap Dokumen/laporan kegiatan pemenuhan tanggungjawab social perusahaan tersedia sebagian. Dari total 10 jenis kegiatan yang terkait pemenuhan tanggungjawab social, terdapat laporan 7 (tujuh) jenis kegiatan atau 70 % , sedangkan 3(tiga) jenis kegiatan yang lain belum tersedia dokumen maupun laporan hasil kegiatannya. PT. TBP telah memiliki data dan informasi terkini atas keberadaan masyarakat sekitar areal kerja yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan. Dokumen-dokumen terkait dengan hal ini antaralin Penilaian Dampak Sosial (SIA); Penilaian HCVF; Daftar Karyawan Bulan April 2016; Laporan Kegiatan Penataan Batas Partisipatif di Blo Rijang dan Sum serta Lapaoran Realisasi Kelola Sosial Tahun 2015. PT. TBP telah memiliki mekanisme yang menyangkut kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dibakukan dalam bentuk Prosedur Standar Operasional atau PSO, yakni prosedur penerimaan karyawan yang
NILAI
Sedang
Baik
Sedang
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
4.4.1
4.4.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI berarti memberikan peningkatan pada aspek peran serta masyarakat. Prosedur lainnya merupakan pedoman dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. PT. TBP telah menyusun dokumen legal perencanaan berupa RKTUPHHK tahun 2015 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial yang bersifat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi Namun beberapa segmen kegiatan yang jelas-jelas merupakan upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seperti kerjasama suplai barang kebutuhan koperasi, suplai kebutuhan dapur perusahaan dan penyedia pasar pecan untuk berdagang bagi masyarakat desa Baru, tidak termasuk kedalam perencanaan yang dimuat dalam RKT Tahun 2015. PT TBP telah merealisir kegiatan kelola social, baik yang berdampak positif pada peningkatan peran serta maupun apada peningkatan di bidang ekonomi masyarakat local. Namun kegiatan-kegiatan tersebut terutama yang berkautan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat selain tidak masuk dalam perencanaan di Dokumen RKT/RO Kelola social, juga realisasinya tidak terdokumrntasi dengan lengkap dan jelas. PT TBP memiliki Dokumen pemenuhan kewajiban distribusi manfaat perusahaan kepada parapihak seperti karyawan, masyarakat dan negara secara lengkap, baik berupa lapran bulanan, laporan semester, laporan tahunan atau dalam bentuk slip gaji, kuitansi setoran pajak, berita cara serah terima bantuan, dll. PT. TBP telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang secara substansial implementatif dengan lingkup kegiatan perusahaan serta telah diimplementasikan sesua dengan tahapan yang disusun dalam dokumen prosedur tersebut. PT TBP telah memilik Peta Potensi Konflik yang menggambarkan lengkap dan jelas mengenai adanya sumber-sumber yang dapat memunculkan konflik antara
NILAI
Sedang
Sedang
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER 4.4.3
4.4.4
4.5
Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
RINGKASAN JUSTIFIKASI perusahaan dengan masyarakat. PT. TBP telah membentuk Forum Komunikasi Bersama (FKB) dengan Desadesa Soligi, Sum, Baru dan Wayaloar. Forum tersebut ditengarai dapat berfungsi sebagai lembaga resolusi konflik dalam penyelesaian permasalahan antara PT TBP dengan masyarakat. Berita acara pembentukan forum tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua pihak, yakni aparatur pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat desa serta pimpinan manajemen camp PT TBP. PT. TBP telah memiliki dokumen-dokumen menyangkut penyelesaian konflik yang terjadi dengan Desa Baru . Akan tetapi dokmen-dokumen tersebut masih terpisahpisah dan belum dikompilasi atau disusun menjadi sebuah laporan yang utuh, rinci,lengkap dan jelas. Hubungan industrial antara pengusaha dengan para karyawan di lingkup PT TBP berdasarkan peraturan perusahaan yang sah karena telah mendapatkan legalisasi dari instansi yang berwenang. Ikatan industrial ini telah diimplementasikan dalam bentuk SPK yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hokum. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Perusahaan telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi karyawan baik melalui pengirman personel perusahaan untuk mengikuti diklat tertentu , maupun dengan menyelenggarakan training secara mandiri. Pelatihan yang diselenggarakan pihak luar yang diikuti personel perusahaan adalah diklat Ganis PHPL Binhut dan Ahli K3, sedang kegiatan in-house training yang diselenggarakan di base camp terkait dengan RIL, K3, HCVF dan SIA. PT. TBP telah memiliki mekanisme penjenjangan karir karyawan secara lengkap, terstruktur dan telah diimplementasikan sesuai peraturan yang ada di dalam perusahaan. PT. TBP telah memenuhi tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT TBP Periode
NILAI Baik
Sedang
Baik
Baik
Baik
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
2015 – 2018 dan dalam SPK yang ditandatangani oleh karyawan dan PT. TBP. Tunjangan-tunjangan kesejahteraan karyawan meliputi : Besaran upah sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah tahun 2015; penyediaan fasilitas perumahan, koperasi, kesehatan, olah raga dan peribadatan yang layak, serta mengikutsertakan seluruh karyawan , kecuali karyawan harian lepas, pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
B 1.1.
2.1.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi
Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
1.1.1
a. PT. Telagabakti Persada memperoleh IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan No. SK 372/MenhutII/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, seluas + 63.405 ha dengan pejabat pengesah Menteri Kehutanan, H. M.S. Kaban. Dokumen ini dilengkapi dengan peta lampiran SK IUPHHK sesuai dengan luas areal dan tanggal penerbitan.
Memenuhi
b. PT. Telagabakti Persada sudah memenuhi kewajiban membayar IHPH (IIUPHHK) sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkan oleh Kementeian Kehutanan. Pembayaran dilakukan secara berangsur sebanyak lima kali pembayaran.
Memenuhi
c. Sesuai informasi dari semua level manajemen di PT. TBP dan telaah dokumen diperoleh informasi bahwa di dalam areal PT. TBP ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang sah yang sah sesuai SK Menteri Kehutanan. 2.1.1 a. PT. TBP sudah memiliki RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2010-2019 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran
Memenuhi
Memenuhi
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
RKUPHHK-HA. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.2.
3.1.
Adanya rencana kerja yang sah
Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
b. PT. TBP sudah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Memenuhi
c. PT. TBP sudah membuat peta yang menyebutkan batas blok dan petak tebangan, sudah disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. 2.2.1 a. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKUPHHK yang disahkan oleh pejabat berwenang dan lengkap.
Memenuhi
b. Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT. TBP adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri. 3.1.1 Semua dokumen LHP PT. TBP untuk RKT 2015 telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP); LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. 3.1.2 Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH atau barcode atau legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.
Memenuhi
b. PT. TBP sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, panjang, jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi.
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
NILAI
PT. TBP memiliki dokumen SKSKB yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSKB, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. TBP telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2015 – 2016.
Memenuhi
b. PT. TBP sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untuk RKT tahun 2015 dan 2016.
Memenuhi
c. PT. TBP sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeriaan Kehutanan dan sudah dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku.
Memenuhi
PT. TBP sudah memiliki dokumen PKAPT a.n. PT. TBP dengan No. Nomor Nomor Pengakuan sebagai PKAPT No. : 450/UPP/PKAPT/ Perpanjanngan2/5/2013 dan Nomor PKAPT : 27.03.1.00538, tanggal 4 Juni 2013. Dokumen PKAPT atas nama PT. TBP berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2018. 3.3.2 Kapal Pengangkut kayu dari TPK Logpond PT. TBP merupakan kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki dokumen yang lengkap. 3.4.1 Seluruh log pada PT. TBP sudah dipasang tanda V-Legal untuk setiap kayu yang akan diangkut keluar dari logpond. Pemasangan V- Legal
Memenuhi
3.1.4
3.2.
3.3.
3.4.
Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.2.1
3.3.1
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
KRITERIA/INDIKATOR
4.1.
5.1.
5.2.
VERIFIER
Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
Prosedur dan implementasi K3
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.1.1
4.1.2
RINGKASAN JUSTIFIKASI dilakukan pada logpond oleh bagian TUK. PT. TBP sudah memiliki dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang lengkap, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan proses penyusunannya telah sesuai ketentuan sehingga disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut. a. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995.
NILAI
Memenuhi
Memenuhi
b. PT. TBP sudah melaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. 5.1.1 a. PT. TBP sudah memiliki dan mengimplementasikan K3 di lapangan. Prosedur K3 sudah didokumentasikan disahkan tanggal 1 April 2015 oleh Edi Pramudja, GM Operasi.
Memenuhi
b. PT. TBP sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
Memenuhi
c. PT. TBP sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Memenuhi
PT. TBP sudah tidak memiliki serikat pekerja, namun Unit Manajamen mengeluarkan Surat Edaran No: 031/HRP-SE/CHR-TBP/V/2015 tentang kebebasan karyawan untuk
Memenuhi
5.2.1
Memenuhi
KRITERIA/INDIKATOR
VERIFIER
5.2.2
5.2.3
RINGKASAN JUSTIFIKASI membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh. PT. TBP sudah memiliki Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut PP) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, Tanggal 28 Mei 2015 dan berlaku selama 3 tahun. PT. TBP sudah memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PT. TBP tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Camp Manajer disebutkan jumlah karyawan sebanyak 88 orang dan tidak ditemukan adanya karyawan yang berada di bawah umur.
NILAI
Memenuhi
Memenuhi
