LASER-317-01
RESUME HASIL PENILIKAN 1 PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT NADILA INDODAYA 1. IDENTITAS LP-PHPL a. Nama Lembaga
: PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi
: LPPHPL-021-IDN
c. Alamat
: Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat, 16112
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website
: Telp : 0251-7564159, Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail :
[email protected]
e. Direktur Utama f. Tim Audit
: Ir. Sugeng Hariyadi, MM : 1. Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor/Auditor VLK) 2. Ir. Joko Sutrisno (Auditor Kriteria Prasyarat) 3. Ir. Budiyana Setiawan (Auditor Kriteria Produksi) 4. Irvan, S.Hut (Auditor Kriteria Ekologi) 5. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Kriteria Sosial)
g. Pengambil Keputusan
: Ir. Sugeng Hariyadi, MM
2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang IUPHHK-HA
: PT Nadila Indodaya
b. Nomor & Tanggal SK
: SK.503/Menhut-II/2006, Tanggal 6 November 2006
c. Luas dan Lokasi
: ± 44.090 Ha Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor Pusat
: Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda - Kalimantan Timur.
e. Nomor Telp/Fax/E-mail
: Telp. 0541-747822, Fax. 0541-732031
f. Pengurus
: Komisaris Utama Komisaris
g. Perwakilan Manajemen
: Soegiono : Hendry Lesmana
Komisaris Direktur Utama Direktur
: Achmad Yusuf Murad : Soesanto : Sando Sutarna
Direktur
: Muhammad Rizki Mubarak
Direktur : Mukarramah : Mukarramah, S.Hut
Halaman 1
LASER-317-01
3. RINGKSAN TAHAPAN Tahapan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat 22 & 29 April 2016 Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
22 April 2016, Kantor PT Nadila Indodaya, Samarinda – Prov. Kalimantan Timur
Ringkasan Catatan Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Nadila Indodaya. Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, konfirmasi ruang lingkup audit, konfirmasi rencana audit, review hasil audit sebelumnya, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan
22 – 28 April 2016,
Pertemuan Penutupan
28 April 2016,
Unit operasional PT Nadila Indodaya, Base Camp Sangkulirang, Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur; Kantor PT Nadila Indodaya – Samarinda.
Kantor PT Nadila Indodaya, Samarinda – Prov. Kalimantan Timur.
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Nadila Indodaya. Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian sementara dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.
Pengambilan Keputusan
18 Mei 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor
Hasil penilaian lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan hasil Penilikan 1 Penilaian Kinerja PHPL PT Nadila Indodaya adalah
Halaman 2
LASER-317-01
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan “LULUS” dengan predikat “BAIK”, sehingga S-PHPL PT Nadila Indodaya dapat “DILANJUTKAN”.
4. RESUME HASIL PENILAIAN KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER A.
PENILAIAN KINERJA PHPL
1.
Kriteria Prasyarat
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHKHA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)
Sedang
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Nadila Indodaya (PT NID) di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan tetapi Peta Lampiran Laporan TBT No: Lap 15/BPKH-IN-2 Tahun 2016 belum ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan Penataan dan Tenurial Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)
Sedang
PT NID telah merealisasikan tata batas sampai temu gelang (100%) secara fisik di lapangan, namun Peta Lampiran Laporan TBT No: Lap 15/BPKH-IN-2 Tahun 2016 belum ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan Penataan dan Tenurial Kawasan Hutan dan belum ada SK dari Menteri Kehutanan mengenai penetapan batas temu gelang PT NID.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan
Sedang
Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi PT NID diantaranya terdapat BATB tanggal 30 Agustus 2013 Tentang Pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT NID, yang ditandatangani oleh sebagian besar para pihak. Namun, pada rencana blok penanaman THPB sepanjang jalan dari blok Manumbar menuju logpond terdapat kebun-kebun masyarakat yang luasnya belum diketahui.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
Baik
Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan yaitu Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor: SK. 37/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2014.
Sedang
Di dalam areal IUPHHK-HA PT NID terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan terdapat bukti upaya PT NID untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut tetapi belum seluruhnya.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan
Halaman 3
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
Baik
PT Nadila Indodaya mempunyai dokumen tertulis yang menyajikan visi, misi dan tujuan perusahaan dan sesuai dengan kerangka PHL serta telah ditetapkan oleh Direktur Utama melalui keputusan Nomor: 08/DU/NI-Um/IV/2011 tanggal 01 April 2011.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Sedang
PT NID telah melakukan sosialisasi visi misi pada level pememang izin, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara pelaksanaan sosialisasi, namun tidak ditemukan adanya bukti sosialisasi kepada masyarakat setempat.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL
Sedang
Implementasi pengelolaan hutan lestari PT NID baik bidang kelola produksi, kelola lingkungan maupun sosial hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedang
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku tetapi ada beberapa Ganis PHPL yang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi Ganis PHPL yang dimilikinya.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.
Baik
Sampai denan Penilikan 1, realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
Baik
Dokumen ketenagakerjaan PT NID telah tersedia lengkap, diantaranya: Peraturan Perusahaan, Daftar Tenaga Kerja, Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Bukti Pembayaran Iuran BPJS, Kartu BPJS, PKAWT dan PKWTT, dan sebagainya.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA 1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
Sedang
PT NID telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHPL, namun masih belum lengkap karena masih ada jabatan yang masih kosong/belum ada penanggung jawabnya.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi
Baik
PT NID telah memiliki perangkat SIM yang lengkap dan terdapat tenaga pelaksana SIM di lapangan.
Halaman 4
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Manajemen dan tenaga pelaksana 1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
Sedang
PT NID telah memiliki Organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Sedang
Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan hasil internal audit Semester I tahun 2015, sedangkan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen atas laporan hasil internal audit Semester II tahun 2015 belum terlaksana.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
Sedang
Kegiatan RKT PT NID yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisakan sebelum pelaksanaan RKT dan dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.
Sedang
Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT NID dari sebagian besar para pihak. Terdapat BATB tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT NID, PT Borneo Karya Indah Mandiri dan PT Hanurata Coy Ltd yang ditandatangani oleh Tim Tata Batas/Para Pihak, yang salah satunya merupakan perwakilan dari Desa Manumbar, sedangkan perwakilan dari beberapa desa lainnya seperti Desa Saka dan Desa Mandu Dalam tidak terlibat dalam proses pelaksanaan penataan batas.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .
Sedang
Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT NID tahun RKT 2015 dan 2016 dari sebagian besar (>50%) para pihak, diantaranya desa Saka Kecamatan Sangkulirang dan Desa Tadoan kecamatan Sandarana.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.
Sedang
Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja PT NID dari sebagian besar (lebih 50%) para pihak baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat setempat.
2.
Kriteria Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang
Baik
Tidak terdapat perubahan dokumen rencana jangka panjang sejak penilaian awal tahun 2015. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020, yang disahkan
Halaman 5
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
RINGKASAN JUSTIFIKASI berdasarkan SK Nomor SK.37/BUHA-2/2014 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 a.n. PT NID, dan selama ini tidak penah mendapat surat peringatan yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan dokumen RKUPHHKHA.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
Sedang
Pada penataan areal kerja RKTUPHHK-HA tahun 2015 dan 2016 belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HA, diantaranya yaitu adanya perbedaan jumlah petak dan luas dengan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja
Baik
PT NID telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak dengan bahan yang permanen dan bentuknya relatif seragam dan seluruh tanda batas di lapangan yang dijadikan sample uji petik dapat ditemukan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
Sedang
Terdapat data potensi tegakan per kelompok jenis per hektar PT NID berdasarkan hasil ITSP untuk blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014, 2015 dan RKT 2016 yang dilengkapi dengan Peta Pohon akan tetapi tidak dilengkapi dengan jalur survey.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan
Sedang
PT NID telah memiliki PUP dan data hasil pengukuran PUP ke 1 untuk tipe ekosistem hutan tanah kering, tetapi belum dilakukan analisis riap tegakan berdasarkan diameter dan volume karena pengukuran baru dilakukan satu kali.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan
Buruk
Belum terdapat upaya PT NID untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
Baik
SOP seluruh tahapan sistem silvikultur (TPTI, TPTJ dan THPB) tersedia lengkap, dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
Sedang
PT NID telah mengimplementasikan sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
Sedang
Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata lebih dari 22 batang per hektar yang terdiri dari kelompok meranti, kelompok rimba campuran dan kelompok kayu Indah.
Halaman 6
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan
NILAI Baik
RINGKASAN JUSTIFIKASI Terdapat pohon dari jenis komersial rimba campuran yang disisakan tidak ditebang, yang bisa berperan sebagai pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah > 100 batang/hektar (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan
Sedang
Terdapat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging), namun isinya belum seluruhnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja PT NID.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan
Sedang
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan PT NID yaitu pada tahapan kegiatan perencanaan dan operasional pemanenan kayu.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
Sedang
Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 20,86%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal
Baik
Hasil perhitungan faktor eksploitasi (Fe) pada kegiatan penebangan di PT NID (perbandingan LHC dan LHP) yaitu sebesar 0,96.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).
Baik
PT NID mempunyai dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKUPHHK yang sah.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
Baik
Terdapat peta kerja sesuai RKT periode 2010 s.d. 2015 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipe lihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/
Baik
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Halaman 7
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
Sedang
Hasil penilaian secara keseluruhan pada verifier ini menunjukkan bahwa PT NID mampu merealisasikan produksi dengan ketercapaian terhadap target tebangan < 70%.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial
Sedang
Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT NID adalah: Likuiditas 355,252%, Solvabilitas 113,10% dan Rentabilitas 10,78% dengan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Buruk
Realiasi alokasi dana PT NID untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2014 adalah sebesar 29% dan untuk tahun 2015 mencapai 52,71% dari total kebutuhan dana dari yang telah direncanakan.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional
Sedang
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan kurang proporsional yaitu terdapat perbedaan sekitar 48,16%.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar
Sedang
PT NID secara konsisten mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan dan berjalan dengan lancar akan tetapi untuk beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
Baik
Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, penanaman tanah kosong dan penanaman kanan kiri jalan dia areal PT NID mencapai 88,14%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
Sedang
Realisasi kegiatan fisik pembinaan/penanaman hutan di areal PT NID adalah >80% dari yang telah direncanakan dengan kualitas kurang baik.
3.
Kriteria Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi
Sedang
Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT NID telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (AMDAL dan RKUPHHK-HA), tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang
Baik
Kawasan lindung yang terdapat pada areal PT NID yang telah ditata di lapangan berdasarkan dokumen
Halaman 8
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
telah ditandai, tanda batas dikenali)
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi
RINGKASAN JUSTIFIKASI RKTUPHHK tahun 2016 (Realisasi Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung Tahun 2015 dan Rencana Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung Tahun 2016 sebesar 78% dari rencana.
Baik
Kondisi kawasan lindung PT NID yang berhutan/ masih berupa hutan masih sama seperti saat penilaian awal tahun 2015 yaitu sekitar 90,54%.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
Sedang
Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (sekitar 86%).
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
Sedang
Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
Baik
Tersedia SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
Sedang
Ketersediaan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan pada PT NID telah sesuai dengan ketentuan (73%) dan berfungsi dengan baik.
3.2.3. SDM perlindungan hutan
Sedang
Jumlah tenaga pengamanan dan perlindungan hutan PT NID sudah sesuai dengan SK Dirjen PPA No. 63/Kpts-VI/1994. Mengacu pada SK tersebut jumlah satpam PH seharusnya 7 orang dengan ratio 6000 ha/orang. Tenaga pengamanan dan perlindungan hutan PT NID sudah mencukupi dari jumlah yang seharusnya tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dari segi pemahaman/ kulifikasinya.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
Sedang
Terdapat dokumen implementasi kegiatan perlindungan hutan PT NID yang menjelaskan bahwa kegiatan perlindungan hutan dilakukan dengan tindakan preemtif dan preventif, namun belum mempertimbangkan seluruh gangguan yang ada seperti gangguan hutan dan lahan akibat hama dan penyakit dan gangguan akibat erosi.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
Baik
PT NID telah memiliki prosedur-prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Halaman 9
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang
PT Nadila Indodaya telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan jumlahnya sudah sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan/ AMDAL, namun terdapat alat yang sudah rusak/tidak berfungsi dengan baik.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Baik
Sebagaimana Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 jumlah minimal GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan berdasarkan luasan 25.000 s.d. <50.000 adalah 2 orang. Terdapat SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi Ganis Pembinaan Hutan atas nama M. Idzi Haruddin dan Fatur Roziq ainundin.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
Sedang
Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (>50 %).
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Baik
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) yang telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Sedang
Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan oleh PT NID.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku
Sedang
PT NID memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh (hanya sebagian) jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi
Sedang
Implementasi identifikasi flora fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT NID, tetapi sudah lebih dari 50%. Identifikasi tersebut belum mencakup seluruh jenis flora menurut dokumen AMDAL yaitu belum mencakup jenis anggrek dan tanaman bawah lainnya seperti kantong semar.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.
Halaman 10
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
Sedang
PT NID memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. SOP/prosedur sudah mencakup jenis flora dilindungi sesuai dengan SK Mentan No 54/Kpts/Um/2/1972 dan SK Menhut No. 261/KptsIV/1990, tetapi belum mencakup tumbuhan selain pohon.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
Sedang
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT NID.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Sedang
Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT NID.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)
Baik
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT NID.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
Baik
Terdapat implementasi untuk pengelolaan fauna, dan sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT NID.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Baik
Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT NID sesuai dengan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna tahun 2015 dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Flora dan Fauna site Mandu dan site Manubar tahun 2015, menunjukkan bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi kondisinya bisa diketahui dan tidak terdapat gangguan yang berarti.
4.
Kriteria Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-
Baik
Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT NID.
Halaman 11
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
Baik
PT NID telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati oleh para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH
Baik
PT NID telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan, lengkap dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
Sedang
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT NID dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
Baik
PT NID memiliki dokumen tentang persetujuan luas dan batas areal kerja IUPHHK-HA dari para pihak dan sampai dengan tahun 2016 (pelaksanaan Penilikan 1) tidak terdapat konflik batas dengan para pihak.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan
Baik
Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial PT NID sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.
Baik
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT NID terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
Baik
Terdapat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT NID terhadap masyarakat sekitar areal.
Sedang
Terdapat sebagian besar bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT NID terhadap masyarakat sekitar areal kerja.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak
Halaman 12
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi
Sedang
Tersedia sebagian besar laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT NID termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
Baik
PT NID memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang lengkap dan jelas.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Baik
PT NID telah mekanisme yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang berbasis hutan.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Sedang
PT NID memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum dilengkapi dengan Rencana Operasional yang jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
Sedang
PT NID memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal kerjanya.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
Sedang
PT NID memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun hanya sebagian yang tersedia/belum lengkap.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik
Baik
PT NID memiliki sebagian mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Mekanisme Resolusi Konflik. Demikian pula jika konflik terjadi, telah ada alur koordinasi penangan konflik yang melibatkan stakeholder dalam penyelesaiannya.
Halaman 13
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.2. Tersedia peta konflik
Baik
PT NID telah membuat pemetaan potensi konflik yang lengkap dan jelas, dimana status konflik IUPHHK-HA PT NID adalah aman.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
Baik
PT NID telah memiliki kelembagaan resolusi konflik dan sumberdaya manusia dengan melibatkan unsur masyarakat dan para pihak dan sudah sosialisasikan kepada Kepala Desa masyarakat yang ada disekitarnya.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
Baik
Dokumen/laporan penyelesaian penanganan konflik tersedia secara lengkap dan jelas.
4.4. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 4.5.1. Adanya hubungan industrial
Baik
PT NID telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawannya, dengan bukti-bukti diantaranya seperti adanya Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja, Pernyataan kebebasan membentuk serikat pekerja, pemberian gaji dan pemenuhan kewajiban lainnya kepada karyawan, dan lain sebagainya.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
Baik
PT NID telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi dan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi karyawannya.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
Sedang
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan sebagian besar (>50%) telah diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
Sedang
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT NID dan baru sebagian yang diimplementasikan.
B.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi Tidak terdapat perubahan SK IUPHHK-HA PT NID sejak penilaian awal tahun 2015.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
Memenuhi PT NID telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP yang diterbitkan Dirjen Bina Produksi Kehutanan sebesar Rp. 2.204.500.000,-.
PT NID telah memiliki SK Pembaharuan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.503/Menhut-II/2006 tanggal 6 Nopember 2006, seluas ± 44.090 ha untuk jangka waktu 20 tahun yang berlokasi di Prov. Kalimantan Timur.
Halaman 14
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER c.
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Memenuhi Pada areal PT NID, terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA dan terdapat data dan informasi penggunaan kawasan tersebut, yaitu izin perkebunan kelapa sawit a.n. PT Nadila Indoagro Plantation sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No: 525.26/K-627/MK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA PT NID sejak penilaian awal tahun 2015. PT NID telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020, dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA2/2013 serta telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HA 2015 dan 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh dokumen tersebut telah dilengkapi dengan lampiran Peta yang sah.
b. Peta areal yang tidak boleh
Memenuhi PT NID telah memiliki Peta Kawasan Lindung serta peta rencana kerja tahunan yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan terbukti keberadaannya di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok
Memenuhi PT NID telah memiliki Peta RKT yang disahkan dan setiap petak tebang telah dicap/stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil verifikasi menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta Lampiran RKT.
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1.
Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku
Halaman 15
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Memenuhi PT NID telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.37/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2014 beserta kelengkapan lampirannya. NA
Pada areal kerja PT NID tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.
Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHPkan
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.1.2.
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3.
Memenuhi PT NID telah menunjukkan dokumen LHP periode Mei 2015 sampai dengan April 2016, seluruh dokumen telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor Batang dapat di temukan di lapangan.
Memenuhi Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi IUPHHK-HA PT NID telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang sah (SKSHH) sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB.
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode Memenuhi Tanda-tanda PUHH/identitas pada kayu bulat PT NID pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
telah sesuai dengan dokumen dan dapat ditelusuri sampai ke petak tebangan.
b. Identitas
kayu diterapkan Memenuhi Terdapat identitas kayu yang berisikan nomor produksi, petak, pohon, ukuran (diameter dan secara konsisten oleh panjang) pada bontos/ujung yang diterapkan secara pemegang izin. konsisten dari lokasi tebang sampai ke lokasi TPK Hutan/Antara. Mulai awal Bulan Mei 2015 PT NID telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu berupa SIPUHH Online dengan menerapkan ID-barcode
Halaman 16
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI pada setiap kayu/log sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
Memenuhi Terdapat arsip dokumen SKSKB yang lengkap beserta lampirannya yaitu Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta tersedia BAP pemeriksaan Kayu Bulat.
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.
Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Memenuhi Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP.
b. Bukti Setor DR dan/atau
Memenuhi PT NID telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan dengan bukti setor dari bank yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
Memenuhi Pembayaran DR dan PSDH PT NID telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan PSDH.
atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1.
Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Dokumen PKAPT
3.3.2.
Memenuhi PT NID telah mendapatkan pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), dengan No. PKAPT 09.03.1.00461, tanggal 17 April 2013 berlaku sampai 13 April 2018, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
Memenuhi Terdapat bukti yang menunjukan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu PT NID ke luar pulau adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1.
Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi PT NID telah mengimplementasikan pengunaan tanda V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan
Halaman 17
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI dengan ID Barcode.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1.
Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL
4.1.2.
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan PT NID sejak penilaian awal tahun 2015. Tersedia dokumen AMDAL PT NID yang telah disetujui Bupati Kutai Timur sesuai Surat No: 125/660.2/Bup.Kutim/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, dan proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan.
Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dokumen RKL-RPL PT NID sejak penilaian awal tahun 2015. PT NID telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan/disetujui oleh Bupati Kutai Timur sesuai Surat No. 125/660.2/Bup.Kutim/III/2004, tanggal 15 Maret 2004.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan Memenuhi Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan dan hasil implementasi RKL-RPL tersebut telah dituangkan dalam bentuk Laporan pelaksanaan RKLRPL per Semester.
dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi PT NID telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nomor: NID/PL/434-02 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
b. Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi PT NID telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungai baik (belum kadaluarsa).
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi PT NID telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan terjadinya kecelakaan kerja, diantaranya melalui pemasangan spanduk himbauan-himbauan K3, penyediaan APD dan melalui program kegiatan K3.
Halaman 18
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi PT NID belum memiliki serikat pekerja karyawan, namun terdapat Surat Keputusan Direksi PT NID nomor: 01/SK/DIR-NID/V/2014 tanggal 15 Mei 2014, tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT NID yang pada dasarnya telah memberikan jaminan kebebasan berserikat kepada karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam organiasi serikat pekerja, serta mendorong dan mempersiapkan wadah Serikat Pekerja Karyawan.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi PT NID telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (H. Mohammad Djailani) melalui SK Nomor: KEP.560/545/B.PHI&JAMSOSTEK/2015, tanggal 01 Pebruari 2015, dengan No. Register 014/PSKP/B.PHI&JSTK/2015, yang berlaku sampai 1 Pebruari 2017.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT NID tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur selama kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2016.
Keterangan: NA: Not Applicable/Tidak Diterapkan
Halaman 19
