PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://sic.sarbi.co.id

ianTelah selesai melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Nusapadma Corporation

SK IUPHHK-HA

:

No. SK 94/Menhut-II/2005, tanggal 12 April 2005

Luas

:

± 39.920 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Kartini No. 4 Jakarta 10710

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Mononutu No. 4 Kelurahan Stadion, Ternate, Maluku

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 04 s/d 11 Januari 2016

Hasil Penilaian

:

Nilai Akhir Kinerja PHPL PT. Nusapadma Corporation dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 67%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan Sertifikat yang diperoleh No. 18.r1-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No. 18.r2-SIC-04.01

Bogor, 15 Februari 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT NUSAPADMA CORPORATION, PROVINSI MALUKU

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN (c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (f) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit NO.

: NAMA PERSONIL

1.

Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut

Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat

2.

Moch. Zaenal Arifudin, S.Hut

Auditor Produksi

3.

Aantono, S.Hut

Auditor Ekologi

4.

Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh

Auditor Sosial

5.

Titik Ermawati, S.Hut

Auditor magang sosial

6.

Yus Agus Tresna, S.Hut

Auditor VLK

(i) Pengambil Keputusan 1. 2)

PENUGASAN (JABATAN)

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

: PT Nusapadma Corporation

(b) Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.94/MenhutII/2005 tanggal 12 April 2005

Halaman 1 dari 22

(c) Luas dan Lokasi

: ± 39.920 Ha, Provinsi Maluku

(d) Alamat kantor : 

Kantor Pusat

: Jalan Kartini No. 04 Jakarta 10710 Telp. (021) 384 4903, 384 4896, 386 4603 Fax. (021) 345 4967



Kantor Korespondensi : Jalan Mononutu No. 04 Kelurahan Stadion, Ternate Maluku Utara Telp/Fax. (021) 312 6992  Pengurus





3)

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama

:

Dr. Meiliana Lowandi

-

Komisaris

:

Feny Lowandi

Dewan Direksi : -

Direktur Utama

:

Rusli Lohisto

-

Direktur

:

Yopi Sopamena

-

Direktur

:

Yetty Susilowati

Ringkasan Tahapan : Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 28 Desember 2015 s/d 04 Januari 2016

Ringkasan Catatan  Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee  Menetapkan metodologi penilikan  Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan penilikan II  Penyusunan Laporan Kegiatan Penilikan II

untuk

Pendahuluan

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor BP2HP XVI Wilayah kerja Provinsi Maluku, tanggal 05 Januari 2016

 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Nusapadma Corporation, Provinsi Maluku

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon, tanggal 05 Januari 2016

 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Nusapadma Corporation. Provinsi Maluku

Halaman 2 dari 22

Tahapan

Pertemuan Pembukaan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru, tanggal 06 Januari 2016

 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Nusapadma Corporation, Provinsi Maluku

Ruang Rapat Base Camp Bara, tanggal 06 Januari 2016

 Sambutan PT. Nusapadma Corporation kepada tim auditor PT. SIC  Penyampaian Gambaran Umum PT. Nusapadma Corporation Provinsi Maluku  Perkenalan Tim Auditor PT. SIC  Penjelasan Proses Penilikan PT. Nusapadma Corporation (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan areal kerja PT. Nusapadma Corporation tanggal 07 s/d 10 Januari 2016

 Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.  Penentuan pendamping masing-masing Kriteria  Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.  Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk didalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Base Camp Bara tanggal 10 Januari 2016

 Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.  Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung.  Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknik-teknik yang diterapkan Auditor.  Penandatangan tally sheets Observasi dan Verifikasi lapangan.  Penandatanganan BA Penutupan.

Hasil

Halaman 3 dari 22

Tahapan

Tempat dan Waktu

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o

o

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Kantor BP2HP XVI Wilayah kerja Provinsi Maluku, tanggal 11 Januari 2016 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon, tanggal 11 Januari 2016

Tanggal 12 s/d 20 Januari 2016

Ringkasan Catatan  Tim Auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Nusapadma Corporation telah berakhir  Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK  Tim Auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang  Masing-masing Auditor laporan Penilikan.

menyusun

 Panel hasil Penilikan dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 21 Januari 2016

 Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

23 s/d 25 Januari 2016

 Penyempurnaan Laporan Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

Bogor, tanggal 26 Januari 2016

 Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL PT. Nusapadma Corporation dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 67%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan Sertifikasi dengan Nomor : 18.r1-SIC-04.01 diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi nomor : 18.r2-SIC-04.01

4)

Resume Hasil Penilikan : KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Hasil rapat

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

75%

 PT. NPC memiliki dokumen legal perusahaan secara lengkap, namun untuk dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan belum tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan

PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

(Sedang)

 PT. NPC telah melaksanakan tata batas areal kerjanya, namun belum terealisasi seluruhnya (temu gelang)

Halaman 4 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Tidak terdapat konflik batas di areal IUPHHK-HA PT. NPC baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan pihak lainnya, selain itu terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaiannya  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja IUPHHK-HA PT. NPC, sehingga verifier ini dinyatakan Not Applicable  Tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable)

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

67% (Sedang)

 PT. NPC memiliki dokumen visi dan misi yang telah direvisi dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup kelola produksi, kelola ekologi dan kelola social, namun keberadaannya belum ditetapkan melalui keputusan Direksi  PT. NPC telah melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada kalangan intern dan dibuktikan dengan adanya berita acara pelaksanaan  PT. NPC telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan secara Lestari namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi

1.3. Jumlah dan kecukupan tenagaprofesio nal terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi

60% (Sedang)

 Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan (tenaga teknis kehutanan) dilapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan  Realisasi peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan latihan PT. NPC tahun 2015 adalah mencapai 63,16% dari rencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan  Tersedia dokumen ketenagakerjaan keberadaannya belum lengkap

67% (Sedang)

PT. NPC namun

 PT. NPC telah memilik struktur organisasi dan Job description yang secara umum telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari (PHPL), hal ini terlihat dengan adanya unit-unit kerja yang menangani bidang produksi, bidang ekologi/lingkungan dan bidang sosial, namun struktur organisasi dan job description tersebut belum ditetapkan/disahkan melaui Keputusan Direksi PT. NPC

dan penyajian Halaman 5 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. Nusapadma Corporation, namun keberadaan SDM sebagai tenaga pelaksana jumlahnya belum memadai sesuai kebutuhan

umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA

 PT. NPC memiliki organisasi internal auditor / SPI, namun belum secara penuh berjalan efektif untuk memantau seluruh tahapan kegiatan di lapangan dalam rangka Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari  Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT. NPC berbasis hasil monitoring

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

71% (Sedang)

 RKT 2015 PT. NPC telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat, terutama masyarakat adat yang mempunyai hak atas areal tersebut  Dalam proses dan pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA areal kerja PT. NPC yang telah dilakukan mendapat persetujuan sebagian para pihak, namun belum seluruhnya  Proses dan pelaksanaan kegiatan kelola social (CSR/CD) yang dilakukan oleh PT. NPC telah mendapat persetujuan dari para pihak namun belum seluruhnya  Proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak

II.

PRODUKSI

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

78% (Sedang)

 PT NPC telah memiliki dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU  PT NPC telah melakukan Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) namun hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK HA karena adanya penambahan luasan kegiatan RKT sebelumnya (carry over)  Pada saat penilikan II PT NPC telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas pada sebagian lokasi batas blok dan petak tebangan yang seharusnya

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipe ekosistem

50% (Buruk)

 PT NPC telah memiliki data potensi tegakan tipe ekosistem hujan tropis tanah kering dari hasil IHMB dan hasil ITSP, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon)  PT NPC hanya memiliki data pengukuran PUP yang dilaksanakan tahun 2012 dan PUP pada petak K-15 masih dalam proses pembuatan

Halaman 6 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT NPC baru sekali melakukan pengukuran PUP pada tahun 2012 dan belum melakukan analisis sehingga belum bisa diketahui riap tegakannya

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

81% (Baik)

 PT NPC telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan Pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan  PT NPC belum seluruhnya melaksanakan kegiatan TPTI sesuai dengan SOP yang telah dibuat, Sosialisasi tentang SOP belum dilksanakan pada seluh karyawan, sehingga banyak karyawan yang belum memahami SOP  Potensi tegakan sebelum masak tebang atau pohon inti dan pohon yang disisakan ( tidak ditebang) dari jenis komersial adalah 66,57 batang per hektar  Berdasarkan dokumen IHMB potensi permudaan untuk areal PT NPC sebesar 682 pancang per hektar sedangkan untuk tingkat tiang sebesar 179,37 tiang per hektar dengan volume 19,37 m3 per hektar

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.

76% (Sedang)

 PT NPC telah memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat  Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa penerapan kaidah-kaidah RIL belum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan penerapan teknologi ramah lingkungan baru diterapkan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil  Berdasarkan perhitungan kerusakan tegakan tinggal di petak 18 RKT Carry over 2014 yang dilakukan pada bulan September 2015,, tingkat kerusakan tegakan tinggal mencapai nilai 14,13 ( < 15%)  Berdasarkan hasil uji petik pada 3 petak di RKT Carry over 2014 dan hasil perhitungan menunjukkan faktor eksploitasi rata rata sebesar 0,69

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

81% (Baik)

 PT NPC telah memiliki dokumen RKT Carry over 2014 dan RKT 2015 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku  PT NPC memiliki peta kerja sesuai RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Halaman 7 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT NPC telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung  Realisasi volume tebangan total, untuk PT NPC mencapai nilai 30,03% (kurang dari 70%) dan luas 36% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan

2.6

52%

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

(Buruk)

 Pada saat penilikan II dilaksanakan tidak tersedia dokumen laporan keuangan yang sudah di audit akuntan publik tahun 2014, sehingga verifier 2.6.1 tentang kondisi kesehatan finansial PT NPC tidak bisa di verifikasi  Pada saat penilikan II dilaksanakan tidak tersedia dokumen laporan keuangan yang sudah di audit akuntan publik tahun 2014  Hasil verifikasi dokumen, Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50 )  PT NPC telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dalam pengelolaan hutanya namun tidak sesuai dengan tata waktunya dilapangan  Reinvestasi dana yang dilakukan oleh PT NPC untuk kegiatan pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong serta perlindungan hutan mencapai 25 – 100% baik secara fisik ataupun biaya. dari yang direncanakan  Realiasasi kegiatan penanaman tanah kosong dan penanaman kanankiri jaan secara fisik (luas) mencapai 75%, sedangkan untuk kualitas tanaman yang ditanam masih dibawah 60% ( tanaman yang ditanam, persetase tumbuhnya masih di bawah 60%)

III.

EKOLOGI

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

75% Sedang

 Penetapan kawasan lindung IUPHHK HA PT.NPC mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA PT. NPC berbasis IHMB periode 2013-2022 seluas 7.310 ha atau 18,31% dari luas areal dan penetapan kawasan lindung tersebut telah mewakili kondisi biofisik pada ekosistem tipe hutan tanah kering  Kondisi Kawasan lindung yang ditetapkan PT. NPC yang telah dilakukan tata batas dilapangan sebesar 71%. Penandaan batas kawasan lindung berupa patok dari kayu dan dicat merah

Halaman 8 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  kondisi penutupan kawasan lindung (Buffer Zone HL, Kelerengan >40%, berhutan cukup rapat, Sempadan Sungai masih terdapat tanah kosong) dan areal KPPN merupakan areal berhutan agak rapat). Penutupan kawasan lindung PT. NPC sudah mencakup 78%.  Sebagian para pihak yang mengakui adanya kawasan lindung yang ada di areal IUPHHK-HA PT Nusapadma Corporation, tiap Desa belum dilakukan sosialisasi lanjutan tentang keberadaan Kawasan Lindung termasuk larangan perburuan dan perambahan.  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping berupa penandaan batas dan penanaman tanah kosong

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

76% Sedang

 PT. NPC telah mempunyai prosedur/pedoman terkait kegiatan perlindungan hutan. Prosedur atau pedoman yang ada sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada  Sarana dimiliki PT. NPC hanya sebatas (fire extinguisher, pompa, pakaian pemadam, kepyok, garu, pengait, selang), tetapi Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana belum sesuai dengan ketentuan No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.  Jumlah SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di areal kerja IUPHHK HA PT. NPC 2 personil dibantu personil kepolisian dan babinsa 5 org, namun personil Satpamhut/Damkarhut belum memiliki Sertifikat.  PT. NPC telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan perlindungan hutan dengan terdapat laporan kegiatan dan pembiayaan-pembiayaan yang telah dikeluarkan, tetapi dalam melakukan kegiatan patroli diareal PT NPC berupa sebatas monitoring.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

73% Sedang

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dalam areal PT. NPC..  Tersedianya prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan jenis yang tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi prasarana yang ada berfungsi dengan baik.  SDM untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT. NPC telah diisi oleh Ganis Binhut, personil PT. NPC menangani lingkungan belum pernah mengikuti pelatihan/in house training Halaman 9 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT. NPC telah memiliki dokumen perencanaan berupa Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan, RKL semester I dan II tahun 2015, tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan dilapangan.  Terdapat dokumen tetapi hanya sebagian implementasi kegiatan pengelolaan dampak Atau Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun yang diimplementasikan minimal 50%  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, masih terdapat lonsoran tanah baik itu dikelerengan curan maupun badan jalan, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan seperti membangun tanggul penahan, jebakan lumpur dan sodetan

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka (endangered),j arang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5 Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

67% Baik

 Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal pemegang izin. Namun belum memasukan prosedur Flora dan Fauna aquatik  Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah danendemik yangter dapat diareal pemegang izin.

67% Sedang

 PT. NPC sudah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin.  auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora di lindungi di beberapa areal konservasi, namun demikian kegiatan pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang di lindungi.  Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi akibat adanya perambahan hutan yang dilakukan masyarakat berladang coklat didalam areal PT. NPC.

Halaman 10 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR 3.6 Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NILAI


67%

 Terdapat SOP/Prosedur yang telah memenuhi standar teknis tentang kegiatan pengelolaan fauna. SOP tersebut hanya sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

Sedang

 Kegiatan implementasi pengelolaan fauna dilakukan berdasarkan rencana yang ada belum mencakup seluruh jenis dilindungi, namun rangkaian keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan laporan realisasi pelaksanaan belum terlihat jelas  Masih terdapat perburuan satwa dilindungi seperti Rusa didalam areal PT. NPC, adapun kegiatan yang dilakukan auditee hanya bersifat pemantauan dan tindakan preventif untuk melindungi keberadaan fauna yang belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi

IV. SOSIAL 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pe megang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

67% (Sedang)

 Terdapat sebagian dokumen/laporan yang tercantum dalam dokumen Studi Diagnostik dan RKT 2015 mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  PT NPC telah memiliki mekanisme penataan/rekonstruksi batas kawasan secara batas partisipatif & penyelesaian konflik yang telah diketahui oleh wakil Kepala Soa NusteloHukomina (wakil kepala adat) Desa Kampung Baru dan kepala Desa Waehotong, namun belum terdapat tanda bukti kesepakatan secara tertulis yang dituangkan dalam sebuah Berita Acara. Kondisi demikian mencerminkan terdapat mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.  Belum terdapat perubahan mengenai sumber data yang digunakan yaitu RKUPHHK periode tahun 2008-2017 kendatipun terdapat Revisi RKUPHHK periode tahun 20132022 namun terkait kegiatan kelola sosial tidak signifikan, adapun berdasarkan RKT 2015 khususnya pada bagian kelola sosial, SOP No. 038 tentang Akses masyarakat terhadap hutan dan Sop No. 040 tentang PMDH, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial (KESOS)/PMDH tahun 2015 menunjukan adanya mekanisme mengenai pengakuan hakHalaman 11 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun masih tidak lengkap dan tidak jelas.  Hingga tahun 2016 saat verifikasi dilakukan belum terdapat perubahan terkait batas kawasan, bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin sebagaimana tertuang dalam Dokumen SK. No. 94/Menhbu/II/2005, dokumen Laporan TBT No.: 1466, Laporan TBT No.: 1467, yang telah melibatkan Desa Waepandang dan desa Bara, namun belum terdapat kejelasan dengan Desa Kampung Baru dan Desa Waihotong. Dengan demikian baru sebagian (Kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.  Belum terdapat perubahan terkait persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH, yang dicantumkan dalam dokumen Laporan TBT No.: 1466 dan Laporan TBT No.: 1467, dan terdapat pengakuan dari sebagian parapihak secara lisan yaitu Desa Kampung baru dan desa waihotong.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

67 % (Sedang)

 Auditee dapat menunjukkan Ketersediaan sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Dengan kata lain terdapat sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  PT NPC telah memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang dituangkan dalam SOP No. 038 tentang Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP no. 040 tentang PMDH dan belum terdapat perubahan hingga penilikan II berakhir serta masih terdapat mekanisme yang belum berjalan yaitu terkait dengan Pengembangan koperasi dan pengembangan sistem usaha dengan pola kemitraan, pengembangan prasarana dan sarana ekonomi.  Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang ijin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH telah dilakukan terhadap sebagian masyarakat Desa Kampung Baru dan Desa Waehotong. Kondisi ini mencerminkan bahwa bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH seperti pembukaan RKT namun hanya sebagian.  Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum Halaman 12 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. telah terbukti lewat Dokumen Laporan Bulanan Pembinaan Masyarakat desa Hutan (PMDH) PT. NUSAPADMA CORPORATION Bulan Januari s/d Desember Tahun 2015 yang telah diverifikasi di Desa Kampung Baru dan Desa Waehotong Namun demikian realisasinya baru sebagian.  PT. NPC telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun masih kurang lengkap terutama yang berkaitan dengan proposal dari masyarakat.

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

71 % (Sedang)

 Auditee telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Namun data tersebut masih tidak lengkap dan kurang jelas terutama mengenai mana yang terlibat, tergantung dan terpengaruh khususnya bagi masyarakat yang ada di Dusun Waeruba.  Auditee, telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam beberapa SOP sebagaimana di uraikan di atas dan belum terdapat perubahan sampai penilikan II berakhir sehingga masih terdapat kekurangan terutama terkait dengan program pengembangan koperasi dan system usaha dengan pola kemitraan belum berjalan.  Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program RKT 2014 dan 2015 serta kelola Sosial (PMDH) tahun 2015, namun terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarkat belum dituangkan secara detail sehingga masih belum lengkap dan jelas.  Berdasarkan kepada data Rencana dan Realisasi RKT 2015 dan PMDH, Khusus terkait dengan kegiatan peningkatan ekonomi, Auditi telah melaksanakan di tiga lokasi desa binaan yaitu Desa Kampung Baru, Desa Waehotong dan Dusun Waeruba yang keseluruhannya mencapai angka ratarata 43,05% yaitu Desa Kampung Baru telah merealisasikan 59,82% dari recana sebesar Rp. 58.500.000,-, Desa Waihotong telah merealisasikan 24,42% dari recana sebesar Rp. 43.000.000,-dan Dusun Wairuba telah merealisasikan 44,90% dari recana sebesar Rp. 24.500.000,-. Selain itu terdapat konpensasi fee kayu bulat yang sudah terealisasi sebesar Rp.217.081.460,- (100%). Hal ini menunjukkan,

Halaman 13 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI terdapat bukti implementasi sebagian besar (> 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.  Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun terkait dengan adanya kewajiban BPJS, masih belum terlaksana sehingga masih kurang lengkap.

4.4 Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik Yang Handal

67 % (Sedang)

 PT. NPC telah memiliki mekanisme resolusi konflik sebagaimana dituangkan (1) Standar Operation Procedure (SOP) NO. 008 Tentang Tata Batas Partisipatif IUPHHK dan (2) Dokumen SOP No. 039 tentang Penyelesaian Konflik, namun masih kurang lengkap dalam aplikasinya.  PT. NPC telah memiliki dokumen peta konflik yang dituangkan dalam Peta Potensi Konflik namun masih kurang lengkap dan jelas terutama terkait dengan data luasan areal yang dijadikan perkebunan coklat, kelapa, dan pala oleh warga sekitar perusahaan.  PT. NPC memiliki organisasi, sumber daya manusia, sebagaimana tertuang dalam SOP No. 039 tentang Penyelesaian Konflik, namun terkait dengan klaim yang telah memperoleh ganti rugi namun masih terdapat tumpang tindih dengan klaim lainnya dengan areal yang sama sebagaimana diungkapkan oleh Morits.  PT. NPC memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang dituangkan dalam beberapa dokumen Berita Acara, namun masih kurang lengkap dan jelas.

4.5 Perlindungan, Pengembanga n dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

67 % (Sedang)

 Berdasarkan pencermatan di lapangan, terkait dengan hubungan industrial yang didasarkan kepada Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Pulau buru yang dicantumkan dalam Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru, No.: 568/05/Kpts.PP/V/2015. maka PT NPC telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  PT. NPC, telah merealisasikan sebagian besar (71%) rencana pengembangan kompetensi.  PT. NPC telah memiliki dokumen standar jenjang karir sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan baru sebagian diimplementasikan terutama terkait dengan dokumen perubahan jabatan seperti “dasar pertimbangan mengenai prestasi, & kondite karyawan

Halaman 14 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI maupun kebutuhan dari bagian yang terkait” belum dapat ditunjukan secara lengkap.  PT. NPC telah memilik dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian yang diimplementasikan

Hasil VLK PT. NUSAPADMA CORPORATION PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified


P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1.

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA

Memenuhi

PT. Nusapadma Corporation memperoleh izin UPHHK yang ditetapkan dengan SK Menhut Nomor SK.94/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (SK IUPHHK-HA) kepada PT. NPC atas areal hutan produksi seluas ± 39.920 Ha di Provinsi Maluku

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi

PT. NPC telah membayar dan/atau melunasi IIUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA dengan Nomor : S.309/VI-BIKPHH/2005 tanggal 3 Juni 2005. Besarnya IIUPHHK-HA menurut SPP dan bukti setor adalah Rp. 4.491.025.000,- (Empat Milyar Empat ratus Sembilan puluh satu juta dua puluh Lima Puluh Ribu Rupiah)

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Tidak ada Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada IUPHHK-HA PT. Nusapadma Corporation

Halaman 15 dari 22

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER



P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi 1. Dokumen RKUPHHK/RP KH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan atau Timber cruising. 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki dokumen RKUPHHKHA berbasis IHMB Periode 2013 s/d 2022 dengan lampiran petanya yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 02/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 dilampiri dengan Peta Kerja Skala 1 : 100.000., serta Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2014 dan 2015 dilengkapi lampiran peta yang telah disahkan dan ditandatangani oleh instansi / pejabat yang berwenang

Halaman 16 dari 22




Canhut b. Peta areal yang tidak

Memenuhi

PT. NPC telah melakukan penataan areal kerjanya berdasarkan pembagian dan/atau penandaan pada kawasan yang dilindungi (tidak boleh ditebang) pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2015 yang mengacu pada RKUPHHK-HA jangka waktu tahun 20132022 dan terbukti keberadaannya di lapangan

Memenuhi

Penandaan blok tebangan pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan telah disahkan dan diberikan cap dinas pengesahan serta posisi petak tebang sesuai dan terbukti di lapangan

boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja / RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi

blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1.

Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA, Berbasis IHMB Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2013 s/d 2022 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 02/UHP-1/2015 Tanggal 13 Juli 2015.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Not Verified

Seluruh Areal produksi PT. Nusapadma Corporation diperuntukkan sebagai IUPHHKHA sehingga tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman.

Halaman 17 dari 22




P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

PT. NPC dapat menunjukkan seluruh dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh petugas/pejabat yang berwenang. Dari hasil uji petik tunggak di lapangan terdapat tanda-tanda (Nomor, jenis dan ukuran)

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

Memenuhi

- TPK hutan ke TPK Antara,

PT. NPC dapat menunjukkan dokumen sahnya hasil hutan untuk seluruh kayu yang diangkut dari areal konsesi ke tujuan pengiriman lainnya dilindungi dengan SKSHH berupa SKSKB sesuai dengan LMKB

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP sehingga dapat dilakukan penelusuran asal usul kayu sampai ke tunggak

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Berdasarkan pengamatan tanda legalitas pada tunggak dan pemeriksaan dokumen LHP, SKSKB serta LMKB, identitas kayu yang terdapat pada tunggak di blok tebangan, menunjukkan bahwa PT NPC memiliki sistem Halaman 18 dari 22




penandaan kayu/identitas kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga asal usul kayu dapat ditelusuri sampai ke tunggak 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Arsip Dokumen SKSKB beserta DKB sebagai lampirannya, tersedia seluruhnya dan dibuat oleh petugas penerbit SKSKB yang ditetapkan

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Dokumen SPP PSDH-DR tersedia dan sesuai dengan jumlah produksi kayu bulat yang telah di-LHP-kan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PT. NPC telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan dengan bukti setor dari bank yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi terhadap bukti pembayaran PSDH dan DR dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 didapatkan bahwa pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan ukuran persyaratan dan sesuai dengan tarif

Halaman 19 dari 22

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER K3.3.



Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Not Applicable

PT. NPC telah mendapat pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaptar dari Kementerian Perdagangan RI Nomor : 62/UPP/PKAPT/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dengan masa berlaku s/d 5 Juni 2019, namun demikian karena sistem penjualan kayu dilakukan dengan sistem FOB, maka verifier ini dinyatakan “tidak diterapkan” (Not Applicable).

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable

Seluruh penjualan kayu yang dilakukan oleh PT. NPC menggunakan sistem FOB (Free on Board – Serah Terima di atas kapal), urusan pengangkutan menjadi tanggungjawab pembeli, sehingga verifier ini dikategorikan sebagai verifier yang tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

Pemenuhan Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan

Memenuhi

PT. NPC telah membubuhkan tanda/logo VLegal di setiap dokumen angkutan tertera identitas 18.r1-SIC-04.01-LPPHPL-004-IDN

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Nomor : 401/MenhutII/2001, tanggal 15 Maret 2001

Halaman 20 dari 22




4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacau kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT NPC telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT. NPC memiliki prosedur K3 dan telah mengimplementasikannya dalam operasional lapangan, yang didukung dengan adanya organisasi K3 yang ditetapkan oleh perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait, serta adanya peralatan K3

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT. NPC memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan. Setiap alat yang telah dialokasikan atau dibagikan kepada karyawan diperiksa secara periodik untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT. NPC selalu mencatat kejadian kecelakaan kerja serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi K3 melalui spanduk/papan himbauan, pelatihan dan menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan. Selama kurun waktu verifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki pernyataan tertulis dari Direktur Utama tentang memberikan jaminan

Halaman 21 dari 22



yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja


atas kebebasan berserikat bagi karyawan/buruh dituangkan dalam Surat dengan No. 006/NPC/JKT/IV/2015 tanggal 10 April 20

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru No. 568/05/Kpts.PP/V/2015 tanggal 29 September 2015.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Dari hasil verifikasi terhadap laporan bulanan tenaga kerja dan daftar tenaga kerja didapatkan bahwa PT. NPC tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 22 dari 22

V.KAN

SI

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL

CERTIFICATION

\ /\ I

IL ! L 1 1 1

L P . P H P L - 0 0 4 - I D N

S/rbi

I LLI

Internationalfflinraaa

JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS

BOGOR

18.r2-SIC-04.01 T a n g g a l B e r a k h i r : 12-05-2018

T a n g g a l T e r b i t : 13-05-2013 T a n g g a l T e r b i t S e r t i f i k a t R e v i s i r2 : 26-01-2016

PT. S A R B I I N T E R N A T I O N A L C E R T I F I C A T I O N (PT. S I C ) d e n g a n ini m e m b e r i k a n sertifikat P E N G E L O L A A N HUTAN P R O D U K S I L E S T A R I (PHPL) kepada :

PT. N U S A P A D M A

CORPORATION

S E L A K U P E M E G A N G IZIN U S A H A P E M A N F A A T A N H A S I L HUTAN K A Y U PADA HUTAN A L A M S K M e n h u t N o . S K . 9 4 / M E N H U T - I I / 2 0 0 5 T a n g g a l 12 A p r i l

2005

Luas Areal ± 39.920 Hektar di

Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Predikat lr. U N

I N D A S A H

Direktur

Utama Perusahaan

Sesuai Peraturan

Direktur Jenderal

SEDANG

tersebut

dengan Peraturan

Bina Usaha Kehutanan

tetah memenuhi

Menteri Kehutanan

Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan

No. P.43/Menhut-ll/2014

No. P.14A/I-BPPHH/2014

jo Peraturan

jo Peraturan

Direktur

Jenderal

Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi

Legalitas

Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

No.

Bina Usaha Kehutanan

No. P.1A/I-BPPHH/2015;

Kayu P.95/Menhut-ll/2014;

Lampiran

1.1, Lampiran

2.1 & Lampiran

3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents