PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan III Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://[email protected]

Telah selesai melaksanakan Penilikan III Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HTI

:

PT. Bumi Mekar Hijau

SK IUPHHK-HTI

:

Keputusan Menteri Kehutanan No. 417/Menhut-II/20104 tanggal 19 Oktober 2004

Luas

:

± 250.370 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor Pusat

:

Plaza BII Menara II Lt. 19 Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan R. Sukamto Komplek Ruko PTC Blok I No. 60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 15 s/d 22 Juni 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan III Kinerja PHPL PT. Bumi Mekar Hijau dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.06.r1-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.06.r2-SIC-04.01

Bogor, 29 Juli 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN III KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HTI PT. BUMI MEKAR HIJAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i)

Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Ir. Suwarto

Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat

2.

Dr. Ir. Nurudin, M.Si

Auditor Produksi

3.

Ir. Marthen Edy

Auditor Ekologi

5.

Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh

Auditor Sosial

6.

Diah Mitarini, S.Hut

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 25

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HTI

:

PT. Bumi Mekar Hijau

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/MenhutII/2004 tanggal 19 Oktober 2004

(c) Luas dan Lokasi

:

± 250.370 Ha, Provinsi Sumatera Selatan

(d) Alamat: 



Kantor Pusat

: Plaza BII Menara II Lt. 19 Jalan MH. Thamrin No.. 51 Jakarta 10350

Kantor Cabang



3)

Telp. (021) 309407800;



Fax (021) 39834473

: Jalan R. Sukamto Komplek Ruko PTC Blok I No. 60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114

(e) Pengurus 





Telp. (0711) 64167, 364175



Fax. (0711) 362371

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama : Muliadi Suthitro

-

Komisaris

:

Rony Susanto

Direksi

:

-

Direktur Utama

: Jonathan Ginting

-

Direktur

: Suhandi Kosasih

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 15 s/d 16 Juni 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan III

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan III

Halaman 2 dari 25

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, tanggal 15 Juni 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor BP2HP V Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 15 Juni 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Ruang Rapat Kantor Pusat PT. BMH Palembang, tanggal 15 Juni 2015

o Sambutan PT. Bumi Mekar Hijau

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan III PHPL di PT. Bumi Mekar Hijau, Provinsi Sumatera Selatan masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan III PHPL di PT. Bumi Mekar Hijau, Provinsi Sumatera Selatan kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian

Gambaran PT. Bumi Mekar Hijau Sumatera Selatan

Umum Provinsi

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan Proses Penilikan PT. Bumi Mekar Hijau (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan areal kerja PT. BMH, tanggal 15 s/d 21 Juni 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Halaman 3 dari 25

Tahapan

Tempat dan Waktu

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Kantor Pusat PT. BMH, tanggal 22 Juni 2015

Ringkasan Catatan

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan BA Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, tanggal 22 Juni 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Bumi Mekar Hijau telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Kantor BP2HP V Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 22 Juni 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Bumi Mekar Hijau telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC, Bogor, tanggal 23 Juni s/d 6 Juli 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan o Penyusunan resume hasil Penilikan III PHPL PT. Bumi Mekar Hijau

Halaman 4 dari 25

Tahapan Pengambilan Keputusan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Bogor, tanggal 7Juli 2015

o Nilai Akhir Penilikan III Kinerja PHPL PT. Bumi Mekar Hijau dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 16.r1-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 16.r2-SIC-04.01

4)

Resume Hasil Penilikan KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

83 %

 Terdapat dokumen legal yang belum tersedia karena masih dala proses perpanjangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

KRITERIA PRASYARAT 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

(Baik)

 Realisasi tata batas areal kerja PT. BMH telah mencapai 100% (temu gelang).  Terdapat konflik batas berupa klaim lahan dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terusmenerus.  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal IUPHHK-HTI PT. BMH.  Setelah dilakukan kegiatan tata batas hingga temu gelang (100 %), tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

83% (Baik)

 Dokumen Visi, Misi dan tujuan perusahaan PT. BMH tersedia secara legal dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. BMH . Visi Misi PT. BMH telah memuat tiga prinsip kelestarian secara fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian secara fungsi sosial sehingga telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara dan Daftar Hadir).

Halaman 5 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa telah terdapat implementasi pengelolaan hutan lestari yang sesuai dengan visi dan misi. Namun demikian juga terdapat implementasi PHPL yang belum sesuai dengan visi dan misi, yaitu : implementasi tanaman kehidupan yang belum sesuai dengan rencana.

1.3. Jumlah dan kecukupan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

100 %

1..4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi

83 % (Baik)

dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI

(Baik)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.  Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. BMH (Eksternal dan Internal Training) karyawan PT. BMH untuk periode tahun 2014 adalah 687 peserta dari rencana 494 peserta atau sebesar 139,07%.  Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa UM IUPHHKHTI PT. BMH telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap.

 Terdapat Struktur organisasi PT. BMH yang ditandatangani oleh Direksi PT. BMH di Palembang pada Bulan Mei 2015. Pada struktur organisasi tersebut telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial UM IUPHHK-HTI PT. BMH juga memiliki Job Description untuk setiap jabatan.  PT. BMH telah mengembangkan Sistim Informasi Manajemen (SIM) yang disebut dengan GISPORTAL-PLB, yakni sistem System berbasis Web Service untuk menampilkan informasi dan transaksi kegiatan di bidang forestry. Informasi tersebut bisa diakses di situs http://gisportal-plb.smf.com dengan otoritas user yang terdaftar. Sebagai tenaga pelaksana perangkat SIM adalah karyawan yang terdaftar sebagai pemegang role yang memiliki otoritas tertentu sesuai dengan job descriptionnya.  PT. BMH telah memiliki organisasi SPI, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, antara lain adalah : performance nursery, plantation, harvesting, stock opname kas kecil (petty cash), dan lain-lain. Namun demikian belum menjangkau realisasi tanaman kehidupan yang masih rendah.

Halaman 6 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, diketahui telah terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Realisasi Tanaman Kehidupan masih rendah dibandingkan dengan rencana dan belum ada perbaikan manajemen.

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

67 % (Sedang)

 Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa sebagian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan/ disosialisasikan, antara lain adalah program-program CD/Comdev yang digagas bersama agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan RKT 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat (antara lain lokasi penebangan, lokasi pembangunan tanaman kehidupan) telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.  Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK HTI PT. BMH dengan PT. SBA Wood Industri dan dengan PT Bumi Andalas Permai, telah terdapat persetujuan dari sebagian para pihak. Tidak ada Saksi dari PT. Bumi Andalas Permai. (>50 %).  Proses dan Pelaksanaan CSR dan CD pada PT. BMH didahului melalui kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar. Di samping itu PT. BMH juga mengakomodir proposal yang diajukan oleh masyarakat, yang berisi usulan pelaksanaan CSR dan CD di daerahnya. Terdapat Berita Acara pelaksanaan sosialisasi (diketahui oleh Kepala Desa setempat) antara lain memuat tempat, tanggal pelaksanaan, garis besar materi sosialisasi, dan dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi. Prosentase persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak adalah sebesar 15 : 16 x 100% = 93,75%.  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak yaitu sebesar 15 : 16 x 100% = 93,75%..

Halaman 7 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR I.

NILAI


KRITERIA PRODUKSI

2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

80 %. (Sedang)

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuksetiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

92 %. (Baik.)

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapansistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

81 %



terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH PT. BMH telah disetujui Menteri Kehutanan yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Menteri Kehutanan No. SK 94/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 , dan tidak ada surat peringatan terkait dokumen RKU, dan RKU tersebut telah disusun berdasarkan Deliniasi mikro yang diharuskan Perdirjen BUK SK No P.7/BUHT/2014



penataan areal kerja di lapangan (RKT 2014 dan 2015) telah diimplementasikan yang ditandai dengan ditemukannya kanal primer, sekunder, akan tetapi penandaan petak masih d sedikit.) dengan realisasi PAK mencapai 78 ,49 %.



tanda batas blok dan petak berupa kanal terpelihara tetapi Plang batas antar petak, blok , estate , dan unit sebagian besar tidak nampak kecuali pada jalan utama

 PT. BMH telah memiliki data IHMB memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB dan ITSP dalam bentuk Pre Harvesting Inventory (PHI).beserta peta pendukungnya per tipe ekosistem  adalah PT BMH telah melakukan pengukuran PUP/PSP dan memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis dalam bentuk riap tegakan CAI dan MAI  PT.BMH sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan Tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri serta berupaya melaporkan hasil penghitungan riap dan JTT kepada Badan Litbang Kehutanan Kementrian Kehutanan.

(Baik)

 SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap menyangkut SOP Perencanaan, SOP Pembinaan, dan SOP Pemanenan dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku  terdapat implementasi SOP sebagian besar (> 50 %) tahapan kegiatan sistem silvikultur, SOP penebangan dan SOP Penomoran Petak belum diaplisakan dengan baik di lapangan  terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebanyak 106 ,87 m3/Ha (80 - 120 m3/Ha)

Halaman 8 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  rata-rata prose tumbuh tanaman permudaan sampai dengan umur 12 bulan adalah 92,33 % dan uji petik diketahui rata rata proen tumbuh tanaman permudaan mencapai 91.1 % . Prosen tumbuh tanaman permudaan tanaman tersebut masuk dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ((≥ 90% )

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatan hasil hutan kayu

100 % (Baik)

 SOP Pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah tersedia dalam SOP-SOP Pemanenan, SOP Perencanaan Hutan dan SOPPembinan Hutan Perlindungan isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik setempat.  pada PT. BMH melaksanakan 8 tahapan dari 9 tahapan RIL yang mencakup kegiatan Pra perencanaan pemanenan Penataan zona areal hutan pasca penebagan dan K3  FE pada kegiatan RWA adalah 0.99 FE hasil uji petik 95 % atau (FE lebih besar dari 0 70

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ permanenan pemanfaatan pada areal kerjanya

67 %. (Sedang)

 PT BMH telah membuat RKTPHHK Hutan tanaman dari tahun 2010 – 2015 yang mengacu pada dokumen RKTUPHHK 2008 -2017 dan Revisi RKUPHHK 2008 – 2017 yang sah dan legal serta dokumen –dokumen RKTPHHK HT tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang dan disahkan secara self aproval dan pemenuhan luas RKT 2011 -2015 rata-rata sekitar 74,87 % dari rencana RKU 2009 – 2018 revisi 2011  terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung akan tetapi peta RKT 2014 dan 2015 bergeser dari peta RKUPHHK HT 2009 -2018 revisi 2011  implementasi penandaan batas areal belum seluruhnya, penandaan batas kawasan lindung baru mencapai mencapai 70 %, sehingga penandaan belum seluruhnya namun diatas 50 % sudah dilakukan penataan dan penandaan batasnya  petak tebang Blok RKT 2015 di lapangan sudah sesuai dengan Peta RKT 2015 dengan realisasi volume tebangan dari tahun 2010 s/d 2013, rata-ratanya mencapai 59,4%

Halaman 9 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI


2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia

71%. (sedang)

 nilai rerata nilai likuiditas adalah 7,03% Rerata solvabilitas adalah 94,14% % dan rerata nilai rentabilitas adalah -2,58%. dan laporan keuangan dinilai wajar oleh akuntan publik kondisi keuangan perusahan tidak sehat akibat rentabilitas negatif dan likuiditas dibawah 100 %  realisasi alokasi pendanaan bagi kegiatan pengelolaan hutan tanaman pada tahun 2014 sebesar 94.74 % dari yang direncanakan  Proporsi dari dana yang dialokasikan pada tahun 2014 berdasarkan proporsi terhadap biaya total maka terjadi perbedaan proporsi terbesar terjadi pada alokasi pembuatan tanaman yaitu 41,8%  pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (perencanaan, pembinaan hutan, pemanenan dan perlindungan hutan serta kewajiban sosial berlangsung lancar dan sesuai dengan tata waktu.  realisasi pendanaan tahun 2014 untuk kegiatan penanaman tanaman pokok tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HT/Pemegang Hak Pengelolaan mencapai 83,98 dari yang seharusnya (> 80%)  kegiatan fisik pembuatan tanaman dan pembinaan secara lengkap tahun tahun 2014 terealisasi 82,79%. Secara parsial realisasi penanaman tanaman pokok (eks palantation dan eks belukar) adalah 81,36 % tanaman unggulan adalah 109,45 % dan realisasi penanaman tanaman kehidupan adalah 0 %"

II.

KRITERIA EKOLOGI

3.1. Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan

78% (Sedang)

 IUPHHK-HT PT. BMH telah mengalokasikan sejumlah 25.062 ha sebagai kawasan lindung yang terdiri dari 5 jenis kawasan lindung yaitu sempada sungai seluas 8,774 ha, Kawasan resapan air seluas 10,395 ha, KPPN seluas 450 ha, KPSL seluas 5,230 ha, dan buffer zone HL Mesuji seluas 244 ha. Jenis dan Luas kawasan lindung telah sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen AMDAL dan RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya,  Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 70% dari yang seharusnya,  Kondisi tutupan vegetasi kawasan lindung tidak ada yang berhutan (yang ada adalah tutupan berupa belukar muda dan semak, belukar muda dan semak rawa, belukar tua rawa, tanah terbuka, dan tertutup awan). Terdapat rencana

Halaman 10 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dan realisasi kegiatan penananam/pemeliharaan pengayaan di areal kawasan lindung, dengan realisasi sebesar 69.83% dari rencana,  Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung dari para pihak (>50%),  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian (BZ-HL yang terdapat di DSS belum dilakukan pengelolaan karena belum operasional) kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL.

3..2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

93 % (Baik)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada,  Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik,  Pemegang izin telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup tetapi kualifikasi personil belum memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku,  Tersedia Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada,

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

88 % (Baik)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan,  Pemegang izin telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi di DSK dan DST belum memadai,  Pemegang izin telah memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifiaksi yang memadai,  Pemegang izin telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan sesuai dengan rencana dalam dokumen perencanaan,  Pemegang izin telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan,  Terdapat indikasi telah terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, dan ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah diimplementasikan oleh pemegang izin,

Halaman 11 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI


3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

100 %

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan juga sudah mengacu kepada turan-aturan yang berlaku seperti PP No. 7 tahun 1999, IUCN RedList atau Appendix CITES,

3.5. Pengelolaan Flora Untuk

83%

(Baik)

 Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna dan sudah dirinci menurut peraturan yang berlaku, seperti PP No. 7 tahun 1999, IUCN RedList atau Appendix CITES,

(Baik)

 Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak;

 Pengelolaan flora sudah dilakukan dengan mengelola KL yang berada di DSP, DPS, DSB, DSG, DSK, DST yang sudah dialokasikan sebagai areal untuk tujuan pengelolaan dan perlindungan flora dan fauna, namun KL yang ada di DSS dan DSM belum dilakukan pengelolaan,

 Perlindungan Terhadap Species Flora Dilindungi Dan/Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik. 3.6. Pengelolaan Fauna Untuk  Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak;  Perlindungan Terhadap Species Fauna Dilindungi Dan Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik

 Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,

 Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,

83 %



Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,



Pengelolaan fauna sudah dilakukan dengan mengelola KL yang berada di di DSP, DPS, DSB, DSG, DSK, DST yang sudah dialokasikan sebagai areal untuk tujuan pengelolaan dan perlindungan flora dan fauna. Juga telah dilakukan pemantauan fauna di lokasi lain selain KL, berikut:

(Baik)



Pemantaun Fauna di areal Eks Harvesting (Bekas areal tebangan)



Pemantaun Fauna di areal tegakan akasia umur 3 bulan



Pemantaun Fauna di areal tegakan akasia umur 1 tahun



Pemantaun Fauna di areal tegakan akasia umur 2 tahun atau lebih

Halaman 12 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Pemantaun burung di areal tanaman unggulan



Pemantaun burung di areal tanaman Kehidupan

Namun KL yang ada di DSS dan DSM belum dilakukan pengelolaan. 

III.

Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.

KRITERIA SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/peme gang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

70 % Sedang

 Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dimana terkait dengan dokumen tanaman keras seperti jelutung, jabon, jeruk yang ada di masyarakat belum teridentifikasi keberadaanya baik jumlah ataupun luasannya, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin  Terdapat mekanisme penataan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang dituangkan dalam Dokumen Nomor BMH-PH-OP-2209 SOP Penataan Batas Partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sebagaimana diatur dalam Dokumen Nomor BMH-PH-OP2207 SOP Penyelesaian Konflik dan disepakati para pihak  PT BMH telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang dituangkan dalam beberapa SOP sebagaimana diuraikan di atas, namun terkait dengan pelaksanaan di lapangan belum teraplikasikan dengan baik sebagaimana halnya dengan tanaman kehidupan  PT BMH telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat seperti Desa Sungai Ceper, Sungai Menang dan Karangsia  Berdasarkan dokumen TBT No. : 08/BPKH II.2/2013 beserta lampirannya, serta hasil interview di Dusun IV Sungai bagan Desa Simpang Tiga, Kp. Rengas Potong Dusun III Desa Riding, dan Kp. S. Setanjung Desa Rusun III Riding, terkait persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK diketahui terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik seperti yang terjadi di Desa Riding

Halaman 13 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

89% (Baik)

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT BMH memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yang dituangkan dalam dokumen Laporan Community Development Perlidungan hutan departemen PT. BMH Tahun 2014  PT BMH telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat namun aplikasi dilapangan masih kurang sesuai dengan mekanisme yang dibangun sebagaimana tertuang dalam SOP  Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan Free Prior Informed Concent (FPIC) di 15 desa dari 16 desa yang harus dilakukan mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.  PT BMH telah bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap desa binaannya  PT BMH memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Community Development Perlidungan hutan departemen PT. BMH Tahun 2014. Sejak januari 2014 s/d Mei 2915, tidak ditemukan kasus ganti rugi

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

88% (Baik)

 PT. BMH telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun terkait dengan jumlah masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH masih kurang lengkap dan kurang jelas  PT BMH telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum dibuat secara khusus dan masih tergantung kepada Dokumen Nomor BMH-PHOP-2102 SOP Pemanfaatan HHBK dan d okumen Nomor BMH-PH-OP-2202 SOP Tanaman Kehidupan sehingga masih kurang lengkap  PT BMH telah memiliki bukti dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat/Community Development Perlindungan Hutan PT. BMH Tahun 2015

Halaman 14 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT BMH memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang dituangkan dalam Laporan Community Development PT. BMH Tahun 2014  PT BMH telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pada masyarakat ataupun negara yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik

78 % (Sedang)

 PT BMH memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam Dokumen Nomor BMHPH-OP-2207 SOP tentang Penyelesaian Konflik .dan Dokumen Nomor BMH-PH-OP-2013, SOP Free Prior Informed consent (FPIC) – Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).  PT BMH telah memiliki peta konflik namun belum lengkap baik jumlah peta konfliknya ataupun terkait isi peta konfliknya.  PT BMH telah memiliki sumberdaya manusia yang ditunjuk sesuai SPT, namun masih sepihak dan belum melibatkan stake holder lain dari kalangan eksternal (tokoh masyarakat, aparat pemerintah) dan selama ini didukung oleh pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik.  PT BMH memiliki Dokumen/laporan penanganan konflik yang dimuat dalam KPI Social Milestone 2015, namun masih kurang lengkap dan kurang jelas terutama informasi kapan konflik mulai muncul dan berapa lama proses penyelesaiannya.

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

92% (Baik)

 PT BMH telah merealisasikan seluruh hubungan industrial sebagaimana tertuang dalam Serikat Pekerja, Lembaga kerjasama bipartite dan Perjanjian kerja bersama dengan seluruh karyawan.  PT BMH izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi sebagaimana tertuang dalam dokumen Training Report 2014  PT. BMH,telah memiliki bukti dokumen yang lengkap mengenai standar dan peningkatan jenjang karir tenaga kerja

Halaman 15 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT BMH telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang didasarkan kepada PKB PT. Bumi Mekar Hijau Periode 2014-2016 dilengkapi dengan Contoh Bukti slip Gaji karyawan PT BMH dari Level 1 s/d level 9 dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified


P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

IUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.417/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau, atas areal hutan seluas + 127.870 Ha, di Propinsi Sumatera Selatan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.417/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 merupakan perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau semula + 127.870 Ha menjadi ± 250.370 hektar yang terletak di di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran-Sungai Beyuku I, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Terdapat kesesuaian kawasan antara Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.417/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa seluruh areal kerja PT Bumi Mekar Hijau seluas ± 250.370 hektar termasuk kedalam areal fungsi kawasan hutan Hutan Produksi Tetap (HP)

Halaman 16 dari 25

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi


Iuran IUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau pertama telah dibayarkan sesuai SPP IHPH Nomor Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin UPHHK-HT Nomor: S.699/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004 dari Dirjen BPK Departemen Kehutanan kepada PT. BUMI MEKAR HIJAU untuk membayar Iuran IUPHHK-HT atas areal seluas 127.870 Ha di Provinsi Sumatera Selatan dengan tarif sebesar Rp 2.600,-/ha atau sebesar Rp 352.443.000,- dan telah dibuktikan melalui Surat Nomor: 19/BMH-IX/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Laporan Pembayaran Iuran IUPHHK-HT PT. BUMI MEKAR HIJAU di Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran bukti transfernya dari BII kepada Bendaharawan Penerima IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebanyak Rp 352.443.000. Iuran IUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau kedua telah dibayarkan sesuai SPP IHPH Nomor Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin UPHHK-HT Nomor Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin UPHHK-HT Nomor: S.977VI-BIKPHH/2004 tanggal 14 September 2004 dari Dirjen BPK Departemen Kehutanan kepada PT. BUMI MEKAR HIJAU untuk membayar Iuran IUPHHK-HT atas areal seluas 122.500 Ha di Provinsi Sumatera Selatan dengan tarif sebesar Rp 2.600,-/ha atau sebesar Rp 591.981.000,- dan telah dibuktikan melalui Surat Nomor: 21/BMH-XI/2004 tanggal 24 November 2004 tentang Laporan Pembayaran Iuran IUPHHK-HT PT. BUMI MEKAR HIJAU di Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran bukti transfernya dari BII kepada Bendaharawan Penerima IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebanyak Rp 591.981.000,-.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Not Applicable

Areal IUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau tidak terdapat Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.

Halaman 17 dari 25



P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPK H, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RP KH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK, RKT PT Bumi Mekar Hijau beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Revisi RKU PHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau Berbasis IHMB disahkan melalui SK Kepmenhut nomor SK.94/VIBUHT/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 atas nama PT Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2009-2018 PT Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:100.000 Revisi RKT UPHHK-HTI Tahun 2014 PT Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan disahkan secara mandiri (Selfapproval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Bumi Mekar Hijau Nomor: SK. 107/BMH/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 ditetapkan di Palembang tentang Pengesahan Revisi RKT UPHHK –HTI tahun 2014 a.n PT Bumi Mekar Hijau dengan Peta Lampiran sebanyak 9 (Sembilan) Peta RKT UPHHK-HTI Tahun 2014 PT Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:50.000 RKT UPHHK-HT Tahun 2015 PT Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan disahkan secara mandiri (Selfapproval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Bumi Mekar Hijau Nomor: SK. 127/BMH/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 ditetapkan di Palembang tentang Pengesahan RKT UPHHK –HTI tahun 2015 a.n PT Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan dengan Peta Lampiran sebanyak 9 (Sembilan) Peta RKT UPHHK-HTI Tahun 2015 PT Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:50.000. Laporan Hasil Cruising (LHC) URKT Tahun 2015 PT Bumi

Halaman 18 dari 25

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified secara self approval

Mekar Hijau disusun oleh GANISPHPL Timber Cruising (TC) PT Bumi Mekar Hijau a.n Antonius Estafanus No. Register 0183-05/TC/VII/2011

3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang

Memenuhi

Dalam penataan areal kerja PT Bumi Mekar Hijau terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan dalam Peta RKT 2014 dan 2015 terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Buffer Zone HL seluas 25.062 Ha atau 10% dari total luasan areal kerja yang mengacu pada Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HT PT Bumi Mekar Hijau Tahun 2011 Periode 2009-2018 dan berdasarkan hasil uji petik telah terbukti keberadaannya di lapangan.

Memenuhi

Penataan blok tebangan pada RKTUPHHK-HTI tahun 2014-2015 telah dipetakan dengan jelas ditandai dengan noktah titik-titik yang membedakan dengan Blok RKT Tanam yang di tandai dengan arsiran miring yang tertuang dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI skala 1:50.000 dan disahkan secara mandiri (Self Approval) melalui SK Direktur Utama PT Bumi Mekar Hijau.

tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan


lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Berdasarkan hasil uji petik Blok RKT dan Batas Petak dan Blok di lapangan telah sesuai dengan Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 – 2015 skala 1:50.000 dengan penandaan batas di lapangan berupa pemberian papan nama Blok RKT serta papan nama kecil diberi cat warna putih untuk batas petak. K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

Memenuhi

RKUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau telah memiliki RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang berbasis IHMB beserta lampirannya yang telah disahkan oleh SK Menhut nomor SK.94/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-

Halaman 19 dari 25

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.


HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 atas nama PT Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 dengan Peta Lampiran RKUPHHKHTI Periode Tahun 2009-2018 PT Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:100.000. Not Applicable

Berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen dan Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau Tahun 2009 Periode Tahun 2009-2018 dan dokumen dan Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau Tahun 2011 Periode Tahun 2009-2018 serta dokumen dan Peta Lampiran RKT tahun 2014 dan RKT 2015 pada areal PT Bumi Mekar Hijau tidak terdapat areal hutan alam untuk penyiapan lahan pembangunan hutan tanaman industri. Namun terdapat lahan areal semak belukar rawa yang tidak berpotensi kayu yang akan disiapkan sebagai lahan pebangunan hutan tanaman industri atau sisa areal yang belum di tanam seluas 314,80 Ha.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Bulan Juni 2014 – Mei 2015 yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (LP-KHP) dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke

Memenuhi

Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT Bumi Mekar Hijau dari TPn ke TPK hutan serta ke tujuan industri PT IKPP Pekanbaru dan PT LPPPI Jambi di lindungi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen FAKB dan LMKB selama periode Bulan Juni 2014 – Mei 2015.

Halaman 20 dari 25

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,


Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Not Verified

Hasil hutan kayu IUPHHK-HTI PT Bumi Mekar Hijau merupakan kayu hasil pemanenan yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri pulp

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Not Verified

Hasil verifkasi dokumen LPKHP, SPP PSDH, dan FAKB serta LMKBK Periode Bulan Juni 2014 – Mei 2015 membuktikan bahwa hasil hutan kayu adalah kayu hasil pemanenan (KHP) Hutan Tanaman Industri dengan tanaman pokok jenis Acacia crassicarpa dan Acacia mangium yang diperuntukan untuk bahan baku pulp, dan bukan hasil kayu bulat (KB) sehingga identitas kayu tidak dapat diterapkan secara konsisten

Halaman 21 dari 25



3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Memenuhi

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

PT Bumi Mekar Hijau tersedia Dokumen FA-KB beserta DKBK (DKHP) sebagai lampirannya yang lengkap dan sah di buat oleh petugas yang berwenang yang pengangkatannya melalui keputusan Direktur Utama PT Bumi Mekar Hijau pada RKT 2014 dan 2015

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi dan kelompok jenis dalam Dokumen SPP PSDH dengan jumlah produksi dan kelompok jenis dalam dokumen LHP yang disahkan dan dengan tarif PSDH yang harus dibayarkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PSDH PT Bumi Mekar Hijau periode Bulan Juni 2014 – Mei 2015 telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP

Memenuhi

Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

.

Halaman 22 dari 25

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified K3.3.


Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT. Bumi Mekar Hijau telah mendapatkan pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor 532/UPP/PKAPT/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi

Pengangkutan dilakukan menggunakan kapal pengangkut pihak ketiga berdasarkan Surat Izin Berlayar yang dimiliki kapal pengangkut merupakan kapal berbendera Indonesia

K. 3.4 Pemenuhan Tanda V-Legal 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal Pemenuhan V-Legal dibubuhkan Ketentuan.

Tanda yang sesuai

Not Verified

Seluruh jenis kayu hasil penebangan PT Bumi Mekar Hijau merupakan Jenis Kayu Hasil Pemanenan, sehingga implementasi Tanda V-Legal tidak dapat diverifikasi

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen . 4.1.1

Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. BMH memiliki dokumen AMDAL berupa Studi ANDAL, RKL dan RPL yang dibuat sesuai arahan Komisi AMDAL Kabupaten OKI Provinsi Sumsel. dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir. Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 23 dari 25



4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial RKL

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaandanp emantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Pengelolaan dan pemantauan dampak penting telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan telah diimplementasikan berdasarkan wilayah terkena dampak. Beberapa Bentuk laporan hasil kegiatan dan pembangunan sarana fisik di lapang telah dibuktikan dan/atau diimplementasikan.

a. Dokumen dan RPL

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa yang terlihat dengan dilakukannya pemeriksaan alat setiap 1 (satu) bulan sekali

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan secara lengkap dengan periode pelaporan per bulan. Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, P2K3 selaku struktur organisasi yang bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT Bumi Mekar Hijau telah melaporkan kejadian kecelakaan setiap semester yang dituangkan dalam Laporan P2K3. Implementasi program K3 terdapat rinciannya pada Laporan Triwulan P2K3 yang telah dilaporkan kepada Disnaker Kabupaten Ogan Komering Ilir secara rutin

Halaman 24 dari 25



K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau terdapat serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Rimba Acacia. Serikat pekerja ini telah terdaftar di Disnaker Kabupaten OKI dengan Nomor: 251/09/D.Naker-Trans/2012, beralamat di Kecamatan Lampam. Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

PT Bumi Mekar Hijau tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 25 dari 25

Y.KAN

-

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

D II

lnternational|_ Certification

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

JL. RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

LP.PHPL-004-IDN

16.r2-SIC-04.01 Tanggal B e r a k h i r : 31-05-2017

T a n g g a l Terbit : 0 1 - 0 6 - 2 0 1 2 T a n g g a l T e r b i t S e r t i f i k a t R e v i s i r2 : 0 7 - 0 7 - 2 0 1 5

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada:

PT.

BUMI M E K A R H I J A U

S E L A K U PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI SK

Menhut No. 417/Menhut-ll/2004

Tanggal 19 Oktober 2004

Luas Areal ± 250.370 Hektar di

Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan

Predikat BAIK lr. UN

INDASAH

Direktur

Utama

Perusahaan Sesuai Peraturan

Direktur Jenderal

lr.

Direktur S e r t i f i k a s i

tersebut

dengan Peraturan

Bina Usaha Kehutanan

GUSDAJI

telah memenuhi

Menteri Kehutanan

Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan

No. P.43/Menhut-ll/2014

No. P.14/VI-BPPHH/2014

jo Peraturan

jo Peraturan

Direktur

Jenderai

Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi

Legalitas

Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

No.

Bina Usaha Kehutanan

No. P.1/VI-BPPHH/2015;

Kayu P.95/Menhut-ll/2014;

Lampiran

1.2,Lampiran

2.1 & Lampiran

3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents