PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://sic.sarbigroups.com

Telah selesai melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HP

:

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

SK IUPHHK-HP

:

No. 72 Tahun 2010

Luas

:

± 21.273,1 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Nganjuk dan Madiun, Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor Pusat

:

Komplek Manggala Wanabhakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Genteng Kali No. 49 Tromol Pos 840, Surabaya 6008

Alamatn Kantor KPH

:

Jalan Merdeka No. 6 Nganjuk

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 4 s/d 12 Mei 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 98%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.21.r1-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.21.r2-SIC-04.01

Bogor, 16 Juni 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HP KPH NGANJUK PERUM PERHUTAN DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR, PROVINSI JAWA TIMUR

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

(i) 2)

Ir. Iin Indasah



Ir. Suwarto

(Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat)



Warsito, S.Hut

(Auditor magang Prasyarat)



Ir. Djoko Sutrisno

(Auditor Produksi merangkap magang Lead)



Ir. Abdullah Mujahid

(Auditor Ekologi)



Noro Soesetyo Doro, SP

(Auditor Sosial)



Ir. Roy Adam, MM

(Auditor VLK)

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

(a) Nama IUPHHK-HP

:

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010

(c) Luas dan Lokasi

:

± 21.273,1 Ha, Provinsi Jawa Timur

Identitas Auditee

:

Halaman 1 dari 24

(d) Alamat

:



Kantor Pusat

:

Gedung Manggala Wanabhakti, Subroto- Jakarta Pusat 10270



Kantor Cabang

:

Jalan Genteng Kali No. 49 Tromol Pos 840 Surabaya 6008



Kantor KPH

:

(e) Pengurus

3)



Telp (031) 534 3851



Fax. (031) 5311784

Jalan

Gatot

Jalan Merdeka No. 6 Nganjuk, Jawa Timur 

Telp (0358) 321197, 321729



Fax. (0358) 3217, 326015



Email : [email protected]

:

o

Adiminsitratur KKPH

:

Yono Cahyono, S.Hut

o

Wakil Adm/KSKPH

:

Asep Setyawan, S.Hut

o

Kasi PSDH

:

Ir. Luthfian Noor

o

Kepala Tata Usaha

:

Ikwanto

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, 30 April tanggal 1 s/d 3 Mei 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan II

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan II Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 04 Mei 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur

Halaman 2 dari 24

Tahapan

Pertemuan Pembukaan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor BP2HP VIII Surabaya, di Surabaya, tanggal 04 Mei 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk di Nganjuk, tanggal 05 Mei 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Ruang Rapat Kantor KPH Nganjuk, tanggal 05 Mei 2015

o Sambutan KPH Nganjuk kepada tim

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur auditor PT SIC

o Penyampaian

Gambaran Umum KPH Nganjuk Provinsi Jawa Timur

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan Proses Penilikan KPH Nganjuk (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan areal kerja KPH Nganjuk, tanggal 05 s/d 10 Mei 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Halaman 3 dari 24

Tahapan Pertemuan Penutupan

Tempat dan Waktu Ruang Rapat Kantor KPH Nganjuk, tanggal 10 Mei 2015

Ringkasan Catatan

o Tim o

o

o o Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk di Nganjuk, tanggal 11 Mei 2015

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor. Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan Penandatanganan BA Penutupan

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan KPH Nganjuk telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 12 Mei 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di KPH Nganjuk telah berakhir

o Tim


o Tim


Kantor BP2HP VIII Surabaya, di Surabaya, tanggal 12 Mei 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan KPH Nganjuk telah berakhir

o Tim


o Tim


Halaman 4 dari 24

Tahapan Penyusunan (Konsinyasi)

Tempat dan Waktu Laporan

Ringkasan Catatan

Bogor, tanggal 13 s/d 24 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan Pengambilan Keputusan

4)

o Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL dan VLK KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 98%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 21.r1-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 21.r2-SIC-04.01

Resume Hasil Penilikan KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT.SIC Bogor, tanggal 25 Mei 2015

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

KRITERIA PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Hak Pengelolaan

100 % (Baik)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.  Realisasi penataan batas pada areal kerja KPH NGANJUK Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur berdasarkan telaah dokumen tata batas, telah mencapai 100 %. KPH NGANJUK Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur juga melakukan pemeliharaan pal batas melalui kegiatan rekonstruksi tata batas setiap 10 tahun sekali.  Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal KPH NGANJUK PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur, baik dari pihak Pemerintah, maupun dari masyarakat sekitar. Namun demikian masih dijumpai adanya konflik tenurial pada areal KPH NGANJUK. KPH NGANJUK PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur telah berupaya melakukan penanganan dan penyelesaian konflik tenurial tersebut,

Halaman 5 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal KPH Nganjuk,  Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal KPH Nganjuk, yaitu Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Listrik Pedesaan, serta Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

1.2. Komitmen Pemegang Izin

100% (Baik)

 Visi Misi PERUM PERHUTANI telah memenuhi unsur legalitas karena ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No.3180/Kpts/Dir/2014 tanggal 27 November 2014, dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL),  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH Nganjuk telah sesuai dengan visi dan misi PERUM PERHUTANI. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial.

1.3. Jumlah dan kecukupan Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

87 % (Baik)

 KPH NGANJUK PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur telah memiliki 2 orang sarjana kehutanan, 2 orang GANISPHPL-CANHUT, 4 orang GANISPHPL-NENHUT, 4 orang GANISPHPL-BINHUT dan telah memiliki GANISPHPL-PKBR, GANISPHPL-PKBJ, dan GANISPHPLPKGJ. Belum ada petunjuk teknis pelaksanaan tentang Jumlah Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Kehutanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014.  Berdasarkan analisis data rencana dan realisasi pendidikan dan latihan untuk tahun 2013 dan 2014, maka realisasi peningkatan kompetensi SDM KPH NGANJUK PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur 52,73 % (antara 50 – 70 %).  Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia lengkap.

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan

100 % (Baik)

 Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi pada KPH NGANJUK PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014, dan telah sesuai dengan kerangka PHPL.

Halaman 6 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan).

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia di KPH NGANJUK PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk Nomor : 51/Kpts/NGJ/2015 Tanggal 30 April 2015, telah ditunjuk tenaga pelaksana Operator Komputer, dan Penyaji Data.  Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

100 % (Baik)

 Kegiatan Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat bukti adanya persetujuan dari masyarakat yang terwadahi dalam LMDH terkait dengan Rencana Teknik Tahunan (RTT),  Terdapat dokumen yang menyatakan terdapat persetujuan batas areal KPH Nganjuk dari para pihak.khususnya masyarakat sekitar adalah “Dokumen Berita Acara Kesepakatan Batas Pangkuan Desa Partisipatif”, yang berjumlah 31 dokumen sesuai dengan jumlah LMDH (100 %).  Proses pelaksanaan CSR/CD Perum Perhutani KPH Nganjuk telah mengakomodir kepentingan masyarakat yang terorganisir dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sosialisasi program CSR/PKBL yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2014 bertempat di Balai Desa Sambikerep dihadiri oleh seluruh LMDH (100 %) yaitu sebanyak 62 orang (perwakilan dari seluruh LMDH masingmasing 2 orang).  Terdapat dokumen Berita Acara Kesepakatan Batas Pangkuan Desa Partisipatif, yang berjumlah 31 dokumen sesuai dengan jumlah LMDH (100 %). Keberadaan kawasan lindung pada areal KPH Nganjuk juga telah disosialisasikan, antara lain pada saat Konsultasi Publik Konsultasi Hasil Monitoring dan Evaluasi HCVF/ KBKT Tahun 2014 serta Rencana Pengelolaan HCVF/ KBKT Tahun 2015 – 2016 di wilayah Perum Perhutani KPH Nganjuk kepada segenap Stakeholder.

Halaman 7 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR II.

NILAI


KRITERIA PRODUKSI

2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

100 %. (Baik)

 Pengesahan Revisi RPKH tanggal 25 Oktober 2011 (sebelum terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menhut-II/2011 tanggal 18 Agustus 2011) telah sesuai dengan mengacu kepada SOP Penyusunan RKPH Nomor Dokumen PK-SMPHT.01-006 tanggal 13 April 2010, disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani (tanggal 25 Oktober 2011),  Penataan areal kerja di lapangan Petak dan Anak Petak dalam RTT telah dengan RPKH  Tanda batas petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, Pemeliharaan pal batas secara keseluruhan dilakukan setiap 10 tahun,

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuksetiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

100 %. (Baik)

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapansistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

100 %

 KPH Nganjuk memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil risalah beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta kelas hutan dll.)  KPH Nganjuk telah memiliki data perhitungan berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku.

etat

 Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakan dalam penyusunan RTT.

(Baik)

 Terdapat Standard Operational Procedure (SOP) kegiatan system silvikultur yang meliputi SOP Pengelolaan Kebun Pangkas dan Pembuatan Bibit Stek Pucuk Jati, SOP Tanaman Jati, SOP Penjarangan Tanaman Hutan, SOP Pemanenan Kayu Tebang Habis Jati yang didalamnya terdapat urutan kegiatan Klem, dan SOP Tebangan Ramah Lingkungan dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku,  Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang meliputi kegiatan persemaian, persiapan penanaman tahun berjalan, pelaksanaan penanaman tahun berjalan, pemeliharaan tanaman tahun ke II, III, IV dan V, penjarangan dan penebangan,  Tingkat Potensi Tegakan rata-rata per hektar sebelum masak tebang KPH Nganjuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 120,68 m3/Ha (≥ 80 m3/Ha ) merupakan potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil.

Halaman 8 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu yang mampu menjamin tingkat kecukupan menjamin terjadinya kelestarian pemanenan, yang dibuktikan dengan adanya stock terbesar dijumpai pada KU I sebesar 29,43% dan KU II sebesar 41,99%, selain itu persentase tumbuh tanaman pokok JPP Stek Pucuk sebesar 100% dan dari jumlah tanaman tanaman penunjang 97,17% (≥90% per hektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan).

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatan hasil hutan kayu

100 % (Baik)

 Perum Perhutani KPH Nganjuk telah mempunyai SOP Ramah Lingkungan yang sesuai karateristik setempat dengan Nomor SOP No. 32/SOP/P/NG/II/2013 tanggal terbit 01 Pebruari 2013,  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu Persiapan Pemanenan, Pelaksanaan Pemanenan Kayu, dan Pasca Tebangan.  Hasil Faktor Eksploitasi (Fe) Jati sebesar 99 % ( > 70 %) dan Faktor Eksploitasi (Fe) Kayu Rimba sebesar 99 % ( > 70 %).

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ permanenan pemanfaatan pada areal kerjanya

100 %. (Baik)

 Terdapat Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor 10/KPTS/Ren & PU/II/Rc 2014 tanggal 17 September 2013 tentang Rencana Teknik Tahunan (RTT) Tahun 2014 yang terdiri dari RTT Tebangan, Teresan, Tanaman, Pemeliharaan, Pemungutan Non Kayu, dan RTT Persemaian. Berdasarkan telaahan dokumen RTT dan disusun mengacu pada RPKH.  Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian peta kerja RTT dan RPKH secara umum terdapat kesesuaian. KPH nganjuk telah mempunyai peta RTT skala 1 : 10.000 yang menggambarkan areal yang ditebang dan areal yang dilindung yaitu Hutan Lindung, KPS, sempadan sungai, mata air, situs.  Terdapat Implementasi peta kerja berupa penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja diantaranya yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Hutan Alam Sekunder, Lapangan dengan Tujuan Istimewa (LDTI), Wana Wisata (WW), Sempadan Sungai dll.  Realisasi volume tebangan total (Kayu Jati dan Rimba) Produksi Tahun 2014 KPH Nganjuk sebesar 96,84% (berada pada interval 70%) dari rencana tebangan tahunan

Halaman 9 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan. Sedangkan Realisasi volume tebangan per jenis kayu adalah Kayu Jati sebesar 96% dan Kayu Rimba sebesar 99%.

2.6. Tingkat investasi dan dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

94 % (Baik)

 Berdasarkan analisa data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kesehatan finansial KPH Nganjuk tidak bisa diterapkan/Not Aplicable (NA) karena KPH Nganjuk tidak melaklukan penjualan hasil hutan secara langsung tetapi hanya melakukan penyerahan hasil hutan ke Divisi Komersial Kayu dan penyerahannyadi bawah harga jual dasar sehingga untuk mengetahui analisis Rentabilitas secara wajar ada di tingkat puasat  Terdapat realisasi alokasi dana yang cukup pada tahun 2014 dengan rata-rata 135 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.  Perbedaan alokasi dana untuk seluruh kegiatan KPH Nganjuk Tahun 2014 sebesar 24,9 % (20-50%) yaitu dari selisih pos Biaya Administrasi dan Umum 27,4 % dengan Pos Biaya Kelola Sosial sebesar 2.5 %, artinya alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional.  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.  Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan pada tahun 2014 adalah Penanaman sebesar 104,2 %, Perawatan hutan 179,6 %, dan Pengendalian Kebakaran dan Perlindungan Hutan sebesar 120.6 %. Berdasarkan Hasil Penilaian Tanaman Pokok Jati Plus Perhutanai (JPP) Tahun 2014 persentase tumbuh sebesar 100 % dan tanaman penunjang rata-rata sebesar 97,17 %.  Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman yang terdiri dari realisasi Pengadaan Bibit 100%, Persiapan Tanaman Tahun Berjalan 100%, Pelaksanaan Tanaman Tahun Berjalan yaitu Penanaman Tanaman Pokok 100%, dan Tanaman Penunjang (Tanaman Pengisi, Tananan Sela, Tanaman Tepi dan Tanaman Pagar) 97,17%, serta Pemeliharaan Tanaman Tahun II, II, IV, dan Tahun V 100% ( > 70% dari yang seharusnya).

Halaman 10 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI


III. KRITERIA EKOLOGI 3.1. Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan

100 % (Baik)

 KPH Nganjuk telah mengalokasikan luas kawasan lindung seluas 2.935,7 (13,8 % dari total luas areal KPH) terdiri dari Hutan Lindung seluas 1.266,5 ha, KPS seluas 1.195,1 ha, HAS seluas 472,0 ha dan KPKh seluas 2,1 ha. Letak dan keberadaanya telah sesuai dengan dokumen yang ada dan sesuai dengan kondisi bio fisik.  Berdasarkan telaah dokumen Redesain Pengelolaan SDH KPH Nganjuk 2012-2021 dan verifikasi lapangan, KPH Nganjuk telah melakukan penandaan batas kawasankawasan perlindungan sebesar 100 %.  Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan, kondisi kawasan dilindungi seluas 2.935,70 Ha, yang berhutan seluas 2.935,70 Ha atau sebesar 100 %.  Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan telaah dokumen, KPH Nganjuk telah melakukan sosialiasi di wilayah lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dan masyarakat mengetahui keberadaran kawasan perlindungan yang telah ditetapkan oleh pihak KPH Nganjuk.  Berdasarkan hasil telaah dokumen yang tersedia di KPH Nganjuk pada penilikan II kali ini, pihak auditee telah melakukan pengelolaan pada kawasan lindung yang ada seperti patroli rutin, pemasangan papan larangan himbauan, pemeliharaan tanda batas dan markir dan kegiatan rehabilitasi dan pengkayaan.

3..2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

100 % (Baik)

 Jenis gangguan yang ada/masih terjadi di areal pengelolaan KPH Nganjuk yaitu benalu, rencek (pengambilan ranting jati), kebakaran hutan, dan pencurian pohon/kayu. Berdasarkan empat jenis gangguan yang ada standar oprasional yang tersedia di auditee yaitu SOP pengaman hutan, SOP perlindungan hama dan penyakit, SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan SOP Penanganan Pemanfaatan Hasil Hutan Rencek dan Limbah oleh Masyarakat.  Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada yaitu benalu, pencurian pohon/kayu, kebakaran hutan.  SDM perlindung dan pengamanan hutan yang dimiliki KPH Nganjuk yaitu personil polhutmob yang memiliki wilayah kerja pengamanan di seluruh kawasan KPH Nganjuk dan

Halaman 11 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Polisi Hutan Teritorial (Polhuter) yang tersebar di masingmasing BKPH dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai.  Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

85 % (Baik)

 Berdasarkan telaah dokumen prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang ada di KPH Nganjuk telah tersedia SOP pengelolaan dan pemantauan yang belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air. Yang belum ada yaitu prosedur pengukuran sifat fisik dan kimia tanah.  KPH Nganjuk memilik sarana dan prasaana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah mencakup seluruh dampak yaitu penurunan sifat fisik dan kimia tanah, peningkatan laju erosi dan peningkatan aliran permukaan, meningkatnya kandungan TSS pada air sungai dan penurunan kualitas air.  KPH Nganjuk belum mempunyai SDM yang memiliki kompetensi Tenaga Teknis Kelola Lingkungan, namun KPH Nganjuk telah malaksanakan pelatihan dalam rangka monitoring lanjutan kegiatan lingkungan di masing-masing BKPH.  Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki pihak KPH Nganjuk yaitu Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Desember 2010. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL KPH Nganjuk (Semester I dan II Tahun 2014) di bagian Komponen Fisik Kimia.  Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki pihak KPH Nganjuk yaitu Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Desember 2010. Sedangkan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air KPH Nganjuk telah melakukan pengukuran Curah Hujan, pengukuran erosi, pengukuran debit sungai, padatan terlarut, sedimentasi dan pengukuran kualitas air.

Halaman 12 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan telaahan dokumen pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air menunjukkan bahwa masih terdapat hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang melebihi baku mutu lingkungan yaitu kadar BOD, sehingga menunjukkan masih terjadi dampak penting. Tetapi ada upaya dari audite penggeloaan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan.

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

100 %

3.5. Pengelolaan Flora Untukluas tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak dan perlindungan terhadap species flora dilindungi dan atau jarang, langka, dan terancam punah serta endemik.

89 %

3.6. Pengelolaan fauna untuk luas tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak dan perlindungan

(Baik)

 SOP yang dimiliki pihak KPH Nganjuk yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi flora dan fauna sudah mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  KPH Nganjuk telah melakukan kegiatan identifikasi jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dilakukan seluruh di areal. Kegiatan identifikasi flora dan fauna tersebut tertuang dalam laporan kegiatan pengelolaan keanekaragaman Hayati (Manajemen Biodiversity) Desember 2012.

(Baik)

 Jenis flora yang dilindungi di KPH Nganjuk yaitu Pulai Pandak (Rauvolfia serpentina) (CITES Appendix II) dan telah tersedia SOP pemantauan dan pengeloaan jenis tanaman Pulai pandak (Rauvolfia serpentina). SOP yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis dilindungi.  Implementasi pengelolaan tanaman Pulai Pandak yang telah dilakukan oleh KPH Nganjuk yaitu melakukan inventarisasi seluruh lokasi-lokasi yang diduga menjadi habitat hidup tanaman Pulai Pandak (Konservasi insitu). Pembuatan persemaian Pulai Pandak oleh KRPH. Cabean, BKPH. Wengkal (Konservasi Exsitu).  Kondisi species Pulai pandak di KPH Nganjuk baru teridentifikasi di RPH cabean Petak 180, 181 dan 182. Belum ada data keberadaan tanaman tersebut di petakpetak lain di KPH nganjuk.

80 % (Sedang)

 Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Manajemen Biodiversity), jenis satwa RTE (langka, jarang dan terancam punah) di wilayah KPH Nganjuk terdiri dari 12 aves, 3 mamalia, dan 2 herpetofauna. Kemudian berdasarkan penetapan spesies interest terdapat 3 (tiga) jenis species yaitu trenggiling, elang bido dan ular cobra. Didalam SOP pengelolaan fauna tersebut sudah mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

Halaman 13 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

terhadap species flora dilindungi dan atau jarang, langka, dan terancam punah serta endemik.

RINGKASAN JUSTIFIKASI punah dan endemik (RTE) yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi lebih diprioritaskan pada species interest.  Implementasi kegiatan pengelolaan fauna sudah mencakup ke 12 aves, 3 mamalia, dan 2 herpetofauna hasil survey keanekaragaman hayati fauna yang dilakukan oleh KPH Nganjuk, tetapi belum sesuai dengan SOP pengelolaan fauna.  Terdapat gangguan yaitu kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar yang tergolong RTE meskipun relative kecil tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

IV. KRITERIA SOSIAL 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/peme gang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

100% (Baik)

 Auditee memiliki DPPL Tahun 2010, Dokumen SDS Tahun 2010, Dokumen Tata Batas, Dokumen PCP Tahun 2011, Dokumen Revisi RPKH Periode Pengelolaan Tahun 2012 s/d Tahun 2021, Tahun 2011, Dokumen HCVF Tahun 2014, Laporan PHBM Tahun 2014 dan Dokumen RO dan RKAP per Tahun Kegiatan. Terdapat uraian dan bukti-bukti yang lengkap mengenai: Pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat (anggota LMDH), hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam pengelolaan SDH dan rencana kegiatan pengelolaan SDH untuk masyarakat oleh Perum Perhutani KPH Nganjuk.  Auditee memiliki Dokumen Nomor : NGJ/SOP/SOS/No.10, SOP Batas Hutan Pangkuan Desa Partisipatif, yang didalamnya terdapat kejelasan mengenai peran serta masyarakat dalam proses penentuan batas HPD dan Dokumen Nomor : 01/SOP/HUGRA/NGJ, SOP Resolusi Konflik serta memiliki Berita Acara Pemasangan Pal Batas Kawasan Hutan dengan Kawasan Hutan Desa Mojoduwur, yang menunjukkan bukti adanya mekanisme penyelesaian konflik batas yang disepakati para pihak.  Auditee memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat yang dituangkan pada beberapa SOP, yaitu: SOP Penetapan Batas Kawasan Lindung, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan, SOP PHBM, SOP PKBL, SOP Batas Hutan Pangkuan Desa Partisipatif dan SOP Identifikasi dan Pengelolaan Situs. Auditee dokumen RPKH, RO Kelola Sosial dan RKAP per tahun kegiatan yang didalam dokumen tersebut terdapat legalitas serta uraian yang lengkap dan jelas mengenai perencanaan pemanfaatan SDH.

Halaman 14 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Perum Perhutani KPH Nganjuk telah melakukan penataan batas areal kerja 100 %. Terdapat Kawasan Penggunaan Lain seluas 532,10 Ha, yang secara fisik di lapangan berupa: areal permukiman masyarakat, lahan usahatani, warung dan lain-lain. Terdapat bukti keberadaan tanda batas (Pal B, Pal E dan Pal KB) yang memisahkan areal kerja Perum Perhutani KPH Nganjuk dengan wilayah kehidupan masyarakat, termasuk kawasan yang dienclave. Terdapat Hutan Pangkuan Desa (HPD) seluas 20.937 Ha yang dikelola oleh 31 LMDH pada 31 Desa. Terdapat bukti-bukti mengenai luas dan batas areal HPD yang dikelola oleh masing-masing LMDH.  Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki bukti legalitas luas dan batas areal kerja dari pemerintah dan pengakuan dari masyarakat dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Batas Pangkuan Desa Partisipatif. Konflik tenurial pada Petak 189d dan Petak 190a dapat dikelola dengan baik. Masyarakat mengetahui dan mengakui areal pengelolaan Perum Perhutani KPH Nganjuk dari papan nama lokasi dan tanda batas yang terpasang.

4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

96 % (Baik)

 Auditee telah memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial, yang didokumentasikan pada dokumen: Visi dan Misi Perusahaan, DPPL, RKPH, RO Kelola Sosial dan Laporan Kelola Sosial. Isi dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Auditee memiliki beberapa SOP terkait mekanisme pemenuhan kewaiban sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan. Terdapat prosedur kegiatan melalui tahap-tahap pelaksanaan kegiatan secara jelas dan mudah dipahami oleh ketua/penanggung jawab dan anggota pelaksana kegiatan dan terdapat bukti tanggal, bulan dan tahun pengesahan SOP dan/atau mulai diberlakukan SOP oleh Administratur atau Kepala KPH.  Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara bertahap. Terdapat bukti-bukti yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi.  Auditee merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial. Terdapat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dan

Halaman 15 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI pembiayaan kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial yang dianggarkan. Terkait dengan kegiatan PHBM, masih terdapat keterlambatan realisasi pembayaran pembagian dana sharing hasil penebangan kayu kepada LMDH. Tidak terdapat bukti-bukti penjelasan tetulis mengenai penjelasan keterlambatan pembayaran dana sharing kepada LMDH.  Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki laporan/dokumen mengenai realisasi kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial. Materi yang terdapat pada laporan terkait realisasi kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial lengkap dengan bukti-bukti realisasi kegiatan.

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

93% (Baik)

 Auditee memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, yaitu: masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja, masyarakat pemungut kayu rencek dan pemungut rumput, masyarakat pesanggem dan masyarakat mitra usaha.  Perum Perhutani KPH Nganjuk telah memiliki dokumen yang legal, lengkap dan jelas mengenai mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu: mekanisme atau SOP mengenai kegiatan kelola sosial. Isi dokumen SOP mengenai kegiatan kelola sosial mudah dipahami oleh petugas pelaksana kegiatan.  Dokumen rencana kegiatan kelola sosial Perum Perhutani KPH Nganjuk disusun sesuai hasil penyusunan Dokumen RKAP. Pada saat Penilikan II Bulan Mei 2015, Dokumen Rencana Kelola Sosial Tahun 2015 belum disusun. Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki Dokumen Rencana Operasional PHBM Tahun 2014. Dokumen Rencana Operasional PHBM tersebut belum mengakomodir seluruh rencana strategis LMDH dan tidak terdapat kejelasan rencana lokasi kegiatan PHBM.  Implementasi kegiatan kelola sosial oleh Perum Perhutani KPH Nganjuk terbukti telah meningkatkan peran serta dan aktiitas perekonomian masyarakat, melalui bentuk-bentuk: peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha, peningkatan perekonomian dan peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat anggota LMDH. Pelaksanaan kegiatan PHBM memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga anggota LMDH sebesar 55 % s/d 75 %.

Halaman 16 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki dokumen dan buktibukti mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap. Laporan dan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan terdokumentasi dengan baik di Kantor Perum Perhutani KPH Nganjuk serta telah dilaporkan ke Instasi Terkait di wilayah Kabupaten Nganjuk.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik

100% (Baik)

 Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki dokumen mengenai mekanisme penanganan proses sosial disosiatif, termasuk mekanisme resolusi konflik dengan lingkup kegiatan yang lengkap dan jelas. Dokumen resolusi konflik disusun sesuai dengan bentuk-bentuk potensi konflik yang dapat terjadi akibat kegiatan pengelolaan SDH.  Perum Perhutani KPH Nganjuk telah memetakan potensi konflik dan konflik yang terjadi dan telah memiliki Peta Potensi Konflik, yang didalamnya terdapat kejelasan mengenai batas areal pengelolaan, lokasi konflik tenurial serta lokasi kawasan aman dan kawasan yang rawan. Potensi konflik tenuial Strata C dapat dikelola secara baik.  Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki kelembagaan penyelesaian konflik yang didukung oleh keberadaan SDM yang memadai dan pembiayaan yang mencukupi. Terdapat bukti dukungan dan kerjasama dengan para dalam proses penyelesaian konflik.  Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki bukti-bukti: Identifikasi konflik, para pihak yang terlibat konflik, sumber konflik dan upaya penyelesaian konflik.

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

92 % (Baik)

 Perum Perhutani KPH Nganjuk telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan melalui sarana serikat pekerja, lembaga kerja sama bipartit dan PKB. Tidak terdapat bukti-bukti pelanggaran peraturan ketenagakerjaan dan pertentangan atau konflik mengenai pelaksanaan hubungan industrial pada Perum Perhutani KPH Nganjuk.  Perum Perhutani KPH Nganjuk telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM pada Tahun 2014 sebesar 70,83 %.  Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan peningkatan jenjang karier pegawai. Terdapat Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Rumpun Jabatan. Perum Perhutani KPH Nganjuk telah merealisasikan peningkatan jenjang karir

Halaman 17 dari 24

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI pegawai yang didasarkan pada keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan serta masa kerja. Terdapat bukti realisasi kenaikan pangkat pegawai berdasarkan kelompok kepangkatan.  Perum Perhutani KPH Nganjuk telah merealisasikan upaya peningkatan kesejahteraan karyawan, termasuk pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan. Terdapat Dokumen Tunjangan Kesejahteraan Karyawan Tahun 2014 dan buktibukti realisasi pemberian tunjangan kesejahteraan kepada karyawan secara lengkap.

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER P1.

MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED


Kepastian areal dan hak pengelolaan.

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan Hutan Produksi 1.1.1

Pemegang ijin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan hutannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan (IIUPHHK).

Not Verified

Bukti pemenuhan IIUPHK tidak berlaku untuk pemegang hak pengelolaan. (Not Verified)

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal KPH Nganjuk, disertai bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Halaman 18 dari 24

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER



P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPK H & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

Memenuhi

Pedoman penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani Mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.60/Menhut-II/2011 tanggal 18 Agustus 2011. KPH Nganjuk telah memiliki Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Jati Revisi KPH Nganjuk Bagian Hutan Berbek dan Tritik Luas 21.273,1 Ha yang telah disahkan oleh Direksi Perum Perhutani dan telah memiliki RTT yang disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan dilengkapi oleh SK RTT, dan Peta RTT.

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Halaman 19 dari 24

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER b. Peta areal yang

MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah memiliki peta kawasan lindung dan telah memetakan areal/ lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta RTT 2015 serta dapat diverifikasi keberadaannya di lapangan.

Memenuhi

KPH Nganjuk telah membuat penandaan petak tebangan di lapangan dengan menggunakan pal permanen ataupun alur, dan tergambar dengan jelas pada peta RTT yang dibuat perpetak. Petapeta dalam RTT telah disahkan karena melekat/terlampir dalam dokumen SPK yang disahkan Penandaan lokasi petak RTT jelas di peta dan terbukti di lapangan.

tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan

lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Kriteria 2.2.

:


Adanya Rencana Kerja yang sah.

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divre Jatim telah menyusun RPKH Jangka Pengelolaan 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2016 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016 Yang Telah disahkan

Not Verified (NV)

Kegiatan penyiapan lahan seluruhnya dilakukan pada areal bekas hutan tanaman, sehingga KPH Nganjuk selama periode tersebut tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam,

Halaman 20 dari 24




Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dapat menunjukkan seluruh dokumen LPKHP (d/h. LHP) yang dibuat oleh petugas pembuat LPKHP dan sudah disahkan oleh P2LPKHP serta sesuai dengan fisik kayu juga nomor batang dapat ditemukan di lapangan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya :

Memenuhi

Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal Perum Perhutani KPH Nganjuk telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan beserta lampirannya.

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Not Verified

Kayu bulat yang diangkut adalah tidak berasal dari hutan alam melainkan dari hutan tanaman, sehingga KPH Nganjuk selama periode tersebut tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam,

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Not Verified

Kayu bulat yang diidentifikasi adalah tidak berasal dari hutan alam melainkan dari hutan tanaman, sehingga KPH Nganjuk selama periode tersebut tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam,

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Arsip Dokumen FA-KB (untuk hutan tanaman PERUM PERHUTANI KPH Nganjuk) beserta lampirannya tersedia seluruhnya dan telah dibuat oleh petugas penerbit FA-KB yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya.

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Halaman 21 dari 24




a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi (m3) dalam Dokumen SPP PSDH yang diterbitkan dengan jumlah produksi (m3) dalam dokumen LHP yang disahkan; yang menyangkut kelompok jenis kayu, volume dan tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Berdasarkan bukti pembayaran PSDH selama periode Mei 2014 s/d April 2015 jumlah total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 524.098.538,-. pembayaran dilakukan melalui Bank BNI Cabang Pembantu Nganjuk ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 102-0004204001.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

K3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Dokumen PKAPT

Not Applicable

Berdasarkan hasil penelahan dokumen FA-KB periode Juni 2014 s/d periode Mei 2015 di TPK terlihat bahwa tujuan pengiriman tidak ada yang keluar pulau.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable

Pengangkutan kayu yang dilakukan oleh KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jatim dari hutan (areal) ke masing-masing TPK dan dari TPK ke industri seluruhnya diangkut menggunakan alat angkut kendaraan roda empat, yaitu Truck serta tidak ada penyeberangan ke luar pulau Jawa;

Halaman 22 dari 24




sehingga dalam proses penjualan dan atau pengangkutan kayu tidak menggunakan kapal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divre Jatim telah menindaklanjuti Tanda V-Legal dengan adanya Kontrak Sub Lisensi antara Perum Perhutani KPH Nganjuk dengan LP-VI yang menunjukkan bahwa KPH Nganjuk akan segera menerapkan Tanda VLegal (sudah dalam proses).

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divre Jatim telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah memiliki Dokumen DPPL yang didalamnya telah memuat RKL dan RPL dan telah membuat laporan implementasi RKL dan RPL, serta telah dilaporkan ke instansi terkait.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaandanpe . mantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur sudah melaksanakan semua kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan rencana dan dampak yang terjadi di lapangan dan melaporkannya kepada instansi terkait

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah mempunyai prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan serta telah dibentuk panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3).

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah tersedia peralatan K3 dan masih berfungsi serta telah didistribusikan kepada masing masing BKPH sesuai permintaan yang dilengkapi bukti daftar pengantar.

Halaman 23 dari 24

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER c. Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED Memenuhi


KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi regional Jawa Timur telah mempunyai catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan adanya upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam beberapa bentuk program dan kegiatan K3.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat Pekerja atau Kebijakan Perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa timur telah terdapat serikat pekerja yaitu Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani yang telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2012-2014 yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan terdapat surat keputusan perpanjangan masa berlaku PKB.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan di KPH Nganjuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur tidak terdapat karyawan yang usianya kurang dari 18 tahun.

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 24 dari 24

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

a*

-

1

\\\

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN

D II

S rbi lnternationalL*ranfl?FTTHfl J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

21.r2-SIC-04.01 Tanggal Terbit : 15-06-2013

Tanggal Berakhir : 14-06-2018

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r2 : 25-05-2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

KPH NGANJUK PERUM PERHUTANIDIVISI REGIONAL JAWA TIMUR SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HAK PENGELOLAAN

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010

LuasAreali 21.273,1 Hektar di Kabupaten Nganjuk & Madiun Provinsi J a w a Timur

Predikat BAIK lr. UN INDASAH

lr. G U S D A J I

Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1.4, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents