PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://sic.sarbigroups.com

Telah selesai melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HP

:

KPH Cianjur Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten

SK IUPHHK-HP

:

No. 72 Tahun 2010

Luas

:

± 70.064,40 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor Pusat

:

Komplek Manggala Wanabhakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Soekarno-Hatta No. 628 KM 14 Bandung 40292

Alamatn Kantor KPH

:

Jalan Dr. Muwardi No. 120. B Cianjur

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 20 s/d 30 Mei 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL KPH Cianjur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 100%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.23.r1SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.23.r2-SIC-04.01

Bogor, 22 Juni 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HP KPH CIANJUR PERUM PERHUTAN DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN (c) Nomor Akreditasi LVLK

: LVLK-007-IDN

(d) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

(i) 2)

Ir. Iin Indasah



Mashari, S.Hut

(Auditor Prasyarat)



Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut, MP

(Lead Auditor merangkap Auditor Produksi)



Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut, M.Si



Ir. M. Irsan Mahmud Simpoha, M.Si (Auditor Sosial)



Titik Ermawati, S.Hut

(Auditor magang Sosial)



Darnawi, S.Hut

(Auditor VLK)

Pengambil Keputusan

(Auditor Ekologi)

:

Ir. Gusdaji

(a) Nama IUPHHK-HP

:

KPH Cianjur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010

(c) Luas dan Lokasi

:

± 70.064,40 Ha, Provinsi Jawa Barat

Identitas Auditee

:

Halaman 1 dari 24

(d) Alamat 

:

Kantor Pusat

:

Gedung Manggala Wanabhakti, Subroto- Jakarta Pusat 10270

Jalan

Gatot

 Telp (021) 5721282  Email : [email protected] 

Kantor Cabang

:

Jalan Soekarno-Hatta No. 628 KM 14 Bandung 40292



Kantor KPH

:

Jalan Dr. Muwardi No. 120. B Cianjur  Telp 0263) 261741/ 266265  Email : [email protected]

(e) Susunan Pengurus KPH

3)

:

No

Jabatan

1

Administratur / Kepala KPH Cianjur

Dr. H. Henry Purnomo, S.Hut.MM

2

Wakil Adm / KSKPH Cianjur Utara

Dudu Abdulah, BScF

3

Wakil Adm / KSKPH Cianjur Selatan

Edih Jayawiguna

4

Kasi Pengelolaan SDHL

Didin Rohidin, S.Hut

5

Kepala Tata Usaha

Untung Guntoro Edi Caramoy, SE

Ringkasan Tahapan Tahapan

Perencanaan

Nama

: Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 16 s/d 19 Mei 2015

Ringkasan Catatan

o

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o

Menetapkan metodologi penilikan

o

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan II

o

Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan II

o

Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di KPH Cianjur Perum Perhutani Divisi

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor BP2HP III Jakarta, di Jakarta tanggal 20 Mei 2015

Halaman 2 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan Regional Jawa Barat dan Banten, Provinsi Jawa Barat

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi JawaBarat di Bandung, tanggal 20 Mei 2015

o

Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di KPH Cianjur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Provinsi Jawa Barat

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Cianjur di Cianjur, tanggal 21 Mei 2015

o

Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di KPH Cianjur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Provinsi Jawa Barat

Ruang Rapat Kantor KPH Cianjur, tanggal 21 Mei 2015

o

Sambutan KPH Cianjur kepada tim auditor PT SIC

o

Penyampaian Gambaran Umum KPH Cianjur Provinsi Jawa Barat

o

Perkenalan Tim Auditor PT. SIC

o

Penjelasan Proses Penilikan KPH Cianjur (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o

Penentuan pendamping masing Kriteria

o

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Kantor dan areal kerja KPH Cianjur, tanggal 21 s/d 28 Mei 2015

masing-

Halaman 3 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Pertemuan Penutupan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Ruang Rapat Kantor KPH Cianjur, tanggal 28 Mei 2015

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Cianjur di Cianjur, tanggal 29 Mei 2015

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat di Bandung, tanggal 29 Mei 2015

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

Bogor, tanggal 1 s/d 11 Juni 2015

Ringkasan Catatan

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o

Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o

Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o

Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o

Penandatanganan BA Penutupan

o

Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di KPH Cianjur telah berakhir

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o

Tim auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

o

Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di KPH Cianjur telah berakhir

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o

Tim auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

o

Masing-masing Auditor laporan penilikan

o

Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria

o

Finalisasi laporan Penilikan

menyusun

Halaman 4 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Pemaparan Hasil

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, tanggal 12 Juni 2015

o

Pemaparan Hasil Penilikan Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT.SIC Bogor, tanggal 13 Juni 2015

o

Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL dan VLK KPH Cianjur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 100%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 23.r1-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 23.r2-SIC-04.01

4)

II

Resume Hasil Penilikan Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI

94% (Baik)

 Seluruh dokumen legalitas perusahaan dan administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan oleh KPH Cianjur.

Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Hak Pengelolaan.

 Realisasi tata batas areal kerja KPH Cianjur sudah 100% (tata batas sudah temu gelang)  Di areal kerja KPH Cianjur masih terdapat konflik batas. Upaya-upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan, tetapi belum seluruhnya tuntas.  Tidak ada perubahan fungsi kawasan di areal kerja KPH Cianjur dalam waktu satu tahun ini.  Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

Halaman 5 dari 24

Indikator 1.2 Komitmen Pemegang hak pengelolaan

Nilai


89% (Baik)

 Dokumen visi dan misi Perum Perhutani KPH Cianjur telah tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/2014 tanggal 27 November 2014.  Sosialisasi Visi Misi Perum Perhutani dilakukan mulai dari level pemegang izin (Perum Perhutani KPH Cianjur) dan masyarakat setempat. Bukti-bukti pelaksanaannya tersedia berupa berita acara / notulensi sosialisasi visi misi Perum Perhutani.  Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) KPH Cianjur sebagian sesuai dengan visi dan misi.

1.3 Jumlah dan Kecukup an Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) Hak Pengelolaan

100% (Baik)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan KPH Cianjur di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.  Realisasi peningkatan kemampuan SDM KPH Cianjur telah terrealisasi sejak bulan Juni 2014 s/d bulan April 2015 sebanyak 87% atau 123 peserta dari 141 peserta yang direncanakan.  Dokumen dan peraturan perudangan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh KPH Cianjur tersedia lengkap.

100% (Baik)

 Tersedia struktur organisasi KPH Cianjur dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL, dimana susunan personel dalam struktur organisasi KPH Cianjur disahkan oleh Administratur/KKPH Cianjur tanggal 30 April 2015 yang mengacu pada SK Direksi Perum Perhutani No. 007/Kpts/Dir/2014 tanggal 13 Januari 2014.  Perangkat SIM di KPH Cianjur dan tenaga pelaksananya tersedia, pada tahun 2015 ini terdapat perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem dan implementasinya.  Organisasi SPI / internal auditor sudah ada sebagaimana diatur dalam SK Direksi Perum Perhutani No. 007/Kpts/Dir/2014 tanggal 13 Januari 2014, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di KPH Cianjur.  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh KPH Cianjur.

Halaman 6 dari 24

Indikator 1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Nilai


100% (Baik)

 Kegiatan RTT KPH Cianjur yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.  Dalam proses tata batas areal kerja KPH Cianjur telah mendapat persetujuan dari para pihak.  Proses dan pelaksanaan CSR/CD di KPH Cianjur telah mendapat persetujuan dari para pihak. Program CSR/CD di KPH Cianjur diterapkan dengan pola PHBM yang telah dimulai sejak tahun 2004.  Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja KPH Cianjur telah mendapat dukungan pengakuan dan persetujuan dari para pihak.

Kriteria Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

100% (Baik)

 Berdasarkan hasil verifikasi selama satu tahun terakhir diketahui bahwa Auditee melakukan revisi RPKH untuk periode 2015 – 2017. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 31 Desember 2014  Hasil penelaahan dokumen dan pengecekan di lapangan diketahui bahwa implementasi penataan areal kerja secara keseluruhan telah sesuai dengan RPKH..  Hasil verifikasi dan uji petik di lapangan menunjukkan bahwa seluruh tanda batas petak dapat dikenali di lapangan

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan non kayu pada setiap tipe ekosistem

83% (Baik)

 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dasar penyusunan revisi terhadap RPKH periode 2015 – 2017 adalah penyesuaian daur untuk mendukung jangka benah, Auditee telah melakukan inventarisasi hutan dan telah menghitung kembali besarnya potensi tegakan di areal kerjanya  Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Auditee memiliki perhitungan etat yang didasarkan pada table volume yang berlaku di Perum Perhutani  Auditee telah menyusun rencana pengaturan kelestarian hasil yang didasarkan pada hasil perhitungan etat sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPKH. Perubahan yang terjadi pada RPKH hasil revisi diimbangi pula dengan perhitungan ulang etat. Hasil perhitungan ulang etat ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RTT 2015

Halaman 7 dari 24

Indikator 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Nilai


90% (Baik)

 SOP-SOP seluruh tahapan silvikultur telah tersedia lengkap dan isinya sesuai kebutuhan bidang-bidang teknis silvikultur. Secara umum SOP-SOP yang ada masih relevan dengan kondisi terkini kegiatan silvikultur yang ada.  Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa SOP seluruh tahapan sistem silvikultur telah diimplementasikan dengan tingkat ketercapaian sesuai tata waktu yang ditetapkan.  Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tingkat kecukupan potensi tegakan untuk tebangan A sebelum masak tebang sebesar 40 % atau 43 % untuk rata-rata keseluruhan potensi tebangan A.  Hasil verifikasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa Auditee memiliki kecukupan tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hutan dengan tingkat keberhasilan tanaman pada tahun ke-3 mencapai 96 %

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.

100% (Baik)

 Hasil penilikan menunjukkan bahwa Auditee memiliki SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.  Berdasarkan hasil verifikasi secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa teknologi ramah lingkungan telah diterapkan pada tiga tahap kegiatan pemanenan hasil mencakup pra-penebangan, pelaksanaan penebangan dan sesudah penebangan.  Hasil uji petik penghitungan faktor eksploitasi diperoleh nilai berkisar antara 0.80 – 0.88 menunjukkan penebangan berlangsung secara efisien (> 0,7)

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

100% (Baik)

 Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen RTT Tebangan A, B dan E telah disusun sesuai dengan RPKH revisi periode 2015 – 2017 dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.  Hasil verifikasi terhadap tingkat kesesuaian peta RTT 2015 dan suplisinya dengan RPKH yang telah direvisi untuk periode 2015 – 2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan sesuai.  Berdasarkan hasil uji petik terhadap petak-petak lokasi tebangan RTT 2015 (lihat verifier 2.1.2) menunjukkan bahwa penandaan batas telah dilakukan dan sesuai dengan peta kerja BKPH.

Halaman 8 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi tebangan total dan per jenis tebangan mencapai 78% dari target yang direncanakan.

2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

94% (Baik)

 Berdasarkan hasil verifikasi yang menunjukkan bahwa perusahaan likuid (Likuiditas > 150 %), tetapi perusahaan berada pada kondisi yang tidak solvable (solvabilitas < 100%) dan rentabilitas negatif serta catatan akuntan menyatakan laporan keuangan tahun terakhir tidak dapat diketahui secara jelas. Hal ini cenderung tidak sesuai dengan norma kematangan yang disusun pada pedoman, sehingga dalam kasus ini auditor tidak memberikan nilai atau dengan pernyataan lain norma tidak aplikatif (NA: not applicable).  Selain kasus tidak cocoknya norma kematangan verifier dan fakta kesehatan finansial yang terjadi, berdasarkan hasil konsultasi dengan nara sumber bidang akuntansi dinyatakan bahwa antara rasio keuangan dan catatan KAP bukan merupakan hubungan yang linier maka norma kematangan verifier 2.6.1 tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja finansial perusahaan.  Hasil verifikasi terhadap alokasi dana tahun 2014 menunjukkan bahwa alokasi dana untuk kelola hutan telah mencukupi sesuai kebutuan yang seharusnya..  Hasil verifikasi terhadap alokasi dana tahun 2013 menunjukkan rata-rata alokasi kurang proporsional dengan rata-rata tingkat perbedaan realisasi pendanaan mencapai 36 %.  Berdasarkan hasil verifikasi terhadap tingkat ketercapaian alokasi anggaran terhadap seluruh bidang kelola hutan dengan tingkat capaian rata-rata > 100 %, hasil verifikasi di lapangan juga menunjukkan realisasi fisik berjalan dengan baik sesuai tata waktu, maka dapat dinyatakan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.  Hasil verifikasi menunjukkan bahwa baik secara finansial maupun secara fisik Auditee mampu mengembalikan modal ke dalam hutan untuk mendukung reinvestasi.  Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi selama satu tahun terakhir secara umum mencapai 90 - 100% dari yang seharusnya.

Halaman 9 dari 24

Indikator

Nilai


92% (Baik)

 KPH telah mengalokasikan kawasan dilindungi yang mengacu kepada dokumen perencanaannya. Kondisi biofisik kawasan alokasi kawasan dilindungi sudah sesuai peraturan pengalokasian kawasan lindung

Kriteria Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

 KPH Cianjur telah melakukan penataan batas pada seluruh kawasan hutan yang dikelolanya termasuk pada lokasi-lokasi kawasan lindung (kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90% dari yang seharusnya), kegiatan penataan batas yang dilakukan adalah berupa pemasangan pal batas / tanda batas marker (cat hitam) dan dilakukan pada setiap jangka RPKH (10 tahun) bersamaan dengan penataan batas/ rekonstruksi batas KPH. Pemeriksaan kondisi pal batas dilakukan secara rutin dan pal batas yang hilang secara rutin dilaporkan pada setiap triwulan. Penandaan melalui pemasangan plang/ papan informasi dan petunjuk kawasan lindung telah dilakukan pada 80 titik pada kawasan lindung yang tersebar di wilayah KPH Cianjur  Sumber data masih mengacu pada dokumen sebelumnya, tidak ada perubahan penutupan areal pada kawasan lindung. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi lingkungan tahun 2012, kondisi kawasan lindung yang memiliki tegakan adalah sebesar 91,8%. Terdapat pelaksanaan penanaman tanaman pada kawasan lindung (KPKH dan HL) sampai dengan Desember 2014 telah mencapai 100%  Terkait keberadaan kawasan lindung, sosialisasi secara khusus tentang keberadaan kawasan lindung sudah dilakukan kepada sebagian kecil (≤50%) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di sekitar hutan. Masih terdapat permasalahan tenurial dan garapan pada beberapa lokasi baik hutan produksi maupun kawasan lindung  Berdasarkan laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung, KPH Cianjur telah melakukan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang dialokasikan, sesuai dengan perencanaannya (RKL)

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

100% (Baik)

 Perum Perhutani KPH Cianjur telah melakukan kerjasama dengan kepolisian dan telah memiliki prosedur kerja atau SOP-SOP perlindungan hutan baik bersifat preemptif, preventif dan represif yang disesuaikan dengan jenis-jenis gangguan yang dihadapi di lapangan

Halaman 10 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Perum Perhutani KPH Cianjur telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan dan tersebar di 8 BKPH serta berfungsi dengan baik  Dalam implementasi perlindungan hutan, KPH Cianjur memiliki personil yang terdiri dari 12 orang polisi hutan yang berpatroli (Polhutmob) berkedudukan di kantor KPH Cianjur dan didukung oleh 46 orang polisi teritorial hutan (Polter) yang berkedudukan tersebar di 8 BKPH (30 RPH). Keseluruhan polisi hutan tersebut telah melakukan Pembinaan dan Kesemaptaan Personil Keamanan.  Kegiatan perlindungan di Perum Perhutani KPH Cianjur telah diimplementasikan melalui tindakan preemptif/ preventif/ represif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaat an hutan

100% (Baik)

 Perum Perhutani KPH Cianjur telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan  KPH Cianjur telah merencanakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPL) berdasarkan dokumen DPPL sebanyak sebanyak 12 Unit. Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan (DPPL) serta berfungsi dengan baik  Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air merupakan tanggung jawab bersama antara KSS Produksi, KSS Perencanaan dan Tanaman serta KSS lingkungan dibawah koordinasi Kasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan. Sedangkan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air merupakan tanggung jawab KSS lingkungan dibantu para mandor lingkungan sebanyak 30 orang yang tersebar di setiap RPH. Sudah tersedia 3 orang Tenaga Teknis (Ganis) Pembinaan Hutan yang disyahkan BP2HP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompetensinya mencakup pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pelatihan internal tentang kelola lingkungan juga sudah diberikan pada para mandor  KPH Cianjur telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang terdiri dari penanaman tanaman pada areal bekas tebangan dan tanaman pada kawasan lindung (tanaman RHL dan KPHP). Pelaksanaan penanaman sampai dengan akhir tahun 2014 telah teralisasi 100%.

Halaman 11 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  KPH Cianjur telah memiliki dokumen rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam Laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang dilaporkan persemester ke Biro Lingkungan Hidup Daerah.  Berdasarkan dokumen Laporan Bulanan Kelola Lingkungan KPH Cianjur Desember 2014 dan rekap laporan bulanan periode Januari - April 2015, hasil pengukuran pada SPL debit sungai menunjukkan kondisi debit sungai baik, padatan tersuspensi kondisinya sedang dan laju sedimentasi baik. Laju erosi berdasarkan data indeks erosi kondisinya baik. Dampak terhadap tanah dan air yang ditunjukkan berdasarkan data-data laporan bulanan hasil pengukuran secara umum menunjukkan hasil rata-rata baik

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. 3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

100% (Baik)

 KPH Cianjur telah memiliki prosedur dalam melakukan identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  KPH Cianjur telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam arealnya.

89% (Baik)

 KPH Cianjur telah memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk pengelolaan flora dan telah menyusun 3 (tiga) Instruksi Kerja untuk Pengelolaan Flora Dilindungi (sebagai spesies interest) untuk Jenis Kitenjo (Anisoptera kostata korth), Kipelah (Canarium cipella Miq) dan Palahlar (Dipterocarpus hasseltii Blumee).  KPH Cianjur telah melakukan implementasi pengelolaan flora RTE yang terdapat di arealnya meliputi: penyusunan instruksi kerja pengelolaan flora dilindungi jenis kipelah, kitenjo dan palahlar, identifikasi dan inventarisasi tahunan pada plot-plot pengamatan permanen, melakukan perlindungan kawasan melalui sosialisasi, pemasangan plang informasi dan larangan serta patroli rutin. Inventarisasi, identifikasi, penandaan dan perlindungan secara khusus serta lebih detail pada individu – individu ketiga jenis pohon RTE tersebut pada wilayahwilayah sebarannya dalam kawasan hutan sejauh ini belum seluruhnya dilakukan.

Halaman 12 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal KPH Cianjur yang ditunjukkan berdasarkan data keberadaan spesies RTE tersebut hasil pengamatan lapangan yang tertuang dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Management) tahun 2014

3.6 Pengelolaan fauna untuk:

100% (Baik)

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

 Berdasarkan Laporan Monev Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati 2014, satwa RTE di KPH Cianjur yaitu : mamalia 17 jenis, herpetofauna 7 jenis & aves 20 jenis. Kemudian berdasarkan data-data hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut KPH Cianjur telah secara spesifik memiliki prosedur kerja untuk pengelolaan fauna secara menyeluruh untuk setiap jenis satwa RTE dimaksud.  KPH Cianjur telah melakukan implementasi pengelolaan untuk seluruh fauna RTE yang terdapat di areal KPH Cianjur meliputi: penyusunan intruksi kerja untuk perlindungan setiap jenis satwa RTE, melakukan identifikasi dan inventarisasi tahunan melalui plot permanen, pendataan dan pencatatan secara rutin pada setiap perjumpaan dengan satwa di dalam kawasan hutan, melakukan perlindungan kawasan melalui sosialisasi, pemasangan plang informasi/larangan serta melakukan patroli rutin

2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

 Berdasarkan Laporan Monev Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati Tahun 2014 diketahui masih ditemukan satwa RTE di wilayah KPH Cianjur (mamalia 17 jenis, herpetofauna 7 jenis dan aves 20 jenis), jumlah spesies ini lebih banyak dibandingkan data spesies RTE tahun 2011 dan sama dengan tahun sebelumnya 2013. 4.1 Kejelasan deliniasikawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

93% (Baik)

 Auditee telah melakukan pengidentifikasian pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH selain telah melakukan pengidentifikasian hak-hak masyarakat yang dijabarkan didalam dokumen perencanaan yang terdapat pada Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2011 sebagai dasar acuan dalam pembuatan perencanaan pemanfaatan hutan yang dituangkan pada dokumen RPKH Periode 1 Januari 2015 S/D 31 Desember 2017 dimana hasil implementasi seluruh kegiatan perencanaan tersebut telah dijabarkan pada dokumen laporan triwulan hasil kegiatan periode tahun 2014 dan tahun 2015.

Halaman 13 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Mekanisme yang dibangun oleh KPH Cianjur terkait dengan rekonstruksi batas kawasan telah diimplementasikan dengan pendekatan penyelesaian tenurial yang pada implementasi dilapangan mengacu pada dokumen seperti Prosedur Kerja Resolusi Konflik Nomor Dok.: CJR/PK/Sos-7, dan Prosedur Kerja Penandaan Batas HPD No.Dok _ /CJR/PK/Sos Perencanaan Pemanfaatan SDH terkait dengan pengakuan hak-hak dasar masyarakat oleh KPH Cianjur telah diakomodasi ke dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH) periode 1 Januari 2015 S/D 31 Desember 2017 dan terdapat mekanisme yang telah dibangun sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dijabarkan kedalam bentuk dokumen prosedur kerja masing-masing kegiatan.  KPH Cianjur dapat membuktikan keberadaan dokumen terkait dengan luas dan batas areal kerjanya dimana batas areal hutan secara keseluruhan telah temu gelang, dan terdapat bukti fisik pelaksanaan penataan batas berupa patok batas terluar dan juga patok pembagian petak dan terdapat pengakuan kawasan oleh masyarakat desa dalam proses penyelesaian tenurial.  Permasalahan tenurial di dalam kawasan hutan KPH Cianjur masih dapat dijumpai akan tetapi terdapat upaya penanganan tenurial secara kolaboratif dan sebagian besar permasalahan tenurial kawasan hutan tersebut telah masuk dalam kategori Strata C.

4.2

100%

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(Baik)

 KPH Cianjur telah melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial selama kurun periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dan secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil kegiatan tersebut telah didokumentasikan dengan baik dan benar.  Terdapat bukti dokumen yang lengkap dan legal yang telah dimiliki oleh KPH Cianjur terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab sosial.  Keseluruhan kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban KPH Cianjur kepada masyarakat telah diimplementasikan dan telah didokumentasikan secara lengkap dan benar dan dapat dibuktikan.  Pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan/atau implementasi hak dasar masayrakat telah direalisasikan oleh KPH Cianjur dan dapat dibuktikan dengan pemilikan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan serta fakta nyata dilapangan.

Halaman 14 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Keberadaan dan kepemilikan dokumen/laporan yang dimiliki oleh KPH Cianjur terkait dengan keseluruhan realisasi tanggung sosial dan implementasi hak masyarakat selama kurun tahun 2014-2015 dapat dibuktikan secara benar.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

100% (Baik)

 Kepemilikan data dan informasi terkait dengan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH telah didokumentasikan sesuai dengan hasil implementasi kegiatan perencanaan pemanfaatan SDH dan dapat dibuktikan dengan baik dan benar.  KPH Cianjur telah membangun mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara legal, lengkap dan jelas sesuai rencana program kegiatan pemanfaatan SDH dan/atau Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH).  Perencanaan pemanfaatan SDH oleh KPH Cianjur telah mengakomodir seluruh kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan telah didokumentasikan dengan lengkap dan jelas.  Seluruh implementasi kegiatan peran serta dan peningkatan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dalam dikumen RPKH Jangka Perusahaan tahun 2008 s/d tahun 2017 dengan realisasi prosentase pencapaian kontribusi kepada masyarakat sebesar 69,57%.  KPH Cianjur telah merealisasikan seluruh kegiatan terkait dengan distribusi manfaat kepada para pihak dan telah didokumentasikan secara lengkap dan jelas dan dapat dibuktikan.

4.4

100%

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

(Baik)

 KPH Cianjur telah memiliki bukti kelengkapan dokumen terkait dengan mekanisme resolusi konflik yang telah dibangun secara lengkap dan jelas berdasarkan tingkat permasalahan konflik yang dihadapi.  Permasalahan tenurial di areal hutan KPH Cianjur telah dipetakan secara lengkap dan jelas berdasarkan kegiatan triwulan pelaksanaan bidang hukum dan agraria dalam penyelesaian konflik tenurial.  Kelembagaan kelola konflik di lingkup KPH Cianjur telah terbentuk baik yang melibatkan para pihak maupun kelembagaan internal perusahaan, selain itu telah didukung dengan keberadaan sumberdaya manusia yang kompeten dan pendanaan dalam penyelesaian konflik.

Halaman 15 dari 24

Indikator

Nilai

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Seluruh pelaksanaan proses penyelesaian konflik tenurial di wilayah KPH Cianjur telah terdokumentasi secara lengkap dan jelas.

4.5

100%

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

(Baik)

 Pihak Perum Perhutani dan/atau KPH Cianjur telah memiliki sistem hubungan industrial dengan para pekerja dengan mengacu pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Karyawan Perhutani PKB III periode tahun 2012 – 2014 dan telah dibentuknya Serikat Serikat Karyawan Perhutani.  KPH Cianjur telah merealisasikan kecukupan rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan acuan peraturan serta kebutuhan kegiatan di lingkup wilayah KPH Cianjur.  KPH Cianjur telah memiliki dokumen acuan standar jenjang karir berdasarkan Pedoman Mutasi dan Pola Karir, dan telah diimplementasikan keseluruhannya berdasarkan bukti dokumen hasil kegiatan.  Implementasi tunjangan kesejahteraan karyawan di lingkup Perum Perhutani, khususnya KPH Cianjur telah direalisasikan seluruhnya dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumen hasil kegiatan.

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED


P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1.

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

Dokumen legal perizinan usaha Perum Perhutani KPH Cianjur adalah PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang ditanda-tangani oleh Presiden RI tanggal 22 Oktober 2010 dan masih berlaku bahwa Perum Perhutani merupakan Pemegang Hak Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi berdasarkan prinsip

Halaman 16 dari 24




pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk jangka waktu yang tidak terbatas b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Not Verified

Perum Perhutani merupakan Peme-gang Hak Pengelolaan dan bukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan di KPH Cianjur berupa pinjam pakai kawasan untuk kepentingan kawasan iindustri, Rest area, waduk dan PLN. Penggunaan areal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagai pemegang hak atas areal kerja

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Memenuhi

Terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan di KPH Cianjur berupa pinjam pakai kawasan untuk kepentingan kawasan iindustri, Rest area, waduk dan PLN. Penggunaan areal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagai pemegang hak atas areal kerja

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

Halaman 17 dari 24




2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak

Memenuhi

Perum Perhutani KPH Cianjur telah mengatur dalam RTT Peta Tebangan per petak yang dapat memberikan informasi dan petunjuk areal yang tidak boleh ditebang dan areal yang harus ditebang. Peta tebangan dibuat dengan prosedur yang benar lengkap dengan legenda, skala serta deliniasi yang jelas dan tersedia di lapangan untuk panduan dalam bekerja

Memenuhi

Terdapat peta RTT tahun 2014 dan RTT 2015 dengan skala 1 : 100.000 yang menggambarkan Petak/lokasi tebangan yang jelas dengan ditandai areal yang berwarna merah dan terbukti dilapangan dengan adanya papan nama lokasi tebangan dan penandaan batas petak yang jelas terlihat

boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi

Terdapat dokumen rencana jangka panjang yang berupa RPKH dan telah dilakukan revisi pada tahun 2015 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan lingkungan hidup dan kehutanan Nomor SK 7821/MenhutVI/BUHT/2014

Halaman 18 dari 24


b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED Not Verified


Perum Perhutani merupakan Pemegang Hak Pengelolaan dan bukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penim-bunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

Terdapat dokumen laporan hasil produksi untuk setiap blok tebangan dan telah dibuatkan Rekapitulasi laporan hasil penebangan setiap periode terbit dan telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dan penetapan petugas. Hasil uji petik menunjukan bahwa nomor batang yang terdapat dalam dokumen LHP dapat ditemukan dilapangan dan terdapat kesesuaian antara fisik baik yang terdapat pada batang maupun tunggak di Petak Tebangan

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan

Memenuhi

Terdapat dokumen angkutan kayu dari TPN/lokasi tebangan ke TPK Hutan (TPK Caringin dan TPK Pasir Pari) menggunakan surat keterangan sahnya hasil htan berupa DKB, sedangkan dokumen angkutan dari TPK Hutan ke tujuan Pembeli disertai dengan dokumen FAKB yang dilamppiri dengan DKHP. Hasil pemeriksaan di TPK Hutan terhadap persediaan kayu terdapat ketelusuran antara dokumen dan fisik kayu yang terdapat pada kapling/ tempat penumpukan

Halaman 19 dari 24




dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Memenuhi

Perum perhutani KPH Cianjur menerapkan tanda-tanda PUHH yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak antara dokumen ke fisik kayu di TPK Hutan dan Tunggak di Petak Tebang

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Identitas kayu telah diterapkan secara konsisten dari kegiatan sebelum penebangan (Klem), kegiatan pene-bangan (tunggak dan bagian batang), kegiatan pengangkutan (dokumen angkutan), lokasi pengumpulan/ TPK Hutan dan dokumen penjualan (FA-KB). Tata Usaha kayu sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 3169/KPTS/DIR/2014

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Terdapat dokumen angkutan kayu yang keluar dari TPK Hutan ke tujuan pembeli yang dilengkapi dengan dokuumen FA-KB yang diterbitkan oleh petugas penerbiit sebagai GanisPHPL-KB, dokumen telah dilengkapi dengan DKHP dan Daftar Kapling Hasil verfikasi dokumen angkutan sesuai denga FA-KB selama periode bulan Mei 2014 s/d April 2015, tujuan dari penjualan berada di sekitar pulau jawa dan angkutan yang dipergunakan yaitu kendara Truck.

Halaman 20 dari 24




K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Terdapat dokumen SPP PSDH selama peiode bulan Mei 2014 s/d April 2015 yang diterbitkan oleh petugas penagih dari Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Rekapitulasi LHP berdasarkan (Data kelompok jenis, volume dan tarif). Dokumen SPP yang diterbitkan sesuai dengan dokumen LHP/Kayu Hasil Pemanenan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Pemeriksaan Bukti Setor PSDH Periode Mei 2013 – April 2014 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Dokumen SPP PSDH

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Pembayaran PSDH telah mengikuti peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

K3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Tidak diterapkan (Not Applicable)

Perum Perhutani KPH Cianjur tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Tidak diterapkan (Not Applicable)

Perum Perhutani KPH Cianjur tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Halaman 21 dari 24


3.4.1



Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Terdapat tanda V-Legal pada dokumen Angkutan yang sesuai dengan perjanjian antara Perum Perhutani KPH Cianjur dan PT. SIC pada tanggal 05 Mei 2015.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

Dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Cianjur adalah DPPL yang telah disetujui oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/590/I/2011 tanggal 22 Februari 2011 dan berlaku sekaligus sebagai Izin Lingkungan

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

Dokumen RKL dan RPL Perum Perhu-tani KPH Cianjur disusun dengan mengacu pada Dokumen DPPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat. Pelaporan kegiatan RKL dan RPL juga telah dilakukan secara periodik (Semester 1 dan Semester 2) dengan bukti serah terima laporan Nomor: 86/041.4/PSDH/CJR/III.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Terdapat bukti upaya pelaksanaan kegiatan RKL Dan RPL berupa kegiatan pada aspek kimia berupa pengukran erosi, SPL, aspek biologi berupa kegiatan inventarisasi flora ddan fauna, biodsiversity serta kegiatan LMDH

Halaman 22 dari 24


P5.



Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

Perum Perhutani KPH Cianjur telah memiliki Kebijakan dan Prosedur K3 yang didukung dengan P2K3 dan telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan SOP yang ada.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Perum Perhutani KPH Cianjur telah memiliki peralatan K3 seperti alat P3K, APAR, APD dan Jalur Evakuasi. Peralatan K3 tersedia ditempattempat yang telah ditetapkan dan masih dalam kondisi yang baik, pengecekan alat P3K dilakukan secara periodik, sedangkan pengecekan penggunaan APD dilakukan dengan cara inspeksi dan dibuatkan laporannya. Pengecekan dan inspeksi dilakukan oleh Pengurus K3

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Terdapat laporan kecelakaan kerja selama periode 1 tahun terakhir dengan tidak adanya kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan berupa pemasangan ramburambu, papan peringatan dan papan himbauan untuk menjaga kesehatan dan kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

Terdapat Serikat Pekerja di Perum Perhutani KPH Cianjur, yaitu SP SEKAR.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Terdapat Perjanjian Kerja Bersama antara 3 pihak yaitu karyawan, perusahaan dan disahkan oleh instansi pemerintah (Dinas tenaga kerja dan transmigrasi)

Halaman 23 dari 24




5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Perum Perhutani KPH Cianjur tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur yang ditunjukkan dengan kebijakan yang dikeluarkan, laporan rekapitulasi tenaga kerja Perum Perhutani KPH Cianjur s/d Bulan Mei 2015 dan pengontrolan usia pekerja, serta wawancara dengan Pekerja Pelaksana

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 24 dari 24

YKAN

L,

L Li L 1

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

LP.PHPL-004-IDN

!

I n t e r n a t i o n a l Certification J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

23.r2-SIC-04.01 Tanggal B e r a k h i r : 16-07-2018

Tanggal Terbit : 17-07-2013 Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r2 : 13-06-2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

KPH CIANJUR PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT & BANTEN SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HAK PENGELOLAAN

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 L u a s Areal ± 70.064,40 Hektar di

Kabupaten Cianjur, Purwakarta Dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Predikat BAIK Ir. UN INDASAH

Ir. G U S D A J I

Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1.4, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents