PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Wanasokan Hasilindo

SK IUPHHK-HA

:

SK Menhut No. 265/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 Jo. SK Menhut No. 162/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005

Luas

:

± 49.000 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Melawi dan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Adisucipto Km 5,3 Pontianak, Kalimantan Barat

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Balikpapan Raya No. 14 Jakarta Pusat

Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 23 s/d 30 November 2015

III. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL PT. Wanasokan Hasilindo dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.26.r1-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.26.r2-SIC-04.01

Bogor, 28 Desember 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. WANASOKAN HASILINDO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN (c) Nomor Akreditasi LVLK

: LVLK-007-IDN

(d) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (f) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i)

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Yun Afiyatun, S.Hut

Auditor Prasyarat

2.

Dr. Ir. Nurudin, M.Si

Auditor Produksi

3.

Ir. Zul Irham, M.Si

Auditor Ekologi

4.

Ir. Heru Agus Sulistiawan

Auditor Sosial

5.

Ir. Jaenudin Trisna Setiana

Lead Auditor merangkap Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 25

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HA

: PT. Wanasokan Hasilindo

(b) Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/MenhutII/2005 tanggal 7 Juni 2005.

(c) Luas dan Lokasi

: ± 49.000 Ha, Provinsi Kalimantan Barat

(d) Alamat: 



Kantor Pusat

: Jl. Adisucipto Km 5,3 Pontianak, Kalimantan Barat.

Kantor Cabang



3)

Telp. (0561) 721866



Fax. (0561) 721583

: Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta Pusat

(e) Pengurus 





Telp. (021) 63863807



Fax. (021) 63863804

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama :

Iwan Susanto

-

Komisaris

Drs. Ramses Sinaga

:

Direksi

:

-

Direktur Utama

:

Ir. Tri Hardjanto

-

Direktur

:

Bachtiar

Ringkasan Tahapan : Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 18 s/d 23 November 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan Audit Tahap II kegiatan penilikan II

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan II

Halaman 2 dari 25

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor BP2HP X Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 November 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 25 November 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Ruang Rapat Base Camp Pawan Utara, tanggal 26 November 2015

o Sambutan PT. Wanasokan Hasilindo

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. Wanasokan Hasilindo Provinsi Kalimantan Barat masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT Wanasokan Hasilindo, Provinsi Kalimantan Barat kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian Gambaran Umum PT. Wanasokan Hasilindo Kalimantan Barat

Provinsi

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan

Proses Penilikan PT. Wanasokan Hasilindo (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan areal kerja PT. Wanasokan Hasilindo, tanggal 26 s/d 28 November 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Halaman 3 dari 25

Tahapan

Tempat dan Waktu

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Base Camp Pawan Utara tanggal 29 November 2015

Ringkasan Catatan

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan

BA

Clossing

Meeting Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 30 November 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Wanasokan Hasilindo telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Kantor BP2HP X Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 November 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT Wanasokan Hasilindo telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

tanggal 1 11 Desember 2015

s/d

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria (Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK)

Halaman 4 dari 25

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Rapat Pengambilan Keputusan

Bogor, 12 Desember 2015

o Rapat penyampaian Hasil Verifikasi

Penyempurnaan Laporan

Bogor, 13 s/d 14 Desember 2015

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat

Bogor, tanggal 15 Desember 2015

o Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL

Pengambilan Keputusan

4)

Pengambilan Keputusan PT. Wanasokan Hasilindo dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 26.r1-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 26.r2-SIC-04.01

Resume Hasil Penilikan KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Kepada Pengambil Keputusan

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

80 %

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT. WSH telah tersedia dengan lengkap di kantor lapangan sesuai dengan perkembangan tata batas areal yang sudah dikerjakan.

PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

(Sedang)

 Tata Batas PT. WSH belum temu gelang (96 %), terdapat bukti upaya PT. WSH untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya Surat Permohonan untuk melakukan tata batas.  Terdapat gangguan terhadap eksistensi areal kerja PT. WSH dan telah dilakukan upaya penyelesaian konflik secara terus menerus. Tetapi upaya penyelesaian dan pencegahan konflik ini ini belum disusun dengan baik dan belum memiliki monitoring konflik yang menggambarkan intensitas konflik yang ada dari tahun ke tahun.  Di areal kerja PT. WSH terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan berupa kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Terdapat bukti pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang.

Halaman 5 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NILAI


89 %

 PT. WSH telah memiliki dokumen visi dan misi yang sesuai dengan kerangka PHL yang legal yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA ) PT. WSH Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah ditandatangan Direktur Utama PT. WSH dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 151/VI-BUHA/2011 Tanggal 3 November 2011.

(Baik)

 PT. WSH telah melakukan sosialisasi visi misi kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi.  Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari di PT. WSH telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya, diantaranya penerapan RIL belum optimal, limbah hasil triming belum dimanfaatkan, pengelolaan flora fauna dilindungi, endemik dan terancam punah belum dilaksanakan. 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian

93 % (Baik)

 Di PT. WSH keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya masih kurang dari ketentuan yang berlaku (69,2 %). Terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 4 orang yaitu GANIS CANHUT kurang 2 orang, GANIS NENHUT kurang 1 orang serta GANIS BINHUT kurang 1.  Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL PT. WSH sampai dengan November 2015 adalah sebesar 81,82 % (> 70 %) dari rencana.  PT. WSH telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.

75 % (Sedang)

 PT. WSH telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. WSH melalui Keputusan Direktur Utama PT. WANASOKAN HASILINDO No: 18/UM/WH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. WANASOKAN HASILINDO, tetapi terdapat personil yang ada dalam struktur organisasi memiliki rangkap jabatan sehingga struktur organisasi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.  PT WSH telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya. PT. WSH telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Penatausahaan PSDH/DR (SI-PUHH & SI PU-PSDH/DR) On Line.

Halaman 6 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Di PT. WSH organisasi SPI/ internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena keanggotaan Tim SPI terdiri dari personil-personil yang menjadi penanggung jawab bagian yang diaudit sehingga pelaksanaan audit internal menjadi terkait dengan pelaksana audit internal itu sendiri.

(kegiatan) IUPHHK-HA

 Di PT. WSH monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap personil yang menduduki jabatan pada struktur organisasi PT. WSH. Tindak perbaikan perbaikan yang dilakukan baru sebagian terlaksana sebagai tindak lanjut audit internal. 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

76 % (Sedang)

 Kegiatan RKT 2015 PT. WSH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah diinformasikan atas informasi awal yang memadai tetapi belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat.  Tata Batas PT. WSH belum temu gelang. Terdapat batas areal kerja yang belum tata batas sepanjang 7,894 Km (4 %) sehingga terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak.  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. proses penyusunan rencana dan pelaksanaan CSR/CD PT. WSH telah mengakomodir kepentingan masyarakat. Tetapi proses sosialisasi dan persetujuan rencana PMDH PT. WSH tidak terdokumentasi dengan baik. Dalam prakteknya proses pemberian PMDH kepada masyarakat, masyarakat membuat proposal usulan kegiatan yang ditanda tangani oleh kepala desa setempat dan setelah bantuan disampaikan dibuatkan Berita Acara Serah Teriman Bantuan dari PT. WSH kepada masyarakat yang ditandatangan kedua belah pihak PT. WSH dan pihak masyarakat penerima bantuan.  Keberadaan kawasan lindung di PT. WSH telah disosialisasikan dan diakui keberadaan oleh para pihak pemerintah dan masyarakat sekitar areal kerja PT. WSH.

II.

KRITERIA PRODUKSI

2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

89 % (Baik)



PT. WSH telah memiliki dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/ survei potensi /risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak kenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU

Halaman 7 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuksetiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapansistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

NILAI

92 % (Baik)

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, overlay peta RKT dengan Peta RKU dan pengecekan di lapangan terdapat kesesuaian penataan blok RKT dengan rencana jangka panjang.



Berdasarkan hasil pengecekan lapangan pada bekas tebangan RKT 2014 batas petak sudah tidak kelihatan jelas dilapangan, dan Blok RKT 2013 tidak dapat dijangkau karena jembatan putus. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan batas blok dan petak belum seluruhnya dilakukan PT. WSH

 PT. WSH telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 tahun terakhir dan telah dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, peta topograf  PT. WSH telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 tahun terakhir dan telah dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, peta topograf  PT. WSH telah melakukan analisa data perhitungan pertambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 5 tahun terakhir pada jenis kayu komersil dan non komersil, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri karena data PUP belum lengkap satu daur dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan JTT PT WSH dihitung berdasarkan potensi ihmb dan itsp tiap blok.

100 % (Baik)

 Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SOP yang terkait seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI pada tanah kering, dapat disimpulkan bahwa PT. WSH telah memiliki SOP silvikultur TPTI pada tanah kering dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku  Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan bulanan dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. WSH telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan silvikultur TPTI karena kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.  Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan lapangan dapat dinyatakan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan

Halaman 8 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu sebesar 45 pohon/ha (≥ 25 batang/Ha )  bahwa tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT. WSH rata-rata 159 pohon tingkat tiang/ha dan tingkat pancang adalah 1661.34 N/ha

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatan hasil hutan kayu

81 % (Baik)

 Berdasarkan pemeriksaan dokumen SPK terkait pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan, PT. WSH telah memiiki SPK pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, PT. WSH telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan, dan penanganan pasca panen. Kegiatan pemanenan belum terlihat trace jalan sarad  tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat tiang dan pohon yang rusak sebesar 22.14 %.  Berdasarkan hasil uji petik penghitungan Faktor eksploitasi diperoleh nilai 0.82 dan Uji FE Perbandingan LHC dan LHP diperoleh nilai 0.79 (≥ 0,7).

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ permanenan pemanfaatan pada areal kerjanya

90 % (Baik)

 :Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa PT. WSH telah mempunyai dokumen RKT tahun 2015 yang disahkan secara self approval dan telah mengacu pada RKU yang sah  Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terhadap kesesuaian peta kerja RKT dan RKUPHHK-HA, dan Overlay Peta RKU dengan Peta RKT 2014 2015 dan uji petik titik pengamatan dengan Program ArGIS 10 dapat disimpulkan bahwa terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung  Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan secara interaksional antar indikator terkait, dapat dinyatakan bahwa PT. WSH Pemeliharaan batas petak dan blok 2014 dan 2013 sebagian dilaksanakan dan implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Halaman 9 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI


76%

 Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Laporan Keuangan tahun terakhir, PT, WSH mempunyai Ratio Likuiditas sebesar 1418,36 % (> 100 %) dan Ratio Solvabilitas sebesar 54,37 % (< 100) rentabilitas -41,50 % (rentabilitas negatif) dan Laporan keuangan sudah diaudit akuntan publik ( catatan wajar tanpa pengecualian)

(Sedang) 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia

III.

 alokasi pendanaan untuk kegiatan kelola hutan terpenuhi 99.80 % (lebih besar dari 80 % ) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya  alokasi dana untuk seluruh kegiatan kelola hutan kurang proporsional dengan tingkat perbedaan diatas 50 %  adanya re-investasi untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 279.27 %, (>80 %)  realisasi kegiatan pembinaan hutan untuk Tahun 2014 lebih dari 80 , sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai lebih dari 80% dari yang direncanakan

KRITERIA EKOLOGI

3.1. Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan

88% (Baik)

 Penetapan kawasan lindung IUPHHK HA PT. WSH mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA PT. WSH berbasis IHMB periode 2011-2020 seluas 5.454 Ha  PT. WSH telah melakukan penataan batas kawasan lindung di lapangan sesuai progres pelaksanaan sebesar 100% dari luas total kawasan lindung yang seharusnya dalam kurun waktu RKT 2009-2013  penutupan lahan kawasan dilindungi hasil Peta Penafsiran citra satelit/potret udara Tahun 2014, luas kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 5.853 Ha atau sebesar 100 %  Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah serta perusahaan dan masyarakat, PT. WSH telah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap karyawan PT. WSH dan masyarakat sekitar yaitu desa Teluk Pongkal atas kawasan lindung PT. WSH. Pada tahun 2015, belum ditemukan dokumen pengakuan terhadap kawasan dilindungi dari desa-desa terkait dengan PT. WSH  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. WSH memiliki laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKU. Seluruh kawasan lindung

Halaman 10 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI yan 2009-2013 sudah pengelolaannya, termasuk kelerengan > 40 %

3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

86% (Baik)

dilakukan kawasan

penataan dan lindung dengan

 PT. WSH telah memiliki dokumen SPK Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan dalam penyusunannya sudah mempertimbangkan jenis gangguan yang terjadi di lapangan  Berdasarkan verifikasi dokumen dan Lapangan, PT. WSH telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis gangguan yang ada, namun demikian terdapat beberapa sarana prasarana yang telah rusak dan kurang jumlahnya, perlu kiranya dilakukan perbaikan dan penambahan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah personel yang ada  PT. WSH telah memiliki SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan dengan jumlah memadai dan kualifikasi personil yang cukup memadai  Kegiatan Perlindungan gangguan hutan telah dilakukan oleh PT. WSH baik secara Preemtif maupun Preventif, dalam pelaksanaannya sudah mempertimbangkan jenis gangguan yang ada, serta masih terjadi perburuan satwa (termasuk satwa dilindungi/payau) dan illegal logging dan illegal minning oleh masyarakat

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

85% (Baik)

 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. WSH telah memiliki SPK pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.  Berdasarkan verifikasi lapang, sarana pengelolaan yang dimiliki PT. WSH antara lain berupa persemaian permanen seluas 2 ha. Sedangkan sarana pemantauan untuk tanah tersedia plot pengamatan erosi pada jalan sarad dan bekas Tpk/Tpn Blok 2011, 2012 dan 2014, kemudian sarana pemantauan untuk Debit dan Kualitas Air pada sungai Sokan dan sarana untuk pengamatan curah hujan di camp Binhut di Kenibung. Sejauh ini telah dilakukan pengukuran terhadap dampak dan sudah dilaporkan  PT. WSH telah memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu Kabag Binhut (sertifikat ganis Keling/Binhut), Kasie Pembinaan Hutan (sertifikat ganis Binhut), Agustinus ((sertifikat ganis Binhut), dan Kasie Litbang dan Lingkungan (sarjana Kehutanan), dan dibantu oleh 15 orang staf dan 17 orang karyawan harian lepas

Halaman 11 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT. WSH telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun belum semua diimplementasikan.  PT. WSH telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan telah diimplementasikan minimal 50%  Berdasarkan Telaah dokumen hasil pemantauan erosi dan hasil pengujian kualitas air yang telah dilakukan oleh PT. WSH serta hasil pengamatan di lapangan terhadap kondisi sungai dan tanah di lapangan, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan di areal PT. WSH.

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

100% (Baik)

3.5. Pengelolaan Flora 67% Untuk (Sedang)  Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak;  Perlindungan Terhadap Species Flora Dilindungi Dan/Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik.

 Berdasarakan hasil telaah dokumen SPK yang ada, PT. WSH, memiliki SPK identifikasi untuk flora dan fauna mencakup seluruh jenis flora dan fauna, termasuk di dalamnya jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik  terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT. WSH yang telah dilakukan bekerjasama dengan Fauna dan Flora International (FFI)  PT. WSH telah memiliki prosedur pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi hasil identifikasi yang terdapat di areal kerjanya.  PT WSH telah melakukan implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis flora yang ada termasuk yang dilindungi maupun yang bermanfaat (obat, buah, dll) masih terbatas pada inventarisasi tegakan pada areal seperti KPPN dan Tegakan Benih, tetapi pengelolaan secara spesifik terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di arealnya sejauh ini belum dilakukan  berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar hutan, mereka masih melakukan penebangan terhadap jenis-jenis pohon dilindungi seperti jenis Ulin (Eusideroxylon zwageri) dan jenis-jenis kayu lainya untuk memenuhi keperluan mereka seperti membuat rumah dan menjualnya kepada konsumen

Halaman 12 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR 3.6. Pengelolaan Fauna Untuk

NILAI


67%

 PT. WSH telah memiliki prosedur pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi hasil identifikasi yang terdapat di areal kerjanya.

(Sedang)

 Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak.

 PT WSH telah melakukan implementasi pengelolaan fauna dilindungi terbatas pada kegiatan patroli di jalan angkutan perusahaan dan pemasangan papan himbauan  berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat sekitar hutan yang berada didalam areal PT. WSH, masyarakatnya masih melakukan perburuan terhadap satwa-satwa untuk dikonsumsi (termasuk payau/rusa). Namun PT. WSH telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung seperti Buffer Zone HL, Lereng > 40%, Kawasan Konservasi Insitu, KPPN, Sempadan Sungai yang dapat berfungsi sebagai tempat untuk berlidung satwa-satwa liar dari dampak aktifitas penebangan yang dilakukan oleh PT. WSH dan aktifitas perburuan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan

 Perlindungan Terhadap Species Fauna Dilindungi Dan Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik IV. KRITERIA SOSIAL 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

86 %



Dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfataan SDH, dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat disampaikan dalam dokumen RKU (2011 s.d 2020) dan rencana pemanfaantan SDH oleh PT.WSH



Informasi dari Pradana Wanda Aditya S.Hut ( Plt. Kabag Perencanaan) pemeliharaan batas (rekonstruksi batas) areal PT.WSH dilakukan setiap tahun, sampling kegiatan ditunjukkan dengan Laporan Hasil Pemeliharaan Patok Batas Hutan Lindung Bukit Jelayang dengan dibuatnya BA Pemeliharaan Patok Batas Hutan Lindung Bukit Jelayang pada tanggal 4 September 2015 ditanda tangani oleh Pradana Wanda Aditya S.Hut, Roni Silaen, Adiyulianto, Libertus Rianto dan Hendrikus. Masih ada konflik dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat terkait dengan penebangan liar oleh masyarakat adat dalam kawasan PT WSH, kegiatan PETI dan perladangan. walaupun terdapat mekanisme pelaksanaan batas partisiptif, dalam kawasan masih ditemukan kegiatan penggunaan kawasan secara ilegal baik oleh masyarakat adat maupun oleh masyarakat setempat



Terdapat wilayah hak ulayat dan hak waris didalam kawasan yang diklaim oleh masyarakat hukum adat yaitu wilayah adat Desa Ganjang, Desa Teluk Pongkal dan Desa

(Baik)

Halaman 13 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Beginci Darat yang bermukim dihilir sungai yang hulunya berada dalam kawasan PT. WSH.

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

87 % (Baik)



Luas kawasan berdasarkan SK IUPHHK PT.WSH adalah 49.000 hektar, hak milik yang ditandai dengan tanaman tanam tumbuh seperti karet, buah-buahan umumnya berada di luar kawasan, tidak ditemukan bukti adanya areal hutan hak didalam kawasan, terdapat bukti batas PT WSH dengan masyarakat adat (Teluk Pongkal dan Ganjang), namun bukti luas dan batas dengan Desa Beginci Darat belum dapat ditunjukkan



Persetujuan parapihak tentang luas dan batas berupa tata batas persekutuan dengan perusahaan pemegang IUPHHK yang berada di sekitar kawasan PT.WSH yang telah diselesaikan pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014, dan 2015 terdapat kegiatan penebangan liar terutama kayu ulin, dan Peti didalam kawasan PT.WSH, dampak yang ditimbulkan adalah muncul potensi bahaya kecelakaan antara alat angkutan PT WSH dengan adanya masyrakat pengguna jalan PT.WSH

 Auditee telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial mulai dari visi dan misi, RKUPHHK, RKT 2015, rencana kelola sosial namun belum dilengkapi dengan dokumen kemitraan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat diantaranya untuk meredam konflik adanya Peti, perladangan dan pengambilan kayu secara ilegal didalam kawasan.  Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban sosial, yaitu terlaksananya pembagian fee produksi yang diberikan secara adil dan proporsional dan memiliki kegiatan pembinaan masyarakat desa hutan.  Kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban tidak seluruhnya dilaksanakan kepada masyarakat adat.  Bukti realisasi tanggung jawab sosial, telah dapat menunjukkan bukti realisasi kelola sosial telah dilaksanakan lebih dari 81%.  Auditee dapat menunjukkan bukti adanya laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, termasuk memberikan ganti rugi ke masyarakat adat.

Halaman 14 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NILAI


86 %

 PT WSH menurut Bapak Damianus AS (Kasi Sosial) ditunjukkan bukti daftar tenaga kerja/karyawan yang berasal dari masyarakat setempat dari 191 Tenaga kerja PT WSH terdapat 101 (53%) tenaga kerja lokal dari Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang. Sedangkan masyarakat yang terkena dampak kegiatan ditunjukkan data masyarakat yang termasuk dalam Desa Binaan yaitu Desa Teluk Pongkal, Desa Ganjang, Desa Beginci Darat, Desa Sekukun, Desa Batu Lapis, Desa Riam Dadap. Masyarakat tersebut bertempat tinggal di sepanjang sungai-sungai yang hulunya berada di areal PT.WSH. Selain itu masyarakat yang wilayahnya dilalui oleh jalan koridor-hauling PT.WSH Dalam rangka untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat, auditee telah memiliki secara lengkap dan jelas prosedur tersebut. Namun auditee belum dapat melindungi kawasannya dari kegiatan yang ilegal masyarakat adat seperti adanya Peti, perladangan dan penebangan liar.

(Baik)

 Dalam dokumen RKUPHHK PT.WSH kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar direncanakan melalui : o

distribusi fee produksi yang diberikan kepada pemilik hak ulayat, hak waris, pemangku hutan, pemangku PHAU, pendamping, Pemerintah Desa, Muspika, pendapatan desa dan pengamanan wilayah,

o

peningkatan ketrampilan/pelatihan dalam pemanfaatan SDH tahun ditemukan bukti pelaksanaannya.

o

kegiatan PMDH pada desa binaan mengacu pada prosedur,

masyarakat 2015 tidak

-

distribusi fee produksi,

-

pelaksanaan PMDH,

-

pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu.

o

Informasi yang disampaikan oleh Bapak Suwondo (Kabag Humsos dan PMDH) realisasi kegiatan PMDH sering dipengaruhi proposal masyarakat yang disampaikan, sehingga tidak sesuai dengan RO PMDH.

o

Namun demikian hanya dapat ditunjukkan sebagian rencana peningkatan peran serta masyarakat dan

Halaman 15 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI aktivitas ekonomi yaitu RO PMDH dan rencana distribusi fee produksi, blok RKT tahun 2015 akan diserahkan kepada masyarakat Desa Beginci Darat, Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat belum lengkap dan jelas, pemanfaatan HHBK bersama masyarakat belum dimiliki.  Dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat belum lengka dan jelas pemanfaatan HHBK bersama masyarakat belum dimiliki  Terdapat bukti implementasi sebagian (>50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang telah dilakukan oleh PT. WSH  PT. WSH telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan terdokumentasi dengan baik, misalnya Laporan Realisasi PMDH Semester II Tahun 2014, Laporan Realisasi PMDH Semester I Tahun 2015 dan BAP Fee Produksi RKT Tahun 2014 PT.WSH kepada Masyarakat Desa Ganjang dan Masyarakat Desa Teluk Pongkal

4..4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik

78 % (Sedang)

 PT. WSH memiliki bukti sebagian mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Dokumentasi status identifikasi potensi konflik belum dilakukan, sehingga tidak dapat menggambarkan suatu kesimpulan apakah potensi konflik dalam kondisi sangat kritis, kritis, waspada, terkendali dan aman  Dokumen laporan pemetaan konflik yang ada, belum lengkap karena hanya membahas inventarisasi konflik yang terjadi, sedangkan posisi dan peran tokoh yang berpengaruh dan berkepentingan belum dilakukan identifikasi baik pada konflik yang disebabkan penebangan liar (kayu ulin), maupun Peti yang terjadi di lokasi kawasan PT.WSH untuk menyelesaikan konflik. Dampak yang terjadi seperti lalulintas kendaraan pelaku yang semakin menambah potensi kecelakaan lalulintas  PT. WSH telah memiliki dokumen organisasi dan sumberdaya manusia yang menangani resolusi konflik sebagaimana yang tercantum dalam Standar Prosedur Kerja Nomor Dokumen 03 Sosial dan PMDH, Nomor Terbit 30, Tentang resolusi konflik. PT. WSH menyediakan dana yang memadai untuk pembiayaan penyelesaian konflik. Atas dasar hal tersebut

Halaman 16 dari 25

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT. WSH memiliki dokumen proses penyelesaian dan penanganan konflik yang pernah terjadi namun tidak lengkap dan jelas dan masih ada konflik dengan pelaku Peti, penebangan liar, dan potensi kecelakaan yang semakin meningkat dengan semakin banyaknya pelaku Peti dan penebang liar

4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga kerja

92% (Baik)

 PT. WSH telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan sebagaimana tercantum dalam PP Hal ini menunjukkan bahwa pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial yang ada dengan seluruh karyawan  PT WSH, telah merealisasikan sebagian besar peningkatan kompetensi yaitu sebesar (82%) dan ditambah pelatihan Satpam umum 4 orang (Heri Susanto, Tajudin, Rudi, Antonio KF Rudin) dan Siphao (Gina Lugina Apriliana S.hut)  Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa PT WSH memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya  PT. WSH telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana diuraikan di atas. Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah diimplementasikan seluruhnya

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable /Not Verified


P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT. WSH memiliki SK IUPHHK-HA pada Hutan Alam dengan luas areal ijin ± 49.000 hektar di Kabupaten Ketapang dan Melawi Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK. terakhir No. SK 162/MENHUT-II/2005 tanggal 7 Juni

Halaman 17 dari 25




2005, yang berlaku selama 45 tahun terhitung sejak tanggal 6 September 1999. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, areal kerja PT. WSH seluas ± 49.000 Ha seluruhnya termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT. WSH telah membayar lunas IIUPHHKHA sebesar Rp 3.307.500.000,- untuk luas 49.000 Ha untuk jangka waktu 45 tahun, dengan menunjukkan bukti setor dan SPP. Besarnya IIUPHHK yang dibayarkan sesuai dengan SPP

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Di dalam areal IUPHHK-HA PT. WSH terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu IPPKH atas nama PT Alas Kusuma, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 247/MenhutII/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang berlaku hingga 31 Desember 2014

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. WSH telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB beserta peta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, serta dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 beserta peta lampirannya yang telah mendapat persetujuan secara self approval dari Direktur Utama PT. WSH

Halaman 18 dari 25




2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh

Memenuhi

PT. WSH telah memetakan areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKUPHHK-HA periode Tahun 2011 – 2020; Peta RKT Tahun 2014 dan Peta RKT Tahun 2015; dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan

Memenuhi

PT. WSH telah memiliki RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015 yang disahkan dan dilampiri peta yang memuat blok dan petak tebangan. Hasil Verifikasi menunjukkan keberadaan Blok Tebang, Petak Tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.

Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi

PT. WSH telah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 beserta lampiran petanya yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan dengan SK. Nomor 151/VIBUHA/2011 tanggal 3 Desember 2011

Not Verified

PT. WSH adalah IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak ada hutan tanaman industri).

Halaman 19 dari 25




P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3.1.2.

Memenuhi

LHP dan fisik kayu maupun tunggak di lapangan menunjukkan bahwa LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, LHP dengan fisik kayu sesuai, nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan, baik di TPK dalam bentuk Kayu Bulat maupun di blok tebangan berupa tunggak. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa LHP sesuai dengan buku ukur dan LHC

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi

lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan SK Penetapannya dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten setempat dan dari Direktur PT. WSH, Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km 158 ke TPK Antara Km 128 menggunakan SKSKB dilampiri DKB, dari TPK Antara Km 128 ke TPK Antara Km 0 menggunakan dokumen FAKB dilampiri DKB-FA dan dari TPK Antara Km 0 ke Industri menggunakan dokumen FAKB dilampiri DKB-FA. Semua dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen SKSKB serta FAKB dan lampirannya telah sesuai dengan LHP.

Halaman 20 dari 25




3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Memenuhi

PT. WSH telah menerapkan SI PUHH on Line dalam penatausahaan hasil hutannya dan telah menerapkan penandaan kayu sesuai dengan ketentuan. Bontos kayu diberi tanda dengan bercode berupa label warna kuning serta pahatan yang berisi nomor petak, nomor pohon, diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Tunggak diberi tanda berupa label plastik warna merah yang berisi nomor petak, nomor pohon dan jenis pohon. Nomor, jenis serta ukuran kayu yang tertera pada bontos kayu dan tunggak sesuai dengan dokumen

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Dari hasil telaah dokumen LHC, LHP, SKSKB, FAKB dan LMKB serta penelusuran terhadap penandaan kayu di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara serta tunggak di blok tebangan, menunjukkan bahwa auditee memiliki dan menerapkan sistem panatausahaan kayu yang dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SKSKB, FAKB dan DKB serta dokumen pendukungnya, menunjukkan bahwa seluruh dokumen SKSKB dan FAKB dalam periode November 2014 s/d Oktober 2015 dinyatakan lengkap dan dibuat/ditanda tangani oleh petugas/pejabat yang berwenang

Halaman 21 dari 25




K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

PT. WSH menunjukkan bahwa SPP PSDH dan DR yang diterbitkan dalam periode November 2014 – Oktober 2015 sesuai dengan LHP yang disahkan serta sesuai dengan tarif menurut peraturan yang berlaku

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

bahwa PT. WSH telah membayar lunas PSDH dan DR untuk periode November 2014 – Oktober 2015 sesuai dengan SPP

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. WSH telah membayar lunas PSDH dan DR untuk periode November 2014 – Oktober 2015 sesuai dengan SPP serta sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku

K3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT

3.3.2

Not Applicable

PT. WSH tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable

Walaupun dalam pengangkutan kayu PT WSH menggunakan kapal, tetapi sistem penjualan kayunya menggunakan sistem FOB (serah terima kayu di atas kapal), sehingga urusan kapal menjadi tanggungjawab pihak pembeli kayu

Halaman 22 dari 25




K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1

Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Dari penelusuran dokumen dan observasi lapangan didapatkan bahwa IUPHHK-HA PT Wanasokan Hasilindo telah membubuhkan tanda V-Legal pada label barcode yang ditempelkan pada setiap bontos kayu bulat.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1.

Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

IUPHHK-HA PT. WSH telah menyusun dokumen AMDAL yang terdiri dari SEL, RKL dan RPL meliputi seluruh areal kerjanya sesuai peraturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Proses penyusunannya sesuai ketentuan yang berlaku

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT WSH telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah mendapat pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Dari hasil telaah dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PT. WSH telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, baik dari segi aspek fisik-kimia, biologi maupun aspek sosial.

Halaman 23 dari 25

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER P5.



Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

Terdapat standar operasional mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).SOP K3 dibuat oleh PT. AHL Departemen Environment Fire & Safety

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT. WSH memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk dan menetapkan personil yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Bagian Umum dan Personalia PT. WSH selalu mencatat dan melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan cara memasang spanduk/papan himbauan dan rambu-rambu jalan serta membuat SOP K3 dan melakukan sosialisasi K3 secara periodik

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT. WSH telah memiliki serikat pekerja yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial dan Transmigrasi setempat

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT WSH memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kadisosnakertrans pada tanggal 28 Mei 2009 yang berlaku hingga 29 Mei 2011 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang No. 118 A tahun 2014, yang berlaku terhitung mulai tanggal 27 November 2014 s/d 28 November 2016

Halaman 24 dari 25




5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan Kepala Bagian Personalia serta berdasarkan daftar karyawan bulan Oktober 2015, PT. WSH idak mempekerjakan pekerja di bawah umur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 25 dari 25

^KAN

P-I:

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

i

PT.SARBUNT^R^^T^NAL^ERTIFICATION

V

i

)

v i | i i//,•• \

I

/

L L L L L L L L L\- L

Tanggal Terbit : 19-08-2013

S^rbi

hMii

I n t e r n a t i o n a l l y NIIM4 U M i l

L

L L L L_

26.r2-SIC-04.01

M

RaYA paGF

,

1

AHa

l

™™^' g ji B

c

Tanggal Berakhir : 18-08-2018

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r2 : 15-12-2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. W A N A S O K A N

HASILINDO

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM

S K Menhut No. 265/Kpts-ll/2000 Tanggal 25 A g u s t u s 2000 J o S K Menhut No. 162/Menhut-ll/2005 Tanggal 07 J u n i 2005 L u a s Areal ± 49.000 Hektar di

Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat

Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengeiolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.95/Menhut-ll/2014;

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1A/I-BPPHH/2015; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents