PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL
: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Alamat
: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor
Telpon/Fax
: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232
Email
:
[email protected]
Website
: http://sic.sarbigroups.com
Telah selesai melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA
:
PT. Mancaraya Agro Mandiri
SK IUPHHK-HA
:
SK Menhut No.SK. 55/Menhut-II/2006, tanggal 14 Maret 2006
Luas
:
± 97.820 Ha
Lokasi
:
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor Pusat
:
Jalan Cempaka Biru No. 65 Rt 02/ Rw 010, Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan
Alamat Kantor Cabang
:
Jalan Danau Maninjau 19, Rufei Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
III. Waktu Pelaksanaan
:
Tanggal 27 April s/d 12 Mei 2015
IV.Hasil Penilaian
: Nilai Akhir Penilaian Kinerja PHPL dan VLK PT. Mancaraya Agro Mandiri dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 74 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan berhak diberikan Sertifikat dengan No.39-SIC-04.01
Bogor, 16 Juni 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
TMPL-SIC-018
22 Februari 2015
Halaman 1 dari 1
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 41/PHPL/DIRSERTF/VI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. MANCARAYA AGRO MANDIRI, PROVINSI PAPUA BARAT Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.55/Menhut-II/2006 Tanggal 14 Maret 2006 Luas ± 97.820 Ha
Menimbang
:
1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Mengingat
:
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
TMPL-SIC-022
28 Februari 2015
Halaman 1 dari 2 2
6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 7. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Persh/PHPL/IV/2015 tanggal 23 April 2015
Nomor
:
003/SIC/SPK-
Memutuskan Menetapkan :
1. Dengan memperoleh hasil total nila kinerja seluruh indikator sebesar 74%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu “MEMENUHI” dengan predikat “SEDANG” Maka Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Mancaraya Agro Mandiri di Provinsi Papua Barat berhak memperoleh “Sertifikat PHPL” dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (Satu tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas bulan) sejak terbitnya Sertifikat oleh LP-PHPL PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai Hasil PHPL dan VLK PT. Mancaraya Agro Mandiri di Papua Barat pada masing-masing indikator PHPL dan VLK, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 4 Juni 2015 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
TMPL-SIC-022
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
28 Februari 2015
Halaman 2 dari 2 2
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI, PROVINSI PAPUA BARAT
1)
Identitas LP-VI
:
(a) Nama Lembaga
:
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi
:
- LPPHPL-004-IDN - LVLK-007-IDN
(c) Alamat
:
(d) Nomor telepon/faks/E-mail :
Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email :
[email protected]
(e) Direktur Utama
:
Ir. Iin Indasah
(f) Standar
:
- Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
(g) Tim Audit
:
o
Ir. Amin Kadeni
Auditor Prasyarat
o
Ir. Budiyana Setiawan
Auditor Produksi
o
Ir. Zul Irham, M.Si
Lead Auditor merangkap Auditor Ekologi
o
Dasep Hidayat, S.Hut
Auditor magang Ekologi
o
Tatan Sukwika, SP, M.Si
Auditor Sosial
o
Muji Susanto, S.Hut
Auditor VLK
(h) Pengambil Keputusan 1. 2)
:
Ir. Gusdaji
Identitas Auditee
:
(a) Nama Pemegang Izin
:
(b) Nomor & Tanggal SK
:
PT MANCARAYA AGRO MANDIRI
SK Menteri Kehutanan Nomor SK.55/Menhut-II/2006 tanggal 14 Maret 2006 Seluas ± 97.820 Ha di Provinsi Papua Barat.
Halaman 1 dari 23
(c) Luas dan Lokasi
:
97.820 Ha, di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
(d) Alamat kantor
:
Kantor Pusat
:
Kantor Taman A9 Unit C-12, Lt 2, Mega KuninganJakarta Selatan, Telp. (021) 5762326
Kantor Cabang
:
Jl. Danau Maninjau 19, Rufei Kota Sorong Prov. Papua Barat
Pengurus
Dewan Komisaris : (1)
3)
:
Komisaris
:
Irwan Widjaya
Dewan Direksi : (1)
Direktur Utama
:
Benny Musa
(2)
Direktur
:
Andre Rumbajan
(3)
Direktur
:
Ryan Limanto
Ringkasan Tahapan : Tahapan
Audit Tahap I
Tempat dan Waktu
Ringkasan Catatan
Bogor, tanggal 7 s/d 9 Mei o Melakukan verifikasi awal dokumen2015 dokumen Auditee, o Menetapkan metodologi penilaian kinerja PHPL PT. Mancaraya Agro Mandiri o Membuat rencana kegiatan penilaian kinerja PHPL (Audit Tahap II) o Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Audit Tahap I, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HA untuk dilakukan penilaian kinerja PHPL (Audit Tahap II)
Audit Tahap II Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
o
o
Kantor BP2HP XVIII Wilayah kerja Provinsi Papua Barat, di Manokwari, tanggal 11 Mei 2015 Kantor BPKH XVII Wilayah kerja Provinsi
o
Menyampaikan rencana kegiatan audit PHPL dan VLK di PT Mancaraya Agro Mandiri (Auditee).
o
Konsultasi dan menggali informasi dari BP2HP, BKPH dan Dinas Kehutanan terkait Auditee di Wilayah Provinsi Papua Barat. Halaman 2 dari 23
Tahapan
Tempat dan Waktu
Ringkasan Catatan
Papua Barat, di Manokwari, tanggal 11 Mei 2015
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
o
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal11 Mei 2015
o
Kantor Kasubdit Bina Program Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Manokwari, tanggal12 Mei 2015
o
Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong di Sorong, tanggal12 Mei 2015
Base Camp Selewok, tanggal 14 Mei 2015
Ruang Rapat Base Camp Selewok, tanggal 14 Mei 2015
o
Menyampaikan rencana kegiatan audit PHPL dan VLK di PT Mancaraya Agro Mandiri (Auditee).
o
Konsultasi dan menggali informasi dari Dinas Kehutanan terkait Auditee di Wilayah Kabupaten Sorong
o
Menyampaikan rencana kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK di PT Mancaraya Agro Mandiri
o
Menggali informasi, menampung saran dan masukan dari para pihak peserta konsultasi publik terkait dengan Auditee.
o Sambutan PT. Mancaraya Agro Mandiri kepada tim auditor PT SIC o Penyampaian Gambaran Umum PT. Mancaraya Agro Mandiri Provinsi Papua Barat o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan Proses Penilaian PT. Mancaraya Agro Mandiri (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilaian, Observasi dan Verifikasi Lapangan. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian, Observasi dan Verifikasi lapangan. o Penentuan pendamping masingmasing Kriteria (Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK) Halaman 3 dari 23
Tahapan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tempat dan Waktu Base Camp dan areal kerja PT. MAM tanggal 15 s/d 18 Mei 2015
Ringkasan Catatan o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu. o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan
Pertemuan Penutupan
Ruang Rapat Base Camp Selewok, tanggal 18 Mei 2015
o Tim Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.
hasil
o Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor. o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan o Penandatanganan BA Penutupan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong di Sorong, tanggal 19 Mei 2015
o Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan Penilaian kinerja di PT. Mancaraya Agro Mandiri telah berakhir o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK. o Tim auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang
o Kantor BP2HP XVIII Wilayah kerja Provinsi Papua Barat, di Manokwari, tanggal 20 Mei 2015 o Kantor Kehutanan
Dinas Provinsi
o Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan Penilaian kinerja di PT. Mancaraya Agro Mandiri telah berakhir o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.
Halaman 4 dari 23
Tahapan
Tempat dan Waktu Papua Barat di Manokwari, tanggal 20 Mei 2015
Penyusunan (Konsinyasi)
Laporan
Bogor, tanggal 20 s/d 27 Mei 2015
Ringkasan Catatan o Tim auditor berterima kasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang o Masing-masing Auditor laporan Penilaian
menyusun
o Panel hasil Penilaian dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria o Finalisasi laporan Penilaian o Penyusunan resume hasil Penilaian kinerja PHPL PT. Mancaraya Agro Mandiri Pemaparan Hasil
Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, tanggal 3 Juni 2015
o Pemaparan Keputusan
Pengambilan Keputusan
Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, tanggal 04 Juni 2015
o Nilai Akhir Penilaian Kinerja PHPL PT. Mancaraya Agro Mandiri dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 74%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan berhak diberikan Sertifikat dengan Nomor : 39-SIC-04.01
4)
Hasil
Pengambilan
Ringkasan Hasil :
Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT . Mancaraya Agro Mandiri Indikator
Nilai
Justifikasi
67% (Sedang)
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan, diketahui bahwa ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI tidak lengkap sebagaimana tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legal dan administrasi tata batas dan verifikasi di lapangan, diketahui bahwa realisasi kegiatan tata batas di areal kerja PT MAM baru mencapai 9,66% atau sepanjang 39,308 Km dari 407,092 Km panjang batas seluruhnya. Upaya untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang telah Halaman 5 dari 23
Indikator
Nilai
Justifikasi dilakukan, dimana pada saat penilaian PHPL ini rencana penataan batas areal kerja PT MAM telah disetujui oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Berdasarkan hasil konsultasi publik, verifikasi dokumen, dan wawancara dengan pihak Manajemen PT MANCARAYA AGRO MANDIRI diketahui bahwa eksistensi areal kerja IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI telah mendapat pengakuan dari sebagian para pihak dan konflik biasanya terjadi antara pemilik hak ulayat Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHKHA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI. Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerja IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI
1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
78% (Sedang)
Dokumen visi dan misi perusahaan PT MANCARAYA AGRO MANDIRI telah tersedia sesuai yang tertuang dalam Corporate Statement PT MANCARAYA AGRO MANDIRI yang dibuat pada tahun 2007 dan dipertegas dalam Surat Pernyataan Komitmen IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI yang ditandatangani oleh Direktur PT MANCARAYA AGRO MANDIRI tanggal 1 Mei 2015, dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen di lapangan, diketahui bahwa visi dan misi perusahaan PT MAM telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal sampai ke tingkat staf karyawan di lapangan, tetapi belum disosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya Berdasarkan penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa implementasi pengelolaan hutan lestari baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL masih sebagian yang sesuai dengan visi dan misi, diantaranya realisasi tata batas areal kerja PT MANCARAYA AGRO MANDIRI belum dilaksanakan, masih terdapat areal HPK, realisasi produksi yang belum mencapai target yang ditetapkan
1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk
60% (Sedang)
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlah tenaga profesional bidang kehutanan hanya 50 % dari ketentuan yang berlaku Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara pihak PT MANCARAYA AGRO MANDIRI, diketahui bahwa PT MANCARAYA AGRO MANDIRI telah mengikut sertakan karyawannya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dari tahun 2010 s/d 2014. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT
Halaman 6 dari 23
Indikator
Nilai
Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA
Justifikasi MANCARAYA AGRO MANDIRI adalah 63% atau 19 orang dari 31 orang karyawan (Ganis PHPL) yang direncanakan Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa PT MANCARAYA AGRO MANDIRI telah memiliki dokumen ketenaga kerjaan tetapi tidak lengkap
67% (Sedang)
Struktur organisasi dan uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab unsur organisasi (job description) PT MANCARAYA AGRO MANDIRI telah tersedia dan telah ditandatangani oleh Direksi. Berdasarkan verifikasi keberadaan personel dalam struktur organisasi pada tingkat lapangan, diketahui terdapat perbedaan dengan struktur organisasi yang ada dalam dokumen RKT Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan di lapangan, diketahui bahwa PT MANCARAYA AGRO MANDIRI telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Perangkat keras maupun perangkat lunak untuk menunjang SIM serta perangkat komunikasi tersedia di Kantor Base Camp beserta operatornya akan tetapi di Logpond dan Kantor Perwakilan Sorong dan Jakarta belum ada penunjukan tenaga operator SIM Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui terdapat struktur organisasi SPI PT MANCARAYA AGRO MANDIRI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT MANCARAYA AGRO MANDIRI Nomor 01/III/DIR-MAM/2015, tanggal 01 Maret 2015 dan prosuder operasional SPI yang diatur dalam SOP pengawasan internal. Namun demikan, tidak ditemukan adanya agenda rencana kegiatan SPI. Dokumen hasil monitoring dan pengawasan keuangan sampai dengan kegiatan penilaian PHPL ini tidak ditemukan, sehingga tidak dapat dilakukan penelahaan terkait dengan efektifitas pengawasan kegiatan di lapangan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan, diketahui terdapat sebagian keterlaksanaan tindak koreksi terhadap rekomendasi dari hasil monitoring dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim SPI
1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
78% (Sedang)
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen PT MANCARAYA AGRO MANDIRI, diketahui bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai namun tidak terdokumentasi. Berdasarkan verifikasi dokumen rencana tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI sampai dengan tahun 2015 ini diketahui bahwa persetujuan dalam proses tata batas baru dari sebagian para pihak
Halaman 7 dari 23
Indikator
Nilai
Justifikasi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak PT MANCARAYA AGRO MANDIRI dan masyarakat di sekitar areal kerjanya diketahui bahwa terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak, sehingga masih sering terjadi pemalangan dalam kegiatan operasional perusahaan Berdasarkan hasil telaah dokumen terkait dengan proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT MANCARAYA AGRO MANDIRI diketahui telah disosialisasikan tetapi belum ada bukti dokumen persetujuan dari pihak masyarakat adat.
Kriteria Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
78% (Sedang)
Berdasarkan hasil seluruh analisis terhadap verifier 2.1.1. dapat dinyatakan bahwa Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHKHAyang disusun berdasarkan hasil risalah dengan intensitas sampling 1 % pada tahun 2008 dan menyusun kembali RKUPHHK-HA yang berbasis IHMB pada tahun 2012, Pada Tahun 2015 Auditee melakukan Revisi RKUPHHK-HA karena adanya Surat Pernyataan Marga Kenet Safisa Masom tanggal 25 Juli 2014, Marga Malasamuk tanggal 28 Agustus 2014 dan Marga Jimpa tanggal 6 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Memohon menyerahkan Areal Hak Ulayatkepada PT. Mancaraya Agro Mandiri untuk diolah hasil hutannya. Ke tiga RKUPHHK-HA yang disusun semuanya disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mengacu kepada hasil risalah dan IHMB . Serta tidak pernah dikenai peringatan terkait dengan pemenuhan kewajiban RKU Hasil verifikasi dan penelaahan / analisis terhadap verifier 2.1.2. dapat dinyatakan bahwa PT. Mancaraya Agro Mandiri telah mengimplementasikan penataan areal kerja (blok RKT) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HA. Hal ini mengidentikasikan bahwa PT. Mancaraya Agro Mandiri telah memenuhi sebagian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berdasarkan hasil verifikasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan batas blok dan petak kerja telah dilakukan oleh Auditee, tetapi hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu
67% (Sedang)
Auditee selain memiliki data potensi hasil IHMB, juga memiliki data potensi tegakan untuk 5 (lima) tahun terakhir sebagai hasil rekapitulasi LHC dari kegiatan ITSP untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 , dan sebagian yang dilengkapi peta pendukung diantaranya peta penyebaran pohon
Halaman 8 dari 23
Indikator
Nilai
Berdasarkan hasil analisa auditee telah berupaya membuat Petak Ukur Permanen,walaupun kondisi dan luasannya kurang memadai, serta belum terdapat hasil pengukuran
utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Justifikasi
Hasil verifikasi dan penelaahan / analisis terhadap verifier 2.2.3. dapat dinyatakan Auditee belum mendapatkan riap tegakan hasil pengukuran dan analisis sendiri 81% (Baik)
Hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen menunjukkan bahwa Auditee telah memiliki kelengkapan SOP dalam menjalankan tahapan silvikultur, tetapi ada sebagain SOP masih perlu disempurnakan dengan ilustrasi dan gambar untuk lebih memudahkan dalam implementasi di lapangan Hasil wawancara dan verifikasi tahapan kegiatan di lapangan diketahui bahwa PT. Mancaraya Agro Mandiri telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan system silvikultur Kecukupan pohon inti dan permudaan sesuai standar kemampuan hutan untuk melakukan regenerasi sangat berpengaruh pada efektifitas pekerjaan pemanenan oleh Auditee sehingga mampu menjamin ketersediaan pohon untuk ditebang pada rotasi berikutnya.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tegakan tinggal pada semua tingkat terpenuhi. Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenisjenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.
81% (Baik)
Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat Penerapan teknologi ramah lingkungan belum dilaksanakan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan hanya ada pada 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil Berdasarkan hasil perhitungan kerusakan tegakan tinggal yang diakibatkan oleh kegiatan penebangan Tahun 2014 di Blok RKT Tahun 2013, dimana rata-rata tebangan kerusakan tegakan yang terjadi sekitar 12,83 % dan keterbukaan wilayah akibat kegiatan penyaradan besarnya rata-rata 7,51 %. Dengan demikian tingkat kerusakan akibat penebangan dan penyaradan sebesar 20,34%, Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan menunjukkan bahwa PT. Mancaraya Agro Mandiri cukup efektif dan efisien dalam memanfaatkan kayu dengan faktor eksploitasi 0,79.
Halaman 9 dari 23
Indikator 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
Nilai
Justifikasi
81% (Baik)
Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum RKT-RKT telah disusun berdasarkan dokumen RKU yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan disusun berdasarkan RKU berbasis IHMB yang sah Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Terdapat adanya perbedaan tetapi masih dalam rencana di dokumen 10 tahunan RKU (P56 pasal 8). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Hasil penilaian secara keseluruhan pada verifier ini menunjukkan bahwa Auditee hanya mampu merealisasikan produksi dengan ketercapaian terhadap target tebangan < 70 %
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
72% (Sedang)
Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi rata-rata perusahaan cukup solvabel (solvabilitas 121,22 %), rentabilitas positif, dan perusahaan berada pada kategori sangat likuid (likuiditas > 150 %), dan serta catatan akuntan menyatakan laporan keuangan tahun tersebut adalah wajar dengan pengecualian cenderung tidak sesuai dengan norma kematangan yang disusun pada verifier ini. Hasil verifikasi dan pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa Auditee mampu merealisasikan alokasi dana sesuai kebutuhan kelola hutan dengan capaian realisasi selama tahun 2009 sd tahun 2013 rata-rata 80 %, namum tidak sesuai dengan tata waktu kelola hutannya Hasil verifikasi terhadap alokasi dana untuk seluruh jenis kegiatan kelola hutan kurang proporsional untuk kebutuhan masing-masing kegiatan dengan tingkat perbedaan lebih dar 50%. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Auditee secara konsisten mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan berjalan dengan lancar sesuai tata waktunya, kecuali kegiatan penanaman dan pemanenan/penebangan tidak sesai dengan tata waktu Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA rarta2 96 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80 % dari yang direncanakan, hanya saja kualitas tanaman yang ditanam kurang baik
Halaman 10 dari 23
Indikator
Nilai
Justifikasi
79% (Sedang)
Penetapan kawasan lindung IUPHHK HA PT MAM mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA PT MAM berbasis IHMB periode 2012-2021 seluas 23.283 ha atau 23,80% dari luas areal dan penetapan kawasan lindung tersebut telah mewakili kondisi biofisik pada ekosistem tipe hutan tanah kering. Kawasan dilindungi ini lebih besar dibandingkan dari yang dialokasikan dalam dokumen AMDAL, yaitu 10.927 ha
Kriteria Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Berdasarkan telaahan diatas, kawasan lindung yang ditetapkan PT MAM dan telah dilakukan penandaan/tata batas di lapangan adalah sebesar 61,9%. Penandaan batas kawasan lindung berupa patok dari kayu dan pohon yang dicat (polet) merah Kondisi penutupan kawasan dilindungi IUPHHK-HA PT MAM berhutan seluas 100%. Terdapat sebagian besar stakeholder mengakui/mengetahui keberadan kawasan dilindungi yang ditetapkan oleh IUPHHK-HA PT MAM (86%) di RKT 2010-2014. Dengan demikian dapat dikatakan minimal 50% para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, PT MAM belum melakukan semua kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi yang sesuai dengan ketentuan hasil tata ruang areal/Land scaping. Namun kegiatan pengelolaan kawasan tersebut hanya sebagian yang dilakukan dan dibuat laporan, khususnya pada sempadan sungai Warsamson dan Buffer Zone HL dimana kegiatan penebangan di RKT 2010 s/d 2014 pernah berlangsung
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan
78% (Sedang)
PT MAM telah mempunyai prosedur/pedoman terkait kegiatan perlindungan hutan. Prosedur atau pedoman yanga ada sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada IUPHHK HA PT MAM sudah memiliki sarana prasana untuk kegiatan perlindungan dan pengaman hutan namun jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Tersedia lembaga dan SDM (2 orang satpamhut) serta 2 tim pemadam kebakaran (16 orang) untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di areal kerja IUPHHK HA PT MAM. Petugas belum memadai dan belum sertifikat Satpamhut/Damkarhut. Dengan demikian, di PT MAM telah tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%), Kegiatan pengamanan hutan dan perlindungan hutan yang dilakukan oleh IUPHHK-HA PT MAM adalah melalui tindakan tertentu (preemptif/ Preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada Halaman 11 dari 23
Indikator 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaat an hutan
Nilai
Justifikasi
73% (Sedang)
IUPHHK HA PT MAM telah tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan di PT MAM sudah sesuai dengan ketentuan (AMDAL,dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. PT MAM sudah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). PT MAM telah menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), namun pada pemeriksaan belum terlihat rangkaian utuh tahapan dimulai dari perencanaan kegiatan sampai pada tahap implementasi pengelolaan dampak. Dengan demikian terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%), PT MAM sudah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%. Kondisi saat Penilaian : Pada Areal Kerja PT MAM terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun sudah ada upaya untuk mengurangi dampak tersebut
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
83% (Baik)
IUPHHK-HA PT MAM telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dimana telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas dan lengkap Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dilaksanakan pada tahun 2010, 2011 dan 2014 di kawasan dilindungi. Identifikasi belum dilakukan terhadap seluruh areal produktif sehingga data yang di miliki belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang ada di areal PT MAM. Implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi, dalam bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat) dan dibuatkan laporannya dalam dokumen RKL dan RPL tahun 2015. Sedangkan laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal produkstif belum dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, PT MAM sudah mengimplementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%),
Halaman 12 dari 23
Indikator 3.5 Pengelolaan flora untuk :
Nilai
Justifikasi
80% (Sedang)
PT MAM sudah memiliki prosedur pengelolaan flora mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. PT MAM sudah melakukan kegiatan implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin (minimal 50%).
1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak.
Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi akibat adanya perambahan hutan di sempadan sungai Warsamson dekat dengan jangkauan jelajah masyarakat.
2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
80% (Sedang)
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dari aspek legal telah disahkan oleh pejabat PT MAM yang berkompeten, yaitu dibuat oleh Manager Camp, diperiksa oleh Direktur, dan disetujui oleh Direktur Utama. SOP itu untuk seluruh jenis yang dilindungi Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemiyang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Kegiatan implementasi pengelolaan fauna dilakukan berdasarkan rencana yang ada mencakup seluruh jenis dilindungi, namun rangkaian keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan laporan realisasi pelaksanaan belum terlihat jelas. Kegiatan berburu masih dilakukan oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani Kondisi hasil pengelolaan fauna target, umumnya ditandai dengan keberadaan dan sebaran keberadaannya. Masih dijumpai jenis fauna yang diidentifikasi termasuk dalam kategori dilindungi dan sebarannya, meskipun kegiatan yang dilakukan auditee hanya bersifat pemantauan dan tindakan preventif untuk melindungi keberadaan fauna yang belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
Halaman 13 dari 23
Indikator
Nilai
Justifikasi
76% (Sedang)
Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, namun pada saat penilikan data dokumen tersebut belum terupdate dengan data terbaru sesuai perkembangan wilayah.
Kriteria Sosial 4.1 Kejelasan deliniasikawasa n operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
PT. MAM telah memiliki dokumen mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan rekontruksinya. Masyarakat belum menyepakati batas-batas yang pasang auditee seluruhnya karena masih adanya permasalahan kewajiban yang belum terpenuhi, namun begitu masyarakat dalam areal mengetahui adanya areal kerja PT. MAM Terdapat mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan jelas, sebagai mana tertuang dalam SOP tersebut di atas Kondisi batas yang memisahkan antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat masih tidak jelas. Namun demikian, ada juga batas-batas tegas diantara keduabelah pihak yang didukung dengan bukti palbatas yang ditunjang dengan Berita Acara atas sepengetahuan stakeholder terkait termasuk wakil masyarakat/perangkat desa Ada bukti persetujuan dari para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. MAM. Dilain pihak, masih ditemukan kegiatan pemalangan atas lahan marga di dalam areal PT. MAM. Beberapa kasus konflik tenurial, ada kasus yang sudah selesai, dan ada juga dalam penyelesaian
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
73% (Sedang)
Auditee dapat menunjukkan dokumen rencana yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Berdasarkan hasil telaah dokumen, di auditee tersedia 54%, disertai kelengkapan bukti-bukti pendukung seperti BASTB PT. MAM telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang dituangkan dalam beberapa SOP. Kondisi ini mencerminkan tersedianya mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Kurangnya bukti mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang pelaksanaannya sebagaimana telah dijelaskan di atas Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat sudah dilaksanakan oleh PT. MAM Bukti kelengkapan mencapai 50%. Halaman 14 dari 23
Indikator
Nilai
Justifikasi Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi dan disertai bukti-bukti pendukungnya. Sebagian besar kelengkapan dokumen dan laporan sudah terpenuhi
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
81% (Baik)
Terdapat dokumen data dan informasi yang cukup tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee belum mengupdate atau melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh verifier Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT. MAM memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program RKT dan program kelola Sosial. Belum jelasnya informasi sasaran tanaman sayuran dan tambak ikan tawar karena dokumen yang diperlukan kurang tersedia di manajemen auditee Berdasarkan RKT, PT. MAM sudah mengimplementasikan 40% dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan berdasarkan RO Kelola Sosial, PT. MAM sudah merealisasikan kelestarian Fungsi Sosial adalah 35%. PT. MAM memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
78% (Sedang)
PT. MAM telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Terdapat konflik dan tersedia peta konflik, namun informasi dari peta tersebut masih tidak lengkap dan jelas PT MAM telah memiliki dokumen rumusan organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak. Tersedia organisasi yang bersifat ad hoc, sumberdaya manusia, dan tersedia dana yang cukup untuk membiayai penanganan konflik PT. MAM, memiliki dokumen penyelesaian dan penanganan konflik yang pernah terjadi. Dalam pelaporan penanganannya baru ditangani sebagian saja dari sekian banyak konflik tenurial yang ada. Informasi dalam dokumen/laporan penanganan konflik cukup lengkap dan jelas.
Halaman 15 dari 23
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Nilai
Justifikasi
75%
PT. MAM, telah merealisasikan sebagian hubungan industrial kepada karyawan. Berdasarkan telaah dokumen keuangan menunjukkan bahwa pemegang izin telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan sebagian karyawan
(Sedang)
PT. MAM, telah memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi dan Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (63,2%) rencana pengembangan kompetensi Terdapat dokumen standar jenjang karir. Pada tataran implementasi sebagian besar karyawan sudah memperoleh pelatihan dan promosi jenjang karier sesuai dengan yang sudah direncanakan PT. MAM telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
Hasil VLK PT MANCARAYA AGRO MANDIRI Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier P1.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA)
Memenuhi
IUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. 55/Menhut-II/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Alam PT Mancaraya Agro Mandiri Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 97.820 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh) hektar di Provinsi Irian Jaya Baratuntuk jangka waktu 35 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2001 beserta lampirannya. Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Mancaraya Agro Mandiri didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.787/Menhut-II/2014 Halaman 16 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
tanggal 22 September 2014 dan seluruh areal memiliki fungsi hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). Verifier b. :
Memenuhi
Iuran IUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri telah dibayarkan sesuai SPP IIUPHHK Nomor 522.2/773 yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Bank Indonesia pada Tanggal 22 Oktober 2001 dan SPP Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.263/VI-BIKPHH/2006 tanggal 11 April 2006 melalui Bank Mandiri Duta Merlin pada Tanggal 18 April 2006
Not Applicable
Berdasarkan Dokumen dan Peta lampiran RKUPHKK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri Periode Tahun 2012-2021, Dokumen dan Peta Lampiran RKT UPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri Tahun 2014 serta Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri Skala 1:100.000 Tahun 2014 bahwa PT Mancaraya Agro Mandiri tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
P2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber
Memenuhi
Revisi RKUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri Berbasis IHMB Periode Tahun 20122021 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: No: SK.09/BUHA-2/2015 tanggal 18 Maret 2015. RKUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri Berbasis IHMB Periode Tahun 2012- 2021 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: No: SK.69/BUHA-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012. RKT UPHHK-HA Tahun 2014 PT Mancaraya Agro Mandiri disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: Nomor : SK. 522.1./579.a/DISHUT-PB/SK.RKTHalaman 17 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Cruising dan/atau Canhut.
14/8/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
RKT UPHHK-HA Carry Over tahun 2014 pada blok RKT 2013 PT Mancaraya Agro Mandiri disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: SK. 522.1./580.a/DISHUT-PB/SK.CO-14/8/2014 tanggal 28 Agustus 2014. RKTUPHHK-HA tahun 2014 beserta lampirannya disusun dengan mengacu pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012–2021.
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. :
Memenuhi
Dalam penataan areal kerja PT Mancaraya Agro Mandiri terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan dalam Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2014yang terdiri dari sempadan sungai, Kawasan Konservasi Insitu dan Buffer Zone Hutan Lindung yang mengacu kepada Peta RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dan berdasarkan hasil uji petik telah terbukti keberadaannya di lapangan.
Memenuhi
Blok tebangan pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri Tahun 2014 telah disahkan dengan adanya penandaan pemberian stempel basah “Cap Dinas Kehutanan” pada areal Blok RKT 2014Carry Over 2013, dan berdasarkan hasil uji petik posisi petak tebang telah sesuai dan terbukti di lapangan dengan adanya penandaan batas blok dan petak berupa cat biru pada pohon sepanjang jalur rintisan.
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Verifier c. :
Justifikasi
Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya.
Memenuhi
IUPHHK-HA PT Mancaraya Agro Mandiri telah memiliki Revisi RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang berbasis IHMB beserta lampirannya yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan No: SK.09/BUHA-2/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan sebelumnya telah memiliki RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Halaman 18 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
periode 2012-2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.69/BUHA2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P3.
Tidak Diverifikasi (Not verified)
Seluruh areal hutan produksi PT Mancaraya Agro Mandiri diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan. Verifier :
Memenuhi
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
PT Mancaraya Agro Mandiri telah menunjukkan seluruh dokumen LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP yang telah disahkan oleh P2LHP periode Mei 2014s/d April 2015. Seluruh dokumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,
Memenuhi
Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT Mancaraya Agro Mandiridilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB selama periode Mei 2014 s/d April 2015
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
Halaman 19 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Verifier a. :
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada kayu di TPn/TPK Hutan dengan dokumen LHP terdapat kesesuiaan dan dapat ditelusuri sampai ke Tunggak.
Memenuhi
Ada sistem penandaan identitas kayu dan administrasi Tata Usaha Kayuyang diterapkan secara konsisten sehingga memungkinkan untuk dapat menelusuri asal-usul kayu sampai ke tunggak.
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier :
Memenuhi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
Arsip Dokumen SKSKB dan FA-KB beserta DKB sebagai lampirannya, tersedia seluruhnya dan seluruhnya dibuat oleh petugas penerbit SKSKB dan Penerbit FA-KB yang ditetapkan.
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Verifier a. :
Memenuhi
Terdapat kesesuaian antarajumlah produksi dalam Dokumen SPP PSDH & DR dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP yang disahkan dan dengan tarif PSDH & DR yang harus dibayarkan.
Memenuhi
PSDH dan DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
Memenuhi
Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian
Halaman 20 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K 3.3.
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Verifier: Dokumen PKAPT
Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)
Terdapat dokumen PT. Mancaraya Agro Mandiri Nomor 26.04.1.00073 masa berlaku 17 Mei 2019..
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. K 3.4.
Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA))
Setiap kapal pengangkut kayu PT Mancaraya Agro Mandiri mempunyai ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia
Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)
PT Mancaraya Agro Mandiri belum mendapat Sertifikat VLK atau PHPL sehingga belum memakai tanda V-legal pada kayu yang di produksi dan di jual ke Industri
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1
Pengelola izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban Yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.
Indikator 4.1.1
Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku- ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb.
Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiritelah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)yang telah yang disetujui oleh Komisi Amdal Pemerintah Kabupaten Sorong No. 660.1/06/KA tanggal 01 November 2001.
Halaman 21 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. :
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiri telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Mancaraya Agro Mandiri telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (fisik, kimia, dan sosial) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Dokumen RKL dan RPL.
Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial. P5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1.
Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. :
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiri telah memiliki prosedur K3 dan Instruksi-instruksi kerja untuk menjaga keselamatan kerja untuk tiap bidang kerja.
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiri memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiri telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya serta melakukan sosialisasi terkait K3 kepada karyawan untuk menekan terjadinya kecelakaan.
Implementasi prosedur K3.
Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3. Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja.
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiri memiliki Serikat Pekerja yang bernama PK. NEUKEBA. SBSI Unit Kerja PT Mancaraya Agro Mandiri berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan / Pendaftaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh Nomor : 08/DFT/SPSB/PRSH/I/2014.
Halaman 22 dari 23
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicabe /Not Verified
Justifikasi
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier :
Memenuhi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
PT Mancaraya Agro Mandiri telah memiliki Peraturan Perusahaan yang pengesahannya masih dalam proses di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi
PT Mancaraya Agro Mandiri mempekerjakan anak dibawah umur.
tidak
Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
Halaman 23 dari 23
S * r b i L L[L L
VdiX
II
KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN
l
!
Certificatior
J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR
39-SIC-04.01
Tanggal Terbit : 04-06-2015
Tanggal B e r a k h i r : 03-06-2020
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :
PT. MANCARAYA A G R O MANDIRI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM S K . M e n h u t : N o . S K . 5 5 / M e n h u t - l l / 2 0 0 6 T a n g g a l 14 Maret 2 0 0 6 L u a s A r e a l ± 97.820 Hektar di
Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
Predikat S E D A N G lr. UN I N D A S A H
lr. G U S D A J I
Direktur Utama
Direktur Sertifikasi
Perusahaan Sesuai Peraturan
dengan
Direktur Jenderal
Tersebut
Peraturan
Telah Memenuhi
Menteri Kehutanan
Bina Usaha Kehutanan
Standar Penilaian
No. P.43/Menhut-ll/2014
No. P. 14A/I-BPPHH/2014
Kinerja Pengelolaan jo Peraturan
jo Peraturan
Hutan Produksi
Menteri Lingkungan
Direktur Jenderal
Lestari
dan Verifikasi
Hidup dan Kehutanan
Bina Usaha Kehutanan
Legalitas No.
Kayu
P.95/Menhut-ll/2014;
No. P. 1A/I-BPPHH/2015;
Lampiran
1.1 & Lampiran 3.1
