Lampiran Surat No. 003/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama IUPHHK-HA : PT INOCIN ABADI No. SK IUPHHK-HA : SK. 606/Menhut-II/2011 Luas : ± 99.665 Ha Lokasi : Kabupaten Merauke Provinsi Papua Alamat Kantor : Jln. Garuda Spadem No. 2B Merauke, Provinsi Papua III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 29 November – 8 Desember 2015 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INOCIN ABADI BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 4 Januari 2016 PT EQUALITY INDONESIA
Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 193/EQI-KEP.Cert/XII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT INOCIN ABADI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.606/Menhut-II/2011 TANGGAL 21 Oktober 2011 DENGAN LUAS ± 99.665 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT INOCIN ABADI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 23 Desember 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 140/EQI-F037 tanggal 23 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 172/EQI-F039 tanggal 28 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT INOCIN ABADI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 191 tanggal 28 Desember 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 10 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 12 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT INOCIN ABADI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 159/EQI-F065/IX/2015 tanggal 18 September 2015 MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA ) PT INOCIN ABADI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.606/Menhut-II/2011 TANGGAL 21 Oktober 2011 DENGAN LUAS ± 99.665 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM KETUJUH KEDELAPAN
: PT INOCIN ABADI (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) Nomor 025/EQC-PHPL/XII/2015. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 27 Desember 2020 selama PT INOCIN ABADI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 28 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT INOCIN ABADI; 2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
(2)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Agustri Warsono Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi) Dinda Talitha (Auditor Ekologi) Slamet Mulyadi (Auditor Sosial) YH Arasyugo (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT INOCIN ABADI b. Nomor & Tanggal SK : No.606/MENHUT-II/2011, tanggal 21 Oktober 2011 c. Luas dan Lokasi : ± 99.665 Ha di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua d. Alamat kantor : 1. Wisma Korindo Lantai 9-15 Jalan MT Haryono Kav.62 Jakarta 2. Garuda Spadem No.2B Merauke 3. Gerbang Makmur No.1 Desa Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel e. Nomor telepon : (021) 7975959 Nomor Fax : (021) 7975959 E-mail : f. Pengurus : Dewan Direktur : Direktur Utama : Seo Jeong Sik Direktur : Arifin Tatang Nurshofwan Direktur : Vinoba Chandra
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 1 dari 12
(3)
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
30 November 2015 Dan 7 November 2015
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BP2HP Wilayah XVII Jayapura. Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Inocin Abadi (Auditee) dan minta masukan terkait deFngan kinerja Auditee selama ini
Konsultasi Publik
2 Desember 2015
Konsultasi publik dilakukan di Kantor Korindo Group Distrik Jair Asiki Konsultasi publik dihadari oleh perwakilan Kepala suku adat, kepala desa sekitar wilayah kerja auditee, Danramil dan kepolisian setempat. Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional auditee
Pertemuan Pembukaan
2 Desember 2015
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Korindo Group di Distrik Jair, Asiki Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian,serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
3-6 Desember 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
6 Desember 2015
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
28 Desember 2015
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 12
(4)
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK (83,33%)
Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa : a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta dokumen legal lainnya berupa SIUP, dan TDP. b. SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor. SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Inocin Abadi atas areal Hutan Produksi seluas 99.665 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Dokumen tata batas tersedia lengkap dilapangan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Pemegang IUPHHK
Kawasan
Terdapat bukti upaya dari Auditee untuk melaksanakan tata batas luarnya dengan telah disahkannya dokumen Rencana Penataan Batas No. 41/KUH2/IUPHHK-HA/2013 dan penunjukan konsultan pelaksana. Meskipun secara riil Auditee belum melaksanakan rekonstruksi batas dilapangan, namun terhadap batas-batas yang sebelumnya telah di tata batas, Auditee tetap melakukan kegiatan pemeliharaan batas. Sudah ada pengakuan batas atas eksistensi areal kerja Auditee dari para pihak. Hasil observasi lapangan juga menunjukan tidak terdapat pemukiman masyarakat atau aktifitas masyarakat dan tidak ada klaim lahan dari masyarakat sekitar areal kerja. Berdasarkan SK IUPHHK-HA, seluruh areal kerja Auditee masuk dalam fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Hasil overlay antara peta lampiran SK IUPHHK-HA dengan lampiran peta SK Menteri Kehutanan No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menhutbun No. 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.800 Ha, menunjukan bahwa areal kerja Auditee masuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diareal kerja Auditee tidak terjadi perubahan fungsi kawasan hutan, sehingga verifier 1.1.4 dapat dikategorikan NOT APPLICABLE, diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukan bahwa diareal kerja Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, dengan demikian verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA). 1.2. Komitmen IUPHHK
EQI-F102.1.0/20120126
Pemegang
BAIK (80%)
Auditee memiliki dokumen visi misi dan strategi pencapaian yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2011 dan sesuai dengan kerangka PHPL Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi
Halaman 3 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat desa sekitar areal kerja namun rekaman kegiatan sosialisasi tidak lengkap. Auditee telah melakukan implementasi visi misi dan sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
BAIK (93,33%)
Keberadaan Ganis PHPL belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/MenhutII/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-SET/2009. Meskipun demikian berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VIBIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyebutkan bahwa pemenuhan GANIS PHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016. Pada periode Tahun 2012-2015, Auditee telah merealisasikan kegiatan pelatihan mencapai 70,59% (lebih dari 70%), Dokumen ketenagakerjaan baik yang bersifat internal maupun eksternal tersedia lengkap di Kantor Asike.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK
BAIK (85,71%)
Auditee memiliki struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama No. SK.01/IA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial. Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, IK, dan Job Description dengan tenaga pelaksana berada di Base Camp Inocin. Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor yang langsung bertang-gungjawab kepada Direktur Produksi. Pelaksanaan audit internal belum mengacu pada SOP yang dibangun sehingga fungsi-fungsi pengawasan belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dilapangan. Auditee telah melakukan sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi namun rekaman tindakan belum tersedia dilapangan.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
SEDANG (71,43%)
Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT kepada masyarakat sekitar areal kerja/ pemilik hak ulayat dan ada persetujuan RKT dari masyarakat sekitar areal kerja/pemilik hak ulayat. Auditee telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas No. 41/KUH-2/IUPHHK-HA/2013 yang telah disahkan oleh Badan Planologi Kehutanan. Auditee telah berupaya memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tata batas namun masih terkendala pelaksanaan dilapangan. Hal ini menunjukan bahwa baru sebagian pihak yang menyetujui proses tata batas. Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program CSR/CD kepada masyarakat sekitar areal kerja namun dokumen persetujuan program CSR/CD
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi dari masyarakat belum tersedia. Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja Auditee telah diketahui dan disetujui sebagian Para Pihak. Keberadaan dan batas-batas kawasan lindung juga telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja meskipun tidak kontinyu dan terjadwal.
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK (83,33 %)
Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT Inocin Abadi untuk periode 2013-2022 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 29/BUHA-2/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Kegiatan Penataan Areal Kerja blok RKT di lapangan sebagian besar (>50%) telah sesuai dengan RKU Tanda batas blok/petak RKT 2012-2015 terealisasi ≥ 100% dari tanda batas yang direncanakan, dan hasil uji petik pada beberapa titik menunjukkan bahwa tanda batas tersebut terlihat jelas
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BAIK (88,89%)
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan dan hasil ITSP 3 tahun terakhir yang dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya berupa peta-peta IHMB dan peta penyebaran pohon. Auditee belum membuat PUP sehingga belum dilakukan pengukuran PUP maupun analisanya. Pembuatan PUP akan dilakukan pada tahun 2016 sesuai dengan perencanaan dalam RKU. Auditee telah melakukan upaya analisis data potensi namun belum melakukan analisa terhadap riap dan Auditee pun belum memanfaatkan hasil analisa data tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (100 %)
Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan TPTI sebesar 100%). Berdasarkan hasil ITSP RKT 2012-2015 diperoleh jumlah pohon inti sebesar 28 pohon/ha. Artinya potensi tegakan sebelum masak tebang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (Jumlah pohon inti >25 batang/Ha) Potensi permudaan tanaman PT Inocin Abadi untuk tingkat tiang sebesar 303 batang/Ha dan tingkat pancang 1550 batang/Ha sehingga mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK (83,33 %)
Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Auditee telah melakukan RIL pada 4 tahapan yaitu Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan pemanenan hasil. Kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkat
2. Produksi
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi permudaan sebesar 17,31 % dan keterbukaan wilayah sebesar 7.76%. PT Inocin Abadi telah melakukan penelitian Faktor Eksploitasi dengan nilai FE sebesar 0.69
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
SEDANG (80,00%)
Auditee telah memiliki dokumen BKT 2012, RKT 2013, RKT 2014 dan RKT 2015 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengaan peta RKT dan peta RKU. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/d ipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis <70% dari rencana tebang pada RKT, dan tidak melebihi luasan yang direncanakan.
2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
BAIK (85,71 %)
Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas <100%, solvabilitas <100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah Wajar. Realisasi alokasi dana mencapai 118% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik) Perbedaan proporsi anggaran tahun 2012-2013 sebesar 95.24% dan tahun 2014 sebesar 94.50%. Hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu. Realisasi modal yang ditanaman kemabali kehutan dalam bentuk kegiatan pengayaan, pemeliharaan tanaman pengayaan, penanaman kanan kiri jalan, pembesabasan dan perlidungan pengamanan hutan sebesar 101 % ( ≥ 80%). Realisasi kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas) tegakan > 80% dari yang direncanakan.
SEDANG (72,22 %)
Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen RKUPHHKHA tahun 2013-2022 dengan Penetapan Kawasan Lindung PT Inocin Abadi yaitu seluas ±5.860 Ha atau seluas 5,8 % dari total luas ±99.665 Ha areal kerja auditee namun tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 32 km atau 6,97 % dari total
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
Nilai
Ringkasan Justifikasi seharusnya batas kawasan lindung sepanjang 458,93 km
Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan (hutan sekunder) 80 % dari seluruh kawasan lindung yang ada dengan penutupan sedang sampai dengan rapat
Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak.
Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagain kawasan lindung sesuai RKL/RPL atau tata ruang yang ada dalam RKU (Sedang ; 2)
Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yakni ancaman terhadap kebakaran, dan perburuan flora dan fauna yang dilindungi. 14 jenis sarpras dari 26 jenis sarpras yang di harus dimiliki leh auditee telah tersedia dengan kondisi baik dan siap pakai (50%). Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai. Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) namun belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang berfungsi dengan baik namn jumlahnya belum sesuaid engan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL) Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun jumlahnya belum memadai. Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%) Auditee telah memiliki dokumen RPL sebagai dokumen perencanaan, dan terdapat sebagian implemtasi kegiatan pematauan dampak terhadap tanah dan air ( Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar terhadap tanah dan air
dan
SEDANG (66,67 %)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (80,95%)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
SEDANG (66,66 %)
Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditee telah mengimplementasikan identifikasi fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan auditee belum melakukan kegiatan identifikasi flora yang dilindungi
3.5. Pengelolaan flora untuk :
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka,
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
Nilai (66,67%)
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG (66,67 %)
Ringkasan Justifikasi jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat gangguan pada sebagaian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat perambahan yang tinggi, namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh PT IA Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee, namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
SEDANG (66,67 %)
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
SEDANG (75 %)
EQI-F102.1.0/20120126
Auditee telah memiliki sebagian dokumen/ laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun belum lengkap dan jelas Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
SEDANG (62,50 %)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
SEDANG (60,00 %)
4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja
SEDANG (66,67 %)
Perlindungan, dan kesejahteraan
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun masih belum lengkap. Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH namun belum lengkap dan jelas. Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun beum lengkap dan jelas Auditee tidak memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik, namun masih belum lengkap dan jelas. Di areal konsesi auidtee terdapat konflik dan auditee telah memiliki peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah memiliki organisasi, sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola konflik, tetapi tidak ada bukti bahwa aduitee memiliki pendaan yang memadai untuk mengelola konflik. Auditee tidak memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan Auditee telah merealisasikan sebagian besar (71%) rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir namun baru sebagian diimplementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian besar diimplementasikan kepada karyawan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Inocin Abadi No : SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan luas areal hutan ± 99.665 Ha yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dengan kesesuaian kawasan hutan telah dipenuhi seluruhnya. IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP No : S.25/VIBIKPHH/2012, tanggal 9 Januari 2012. Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar
Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi kegiatan IUPHHK-HA
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKT PT Inocin Abadi beserta lampirannya telah dipenuhi seluruhnya. Berdasarkan dokumen Peta Rencana Penataan Areal Kerja (skala 1 : 50.000) auditee pada RKTUPHHK- HA Tahun 2014 dan RKT 2015, tidak ada areal yang dilindungi dan tidak boleh ditebang, sehingga lokasinya tidak digambarkan di dalam Peta Penataan Areal Kerjanya. Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya. Tidak ada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Memenuhi
1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
1. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan SKSKB sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait (SKSKB). Tanda-tanda PUHH/ Barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
EQI-F102.1.0/20120126
konsisten.
Tersedia dokumen SKSKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Memenuhi
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Not Applicable
Seluruh kayu auditee disupplai untuk industri ply wood yang terletak di sekitar lokasi kerja auditee, sehingga tidak diperlukan dokumen PKAPT.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Not Applicable
Seluruh kayu auditee diangkut ke industrinya melalui jalan darat dengan logging truck, sehingga tidak diperlukan dokumen kapal.
Memenuhi
Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kayu auditee sesuai ketentuan.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL - UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau
dan
3.4 Implementasi Tanda V-Legal 3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
5.1. Pemenuhan Keselamatan dan Kerja (K3)
ketentuan Kesehatan
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
EQI-F102.1.0/20120126
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah mulai dilaksana kan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
dan
Memenuhi
Tersedia SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukan). Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Tersedia peralatan dan berfungsi baik . Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan tenaga kerja
hak-hak
5.2.1. Kebebasan bagi pekerja
berserikat
Memenuhi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
EQI-F102.1.0/20120126
Karyawan auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pengurus Unit Kerja Korindo Group Papua (FSPSI PUK Korindo Group Papua) yang beralamat di Jalan Gerbang Makmur No.1 Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel - Papua. Tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2015 -2017 antara Perusahaan Korindo Group - Papua dan afiliasinya termasuk PT Inocin Abadi dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUKFSPSI) Korindo Group – Papua di Merauke. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan berdasarkan dokumen daftar karyawan Auditee, seluruh karyawan yang bekerja di lokasi kerja auditee tidak ada yang masih di bawah umur, dan diketahui bahwa karyawan paling muda adalah berumur 22 tahun dan yang tertua berumur 54 tahun.
Halaman 12 dari 12
