2016 tanggal 24 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Lampiran Surat No. 333/EQ.S/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722 Fax. : +62251 7550724 Email : [email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama Pemegang Izin : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR Dasar Hak Pengelolaan : PP No. 72/2010 Luas : 1.132.296,68 Hektar Lokasi : Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah Alamat Kantor : Jl. Gentengkali No. 49 PO BOX 1069, Surabaya 60008 Telp : (031) 5343851-4; Fax : (031) 5474173 III. Waktu Pelaksanaan : 4 s.d. 27 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 Mei 2016 PT EQUALITY INDONESIA

Hermansyah Putra, S.Hut General Manager Divisi SHPK

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 221/EQI-KEP.Cert/V/2016 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR PROVINSI JAWA TIMUR DAN JAWA TENGAH PP NOMOR : 72/2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS 1.132.296,68 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 13 Mei 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 049/EQI-F037 tanggal 13 Mei 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 199/EQI-F039 tanggal 18 Mei 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 218 tanggal 18 Mei 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 21 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 1 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa. Halaman 1 dari 5


8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPLIPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPLIPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang Halaman 2 dari 5


25.

26.

27.

28.

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan: 1.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP/DIR/2016 tanggal 11 Maret 2016. MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR DI PROVINSI JAWA TIMUR DAN JAWA TENGAH PP NOMOR : 72/2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS 1.132.296,68 HEKTAR PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 041/EQC-PHPL/V/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 17 Mei 2021 selama PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan perubahannya. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. Halaman 3 dari 5


KEEMPAT

: PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 18 Mei 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direksi Perum Perhutani di Jakarta; 2. Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)

Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat

: Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722

Nomor Fax

: 0251-7550324

E-mail

: [email protected]

e. Direktur

: Agustri Warsono

f. Tim Audit

:

1. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat) 2. Jubaedi Nu’man (Auditor Prasyarat) 3. Diah Mitarini (Lead Auditor/Auditor Produksi) 4. Asep Kurniawan (Lead Auditor/Auditor Produksi) 5. Dinda Talitha (Auditor Ekologi) 6. Joko Isworo (Auditor Ekologi) 7. Amir Fadhillah (Auditor Sosial) 8. Tata Sumitra (Auditor Sosial) 9. Agung Tofani (Auditor VLK) 10. Kiki Sri Rejeki (Auditor VLK) 11. Tita Murlina (Auditor Magang Prasyarat) 12. Ucep Sucitra (Auditor Magang Produksi)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan/PK Bidang Produksi, Prasyarat, dan VLK) 2. Ir.Heri Binawan (Anggota/PK Bidang Ekologi) 3. Wiyono,S.Hut.,M.Si (Anggota/PK Bidang Sosial) (2)

Identitas Auditee :  Nama Pemegang Hak Pengelolaan Timur

: Perum Perhutani Divisi Regional Jawa

 Dasar Hukum Pengelolaan

: PP Nomor 72 Tahun 2010

 Tanggal

: 22 Oktober 2010

 Luas Areal

: 1.134.052 Hektar

 Lokasi

: Provinsi Jawa Timur

 Alamat

:

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 1 dari 69

- Kantor Divisi Regional

: Jl.Genteng Kali No.49 Tromol Pos 840, Surabaya 6008. Phone : 031- 5343851; Fax : 031-5311784

- Kantor Pusat

: Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII Lt. 8-11. Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Susunan Pengurus : 

Ketua Dewan Pengawas : Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A.



Dewan Pengawas

: Yusra Iwata Alsa Adiari Nurcahyo Upik Rosalina Wasrin Akhmad Sukardi Wawan Siswantono Mayjen TNI Inf S. Widjonarko

(3)



Direktur Utama

: Mustoha Iskandar



Direktur SDM & Umum

: Morgan Syarif LB



Direktur PPB

: Teguh Hadi Siswanto



Direktur Keuangan

: Mohamad Soebagja



Direktur PSDH

: Heru Siswanto



Direktur Kom. Non Kayu : Agus Setyaprastawa

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

4 April 2016

 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Ir. Maryono, MM. Kepala Bidang PKHKA, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.  Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan penilaian awal kinerja PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini, khususnya di 5 (lima) KPH contoh, yaitu : KPH Jatirogo, KPH Mojokerto, KPH Ngawi, KPH Madura dan KPH Banyuwangi Selatan.

Pertemuan Pembukaan

4 April 2016

 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa TImur di Jalan Genteng Kali No.49 Tromol, Surabaya, Jawa Timur.  Perkenalan anggota Tim Auditor,

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 2 dari 69

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Konsultasi Publik

5 April 2016

 Dilakukan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Jalan Genteng Kali, Tromol, Surabaya, Jawa Timur  Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun informasi dari para pihak seperti: masyarakat desa hutan, ketua dan pengurus LMDH, LSM, dan instansi Pemerintah Daerah dari masing-masing KPH Contoh.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 - 26 April 2016

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.  Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.  Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan di di 5 (lima) KPH contoh, yaitu : KPH Jatirogo, KPH Mojokerto, KPH Ngawi, KPH Madura dan KPH Banyuwangi Selatan.

Pertemuan Penutupan

27 April 2016

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.  Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian (jika ada).  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

18 Mei 2016

Rapat pengambil keputusan untuk meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4)

Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH:

1. KPH JATIROGO Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 3 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (100 %)

 KPH Jatirogo memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan  Realisasi tata batas telah 100% (tata batas telah temu gelang), pelaksanaan rekonstruksi batas setiap 10 tahun sekali, dan laporan triwulan pemeriksaan batas telas sesuai dengan keadaan Pal dilapangan  Para pihak telah mengakui batas areal kerja dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain dengan tersedianya BATB KPH Jatirogo melalui Proces Verbal Van Afbakening yang ditulis dalam bahasa Belanda  Didalam areal kerja KPH Jatirogo tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 882/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatirogo.  Didalam areal kerja KPH Jatirogo terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan serta tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang

1.2. Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK (100 %)

 KPH Jatirogo telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari  KPH Jatirogo telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi.  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH JATIROGO telah sesuai dengan visi dan misi PERUM PERHUTANI. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan.

BAIK (100 %)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PERUM PERHUTANI KPH JATIROGO tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < 50.000 Hektar, namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VIBIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016  Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 81% dari rencana sesuai kebutuhan (peningkatan kompetensi SDM > 70%).

1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 4 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh KPH JATIROGO tersedia lengkap

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan.

BAIK (100 %)

 KPH Jatirogo telah mempunyai struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014  KPH JATIROGO telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya  Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Timur sebagai perwakilan dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan  KPH Jatirogo telah ada bukti keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui hasil evaluasi yang diberikan laporan SPI/Audit Internal.

1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

BAIK (100 %)

 Kegiatan RKT KPH JATIROGO sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak masyarakat desa sekitar (LMDH)  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh desa yang berada di sekitar areal kerja Pemegang Hak Pengelolaan  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH.

BAIK (86,67 %)

 KPH Jatirogo terdapat dokumen Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KP Jati Periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2017 dengan Luas 18.763,2 Ha. Disusun oleh KSPH Bojonegoro Ir. Dicky Yuana Rady,. Disetujui oleh Kepala Biro perencanaan & pengembangan Usaha Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Ir. Wiharyo Soeryobroto. Mengetahui Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Ir. Tedjo Rumekso. pada Bulan Desember 2007 dan direvisi pada Bulan Desember 2011 dengan Periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2016. Dengan Luas 18.763,2 Ha. Disusun oleh KSPH Bojonegoro Gunardi, S.Hut,MP. Disetujui oleh Kepala Biro perencanaan & pengembangan Usaha Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Ir. Yulianto,MSi. Mengetahui Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Ir. Bambang Budiharto, MM. Disahkan Direksi Perum Perhutani Direktur Perencanaan & Pengelolaan Hutan Dr.Ir.

2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 5 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Bambang Sukmananto, MSc.. Kedua dokumen RPKH disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/benar dituangkan dalam dokumen PDE-2  Penataan areal kerja RTT 2011-2015 (blok RTT dan compartment/petak) hanya sebagian (> 50%) sesuai dengan RPKH  Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak, seluruh pal petak terlihat jelas dan dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat kembali.

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem.

BAIK (88,89 %)

 KPH Jatirogo telah memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan  Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan WvW  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK (100 %)

 KPH Jatirogo telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku  KPH Jatirogo telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 100%).  Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang selama periode 2011 – 2015 berdasarkan bagan tebang dalam RPKH sebesar 133,16 m3/Ha untuk tebangan A2 kelas perusahaan jati  Sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan (keberhaslan tanaman > 75% pada tahun ke 3)

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.

BAIK (100 %)

 KPH Jatirogo terdapat Prosedur kerja RIL tertuang dalam PK Pemanenan Kayu dengan kode PKSMPHT-.05.007 untuk Tebang Habis Hutan Jati yang berlaku efektif : 13 April 2015  KPH Jatirogo telah melakukan RIL pada 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil.  Nilai Fe Jati KPH Jatirogo berdasarkan data hasil cutting test selama periode 2011-2015 sebesar 108,8% atau di atas 0,7. Sedangkan hasil uji petik terhadap tebangan pada pohon no 1143 diperoleh hasil limbah pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi (FE) sebesar 108%

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

BAIK (100 %)

 KPH Jatirogo telah tersedia dokumen RTT tebang habis (A2). Tebang pembangunan (B1), dan tebang penjarangan E berdasarkan RPKH yang disahkan pejabat yang berwenang.  Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH.  Terdapat penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja.  Realisasi volume tebangan total mencapai 95,8 % (>70%) dan per jenis tebangan A2 sebesar 89,2%

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 6 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi (>70%), tebangan B sebesar 101% (<70%), dan tebangan E sebesar 102,6% (>70%) untuk periode tahun 2011-2015 pada lokasi yang sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAIK (90,48 %)

 Hasil analisa kesehatan finansial Divisi Regional Jawa Timur diperoleh bahwa likuiditas 146%, solvabilitas 100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2014 dan 2013 adalah Wajar.  Realisasi alokasi dana mencapai 118,81% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik)  Perbedaan proporsi anggaran selama periode 2011 -2015 sebesar 37,84 %, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20 - 50%).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu  Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal sebesar 85,86% atau ≥ 80 %.  Realisasi penanaman dalam periode 2011 – 2015 sebesar 101% atau > 70% dari yang direncanakan dalam RTT

BAIK (91,67 %)

 KPH Jatirogo telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yaitu dokumen DPPL dan RKPH (2009 – 2017 ) serta dikuatkan dalam SK direksi No. 882/KPS/DIR/2013 tanggal 30 Agustusl 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangku Hutan Jatirogo yaitu seluas 737,7 Ha atau seluas 3,9 % dari total luas kawasan hutan Jatirogo dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.  Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 1.920,7 hm atau 100 % dari total panjang kawasan lindung dengan tanda batas berupa markir berwarna hitam pada pohon sepanjang batas kawasan lindung dengan jarak antar pohon ± 25 m. Kondisi tanda batas kawasan lindung jelas dan terawat  Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan seluas 627.1 Ha atau 85 % dari seluruh kawasan lindung yang ada  Sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung telah dilakukan terhadap 49.3 % dari seluruh LMDH yang ada di areal sekitar hutan.  Terdapat laporan pengelolaan terhadap seluruh

3. Ekologi Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 7 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Indikator 3.2 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan.

BAIK (91,66 %)

 KPH Jatirogo telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yakni pencurian kayu dan perambahan hutan, penggembalaan, kebakaran, bencana alam, dan perburuan liar.  Sarana dan Prasarana perlindungan hutan telah sesuai dari jumlah, jenis dan berfungsi dengan baik  Terdapat SDM penanganan perlindungan hutan dalam jumlah yg cukup namun kualifikasi kurang memadai  Kegiatan perlindungan Hutan diimplementasikan melalui kegiatan tertentu dengan mempertimbangan selurh jenis gangguan yg ada.

Indikator 3.3 Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah Dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan.

BAIK (84,85 %)

 Tersedia sebagian prosedur yang mencakup pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.  KPH Jatirogo telah mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen RKL/RPL. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.  Personil Pengelolaan Lingkungan tersedia cukup namun kualifikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis.  Dokumen Perencanaan Pengelolaan lingkungan tersedia dan diaplikasikan secara operasional dalam dokumen Rencana Operasional Kelola Lingkungan. Implementasi Pengelolaan Lingkungan ditunagkan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Lingkungan  Dokumen Perencanaan Pemantauan lingkungan tersedia dan diaplikasikan secara operasional dalam dokumen Rencana Operasional Pemantauan Lingkungan. Implementasi Pemantauan Lingkungan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemantauan Lingkungan  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar atas kegiatan pengelolaan hutan, dan terdapat upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut

Indikator 3.4 Identifikasi Spesies Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Dan/Atau Langka, Jarang, Terancam Punah, Dan Endemik.

SEDANG (66,67 %)

 Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi kawasan lindung

 KPH Jatirogo telah mengimplementasikan sistem identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.

Halaman 8 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

BAIK (88,89 %)

 Tersedia prosedur Pengelolaan flora yang dilindungi dan dilengkapi dengan metode pengelolaan secara lengkap untuk setiap jenis secara lengkap.

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk:

BAIK (93,33 %)

-

-

 Terdapat pengelolaan Pule Pandak di lokasi KPH jatirogo yang merupakan flora dilindungi dan terancam punah. Ditemukan keberadaannya dalam survey Biodiversity tahun 2015  Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal KPH Jatirogo  Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Kerja KPH Jatirogo

Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

 Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang pengelolaan

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (100 %)

 Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat.  Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK (91,66 %)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat  Terdapat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum lengkap mencakup seluruh rencana dan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 9 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi bidang sosialisasi serta mencakup seluruh LMDH.  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi .

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak

BAIK (100 %)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat .  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas  Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan ).  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK (100 %)

 Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas  Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas.  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik  Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas

4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja

BAIK (100 %)

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Perlindungan, dan kesejahteraan

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Halaman 10 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.361.146 Ha beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan ) dan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 882/Kpts/Dir/ 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Jatirogo.  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang dibuat oleh bagian Hugra. Kegiatan diluar sektor kehutanan adalah berupa Eksploitasi Sumur Minyak, Reaktivitasi Sumur Tua, Driling dan Workover serta penambangan batu bara

2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati periode 2009 s/d 2018 yang disusun dan disahkan olehpejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang.  Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan.  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH jangka periusahaan 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2017 dengan luas kawasan 18.763,2 ha yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Halaman 11 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Dokumen Revisi RPKH untuk satu Kelas Perusahaan/KP, yaitu RPKH KP Jati seluas 18.763,2 Ha dengan tiga Bagian Hutan yaitu Bangilan, Ngijo, dan Bancar, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2017 dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Bulan Desember 2011.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh auditee adalah jenis tanaman jati dan mahoni.

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316.  LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dari Instansi kehutanan.  Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LPKHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI

 Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industri kayu disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK.  Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/ 2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK Direksi No. 360/075.2/ PSDHProd/ Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH-

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 12 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi Prod/ Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB).  Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB.

3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebanyak Rp 354.988.680,00 dengan total produksi sebanyak 3.469,17 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas.  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOT APPLICABLE

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau sehingga Auditee tidak memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOT APPLICABLE

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, dimana semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan transportasi darat (kendaraan truk).

3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1 Implementasi Tanda VLegal

MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah mendapatkan persetujuan melalui surat Kepala Badan Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/19/ 17.01/V/2011 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Mei 2011.

Halaman 13 dari 69

Kriteria/Indikator seluruh areal kerjanya

Nilai

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Ringkasan Justifikasi Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007  Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL telah disetui berdasarkan surat Kepala Badan Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/19/ 17.01/V/2011 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Mei 2011 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH Jatirogo.  Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat.

5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3

dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3 di KPH Jatirogo  Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik.  Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.

5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan bagi pekerja

berserikat

MEMENUHI

 Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja (SP2P) Jawa Timur No. 01/DPD/SP2P/ JATIM/2015 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang SP2P KPH Jatirogo Periode 2015 - 2018. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 07 Maret 2015. Ditandatangani oleh Ketua DPD SP2SP Jawa Timur (Bambang Cahyo Purnomo).  Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Serikat Karyawan Perum Perhutani Nomor : 03/KPTS/MUSDA/ JTG/2016 tentang Susunan Dewan Pengurus Daerah Serikat Karyawan Perum Perhutani KPH Jatirogo Periode 2016 – 2019 ditetapkan di Semarang tanggal 13 Januari 2016.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani Periode 2015 – 2017.  Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sesuai surat No. 4 3 7/011.7/SDM /Dir tanggal 09 Juli 2015.

Halaman 14 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi  Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.138/PHIJSKPKKAD/PKB/IX/2015 tanggal 04 September 2015. Masa berlaku sejak 3 Juni 2015 s/d 2 Juni 2017. Tidak terdapat karyawan dibawah umur di lingkup KPH Jatirogo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL KPH Jatirogo pada saat Penilaian Awal Tahun 2016 sebesar 98,48%, masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

2. KPH MOJOKERTO Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100 %)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.  Realisasi tata batas KPH Mojokerto sesuai BATB mencapai 100 % yaitu seluas 31.915,5 ha (tata batas sudah temu gelang).  Auditee telah mempunyai dokumen action plan penanganan tenurial, monitoring konflik tenurial dan upaya penyelesaian serta ada penurunan konflik tenurial dari tahun 2013 s/d 2015  Berdasarkan penyandingan peta SK Menhut nomor 395/Menhut-II/2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan peta KPH mojokerto, dihasilkan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada KPH Mojokerto  Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.


BAIK (89 %)

 Audiree telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi Perum Perhutani nomor 3180/kpts/Dir/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari  Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat/LMDH yang dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan, daftar hadir, surat undangan dan foto kegiatan  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 15 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi oleh KPH MADURA telah sesuai dengan visi dan misi PERUM PERHUTANI. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial namun sosialisasi kawasan lindung belum ke semua LMDH terkait


SEDANG (80 %)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di KPH MOJOKERTO tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu kurang 1 orang Ganis perencanaan  Realisasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 56% dari rencana sesuai kebutuhan.  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT. PERHUTANI KPH Mojokerto tersedia lengkap


BAIK (100 %)

 Tersedia struktur organisasi dan job description yang mengatur aspek produksi, ekologi dan sosial sehingga sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh keputusan Direksi Nomor : 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014  KPH Mojokerto telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya sesuai SK administratur KPH Mojokerto Nomor : 28/KPTS/Mjk/DIVRE JATIM/2016 Tanggal 2 Januari 2016  Organisasi SPI/internal auditor ada berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014, dan berjalan dengan efektif melalui dokumen memori pemeriksaan SPI untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan yaitu bidang pembinaan, produksi, keuangan, SDM dan keamanan  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui dokumen Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut SPI dengan nilai tertimbang 84,7%


BAIK (90 %)

 Kegiatan penebangan KPH Mojokerto sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan/LMDH dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas KPH majalengka dari para pihak berdasarkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama batas hutan wilaah pangkuan Desa dan Berita Acara Orientasi Lapangan Pal batas partisipatif  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak melalui perjanjian kerjasama (PKS) antara KPH Mojokerto dan masyarakat /LMDH  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat / Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (>50%)

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 16 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

BAIK (86,67 %)

 Terdapat dokumen RPKH yaitu (1) RPKH KP Jati KPH Mojokerto (Naskah RPKH-PDE), Luas : 23.976,50 Ha, Jangka Perusaha-an 1 Januari 2003 s/d 31 De-sember 2012, (2) RPKH KP Jati KPH Mojokerto (Naskah RPKH-PDE), Luas : 23.976,50 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022, (3) RPKH KP Kayu Putih seluas 7.941,9 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2011, dan (4) RPKH KP Kayu Putih seluas 7.941,9 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2021, yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/ benar.  Penataan areal kerja KPH Mojokerto di lapangan (blok RTT 2011, RTT 2012, RTT 2013, RTT 2014, RTT 2015 dan petak) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RPKH.  Pemeliharaan batas petak berdasarkan uji petik, seluruh tanda batas petak KPH Mojokerto dapat dikenali di lapangan.


BAIK (88,89 %)

 KPH Mojokerto memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yaitu Lampiran RPKH-PDE 2 yang menggambarkan kondisi lapangan.  Terdapat perhitungan etat luas dan etat volume pada KPH Mojokerto berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku.  Terdapat rencana pengaturan tebangan KPH Mojokerto berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT.


BAIK (90,48 %)

 SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap di KPH Mojokerto, dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Rata-rata potensi tebangan A tahun 2011 s/d 2015 berdasar-kan RPKH KPH Mojokerto Kelas Perusahaan Jati dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) yaitu 69,46 m3/Ha.  Sebagian besar tingkat permuda-an tanaman KPH Mojokerto dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan (keberhasilan tanaman ≥ 75% pada tahun ke 3) yaitu 90,34%


BAIK (100 %)

 Tersedia SOP pemanfaatan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan KPH Mojokerto, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan di KPH Mojo-kerto pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil.  Berdasarkan rekapitulasi berita acara uji petik (cuting test) Tebangan A2 Jati tahun 2011 s/d 2015 di KPH Mojokerto diperoleh nilai Fe Jati sebesar 0,99

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 17 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100 %)

 Dokumen RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) KPH Mojokerto berdasarkan RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Peta RTT KPH Mojokerto sesuai dengan peta lampiran RPKH.  Penandaan batas tebangan di KPH Mojokerto sesuai dengan peta kerja  Realisasi volume tebangan total dan per jenis tebangan KPH Mojokerto Tahun 2011 s/d 2015 mencapai >70% dari rencana tebangan tahunan (RTT Tebang-an) yaitu 100% dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.


BAIK (95,24 %)

 Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas : positif, Dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.  Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan KPH Mojokerto yang seharusnya berdasarkan laporan penata-usahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelapor-an Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik) yaitu 122,13%  Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan KPH Mojokerto diberikan secara proporsional atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan KPH Mojokerto terdapat perbedaan ≤ 20% yaitu tahun 2011 sebesar 10,49%, tahun 2012 sebesar 15,40%, tahun 2013 sebesar 16,53%, tahun 2014 sebesar 13,87%, dan tahun 2015 sebesar 11,04%.  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan KPH Mojokerto berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.  Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal KPH Mojokerto ≥ 80% yaitu 85,36%.  Realisasi penanaman KPH Mojokerto > 70 % dari yang direncanakan dalam RTT yaitu 100%.

BAIK (88,75%)

 Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti DPPL. Walaupun terjadi perubahan peruntukan bila dibandingkan antara dokumen DPPL dengan SK Direksi, namun secara keseluruhan luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan. Seluruh areal yang diperuntukkan sebagai kawasan dilindungi sesuai dengan kondisi biofisiknya  Realisasi penataan batas kawasan dilindungi yang telah 100% (pal batas seluruh kawasan dilindungi yang telah terpasang sebanyak 8201), dilakukaan


EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 18 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi penandaan batas dan tanda batas yang telah terpasang berada dalam kondisi baik dan dapat dikenali  kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja KPH Mojokerto masih baik, dengan forest cover mencapai lebih dari 80%. Kegiatan restorasi juga dilakukan terhadap kawasan dilindungi berupa penamana pakan dan habitat satwa berupa Kepo (Sterculia foetida), Mahoni (Swietenia Mahagoni L. Jacq), Trembesi (Samanea Saman) dan Kesambi (Schleichera oleosa)  Sosialisasi keberadaan kawasan lindung belum dilakukan untuk seluruh wilayah KPH Mojokerto. Hanya LMDH di wilayah BKPH Lawang Agung, BKPH Dradah dan BKPH Ngimbang yang pernah dilakukan sosialisasi.  Laporan pengelolaan belum sesuai dengan ketentuan dan belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada


BAIK (100 %)

 KPH Mojokerto telah memiliki prosedur kerja yang mencakup seluruh jenis potensi gangguan hutan yang mungkin terjadi di wilayahnya.  penanggulangan gangguan hutan dimana jenis, jumlah, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan. Sarpras yang dimiliki semuanya berfungsi dengan baik  SDM Perlindungan tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang memadai. Terdapat upaya peningkatan kompetensi melalui kegiatan diklat  Kegiatan perlindungan hutan di implementasikan dengan baik melalui serangkai tindakan yg mempertimbangkan jenis jenisa gangguan yang ada.


BAIK (93,93 %)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan  Sarana dan Prasarana pengelolaan dam pemantauan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku  SDM pelaksana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia cukup namun belum dari segi kompetensi belum memadai belum terlihat bukti untuk meningkatkan kapasitas SDM  Tersedia dokumen Rencana pengelolaan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan  Tersedia dokumen Rencana pemantauan dampak dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.  Tidak ditemukan adanya indikasi terjadinya dampak yang besar dan luas terhadap tanah dan air, ada upaya untuk mengatasi dampak.

Indikator 3.4 Identifikasi Spesies Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Dan/Atau Langka,

BAIK (83,33 %)

 KPH Mojokerto telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 19 dari 69

Kriteria/Indikator Jarang, Terancam Punah, Dan Endemik.

Nilai

Ringkasan Justifikasi langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  KPH Mojokerto telah mengimplementasikankegiatan identifikasi seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi tidak dilakukan secara periodik/berkelanjutan sehingga kegiatan monitoring kelimpahan dan keragaman spesies RTE nya bisa tidak diketahui


BAIK (88,88 %)

 KPH Mojokertotelah menyusun prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan  KPH Mojokerto telah mengimplementasikan pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, namun demikian kegiatan pengelolaan ini baru diimplementasikan di lapangan pada tahun 2016  Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak -

SEDANG (73,33 %)

 KPH Mojokerto secara khusus belum menyusun prosedur pengelolaan funa untuk seluruh jenisyang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi KPH Mojokerto sudah menyusun bebrapa SOP yang terkait dengan indicator ini  KPH Mojokerto telah mengimplementasikan pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun kegiatan ini tidak dilakukan secara kontinyu dan periodik


 Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (100 %)

 Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas

Halaman 20 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat.  Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik


BAIK (100 %)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat  Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi.


BAIK (100 %)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas  Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan.  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.


BAIK (100 %)

 Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas  Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas atau Tidak terdapat konflik..  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik  Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas

BAIK (91,67 %)

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan



EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 21 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi kompetensi.  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.


MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Direksi Perum Perhutani Nomor : 891/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Perhutani (Bambang Sukmananto), areal KPH Mojokerto seluas 31.922,60 Ha beserta lampiran Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Timur skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan)  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Di areal Auditee terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pemboran eksplorasi NONA (NNA)-1 atas nama PT Pertamina EP.


EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati dan kayu putih yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang.  Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan.  Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan

Halaman 22 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi lindung dan penandaan yang jelas dan terbukti di lapangan.  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan pada petak tebangan di lapangan berupa pengecatan baik pada patok maupun pohon dan pemasangan plang nama dimana lokasi petak tebangan di lapangan sesuai dengan di peta. Penandaan patok batas petak tebangan telah mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.


MEMENUHI

 KPH Mojokerto memiliki dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati dan Kayu Putih yang telah disahkan dan dilengkapi dengan lampiran peta.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh auditee adalah jenis tanaman jati, mahoni, dan kesambi.


MEMENUHI



MEMENUHI

 Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK.  Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.


MEMENUHI

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/ Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 23 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH-Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.


MEMENUHI

Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tarif yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebanyak Rp 1.166.030.022,00 dengan total produksi sebanyak 14.608,16 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas.  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff.


Not Applicable

Perum Perhutani KPH Mojokerto, hanya menjual kayu di TPK (pembeli mengambil sendiri) dan tidak menjual kayu antar pulau, sehingga verifier ini tidak diverifikasi atau N/A (Not Applicable)


Not Applicable

Tidak diverifikasi karena Perum Perhutani KPH Mojokerto dalam pengangkutan kayunya tidak menggunakan kapal dan hanya melakukan pengangkutan lewat jalur darat, sehingga verifier ini tidak diverifikasi atau N/A (Not Applicable).

3.4.1 Implementasi Tanda VLegal

MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 24 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

MEMENUHI

Auditee telah menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) dan telah memperoleh Surat Penetapan Hasil Verifikasi DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 660/4181/207.1/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan telah mendapatkan Persetujuan Kelayakan Lingkungan dari Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/15/17.01/V/2011, yang diterbitkan di Surabaya tanggal 05 Mei 2011.


MEMENUHI

 Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL yang telah mendapat Persetujuan Kelayakan Lingkungan dari Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/15/17.01/V/2011, yang diterbitkan di Surabaya tanggal 05 Mei 2011  Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat.


dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) di dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya dan telah memiliki penanggung jawab K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat seorang ahli K3 Umum.  Untuk melindungi para karyawannya pada saat bekerja, Auditee telah melengkapi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baik di kantor maupun di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil observasi, kondisi peralatan masih berfungsi dengan baik.  Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.


EQI-F102.1.0/20120126

berserikat

MEMENUHI

Dilingkup auditee, terdapat 2 (dua) serikat pekerja, diantaranya Serikat Pekerja (SEKAR) dan SP2P. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Karyawan Perhutani yang beralamat di Gedung Manggala Wana Bhakti Blok VII Lt. 11, telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Suku Dinas Tenaga Kerja

Halaman 25 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi dan Transmigrasi Pemerintah Kota Madya Jakarta Pusat dengan nomor: 342/I/N/II/2005 tanggal 25 Februari 2005.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani periode 2015 – 2017 ditetapkan di Surabaya tanggal 03 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Perhutani, Ketua Umum Serikat Karyawan Perhutani dan Ketua Umum Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani. PKB ini juga telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.138/PHIJSKPKKAD/PKB/IX/2015 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tanggal 04 September 2015.


MEMENUHI

Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan hasil wawancara di lapangan, dari total 214 karyawan yang tercatat yang bekerja pada Auditee dan sebanyak 235 orang tenaga borongan, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL untuk KPH Mojokerto pada saat Penilaian Awal sebesar 96,97 %, masuk dalam kelas nilai > 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”. 3. KPH NGAWI Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100 %)

 KPH Ngawi memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan  Realisasi tata batas telah 100% (tata batas telah temu gelang), pelaksanaan rekonstruksi batas setiap 10 tahun sekali, dan pada laporan triwulan pemeriksaan batas masih terdapat Laporan Pal Batas yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan  Para pihak telah mengakui batas areal kerja dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain dengan tersedianya BATB KPH Ngawi melalui Proces Verbal Van Afbakening yang ditulis dalam bahasa Belanda  Didalam areal kerja KPH Ngawi tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 887/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngawi  Didalam areal kerja KPH Ngawi terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan serta tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 26 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


BAIK (100 %)

 KPH Ngawi telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari  KPH Ngawi telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi.  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH NGAWI telah sesuai dengan visi dan misi PERUM PERHUTANI. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial


BAIK (93,33 %)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PERUM PERHUTANI KPH NGAWI tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < 50.000 Hektar, namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016  Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 76% dari rencana sesuai kebutuhan (peningkatan kompetensi SDM > 70%).  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh KPH NGAWI tersedia lengkap


BAIK (100 %)

 KPH Ngawi telah mempunyai struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014  KPH NGAWI telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya  Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Timur sebagai perwakilan dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan  KPH Ngawi telah ada bukti keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui hasil evaluasi yang diberikan laporan SPI/Audit Internal


BAIK (100 %)

 Kegiatan RKT KPH NGAWI sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak masyarakat desa sekitar (LMDH)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi kehutanan kepada instansi yang berwenang

Halaman 27 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh desa yang berada di sekitar areal kerja Pemegang Hak Pengelolaan  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH.


BAIK (86,67 %)

 KPH Ngawi terdapat dokumen Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KP Jati KPH Ngawi Periode 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2018 dengan Luas 45.909,70 Ha. Disusun oleh KSPH II Madiun Wawan Triwibowo, SHut MP,. Disetujui oleh Kepala Biro perencanaan & pengembangan Usaha Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Ir. Yulianto, Msi Mengetahui Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Ir. Miftahudin Affandi, SE, SH, MH. pada Bulan Desember 2011 serta disahkan oleh Direksi Perum Perhutani Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Haryono Kusumo. RPKH disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/benar dituangkan dalam dokumen PDE-2  Penataan areal kerja RTT 2011-2015 (blok RTT dan compartment/petak) hanya sebagian (> 50%) sesuai dengan RPKH  Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak, seluruh pal petak terlihat jelas dan dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat kembali.


BAIK (88,89 %)

 KPH Ngawi telah memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan di tiap Bagian Hutan yaitu BH Walikukun Utara, BH Walikukun Selatan, BH Kedunggalar Utara, BH Kedunggalar Selatan, BH Ngandong, BH Getas, BH Kedawak dan BH Geneng  Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT


BAIK ] (100 %)

 KPH Ngawi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.  KPH Ngawi telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 100%).  Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang selama periode 2011 – 2015 berdasarkan bagan tebang dalam RPKH sebesar 87,04 m3/Ha untuk tebangan A2 kelas perusahaan jati.  Sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan sebesar 89,6 % (keberhaslan tanaman > 75% pada tahun ke 3)

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 28 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100 %)

 KPH Ngawi terdapat Prosedur kerja RIL tertuang dalam PK Pemanenan Kayu dengan kode PKSMPHT-.05.007 untuk Tebang Habis Hutan Jati yang berlaku efektif : 13 April 2015  KPH Ngawi telah melakukan RIL pada 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil.  Nilai Fe Jati KPH Ngawi berdasarkan data hasil cutting test selama periode 2011-2015 sebesar 97.7% atau di atas 0,7. Sedangkan hasil uji petik terhadap tebangan pada pohon no 835 diperoleh hasil limbah pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi (FE) sebesar 109%


BAIK (100 %)

 KPH Ngawi telah tersedia dokumen RTT tebang habis (A2). Tebang pembangunan (B1), dan tebang penjarangan E berdasarkan RPKH yang disahkan pejabat yang berwenang  Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH.  Terdapat penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja.  Realisasi volume tebangan total mencapai 96,2% (>70%) dan per jenis tebangan A2 sebesar 99,79% (>70%), tebangan B sebesar 89,16% (<70%), dan tebangan E sebesar 92,99% (>70%) untuk periode tahun 2011-2015 pada lokasi yang sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.


BAIK (90,48 %)

 Hasil analisa kesehatan finansial Divisi Regional Jawa Timur diperoleh bahwa likuiditas 146%, solvabilitas 100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2014 dan 2013 adalah Wajar.  Realisasi alokasi dana mencapai 118,81% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik)  Perbedaan proporsi anggaran selama periode 2011 -2015 sebesar 37,84 %, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20 - 50%).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu.  Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal sebesar 85,86% atau ≥ 80 %.  Realisasi penanaman dalam periode 2011 – 2015 sebesar 100% atau > 70% dari yang direncanakan dalam RTT

3. Ekologi Indikator

3.1

Keberadaan,

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK

 KPH

Ngawi

telah

mengimplementasikan

Halaman 29 dari 69

Kriteria/Indikator Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

Nilai (87,5 %)

Ringkasan Justifikasi penunjukkan kawasan Lindung lebih besar dari dokumen perencanaan yang diacu dan melakukan review terhadap kawasan lindung diareal kerjanya. SK Direksi Tahun 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangku Hutan Ngawi yaitu seluas 2.204,6 Ha atau seluas 4,8 % dari total luas kawasan hutan Ngawi dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.  Penataan kawasan lindung telah mencapai 100 % yakni seluas 2.269,10 Ha. Tanda Batas ditemukan jelas dilapangan  Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan seluas 1.617,5 Ha atau 71 % dari seluruh kawasan lindung yang ada  Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung kepada sebagian Kecil (40 %) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar Hutan  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai RKL.


BAIK (91,66 %)

 KPH Ngaawi telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yakni pencurian kayu dan perambahan hutan, penggembalaan, kebakaran, bencana alam, dan perburuan.  Jumlah dan jenis peralatan perlindungan mencukupi dan berfungsi dengan baik.  SDM Perlindungan tersedia dalam jumlah yang cukup namun kualifikasinya belum sesuai  Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan dalam tindakan pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada.


BAIK (84,84 %)

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanag dan air akibat pemanfaatan hutan.  Jumlah, jenis sarana dan prasarana Pengleolaan serta pemantauan dampak terhadap tanah dan Air tersedia cukup dan berfungsi dengan baik.  Personil pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersedia cukup namun kualifikasi tidak sesuai. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan  Dokumen rencana pengelolaan lingkungan tersedia dan diimplementasikan dalam kegiatan pengusahaan hutan.  Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sebagian sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester. Pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan kualitas air, yang seharusnya

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 30 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi dilakukan 1 tahun sekali.baru dilaksanakan pada tahun 2016.  Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak penting terhadap tanah sebagaimana pemantauan yg dilakukan oleh KPH Ngawi. Namun dampak terdapat kualitas air belum dapat dipantau karena belum melakukan pemantauan secara periodik.


SEDANG (66,67 %)

 Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dan/fauna jarang, langka & terancam punah & endemic.

NOT APPLICABLE

EQI-F102.1.0/20120126

 Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.  Hasil Pemantauan jenis flora pada kawasan hutan KPH Ngawi tidak ditemukan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian verifier 3.5.1. 3.5.2. dan 3.5.3. tidak diterapkan atau Not Aplicable (NA).

Halaman 31 dari 69

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

BAIK (93,33 %)

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.  Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan  Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi, jarang, dan terancam punah namun ada upaya untuk mengatasinya.

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (100 %)

 Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat .  Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik


BAIK (91,66 %)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat  Terdapat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum lengkap mencakup seluruh rencana dan bidang sosialisasi serta mencakup seluruh LMDH.  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi .


BAIK (100 %)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

-


4. Sosial

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 32 dari 69

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat .  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas  Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan ).  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK (100 %)



BAIK (100 %)

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.



EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.361.146 Ha beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 887/Kpts/Dir/ 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Ngawi.  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat

Halaman 33 dari 69

diterapkan (Not Applicabel) karena auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang dibuat oleh bagian Hugra. Kegiatan diluar sektor kehutanan adalah berupa Pembangungan Jalan Tol dan Pembangunan Waduk. 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati periode 2009 s/d 2018 yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 yang disusun oleh petugas yang berwenang.  Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan.  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.


EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH jangka periusahaan 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2018dengan luas kawasan 45.909,70 ha yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Dokumen Revisi RPKH untuk satu Kelas Perusahaan/KP, yaitu RPKH KP Jati seluas 45.909,70 Ha dengan 8 (delapan) Bagian Hutan : Walikukun Utara, Walikukun Selatan, Kedunggalar Utara, Kedunggalar Selatan, Getas, Ngandong, Kedawak dan Geneng, telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Bulan Desember 2010.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh auditee adalah

Halaman 34 dari 69

jenis tanaman jati dan mahoni. 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

MEMENUHI



MEMENUHI

 Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industri kayu disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK.  Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.


NOT APPLICABLE

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/ 2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK Direksi No. 360/075.2/ PSDHProd/ Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK Direksi No. 360/075.2/PSDH-Prod/Dir/ 2015 tanggal 19 Mei 2015.


MEMENUHI


3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 35 dari 69

3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebanyak Rp 74.279.472,00 dengan total produksi sebanyak 11.534,33 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas.  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif


NOT APPLICABLE

Perum Perhutani KPH Ngawi, hanya menjual kayu di TPK (pembeli mengambil sendiri) dan tidak menjual kayu antar pulau, sehingga verifier ini tidak diverifikasi atau N/A (Not Applicable)


NOT APPLICABLE

Tidak diverifikasi karena Perum Perhutani KPH Ngawi dalam pengangkutan kayunya tidak menggunakan kapal dan hanya melakukan pengangkutan lewat jalur darat, sehingga verifier ini tidak diverifikasi atau N/A (Not Applicable).


MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK.


MEMENUHI


MEMENUHI

EQI-F102.1.0/20120126

Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menterian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011 Tanggal 8 Juli 2011. Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007  Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menterian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011 Tanggal 8 Juli 2011.  Auditee telah melakukan kegiatan pengeloalaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat.

Halaman 36 dari 69


dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3 di KPH Ngawi  Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik.  Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.


berserikat

MEMENUHI

 Surat Keputusan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Perum Perhutani Nomor : 04/KPTS/MUSDA/NGW/ 2015 tentang Pembentukan Pengurus Serikat Karyawan Perum Perhutani DPD KPH Ngawi Periode 2015 – 2018 ditetapkan di Ngawi tanggal 2 April 2015.  Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja (SP2P) Jawa Timur No. 02/DPD/SP2P/ JATIM/2016 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang SP2P KPH Ngawi Periode 2016 - 2019. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 02 April 2016. Ditandatangani oleh Ketua DPD SP2SP Jawa Timur (Bambang Cahyo Purnomo).


MEMENUHI

Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani Periode 2015 – 2017. Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sesuai surat No. 4 3 7/011.7/SDM/Dir tanggal 09 Juli 2015. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.138/ PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2015 tanggal 04 September 2015. Masa berlaku sejak 3 Juni 2015 s/d 2 Juni 2017.


MEMENUHI

Tidak terdapat karyawan dibawah umur di lingkup KPH Ngawi.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH Ngawi pada saat Penilaian Awal sebesar 98,41 % masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

4. KPH MADURA Kriteria/Indikator

Nilai



EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 37 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (89%)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi









tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Realisasi tata batas belum mencapai 100 % (tata batas belum temu gelang) dan masih ada pal batas luar yang kurang jelas identitasnya dan retak Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian serta ada penurunan konflik tenurial dari tahun 2011 s/d 2015 Mengacu kepada SK Menhut nomor 395/Menhut-II/2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur maka tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada PT. PERUM PERHUTANI KPH MADURA Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin..


BAIK (89 %)

 PT PERHUTANI KPH MADURA telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksinomor 3180/kpts/Dir/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari  KPH Madura telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat/LMDH yang dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan, daftar hadir, surat undangan dan foto kegiatan  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH MADURA telah sesuai dengan visi dan misi PERUM PERHUTANI. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial namun BATB KPH Madura belum temu gelang


BAIK (93 %)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PT PERHUTANI KPH MADURA tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu kurang 1 orang ganis Binhut  Realisasi peningkatan kompetensi SDM 77% dari rencana sesuai kebutuhan  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT. PERHUTANI KPH MADURA tersedia lengkap

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

BAIK (100 %)

 Tersedia struktur organisasi dan job description yang mengatur aspek produksi, ekologi dan sosial sehingga sesuai dengan kerangka PHPL dan telah

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 38 dari 69

Kriteria/Indikator periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan.

Nilai

Ringkasan Justifikasi disahkan oleh keputusan Direksi Nomor : 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014  PERUM PERHUTANI KPH MADURA telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya sesuai SK administratur KPH Madura Nomor : 26/KPTS/Mdr/DIVRE JATIM/2016 Tanggal 20 Januari 2016  Organisasi SPI/internal auditor ada berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014, dan berjalan dengan efektif melalui dokumen memori pemeriksaan SPI untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan yaitu bidang pembinaan, produksi, keuangan, SDM dan keamanan  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui dokumen dokumen Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut SPI


BAIK (90 %)

 Kegiatan penebangan KPH Madura sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan/LMDH dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas KPH Madura dari para pihak berdasarkan dokumen Berita Acara Orientasi Lapangan Pal batas partisipatif .  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak melalui perjanjian kerjasama (PKS) antara KPH madura dan masyarakat/LMDH  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagianmasyarakat / Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (>50%)


BAIK (86,67 %)

 Terdapat dokumen RPKH yaitu (1) RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Madura (Naskah RPKH-PDE), Luas : 47.121,2 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019, (2) Revisi RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Madura (Naskah RPKHPDE), Luas : 47.121,2 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019, yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/ benar.  Penataan areal kerja KPH Madura di lapangan (blok RTT 2011, RTT 2012, RTT 2013, RTT 2014, RTT 2015 dan petak) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RPKH.  Pemeliharaan batas petak berdasarkan uji petik, seluruh tanda batas petak KPH Madura dapat dikenali di lapangan.

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada

BAK (88,89%)

 KPH Madura memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yaitu Lampiran RPKH-PDE 2 yang menggambarkan kondisi lapangan.

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 39 dari 69

Kriteria/Indikator setiap tipe ekosistem.

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat perhitungan etat luas dan etat volume pada KPH Madura berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku.  Terdapat rencana pengaturan tebangan KPH Madura berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT.


BAIK (85,71 %)

 SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap di KPH Madura, dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur di KPH Madura.  Rata-rata potensi tebangan A tahun 2011 s/d 2015 berdasar-kan RPKH KPH Madura Kelas Perusahaan Jati dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) yaitu 44,99 m3/Ha  Sebagian besar tingkat permuda-an tanaman KPH Madura dalam jumlah yang masih mampu menjamin kelestarian hasil hutan (keberhasilan tanaman 50% - 74,9% pada tahun ke 3) yaitu 72,99%.


BAIK (100 %)

 Tersedia SOP pemanfaatan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan KPH Madura, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan di KPH Madura pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil.  Berdasarkan rekapitulasi data rencana dan realisasi Tebangan A2 Jati tahun 2011 s/d 2015 di KPH Madura diperoleh nilai Fe Jati sebesar 0,70


BAIK (100 %)

 Dokumen RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) KPH Madura berdasarkan RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Peta RTT KPH Madura sesuai dengan peta lampiran RPKH.  Penandaan batas tebangan di KPH Madura sesuai dengan peta kerja.  Realisasi volume tebangan total dan per jenis tebangan KPH Madura Tahun 2011 s/d 2015 mencapai >70% dari rencana tebangan tahunan (RTT Tebang-an) yaitu 73% dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.


BAIK (85,71 %)

 Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.  Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan KPH Madura yang seharusnya ber-dasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelapor-an Keuangan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 40 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai









Ringkasan Justifikasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik) yaitu 121,43% Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan KPH Madura kurang proporsional. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan KPH Madura terdapat perbedaan > 20% - 50% yaitu tahun 2011 sebesar 26,6%, tahun 2012 sebesar 23,2%, tahun 2013 sebesar 20,5%, tahun 2014 sebesar 20,5% dan tahun 2015 sebesar 21,5%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan KPH Madura berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal KPH Madura ≥ 80% yaitu 99,7%. Realisasi penanaman KPH Madura 50 % - 70 % dari yang direncanakan dalam RTT yaitu 69,9%


EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (87,5 %)

 Luas kawasan dilindungi kurang sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti DPPL. Walaupun terjadi perubahan peruntukan bila dibandingkan antara dokumen DPPL dengan SK Direksi. SK Direksi menunjuk kawasan Lindung lebih luas dari pada dokumen DPPL sehingga prinsip kehatihatian diterapkan dalam pengelolaan hutan dan secara keseluruhan luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan. Seluruh areal yang diperuntukkan sebagai kawasan dilindungi sesuai dengan kondisi biofisiknya.  Penataan batas Kawasan Lindung di KPH Madura telah mencapai 100 % dengan tanda batas yg jelas di lapangan  Kondisi kawasan lindung erupakan areal yang masih berhutan dengan penutupan lahan oleh vegetasi berupa hutan diatas 50 %. Terdapat upaya melaksanakan  Luas kawasan dilindungi kurang sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti DPPL. Walaupun terjadi perubahan peruntukan bila dibandingkan antara dokumen DPPL dengan SK Direksi. SK Direksi menunjuk kawasan Lindung lebih luas dari pada dokumen DPPL sehingga prinsip kehatihatian diterapkan dalam pengelolaan hutan dan secara keseluruhan luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan. Seluruh areal yang diperuntukkan sebagai kawasan dilindungi sesuai dengan kondisi biofisiknya  Laporan pengelolaan belum sesuai dengan ketentuan, terhadap seluruh kategori kawasan dilindungi di areal kerja KPH Mojokerto. Evaluasi kecenderungan di dalam laporan implementasi belum bersumber kepada series data tahun-tahun sebelumnya

Halaman 41 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100 %)

 KPH Madura telahmemilikiprosedur kerja yang mencakup seluruh jenis potensigangguan hutanyang mungkinterjadi di wilayahnya  KPH Madura telah memiliki Sarana dan Prasarana Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan dan berfungsi dengan baik  KPH Madura telah memiliki SDM Perlindungan Hutan dalam jumlah yang cukup dan memiliki kompetensi yang cukup serta ada upaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan,  KPH Madura telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan sesuai ketentuan dengan memperhatikan tingkat gangguan yang ada


BAIK (93,93 %)

 Tersediaprosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan  KPH Madura telah meimiliki saran pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku dan berfungsi dengan baik.  KPH Madura telah mempunyai SDM pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah memadai, dari sisi kompetensi petugas masih belum ditemukan adanya dokumen kompetensi yang mendukung. Upaya peningkatan SDM belum ditemukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan  KPH Madura telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan dalam dok. Rencana Operasional Lingkungan dan diimplementasikan di lapangan.  KPH Madura telah menyusun dokumen Rencana Pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan dalam dok. Rencana Operasional Lingkungan dan diimplementasikan di lapangan.  Tidak ditemukan adanya indikasi dampak yang besar terhadap tanah dan air sebagai akibat kegiatan Pengelolaan Hutan.


BAIK (83,33 %)

 KPH

EQI-F102.1.0/20120126

Madura telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegangizin.  KPH Madura telah mengimplementasikan prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di arealnya. Namun belum dilakukan secara periodic.

Halaman 42 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (88,88 %)

 Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik  KPH Madura telah mengimplementasikan pengelolaan flora untuk seluruh  Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk:

SEDANG (73,33 %)

 KPH Madura telah menyusun Prosedur Pengelolaan Flora dilindungi/langka dan terancam punah yang masih bersifat umum, belum bersifat khusus terhadap fauna dilindungi secara spesifik di areal kerjanya. Dengan kata lain Bahwa SOP Pengelolaan Fauna dilindungi baru mencakup sebagian jenis yang dilindungi/langka dan terancam punah.  KPH Madura telah mengimplementasikan pengelolaan Fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik walaupun frekuensi kegiatan baru dilaksanakan sekali pada tahun 2016  Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK (92,59 %)

 Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan.  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatifdan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat.  Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.


BAIK (95,83%)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat

-


-


4. Sosial

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 43 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.  Terdapat sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi .


BAIK (100 %)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas  Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan.  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.


BAIK (100 %)

 Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas  Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik  Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas

BAIK (91,67 %)

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.



B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Halaman 44 dari 69

Kriteria/Indikator Kayu (IUPHHK)

Nilai

Ringkasan Justifikasi Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Berdasarkan Buku Potensi Sumber Daya Hutan per Kabupaten dalam wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur tanggal 26 November 2001 menyebutkan Luas Kawasan Hutan masing masing KPH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Luas Kawasan KPH Madura adalah 47.121,2 Ha  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Di areal Auditee terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk berbagai macam kegiatan. Berdasarkan dokumen Laporan Triwulan IV Bidang Agraria Kehutanan Tahun 2015 KPH Madura, terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan pengelolaan hutan melalui proses pinjam pakai dengan total keluasan 161,53 Ha.


EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang.  Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000.  Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan.  Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung dan penandaan yang jelas dan terbukti di lapangan.  Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan pada petak tebangan di lapangan berupa pengecatan baik pada patok maupun pohon dan pemasangan plang nama dimana lokasi petak tebangan di lapangan sesuai dengan di peta. Penandaan patok batas petak tebangan telah mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.

Halaman 45 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


MEMENUHI

 KPH Madura memiliki dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati yang telah disahkan dan dilengkapi dengan lampiran peta.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh auditee adalah jenis tanaman jati, mahoni, dan kesambi.



MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK 316.  LP-KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dari Instansi kehutanan.  Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LP-KHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan


MEMENUHI

Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan untuk tujuan TPK dengan ditumpuk terlebih dahulu di TPA dengan menggunakan dokumen DKB/DK 304a, untuk kemudian diangkut ke TPK dengan menggunakan dokumen DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industry kayu disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.


NOT APPLICABLE

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH-Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 46 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015. Auditee dapat menunjukkan dokumen FAKB dan SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Dalam penerbitan FAKB juga dilengkapi dengan BAP penerbitan FAKB. Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tarif yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebanyak Rp 192.921.967,00 dengan total produksi sebanyak 1.915,0036 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas.  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.


NOT APPLICABLE



NOT APPLICABLE



MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda VLegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda VLegal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai

EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) dan telah memperoleh Surat Penetapan Hasil Verifikasi DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Halaman 47 dari 69

Kriteria/Indikator peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Nilai


MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi Nomor : 660/4148/207.1/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (Indra Wiraguna, SH/NIP.510 090 148).  Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL yang telah mendapat Persetujuan Kelayakan Lingkungan dari Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/20/17.01/V/2011, yang diterbitkan di Surabaya tanggal 09 Mei 2011.  Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat.


dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) di dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya dan telah memiliki penanggung jawab K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat seorang ahli K3 Umum.  Untuk melindungi para karyawannya pada saat bekerja, Auditee telah melengkapi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baik di kantor maupun di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil observasi, kondisi peralatan masih berfungsi dengan baik.  Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.


berserikat

MEMENUHI

Dilingkup auditee, terdapat 2 (dua) serikat pekerja, diantaranya Serikat Pekerja (SEKAR) dan SP2P. Terdapat Pembentukan Pengurus Serikat Karyawan Perum Perhutani (SEKAR) KPH Madura berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah Serikat Karyawan Perum Perhutani KPH Madura No : 07/DSP/DPW/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengesahan Kepengurusan DPD KPH Madura periode 2016-2019. Sedangkan untuk SP2P pembentukan pengurus berdasarkan Keputusan Ketua DPD SP2P Jawa Timur Nomor : 03/DPD/SP2P/JATIM/2016 tentang Penetapan Dewan Pengurus Cabang SP2P KPH Madura Periode 2016 – 2019 tanggal 02 April 2016.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani periode 2015 – 2017 ditetapkan di Surabaya tanggal 03 Juli 2015 dan ditandatangani

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 48 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi oleh Direktur Utama Perum Perhutani, Ketua Umum Serikat Karyawan Perhutani dan Ketua Umum Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani. PKB ini juga telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.138/PHIJSKPKKAD/PKB/IX/2015 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tanggal 04 September 2015.


MEMENUHI

Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan hasil wawancara di lapangan, dari total 203 karyawan yang tercatat yang bekerja pada Auditee dan sebanyak 43 orang tenaga borongan, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL KPH Madura pada saat Penilaian Awal sebesar 98,48 %, masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

5. KPH BANYUWANGI SELATAN Kriteria/Indikator

Nilai



BAIK (100 %)

 KPH Banyuwangi Selatan memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan  Realisasi tata batas telah 100% (tata batas telah temu gelang), pelaksanaan rekonstruksi batas setiap 10 tahun sekali, dan pada laporan triwulan pemeriksaan batas masih terdapat Laporan Pal Batas yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan  Para pihak telah mengakui batas areal kerja dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain dengan tersedianya BATB KPH Banyuwangi Selatan melalui Proces Verbal Van Afbakening yang ditulis dalam bahasa Belanda  Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada KPH BANYUWANGI SELATAN dan telah ada perubahan perencanaan yang telah mendapat penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5816/MenLHKPHPL/UHP/2015, tanggal 31 Desember 2015..  Didalam areal kerja KPH Banyuwangi Selatan terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan serta tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang


BAIK (100 %)

 KPH Banyuwangi Selatan telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari


EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 49 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  KPH Banyuwangi Selatan telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi.  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh KPH BANYUWANGI SELATAN telah sesuai dengan visi dan misi PERUM PERHUTANI. Visi dan Misi telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial


BAIK (93,33 %)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PERUM PERHUTANI KPH BANYUWANGI SELATAN tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < 50.000 Hektar, namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016.  Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 84% dari rencana sesuai kebutuhan (peningkatan kompetensi SDM > 70%).  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh KPH BANYUWANGI SELATAN tersedia lengkap



EQI-F102.1.0/20120126

 KPH Banyuwangi Selatan telah mempunyai struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014  KPH BANYUWANGI SELATAN telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya  Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Timur sebagai perwakilan dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan  KPH Banyuwangi Selatan telah ada bukti keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui hasil evaluasi yang diberikan laporan SPI/Audit Internal BAIK (100 %)

 Kegiatan RKT KPH BANYUWANGI SELATAN sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak masyarakat desa sekitar (LMDH)  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu

Halaman 50 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi seluruh desa yang berada di sekitar areal kerja Pemegang Hak Pengelolaan  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH.


BAIK (86,67 %)

 KPH Banyuwangi Selatan terdapat dokumen RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Banyuwangi Selatan dengan Luas 45.376,86 Ha untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2020 yang disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH) V Jember (Adi Winarno, SHut, MM/ NPP 2 420 021) pada tanggal 9 Desember 2010, dinilai oleh Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha ( Ir. Yulianto, Msi/ NPP 3000 190), diketahui oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur (Ir. Miftahudin Afandi, SE, SH, MH/ NIP 19550418 198203 1004) dan disahkan oleh Direksi Perum Perhutani Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Hutan (Haryono Kusumo) dan telah mengalami revisi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5816/MenLHKPHPL/UHP/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tentang Persetujuan Revisi RPKH untuk jangka waktu 10 tahun 2011 – 2020 (Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020) atas nama KPH Banyuwangi Selatan KP Jati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan Luas 43.818,0 Ha yang telah disetujui An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, MSc. Kedua dokumen RPKH disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/benar dituangkan dalam dokumen PDE-2  Penataan areal kerja RTT 2011-2015 (blok RTT dan compartment/petak) hanya sebagian (> 50%) sesuai dengan RPKH  Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak, seluruh tanda batas (pal) petak terlihat jelas dan dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat kembali.


BAIK (88,89 %)

 KPH Banyuwangi Selatan telah memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan di tiap Bagian Hutan yaitu BH Blambangan dan BH Genteng  Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan  Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT


BAIK (100 %)

 KPH Banyuwangi Selatan telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang

2. Produksi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 51 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi berlaku.  KPH Banyuwangi Selatan telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 100%).  Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang selama periode 2011 – 2015 berdasarkan bagan tebang dalam RPKH sebesar 97,24 m3/Ha untuk tebangan A2 kelas perusahaan jati.  Sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan sebesar 98,11 % (keberhaslan tanaman > 75% pada tahun ke 3)


BAIK (100 %)

 KPH Banyuwangi Selatan terdapat Prosedur kerja RIL tertuang dalam PK Pemanenan Kayu dengan kode PK-SMPHT-.05.007 untuk Tebang Habis Hutan Jati yang berlaku efektif : 13 April 2015  KPH Banyuwangi Selatan telah melakukan RIL pada 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil.  Nilai Fe Jati KPH Banyuwangi Selatan berdasarkan data hasil cutting test selama periode 2011-2015 sebesar 80,17% atau di atas 0,7. Sedangkan hasil uji petik terhadap tebangan pada pohon no 1113 diperoleh hasil limbah pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi (FE) sebesar 101%


BAIK (100 %)

 KPH Banyuwangi Selatan telah tersedia dokumen RTT tebang habis (A2). Tebang pembangunan (B1), dan tebang penjarangan E berdasarkan RPKH yang disahkan pejabat yang berwenang.  Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH.  Terdapat penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja.  Realisasi volume tebangan total mencapai 80% (>70%) dan per jenis tebangan A2 sebesar 77,58% (>70%), tebangan B sebesar 85,52% (<70%), dan tebangan E sebesar 73,1% (>70%) untuk periode tahun 2011-2015 pada lokasi yang sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.


BAIK (90,48 %)

 Hasil analisa kesehatan finansial Divisi Regional Jawa Timur diperoleh bahwa likuiditas 146%, solvabilitas 100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2014 dan 2013 adalah Wajar.  Realisasi alokasi dana mencapai 115,71% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik)  Perbedaan proporsi anggaran selama periode 2011 -2015 sebesar 37,71 % %, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 52 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi proporsional (perbedaan 20 - 50%).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu.  Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal sebesar 103,98% atau ≥ 80 %.  Realisasi penanaman dalam periode 2011 – 2015 sebesar 100% atau > 70% dari yang direncanakan dalam RTT

Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan.

BAIK (87,5 %)

 KPH Banyuwangi Selatan telah mengalokasikan Kawasan Lindung seluas 14.883,08 Ha sesuai dengan dokumen Perencanaan ( RKPH revisi 2016- 2020 ) dan sesuai dengan kondisi Biofisiknya.  Kawasan lindung yang telah di tata batas dilapangan adalah 100 % yakni sepanjang 148,562 km  79,85 % dari luas kawasan lindung diareal kerja KPH Banyuwangi Selatan seluas 14.833,1 Ha kondisinya masih berhutan.  Sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap para pihak hanya mencapai 14 % dari yang seharusnya.  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai RKL terhadap seluruh kawasan Lindung


BAIK (91,66 %)

 KPH Banyuwangi Selatan telah mengembangkan prosedur penanganan gangguan keamanan hutan dan lahan terhadap seluruh gangguan yag ada meliputi gangguan pencurian kayu, kebakaran, perambahan lahan, bencana alam, penggembalaan dan perburuan liar.  Jenis dan jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan dan dapat difungsikan dengan baik.  Jumlah personil SDM Perlindungan hutan memadai namun belum ditunjang dengan kualifikasi yang sesuai.  Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada.


BAIK (90,9 %)

 Terdapat prosedur pemantantauan dampak secara lengkap namun prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tidak lengkap  KPH Banyuwangi Selatan telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen perencanaan dan berfungsi dengan baik.  Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak namun kualifikasinya kurang sesuai  KPH banyuwangi Selatan telah memiliki Dokumen

3. Ekologi

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 53 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Perencanaan Lingkungan yang diimplementasikan secara operasional dam dokukem Rencana Operesional Tahunan Kelola Lingkungan  KPH banyuwangi Selatan telah memiliki Dokumen Perencanaan Pemantauan Lingkungan yang diimplementasikan secara operasional dalam dokumen Rencana Operesional Tahunan Kelola Lingkungan. Realisasi kegiatan Pemantauan lingkunag dilaporkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL setiap 6 bulan sekali  Terdapat dapak besar dan penting dalam kegiatan pengelolaan hutan KPH Banyuwangi Selatan namun terdapat upaya untuk menangani dampak tersebut.


SEDANG (66,67 %)

 Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

 KPH Banyuwangi Selatan telah mengimplementasikan sistem identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.

Halaman 54 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai


Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: c. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak d. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

SEDANG (66,67 %)

 KPH Banyuwangi selatan telah mengembangkan Prosedur terhadap sebagian jenis flora dilindungi, jarang dan terancam punah.  KPH Banyuwangi selatan telah melakukan mengelolaan terhadap sebagian jenis flora dilindungi, jarang, terancam punah dan langka diareal kerjanya.  Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

BAIK (100 %)

 Pengelolaan Satwa dilindungi, langka dan terancam punah yang dilakukan oleh KPH Banyuwangi Selatan berdasarkan SOP tersebut diatas meliputi kegiatan : 1. Identifikasi terhadap jenis dan keberadaan satwa dilindungi. 2. Monitoring terhadap keberadaan jenis satwa dilindungi melalui kegiatan pemantauan dan pengelolaan Biodiversity. 3. Perlindungan terhadap satwa melalui kegiatan pencegahan perburuan terhadap satwa dilindungi. 4. Kegiatan pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa jenis mamalia rumenansia, mamalia karnivora, mamalia arboreal, aves karnivora, aves terestrial, aves air, herpetofauna. Dengan demikian KPH Banyuwangi Selatan telah mengembangan Prosedur Pengeloaaan terhadap seluruh jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan

Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: -


-


 Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan .  Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (92,60 %)

 Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

Halaman 55 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat .  Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik


BAIK (91,66 %)

 Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat  Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum lengkap mencakup seluruh rencana dan bidang sosialisasi serta mencakup seluruh LMDH.  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi .


BAIK (100 %)

 Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat .  Terdapat dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas  Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan ).  Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik..


BAIK (100 %)


BAIK

 Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh

4.5. pengembangan

Perlindungan, dan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 56 dari 69

Kriteria/Indikator peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Nilai (100 %)

Ringkasan Justifikasi karyawan  Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.


MEMENUHI

 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Kesesuaian kawasan yang dikelola oleh auditee mengacu pada SK Menteri Kehutanan Nomor : 395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.361.146 Ha beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 900/Kpts/Dir/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Banyuwangi Selatan.  Verifier tersebut masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee adalah merupakan pemegang hak pengelolaan dan bukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.  Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang dibuat oleh bagian Hugra. Kegiatan diluar sektor kehutanan adalah berupa Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Eksplorasi Tambang Emas dan mineral pengikutnya Eksplorasi Tambang Emas dan mineral pengikutnya.


EQI-F102.1.0/20120126

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH beserta revisinya untuk kelas perusahaan jati periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2020 yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pertauran yang berlaku.  Dokumen Revisi RPKH untuk satu Kelas Perusahaan/KP, yaitu RPKH KP Jati seluas 43.818,40 Ha dengan Bagian Hutan yaitu

Halaman 57 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



 



Ringkasan Justifikasi Blambangan dan Genteng,, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020 dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Bulan Desember 2011. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2015 dan 2016 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas yang berwenang. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan peta dengan skala 1:100.000. Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT 2015 serta RTT 2016 yaitu peta RTT dan peta micro planning bidang tebangan. Peta blok tebangan adalah merupakan lampiran SPK tebangan yang dimiliki oleh mandor tebang. Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.


MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen RPKH jangka periusahaan 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2020 dengan luas kawasan 45.376,86 Ha yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Dokumen Revisi RPKH untuk satu Kelas Perusahaan/KP, yaitu RPKH KP Jati seluas 43.818,40 Ha dengan Bagian Hutan yaitu Blambangan dan Genteng,, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020 dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Bulan Desember 2011.  Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh auditee adalah jenis tanaman jati, mahoni, dan kesambi.


MEMENUHI


3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin

MEMENUHI

Auditee menyertai kayunya dari petak tebangan (TPn) untuk tujuan TPK dengan menggunakan dokumen

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 58 dari 69

Kriteria/Indikator dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Nilai

Ringkasan Justifikasi DKB/DK 304 yang diterbitkan oleh mandor tebang. Selanjutnya dari TPK untuk tujuan industri kayu disertai dengan dokumen FAKB/SKSHHK. Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan FAKB/SKSHHK menunjukkan kesesuaian.


NOT APPLICABLE

 Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 November 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDH-Prod/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.  Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan system penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan  Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.  Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Nomor 3169 tahun 2014 dan Surat Revisi SK.Direksi No. 360/075.2/PSDHProd/Dir/2015 tanggal 19 Mei 2015.


MEMENUHI



EQI-F102.1.0/20120126

 Auditee telah memiliki dokumen SPP PSDH yang dietrbitkan oleh instansi kehutanan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang berlaku. Jumlah tagihan pada SPP adalah sebanyak Rp 3.507.742.760,00 dengan total produksi sebanyak 32.589,588 M3. Tagihan PSDH telah dibayarkan secara lunas.  Pembayaran PSDH telah sesuai dengan SPP PSDH dan terdapat tanda bukti setor PSDH yang telah divalidasi oleh petugas Bank sebagai bukti pembayaran PSDH secara lunas.  Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

Halaman 59 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai



NOT APPLICABLE



NOT APPLICABLE



MEMENUHI

Auditee telah menerapkan penggunaan tanda VLegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda VLegal dibubuhkan pada dokumen DKHP dan dokumen SKSHHK.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah mendapatkan persetujuan melalui Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/ 10/ 17.01/V/2011, Tanggal 05 Mei 2011 Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan, yang ditandatangani oleh An. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (Warno Harisasono/Pembina Utama Muda/NIP 19551013 198303 1 005). Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007


MEMENUHI

 Dokumen RKL dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/ 10/ 17.01/V/2011, Tanggal 05 Mei 2011 Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan, yang ditandatangani oleh An. Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (Warno Harisasono/Pembina Utama Muda/NIP 19551013 198303 1 005).  Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada BLH kabupaten dan Dinas kehutanan setempat.


EQI-F102.1.0/20120126

dan

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen prosedur atau pedoman tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja (PK) Direksi. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam

Halaman 60 dari 69

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi implemntasi K3 di KPH Banyuwangi Selatan.  Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret 2016. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masingmasing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik.  Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.

berserikat

MEMENUHI

1) Surat Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) Serikat Karyawan Perum Perhutani Dewan Pengurus Daerah (DPD) Banyuwangi Selatan Nomor : 05/KPTS/MUSDA/ BWS/2015 tentang Pembentukan Pengurus Serikat Karyawan Perum Perhutani Dewan Pengurus Daerah (DPD) KPH Banyuwangi Selatan Periode 2015 – 2018 2) Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja (SP2P) Jawa Timur No. 04/KPTS/MUSCAB/ BWS/2015 Tentang Pembentukan Pengurus Serikat Pekerja Dan Pegawai Perum Perhutani Dewan Pengurus Cabang (DPC) KPH Banyuwangi Selatan Periode 2015 - 2017


MEMENUHI

Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani Periode 2015 – 2017.


Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sesuai surat No. 4 3 7/011.7/SDM/Dir tanggal 09 Juli 2015. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.138/PHIJSKPKKAD/PKB/IX/2015 tanggal 04 September 2015. Masa berlaku sejak 3 Juni 2015 s/d 2 Juni 2017. 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI

Tidak terdapat karyawan dibawah umur di lingkup KPH Banyuwangi Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Nilai Kinerja PHPL KPH Banyuwangi Selatan pada saat Penilaian Awal sebesar 96,97 %, masuk dalam kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.

(5)

Perhitungan Nilai Kematangan/Bobot Indikator KPH Contoh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

Proses penentuan nilai akhir kinerja PHPL untuk Divisi Regional dilakukan setelah penghitungan nilai akhir di setiap KPH Contoh. Nilai Kematangan Indikator Divisi EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 61 dari 69

Regional merupakan penjumlahan Nilai Kinerja Indikator setiap KPH Contoh dibagi dengan penjumlahan Nilai Maksimal Indikator setiap KPH Contoh, sebagaimana tabel berikut: Kriteria

Nilai Aktual Indikator

Nilai Maksimal Indikator

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3

KPH BANYUWANGI SELATAN

3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

2

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

14

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

3

3

Indikator 1.1

Unit Contoh

Jumlah

Prasyarat

1.2

Jumlah 1.3

Jumlah 1.4

Jumlah 1.5

KPH JATIROGO

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai Kemantangan Indikator

Nilai Kinerja Indikator

Nilai Kematang an/ Bobot Indikator

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

93,33 %

BAIK

3

100%

BAIK

3

Halaman 62 dari 69

Kriteria



3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3

Indikator

Unit Contoh KPH MOJOKERTO

Jumlah 2.1

Jumlah

Produksi

2.2

Jumlah 2.3

Jumlah 2.4

EQI-F102.1.0/20120126




100%

BAIK

3

100 %

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

Halaman 63 dari 69

Kriteria



3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

Indikator

Unit Contoh KPH BANYUWANGI SELATAN

Jumlah 2.5

Jumlah 2.6

Jumlah

Ekologi

3.1

Jumlah 3.2

Jumlah

EQI-F102.1.0/20120126




100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

Halaman 64 dari 69

Kriteria

Nilai Aktual Indikator 3

Nilai Maksimal Indikator 3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

2

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

2

3

KPH MADURA

3

3


2

3

12

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

NA

NA

KPH MADURA

3

3


2

3

11

12

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

2

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

2

3


3

3

13

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

Indikator 3.3

Unit Contoh KPH JATIROGO

Jumlah 3.4

Jumlah 3.5

KPH NGAWI

Jumlah 3.6

Jumlah Sosial

4.1

EQI-F102.1.0/20120126


100%



BAIK

3

80%

SEDANG

2

92%

BAIK

3

87%

BAIK

3

Halaman 65 dari 69

Kriteria

Nilai Aktual Indikator 3

Nilai Maksimal Indikator 3

3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

KPH JATIROGO

3

3

KPH MOJOKERTO

3

3

KPH NGAWI

3

3

KPH MADURA

3

3


3

3

15

15

Indikator

Unit Contoh KPH MADURA KPH BANYUWANGI SELATAN

Jumlah 4.2

Jumlah 4.3

Jumlah 4.4

Jumlah 4.5

Jumlah

EQI-F102.1.0/20120126




100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

100%

BAIK

3

Halaman 66 dari 69

(6).

Nilai Kinerja Seluruh Indikator PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

Berdasarkan data pada tabel di atas selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Kinerja seluruh Indikator PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang disajikan pada tabel di bawah ini. Nilai Kinerja Indikator

Indikator 1.1

Kepastian Kawasan Pengelolaan

1.2

Hak

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

BAIK

3

3

Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

3

3

1.3

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK

3

3

1.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

3

3

1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK

3

3

2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

3

3

2.2

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem*)

BAIK

3

3

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

3

3

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan Untuk pemanfaatan hutan

BAIK

3

3

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK

3

3

2.6

Kesehatan Finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya

BAIK

3

3

EQI-F102.1.0/20120126

Pemegang

Nilai Kematangan Indikator

Halaman 67 dari 69

Indikator


Nilai Kematangan Indikator

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

manusia. 3.1

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

BAIK

3

3

3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

BAIK

3

3

3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

BAIK

3

3

3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

SEDANG

2

3

3.5

Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

3

3

3.6

Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

3

3

4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

3

3

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAIK

3

3

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

3

3

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

3

3

4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

3

3

65

66

Jumlah Prosentase

98,48%

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Kinerja PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mencapai angka 98,48 % masuk dalam kelas nilai 80% - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”. Hal ini menunjukan bahwa

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 68 dari 69

dalam pengelolaan hutannya Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

----o0o----

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 69 dari 69

2016 tanggal 24 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents