PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://www.sic.sarbi.co.id

ianTelah selesai melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Wana Kencana Sejati

SK IUPHHK-HA

:

SK. No.95/Menhut-II/2005, tanggal 12 April 2005

Luas

:

± 47.410 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Kartini No. 4 Jakarta 10710

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan Mononutu No. 4 Kelurahan Stadion, Ternate, Maluku

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 28 Desember 2015 s/d 08 Januari 2016

Hasil Penilaian

:

Nilai Akhir Kinerja PHPL PT. Wana Kencana Sejati dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 71%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan berhak diberikan Sertifikasi dengan Nomor : 42-SIC-04.01

Bogor, 10 Februari 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 45/PHPL/DIRSERTF/I/2016 Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. WANA KENCANA SEJATI, PROVINSI MALUKU UTARA No. SK 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005 Luas ± 47.410 Ha

Menimbang

:

1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

TMPL-SIC-022

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 2 2

6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 7. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Persh/PHPL/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015

:

024/SIC/SPK-

Memutuskan Menetapkan :

1. Dengan memperoleh hasil total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 71%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu “MEMENUHI” dengan predikat “SEDANG” Maka Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan ALAM (IUPHHK-HA) PT. Wana Kencana Sejati di Provinsi Maluku Utara berhak memperoleh “Sertifikat PHPL” dengan Nomor : 42-SIC-04.01 dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (Satu tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 Dua belas bulan) sejak terbitnya Sertifikat oleh LP-PHPL PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai Hasil PHPL PT. Wana Kencana Sejati di Provinsi Maluku Utara pada masing-masing indikator PHPL, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 22 Januari 2016 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2 2

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT WANA KENCANA SEJATI, PROVINSI MALUKU UTARA

1)

Identitas LP-PHPL dan LVLK : (a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

:

- LPPHPL-004-IDN - LVLK-007-IDN

(c) Alamat

:

(d) Nomor telepon/faks/E-mail :

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(e) Direktur Utama

:

Ir. Iin Indasah

(f) Standar

:

- Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit

:

1.

Asep Bunyamin S.Hut

Auditor Prasyarat

2.

Ir. Jubaedi Nu’man

Lead Auditor merangkap Auditor Produksi

3.

Septian Irwan Rakhman, A.Md

Auditor megang Ekologi

4.

Ir. Marthen Edy

Auditor Ekologi

5.

Mochammad Nurul Anwar, SP

Auditor Sosial

6.

Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut

Auditor VLK

(h) Pengambil Keputusan 1. 2)

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

:

PT Wana Kencana Sejati

(b) Nomor & Tanggal SK

:

No. SK 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005

(c) Luas dan Lokasi

:



± 47. 410 Ha di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

(d) Alamat kantor

: Halaman 1 dari 23



Kantor Pusat

:

Jalan Kartini No. 04 Jakarta 10710 Telp. (021) 384 4903, 384 4896, 386 4603 Fax. (021) 345 4967



Kantor Cabang

:

Jalan Mononutu No. 04 Kelurahan Stadion, Ternate Maluku Utara Telp/Fax. (021) 312 6992

(e) Pengurus 



3)

:

Dewan Komisaris : (1)

Komisaris Utama

:

Dr. Meiliana Lowandi

(2)

Komisaris

:

Feny Lowandi

Dewan Direksi : (1)

Direktur Utama

:

Rusli Lohisto

(2)

Direktur

:

Yopi Sopamena

(3)

Direktur

:

Yetty Susilowati

Ringkasan Tahapan : Tahapan

Audit Tahap I

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 22 s/d 24 Desember 2015

Ringkasan Catatan  Melakukan verifikasi dokumen Auditee,

awal

dokumen-

 Menetapkan metodologi penilaian kinerja PHPL PT. Wana Kencana Sejati  Membuat rencana kegiatan kinerja PHPL (Audit Tahap II)

penilaian

 Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Audit Tahap I, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HA untuk dilakukan penilaian kinerja PHPL (Audit Tahap II) Audit Tahap II  Koordinasi dengan Instansi terkait

o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi, tanggal 29 Desember 2015

 Menyampaikan rencana kegiatan audit PHPL dan VLK di PT Wana Kencana Sejati (Auditee).

o Kantor Dinas Kehutanan

 Menyampaikan rencana kegiatan audit PHPL dan VLK di PT. Wana Kencana

 Konsultasi dan menggali informasi Dinas Kehutanan terkait Auditee di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Halaman 2 dari 23

Tahapan

Tempat dan Waktu Kabupaten Halmahera Timur di Maba, tanggal 30 Desember 2015

Konsultasi Publik

Base Camp Logpond Jibo, tanggal 31 Desember 2015

Ringkasan Catatan Sejati (Auditee)  Konsultasi dan menggali informasi dari Dinas Kehutanan terkait Auditee di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur  Menyampaikan rencana kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK di PT. Wana Kencana Sejati  Menggali informasi, menampung saran dan masukan dari para pihak peserta konsultasi publik terkait dengan Auditee

Pertemuan Pembukaan

Base Camp Logpond Jibo, tanggal 31 Desember 2015

 Sambutan PT. Wana Kencana Sejati kepada tim auditor PT. SIC  Penyampaian Gambaran Umum PT. Wana Kencana Sejati Provinsi Maluku Utara  Perkenalan Tim Auditor PT. SIC  Penjelasan Proses Penilaian PT. Wana Kencana Sejati (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilaian, Observasi dan Verifikasi Lapangan.  Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian, Observasi dan Verifikasi Lapangan.  Penentuan pendamping masing-masing Kriteria (Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan areal kerja PT. WKS tanggal 28 Desember 2015 s/d 5 Januari 2016

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.  Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk didalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Base Camp P. Roni tanggal

 Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Halaman 3 dari 23

Tahapan

Tempat dan Waktu 05 Januari 2016

Ringkasan Catatan  Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung.  Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknik-teknik yang diterapkan Auditor.  Penandatangan tally sheets Observasi dan Verifikasi lapangan.

Hasil

 Penandatanganan BA Penutupan. o Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur di Maba, tanggal 06 Januari 2016 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi, tanggal 07 Januari 2016

 Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan Penilaian kinerja PT. Wana Kencana Sejati telah berakhir.  Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi ekologi, sosial, dan VLK.  Tim auditor berterima kasih atas dukungan dan berpamitan untuk pulang.

o Kantor BP2HP XVI Wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, tanggal 07 Januari 2016 Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

tanggal 08 s/d 16 Januari 2016

 Masing-masing Auditor laporan Penilaian.

menyusun

 Panel hasil Penilaian dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 18 Januari 2016

 Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

19 s/d 21 Januari 2016

 Penyempurnaan Laporan Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, tanggal 22 Januari 2016

 Nilai Akhir Penilaian Kinerja PHPL PT. Wana Kencana Sejati dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 71%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang” dan berhak diberikan

Hasil rapat

Halaman 4 dari 23

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan Sertifikasi dengan Nomor : 42-SIC-04.01

4)

Ringkasan Hasil :

Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Wana Kencana Sejati KRITERIA/ INDIKATOR I.

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

100% (Baik)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan oleh PT. WKS dan dokumendokumen legal tersebut terdokumentasi dengan baik dikantor pusat, kantor cabang maupun kantor Basecamp.

PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

 Realisasi tata batas areal kerja PT. WKS sudah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang).  Pada areal kerja IUPHHK-HA PT. WKS Terdapat konflik batas dan PT. WKS telah mempunyai/ menyiapkan dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.  Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal IUPHHK-HA PT. WKS dan telah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022, yang telah disetujui melalui Keputusan Menhut No : SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 06 Desember 2013.  Terdapat bukti upaya dari PT. WKS untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin. 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

73% (Sedang)

 Dokumen visi dan misi PT. WKS tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.  Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).  Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) PT. WKS hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi .

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional terlatih

73% (Sedang)

 Keberadaan tenaga profesional bidang Kehutanan PT. WKS dilapangan hanya tersedia pada sebagian bidang

Halaman 5 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

dan tenaga teknis pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

RINGKASAN JUSTIFIKASI kegiatan pengelolaan hutan.  Kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT. WKS yang telah terealisasi atau sebanyak 30 orang (60%) peserta dari 50 perserta yang direncanakan.  Dokumen ketenagakerjaan yang diacu oleh PT. WKS tersedia tetapi tidak lengkap.

67% (Sedang)

 Tersedia struktur organisasi dan job description pada PT. WKS tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.  Perangkat SIM sudah ada tetapi kondisi saat ini keberadaan SDM sebagai pelaksanaan masih kurang terutama petugas pada system pengarsipan data/ dokumen.  Organisasi SPI / internal auditor PT. WKS sudah ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  Terdapat keterlaksanaan sebagaian tidak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh PT. WKS

81% (Baik)

 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat sekitar areal Kerja PT. WKS  Dalam proses pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. WKS telah mendapat persetujuan dari para pihak.  Prosedan pelaksanaan CSR/CD PT. WKS telah terdapat persetujuan dari sebagian para pihak.  Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja IUPHHK-HA PT. WKS telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.

II.

PRODUKSI

2.1.

Penataan areal

78%

 PT Wana Kencana Sejati (PT. WKS) telah memiliki

Halaman 6 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NILAI (Sedang)

RINGKASAN JUSTIFIKASI dokumen RKUPHHK-HA periode 2013 s/d 2022 berbasis IHMB yang sudah disyahkan oleh Menteri Kehutanan nomor SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 06 Desember 2013, serta telah dituangkan dalam bentuk penataan areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.  Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment) sebagian (≥50%) sesuai dengan RKUPHHK.  Terdapat penandaan batas blok dan petak dengan cat merah di blok RKT 2015 dan 2013

2.2.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

75% (Sedang)

 PT WKS telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB sesuai tipe ekosistem dan terdapat jalur survey, peta pohon serta memilik data ITSP 3 tahun terakhir.  PT WKS telah melakukan pengukuran PUP yaitu pengukuran jenis, diameter dan tinggi namun belum dilakukan analisis perhitungan riap.  Auditee belum menggunakan pengukuran riap dari plot PUP untuk perhitungan JTT namun telah dilakukan perhitungan Etat luas dan Etat Volume berdasarkan IHMB dan target penebangan tahunan dalam buku RKT menggunakan hasil ITSP.

2.3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

81% (Baik)

 Standar Operasinal Prosedur (SOP) seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dari mulai penataan kerja s/d perlindungan pengamanan hutan dan isinya sesuai ketentuan teknis.  SOP tahapan silvikultur baru diimplementasikan di lapangan.

sebagian

yang

 Berdasarkan hasil ITSP RKT 2011, 2013 dan 2015, jumlah inti dan pohon yang disisakan yang tersebar merata sebanyak 22,47 phn/ha.  Hasil uji petik untuk tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang jenis komersial sebesar 125,31 tiang per ha. 2.4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan.

76% (Sedang)

 SOP RIL telah tersedia dan berdasarkan penelaahan, isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik setempat.  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan namun dalam implementasinya hanya sebagian

Halaman 7 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI yang dilaksanakan.  Berdasarkan uji petik di areal penebangan diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan dan keterbukaan wilayah sebesar 26,5%.  Berdasarkan uji petik diketahui penebangan sebesar 0,65

2.5.

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebanga pemanfaatan pada areal kerjanya

76% (Sedang)

faktor

eksploitasu

 PT. Wana Kencana Sejati memiliki dokumen RKT selama periode penilaian sebesar 80% yang telah disahkan oleh kepala Dinas kehutana Provinsi Maluku Utara dan disusun berdasarkan RKU yang sah  Terdapat peta kerja RKT sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung  Realisasi volume tebangan total pada RKT 2011 s/d 2015 sebesar 5,05% dari rencana tebangan, dan lokasi tebangan, luas dan kelompok jenis sesuai dengan blok tebangan RKT yang disahkan.

2.6.

Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

52% (Buruk)

 Menurut Laporan keuangan PT. WKS untuk terdapat rentabilitas positif, solvabilitas 217% dan likuiditas 185% namun laporan keuangan tersebut belum diaudit oleh akuntan publik.  Terdapat laporan keuangan berisi rencana dan realisasi alokasi dana pengelolaan hutan namun belum diaudit oleh akuntan publik  Alokasi dana seluruh bidang kegiatan sebesar 31,19% yang termasuk kurang proposional (perbedaan 20-50%).  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.  Terdapat modal yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 62,28%  Realisasi fisik pembinaan hutan rata-rata tahun RKT 2012-2014 sebesar 52,38.

III.

EKOLOGI

3.1. Keberadaan,

79%

 Luas kawasan lindung telah sesuai dengan yang Halaman 8 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR Kemantapan dan Kondisi Kawasan Lindungi Pada Setiap Tipe Hutan

NILAI (Sedang)

RINGKASAN JUSTIFIKASI direncanakan dalam dokumen AMDAL dan RKU dan seluruhnya dengan kondisi biofisiknya.  Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 62,18% dari yang seharusnya.  Kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung yang ada di areal pemegang izin yang berhutan seluas 5.917 Ha (87,47%) dari luas total sebesar 6.765 ha.  Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak  Pemegang izin telah memiliki laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

81% (Baik)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencangkup seluruh jenis gangguan yang ada.  Pemegang izin telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan Jenis dan jumlahnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).  Pemegang izin telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah sebagian besar dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).  Pemegang izin telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu (preemptif /preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan

73% (Sedang)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan  Pemegang izin telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum lengkap (tidak tersedia sarana pemantauan erosi, debit, kualitas air dan sedimentasi sesuai SOP dan dokumen perencanaan),  Pemegang izin telah memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil 67 % sesuai dengan ketentuan (minimal 50%),  Pemegang izin telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap Halaman 9 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI tanah dan air (minimal 50%), perencanaan

sebesar 75% dari

 Pemegang izin telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan sebesar 75% (>50% dari dokumen perencanaan atau SOP),  Terdapat indikasi telah terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, dan ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah diimplementasikan oleh pemegang izin 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

67% (Sedang)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi belum menyajikan secara rinci proses dan langkah pada setiap tahap kegiatan identifikasi yang diperlukan dalam rangka identifikasi flora atau fauna dilindungi berdasarkan peraturan yang seharusnya dijadikan acuan seperti PP No. 7 tahun 1999, IUCN RedList atau Appendix CITES  Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum sepenuhnya dirinci menurut peraturan yang berlaku, seperti PP No. 7 tahun 1999, IUCN RedList atau Appendix CITES

3.5. Pengelolaan flora untuk :

67% (Sedang)

1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak.

 Pemegang izin telah melakukan implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (tidak terdapat data hasil pengayaan flora dilindungi dan/atau data bibit flora dilindungi di persemaian)

2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

3.6. Pengelolaan fauna untuk:

 Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (SOP belum berbasis jenis flora dilindungi dan masih bersifat umum)

 Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin seperti gaharu dan damar

67% (Sedang)

 Pemegang izin telah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

1. Luasan tertentu dari Halaman 10 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

RINGKASAN JUSTIFIKASI yang terdapat di areal pemegang izin (SOP belum berbasis jenis fauna dilindungi dan masih bersifat umum)  Pemengang izin melakukan pengelolaan fauna melalui alokasi sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan satwa liar, kegiatan identifikasi dan pemasangan plangplang informasi/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi, tetapi pengelolaan fauna yang dilakukan belum berbasis jenis fauna dilindungi

2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

 Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, seperti berburu rusa atau babi dan menangkap burung Nuri kepala merah IV. 4.1.

SOSIAL Kejelasan deliniasikawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

67% (Sedang)

 Kelengkapan dokumen terkait dengan klausul verifier 4.1.1 sebagian terpenuhi, terutama berhubungan dengan ketersediaan informasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH masyarakat setempat di sekitar IUPHHK PT. WKS seperti memperoleh kompensasi atas hilangnya akses dengan hutan di sekitarnya. Dokumen di desa-desa bukan binaan masih belum terdokumentasikan dengan baik padahal mereka tinggal tidak terlalu jauh dengan kawasan IUPHHK PT. WKS dan mereka sangat mendapatkan pengaruh dan ketergantungan dengan hutan alam disekitarnya. Dokumen yang tersedia adalah dokumen tahun 2011 – 2012, untuk tahun 2013 – 2015 tidak tersedia dokumen kelola sosial.  Secara teknis, Auditee memiliki dokumen-dokumen mekanisme yang terkait penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. Auditee sudah menggunakan/memiliki SOP yang lebih spesifik yaitu SOP tersendiri yang mengatur mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Tidak ditemukan tanda batas parisipatif di dalam areal IUPHHK PT. WKS khususnya RKT 2015. Tidak ditemukan ada insiden konflik tenurial saat dilakukan penilaian. Berdasarkan dokumen kronologi yang dimiliki auditee, pola penyelesaian konflik lebih sering dilakukan secara personal saja atau pihak-pihak terkait (unsur-unsur desa) cukup mengetahuinya.  Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang Halaman 11 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dituangkan dalam SOP-SOP dan dokumen legal perusahaan. Seperti pemenuhan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan religi, dll. Dokumen perencanaan pemanfataan SDH terkait mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat hanya tersedia untuk RKT tahun 2011, 2012, 2103 dan 2015. Dokumen perencanaan pemanfataan SDH terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat hanya tersedia untuk RKT tahun 2014 tidak tersedia.  Sepanjang penilaian di lapangan, tidak ada perubahan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat setempat. Luasan dan batas-batas kawasan pemegang izin masih sesuai dengan SK Perijinan dari Menhut. Bukti-bukti fisik berupa tanda batas terkait luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat setempat umumnya berupa batas alam dan/atau ekosistem. Tidak terdapat dengan jelas bukti fisik tanda batas berupa tanda pal dan/atau plank batas.  Auditee memiliki bukti persetujuan tertulis dari lembaga formal desa terkait luas dan batas areal kerja IUPHHK. Selama ini, berdasarkan pengakuan dari hasil wawancara warga tidak merasa tertanggu dengan luas dan batas areal kerja IUPHHK saat ini. Masih terdapat konflik terkait dengan kompensasi tanam tumbuh yang terkena pembuatan jalan pada RKT 2015, yang belum diselesaikan oleh PT. WKS.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

67% (Sedang)

 Hasil telaah dokumen yang dilakukan oleh auditor sosial menunjukkan bahwa auditee memiliki sebagian dokumen terkait upaya memenuhi tanggung jawab sosial. Pemegang izin sudah mencoba mengkondisikan dokumen-dokumen terkait klausul verifier 4.2.1 sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. PT. WKS tidak memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin pada tahun 2014-2015  PT. WKS telah memeiliki beberapamekanisme yang terkait dengan kewajiban sosiala perusahaan, namun belum memiliki mekanisme yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian bantuan/ pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Dalam tataran praktek sudah melaksanakan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, namun tidak dituangkan dalam dokumen legal secara lengkap.

Halaman 12 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa implementasi kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan. Meskipun sosialisasi terkait Verifier 4.2.3 belum mencakup seluruh masyarakat khususnya di Desa Binaan. Substansi yang sosialisasikan belum mencakup keseluruhan kewajiban auditee kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sosialisasi pada kegiatan RKT 2015 hanya dilakukan pada Desa Waijoi dan tidak disertai dengan bukti pendukung seperti berita acara, foto kegiatan dan absensi.  Berdasarkan penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat sebagian implementasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat khususnya di desa binaan dan desa di seiktarnya. Sejak tahun 2013 – 2015 PT. WKS tidak terdapat laporan pelaksanaan kelola sosial/ PMDH sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat desa di sekitar areal kegiatan operasionalnya.  Berdasarkan penelaahan dokumen dan wawancara lapangan, bahwa PT. WKS memiliki laporan kegiatan kelola sosial dan PMDH termasuk ganti rugi pada tahun 2011 dan 2012. PT. WKS tidak memiliki laporan kegiatan kelola sosial dan PMDH pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

67% (Sedang)

 PT. WKS memiliki sedikit dokumen terkait aktivitas masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan dan terpengaruh aktivitas auditee di sekitar komunitas masyarakat yang tersebar areal konsesi IUPHHK PT. WKS. Data yang dimiliki terkait dengan terkait budaya masyarakat setempat yang masih tergantung dengan sumber daya hutan adalah AMDAL tahun 2001 dan Studi Diagnostik tahun 2006 yang yang tidak up date lagi dengan kondisi saat ini.  Mekanisme yang digunakan oleh auditee belum menggunakan/memiliki SOP yang lebih spesifik yaitu SOP tersendiri yang secara khusus mengatur mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Meskipun informasinya belum lengkap dan jelas, namun mekanisme tersebut sebagian sudah terdapat dalam SOP Prosedur meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan (SOP. WKS02-10.01), Prosedur Pembinaan masyarakat desa sekitar hutan (SOP. WKS02-10.04) dan

Halaman 13 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Prosedur Perencanaan Tenaga kerja (SOP. WKS0206.01).  PT. WKS memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta aktivitas dan ekonomi masyarakat yang tertuang dalam RKT tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015. PT. WKS tidak memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tahun 2014  Berdasarkan paparan proses telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa PT. WKS memiliki dokumen realisasi dan implementasi untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan. Didasarkan uji petik program yang sudah terealisasikan, telaah dokumen dan wawancara terdapat bukti-bukti realiasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan capaian kurang dari 50%.  PT. WKS memiliki dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak pada tahun 2011 dan 2012. PT. WKS tidak memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak pada tahun 2013, 2014 dan 2015

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

78% (Sedang)

 Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang cukup jelas dan sudah disahkan secara legal.  PT. WKS memiliki peta overlap lahan dengan PT. KPT (Kemakmuran Pertiwi Tambang) yang beroperasi di areal IUPHHK-HA PT. WKS. Sejak tahun 2013 – 2015 terdapat konflik berupa pembayaran PHK yang belum tuntas 100%. PT. WKS tidak memiliki peta konflik secara lengkap dan jelas yang memberikan informasi tentang lokasi, waktu, dan eskalasi dan tingkat konflik.  Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bentuk organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak yang belum memadai, di mana hanya mengandalkan SDM internal. Skema pendanaan pengelolaan konflik belum secara jelas dibuat anggarannya.  Berdasarkan hasil verifikasi, wawancara dan pengecekan di lapangan, diketahui belum ditemukan dokumen yang lengkap yang bisa menjelaskan kronologi beberapa permasalahan konflik. Proses mekanisme penyelesaian konfliknya pun kurang lengkap karena tidak disertai berita acara penyelesaian konflik yang jelas. Belum tersedia Halaman 14 dari 23

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dokumen laporan konflik tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

67% (Sedang)

 Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa manajemen PT. WKS sudah melaksanakan sebagian besar kewajiban kepada karyawan dalam bentuk hubungan industrial sepanjang tiga tahun terakhir. Terdapat kewajiban dalam hubungan industrial yang belum dilaksanakan (tertunda) seperti pembayaran pesangon PHK dan tunjangan-tunjangan untuk beberapa orang karyawan sampai dengan Desember 2015.  Terdapat bukti bahwa auditee telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi sebesar 60%. Berdasarkan verifikasi di lapangan diketahui bahwa realisasi pengadaan dan pengembangan kompetensi tenaga teknis belum seluruhnya terrealisasi, misalnya tenaga teknis yang menangani masalah sosial belum tersedia.  Terdapat dokumen standar jenjang karir yang ditetapkan oleh auditee sesuai kopetensi dan kualifikasi, namun belum semua perubahan jenjang karier yang terencana diimplementasikan. Pada tahun 2015 terdapat posisi yang kosong yaitu Manager Camp, yang sementara ini diisi oleh Kabag Keuangan sebagai Plt Manager Camp.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang belum dimplentasikan seperti kompensasi tunjangan-tunjangan dan pesangon PHK pada tahun 2015

Hasil VLK PT. WANA KENCANA SEJATI

Halaman 15 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier P1.

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

Justifikasi

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1.

Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Verifier a. :

Memenuhi

PT. WKS telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis terkait dengan SK. 95/Menhut-II/2005 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT. WKS atas areal hutan produksi seluas ± 47.410 Hektar beserta lampirannya.

Memenuhi

PT. WKS telah membayar dan/atau melunasi IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP Nomor: S.308/VI-BIKPHH/05 tanggal 13 Juni 2005 dan berdasarkan bukti Aplikasi Setoran Pembayaran IIUPHHK ke Bank Mandiri.

Not Aplicable

Pada areal PT. WKS dalam periode satu tahun terakhir tidak ada data dan informasi / kegiatan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA)

Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Memenuhi

RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 20132022 beserta Lampirannya PT. WKS telah disetujui/disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No: SK.51/BUHA-2/2013, tanggal 06 Desember 2013, dan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 beserta Lampirannya disusun mengacu pada RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 dan telah disetujui Plt.Kadishut Prov.Maluku Utara di Sofifi H.M.Syukur Lila,Shut,Msi. tgl 12 Januari 2015 dengan No.522.V/Kpts/20/2015

- Dokumen RKT/RTT yang

Halaman 16 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

Justifikasi

disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. :

Memenuhi

PT. WKS telah melakukan penataan areal kerjanya berdasarkan pembagian dan/atau penandaan pada kawasan yang dilindungi dan/atau tidak boleh ditebang pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2015 adalah sepanjang Sungai Sam Laos dan Sungai Sangaji terbukti keberadaannya di lapangan.

Memenuhi

Penandaan blok dan petak tebangan pada Peta Kerja RKT Tahun 2015 telah disetujui, dan posisi petak tebang sesuai dan terbukti di lapang

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. :

Memenuhi

RKUPHHK IUPHHK PT Wana Kencana Sejati telah berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 dan Lampirannya telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK Menhut No.SK.51/BUHA-2/2013, tanggal 06 Desember 2013

Not verified

PT Wana Kencana Sejati adalah Ijin Pengelolaan Hutan Alam, tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Halaman 17 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier P3.

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

Justifikasi

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan. Verifier :

Not Aplicable

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Operasional kegiatan penebangan berlangsung tiga bulan terakhir, dokumen LHP dibuat dan disahkan di Logpond, posisi kayu sudah ada di logpond. Dokumen LHP belum dibuat diterbitkan, Uji petik kayu di logpond dengan buku ukur terdapat kesesuaian. Nomor batang kayu di logpond dapat ditemukan tunggaknya di lapangan

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier :

Not Aplicable

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

Kayu hasil produksi telah berada di Logpond Jibo – Desa Waijoi, Log belum diangkut keluar / ke Industri. PT. WKS belum menerbitkan Dokumen SKSKB (dokumen SKSHH dari Logpond ke TPK Industri)

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Verifier a. : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Not Aplicable

Tanda-2 PUHH di PT.WKS adalah  Label orange berisi informasi RKT tahun 2015, No. Petak, No.Pohon, Jenis Kayu, dan Diameter,  Cat warna putih : berupa No.Produksi, No.Petak, No.Pohon, Diameter, Panjang dan Kode jenis kayu.  Barcode belum diterapkan, PT.WKS

Halaman 18 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi

Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Justifikasi

Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten. Berupa Dokumen dan tanda tanda PUHH – pada kayu Label orange dan Cat Putih bontos.

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier :

Not Aplicable

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman K3.2

PT.WKS belum ada angkutan kayu ke industri sehingga dokumen SKSHH belum diterbitkan

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. :

Not Aplicable

Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH dan DR belum bisa diterbitkan karena LHP belum dibuat / Diterbitkan.

Not Aplicable

Dokumen Bukti Setor PSDH dan DR belum ada karena Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH dan DR belum bisa diterbitkan karena LHP belum dibuat / Diterbitkan

Not Aplicable

Dokumen SPP PSDH dan DR berdasarkan Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH dan DR belum bisa diterbitkan karena LHP belum dibuat / Diterbitkan

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. : Bukti Setor PSDH.

DR

dan/atau

Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Halaman 19 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier K 3.3.

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

Justifikasi

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier: Dokumen PKAPT

Not Aplicable

PT. WKS Dokumen PKAPT nya telah habis masa berlakunya 22 Agustus 2015, ada bukti penyampaian permohonan perpanjangan PKAPT, Tgl 7 Januari 2016 PT.WKS sampai periode12 bulan terakhir belum melakukan penjualan

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier:

Not Aplicable

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. K 3.4.

PT.WKS sampai periode12 bulan terakhir belum melakukan penjualan perdagangan/ pemindahan kayu bulat ke luar (antar pelabuhan/ antar pulau)

Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier:

Not Aplicable

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

PT Wana Kencana Sejati belum mencantumkan tanda V Indonesia Legal Wood pada Dokumen SKSHH dan pada Bontos Log, karena masih dala proses Penilaian

P4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan

K4.1

Pengelola izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban Yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.

Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku- ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.

Memenuhi

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Wana Kencana Sejati di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/ Ketua Komisi AMDAL Daerah dengan Surat Keputusan Nomor. SK. 660.1/50/2001 tanggal 16 Juli 2001, Dokumen ANDAL disusun oleh konsultan PT.Wana Karya Pratama, Jakarta Halaman 20 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

Justifikasi

Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. :

Memenuhi

Dokumen RKL/RPL yang merupakan bagian dari dokumen ANDAL telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/Ketua Komisi ANDAL Daerah dengan SK No.SK.660.1/48/2001 tanggal 16 Juli 2001, Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan

Memenuhi

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL ANDAL Semester I dan II tahun 2012, diantaranya :

Dokumen RKL dan RPL.

Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.

 Pada kawasan lindung (Lokasi KPPN, pemasangan papan pengenal,larangan menebang, merambah hutan, inventarisasi eanekaragaman hayati, mempertahankan areal sempadan sungai Tolawi  Penanaman areal tanah kosong, ex TPn, dan kanan kiri jalan dengan tanaman Bintangur, Agathis, Jabon  Pemberian bantuan kepada Desa sekitar (Loleba, Saramake, Yawal, Wajoi) berupa beasiswa, honor perangkat desa, tokoh agama, dan kesehatan

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. :

Memenuhi

Terdapat prosedur dalam rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berisi diantaranya di haruskan memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan karakter dan tingkatan resiko kerawanan kecelakaan kerja

Memenuhi

Tersedia peralatan APD (Sepatu boat, helm safety, sarung tangan, masker, APAR, dan Kotak P3 K, Peralatan pemadam kebakaran : Pick Up patroli dilengkapi Pompa Air Alkon Robin EY 2, Selang 1,5”, Nozel

Implementasi prosedur K3.

Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3.

Halaman 21 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Verifier c. :

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi

Catatan kecelakaan kerja.

Justifikasi

Laporan catatan kecelakaan kerja dapat ditunjukkan auditee Informasi dari sdr. M.Ali Arfa,Amd selama tahun 2015 tidak ada kecelakaan kerja baik unit maupun personal / kecelakaan kerja

K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier :

Memenuhi

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Terdapat Surat Kebijakan Direksi Perusahaan No. : 108/D.WKS/SK/ IV/2010 tanggal 4 April 2010, PT. WKS memberikan kesempatan kepada karyan/i untuk mengembangkan minat dan bakat dalam Organisasi/berkumpul dan berserikat sesuai pasal 28 UUD 1945 dan bukan organisasi yang dilarang oleh pemerintah”. Dalam peraturan Perusahaan Pasal 37 ayat 3 “Bilamana proses penyelesaian keluhan belum juga memberikan hasil yang memuaskan, maka karyawan dapat mengajukan keluhannya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier :

Memenuhi

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Dokumen Peraturan Perusahaan sudah tertuang dalam surat perjanjian Kerja tertentu/Kontrak yang didalamnya telah memuat kewajiban perusahan dan hak-hak karyawan diantaranya ; jaminan berupa tunjangan Jamsostek, Hari raya dan Cuti tahunan serta Dari hasil wawancara dengan Kabag Personalia menyatakan bahwa pekerja /karyawan telah terdaptar sebagai anggota jamsostek

Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi

Jumlah tenaga kerja PT.WKS Bulan November sejumlah 56 Orang (Termasuk Mitra PT. ABP) dan bulan Desember 46 orang terdiri dari bagian Managemen, Perencanaan, Pembinaan Hutan, TUK & Shipping, Produksi, Operator traktor, Driver LT, Operator

Halaman 22 dari 23

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Memenuhi, Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

Justifikasi

Chainsaw, Pemeliharaan alat, Logistic, accounting, Office dan Umum, Helper traktor dan helper Chainsaw Asal tenaga kerja dari Ternate, Makasar, Tobelo, Sanana, Bitung, Menado, dan dari desa sekitar yaitu Desa Yawal, Waijoi, Subaim, Tomares dan Tanure Berdasarkan umur yang termuda adalah Echsan Leonard JT asal Poso, kelahiran 1996, usia 19 tahun bagian Helper Traktor

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 23 dari 23

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

/ N

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

V

1 L

L

\

/

L

L

InternationalWJ^Uf^TTBTTI 1

J

L

. RAYA P A G E L A R A N NO 2 C I O I I A S B O O O R

LP.PHPL-004-IDN

42-SIC-04.01 Tanggal Terbit : 22-01-2016

Tanggal B e r a k h i r : 21-01-2021

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. WANA K E N C A N A S E J A T I SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM S K I U P H H K - H A : No. S K . 9 5 / M e n h u t - l l / 2 0 0 5

T a n g g a l 1 2 April 2 0 0 5

Luas Areal + 47.410 Hektar di

Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara

Predikat S E D A N G

Perusahaan Sesuai Peraturan

Direktur

Jenderal

tersebut

dengan Peraturan

Bina Usaha Kehutanan

telah memenuhi

Menteri Kehutanan

Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan

No. P.43/Menhut-ll/2014

No. P.14A/I-BPPHH/2014

jo Peraturan

jo Peraturan

Direktur

Jenderal

Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi

Legalitas

Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

No.

Bina Usaha Kehutanan

No. P. 1/VI-BPPHH/2015;

Kayu P.95/Menhut-ll/2014;

Lampiran

1.1, Lampiran

2.1 & Lampiran 3.1