PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Bersama ini disampaikan hasil Resertifikasi Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL
: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Alamat
: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor
Telpon/Fax
: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232
Email
:
[email protected]
Website
: http://www.sic.sarbi.co.id
Telah selesai melaksanakan Resertifikasi Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HTI
:
PT. SUMATERA RIANG LESTARI BLOK IV PULAU RUPAT
SK IUPHHK-HTI
:
SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007
Luas
:
+ 215.305 Ha (Blok IV P. Rupat Seluas + 38.210 ha)
Lokasi
:
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
Alamat Kantor Pusat
:
Menara Batavia Lt. 17, Suite 1702 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220
Alamat Kantor Cabang
:
Jl. Sei Duku No. 333 Pekanbaru – 28143, Telp. 0761-34641, Fax. 0761 35378
III. Waktu Pelaksanaan
:
Tanggal 13 s/d 24 Mei 2016
IV. Hasil Penilaian
:
Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupat dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 85%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan berhak diberikan sertifikat dengan Nomor : 09B-SIC-04.01.Re.1
Bogor, 02 Juni 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
TMPL-SIC-018
28 Februari 2015
Halaman 1 dari 1
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO.47/PHPL/DIRSERTF/VI/2016 Tentang
PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. SUMATERA RIANG LESTARI BLOK IV PULAU RUPAT, PROVINSI RIAU SK No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 Luas ± 215.305 Ha (Blok IV Pulau Rupat Seluas ± 38.210 Ha) Menimbang
:
1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Saran dan Masukan dari Nara Sumber
Mengingat
:
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
TMPL-SIC-022
28 Februari 2015
Halaman 1 dari 2 2
6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 7. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Resertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.06 Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/SIC/SPKPersh/PHPL/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 Adendum 008/SIC/SPKPersh/PHPL/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016
Memutuskan Menetapkan :
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Sumatera Riang Lestari, Blok IV Pulau Rupat Provinsi Riau pada Resertifikasi I memperoleh hasil total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 85%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “BAIK”, maka Sertifikat yang diperoleh Nomor 09-SIC-04.01 yang telah direvisi beberapa kali dan masa berlakunya sampai 2 Juni 2016 diganti menjadi Nomor : 09B-SIC-04.01.Re.1 masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung Sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan 02 Juni 2021. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LP-PHPL PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai Hasil Resertifikasi PHPL PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat di Provinsi Riau pada masing-masing indikator PHPL, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 1 Juni 2016 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC-022
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi 28 Februari 2015
Halaman 2 dari 2 2
RESUME HASIL RESERTIFIKASI KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HTI PT. SUMATERA RIANG LESTARI BLOK IV PULAU RUPAT PROVINSI RIAU
1)
Identitas LP-VI
:
(a) Nama Lembaga
:
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :
LPPHPL-004-IDN
(c) Nomor Akreditasi LVLK
:
LVLK-007-IDN
(d) Alamat
:
Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor
(e) Nomor telepon/faks/E-mail :
Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email :
[email protected]
(f) Direktur Utama
:
Ir. Iin Indasah
(g) Standar
:
Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
(h) Tim Audit NO
: NAMA PERSONIL
PENUGASAN (JABATAN)
1.
Mashari, S.Hut
Auditor Prasyarat
2.
Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut, MP
Lead Auditor merangkap Auditor Produksi
3.
Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut, M.Si
Auditor Ekologi
4.
Drs. Kasirun Al Nasir Abdulloh
Auditor Sosial
5.
Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut
Auditor VLK
(i)
Nara Sumber
:
Ir. Yayat Hendrian
(j)
Pengambil Keputusan
:
Ir. Gusdaji
Halaman - 1
2)
Identitas Auditee
:
(a) Nama IUPHHK-HTI
:
PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat
(b) Nomor & Tanggal SK
:
SK No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 (SK PT SRL)
(c) Luas dan Lokasi
: ± 215.305 Ha (P. Rupat seluas ± 38.210 ha) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
(d) Alamat
:
Kantor Pusat
:
Menara Batavia Lt. 17, Suite 1702 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220
Kantor Cabang
:
Jl. Sei Duku No. 333 Pekanbaru – 28143, Telp. 076134641, Fax. 0761-35378
(e) Pengurus
:
Komisaris
:
Direksi
3)
Andi Suarni
:
-
Direktur Utama
: Ir. Syamsul Bahri
-
Direktur
: Yudi Febrian Rahman
Ringkasan Tahapan : Tahapan
Perencanaan
Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 9 s/d 12 Mei 2016
Ringkasan Catatan
o Melakukan
verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
o Menetapkan metodologi Resertifikasi o Membuat
perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Resertifikasi PHPL dan VLK
o Melakukan Penilaian Tahap I berupa Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Resertifikasi PHPL dan VLK
Halaman - 2
Tahapan
Tempat dan Waktu
Ringkasan Catatan
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2016
Menyampaikan rencana dan permohonan masukan berkaitan dengan rencana kegiatan resertifikasi PHPL dan VLK di PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat, Provinsi Riau
Kantor BPHP III Wilayah kerja Provinsi Riau, di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2016
Menyampaikan rencana dan Pemohonan masukan berkaitan dengan rencana kegiatan resertifikasi PHPL dan VLK di PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat, Provinsi Riau
Ruang Rapat Base Camp Blok IV Pulau Rupat, tanggl 15 Mei 2016
o Sambutan
Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Pertemuan Pembukaan
PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat kepada tim auditor PT SIC
o Penyampaian
Gambaran Umum PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat
o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan
Proses Resertifikasi PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Resertifikasi, Observasi dan Verifikasi Lapangan.
o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan resertifikasi, Observasi dan Verifikasi lapangan.
o Penentuan
pendamping masing Kriteria
o Penandatanganan
BA
masingPertemuan
Pembukaan
Halaman - 3
Tahapan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tempat dan Waktu
Ringkasan Catatan
o Kantor dan areal kerja o Menghimpun, mempelajari data dan PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat, tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2016
dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.
o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan
o Melakukan
interview kepada beberapa karyawan / masyarakat sekitar perusahaan terutama desa binaan.
Konsultasi Publik
Pertemuan Penutupan
Blok IV Pulau Rupat :
o Perkenalan tim auditor PT. SIC
Ruang Rapat Kantor Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pada tanggal 20 Mei 2016
o Pemaparan
maksud Konsultasi Publik
dan
tujuan
o Sambutan Camat Rupat (Plt) o Masing-masing
pihak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam Resertifikasi kinerja PHPL PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat, Provinsi Riau
o Ruang Rapat Base o Tim Camp Blok IV Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2016
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
o Penyampaian
terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
o Auditor
menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.
o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan
o Penandatanganan BA Penutupan
Halaman - 4
Tahapan
Tempat dan Waktu
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Ringkasan Catatan
o Kantor
o Tim
o Kantor
o Tim
Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru, tanggal 23 Mei 2016 BPHP Wilayah kerja Provinsi Riau, di Pekanbaru, tanggal 23 Mei 2016
auditor melaporkan bahwa kegiatan Resertifikasi di PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat Provinsi Riau telah berakhir Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.
o Tim auditor mengucapkan terima kasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dalam kegiatan Resertifikasi PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat, Provinsi Riau serta dilanjutkan berpamitan untuk pulang. Penyusunan (Konsinyasi)
Laporan
tanggal 25 Mei 2016
Mei s/d 27
o Masing-masing
Auditor laporan resertifikasi
menyusun
o Panel
hasil resertifikasi dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
Bogor, 28 sd 29 Mei 2016
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan
Penyempurnaan Laporan
30 - 31 Mei 2016
Penyempurnaan Laporan Pengambil Keputusan
Pengambilan Keputusan
Bogor, tanggal 1 Juni 2016
Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 85%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan berhak diberikan Sertifikat dengan Nomor : 09B-SIC-04.01.Re.1
Hasil rapat
Halaman - 5
4)
Resume Hasil Resertifikasi KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
87% (Baik)
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SRL Blok IV Pulau Rupat lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI
Realisasi tata batas areal kerja PT SRL Blok IV P. Rupat telah mencapai 100% (temu gelang) sepanjang 84.933,31 meter. Terdapat konflik batas (klaim lahan) dengan pihak lain di areal kerja PT SRL Blok IV Pulau Rupat dan ada upaya untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. Perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT SRL Blok IV Pulau Rupat berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Menhut No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) tersebut tidak berimplikasi terhadap perubahan perencanaan jangka panjang pemanfaatan hasil hutan kayu. Masih terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal IUPHHK-HTI PT SRL Blok IV P. Rupat. Pihak manajemen PT SRL Blok IV P. Rupat telah berupaya untuk mendata, melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang, terkait dengan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.
1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI
75% (Sedang)
PT SRL telah memiliki visi, misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 504/SKSRL/XI/2011 tanggal 1 November 2011 dan No. 40/SK-SRL/I/ 2016 tanggal 6 Januari 2016. Visi misi tersebut berlaku untuk seluruh Blok termasuk Blok IV P. Rupat dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. Visi misi perusahaan PT SRL telah disosialisasikan kepada staf karyawannya di Kantor Estate Blok IV P. Rupat dan masyarakat setempat serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), tetapi belum mencakup seluruh desa yang ada di sekitar areal kerjanya. Implementasi pengelolaan hutan lestari (implementasi fungsi produksi, ekologi dan sosial) pada Blok IV P. Rupat baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PT SRL.
1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga
93% (Baik)
Berdasarkan ketentuan Permenhut No. P.54/Menhut-II/2014 dan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, keberadaan tenaga teknis PHPL yang dimiliki PT SRL Blok IV P. Rupat di lapangan jumlahnya masih kurang untuk pengelolaan hutan alam seluas ±
Halaman - 6
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI
RINGKASAN JUSTIFIKASI 38.210 Ha. Pada saat ini PT SRL Blok IV P. Rupat belum memiliki Tenaga Teknis PHPL Pengukuran dan Perpetaan, karena belum diselenggarakannya diklat GANIS PHPL Pengukuran, perpetaan karena belum diselenggarakannya diklat GANIS PHPL pengukuran dan perpetaan oleh instansi terkait. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SRL Blok IV P. Rupat baik pelatihan Ganis PHPL maupun pelatihan Non Ganis PHPL dari tahun 2011 s/d 2016 seluruhnya sebanyak 93% atau 313 peserta dari 337 peserta yang direncanakan. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT SRL Blok IV P. Rupat tersedia lengkap.
100% (Baik)
dan
diacu
oleh
Struktur organisasi dan job description PT SRL telah tersedia dan disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 2 April 2016 di tingkat pusat dan tingkat lapangan. Struktur Organisasi PT SRL Blok IV Pulau Rupat untuk seluruh jabatan yang ada telah diisi pada masing-masing bidang dan seksi yang telah memuat tiga pilar pengelolaan hutan produksi lestari yaitu aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Keberadaan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya tersedia. PT SRL Blok IV P. Rupat telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman industri didukung dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya yang memadai. PT SRL telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (Internal Controller) yang terdiri dari Finance Controller, Plantation & Nursery Coordinator dan Wood Supply Controller.dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pada Blok IV Pulau Rupat. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada PT SRL sudah berjalan sesuai dengan mekanisme sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh manajemen PT SRL untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman industri di lapangan.
1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
67% (Sedang)
Kegiatan RKT PT SRL Blok IV Pulau Rupat yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dan dibuat kesepakatan bersama (MOU) antara manajemen PT SRL dengan masyarakat desa setempat, yaitu pengelolaan tanaman kehidupan jenis acacia yang telah
Halaman - 7
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI disepakati pada tahun 2009 s/d 2011. Namun demikian, sampai dengan tahun 2016 ini distribusi manfaat kepada masyarakat atas tanaman kehidupan tersebut belum direalisasikan oleh manajemen PT SRL. Realisasi tata batas pada PT SRL Blok IV Pulau Rupat telah mencapai 100% (temu gelang), dengan panjang batas 84.933,31 meter, namum belum terdapat pengukuhan penetapan luas definitif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait dengan pengakuan dari pihak masyarakat terhadap batas areal kerjanya sampai saat ini masih terdapat areal klaim yang belum terselesaikan seluas 616 Ha. Sehingga batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SRL Blok IV Pulau Rupat belum seluruhnya mendapatkan persetujuan para pihak. Proses penyusunan program CSR/CD sebagian besar dilakukan berdasarkan program yang sudah dibuat sebelumnya oleh pihak manajemen PT SRL Blok IV Pulau Rupat maupun usulan dari masyarakat dan kesepakatan bersama dengan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya program CSR/CD yang telah disepakati belum seluruhnya direalisasikan oleh manajemen PT SRL Blok IV Pulau Rupat. Keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT SRL Blok IV Pulau Rupat tertuang di dalam dokumen AMDAL, dokumen RKUPHHKHTI, serta ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT SRL Blok IV Pulau Rupat. Sosialisasi atas keberadaan kawasan lindung telah dilakukan kepada masyarakat, namun demikian kondisi riil di lapangan masih terdapat perladangan masyarakat di dalam areal kerja PT SRL Blok IV Pulau Rupat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung PT SRL Blok IV Pulau Rupat belum seluruhnya disetujui oleh para pihak.
Kriteria Produksi 2.1
93%
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
(Baik)
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen RKUPHHK-HTI PT SRL telah disetujui pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Berdasarkan hasil penelaahan antara penataan ruang di dalam RKUPHHK-HTI dan hasil deliniasi mikro, secara umum telah sesuai dengan tata ruang HTI sebagaimana disajikan dalam Laporan Deliniasi Mikro. Hasil pengecekan secara keseluruhan terhadap bentuk-bentuk penataan, batas-batas dan tanda-tanda yang terdapat pada lokasi sampling menunjukkan bahwa penataan telah diimplementasikan sesuai dengan RKUPHHK-HTI
Halaman - 8
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa batas-batas blok dan petak/kompartemen di Blok IV Pulau Rupat telah dilakukan pemeliharaan tetapi belum seluruhnya. Hal ini ditandai dengan ditemukan pada sebagian kompartemen yang masih menggunakan patok-patok lama yang sudah usang dan tulisan identitas petak tidak terlihat lagi, terdapat patok-patok yang roboh, bahkan pada beberapa kompartemen tidak dijumpai adanya patok.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
92% (Baik)
Berdasarkan hasil verifikasi dapat dinyatakan bahwa di Blok IV Pulau Rupat telah terdapat informasi tentang potensi tegakan sesuai tipe ekosistem gambut menggunakan system inventory PMA dan memiliki kelengkapan peta pendukungnya antara lain peta sebaran plot pengukuran dan layoutnya, peta pohon, dan jalur atau plot survey. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT SRL Blok IV Pulau Rupat telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran PSP dan PMA untuk tipe ekosistem gambut. Data hasil pengukuran juga telah dianalisis. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT SRL Blok IV Pulau Rupat telah melakukan analisis data potensi dan riap selama periode 5 tahun terakhir dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil inventarisasi (PMA inventory report). Data hasil analisis tersebut belum digunakan sebagai dasar dalam penentuan JTT.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
95% (Baik)
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee memiliki kelengkapan SOP sesuai dengan tahapan silvikultur yang digunakan pada tipe ekosistem gambut. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa SOP seluruh tahapan silvikultur telah diimplementasikan di lapangan. Berdasarkan uraian hasil verifikasi menunjukkan bahwa potensi tegakan sebelum masak tebang termasuk dalam kategori yang mencukupi. Kondisi potensi tegakan sebelum masak tebang 3 untuk tahun 2016 masih tersedia pada kisaran 128,4 m /ha. Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tingkat kecukupan potensi permudaan pada tanaman umur 6 dan 18 bulan mencapai rata-rata 80 – 88%.
2.4 Ketersediaan dan penerapan
87% (Baik)
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT SRL Blok IV Pulau Rupat memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan yang ramah lingkungan (RIL) dan secara substansial telah sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut.
Halaman - 9
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.
RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan seluruh verifikasi yang dilakukan diketahui bahwa Auditee baru menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan pemanenan. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa Blok IV Pulau Rupat mampu mengefisienkan limbah pemanenan di lokasi tebangan dengan nilai sesuai standar HQA dan RWA yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan FE mengacu pada perbandingan antara kayu dipanen dan ketersediaan potensi masak tebang yang ditargetkan untuk dipanen diperoleh rata-rata 0,71.
2.5
100%
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
(Baik)
Hasil verifikasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa dokumen RKT telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI. Hasil dari penelusuran dokumen dan pengecekan peta kerja yang telah dibuat oleh PT Sumatera Riang Lestari (SRL) baik peta Revisi RKTUPHHK-HTI maupun RKUPHHK-HTI tahun 2014 dan 2015/2016 didapatkan bahwa sudah terdapat pemisahan atau pendeliniasian di peta antara areal yang boleh ditebang, areal tidak efektif, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Berdasarkan hasil verifikasi di atas diketahui bahwa implementasi penandaan batas-batas areal seluruhnya sesuai dengan peta RKT dan peta RKU. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa lokasi tebangan sesuai dengan RKT dan realisasi produksi secara kumulatif selama 5 tahun diperoleh dengan tingkat capaian 71% dari yang direncanakan.
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, adminis
57% (Buruk)
Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa pendapat akuntan public terhadap laporan keuangan PT SRL dinyatakan wajar dan wajar dengan pengecualian, maka penilaian terhadap kesehatan finansial dapat dilanjutkan melalui analisis kinerja keuangan dengan hasil sebagai berikut: (1) Likuiditas selalu > 150 % dengan nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; (2) Solvabilitas < 100 %; dan (3) rentabilitas dari semula negatif menjadi positif pada tahun 2015. Berdasarkan hasil verifikasi di atas diketahui bahwa Auditee mampu mencukupi alokasi dana untuk kebutuhan kelola hutan dengan capaian > 70% setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 terjadi alokasi melebihi anggaran yang disediakan.
Halaman - 10
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana kelola hutan tercapai dengan tingkat perbedaan > 100%, bahkan terdapat realisasi alokasi dana yang tidak dianggarkan (direncanakan), sehingga alokasi dana menjadi tidak proporsional.
trasi, penelitian dan pengembangan , serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa realisasi alokasi dana berjalan lancar, tetapi hampir seluruh kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa modal yang ditanamkan kembali secara umum terealisasi pada penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan dengan capaian secara kumulatif terhadap areal efektif untuk produksi sebesar 83%. Rata-rata realisasi alokasi dana untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tercapai sekitar 78% (rata-rata 5 tahun) dan Auditee mampu merealisasikan penanaman tanaman pokok secara keseluruhan pada tahun 2013 -2014, tetapi karena terjadi kebakaran besar mengakibatkan terjadinya pengurangan areal tertanam, sehingga masih menyisakan areal-areal bekas kebakaran yang harus direhabilitasi. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa Auditee (Blok IV Pulau Rupat) secara umum baru mampu merealisasikan penanaman dengan capaian rata-rata sebesar 47% atau secara kumulatif selama 5 tahun sebesar 44%. Mengingat pada akhir tahun 2015 sampai Maret 2016 terjadi pembekuan izin yang berimplikasi pada terhambatnya kegiatan silvikultur termasuk penanaman RKT tahun 2015/2016 maka nilai kinerja penanaman dibatasi sampai tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut diketahui kemampuan penanaman rata-rata <50%.
Kriteria Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
94% (Baik)
Hasil verifikasi menunjukkan luasan kawasan lindung PT SRL Blok IV Pulau Rupat sebesar 13.121 ha (36% dari luas konsesi). Pengalokasian dan luasan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti RKL/RKT/RKU; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Hasil verifikasi menunjukkan kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 97,3 % dari yang seharusnya. Panjang batas yang sudah ditata batas 93.768 m dari keseluruhan 96.361 m. Hasil verifikasi menunjukkan PT SRL Blok IV Pulau Rupat memiliki kondisi kawasan lindung yang berhutan dengan luas sebesar 11.246 ha atau sebesar 86 % dari total luas kawasan lindung yang ada.
Halaman - 11
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI Hasil verfikasi menjunjukkan bahwa sosialisasi kawasan lindung, telah dilakukan, sebagian pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, tetapi masih terdapat perambahan dan klaim yang dilakukan masyarakat termasuk pada kawasan lindung sempadan sungai Mesim. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping yang tertuang dalam laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan
87% (Baik),
Hasil verfikasi menunjukkan tersedia prosedur perlindungan dan penanganan gangguan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Hasil verifikasi menunjukkan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi menunjukkan SDM perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum dapat mengatasi seluruh gangguan yang terjadi, yaitu masih terdapat perambahan dan klaim masyarakat serta kebakaran hutan pada tahun 2014.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
88% (Baik),
Hasil verfikasi menunjukkan PT SRL telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sudah sesuai dengan potensi dampak terhadap tanah dan air yang terjadi. Hasil verifikasi menunjukkan PT SRL Blok IV Pulau Rupat memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa sarana water mangement (peat dam, water control dan sedimen pond), pemantau tinggi muka air tanah (permanen plot water table), dan pemantau subsidensi gambut, sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan yang ada, serta kondisinya berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia sejumlah personil yang menangani bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan tetapi kualifikasinya belum memadai, personil pada bagian pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum mengikuti pelatihan ganis maupun pelatihan lainnya yang terkait dengan kelola lingkungan (yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan).
Halaman - 12
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan melalui water management (sistem zonasi kanal berdasarkan ketinggian tempat, pengaturan tinggi muka air tanah, pengaturan water level melalui water kontrol pada sistem kanal, dan sedimen pond), pengelolaan kesuburan tanah (penyerakan limbah penebangan), dan pengelolaan limbah B3. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Implementasi pemantauan dampak tarhadap tanah dan air telah dilakukan melalui pemantauan subsidensi gambut, tinggi muka air tanah, kualitas tanah, limbah B3 dan pemantauan hidrologi (debit sungai Simpur/Penuntun dan sungai Raya) dan kualitas air (Sungai Simpur/Penuntun, Sungai Raya, Outlet Nursery, dan Outlet Kanal. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi telah ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Nilai pH, BOD dan COD belum memenuhi ketentuan baku mutu berdasarkan peraturan yang berlaku, debit Sungai Simpur mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rona awal berdasarkan dokumen Amdal Tahun 2005.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
3.5 Pengelolaan flora untuk :
67% (Sedang)
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang tergabung dalam prosedur yang bersifat umum untuk seluruh jenis flora dan fauna dilindungi. Prosedur atau SOP identifikasi belum spesifik dan berdiri sendiri sebagai SOP indentifikasi jenis untuk masing-masing flora maupun fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi menunjukkan auditee telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Beberapa jenis tumbuhan dilindungi seperti kantong semar (Nephentes spp) yang terdapat di dalam areal pemegang izin belum dilakukan identifikasi.
67% (Sedang)
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Belum tersedia prosedur pengelolaan
Halaman - 13
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
untuk flora dilindungi dari jenis-jenis kantung semar (Nephentes spp).
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, belum dilakukan pengelolaan jenis dilindungi dari kelompok jenis kantong semar (Nephentes spp).
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindunga n terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, terutama pohon ramin yang ditinggalkan. Kondisi pohon ramin di areal produksi umumnya kurang sehat/ merana dan banyak yang mati atau mengering.
67% (Sedang)
Berdasarkan telaah dokumen SOP yang tersedia dan berdasarkan jenis-jenis fauna dilindungi yang ada di areal PT SRL Blok IV Pulau Rupat, maka dapat disimpulkan bahwa telah tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin dengan meningkatkan pengamanan dan patroli rutin di areal blok IV Pulau Rupat dan penataan kawasan lindung sebagai habitat bagi satwa liar.
Halaman - 14
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
67% (Sedang)
Belum adanya up date data terhadap data social estate Rupat, terutama terkait dengan Desa Pemekaran seperti desa Pancur Jaya, maka terkait Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, masih terdapat kekurangan.
Kriteria Sosial 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan masih tetap menggunakan SOP Pemeliharaan batas areal konsesi (SOP.PLG-002) per 01 mei 2012. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan konflik yang muncul, masih menggunakan SOP Social Government relation, Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship Stakeholders tertanggal 01 Oktober 2009, Terkait dengan batas partisipatif, Terdapat BA Batas partisipatif yang tercantum dalam BA Ppemancangan Titik a/P.1 Sebagai Titik awal Dalam Rangka Penataan batas sendiri Areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Riang Lestari (Blok IV) Trayek A-1-2...-10-11-B di Kabupaten bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan dokumen ini perusahaan telah melibatkan Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dan (Trayek A-9-8- ... -2-1-B), tanggal 15 Nopember 2011. Telah melibatkan Desa Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. walaupun terdapat Surat no: 237/SRL/IV/2015 tentang laporan Hasil Penataan batas Areal kerja Izin usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumatera Riang Lestari (Blok IV), Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, namun hingga kini, Blok IV Pulau Rupat masih menyisakan areal klaim seluas 616,01 ha dari luasan klaim awal 5.350 ha. Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan mekanisme yang secara global sudah dituangkan dalam SOP Social Government relation, Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship Stakeholders tertanggal 01 Oktober 2009. Blok IV Pulau Rupat telah mengimplementasikan mekanisme tersebut melalui program CD yang mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu : Infrastruktur dan prasarana keagamaan, sosial dan lingkungan. serta pendidikan. Namun demikian terkait dengan tanaman kehidupan jenis akasia belum dapat dirasakan manfaatnya oleh warga walaupun sudah
Halaman - 15
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI dipanen, kini masih dalam proses di HO. Adapun untuk jenis karet hingga kini masih belum terealisasi sepenuhnya terupama terkait MOU dengan masyarakat sekitar. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/ setempat. sebagaimana tercantum dalam BA Ppemancangan Titik a/P.1 Sebagai Titik awal Dalam Rangka Penataan batas sendiri Areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Riang Lestari (Blok IV) Trayek A-1-2-...-10-11-B di Kabupaten bengkalis Provinsi Riau yang melibatkan Desa Mesim dan Desa Pergam. Adanya Dokumen proses pelaksanaan tata batas partisipatif, berupa Bukti rapat pembahasan 25 Februari 2015 dan Bukti pelaksanaan batas partisipatif, 5 Maret 2015 serta adanya Surat no: 237/SRL/IV/2015 adalah bukti kesungguhan perusahaan dalam memperjelas arealnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun adanya masyarakat sekitar yang belum mengetahui batas yang sesungguhnya seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komite MDTA Desa Pergam (Pariyen), merupakan bukti sebagian masyarakat setempat yang belum mengetahui batas perusahaan dengan desanya. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik areal berupa klaim lahan seluas 616,01 ha.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
70% (Sedang)
Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan yang dicantumkan dalam kegiatan CD dan beberapa MOU Tanaman kehidupan jenis akasia dan karet yang masih belum lengkap. Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sebagaimana tertuang dalam beberapa SOP CD dan SSL Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian umumnya sosialisasi disampaikan pada saat pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun demikian menurut Bp. Syaiful Kepala Sekolah MDTA Kelurahan Pergam, sosialisasi belum dilakukan. Berdasarkan dokumen yang ada tahun 2016 sosialisasi dilakukan di Desa darul Aman dan Kelurahan Tanjung Kapal. Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam program CD yang
Halaman - 16
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI telah dilaksanakan, diantaranya adalah untuk kegiatan pembangunan fisik berupa bantuan air bersih. Namun terkait dengan tanaman kehidupan, masih kurang lengkap. Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin yang dituangkan dalam Program CD namun tidak ditemukan secara lengkap dokumen terkait Tanaman Kehidupan.
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
75% (Sedang)
PT SRL di Blok IV Pulau Rupat, telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Yang dituangkan dalam “data sosial”, MOU tanaman kehidupan dan data tenaga kerja lokal. Namun terkait dengan tanaman kehidupan masih belum lengkap. Jenis akasia hasil panennya masih belum tersalurkan dan belum terdapat MOU untuk jenis karet. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, yang telah dituangkan dalam beberapa SOP, namun belum dapat terealisasi secara maksimal terutama dengan SOP-CD004 yang terkait dengan kegiatan : kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan yang sangat dibutuhkan warga sekitar perusahaan. UM PT. SRL Blok IV Pulau Rupat, memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program Sosial dalam RKT dan CD, namun masih kurang lengkap dan jelas PT SRL Blok IV Pulau Rupat memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) yaitu 71 % kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. UM PT SRL di Blok IV Pulau Rupat, telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan terdokumentasi dengan baik namun masih kurang lengkap.
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik
83% (Baik)
PT SRL Blok IV Pulau Rupat, telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas sebagaimana telah diatur didalam SOP-SSL.001 – 004. PT SRL Blok IV Pulau Rupat, Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap terutama terkait dengan areal
Halaman - 17
KRITERIA/ INDIKATOR
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI klaim yang sudah terselesaikan dan yang belum terselesaikan, termasuk berapa luasan areal klaim masih belum tergambar. PT SRL Blok IV Pulau Rupat memiliki organisasi, sumberdaya manusia, yang berada dibawah SSL dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. PT. SRL Blok IV Pulau Rupat, telah memiliki dokumen penyelesaian dan penanganan konflik yang pernah terjadi namun masih kurang lengkap terutama terkait dengan lampiran berupa berkas-berkas terkait dengan penyelesaian kasus tahun 2013 terkait dengan dokumen surat No.:400/KSR/2013/237 (Pemkab Bengkalis musyawarah pembagian HTR masyarakat Batu Panjang) dan dokumen surat No. 61/SRL/VI/ 2013 (PT. SRL mohon bantuan petunjuk dan arahan atas perambahan yang terjadi).
4.5 Perlindungan, Pengembanga n dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
92% (Baik)
PT SRL Blok IV Pulau Rupat, telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. PT SRL Blok IV Pulau Rupat, telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi yaitu sebesar 90,72 %. PT SRL Blok IV Pulau Rupat, telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang mekanismenya diatur dalam SOP - HRD-001 dan (PKB) No:135/PHIJSK-PKKAD/ PKB/ IX/2013 (kini sedang dalam proses perpanjangan dan terkait substansi jenjang karir tidak ada perubahan) yang telah Diimplementasikan. PT SRL Blok IV Pulau Rupat, telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang mekanisme-nya diatur dalam PKB No:135/PHIJSK-PKKAD/PKB/ IX/ 2013 (yang kini sedang dalam proses perpan-jangan) dan bukti dokumen berupa slip gaji serta bukti pembayaran untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah diimplementasikan.
Halaman - 18
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier
Ringkasan Justifikasi
BLOK VI – P.Rupat P1.
Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan)
Memenuhi
PT. SRL telah memiliki dokumen SK IUPHHKHTI, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 262/Menhut-II/2004 jis. Nomor SK. 99/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Riang Lestari dengan luasan total areal IUPHHK menjadi ± 215.305 hektar, untuk jangka waktu 100 (seratus) tahun yang terdiri dari Blok I, Blok II, Blok III Blok IV P.Rupat dan Blok V dan Blok VI
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
Memenuhi
PT Sumatera Riang Lestari telah melunasi pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu pada Hutan Tanaman sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran IIUPHHK
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
Memenuhi
Terdapat data dan informasi pada dokumen Land Recovery mei 2015, tentang penggunaan kawasan yang digunakan untuk perkebunan PT. Priatama Riau, (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit) seluas 21,25 Ha di dalam areal kerja PT SRL
P2. K2.1
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT
Memenuhi .
PT SRL telah memiliki dokumen RKUPHHK Tahun Periode 2008 s/d 2017 dan telah dilakukan revisi, beserta lampiran petanya telah Halaman - 19
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
Ringkasan Justifikasi
disahkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.10/VI-BUHT/2013 Tanggal 11 Maret 2013, RKT tahun 2014 disahkan secara Self Approval dan RKT Tahun 2015/2015 disahkan secara SelfApproval oleh Direktur Utama dilengkapi dengan Peta RKT
o Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
o Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
o Verifier b. Peta areal yang
Memenuhi
Peta areal yang tidak boleh ditebang telah tergambar pada dokumen RKT serta telah memiliki Peta Kawasan Lindung pada areal kerja PT. SRL yang telah disahkan berdasarkan SK 280/Dirut/SRL/IV/2013 Tanggal 14 Juni 2013 dan terbukti implementasinya di lapangan.
Memenuhi
Terdapat Penandaan Batas pada peta kerja yang menggambarkan kegiatan penebangan dan penanaman pada blok RKT tahun 2014 dan RKT tahun 2015/2016 yang jelas terlihat dan Implementasi penandaan lokasi blok tebangan/blok RKTUPHHK-HTI terbukti di lapangan dengan ditemukannya tanda-tanda batas blok RKT dan Nomr Comparttemen/ Petak
tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
K2.2
Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa
Memenuhi .
PT. SRL telah memiliki Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2008 Halaman - 20
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.
- 2017 yang telah disetujui berdasarkan SK No. 10/VI-BUHT/2013 Tanggal 11 Maret 2013 dan telah dilengkapi dengan peta lampiran
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P3. K3.1.
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
Untuk periode Juni 2014 sampai Mei 2016, berdasarkan laporan LHP dan Dokumen SPP, tidak terdapat realisasi pemanfaatan hutan alam untuk penyiapan hutan tanaman industri pada RKT 2014 dan RKT 2015/2016.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan. Memenuhi
Verifier: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Terdapat dokumen LPKHP yang telah dibuat dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pembaut LPKHP dan Pejabat Penerbit dan pengesah LPKHP (P2LPKHP) yang dibuat sesuai dengan periode pembuatannya. Hasil uji petik antar dokumen buku ukur dengan fisik tumpukan kayu acasia menunjukan kesesuaian antar nomor tumpukan, panjang, lebar, tinggi tumpukan dengan nomor compartemen yang ada di dokumen buku ukur
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,
Memenuhi .
Berdasarkan hasil verifikasi Seluruh kayu hasil pemanenan hutan tanaman yang diangkut keluar dari areal konsesi PT. SRL Blok IV Pulau Rupat telah dilengkapi dengan dokumen FA-KB sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKBK
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan Halaman - 21
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier
Ringkasan Justifikasi
dan/atau penampung kayu terdaftar. Indikator 3.1.3
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi
PT SRL menerapkan tanda-tanda PUHH yang sesuai Permenhut No. P.42/ Menhut-II/2014 antara penandaan tumpukan kayu akasia dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak atau mampu telusur sampai No compartemen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Memenuhi
PT SRL telah menetapkan sistem penandaan yang ditetapkan berdasarkan Permenhut No. P.42/ Menhut-II/2014, menjadikan sistem yang diterapkan dapat ditelusur sampai nomor compartemen
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman K3.2
Memenuhi .
Arsip Dokumen FA-KB dan DKHP sebagai lampirannya, tersedia dan seluruhnya dibuat oleh petugas yang berwenang. Dokumen FAKB tersebut diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKB.
Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi
Dokumen SPP PSDH yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan jumlah produksi dalam dokumen LPKHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Memenuhi
Pemeriksaan Bukti Setor PSDH menunjukkan bahwa PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Dokumen SPP PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian
Memenuhi
Pemeriksaan Bukti Setor PSDH menunjukkan bahwa PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Dokumen SPP PSDH.
Halaman - 22
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Ringkasan Justifikasi
tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K 3.3.
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1.
Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier: Dokumen PKAPT
Memenuhi
Terdapat perjanjian antara PT SRL dengan PT. RAPP, disepakati bahwa PT SRL menyerahkan kayu-kayu dalam areal izin untuk kebutuhan industri PT. RAPP, pengangkutan lanjutan dari TPK Antara ke Industri menjadi tanggung jawab pembeli (PT. RAPP).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 3.4.1
K4.1
Terdapat dokumen ijin kapal yang berbendera Indonesia yang digunakan untuk mengangkut kayu ke tujuan pembeliaan, berupa Surat Persetujuan Berlayar dengan kelengkapannya
Implementasi Tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
P4.
Memenuhi
Memenuhi
Terdapat tanda V-Legal pada setiap dokumen angkutan yaitu pada Lampiran di Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) yang terdapat di dokumen angkutan FA-KB, dan FAKB Sipuh Online pada kanan atas dan bawah tengah
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi
PT. SRL telah memiliki Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor: 482.1/Menhut-II/2001 Tanggal 23 Maret 2001
Halaman - 23
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi
PT. SRL telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor : 482.1/Menhut-II/2001 Tanggal 23 Maret 2001.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi
PT. SRL telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
P5. K 5.1.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1.
Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier a. Implementasi prosedur K3.
Memenuhi.
PT SRL telah memiliki Kebijakan dan Prosedur K3 yang didukung dengan P2K3 dan telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan SOP yang ada
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi.
PT. SRL telah memiliki peralatan K3 seperti alat P3K, APAR, APD dan dilengkapi Jalur Evakuasi. Peralatan K3 tersedia ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan masih dalam kondisi yang baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi.
PT. SRL telah memiliki catatan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. serta telah memiliki program K3 dalam menekan tingkat kecelakaan.
K 5.2.
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1.
Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
PT. SRL telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang diberi nama Organisasi Serikat Pekerja Pejuang Rimba Lestari (SP2RL PT SRL) Estate Pulau Rupat
Halaman - 24
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not verified
Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier
Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi .
PT. SRL telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT SRL dengan SP2RL yang sudah berakhir pada tanggal 1 Juli 2015, sedangkan PKB yang baru sedang dalam proses didaftarkan/disahkan Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi RI, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial untuk direview, sesuai dengan surat Pimpinan PT.SRL No.001/HRIR/SRL-PKB/ I/2016, tanggal 18 Januari 2016
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier: Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi .
Berdasarkan hasil verifikasi bahwa di PT. SRL Blok IV Pulau Rupat tidak terdapat karyawan/ pekerja yang usianya dibawah umur
Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
Halaman - 25
-
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
-
_i
PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN
Tanggal Berlaku Resertifikasi 1 : 03-06-2016
.L [L
-
1
1 -L
Sarbi
D
InternationalESiDaa
J L. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS B O C O R
09B-SIC-04.01-Re.1 Tanggal Berakhir : 02-06-2021
Tanggal Terbit Resertifikasi 1 : 01-06-2016
Tanggal Awal Terbit : 03-06-2011
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada:
PT. SUMATERA RIANG LESTARI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI No.SK. 208/Menhut-ll/2007 Tanggal 25 Mei
2007
Luas Areal 215.305 Hektar Sertifikat Ini Diberikan Khusus untuk Blok IV Pulau Rupat Seluas 38.210 Hektar terletak di Kabupaten Bengkalis
c/
Direktur Utama INDASAH
IrTlTN
Provinsi Riau
Predikat BAIK
I r.
GUSDAJI
Direktur Sertifika*
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1.2,Lafnpiran 2.1 & Lampiran 3.1