PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B.11, Lantai 1 JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I

ASERT - 325

I

~KAN Komite

Akredlta.sl

NaSional

LPPHPL-001-IDN LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap : Nama IUPHHK-HTI SK IUPHHK-HTI Luas Lokasi Alamat Kantor

Waktu Pelaksanaan Hasil Audit

PT. BUMI PERSADA PERMAI SK. 79/Menhut-1I/2009 tanggal 5 Maret 2009 ± 24.050 Hektar Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan JI. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC) Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir Timur Palembang - 30114 2 - 7 September 2015 IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN NOMOR : 30/ASERT-PHPLlXII/2014 MASA BERLAKU 29 DESEMBER 2014 SID 28 DESEMBER 2019 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG", BERLANJUT.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru Bogor Telpon 0251-8333513, 8333515; Fax 0251-8333593 Email [email protected] [email protected] Website www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, Oktober 2015 Direktur,

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Vcrifikasi Lcgaliras Kayu (VLK)

Emai!: [email protected] Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA 8-11, Lantai 1 JI. Dr. Sumeru RTIRW 0021001. Bogor Barat - INDONESIA

I

ASERT - 323

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I LPPHPl-001-1ON LVLK-011-ION

KEPUTUSAN OIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 31/ASERT-PHPLlKpts/PnlklIXl2015 Tentang HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI (PHPL) PAOA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INOUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. BUMI PERSAOA PERMAI YANG BERLOKASI 01 KABUPATEN MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HTI NOMOR: SK. 79/MENHUT-11I2009TANGGAL 5 MARET 2009 SELUAS ± 24.050 HA Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; b. hasil penilaian pada penilaian awal dan Penilikan Pertama dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEOANG".

Mengingat

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutIV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-11/2014tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut11/2014tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal mina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT; 5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 8. SNI ISOIIEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; 9. SNIISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Memperhatikan

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Antara PT. Bumi Persada Permai dengan PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor: 01/SP-PHPLlBPP-AS/lV/2014 tanggal 23 April 2014.

Layanan Sertifikasi : Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari IPHPL) Venfikasi Legalitas

.ayu (VLK l

&nail : [email protected]

Website: www.ayamarusertifikasi.CD.id

I

ASERT - 323

I

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA

SERTIFIKA T PHPL YANG TELAH PT. BUMI PERSADA PERMAI DENGAN MASA BERLAKU 29 DESEMBER 2014 PREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG",

DIBERIKAN KEPADA IUPHHK-HTI NOMOR : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014 SID 28 DESEMBER 2019 DENGAN BERLANJUT.

KEDUA

Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014 menjadi 30.Rev.1/A-SERT-PHPLlXII/2014 masa berlaku 29 Desember 2014 sid 28 Desember 2019.

KETIGA

Dengan direvisinya Sertifikat tersebut, maka Sertifikat SERT -PHPLlX1I/2014 sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Penilikan (Surveillance) Ke-2 (Kedua) dilakukan pada tahun 2016.

KELIMA

Penilikan (Surveillance) yang berlaku.

KEENAM

Percepatan/penambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabila adanya masukan/rekomendasi dari Pemantau Independen.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepada IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI.

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PHPL Nomor : 30/A.

dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPL

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 28 September 2015 PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip.

ASERT - 324 RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE SATU KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT PT. BUMI PERSADA PERMAI KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B11 JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1. Ir. A L Koestono (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Ir. Andy Herlambang (Auditor Prasyarat) 3. Ir. Iyan Sofyan (Auditor Ekologi) 4. Susanto Darmono, S, Sos (Auditor Sosial) 5. Ir. Roch Diarjo. (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Akhmad 2. Ir. Mukit

(2)

Identitas Auditee

3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai b. Nomor & Tanggal SK : SK.79/Menhut-II/2009, Tanggal 5 Oktober 2009

Provinsi Sumatera Selatan

1


c. Luas dan Lokasi

: ± 24.050 Hektar Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

d. Alamat Kantor

: Jl. R. Sukamto Ruko Palembang Trade Center (PTC), Blok I No. 63 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang - 30114 Telp. (0711) 364175, 364167. Fax (0711) 364152

e. Pengurus

: 1. Dewan Komisaris : Husin (Komisaris Utama) Tarius Wirawan (Komisaris) 2. Dewan Direksi : Stefanus Najoan (Direktur Utama) Tahadi (Direktur)

(3) No. 2.

Ringkasan Tahapan Audit Tahapan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting)

Waktu dan Tempat Palembang , Tanggal 2 September 2015

Ringkasan Catatan  Melaksanakan kegiatan entry meeting  Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP Wilayah V Palembang.  Menjelaskan rencana penilikan tahun pertama kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP.

4.

Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)


Kantor Perwakilan PT BPP di Jambi. Tanggal 3 September 2015

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Penilikan Tahun Pertama .  Paparan oleh PT BPP terkait perkembangan kegiatan PHPL IUPHHK-HT di lapangan.  Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilikan tahun pertama.  Penetapan Manajemen Representif oleh PT BPP untuk mendampingi Tim Auditor

2

ASERT - 324 RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan  Penandatanganan Berita Acara Opening

Meeting. 5.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Base Camp Bintialo dan

Lapangan

Areal Kerja PT BPP, Tanggal 4 dan 5 September 2015

 Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.  Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan.  Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan Kampung terdekat dengan PT BPP, yaitu Dusun Muara Merang.  Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

6.

Pertemuan Penutup

Kantor Perwakilan PT BPP

(Closing Meeting)

di Jambi. Tanggal 5 September 2015

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi  Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP  Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara Penilikan Tahun Pertama Kinerja PHPL.

7.

Koordinasi dengan Instansi

Palembang ,

 Melaksanakan kegiatan exit meeting

Kehutanan (Exit Meeting)

Tanggal 7 September

 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

2015

Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP Wilayah V Palembang.  Menyampaikan gambaran umum hasil penilikan Tahun Pertama kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP

8.

Pengambilan Keputusan

Bogor

 Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT. Bumi Persada Permai memiliki nilai kinerja aktual sebesar 53 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai adalah 80 % masuk dalam kinerja dengan predikat “SEDANG”, TIDAK ADA verifier dominan yang

bernilai buruk, dan MEMENUHI standar VerifikasiLegalitas Kayu.  PT. Bumi Persada Permai dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “SEDANG” selama periode 1 (satu) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.


3


(4)

Hasil Penilaian

(4.1) Kriteria Dan Indikator PHPL No. I

Kriteria dan Indikator KRITERIA PRASYARAT 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan


Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal

Nilai Kinerja Indikator Penilikan I

NILAI : SEDANG  Terdapat dokumen legal auditee berupa SK Menhut No. SK.79/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. BUMI PERSADA PERMAI atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 24.050 (Dua Puluh Empat Ribu Lima Puluh) Hektar Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.  Auditee sudah memiliki dokumen administrasi tata batas berupa :  Dokumen Rencana Penataan Batas Nomor 06/BPP-JKT/XII/2013 tentang Penataan Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. Bumi Persada Permai dengan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, dan PT. Sentosa Bahagia Bersama di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.  Instruksi Kerja Nomor : INS.35/BPKH II.2/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai dengan IUPHHK-RE PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, IUPHHK-HT PT. Sentosa Bahagia Bersama di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.  Belum ada tata batas definitif atas areal kerja auditee, tetapi telah dibuat sebagian batas sendiri dalam bentuk rintis dan pal batas.  Tidak ada konflik batas dengan pihak lain  Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada areal kerja auditee Blok I seluas ± 47,98 Ha sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.147/MenhutII/2014 tanggal 17 Pebruari 2014

NILAI : SEDANG  Dokumen legal auditee berupa SK Menhut No. SK.79/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 terpelihara dan terdapat Akta Perubahan Perusahaan No. 2 tanggal 1 Desember 2014 Notaris Retno Wahyu Ningsih.  Penataan batas persekutuan dengan PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) dan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera telah dilaksanakan tetapi dokumen pelaporan sedang dalam penyusunan.  Belum ada tata batas definitif atas areal kerja auditee, pelaporan dalam proses.  Tidak ada konflik dengan perusahaan/unit manajemen lain, tetapi konflik terjadi dengan masyarakat yaitu terletak pada areal yang telah diokupasi masyarakat .  Tidak ada perubahan Fungsi Kawasan Hutan  Auditi telah melaporkan dan mendata Ijin Pinjam pakai kawasan hutan PT. Sele Raya Merangin Dua dan telah membuat Berita Acara Survey Bersama.  Belum seluruhnya mendata dan mencegah pengembangan kebun masyarakat.

4


Kriteria dan Indikator



1.2. Komitmen Pemegang Ijin 





1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang  Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan 




Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal tentang Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pengeboran Sumur Produksi Lumbian-1 dan Sarana Penunjangnya atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi – PT. SELE RAYA MERANGIN DUA Pada Kawasan Hutan Produki tetap yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 47,98 (EMPAT PULUH TUJUH DAN SEMBILAN PULUH DELAPAN PERSERATUS) Hektar. Belum ada bukti auditee mendata dan melaporkan penggunaan kawasan tersebut kepada instansi terkait. NILAI : SEDANG Auditee memiliki dokumen yang memuat visi dan misi berupa lembaran. Tidak ada dokumen resmi auditee yang memuat visi, misi dan tujuan perusahaan serta gambaran umum tentang upaya pencapaian visi,misi dan tujuan perusahaan dimaksud. Terdapat bukti sosialisasi VISI dan MISI kepada karyawan perusahaan dan epada masyarakat sekitar. Terdapat sebagain besar kesesuain antara visi dan misi dengan implementasi PHL NILAI : BAIK Auditee memiliki kekurangan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan masing-masing 2 orang srjana kehutanan, 1 orang Ganis PHPL Canhut dan kelebihan 1 orang Ganis PHPL PKB. Ada bukti upaya peningkatan kompetensi SDM baik melalui training internal maupun training luar perusahaan. Auditee mempunyai jadwal rencana training yang termuat dalam Master plan training 2012-2014. Dan realisasi pelaksanaan pelatihan yang dimuat dalam Report Pelatihan 2012 s.d 2014 PT BPP II yang dilengkapi dengan foto dokumentasi. Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT BPP dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva, sertifikat kepesertaan jamsostek Nomor E00014091223 dan mekanisme terkait ketenagakerjaan dalam bentuk form kesepakatan kerja dan instruksi kerja (IK) Nomor PNL/IK/1-01-BPP, Subyek : Promosi.


NILAI : SEDANG  Dalam naskah Misi Perusahaan belum secara jelas dituangkan Pengelolaan Lingkungan Yang berkesinambungan.  Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan.  Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi

NILAI : BAIK  Kekurangan Ganis antara lain dibidang Perencanaan Hutan (Canhut), Pemanenan Hutan (Nenhut) dan Sarjana Kehutanan, serta kekurangan jumlah Ganis antara lain Binhut dan PKB masingmasing 1 (satu) orang.  Terdapat Data Master Plan Training Tahun 2015 dan Laporan Realisasi sampai dengan April 2015. Kegiatan Training sebagai peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia telah mencapai > 70 % dari Rencana yang disusun  Dokumen ketenagakerjaan lengkap seperti PKB, Kepesertaan BPJS, Daftar karyawan, slip gajai, dokumen UMP, Dokumen Kebijakan Perusahaan dll.

5


Kriteria dan Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam











1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal NILAI : SEDANG Auditee memiliki struktur organisasi beserta jobdesknya yang hanya sebagian sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Terdapat perangkat kerja yang digunakan dalam operasional sistem informasi manajemen auditee. Tidak ada tenaga khusus sebagai pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan berlangsungnya sistem informasi manajeman. Terdapat laporan audit aktivitas operasional Unit BPP Bintialo bulan Desember 2013 lingkup audit meliputi :  Kegiatan operasional dan kontrol administrasi plantation,  Manajemen logistik,  Manajemen fire protection dan sarana pendukung,  Manajemen kas kecil,  SOP compliance. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi NILAI : SEDANG

 Terdapat berita acara pelaksanaan











NILAI : SEDANG  Kegiatan Persetujuan Atas Dasar

sosialisasi rencana kerja (tahunan) yang

Informasi Awal Tanpa Paksaan

dilaksanakan di Desa Lubuk Bintialo,

(Padiatapa) Tahun 2015 dilaksanakan

Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan

pada Desa Macang Sakti, Lubuk

Macang Sakti dari tanggal 6 s.d 9

Bintialo dan Sako Suban. Pelaksanaan

Oktober 2014.

Padiatapa di Desa Macang Sakti

 Auditee belum melaksanakan tata batas

dilaksanakan pada tanggal 10 Maret

definitif, akan tetapi telah melaksanakan

2015, di Desa Lubuk Bintialo pada

tata batas sendiri. Terdapat berita

tanggal 12 Maret 2015 dan Desa Sako

acara sosialisasi batas areal kerja yang

Suban pada tanggal 17 Maret 2015.

dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9

Kegiatan Padiatapa dilengkapi Berita

Oktober 2014 pada masing-masing Desa

Acara dan Surat Pernyataan oleh

Lubuk Bintialo, Sako Suban, Pangkalan

warga dan Kepala Desa, serta

Bulian, dan Macang Sakti.

dilengkapi Daftar Hadir dan

 Terdapat bukti sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD, sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara Persetujuan Sosialisasi Kegiatan Operasional Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Oktober 2014 pada masing-masing Desa Lubuk Bintialo, Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan Macang Sakti  Terdapat pemberian informasi terkait dengan persetujuan dalam proses




Nilai Kinerja Indikator Penilikan I NILAI : SEDANG Struktur organisasi beserta jobdesknya yang hanya sebagian sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Kegiatan PT. Bumi Persada Permai dipimpin oleh Kepala Resort Bintialo, yang dibawahi oleh Distrik Manager Selaro. Terdapat perangkat kerja yang digunakan dalam operasional sistem informasi manajemen auditee. Tidak ada tenaga khusus sebagai pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan berlangsungnya sistem informasi manajeman. Terdapat laporan audit aktivitas operasional Unit Bintialo dengan lingkup audit hanya sebagian Terdapat dokumen Rekomendasi, Analisis Gap dan Action Plan atas Penilaian Kinerja PHPL Tahun 2015. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Dokumentasi  Kegiatan Padiatapa belum secara rinci dan jelas materi RKT yang disampaikan.  Kegiatan Padiatapa belum memuat kegiatan Tata Batas Definitif dengan berbagai pihak.  Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak  Kegiatan Padiatapa dengan Materi

penetapan kawasan lindung yang

Perlindungan dan Konservasi belum

termuat dalam Berita Acara Persetujuan

secara rinci disampaikan sehingga

6





Sosialisasi Kegiatan Operasional

masih terdapat persetujuan dalam

Perusahaan yang dilaksanakan pada

proses penetapan kawasan lindung

tanggal 6 s.d 9 Oktober 2014 pada

dari sebagian para pihak

masing-masing Desa Lubuk Bintialo, Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan Macang Sakti II.

KRITERIA PRODUKSI

2.1.

Penataan areal kerja jangka

NILAI : BAIK.

panjang dalam pengelolaan

 Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI yang

hutan lestari

NILAI : SEDANG  Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH

sudah disetujui oleh pejabat yang

yang sudah disetujui oleh pejabat

berwenang, dan disusun dengan

yang berwenang, dan disususn

mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan

dengan mempertimbangkan deliniasi

tidak dikenai peringatan terkait

mikro dan tidak dikenai peringatan

pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI tersebut.  Berdasarkan hasil pencermatan

terkait pemenuhan kewajiban RKU Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, didapati bahwa:

dokumen dan observasi lapangan, dapat  Penataan areal tidak seluruhnya disimpulkan bahwa penataan areal

sesuai dengan Rencana Jangka

tidak seluruhnya sesuai dengan

Panjang (RKUPHHKHTI) Periode

Rencana Jangka Panjang

Tahun 2010-2019. Ketidaksesuaian

(RKUPHHKHTI) Periode Tahun 2010-

tersebut antara lain adalah : Terdapat

2019. Ketidaksesuaian tersebut antara

Penanaman Tanaman Pokok pada

lain adalah : Terdapat Penanaman

areal lokasi Tanaman Kehidupan

Tanaman Pokok pada areal lokasi Tanaman Kehidupan seluas ± 569 Hektar.

seluas ± 569 Hektar  Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja masih belum dikerjakan

 Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50 %)yang terlihat dengan jelas di lapangan 2.2.

Tingkat pemanenan lestari

NILAI : BAIK.

untuk setiap jenis hasil hutan

 Auditee memiliki data potensi tegakan

NILAI : BAIK  Auditee memiliki data potensi tegakan

kayu utama dan nir kayu pada

per tipe ekosistem dari hasil

per tipe ekosistem dari hasil

setiap tipe ekosistem

IHMB/survei potensi/ risalah 3 tahun

IHMB/survei potensi / risalah 3 tahun

terakhir, beserta kelengkapan peta

terakhir beserta kelengkapan peta

pendukungnya (jalur survey, peta

pendukungnya (jalur survei, peta

pohon, peta kelas hutan dll).  Auditee memiliki data pengukuran riap

pohon, peta kelas hutan dll.)  Auditee memiliki data pengukuran

tegakan/PSP untuk semua tipe

riap tegakan/PSP untuk semua tipe

ekosistem yang ada dan sudah

ekosistem yang ada dan sudah

dianalisis.

dianalisis

 Terdapat bukti bahwa PT. Bumi Persada  Terdapat bukti upaya melakukan


Permai sudah melakukan analisis data

analisis data potensi dan riap tegakan

potensi dan riap tegakan selama periode

untuk periode 5 tahun terakhir atau

waktu penilaian dan menyampaikan

selama periode waktu penilaian dan

laporan

menyampaikan laporan

7

ASERT - 324 RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) No. 2.3.

2.4.

Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal Pelaksanaan penerapan tahapan NILAI : SEDANG. sistem silvikultur untuk  PT. Bumi Persada Permai telah menjaminregenerasi hutan membuat Standart Operational Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) yang isinya secara umum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.  Berdasarkan observasi lapangan, secara umum PT. Bumi Persada Permai telah mengimplementasikan hampir seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan sebagaimana ketentuan teknis silvikultur THPB.  Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50 %).  Dari hasil PHI, terlihat bahwa pada saat Pemanenan (satu tahun yang akan datang) Potensi Rata-rata pemanenan hasil adalah sebesar : (85,92 + 21,55)= 107,47 m3/ha.  Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80- 120 m3/Ha).  Hasil PSP menunjukan bahwa Rata-rata Stocking : 70,99 % - 73,50 % dengan Jumlah Pohon Rata-rata : 1183 Btg/Ha sampai 1224 Btg/Ha.  Hasil PHI menunjukan bahwa Stocking Rata-rata sebesar 39,09 %, atau Jumlah Pohon Rata-rata adalah 652 Btg/Ha.  Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 75 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam).

Nilai Kinerja Indikator Penilikan I NILAI : SEDANG.  Belum ada perubahan / revisi terhadap Standart Operational Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) yang telah dibuat oleh PT. BPP.  Berdasarkan observasi lapangan, secara umum PT. Bumi Persada Permai telah mengimplementasikan hampir seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan sebagaimana ketentuan teknis silvikultur THPB.  Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50 %).  Dari hasil PHI tersebut di atas terlihat bahwa pada saat Pemanenan (satu tahun yang akan datang) Potensi Rata-rata pemanenan hasil adalah sebesar : (85,92 + 21,55)= 107,47 m3/ha pada tanaman tahun 2010 dan (83,73 + 20,99)= 104,63 m 3/ha untuk tanaman tahun 2011  Dari Hasil PAT , terlihat bahwa sampai dengan 36 bulan pertama setelah kegiatan penanaman, Stocking Ratarata adalah sebesar 77,34 % - Hasil PSP menunjukan bahwa Ratarata Stocking : 61,94 % - 68,70 % dengan Jumlah Pohon Rata-rata : 1033 Btg/Ha sampai 1144 Btg/Ha.  Hasil PHI Periode Januari s/d Desember 2014 untuk tanaman tahun 2010, menunjukan bahwa Stocking Rata-rata sebesar 41,26 %, atau Jumlah Pohon Rata-rata adalah 688 Btg/Ha.  Sedangkan untuk tanaman tahun 2011 menurut hasil PHI Periode Januari s/d Juni 2015, Stocking Ratarata nya adalah sebesar 31,06 %, dengan jumlah Pohon Rata-rata sebanyak 527 Btg/Ha.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

NILAI : SEDANG.  Masih belum ada SOP yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan.  Tahapan kegiatan Pemanenan masih belum dilaksanakan oleh PT. BPP.  Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat diverifikasi dilapangan karena kegiatan Penyiapan lahan terakhir dilaksanakan pada tahun 2013 dan



NILAI : SEDANG.  Belum ada SOP yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan.  Isi SOP belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Tahapan kegiatan Pemanenan belum dilaksanakan oleh PT. BPP.  Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat diverifikasi dilapangan karena kegiatan Penyiapan lahan terakhir dilaksanakan

8



2.5.

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

2.6.

Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal pada tahun 2013 dan sudah ditanami, sedangkan pemanenan kayu dari hutan tanaman belum ada.

NILAI : BAIK  Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval dan isinya yang mengacu pada RKU yang sah.  Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50 %) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Tingkat pencapaian target produksi setiap tahunnya sangat rendah. Realisi terbesar menurut Volume yang dihasilkan adalah pada RKT Tahun 2012 – 2013 yaitu sebesar 88.788,14 m3 dari Target sebesar 249.789,27 m3 ( 33,54 %) dari areal seluas 1.169,85 Ha dari Target seluas 4.202,75 Ha (27,84 %).  Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Kesehatan finansial perusahaan NILAI : BURUK. dan tingkat investasi dan  Laporan keuangan PT. BPP masih belum reinvestasi yang memadai dan mengacu kepada Keputusan Menteri memenuhi kebutuhan dalam Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2009 pengelolaan hutan, administrasi, tentang Pedoman Pelaporan Keuangan penelitian dan pengembangan, Pemanfaatan Hutan Produksi dan serta peningkatan kemampuan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU – sumber daya manusia PHP2H) tanggal 7 Desember 2009, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2010.  Pada Laporan Keuangan tidak dibedakan antara PT. Bumi Persada Permai yang mendapat ijin berdasarkan SK. 337/Menhut-II/2004 dengan PT. Bumi Persada Permai dengan Ijin sesuai SK.79/Menhut-II/2009.  Likuiditas < 100%, Solvabilitas < 100 %, Rentabilitas : Negatif.


Nilai Kinerja Indikator Penilikan I sudah ditanami, sedangkan pemanenan kayu dari hutan tanaman masih belum ada.

NILAI : BAIK  Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya yang mengacu pada Dokumen RKUPHHK-HT periode 2010 – 2019 yang telah disahkan.  Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50 %) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Tahapan kegiatan Pemanenan belum dilaksanakan oleh PT. Bumi Persada Permai.

NILAI : BURUK.  Penyusunan laporan keuangan PT. Bumi Persada Permai masih belum mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/MenhutII/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang : Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP) yang berlaku sejak 3 Juni 2014. - Pada Laporan Keuangan masih merupakan gabungan antara PT. Bumi Persada Permai yang mendapat ijin berdasarkan SK. 337/MenhutII/2004 dengan PT. Bumi Persada Permai dengan Ijin sesuai SK.79/Menhut-II/2009.  Likuiditas < 100%, Solvabilitas < 100

9


Kriteria dan Indikator 







 



III. KRITERIA EKOLOGI 3.1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan


Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang belum dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah di audit oleh akuntan public. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20 – 50 %). Dengan kondisi likuiditas yang masih dibawah 100 %, maka secara umum bahwa kondisi keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, belum lancar. Sampai dengan tahun 2014, pada lokasi Tanaman Unggulan belum ada kegiatan penanaman. Belum ada modal yang ditanamkan (Investasi) pada Tanaman Kehidupan. Realisasi penanaman Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80 % tetapi belum seluruhnya. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata Realisasi Fisik kegiatan penanaman adalah sebagai berikut :  Tanaman Pokok : 28,87 %  Tanaman Unggulan : 0 %  Tanaman Kehidupan : 0 % Sehingga realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan oleh pemegang IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya.













 

Nilai Kinerja Indikator Penilikan I %, Rentabilitas : Positif Realisasi pendanaan setiap tahunnya antara 40,66 % - 87,76 % (Rata-rata : 66,99 %) Jika dilihat per komponen kegiatan, secara umum realisasi dananya kurang dari 75 %. Tetapi ada sebagian diantaranya menunjukan bahwa biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari rencananya yaitu pada Komponen Biaya Sosial Kemasyarakatan, Biaya Environmental dan Biaya Administrasi dan Umum. Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang belum dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah di audit oleh akuntan public. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20 – 50 %). Dengan kondisi likuiditas yang masih dibawah 100 %, maka secara umum bahwa kondisi keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, belum lancar. Sampai dengan tahun 2015, pada lokasi Tanaman Unggulan belum ada kegiatan penanaman. Belum ada modal yang ditanamkan (Investasi) pada Tanaman Kehidupan. Secara keseluruhan belum ada penambahan terhadap Realisasi Fisik kegiatan penanaman berikut :  Tanaman Pokok : 28,87 %  Tanaman Unggulan : 0 %  Tanaman Kehidupan : 0 % Sehingga realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan oleh pemegang IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya.

NILAI : SEDANG NILAI : SEDANG.  Luas kawasan lindung sesuai dengan  Alokasi jenis dan luasan kawasan dokumen perencanaan yang ada seperti lindung tertuang dalam beberapa AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKU, dokumen diantaranya RKUPHHK-HTI RPKH; tetapi tidak seluruhnya sesuai periode 2010-2019, Delianiasi Mikro dengan kondisi biofisiknya. Tahun 2009 dan Amdal Tahun 2007.  Kawasan lindung yang telah ditata di Terdapat perbedaan atas jenis dan lapangan 60,82 % dari yang luasan kawasan lindung pada ketiga seharusnya. dokumen dimaksud. Auditee sedang  Kondisi kawasan lindung yang berhutan melakukan proses revisi dan penataan

10



3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan


Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal mencakup 52,03 %. Dalam hal ini belum terdapat realisasi menghutankan kembali.  Kegiatan sosialisasi belum dilakukan terhadap seluruh masyarakat sekitar, sehingga tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL.

NILAI : BAIK  Auditee mempunyai prosedur perlindungan hutan yang tertuang dalam 8 jenis Prosedur Kerja, 25 jenis Instruksi Kerja Perlindungan Hutan dan 22 jenis Instruksi Kerja Manggala Cipta Persada. Prosedur mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.  Auditee memiliki jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baiki.  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.  Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan jenisjenis gangguan yang ada. Selain kebakaran, juga terjadi gangguan terhadap hutan berupa perambahan lahan.

Nilai Kinerja Indikator Penilikan I ulang kawasan lindung berdasarkan revisi RKUPHHK yang akan disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu Permen LH dan Kehutanan No. 12 Tahun 2015 dan hasil HCV dan HCS dengan mempertimbangkan kondisi biofisik.  Verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tanda batas kawasan lindung dapat dikenali dengan jelas, namun pelaksanaan pengelolaan belum mencakup pada seluruh areal kerja terutama pada blok I.  Terdapat pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung oleh sebagian masyarakat terutama di sekitar blok II. Jika menilik pada perkembangan penutupan kondisi kawasan lindung dengan tingkat perkembangan areal non hutan yang semakin besar maka terindikasi adanya gangguan (perambahan hutan dan ilegal loging) yang merupakan salah satu indikator tidak diakuinya keberadaan kawasan lindung oleh sebagian masyarakat terutama di Blok I  Belum terdapat bukti adanya pengelolaan kawasan lindung pada seluruh areal pemegang izin yang tertuang dalam laporan pengelolaan hasil tata ruang yang telah ditetapkan. NILAI : BAIK. Auditee telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan potensi gangguan yaitu perambahan hutan, kebakaran, ilegal loging dan perburuan terbatas. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan periode penilikan terdapat komitmen yang konsisten atas perlindungan dan pengamanan hutan yang diimplementasikan melalui :  Pembuatan 8 prosedur kerja dan 25 Instruksi kerja terkait perlindungan dan pengamanan hutan.  Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan yang memadai sesuai dengan ketentuan dengan kondisi sarana dan sarana peralatan masih berfungsi dengan baik.  Penyediaan personil pengamanan hutan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan  Kegiatan perlindungan

11




3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak  Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan












Nilai Kinerja Indikator Penilikan I diimplementasikan melalui tindakan yang bersifat preemtif (menangkal), preventif (mencegah) dan jika dianggap perlu melalui tindakan refresif melalui penegakan hukum. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa walaupun kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah diimplementasikan namun belum mencakup seluruh areal pemegang izin yaitu areal pada Blok I. Terdaoat indikasi gangguan hutan berupa perambahan hutan menjadi ladang dan kebun pada areal pemegang izin termasuk areal kawasan lindung. NILAI : BAIK NILAI : BAIK. Auditee memiliki prosedur pengelolaan PT. Bumi Persada Permai telah dampak terhadap tanah dan air yang melakukan pengelolaan dan tertuang dalam 12Instruksi Kerja dan 4 pemantauan dampak terhadap tanah instruksi kerja terkait pemantauan. dan air akibat kegiatan pengusahaan Belum tersedia prosedur pemantauan hutan. Dalam 12 ( dua belas) bulan debit air, pemantauan limbah klinik dan terakhir periode penilikan I, beberapa pemantauan sampah. tindakan yang dilakukan dalam rangka Tersedia sarana pengelolaan dan pengelolaan dan pemantauan dampak pemantauan sesuai dengan ketentuan negatif akibat pengusahaan hutan dan/atau dokumen perencanaan adalah sebagai berikut : lingkungan serta berfungsi dengan baik.  Membuat 12 (dua belas) prosedur Auditee memiliki Ganis PHPL Keling yang berkaitan dengan pengelolaan sebanyak 1 orang sesuai dengan dampak terhadap tanah dan air dan 5 ketentuan. (lima) prosedur yang berkaitan Terdapat dokumen perencanaan dengan pemantauan dampak pengelolaan dampak terhadap tanah terhadap tanah dan air. Namun dan air tetapi hanya sebagian (minimal demikian mengacu pada permintaan 50%) yang diimplementasikan. Rencana perbaikan audit sebelumnya terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan prosedur pemantauan yang belum adalah : pembuatan Kolam Pengendap disusun yaitu Prosedur Pemantauan Lumpur (KPL), pembuatan embung air Limbah Klinik dan Pemantauan dan penanaman/pengkayaan kawasan Sampah. lindung  Menyediakan sarana dan prasarana Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak pemantauan dampak terhadap tanah terhadap tanah dan air. Hasil dan air tetapi hanya sebagian (minimal verifikasi terhadap sarna dan 50%) yang diimplementasikan. prasarana menunjukkan bahwa Tidak terdapat indikasi terjadinya sarana pengelolaan tersedia sesuai dampak yang besar dan penting ketentuan dan berfungsi dengan baik terhadap tanah dan air. serta sesuai dengan dokumen RKLRPL  Terdapat personil yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan yaitu bagian Environment yang berada di bawah Kanit Humas. Jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.  Berdasarkan hasil verifikasi lapangan PT. Bumi Persada Permai telah melakukan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air

12




3.4. Identifikasi Spesies Flora NILAI : SEDANG dan Fauna Yang Dilindungi  Tersedia prosedur pengelolaan flora dan/ atau Langka dan fauna untuk seluruh jenis yang (Endangered), Jarang dilindungi/langka/ jarang/terancam (Rare), Terancam Punah punah/endemik yang terdapat di areal (Threatened) dan Endemik auditee yang dituangkan dalam 4 (empat) Instruksi Kerja, tetapi tidak dibedakan untuk masing-masing jenis dilindungi.  Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang,


Nilai Kinerja Indikator Penilikan I melalui teknik sipil dan vegetatif. Namun demikian mengacu pada dokumen RKL-RPL dan permintaan perbaikan kerja audit sebelumnya yaitu pembuatan Kolam Pengendap Lumpur dan Penanaman pada lokasi kawasan lindung yang berpenutupan non hutan belum dilakukan  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan berdasarkan RKL-RPL meliputi pemantauan ;  Kesuburan tanah dan tingkat erosi melalui uji kualitas sampel tanah dan pendugaan erosi dengan petak ukur erosi  Kualitas air melalui uji kualitas sampel air  Hidrologi melalui pengamatan dan pengukuran langsung debit air  Biota Perairan melalui Uji plankton dan benthos  Berdasarkan hasil Laporan Monitoring Implementasi Pelaksanaan RKL-RPL periode Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 menunjukkan bahwa pemantauan terhadap erosi tanah menggunakan metode USLE, Pengukuran tidak menggunakan metode petak ukur erosi sesuai dokumen RKL- RPL.  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Monitoring Implementasi Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2015 menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap kondisi tanah dan air baik secara fisik kimia. Verifikasi di lapangan secara visual tidak menunjukkan adanya dampak yang besar dan belum ada laporan mengenai konflik yang berkaitan dengan penurunan kualitas tanah dan air dampak pengusahaan hutan NILAI : SEDANG.  Terdapat 4 (empat) SOP yang berkaitan dengan Identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan periode penilikan terdapat revisi atas 2 (dua) prosedur yaitu KA/IK/1-03BPP tentang Identifikasi Flora dan KA/IK/1-04-BPP tentang Identifikasi Fauna. Walaupun secara isi prosedur telah mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan dapat diimplementasikan di lapangan, namun masih bersifat

13



Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

3.5. Pengelolaan Flora untuk: NILAI : SEDANG (1) Luasan terten tu dari  Tersedia prosedur pengelolaan flora hutan produksi yang tetapi tidak mencakup seluruh jenis tidak terganggu, dan yang dilindungi dan/atau langka, bagian yang tidak jarang, terancam punah dan endemik rusak. yang terdapat di areal pemegang izin. (2) Perlindungan terhadap  Terdapat implementasi pengelolaan species flora dilindungi flora tetapi tidak mencakup seluruh dan/ atau jarang jenis yang dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam jarang, terancam punah dan endemik punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.  Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee.


Nilai Kinerja Indikator Penilikan I umum dan belum dibedakan untuk masing-masing jenis flora dilindungi maupun fauna berdasarkan kelompok jenis dilindungi dari aves, mamalia dan reptil.  Pelaksanaan implementasi identifikasi pada areal pemegang izin telah dilakukan melalui kegiatan inventarisasi satwa dan penilaian NKT, namun demikian perusahaan belum menetapkan skala prioritas pengelolaan berdasarkan status perlindungan. Selain itu pengelolaan dan pemantauan baru dilakukan pada areal kawasan lindung buffer zone HL Sei Kademba dan belum dilakukan pengelolaan dan pemantauan pada areal kawasan lindung pada Blok I NILAI : SEDANG  Terdapat 3 (tiga) prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan flora yang dilindungi. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode penilikan I PT. Bumi Persada Permai telah melakukan revisi atas prosedur pengelolaan yaitu KA/IK/1-21-BPP tentang Pengelolaan Flora Dilindungi. Walaupun prosedur telah direvisi namun secara isi belum mengatur prosedur pengelolaan yang spesifik sesuai dengan jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik  PT. Bumi Persada Permai melakukan pengelolaan terhadap flora dilindungi melalui pendekatan kawasan yaitu melalui kegiatan perlindungan terhadap habitat dan ekosistemnya terhadap potensi gangguan yang ada yaitu, perambahan, ilegal loging dan kebakaran hutan. Beberapa implementasi kegiatan dalam rangka pengelolaan flora yang dilindungi melalui beberapa tindakan yaitu ;  Menyediakan sebagian areal yang tidak terganggu untuk alokasi KPPN seluas 252 Ha  Melakukan studi NKT pada areal pemegang izin untuk mengetahui jenis jenis flora yang masuk dalam Nilai Konservasi Tinggi  Melakukan pemasangan papan larangan/ himbauan, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi kawasan lindung.

14



3.6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik



NILAI : SEDANG  Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

Nilai Kinerja Indikator Penilikan I  Menyisakan jenis dilindungi pada saat penyiapan lahan Namun demikian terdapat kegiatan yang belum diimplemntasikan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir berdasarkan dokumen RKL-RPL yaitu ; Pengelolaan yang spesifik untuk masing-masing jenis flora, Rehabilitasi/Pengayaan kawasan lindung dan Pemasangan flagging tape pada jenis pohon dilindungi  Perkembangan jumlah, jenis dan keanekaragaman flora di lokasi pengamatan berkala periode 2013 – 2014 PT. Bumi Persada Permai menunjukkan bahwa terdapat penurunan indek keanekaragaman pada berbagai strata vegetasi. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada lokasi pengamatan berupa ilegal loging dan upaya perambahan oleh masyarakat yang menyebabkan penurunan indek. NILAI : SEDANG.  Terdapat 4 (empat) SOP yang berkaitan dengan Identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan periode penilikan terdapat revisi atas 2 (dua) prosedur yaitu KA/IK/1-03BPP tentang Identifikasi Flora dan KA/IK/1-04-BPP tentang Identifikasi Fauna. Walaupun secara isi prosedur telah mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan dapat diimplementasikan di lapangan, namun masih bersifat umum dan belum dibedakan untuk masing-masing jenis flora dilindungi maupun fauna berdasarkan kelompok jenis dilindungi dari aves, mamalia dan reptil.  Pelaksanaan implementasi identifikasi pada areal pemegang izin telah dilakukan melalui kegiatan inventarisasi satwa dan penilaian NKT, namun demikian perusahaan belum menetapkan skala prioritas pengelolaan berdasarkan status perlindungan. Selain itu pengelolaan dan pemantauan baru dilakukan pada areal kawasan lindung buffer zone HL Sei Kademba dan belum dilakukan pengelolaan dan pemantauan pada areal kawasan lindung pada Blok I

15

ASERT - 324 RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) No. IV.



4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

NILAI ; BAIK  Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin  Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.  Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik

NILAI : BAIK.  Auditi memiliki dokumen Laporan Pembinaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Madu), Di Desa Lubuk Bintialo, Tahun 2015.  Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) kerjasama dengan Ekologika dan Studi Diagnostik Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PT BPP II, Oktober 2014.  Draft Report High Carbon Stock Muba Region, The Forest Trust dan Asia Pulp & Paper, Agustus 2014.  Laporan penataan batas areal kerja dengan batas areal Kebun Masyarakat Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 27 Juli 2015 dengan tanda batas berupa parit selebar 1 m dan 2 patok setinggi 50 cm serta Laporan Sosialisasi batas partisipatif di Desa Lubuk Bintialo, 2015.  Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA, 2015 di desa-desa binaan seperti Desa Macang Sakti, Desa Lubuk Bintialo dan Desa Sako Suban dengan materi sosialisasi: batas areal kerja (konsesi), program CSR, Pemanfaatan HHBK, Konservasi dan perlindungan hutan, Rencana kerja Tahunan (RKT), Visi dan Misi PHPL serta UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta BA Sosialisasi batas dalam secara partisipatif pada 22 Juli 2015 di Desa Lubuk Bintialo, dokumen sosialisasi didukung foto dokumentasi serta daftar hadir.

4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

NILAI ; BAIK  Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.  Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.  Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH  Terdapat sebagian bukti realisasi

NILAI : BAIK.  Auditee memiliki RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 pengesahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.24/ VI-BPHT/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dan RKT 2014-2015 pengesahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Studi Diagnostik Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PT. Bumi Persada Permai II, Tahun 2014 , Project Plan Community Development dan CSR Plan Tahun 2014-2015.  Berita Acara Bantuan CSR tahun 2014 dan 2015; aspek ekonomi, sosial-

Kriteria dan Indikator KRITERIA SOSIAL


16



4.3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.  Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.











4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

 






Nilai Kinerja Indikator Penilikan I budaya, keagamaan, pendidikan dan infrastruktur.  Kesepakatan serta sosialisasi tanaman kehidupan dan pembentukan kelompoktani “Enam Sekawan” Kelompok tani Tanaman Kehidupan Desa Lubuk Bintialo, 2014. Dan Proposal Bantuan Bibit Karet Unggul untuk pembinaan tanaman kehidupan di Desa Lubuk Bintialo.  Tersedia Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Laporan Realisasi CD tahun 2014 dan Semester I tahun 2015 kepada instansi terkait. NILAI : BAIK NILAI : BAIK. Tersedia data dan informasi yang  Auditee memiliki RKUPHHK-HT lengkap dan jelas tentang masyarakat Periode 2010-2019 pengesahan Surat hukum adat dan/ atau masyarakat Keputusan Menteri Kehutanan No. setempat yang terlibat, tergantung, SK.24/ VI-BPHT/2010 Tanggal 2 terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan Maret 2010 dan RKT 2014-2015 SDH. pengesahan Kepala Dinas Kehutanan Terdapat mekanisme yang legal, Provinsi Sumatera Selatan, Project lengkap dan jelas mengenai Plan Community Development dan peningkatan peran serta dan aktivitas CSR Plan Tahun 2014-2015. ekonomi masyarakat.  Implementasi distribusi manfaat Terdapat dokumen rencana pemegang kepada para pihak berupa: izin mengenai kegiatan pening-katan penyerapan tenaga kerja lokal peran serta dan aktivitas ekonomi (security), kemitraan dengan masyarakat, yang lengkap dan jelas. masyarakat desa binaan untuk Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan transportasi, penyiraman besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan jalan serta pengelolaan kantin aktivitas ekonomi masyarakat hukum basecamp, bantuan mesin jahit, adat dan/atau masyarakat setempat pembinaan kelompok pemanfaatan Terdapat bukti dokumen/ laporan HHBK Madu, penggemukan sapi, dll. mengenai pelaksanaan distribusi Distribusi kepada negara berupa manfaat kepada para pihak yang pembayaran iuran PBB tahun 2014 lengkap dan terdokumentasi dengan serta Iuran BPJS tahun 2014 dan baik. periode Januari-Agustus 2015. NILAI : BAIK NILAI : BAIK. Terdapat mekanisme resolusi konflik  Penggambaran situasi sosial dan yang lengkap dan jelas. potensi konflik lahan di dalam areal Terdapat konflik dan tersedia peta kerja disajikan dalam bentuk konflik namun belum lengkap. Dari dokumen Laporan Hasil Pemetaan seluruh peta konflik yang ada belum Konflik, Desa Bintialo yang disertai menggambarkan situasi konflik terbaru Peta Situasi Kerawanan. Peta Areal di areal PT. BPP Blok I. konflik tahun 2015 yang dimiliki auditi Tersedia organisasi, sumberdaya cukup baik dan lengkap memuat manusia, dan pendanaan yang cukup informasi-informasi penting. Setiap untuk mengelola konflik baik. konflik memiliki kriteria dan indikator Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik memiliki nilai dan bobot yang konflik yang lengkap dan jelas. terukur.  Kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan resolusi konflik adalah Kepala Resort dibantu oleh bagian Humas. Humas membawahi Perlindungan Hutan,

17




4.5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja












Nilai Kinerja Indikator Penilikan I Community Development dan Safety. Auditi selain memiliki kelembagaan dalam penyelesaian konflik juga didukung oleh dana yang cukup. NILAI BAIK NILAI : BAIK Terdapat bukti bahwa Pemegang izin Auditi mengimplementasikan telah merealisasikan seluruh hubungan perlindungan, pengembangan dan industrial dengan seluruh karyawan. peningkatan kesejahteraan tenaga Pemegang izin telah merealisasikan kerja secara menyeluruh, dibuktikan seluruh hubungan industrial dengan dengan: seluruh karyawan.  Surat PT. BPP Pemegang izin telah merealisasikan Nomor:002/HR/BPP/IV/2015 tanggal sebagian besar rencana pengembangan 14 April 2015 kepada Kepala kompetensi. Disnakertrans Provinsi Sumatera Terdapat dokumen standar jenjang karir Selatan perihal Permohonan dan telah diimplementasikan Perpanjangan PKB s/d 02 Maret 2016. seluruhnya.  Laporan Tenaga Kerja Pengusahaan Terdapat dokumen tunjangan Hutan PT. BPP bulan Agustus 2015 kesejahteraan karyawan dan telah kepada Dinas Kehutanan Provinsi diimplementasikan seluruhnya Sumatera Selatan ada 14 karyawan PT. BPP II, pekerja yang berusia paling muda 25 tahun.  Copy slip gaji karyawan, bulan Agustus 2015 karyawan Level-2 diatas UMP dan UMSK tahun 2015.  Master Plan Training Tahun 2014 dan 2015. Diantaranya memuat rencana training teknis, pendukung, manajerial dan training penilaian serta copy sertifikat pelatihan.  Data promosi karyawan PT. BPP II tahun 2014.  Bukti Kepesertaan Jamsostek serta bukti setor iuran BPJS s/d bulan Agustus 2015.  Data Koperasi Karyawan PT. BPP II Sylva Jaya Abadi tahun 2012 dan 2013: Berita Acara Pembentukan, susunan pengurus, SIUP Kecil, Izin Gangguan, Tanda Daftar NPWP.  Daftar Nama Karyawan Penghuni mess PT. BPP Agustus 2015 serta Monitoring Fasilitas Kamar dan Mess (Standar Housing Region Jambi Partners).  Surat Kemenaker Dirjen Pembinaan Pengawasan Naker dan K3 Nommor:119/PPK/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penghargaan K3 tahun 2014, untuk tahun 2015 baru diserahterimakan tanggal 10 September 2015 di Ruang Birawa Hotel Bidakara Jakarta. Dilengkapi Daftar Nama 19 perusahaan penerima penghargaan K3 di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015.

18


(4.2) Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu No. 5.

Kriteria dan Indikator VLK


Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I

Kematangan Verifier *

*) Lampiran 2.1. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, No.P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015

Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Memenuhi - SK IUPHHK HT No. SK.79/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 seluas ± 24.050 hektar PT Bumi Persada Permai, di Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan - Peta Areal Kerja skala 1 : 250.000 terdiri dari Blok I seluas ± 17.495 Ha dan Blok II seluas ± 6.555 Ha. - Seluruhnya merupakan kawasan hutan produksi. - SPP IIUPHHK-HT Nomor S.254/VI-BIKPHH/2009 tgl. 1 April 2009 Rp. 62.530.000,- Bukti setor pembayaran, yang dibayarkan melalui Bank Mandiri KCP Jakarta Sarinah tgl. 3 april 2009 - terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 47,98 Ha An. PT. Sele Raya Merangin Dua dari Menteri Kehutanan sesuai keputusan Nomor SK.147/Menhut-II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014

Memenuhi

Memenuhi

- Dokumen tersebut masih berlaku dan tidak ada perubahan. - Ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan - Tidak ada perubahan terhadap SPP IIUPHHK - Berada di kawasan hutan produksi - ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan

- Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya - IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP - Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.


Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 s/d 2019 + lampirannya telah disetujui sesuai SK Nomor 24/VI-BPH/2010 tanggal 2 Maret 2010 - RKT-HTI Tahun 2012/2013 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, sesuai SK No.374/Kpts/V/Hut /2012 tanggal 11 Mei 2012 - RKT-HTI Tahun 2013/2014 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, sesuai SK No 1096/Kpts/V/ Hut/2013, tanggal 2 Mei 2013 - RKT HTI 2013/2014, tergambar areal Sempadan Sungai Batanghari Leko (Blok II) - pal batas yang terbuat dari kayu dan dicat biru, Jarak antara pal

Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 s/d 2019 + lampirannya , tidak ada perubahan. - RKT-HTI Tahun 2015 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, S.K Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Selatan Nomor 550/Kpts/V/Hut/2015 tanggal 13 Mei 2015 - Tidak ada penebangan dikanankiri sempadan sungai.Batanghari Leko

Memenuhi - Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH/RK T/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya - Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya dilapangan - Peta Blok/ petak tebangan disahkan

19


No.



batas, 100 m., rintisan batas (pada pohon) yang dicat biru, - Tidak ada penebangan dikanankiri sempadan sungai. - Peta RKUPHHK-HTI dan Peta RKT 2013/2014, terdapat rcn tebangan sesuai Blok/Petak RKT, bagi Tanaman Pokok Tanaman Unggulan,Tanaman Kehidupan (TK), Blok RKT diberi tanda angka romawi - Terdapat patok-patok batas kompartemen tanaman : MRT, 112, 00. MRT, 064, 00., MRT, 067, 00., MRT, 067, 00.

- Terdapat patok-patok batas kawasan sempadan sungai dan kompartemen tanaman, jelas dan terpelihara - Pada RKT 2015, tidak ada kegiatan penebangan, hanya kegiatan pemeliharaan tanaman


Kematangan Verifier * (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode 2010 s/d 2019 + Peta Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, yang setujui oleh Dir.Jen. BPK No. 24/VI-BPH/2010 tanggal 2 Maret 2010. - RKT 2013/2014 tidak ada kegiatan penebangan hutan alam (land clearing). - Penebangan/Penyiapan lahan dilakukan pada RKT Tahun 2012/2013,

- Verifier 2.2.1.1. RKUPHHK tidak mengalami perubahan (Memenuhi) - Verifier 2.2.1.2 , RKT tahun 2015, tidak ada kegiatan penebangan (Not Applicable)

Memenuhi - Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya - Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK HTI dan kenyataan di lapangan

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

-

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Memenuhi - Seluruh kayu telah dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh PLHP dan disahkan pleh P2LHP - PLHP an. Tri Raharja SK No. 617/KPTS/IX/HUT/2012 10 September 2012 - P2LHP, M. Emron Funaka S.Hut (NIP. 19790613. 199903.3.003) SK. No. 382/KPTS/I/HUT/2013, 18 Januari 2013


Not Apllicable - Tak ada penebangan, LHP Nihil. - PLHP an. Tri Raharja SK Dir . PT BPP No. 085.7/BPP/ERD/IX/ /2014 1 September 2014 - P2LHP, M. Emron Funaka S.Hut (NIP. 19790613. 199903.3.003) SK. No. 1183/KPTS/XII/HUT/2 014, 24 Desember 2014

Memenuhi - Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. - Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu - Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan

20


No.





3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Memenuhi - Angkutan KB dari blok tebangan (TPn/TPK Hutan) ke TPK Antara disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). - Dokumen SKSKB yang diterbitkan 62 set, (KB 1.888,22 m3). - Dokumen FAKB yg diterbitkan 31 set , Vol KBK 2.096,69 m3

Not Apllicable - Tidak ada kegiatan pengangkutan KB/KBK, dikarenakan pada RKT tahun 2015, tidak ada kegiatan penebangan.

Memenuhi - Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan - Hasil Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.

3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Peme gang Hak Pengelolaan

- Verifier 3.1.3.1.Tidak diverifikasi, karena verifier ini diperuntukan bagi pemegang IUPHHK-HA (Not Appli -cable). - Dokumen SOP Alur Lacak Balak No. OP/PK/03-BPP tgl 30 Mei 2012 ( Memenuhi) -

Not Applicable - Tidak ada kegiatan penebangan KB/KBK RKT Tahun 2015.

Memenuhi - Tanda tanda PUHH/Barcode pada kayu bulkat telah sesuai dengan dokumen - Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten

3.1.4.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

- Memenuhi - Terdapat dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya (DKBK, BAP KB, DP KB) - Pejabat Penerbit SKSKB An. Dodi Oktavianto, NIP.19771023.199603.1.001 SK No 381/KPTS/I/HUT/2013. - Petugas FA-KB An. Supriono SK No : SK.29/BPPHP.V-2/2011. 14 Maret 2011.

Not Apllicable - Tidak ada kegiatan penebangan dan tidak ada kegiatan pengangkutan KB, maupun KBK. - Petugas Penerbit FAKB Muhammad Sodik SE sesuai SK Direktur PT Bumi Persada Permai, No 27.2/BPP/ERD/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 - P3KB) an.Muda Pohan SK No.1182/KPTS/XII/HU T/2014 tanggal 24 Desember 2014

Memenuhi - Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang) - Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSSKB)

K3.2.

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Memenuhi - RKT Tahun 2012/2013 Telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan SPP-DR sebanyak 52 set. - Jumlah yg dibayar untuk PSDH sebesar Rp. 1.624.088.017,- dan DR sebesar US $ - Pembayaran melalui Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Jakarta

Not Applicable - Periode RKT Tahun 2014 dan RKT 2015 tidak diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan SPP-DR

Memenuhi - Dokumen SPP (kel.jenis, volume, dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan - DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen


21


No.




An. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH No. Rekening 102000420400 dan Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR No. Rekening 1020004819717 - Tarif PSDH dan DR yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kematangan Verifier * SPP - Pembayaran DR dan/ atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi - PT. BUMI PERSADA PERMAI telah mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) berlaku sd 21 agustus 2016

Memenuhi - Legalitas sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) masih berlaku sampai dengan 21 agustus 2016

Memenuhi - Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang -

3.3.2. Pengangkutan kayu Memenuhi bulat yang - Kapal pengangkut hasil hutan menggunakan kapal kayu PT. BUMI PERSADA PERMAI harus kapal yang telah memiliki identitas yang sah berbendera dan berbendera Indonesia Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Not Applicable - Tidak ada kegiatan pengangkutan KB/KBK keluar dari areal kerja, karena tidak ada kegiatan penebangan. -

Memenuhi - Setiap Kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia

K.3.4. Pemenuhan Tanda V Legal

-

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 3.4.1.1. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable - Tidak ada kegiatan penebangan maupun pengangkutan KB/KBK keluar dari areal kerja, karena tidak ada kegiatan penebangan.

Memenuhi - Seluruh Kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut


22


No.




4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Memenuhi - Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan sesuai SK Bupati Kab. Musi Banyuasin no. 1067 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 .

Memenuhi - Tidak ada perubahan terhadap dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL untuk seluruh areal yang telah disahkan sesuai SK Bupati Kab. Musi Banyuasin no. 1067 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 .

Memenuhi - Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan - Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yg berlaku

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Memenuhi - Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacupadadokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK Bupati Kab. Musi Banyuasin no. 1067 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 . - Dokumen : Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Semester I – 2013, -

- Memenuhi - Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan - Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Semester II – 2014 dan Semester I 2015

Memenuhi - Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/ UKLUPL yang telah disahkan - Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan


Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3


-

Memenuhi - Terdapat Instruksi Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang mencakup : Klinik, Keselamatan Kerja dalam pemanenan kayu, P3K, Ramburambu peringatan K3, Pemantauan kesehatan, Petunjuk K3 untuk penanganan, Pengelolaan kesehatan masyarakat dan karyawan sekitar HTI terhadap malaria, Pengelolaan limbah klinik, Pemakaian mobil ambulance. - Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur K3 di PT. Bumi Persada Permai. - Dibentuknya Panitia Pembina K3 - Memiliki ahli K3 Umum An. Jonirizal. - Memilik APD dan telah dipergunakan oleh pekerja - Berdasarkan Laporan Kejadian Kecelakaan/ Frequency Rate of Accident (FRA). yang ada, dalam tahun 2014 (Januari s/d

Memenuhi - Instruksi kerja K3 dan yang terkait masih berlaku dan masih dilaksanakan - Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur K3 di PT. Bumi Persada Permai. - Dibentuknya Panitia Pembina K3 - Memiliki ahli K3 Umum An. Jonirizal. - Memilik APD dan telah dipergunakan oleh pekerja - Berdasarkan Laporan Kejadian Kecelakaan/Frequency Rate of Accident (FRA) tahun 2015 (Januari s/d Agustus) tidak terjadi kecelakaan - sosialisasi tentang K3

Memenuhi - Tersedia pedoman/ prosedur dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implemetasi pedoman K3 (beserta surat penunjukkannya - Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik (diantara nya belum kada luarsa) - Terdapat Catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

23


No.


Nilai Kinerja Indikator Penilaian Awal September) tidak terjadi kecelakaankerja



dan P3K bagi karyawan baru dan K3 dilingkungan karyawan.

K.5.2.Pemenuhan hakhak tenaga kerja

-

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi - Terdapat Serikat Pekerja Manggala Sylva, dan sudah dicatatkan di instansi terkait. - Terdapat Pengurus SP beserta Struktur Organisasinya -

Memenuhi - Terdapat perubahan susunan pengurus Serikat Pekerja Manggala Sylva, dan masih dalam proses pengesahan ke instansi terkait

Memenuhi - Terdapat serikat pekerja atau terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi - Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bumi Persada Permai dan Serikat Pekerja Manggala Sylva PT. Bumi Persada Permai, berlaku sampai dengan tgl 2 Maret 2015.

Memenuhi - Perjanjian Kerja Bersama, masih dalam proses persetujuan perpanjangan masa berlakunya

Memenuhi - Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi - Daftar Karyawan bulan September 2014 adalah 13 orang, - Usia termuda karyawan berumur 25 tahun An. Gusti Randa (lahir pada tanggal 22 Agustus 1989) - Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi - Daftar Karyawan bulan Agustus 2015, 14 orang, - Usia termuda karyawan berumur 25 tahun An. Edwin Syahputra (lahir pada tanggal 9 Desember 1989). - Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi - Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan

Jakarta, September 2015 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi Ttd, Direktur


24

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents