PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. ITCI Kayan Hutani

SK IUPHHK-HA

:

SK Nomor : 160/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005.

Luas

:

+ 218.375 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan RM. Harsono No. 54 Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan MT. Haryono No. 22 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 03 s/d 11 Agustus 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL PT. ITCI Kayan Hutani dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 86%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.36-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.36.r1-SIC-04.01

Bogor, 4 September 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. ITCI KAYAN HUTANI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i)

Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Mashari, S.Hut

Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat

2.

Mochammad Zaenal Arifudin, S.Hut

Auditor Produksi

3.

Aantono, S.Hut

Auditor Ekologi

4.

Abdul Salam, S.Sos, M.Si

Auditor Sosial

5.

Yudi Wahyudin, S.Hut

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 24

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HA

:

PT. ITCI Kayan Hutani

(b) Nomor & Tanggal SK

:

SK. No : 160/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005

(c) Luas dan Lokasi

:

± 218.375 Ha, Provinsi KalimantanUtara

(d) Alamat: 



Kantor Pusat

: Jalan RM. Harsono No. 54 Ragunan Jakarta Selatan 12550

Kantor Cabang



3)

Telp. (021) 7867030, 7867004



Fax (021) 7866946

: Jalan MT. Haryono No. 22 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

(e) Pengurus 





Telp. (0522) 21939, 21769



Fax. (0522) 22002

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama

:

Ir. Poetro Mangkoe Joedo, MM

-

Komisaris

:

Widjono Hardjanto, SH

Direksi

:

-

Direktur Utama

: Drs. Wissubagio

-

Direktur Produksi

: Mirza Sjamsoe’oed Sadjad, MM

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 28 s/d 29 Juni 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan II

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan II

Halaman 2 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

Kantor BP2HP XIII Wilayah kerja Provinsi KalimantanTimur dan Kalimantan Utara, di Samarinda, tanggal 3 Agustus 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, tanggal 4 Agustus 2015


Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor, tanggal 4 Agustus 2015


Ruang Rapat Kantor Cabang PT. IKANI, tanggal 4 Agustus 2015

o Sambutan PT. ITCI Kayan Hutani

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. ITCI Kayan Hutani, Provinsi Kalimantan Utara

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. ITCI Kayan Hutani, Provinsi Kalimantan Utara masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan II PHPL di PT. ITCI Kayan Hutani, Provinsi Kalimantan Utara kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian

Gambaran PT. ITCI Kayani Hutani Kalimantan Utara

Umum Provinsi

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan

Proses Penilikan PT. ITCI Kayan Hutani (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan areal kerja PT. IKANI, tanggal 5 s/d 8 Agustus 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

Halaman 3 dari 24

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Kantor Cabang PT. IKANI, tanggal 9 Agustus 2015

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan BA Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, tanggal 10 Agustus 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. IKANI telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Kantor BP2HP XIII Wilayah kerja Provinsi KalimantanTimur dan Kalimantan Utara, di Samarinda, tanggal 10 Agustus 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. IKANI telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Halaman 4 dari 24

Tahapan Penyusunan (Konsinyasi)

Tempat dan Waktu Laporan

Ringkasan Catatan

Bogor, tanggal 11 s/d 21 Agustus 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan Pengambilan Keputusan

4)

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, Tanggal 22 Agustus 2015

o Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL PT. ITCI Kayan Hutani dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 86%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 36-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 36.r1-SIC-04.01

Resume Hasil Penilikan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

78% (Sedang)



Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT IKANI lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.



Realisasi kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT IKANI baru mencapai 60,61% atau sepanjang 357,59 Km dari 590,00 Km. Dokumen laporan hasil kegiatan tata batas yang telah dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan saat ini masih dalam proses pengesahan.



Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHKHA PT IKANI, baik dari pihak Pemerintah, pihak Perusahaan yang berada di sekitar areal IUPHHK-HA PT IKANI, maupun dari masyarakat sekitar. Selama periode satu tahun ini konflik batas yang terjadi antara Desa Mara I dengan Desa Long Sam di dalam areal kerja PT IKANI sudah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.



Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT IKANI (Lampiran SK. IUPHHK-HA) dengan Peta Lampiran SK. Menhut No. SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013

Halaman 5 dari 24

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi (Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur), diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal keja PT IKANI, tetapi sampai saat ini belum dilakukan perubahan perencanaan jangka panjang pemanfaatan hasil hutan kayu.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.3 Jumlah dan Kecukup an Tenaga Profesional Bidang

89% (Baik)

80% (Sedang)



Berdasarkan hasil telaah dokumen serta wawancara dengan pihak Manajemen PT IKANI, diketahui terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal IUPHHK-HA PT IKANI. Pihak manajemen PT IKANI telah berupaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.



PT IKANI telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang dibuat pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IKANI Nomor Kpts-015/ IKANI/WSB/2606/2015 tanggal 26 Juni 2015, dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yaitu telah mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial.



Visi misi perusahaan PT IKANI telah disosialisasikan kepada staf karyawannya di Kantor Pusat Jakarta dan di Kantor Perwakilan Tanjung Selor. Sosialisasi visi dan misi PT IKANI juga dilakukan kepada masyarakat sekitar areal kerjanya yaitu di Desa Mara I, Desa Long Beluah, Desa Long Lembu, Desa Long Tungu, Desa Long Bang. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan secara tidak langsung melalui pemasangan salinan visi misi perusahaan yang dipasang pada tempat-tempat strategis.



Implementasi pengelolaan hutan lestari hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PT IKANI. Kegiatan penataan batas areal kerjanya belum temu gelang, realisasi produksi rata-rata pada RKT 2014 dan RKT 2015 (s/d periode I bulan Juli 2015) baru mencapai 35,69%, kegiatan pembinaan hutan pada RKT 2014 sebagian telah terrealisasikan, kegiatan pengelolaan kawasan lindung sampai dengan bulan Desember 2014 baru terrealisasi 66%, pelaksanaan kelola sosial pada tahun 2014 semester II s/d 2015 semester I belum seluruhnya terrealisasikan.



Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi apabila dilihat dari kebutuhan tenaga teknis PHPL dalam pengelolaan hutan alam seluas 218.375 Ha, maka jumlahnya masih kurang.

Halaman 6 dari 24

Indikator

Nilai

Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

92% (Baik)

90% (Baik)

Ringkasan Justifikasi 

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT IKANI baik pelatihan Ganis PHPL yang diselenggarakan oleh BP2HP (external trainning) maupun pelatihan Non Ganis PHPL yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri (internal trainning) sampai dengan bulan Juli 2015 mencapai 52% atau 59 peserta dari 114 peserta yang direncanakan.



Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT IKANI tersedia lengkap.



Struktur Organisasi dan Job Description yang dibentuk oleh PT IKANI telah sesuai dengan kerangka PHPL mencakup bidangbidang perencanaan, produksi dan tata usaha kayu, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan sosial serta administrasi dan umum. Struktur organisasi-nya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IKANI Nomor Kpts003/IKANI/WSB/1605/2012 tanggal 16 Meil 2012 dan Nomor Kpts-017/ IKANI/WSB/ 0605/2015 tanggal 6 Mei 2015.



Keberadaan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya tersedia. PT IKANI telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan didukung dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya yang memadai.



Susunan tim SPI PT IKANI telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kpts-016/IKANI/WSB/2611/ 2014 tanggal 26 November 2014. Terdapat bukti hasil kerja tim SPI, kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pemeriksaan keuangan, operasional yang dilakukan oleh tim SPI dari kantor pusat Jakarta.



Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen PT IKANI, diketahui bahwa keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian dapat terrealisasikan



Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi RKT kepada masyarakat dan dibuat kesepakatan antara manajemen PT IKANI dengan masyarakat Desa setempat, diantaranya kesepakatan terkait dengan pembagian Konpensasi Fee kubikasi. Pada tahun 2015 ini kesepakatan Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dengan Masyarakat Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Desa Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Desa Long Tungu, Kecamatan Peso Hilir, dan Desa Long Lembu, Kecamatan Peso Hilir.

Halaman 7 dari 24

Indikator

Nilai

2.1

89%

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Baik


Realisasi penataan batas pada areal kerja IUPHHK-HA PT IKANI baru mencapai 60,61% atau sepanjang 357,59 Km dari 590,00 Km. Legitimasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT IKANI yang telah ada berupa Laporan-laporan TBT yang telah disahkan sesuai dengan realisasi terkini dan Berita Acara Tata Batas Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT IKANI yang disepakati dan ditandatangani oleh sebagian pihak. Laporan hasil penataan batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, sampai saat ini masih belum persetujuan/pengesahan dari Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan.



Proses pelaksanaan CSR/CD PT IKANI telah mengakomodir kepentingan masyarakat. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Proses penyusunan program CSR/CD atau Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sebagian besar dilakukan berdasarkan program yang sudah dibuat sebelumnya oleh pihak manajemen PT IKANI maupun usulan dari masyarakat.



Berdasarkan hasil telaah dokumen terkait dengan proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT IKANI diketahui telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan para pihak. Keberadaan kawasan lindung tertuang di dalam dokumen AMDAL maupun dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, serta ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT IKANI No. Kpts-018/IKANI/WSB/0705/2015 tanggal 6 Mei 2015. Keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT IKANI dalam 1 tahun (2014-2015) ini telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya yaitu di Desa Mara I, Desa Long Beluah, Desa Long Lembu, Desa Long Tungu, Desa Long Bang.



Auditee sudah memiliki RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 yang disahkan pejabat berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU



Hasil verifikasi lapangan dan dokumen saat penilikan blok RKT 2014 dan RKT 2015 sudah ditata berdasarkan RKUPHHK berbasis IHMB 2012 - 2021, menunjukkan bahwa impelementasi penataan areal kerja di lapangan sudah dilakukan dengan ditemukannya tanda-tanda batas blok tebangan dan petak/kompartemen. Pada saat penilikan hasil penelusuran dilapangan menunjukan Tanda batas blok dan petak kerja yang sedang dikerjakan masih terlihat jelas sedangkan untuk RKT 2014 sebagian besar terlihat dengan jelas di lapangan



Halaman 8 dari 24

Indikator 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan non kayu pada setiap tipe ekosistem

Nilai 75%

81%

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Baik

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.



Pada saat penilikan Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon)



Saat penilikan Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.



Auditee telah melakukan pengukuran dan terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian



Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis



Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan bahwa auditee telah menimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur .



Berdasarkan data rekapitulasi register hasil survey ITT di RKT 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2014, di Blok UKKU dan Blok UKKS jumlah pohon inti rata-rata sebanyak 23 pohon per hektar.



Kecukupan potensi permudaan di PT IKANI berdasarkan survey IHMB diketahui kondisi tegakan permudaan tingkat tiang ( Diameter 10 -19 cm) sangat mencukupi , di Blok UKKU sebesar 148 pohon per hektar dan di Blo UKKS sebesar 94 pohon per hekta dengan rata-rata 121 pohon p/er hektar).



Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.



Dalam pengelolaan hutan PT IKANI telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan



Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata- rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % 30%.



Dari hasil analisis dan perhitungan serta pengamatan menunjukkan bahwa PT IKANI cukup efektif dan efisien dalam memanfaatkan kayu dengan faktor eksploitasi 0,82

Sedang

2.3

2.4


71% Sedang

Halaman 9 dari 24

Indikator

Nilai 

Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.



Hasil telaah dokumen, terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.



Hasil verifikasi dilapangan sudah terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.



Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan

72%



NA (Not Applicable)

Sedang



Realisasi alokasi dana sebesar 91% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).



Hasil telaah dokumen keuangan, alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan kurang proporsional Atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 41% (> 20 50%.)



Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sudah direalisasikan namun ada beberapa kegiatan masih belum selesai dilaksanakan dilapangan, dikarenakan tata waktu yang tidak sesuai dengan rencana.



Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan (64%), perlindungan hutan(100%) dan penanaman tanah kosong (83%) di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA .



Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan

2.5

81%

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

Baik

2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.


Halaman 10 dari 24

Indikator

Nilai


Kriteria Ekologi 3.1

88%

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Baik

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat

76%



Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di RKT Tahun 2015 dan SK Direksi No : Kpts-018/IKANI/WSB/0705/2015



Pemegang izin telah melakukan realisasi penataan kawasan lindung sebesar 71% dari yang seharusnya, sisa yang belum ditata batas sebesar 29%



Hasil analisis peta Citra Landsat 2013 dengan Peta kawasan lindung dan pemeriksaan lapangan terhadap kawasan lindung IUPHHK PT. IKANI, kondisi penutupan vegetasi pada kawasan lindung sebesar 93% masih berupa hutan



Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak yang mengaku keberadaan kawasan lindung didalam areal PT. IKANI



IUPHHK PT. IKANI telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping, tetapi baru sebagian yang telah dilakukan,



IUPHHK PT. IKANI sudah memiliki prosedur perlindungan telah mencakup seluruh jenis gangguan hutan yang ada



Berdasarkan telaah dokumen, pemeriksaan Sarana dan prasarana PT. IKANI tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai,



Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai, tenaga keamanan (security) dan Binhut belum pernah mengikuti pelatihan in house training tentang pengamanan dan perlindungan hutan



upaya auditee mengimplementasikan kegiataan perlindungan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif), tetapi masih terdapat gangguan perambahan diareal kawasan lindung dan areal PT IKANI,



Isi SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah sesuai dengan peraturan No 45 tahun 2005. SOP yang tersedia pengelolaan dan pemantauan dampak air dan tanah, tetapi belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

Sedang

73% Sedang

Halaman 11 dari 24

Indikator

Nilai

pemanfaat an hutan

3.4

83%

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

Baik

3.5

67%

Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian


Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, berdasarkan luasan ijin untuk sarana prasarana pemantauan lingkuangan masih kurang jumlahnya pada sarana debit air



Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan) tersedia 8 personil, tetapi kualifikasinya tidak memadai,



Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tertuang kedalam RKT dan laporan kelola lingkungan semester II tahun 2014 telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan



PT. IKANI telah memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), tetapi hanya sebagian saja yang diimplementasikan dan belum termuat kedalam laporan RKL semester 2 tahun 2014



Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat, berdasarkan pengamatan visual pada sempadan sungai yang kondisi air agak keruh, tetapi ada upaya pengelolaan dampak dengan melakukan penanaman kirikanan jalan. Rehabilitasi tanah kosong yang dilakukan PT. IKANI



PT IKANI memiliki prosedur identifikasi telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin



PT IKANI telah melakukan identifikasi flora dan fauna. Kegiatan identifikasi baru di areal KPPN. Untuk areal sempadan sungai kawasan lindung belum diimplementasi dan di identifikasi



PT IKANI telah menyusun prosedur pengelolaan yang mengacu kepada peraturan perundangan tetapi hanya hanya bersifat umum, tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin



PT. IKANI telah melakukan identifikasi flora melalui pembuatan plot pengamatan vegetasi. Implementasi pengelolaan dan perlindungan flora telah dilakukan melalui penataan kawasan lindung KPPN, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang

Sedang

Halaman 12 dari 24

Indikator

Nilai


yang tidak rusak.

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin seperti areal sempadan sungai UKKS,UKKU dan Buffer Zone

2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6 Pengelolaan fauna untuk:

67%



PT. IKANI telah melakukan kegiatan penandaan beberapa spesies flora yang dilindungi seperti pohon Tengkawang dan manggris, karena merupakan pohon kehidupan masyarakat. Gangguan terhadap flora dilindungi terjadi pada jenis-jenis pohon ulin



PT. IKANI telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis fauna yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan fauna-fauna spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum tersedia



Implementasi pengelolaan dan perlindungan fauna yang telah dilakukan adalah melalui hasil perjumpaan dan jejak. Pengelolaan fauna secara khusus melalui penataan dan perlindungan Kawasan Perlindungan dan Satwa Liar (KPSL) belum dilakukan



Terdapat gangguan keberadaan fauna, terdapat masyarakat berburu didalam areal izin, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan tersebut PT. IKANI telah mensosialisasikan keberadaan kawasan hutan tentang flora dan fauna dilindungi oleh pemegang izin.



Berdasarkan wawancara dan verifikasi lapangan berkenaan dengan ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin bahwa PT IKANI telah memiliki laporan/dokumen tersebut dengan lengkap, yaitu: Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat/Setempat di Areal PT IKANI; Hasil Survey Lokasi Perladangan dari Km 3 s/d km 32 Benyaung di Desa Naha Aya; Hasil Survey Lokasi dan Pemilik Lahan di di Desa Long Sam I; Long Sam II, km 6 s/d km 10 Long Beluah; km11 sd/ km 14

Sedang

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Kriteria Sosial 4.1 Kejelasan deliniasikawasa n operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau

100% Baik

Halaman 13 dari 24

Indikator

Nilai


masyarakat setempat

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Long Beluah; di Keluh Besar Long Beluah; di Keluh Kecil Long Beluah; Laporan Penyusunan Data Base Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pada Areal Uji Coba Penanaman Lahan Kosong PT. IKANI, Agustus 2012; Rencana Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2015, IUPHHK PT. IKANI; dan Standard Operating Procedure (SOP): Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, Nomor: Sosial - 02/IKANI/2012.

100%



Berdasarkan wawancara dan verifikasi lapangan berkenaan dengan mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan bahwa PT IKANI memiliki Standard Operating Procedure (SOP): Penataan Batas Partisipatif, Nomor: Sosial - 01/IKANI/2012. Dan Standard Operating Procedure (SOP): Penyelesaian Konflik Sosial, Nomor: Sosial - 05/IKANI/2012.



Berdasarkan wawancara dengan Auditee dan masyarakat bahwa perusahaan memiliki mekanisme berkenaan dengan pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang tertuang dalam dokumen: Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat/Setempat di Areal PT IKANI dan Standard Operating Procedure (SOP): Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kerjasama Berusaha, Nomor: Sosial - 03/IKANI/2012.



Berdasarkan wawancara dengan Auditee dan masyarakat bahwa terdapat tanda bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/setempat.



Berdasarkan wawancara dengan Auidtee dan masyarakat berkenaan dengan luas dan batas kawasan konsesi perusahaan bahwa terdapat persetujuan dari pemerintah dan masyarakat. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat terkait luas desa dijembatani oleh perusahaan sehingga konflik tersebut dapat dikelola dengan baik dan masing-masing pihak tidak ada merasa dirugikan.



Berdasarkan kajian dokumen berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa di auditee tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan, antara lain: UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007, UUNomor 13 Tahun 2003, dan Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2013 Berdasarkan kajian dokumen berkenaan dengan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat bahwa Auditee memiliki mekanisme yang lengkap & legal.

Baik



Halaman 14 dari 24

Indikator

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Nilai

95%


Berdasarkan kajian dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa implementasi kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sehingga Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tahun RKT berjalan, yaitu RKT 2015 di Desa Long Bang, Desa Long Beluah, Desa Long Lembu, Desa Long Tungu, dan Desa Mara I



Berdasarkan kajian dokumen di Auditee dan wawancara serta verifikasi lapangan ke beberapa desa yang berada di sekitar perusahaan diketahui bahwa Auditee memiliki bukti yang lengkap berkenaan dengan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat



Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan wawancara lapangan bahwa Auidtee telah tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Semester II Tahun RKT 2014, Laporan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan PT. IKANI dan Laporan Semester I Tahun RKT 2015, Laporan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan PT. IKANI serta laporan ganti rugi yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanam Tumbuh Pada Kiri Kanan Jalan Menuju Blok 2015 Di Wilayah Desa Long Lembu, Tanggal 01 April 2015



Berdasarkan kajian dokumen Auditee bahwa Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat/Setempat di Areal PT IKANI dan Revisi Kegiatan Studi Diagnostik Pembnaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT. IKANI, April 2000 memberikan gambaran masyarakat adat Suku Dayak Kayan/Kenyah bahwa kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diperoleh masyarakat dari dalam hutan dan sungai kayan yang berdekatan dengan permukiman masyarakat.



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan Auditee bahwa perusahaan telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam wawancara dan verifikasi lapangan ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan kerja maksimal dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat namun kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri seperti, pembuatan petak sawah untuk berladang dan menanam padi namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan Auditee telah terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai

Baik

Halaman 15 dari 24

Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi kegiatan peningkatan peran serta masyarakat, yang lengkap dan jelas

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

100%

81%

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Baik

aktivitas

ekonomi



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan Auditee serta verifikasi lapangan bahwa perusahaan masih sulit untuk melakukan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidak seriusan masyarakat dalam berusaha. Salah satu contohnya seperti telah diuraikan pada verifier diatas



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan Auditee berkenaan dengan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak telah dilakukan oleh perusahaan, yaitu Laporan pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan kewajiban kepada pemerintah melalui pembayaran PSDH DR



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan Auditee berkenaan dengan mekanisme resolusi konflik bahwa perusahaan berpedoman pada “Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; dan Standard Operating Procedure (SOP): Penyelesaian Konflik Sosial, Nomor: Sosial 05/IKANI/2012.



Berdasarkan wawancara dengan Auditee dan masyarakat bahwa konflik yang terjadi adalah antar dua desa berkenaan dengan batas yang berujung pada pembagian fee kubikasi dari perusahaan. pertikaian tersebut telah dijembatani oleh perusahaan dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang aman dan damai.



Berdasarkan wawancara dengan Auditee bahwa telah tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan Auditee bahwa dokumen proses penyelesain konflik yang pernah terjadi telah terdokumentasikan dengan baik dan jelas.



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan karyawan PT IKANI bahwa Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan karyawan PT. IKANI bahwa pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.

Baik

4.5

dan

Halaman 16 dari 24

Indikator

Nilai

PRINSIP / KRITERIA /INDIKATOR / VERIFIER


Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara di Auditee bahwa Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan



Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara di Auditee bahwa Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable /Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1.

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

PT IKANI telah memperoleh SK Perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.160/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 248/KPTSII/2000 Tentang pemberian HPH (IUPHHKHA) kepada PT. IKANI seluas areal ± 218.375 hektar di Provinsi Kalimantan Timur, untuk jangka waktu 45 (tahun terhitung sejak tanggal 1995 s/d 2040)

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi bahwa PT. IKANI telah membayar lunas Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP dan dapat menunjukan bukti setornya

Not Applicable

Berdasarkan hasil penilikan 2 (dua) tidak terdapat perijinan Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, Maka dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable)

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Halaman 17 dari 24




P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.07/BUHA2/2012 Tanggal 10 Januari 2012 dan Telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HA pada sediaan tegakan kayu berdiameter 40 cm ke atas, skala 1 : 100.000 . Serta Dokumen RKT Tahun 2014 dan RKT 2015 telah disahkan secara Self Approval dan dilampiri dengan Peta RKT Skala 1 : 100.000

Memenuhi

PT. IKANI Telah Memiliki Peta Kawasan Lindung serta peta rencana kerja tahunan yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan terbukti keberadaannya di lapangan

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Halaman 18 dari 24


c. Penandaan lokasi blok

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable /Not Verified Memenuhi

tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan


PT. IKANI telah memiliki RKT yang telah disahkan secara self Approval dan dilampiri peta RKT Tahun 2015 yang memuat blok dan petak tebangan. Hasil Verifikasi menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan peta lampiran RKT

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1.

Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.07/BUHA-2/2012 Tanggal 10 Januari 2012 beserta kelengkapan lampirannya

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Tidak diverifikasi

Didalam areal IUPHHK-HA PT. IKANI tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman, maka dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

PT. IKANI telah menunjukkan dokumen LHP periode Aguatus 2014 sampai dengan Juli 2015, seluruh dokumen telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor Batang dapat di temukan dilapangan

Halaman 19 dari 24




3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

Memenuhi

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT. IKANI telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Memenuhi

PT. IKANI telah melaksanakan SI-PUHH Online dalam rangka Penatausahaan Hasil Hutannya. Berdasarkan hasil uji petik terhadap tanda legalitas hasil hutan kayu yang tertera pada fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

PT. IKANI telah melaksanakan sistem Tata Usaha Kayu berupa SI-PUHH Online baik di dalam administrasi maupun di lapangan dan menerapkan sistem barcode label sehingga mempermudah dalam penelusuran kayu

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Terdapat dokumen SKSKB beserta lampirannya yaitu Daftar Kayu Bulat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta tersedia BAP pemeriksaan Kayu Bulat

Halaman 20 dari 24




K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PT. IKANI telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan dengan bukti setor dari bank yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku

K3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI dengan No. PKAPT : 09.03.1.00077, berlaku sampai dengan tanggal 9 April 2018

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi

PT. IKANI setiap mengangkut kayu antar pulau menggunakan kapal yang berbendera Indonesia

Halaman 21 dari 24


3.4.1



Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT. IKANI telah mengimplementasikan pengunaan tanda/logo V-Legal pada setiap Dokumen Angkutan Berupa Cap/Stampel pada Daftar Kayu

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

4.1.2.

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/DJ-VI/AMDAL/1998, tanggal 26 November 1998.

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/DJ-VI/AMDAL/1998, tanggal 26 November 1998.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT. IKANI telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan

Halaman 22 dari 24


P5.



Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nomor SDM-04/IKANI/2012 dan telah menetapkan petugas K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts14/IKANI/WSB/0506/2012 tanggal 5 Juni 2012

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi PT IKANI telah memiliki peralatan K3 sesuai dan kebutuhan serta masih berfungsi

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT IKANI telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam laporan kecelakaan kerja, serta sebagai upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT. IKANI telah memasang spanduk K3 dan memiliki program kegiatan K3

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT. IKANI belum ada Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan (surat edaran) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT. IKANI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan tahun 2014 – 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : No. KEP. 97/PHIJKS-PKKAD/PP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014

Halaman 23 dari 24




5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi bahwa di PT IKANI tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah di bawah umur

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 24 dari 24

D l BP

)

If

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN

1

D i

S^rbi

I

International)

J t . RAVA P A G E L A R A N NO. 2 CiOMAS BOGOR

36.r1-SIC-04.01 Tanggal B e r a k h i r : 21-03-2018

Tanggal Terbit : 22-03-2013 T a n g g a l Terbit Sertifikat R e v i s i r1 : 22-08-2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada:

PT. ITCI KAYAN HUTAN I S E L A K U PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASH. HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM

SK Menhut No. 160/Menhut-N/2005 Tanggal 7 Juni 2005

Luas Areal ± 218.375 Hektar di Kabupaten Bulungan P r o v i n s i Kalimantan Utara

Predikat BAIK lr. UN INDASAH

lr. G U S D A J I

Direktur Utama

Direktur Sertifikasi

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents