RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. SARI BUMI KUSUMA, BLOK S. SERUYAN KABUPATEN KATINGAN DAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. AYAMARU SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d 1 September 2018 LVLK-011-IDN Tanggal 23 November 2012

c. Alamat

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Dwi Jatmiko F. S. Hut. (Auditor VLK) 3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor Produksi) 4. Dadan Darmawan S. Hut (Auditor Ekologi) 5. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)

g. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Akhmad 2. Ir. Mukit

Provinsi Kali mantan Te ngah

1


(2)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK-HA

: PT. SARI BUMI KUSUMA, Blok S. Seruyan

b. Keputusan IUPHHK-HA (Perpanjangan Izin) - Nomor

: SK.201/Kpts-II/1998

- Tanggal

: Tanggal 27 Pebruari 1998

- Luas

: 147.600 Ha

c. Alamat dan Nomor Telepon - Pusat

: : Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei Raya, Pontianak 78124 Kalimantan Barat. Telp. (0561) 721866 Fax. (0561) 721583

- Cabang

: Jl. Balikpapan Raya No.14 Jakarta Pusat 10130 Telp.(021) 63863807 Fax.(021) 63863804

d. Pengurus

: - Iwan Susanto (Komisaris Utama) - Amin Susanto (Komisaris) - Budi Darmono, SH, MCL, MSA (Komisaris) - Jakub Husin (Direktur Utama) - Budijuwono Handjaja (Wakil Direktur (Utama) - Roesman Nilam (Direktur) - Tri Hardjanto (Direktur)


2


(3)

Ringkasan Tahapan

No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

1.

Audit Tahap I

Bogor, Tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2015

 Melakukan pengumpulan dokumen, dan penyusunan rencana kerja penilaian.  Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.  Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

2.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting dan Exit Meeting)

Palangkaraya, Tanggal 2 Pebruari 2015

 Melaksanakan kegiatan entry meeting  Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPPHP Wilayah XII Palangkaraya.  Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Konsultasi Publik di Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.

Kasongan (Kabupaten Katingan), Tanggal 2 Pebruari 2015

 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Katingan.  Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Konsultasi Publik di Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.

Palangkaraya, Tanggal 23 Pebruari 2015

 Melaksanakan kegiatan exit meeting  Penyampaian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan telah selesai kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPPHP Wilayah XII Palangkaraya.

Kasongan (Kabupaten Katingan), Tanggal 23 Pebruari 2015

 Penyampaian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma telah selesai kepada Dinas Kehutanan Katingan.

3.

Pertemuan Pembukaan

Camp Nanga Nuak, Tanggal 11 Pebruari 2015

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL  Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilaian kinerja PHPL.  Penetapan Manajemen Representif oleh PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara Opening

4.

Konsultasi Publik

Tanggal 12 Pebruari 2015 di Balai Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan

 Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik diselenggarakan di Balai Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, pada hari Kamis, tanggal 12 Pebruari 2014.  Dihadiri sebanyak 35 orang, yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Meeting.


3

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Tengah, Staf Kecamatan Bukit Raya, Kepala Desa/Sekretaris, BPD, RT, Desa Tanjung Paku, Desa Riam Batang, Desa Tanjung Batik, Desa Tumbang Karuei, Desa Tumbang Kaburai, Desa Tumbang Kajamei, Desa Tumbang Taberau, masyarakat (guru dan ibu rumah tangga), dan Tim Auditor.

4.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 11 s/d 17 Pebruari 2015 Camp Nanga Nuak, Camp Pembinaan Hutan, Camp PMDH, Log pond, lokasi desa sampel

 Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK.  Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan.  Melakukan observasi, uji petik di lapangan (Blok RKT dan Logpond) serta Desa sekitar PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan (Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Desa Tanjung Batik, Keruai, Tumbang Kajamei dan Tumbang Kaburai Kecamatan Bukit Raya dan Desa Kiham Batang Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah serta Desa Belaban Ella Kecamatan Menukung dan Kantor Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat).  Melakukan klarifikasi temuan lapangan

5.

Pertemuan Penutup

Camp Nanga Nuak, Tanggal 17 Pebruari 2015

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi  Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma.  Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Penilaian Kinerja PHPL.

6.

Pengambilan Keputusan

Bogor

 Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai kinerja aktual sebesar 61 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66. Dengan demikian pencapaian kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan adalah 92,42% atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila total nilai verifier yang

dicapai antara >80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tanpa ada verifier dominan yang bernilai buruk.  Atas dasar itu PT. Sari Bumi Kusuma, Kalbar berhak memperoleh sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. Sertifikat : 33/A-SERT-PHPL/III/2015, berlaku sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 18 Maret 2020.


4


(4) No. 1.

Resume Hasil Penilaian Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

BAIK

 Tersedia kelengkapan dokumen legal terkait dengan pendirian perusahaan dan perolehan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan dokumen administrasi tata batas.  PT. SBK telah merealisasikan tata batas temu gelang, dengan panjang 317.645,23 meter. Areal tersebut berbatasan dengan PT. Meranti Mustika, PT. Erna Djuliawati, Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Baka- Bukit Raya.  Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain/perusahaan/pemegang izin lainnya.  Terdapat perubahan areal kerja dari semula fungsi hutan terdiri dari : hutan produksi terbatas dan hutan produksi menjadi : (a) Hutan Produksi terbatas seluas 130.747 ha, (b) Hutan Produksi Konversi seluas 13.619 ha, (c) Areal Penggunaan Lain 3.248 ha. Perusahaan belum mengusulkan perubahan perencanaan, karena areal yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan, berada di luar blok RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 (tidak diverifikasi/not applicable).  Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tidak diverifikasi/ not applicable).

1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

BAIK

 Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal dalam dokumen corporate statement. Visi, misi dan tujuan perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL.  Terdapat dokumen sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan dan masyarakat (Desa Tumbang Taberau, Desa Riam Batang, Desa Tanjung Batik, Desa Tumbang Karuei, Desa Tumbang Kajamei). Berita acara yang dibuat diketahui oleh para pihak.  PT. SBK telah merealisasikan visi dan misi di lapangan, sebagaimana tergambar dalam kinerja masing-masing aspek.

SEDANG

 Jumlah sarjana kehutanan sebanyak 12 orang, 10 orang diantaranya merangkap GANIS PHPL. Pada kualifikasi GANIS PHPL dari kebutuhan sebanyak 42 orang terealisasi sebanyak 37 orang atau tercapai 88,09% jika berdasarkan kuantitas, tetapi jika berdasarkan pemenuhannya (tidak memperhitungkan kelebihan sesuai kebutuhannya), maka pemenuhan tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANIS PHPL sebesar 66,67%.  Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi dalam 5 tahun terakhir adalah 192,31%. Jika menggunakan rencana yang terealisasi seluruhnya dinilai 100%, maka realisasi peningkatan kompetensi SDM rata-rata dalam 5 tahun terakhir adalah 78,37%.

PRASYARAT

1. 3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan


5


Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Terdapat kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, seperti laporan bulanan tenaga kerja, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jenjang karir, slip gaji karyawan, Peraturan Perusahaan, Prosedur K3, Daftar Peralatan K3, Catatan Kecelakaan Kerja. Tidak tersedia dokumen bukti setor iuran jamsostek/BPJS periode September 2014 s/d Januari 2015

1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA

1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)


SEDANG

 Terdapat struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. SBK Blok Seruyan dengan Nomor:05/PH/PTK/I/2015, tanggal 5 Januari 2015. Terdapat perbedaan antara struktur organisasi dalam RKTUPHHK 2015 dengan Keputusan Direktur Utama. Struktur organisasi dan job description dinilai sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.  Terdapat perangkat sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari dan Keputusan Direktur Utama Nomor: 08/PH/PTK/I/2015 tanggal 7 Januari 2015, tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen PT. Sari Bumi Kusuma.  Tim SPI yang bersifat intern (lingkup camp) dan bukan struktur di bawah direksi dinilai belum efektif dalam mengontrol semua tahapan kegiatan.  Terdapat sebagian bukti tindakan pencegahan dan koreksi melalui “Laporan Monev Kegiatan Operasional Pengelolaan” yang disampaikan kepada Camp Manager. Laporan tersebut belum dilengkapi tata waktu perbaikan dan PIC yang bertanggungjawab dalam proses perbaikan..

BAIK

 Terdapat kegiatan sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan (RKT) dihadiri oleh unsur masyarakat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan dengan unsur masyarakat/tokoh masyarakat dan perangkat desa/kepala desa. Secara eksplisit persetujuan tidak tertuang dalam berita acara. Bahwa atas pertimbangan rencana penebangan telah diketahui oleh para pihak, maka dinilai proses penebangan telah disetujui secara implisit oleh masyarakat. Bukti tersebut dapat dilihat dari kegiatan penebangan di RKT 2011 s/d 2014 yang sudah berjalan, dan RKT 2015 yang dipindahkan ke lokasi RkT 2016.  Proses persetujuan para pihak dapat diverifikasi melalui berita acara pelaksanaan tata batas yang telah ditandatangani para pihak, seperti PT. SBK, perusahaan lain yang berbatasan langsung yaitu PT. Erna Djuliawati dan PT. Meranti Mustika, pihak kecamatan/desa terkait dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjar Baru, selaku instansi yang berwenang terhadap pelaksanaan tata batas hutan lindung/taman nasional/suaka .

6



Nilai

Ringkasan Justifikasi  Sosialisasi program PMDH dilaksanakan hanya di dua kabupaten, yaitu Katingan dan Seruyan, rekaman proses penyusunan melalui penyuluh lapangan tidak dapat ditunjukkan. Sosialisasi program PMDH, proses penyusunan dan pelaksanaan CSR/CD/PMDH baru dari sebagian pihak (wilayah Kabupaten Melawi tidak terdokumentasi).  Secara eksplisit persetujuan terhadap kawasan lindung tidak tersaji dalam berita acara yang ditandatangani para pihak. Namun secara de facto masyarakat mengakui keberadaannya. Hal ini dapat dilihat kondisi kawasan lindung masih terjaga dengan baik.

2.

PRODUKSI 2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

 Terdapat dokumen dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 -2020 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan data Hasil IHMB dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.  Terdapat bukti implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan, Pada RKT 2011 sampai dengan RKT 2015. Terdapat kesesuaian implementasi PAK pada sebagian besar blok tebangan dengan RKUPHHK/RPKH (80% blok tebangan telah sesuai)  Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada RKT 2011 sampai dengan RKT 2015 dapat dibuktikan di lapangan, kondisi tanda batas pada batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan,

2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

BAIK

 Tersedia lengkap data potensi yang tersaji dalam Laporan IHMB dengan kelengkapan petanya, data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Hasil Penebangan (ITSP) pada areal TPTI dan inventarisasi hutan pada areal TPTJ 3 (tiga) tahun terakhir dengan kelengkapan peta topografi dan komposisi pohon hasil cruising 100% dengan skala 1 : 1.000.  Terdapat data pengukuran riap untuk seluruh tipe ekosistem yang ada di areal kerjanya berupa hasil pengukuran PUP pada areal TPTI dan TPTJ. Data hasil pengukuran tersebut sudah dilakukan analisis.  Terdapat bukti perusahaan untuk melakukan analisis data potensi hasil IHMB dan pengukuran PUP untuk menyusun JTT sendiri pada dokumen RKU berbasis IHMB periode tahun 2011-2020, dan telah melakukan pengukuran dan data riap pada PUP secara periodik namun belum menyampaikan laporan hasilnya.


7


Kriteria dan Indikator 2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Nilai


BAIK

 Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ tersedia lengkap dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.  Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ untuk seluruh tahapan kegiatan di lapangan dan dalam pelaksanaannya di lapangan telah sesuai dengan SOP dan intruksi kerja yang dibuat.  Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, rata - rata masih di atas standarnya yaitu ≥ 25 batang /hektar, dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.  Ketersediaan permudaan tingkat tiang pada areal TPTI dan TPTJ RKT 2010 sampai dengan RKT 2014 berada di atas standarnya yaitu ≥ 100 batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/hektar dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

BAIK

 Terdapat prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL), serta SOP lainnya pada tahap kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ yang diterapkan dan dinilai telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil di lapangan yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, kegiatan pemanenan, pasca pemanenan dan tahap monitoring dan evaluasi.  Tingkat kerusakan tegakan tinggal Blok RKT 2010 sampai dengan RKT 2014, tingkat kerusakan rata - rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) pada areal tebangan dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ ≤ 15 %.  Dalam lima tahun terakhir (RKT 2010 sampai dengan RKT 2014) rata-rata faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan adalah 0,84 atau nilai FE masih di atas standarnya yaitu FE ≥ 0,70.

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

SEDANG

 Terdapat okumen RKT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval lebih dari 50 %.  Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai


8



Nilai

Ringkasan Justifikasi kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terdapat implementasi peta kerja di lapangan, berupa penandaan batas pada seluruh blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Realisasi volume tebangan sejak RKT 2011 sampai tahun RKT 2014 rata-rata kurang dari 70% atau lebih dari 105 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi kegiatan penebangan telah sesuai dengan RKT yang telah disahkan.

2. 6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM

SEDANG

 Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013, kesehatan finansial PT. SBK dalam kondisi tidak sehat. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pada rasio likuiditas < 100 %, rasio solvabilitas 100-150%, dan rentabilitas : negatif. Catatan kantor akuntan publik atas laporan keuangan tahun buku terakhir yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012, menyatakan opini bahwa laporan keuangan telah menyajikan wajar dengan pengecualian.  Fakta keuangan menunjukkan adanya trend peningkatan biaya yang telah dialokasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan, dimana hal ini setidaknya dapat memberikan gambaran kekuatan financial perusahaan. Tetapi dengan norma yang mensyaratkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik), maka pada verifier ini dinilai “Buruk”.  Alokasi dana untuk seluruh kegiatan, kurang proporsional untuk seluruh bidang kegiatan terdapat selisih antara proporsi pembiayaan tertinggi dengan terendah adalah 28,17%.  Realisasi kegiatan fisik di lapangan cenderung lancar, sekaligus juga memberikan gambaran mengenai persentase besarnya pendanaan untuk teknis kehutanan di lapangan dengan tata waktu yang sesuai dengan tahapan kegiatan.  Rata-rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong mencapai ≥ 80%  Realisasi fisik penanaman /pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai >80% dari yang direncanakan.


9

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 3.


Nilai


EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

SEDANG

 Penataan areal dialokasikan beberapa kawasan lindung dengan luas seluruhnya 12.624,81 Ha. Sebagian areal kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya.  Perusahaan mempunyai capaian persentase penandaan kawasan lindung sebesar 60,65 % dari yang seharusnya dilakukan.  Berdasarkan citra landsat lebih dari 86,24 % masih berpenutupan hutan  Para pihak telah megakui keberadaan kawasan lindung.  Laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.

3. 2. Perlindungan dan pengamanan hutan

BAIK

 Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan potensi gangguan yang mungkin terjadi di lapangan.  Sarana dan prasarana pengamanan telah seuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.  Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan sebanyak 42 orang, baru sebagian personil yang telah mengikuti pelatihan sebagai Satpamhut.  kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan berupa upaya preventif dan refresif, seperti monitoring lalu lintas koridor, pemasangan papan himbauan, patrol dan penyuluhan.

3. 3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

BAIK

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.  Terdapat sarana prasaranana untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan berfungsi dengan baik.  Jumlah dan kualifikasi personal bagian lingkungan 50 % telah mencukupi.  Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan lingkungan berupa vegetatif dan teknik sipil.  Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya pemantauan adalah pengukuran besaran erosi dengan metoda stick ukur, pemantauan iklim mikro, debit air dan pengukuran kualitas air.  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3. 4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka ( endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik


BAIK

 Terdapat -prosedur untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi.  Telah melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna, namun untuk jenis flora belum seluruhnya dipilah berdasarkan status dilindungi/khas.

10


4.


Nilai

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

BAIK

Ringkasan Justifikasi  SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.  Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan perencanaan.  Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.  SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.  Kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan perencanaan.  Terdapat gangguanterhadap fauna dilindungi, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

SOSIAL 4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

 Terdapat kelengkapan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  Terdapat standar operasional prosedur (SOP) tentang mekanisme pemetaan parsipatori, monitoring perladangan masyarakat di areal PT. SBK Blok Seruyan, penyelesaian keluhan karyawan, Pemberian kompensasi, Penyampaian Keluhan masyarakat dan resolusi konflik dengan masyarakat yang legal, lengkap dan disepakati para pihak.  Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan.  Dalam dokumen Identifikasi Hak-Hak Tradisional dan Kawasan Tradisional Masyarakat dipaparkan nama-nama situs keramat di desa binaan. Terdapat penandaan situs keramat berupa pemasangan papan nama situs (tajahan, dll) di desa-desa binaan namun belum dibuatkan BAP pelaksanaannya.  Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja serta terdapat konflik dengan Desa Tumbang Kaburai atas klaim hutan adat, serta menilai perusahaan masih mampu mengelola konflik dengan baik.


11


Kriteria dan Indikator 4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Nilai


BAIK

 PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen yang lengkap menyangkut pemenuhan tanggungjawab social.  Terdapat mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap, jelas dan legal seperti: mekanisme resolusi konflik, peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat melalui identifikasi hak-hak dan kawasan tradisional masyarakat, pemanfaatan HHBK, kajian/survey social serta bantuan kendaraan, bantuan pelayanan pendidikan, dan bantuan pelayanan kesehatan.  PT. SBK Blok Seruyan telah melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi Larangan Kegiatan Perburuan Satwa Dilindungi, Larangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin serta Antisipasi Kebakaran Hutan/Lahan Akibat Kegiatan Perladangan serta sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan RKT 2011 s/d 2015.  PT. SBK Blok Seruyan telah merealisasikan pemenuhan kewajiban sosial seperti: bantuan pelayanan kendaraan, bantuan pendidikan (beasiswa, guru honor dan sarana-prasarana), bantuan pelayanan kesehatan masyarakat desa dan lain-lain.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen dan laporan pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat adat dan masyarakat setempat termasuk kesepakatan penyelesaian klaim masyarakat Desa Tumbang Kaberau disertai Surat Pernyataan 2011 s/d 2014. Namun belum ada BAP pelaksanaan acara adat setiap buka RKT dan belum ada bukti tanda terima laporan Kegiatan PMDH dari instansi terkait.

4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

 PT. SBK Blok Seruyan memiliki kelengkapan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan peningkatan ekonomi masyarakat yang lengkap, jelas dan legal.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen perencanaan mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi namun belum lengkap.  Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan PT. SBK Blok Seruyan sebagian besar telah terealisasi.  Sebagian besar pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak telah terealisasi, kecuali bukti setor iuran jamsostek yang tidak sesuai tata waktu.


12


Kriteria dan Indikator 4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik

Nilai BAIK

yang handal

Ringkasan Justifikasi  PT. SBK Blok Seruyan telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki penilaian dampak sosial, pemetaan potensi konflik di areal PT. SBK Blok Seruyan, peta potensi konflik, pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik, monitoring perkembangan potensi permasalahan sosial di desa-desa binaan periode 2011 s/d 2014.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki struktur organisasi PMDH serta tenaga teknis kelola sosial dan melibatkan para pihak dalam menyelesaikan masalah sosial maupun konflik sosial dengan masyarakat seperti tokoh adat (Tumenggung dan Dewan Adat Kecamatan, pengurus adat desa), Pemerintahan Desa dan Kecamatan, dan instansi terkait, serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen konflik dan penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas.

4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

 PT. SBK Blok Seruyan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial seperti terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan tahun 2015, Serikat Pekerja Kahut periode 2014-2018, Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan, upah tenaga kerja sesuai UMSP tahun 2011 s/d 2015, peraturan perusahan periode 2014 s/d 2015, Kartu kepesertaan Jamsostek 2013 dan 2014.  Terdapat bukti perencanaan pengembangan kompetensi karyawan yang telah sesuai dengan kebutuhan operasional dan telah merealisasikan seluruh rencana pelatihan baik secara eksternal maupun internal (in house training).  PT SBK Blok Seruyan telah memiliki mekanisme standar jenjang karir karyawan PT. SBK Blok Seruyan dan telah diimplementasikan sebagian.  PT. SBK Blok Seruyan telah mengimplementasikan fasilitas tunjangan kesejahteraan karyawan seperti mess, klinik, Jamsostek, sarana ibadah, sarana olah raga, kantor dan peralatan kantor, termasuk komunikasi dan transportasi karyawan. Perusahaan belum memenuhi pembayaran iuran jamsostek secara tepat waktu.


13

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 5.


Nilai


VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

Memenuhi

 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/KptsII/1998, tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem Tebang Pilih dan Tanam Jalur (HPHTI-TPTJ). Keputusan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta dan sesuai dengan Peta Tata Guna Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah.  PT. SBK telah memenuhi kewajiban iuran IUPHHK yang telah disetor oleh PT. SBK ke Rekening Penerima atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor 102.0004.203870. Jumlah iuran yang disetor PT. SBK telah sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Nomor S.637/VIBIKPHH/2008, tanggal 17 November 2008, yaitu sebesar Rp. 8.373.000.000,-.  Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sector kehutanan.

Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.


Memenuhi

 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.20/VI-BUHA/2011, tanggal 14 Maret 2011, lengkap dengan lampiran peta skala 1:100.000.  Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2014 yang disusun berdasarkan RKU, dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama, dengan Nomor: 06/SBK/Kpts/Direksi/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013.  Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2015 yang disusun berdasarkan RKU, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Nomor: 522.1.300/678/Dishut, tanggal 31 Desember 2014.  Terdapat Peta Lampiran dokumen RKT Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah disahkan (lembar 1, 2, dan 3) dengan skala 1:50.000  Terdapat Peta RKT yang menunjukkan areal yang tidak boleh untuk ditebang (dilindungi) dan areal yang merupakan lokasi blok tebangan.  Terdapat implementasi penandaan pada kawasan yang tidak boleh ditebang, seperti Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Areal Konservasi, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dengan warna biru, serta penandaan berupa papan informasi batas blok dan patok

14



Nilai

Ringkasan Justifikasi informasi antar petak tebangan.  Bukti implementasi di lapangan terhadap areal yang merupakan batas lokasi penebangan berupa papan informasi blok areal kerja tebangan produksi dan terdapat penandaan batas berupa poletan warna merah pada patok atau pohon sepanjang rintisan.

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memenuhi

 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.20/VI-BUHA/2011, tanggal 14 Maret 2011, lengkap dengan lampiran peta skala 1:100.000.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K3.1.

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan


Memenuhi

 Petugas Pembuat LHP untuk RKT 2014 ditetapkan melalui, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 522.2.108/334/ Dishut, tanggal 8 April 2014. Petugas Pembuat LHP sesuai dengan Keputusan Dinas Provinsi Kalimantan Tengah No. 03/PH/PTK/I/2015, tanggal 5 Januari 2015 (Yohanes, No. Reg. 01093-12/PKB-R/XVIII/2014; Bangun Dewi Prasetyo, No. Reg. 0355-12/PKBR/XVIII/2012; Suriadi, No. Reg. 01095-12/PKBR/XVIII/2014; dan Edi Susilo, No. Reg. 0071312/PKB-R/XVIII/2013).  Dokumen tersebut telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Produksi (P2LHP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Barat (Tusie A.Rahu, SE, No. Reg. 00348-12/WAS-PKBR/XVIII/2012; Yosep W Palampang, S.Hut, No. Reg. 00639-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014; Yulianto, A.Md, No. Reg. 00379-12/WAS-PKBR/XVIII/2012). Dan Dokumen tersebut telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Produksi (P2LHP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Barat (Limhard, No. Reg. 00569-12/WAS-PKB-R/XVIII/2013; Iskandar, No. Reg. 00680-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014; Kalvin, S.Hut; No. Reg. 00649-12/WAS-PKBR/XVIII/2014).  Pemeriksaan atas kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen LHP dan LHC dinilai telah sesuai dari segi jenis pohon, nomor petak, nomor batang, nomor pohon. Dari hasil uji petik yang dilaksanakan diketahui bahwa identitas log kayu bulat dan tunggak tersebut dapat dilacak balak atau tertera pada dokumen tata usaha kayu (buku ukur dan dokumen LHP) yang telah dibuat

15



Nilai

Ringkasan Justifikasi dan disahkan oleh petugas dan pejabat yang berwenang.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Memenuhi

 Dari hasil penelusuran dokumen Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) menunjukkan bahwa seluruh kayu yang ke luar areal izin telah dilindungi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan.  Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan PT. SBK, menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km. 94, Km. 64, Km. 43, Km. 54, Ke TPK Antara (Log pond) Popay dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilengkapi lampiran DKB. Sedangkan Kayu Bulat yang diangkut dari TPK Antara (Log pond) Popay ke Industri IUIPHHK PT. Sari Bumi Kusuma dilindungi dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dilengkapi lampiran DKB-FA.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHKHT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan

Memenuhi

 Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat yang diterapkan PT. SBK, yaitu : Pemasangan Label /Barcode SIPUHH On Line, Pahatan yang mencantumkan Periode LHP, Nomor Petak, Nomor Pohon, Diameter rata-rata, Panjang, dan Jenis.  Berdasarkan hasil identifikasi tanda-tanda PUHH yang tertera pada log/kayu bulat tersebut maka sumber log dapat dilacak secara dokumentasi dari: Buku Ukur, Dokumen LHP, Dokumen SKSKB.

3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi

 Dari penelusuran dokumen Tata Usaha Kayu (TUK), diketahui bahwa kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dibuatkan atau dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya.  Seluruh dokumen SKSKB tersebut telah ditandatangani (disahkan) oleh Petugas Penerbit dan Pengesah SKSKB. P2SKSKB tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Sari Bumi Kusuma No. 01/PH/PTK/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, atas nama: Sdr. Sriyono, No. Reg. 00367-12/PKB-R/XVIII/2012 dan Sdr. Jamri, No. Reg. 1094-12/PKBR/XVIII/2012 untuk lokasi wilayah di TPK Hutan Kabupaten Katingan; dan atas nama: Sdr. Aldy M. Aripin, No. Reg. 00364-12/PKB-R/XVIII/2012 dan Sdr. Syarif Ibrahim, No. Reg. 00356-12/PKBR/XVIII/2012 untuk lokasi wilayah di TPK Hutan Kabupaten Seruyan.  Selanjutnya dokumen SKSKB tersebut dimatikan oleh P3KB atas nama Sdr. Siswanto (No. Reg. 00337-12/PKB-R/XVII/2013), berdasarkan surat keputusan direktur, No. 02/PH/PTK/I/2015


16



Nilai

Ringkasan Justifikasi tanggal 05 Januari 2015.  Dari paparan di atas menunjukkan bahwa PT. SBK mampu membuktikan kelengkapan dan keabsahan dokumen SKSKB yang dibuat dan disyahkan oleh petugas yang berwenang.

K3.2.

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Memenuhi

 PT. SBK telah memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) untuk kayu bulat berdasarkan perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP).  Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tersebut diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR an. II Supriadi, S.Hut (NIP. 19740105 200003 1 004).  Berdasarkan PSDH dan DR yang diacu berdasarkan bukti kesesuaian pembayaran PSDH dengan harga patokan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2014, mengenai Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, serta Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, dengan rician Tarif PSDH (Rp): KB Kelompok Meranti sebesar Rp. 76.000,00; KBS Kelompok Meranti sebesar Rp. 73.000,00; KBK Kelompok Meranti sebesar Rp. 31.000,00 dan KB Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp. 45.000,00; KBS Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp. 43.000,00; KBK Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp. 31.000,00. Tarif DR (USD) : KB Meranti sebesar US $ 16,50; KBS Kelompok Meranti sebesar US $ 16,00; KBK Kelompok Meranti sebesar US $ 4,00 dan KB Kelompok Rimba Campuran sebesar US $ 13,50; KBS Kelompok Rimba Campuran sebesar US $ 13,00; KBK Kelompok Rimba Campuran sebesar US $ 4,00

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Tidak diverifikasi

 PT. SBK tidak melakukan perdagangan antar pulau.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Tidak diverifikasi

 PT. SBK tidak melakukan perdagangan antar pulau.

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

K3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau


17


Kriteria dan Indikator K3.4.

Nilai


Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tidak diverifikasi

 PT. SBK, Blok Seruyan belum mengimplementasikan penggunaan tanda VLegal. Tanda V- Legal di lapangan masih dalam tahap sosialisasi.

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Memenuhi

 Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui PT. SBK telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 660/477/II/BPPLHD/04, pada tanggal 10 Juni 2004.  Tersedia Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 660/191/II/BPPLHD/04, tanggal 10 Maret 2004.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Memenuhi

 Terdapat dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma Semester I dan II tahun 2014, lengkap dengan bukti penyerahan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.  Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan aspek fisik kimia, aspek biologi dan dampak positif sosial.

Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Memenuhi

 Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa terdapat Prosedur SOP Pelayanan Kesehatan, SOP Keamanan dan Keselamatan Kerja, SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.  PT. SBK Blok Seruyan memiliki surat Penunjukan Tugas Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Pimpinan Camp Nuak Nomor. Ad-47/SBKNN/XI/2013 tanggal 5 November 2013.  Terdapat Laporan Penyegaran RIL & K3 dalam Pengelolaan Hutan Lestari yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari – 1 Maret 2014.  Berdasarkan hasil telaah dokumen dan check lapang diketahui bahwa PT. SBK telah memiliki rekapitulasi pengadaan perlengkapan K3/APD


18



Nilai

Ringkasan Justifikasi pada tahun 2014, Daftar monitoring pengadaan peralatan dan perlengkapan K3 tahun 2014.  PT. SBK telah memiliki catatan kecelakaan dan terdapat berita acara pada setiap kejadian, berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja PT. SBK tahun 2014, serta melakukan analisa kecelakaan kerja dalam rangka upaya menghindari dan menekan tingkat kecelakaan kerja.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi

 PT. Sari Bumi Kusuma memiliki serikat pekerja yang telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan. Bukti pencatatan kembali serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Kehutanan (SP Kahut) PT. SBK dengan nomor bukti pencatatan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 560.3/1009/Dinsosnakertrans/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

 Terdapat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan No. 560.3/1007/ Dinsosnakertrans/X/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sari Bumi Kusuma Base Camp Nanga Nuak Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dengan P.U.K Serikat Pekerja Kahut Indonesia PT. Sari Bumi Kusuma Camp Nanga Nuak Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. PKB berlaku tanggal 23 Oktober 2014 sampai 22 Oktober 2015.

5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur(di luar ketentuan)

Memenuhi

 Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur.

Bogor, Maret 2015 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi ttd Ir. Akhmad Direktur


19

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

Recommend Documents