RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HT PT. HUTAN RINDANG BANUA 1) IDENTITAS LPPHPL : a. b. c.
Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat
: : :
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
:
e. f.
Direktur Tim Audit Lead Auditor/Auditor Kriteria Ekologi Auditor Kriteria Prasyarat Auditor Kriteria Produksi Auditor Kriteria Sosial Auditor Kriteria VLK Tim Pengambil Keputusan
: : :
g.
PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010 Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 021 – 8844934
[email protected] Ir. Dwi Harsono Indra Sofian, S.Hut
: : : : :
M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M Si. Dasep Gunawan, S.Hut Dra. Eko Nugrahaeni, MSi Mansur, A Md Ir. Dwi Harsono
2) IDENTITAS AUDITEE : a. b.
Nama Pemegang Izin SK IUPHHK-HT
: :
c.
Luas dan Lokasi
:
d.
Alamat kantor Kantor Pusat
:
Kantor Cabang
:
Pengurus Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur
:
e.
PT. HUTAN RINDANG BANUA SK Menteri Kehutanan Np. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, Jp SK.86/MenhutII/2006 tanggal 6 April 2006, JIs SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 ± 265.095 Ha Site Kintap dan Site Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Sebamban, Kalimantan Selatan. Sinasmasland Plaza Tower II, 6th floor, jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat Jl. Sei Baru RT. 09/04 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70882
: :
Bonifasius Loy Huey Ling, Jenifer
: :
Sriyono Heru Purnomo Herman Julianto
3) RINGKASAN TAHAPAN: Tahapan Audit Tahap I
Waktu dan Tempat Kantor PT. Intimultima Sertifikasi, Bekasi. 19 Februari 2016
Ringkasan Catatan Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut: 1) Melakukan verifikasi dokumen. 2) Mempelajari kondisi lapangan auditee. 3) Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II. 4) Mengumpulkan informasi penting terkait
Tahapan
Waktu dan Tempat
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Banjarmasin 29 Februari 2016
Konsultasi Publik
Kantor Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 1 Maret 2016
Pertemuan Pembukaan
Base Camp PT. HRB 2 Maret 2016
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal Kerja PT. HRB 2 Maret 2016 s/d 7 Maret 2016
Ringkasan Catatan lingkup sertifikasi PHPL (termasuk di dalamnya verifikasi LK), antara lain berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee. 5) Menentukan metodologi penilaian. 6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II Koordinasi dengan Instansi : a. BPPHP Wilayah XI Banjarbaru b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan c. Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu 1) Berdasarkan daftar hadir, jumlah peserta konsultasi publik termasuk tim auditor sebanyak 29 orang. 2) Konsultasi publik dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, kepada masyarakat yang menghadiri diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan masukan kepada tim Auditor tentang kegiatan IUPHHK-HT PT. HRB yang telah beroperasi di wilayah tersebut 3) Terdapat kewajiban sosial yang telah dipenuhi perusahaan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja PT. HRB. Untuk itu, informasi tentang bantuan yang pernah diberikan perusahaan selanjutnya akan ditelusuri bukti-bukti autentik terkait kegiatan tersebut. 4) Pemenuhan kewajiban Tanaman Kehidupan oleh PT. THRB belum terealisir , akan ditelaah lebih jauh terkait kendala yang dihadapi oleh perusahaan, maupun masyarakat serta upaya perusahaan dalam realisasi tanaman kehidupan. 5) Keberadaan lahan untuk kegiatan bertani masyarakat di dalam areal kerja PT. HRB dan penyelesaian konflik yang timbul terkait lahan garapan masyarakat selama kegiatan operasional PT. HRB menjadi perhatian utama penyelesaian permasalahan Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaaan a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
Base camp PT. HRB 8 Maret 2016
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Tanah Bumbu 9 Maret 2016 Banjarbaru 10 Maret 2016
Pengambilan Keputusan
28 Maret 2016
Ringkasan Catatan sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/PHPL.4/2016 a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan. Koordinasi dengan Instansi : a. Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Koordinasi dengan Instansi : a. BPPHP Wilayah XI Banjarbaru b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan a. PT. Hutan Rindang Banua dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “SEDANG” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT Hutan Rindang Banua dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
7) Resume Hasil Penilaian A. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 1. Kriteria Prasyarat Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
1.1.
1.1.1.
Baik
Ketersediaan dokumen legal PT HRB di Kantor Pusat Operasi Lapangan lengkap sesuai yang dipersyaratkan yang terdiri dari akte pendirian perusahaan sampai akte perubahan terakhir. Adapun dokumen administrasi tata batas yang tersedia di kantor pusat operasional lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu (1) Laporan Penataan Batas Blok 1; (2) Penyusunan Dokumen Pedoman Tata Batas dan Dokumen Instruksi Kerja Blok II dan Blok IV; (3) Penyelesaian Dokumen Pedoman Tata Batas Blok III.
1.1.2
Sedang
1.1.3.
Sedang
Realisasi tata batas PT HRB belum temu gelang, dari 1.265.119 m baru terealisir sebesar 319.430 m atau 25,25 % dari yang seharusnya direalisasikan. Dari status dokumen proses penataan batas blok I, blok II, blok III dan blok IV, diketahui bahwa proses penataan batas masih terus dilakukan. PT HRB telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari pemerintah akan tetapi masih terdapat konflik lahan. Konflik lahan yang ada berupa Konflik Lahan/Okupasi Lahan; Perambahan Kayu secara Ilegal. Konflik lahan yang ada di areal kerja berupa keberadaan lahan pertanian oleh masyarakat sekitar dan pemegang ijin lain yang lokasinya tumpang tindih dengan areal kerja PT. HRB. PT. HRB telah melaporkan kepada instansi terkait tentang keberadaan konflik lahan dan upaya penyelesaiannya.
1.1.4
Sedang
Fungsi kawasan hutan areal IUPHHK PT HRB pada awalnya berada di kawasan hutan produksi tetap. Namun pada perkembangannya terdapat perubahan fungsi kawasan yang mengharuskan adanya perubahan perencanaan dalam pengelolaan. Perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
1.1.5
Baik
Pada areal kawasan IUPHHK-HTI PT HRB masih terdapat beberapa penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik secara legal mendapatkan izin maupun ilegal. Hasil verifikasi menunjukkan adanya tumpang tindih lahan antara area kerja PT. HRB dengan perusahaan pemilik IPPKH baik yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain di dalam areal kawasan hutan tersebut telah didata sesuai data terkini. Dokumen penyelesaian konflik lahan dengan pemilik ijin lain menunjukkan bahwa PT HRB terus berupaya melakukan negoisasi dan pendekatan dengan pihak yang mempunyai ijin pada areal yang sama untuk dapat menyelesaikan permasalahan areal tersebut.
1.2. Sedang
1.3
1.2.1
Sedang
PT HRB dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industrinya sudah memiliki Visi, Misi dan Nilai yang disahkan oleh Presiden Direktur PT HRB Drs. Sriyono Heru Purnomo, SH, MM tanggal Januari 2012. Pada Visi Misi Perusahaan masih belum mencantumkan pengelolaan hutan yang lestari seperti dalam tujuan yang ada di Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2011-2020. Tujuannya yaitu terwujudnya kelestarian hutan berdasarkan penetapan kelestarian hasil yang progresif (Sustained Yield Progressive), kelestarian usaha, serta keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.IUPHHK-HTI PT HRB telah memiliki visi dan misi yang sah tetapi belum mencantumkan pengelolaan hutan yang lestari dalam visi dan misinya tersebut.
1.2.2
Sedang
Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada tingkat manajemen PT.HRB dan sebagian masyarakat di desa-desa sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Terdapat bukti dokumentasi kegiatan sosialisasi dilakukan di desa Simpang Empat Sungai Baru, namun dokumen berita acara belum menunjukkan partisipasi wakil masyarakat peserta sosialisasi.
1.2.3
Sedang
1.3.1.
Buruk
Implementasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada pengelolaan hutan tanaman industri PT HRB yang meliputi bidang kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola produksi, akan tetapi belum secara keseluruhan dilakukan, misalnya: penataan batas areal kerja belum temu gelang, implementasi SOP belum seluruhnya diimplementasikan, persoalan konflik lahan dengan pihak lain, dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketersediaan sarjana kehutanan pada PT.HRB telah terpenuhi, akan tetapi pada GANIS PHPL baru terealisasi 44,12 % atau sebesar 15 dari 34 orang sesuai dengan ketentuan. Saat ini masih terdapat kekosongan pada GANISPHPL-KURPET dan GANISPHPL-NENHUT.
1.3.2.
Sedang
1.3.3.
Baik
PT HRB telah memperhatikan peningkatan kompetensi Sumberdaya manusia. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL adalah 44,12 % sedangkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan PT HRB sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah 92,39 %, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM keseluruhannya adalah sebesar 68,25 %. PT HRB telah melengkapi dokumen ketenagakerjaan di kantor pusat operasi lapangan. Dokumen ketenagakerjaan PT.HRB meliputi Peraturan Peraturan terkait Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan PT. HRB yang telah disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No Kep.1116/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen peraturan daerah terkait ketenagakerjaan.
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
1.4. Sedang
1.4.1.
Sedang
PT HRB sudah memiliki Struktur Organisasi yang terbagi dalam dua strata yaitu manajemen pusat (Head Office) dan manajemen operasional lapangan (site). Pada struktur organisasi masih ada beberapa posisi yang belum ada seperti SPI (Satuan pengendali internal). Uraian Job deskripsi masih belum lengkap.
1.4.2.
Sedang
PT HRB telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman industri, tetapi tenaga pelaksana atau penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen tidak tersedia.
1.4.3
Sedang
PT HRB telah menetapkan suatu Team Pemeriksa Lapangan sebagai SPI/Internal Auditor di PT HRB. Team pemeriksa ini bertugas menilai kualitas pekerjaan pemanenan (HQA) dan keberhasilan penanaman (PQA). Keberadaan SPI/Internal auditor yang ada dimaksudkan tidak hanya memeriksa kedua pekerjaan tersebut tetapi untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka Pengelolaan Hutan produksi yang Lestari mulai dari perencanaan hutan, produksi, pembinaan hutan, kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, peralatan kerja, keuangan, umum dan personalia
1.4.4.
Sedang
Dengan adanya HQA (Harvesting Quality Assesment) dan PQA (Plantation Quality Assesment) menyebabkan adanya tindak koreksi manajemen terhadap kedua kegiatan tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasinya. Namun kegiatan tersebut masih merupakan sebagian dari pengawasan yang harus dilakukan PT HRB sedangkan kegiatan PHPL lainnya seperti perencanaan, produksi, pembinaan hutan, kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, peralatan kerja, keuangan, umum dan personalia perlu juga diaudit dan dilakukan pengawasan sehingga ada tindak koreksi manajemennya.
1.5.1.
Sedang
PT. HRB telah melakukan sosialisasi kegiatan operasional tahunan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan perusahaan yang menghadirkan masyarakat desa, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial perusahaan, kegiatan penyuluhan.
1.5 Sedang
Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi RKT PT. HRB baru dilaksanakan pada sebagian masyarakat desa sekitar Site Kintap dan Site Sebamban, yaitu Desa Sumber Arum, Desa Hatiif, Desa Simpang Empat Sungai baru, Desa Pandansari. Kegiatan yang dilakukan baru bersifat penyampaian rencana kegiatan, namun belum masuk tahapan proses persetujuan. 1.5.2.
Sedang
Persetujuan dalam proses tata batas di PT HRB disetujui oleh beberapa pihak, yatu pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut diverifikasi dari adanya dokumen dokumen proses penataan batas yang terlaksana pada blok 1, 2 dan 3 sesuai tahapan yang berlangsung. Adapun persetujuan dengan masyarakat sekitar areal kawasan konsesi baru diperoleh sebagian masyarakat Desa Asam-Asam dan Desa Riam Adungan, karena pencapaian tahapan proses penataan per blok berbeda-beda.
1.5.3.
Baik
PT HRB telah mengimplementasikan proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan CSR/Kelola Sosial dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, sosialisasi, kesepakatan dan pelaksanaan. Persetujuan kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial didapatkan dari beberapa pihak, yaitu pihak pemerintah dengan adanya persetujuan dan pengesahan dokumen RKTUPHHK-HTI, pihak manajemen dengan adanya persetujuan manajemen terhadap Rencana Operasional dan Budget Kelola Sosial yang diusulkan oleh pelaksana kelola sosial di lapangan, serta persetujuan masyarakat desa sekitar yang menjadi target kegiatan kelola sosial sesuai perencanaan perusahaan. Jenis kegiatan kelola sosial PT. HRB adalah berbentuk charity dan community development. Kegiatan charity dilakukan berdasarkan usulan masyarakat, sedangkan community development dilakukan bersama sama atas kesepakatan masyarakat dan perusahaan. Dari beberapa jenis kegiatan kelola sosial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. HRB di Site Kintap dan Site Sebamban telah terdapat persetujuan para pihak yang terlibat.
1.5.4
Sedang
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal PT HRB telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Kehutanan dalam pengesahan RKUPHHK-HTI PT.HRB, management perusahaan dengan terbitnya SK Direksi tentang Kawasan Dilindungi, dan sebagian masyarakat desa sekitar areal konsesi PT HRB di Site Kintap dan Site Sebamban dengan adanya BAP Sosialisasi Kawasan lindung di Desa Hatiif, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Desa Salaman, Kec. Kintap, Kab. Tanah Bumbu, Desa Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Bumbu.
2. KRITERIA PRODUKSI Indikator
Verifier
2.1. Baik
2.1.1
Baik
Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 atas nama PT. HRB. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 85/VIBUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 atas nama PT. HRB di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro yang disusun pada tahun 2010. Disamping itu, PT. HRB tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHKHTI.
2.1.2.
Sedang
2.1.3
Sedang
Rencana penataan areal kerja PT. HRB dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA pada setiap tahunnya (2011 s/d 2016). Berdasarkan komparasi antara rencana penataan yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HRB periode 2011 – 20120 dan dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2011 s/d 2016, menunjukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian rencana penataan areal kerja pada dokumen tersebut baik luasan maupun sebagian lokasinya. Hal ini terlihat dalam dokumen rencana RKTUPHHK-HTI PT. HRB untuk areal Site Kintap dan Site Sebamban pada periode tahun 2013 dan 2014 terdapat penataan areal kerja pada areal carry over tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukan bahwa penataan areal kerja di lapangan sebagian besar sesuai dengan rencana penataan areal kerja sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2011 – 2020, kecuali untuk blok RKTUPHHK-HTI periode tahun 2013 dan 2014 terdapat areal carry over tahun sebelumnya. Penandaan batas blok/petak kerja PT. HRB menggunakan papan naman dan pal batas (patok) blok/petak. Tanda batas blok dan petak kerja PT. HRB sebagian besar masih terlihat dengan jelas di lapangan, terutama pada blok/petak dengan umur tanaman lebih dari 2 tahun (penanaman tahun 2013 dan 2014). Namun, pada sebagian batas petak kerja masih ditemukan adanya petak yang tidak memiliki tanda batas sesuai dengan ketentuan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pihak lain yang menghilangkan tanda batasnya (pal batas) dan karena belum dilakukan pemancangan tanda batas untuk blok/petak tersebut.
2.2.1
Baik
2.2 Baik
Nilai
Ringkasan Penilaian
PT. HRB memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada seluruh petak pada blok tebangan periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) dengan intensitas sampling 100% beserta kelengkapan peta pendukungnya.
Indikator
2.3 Sedang
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
2.2.2.
Sedang
2.2.3
Sedang
2.3.1
Sedang
PT. HRB telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap pada pada PUP/PSP di areal kerja Site Kintap dan Site Sebamban. Pengukuran dilakukan terhadap pertumbuhan dan riap jenis Sengon, Akasia, Jabon dan Karet. Berdasarkan data dan hasil analisis terhadap hasil pengukuran PUP/PSP tersebut, diketahui bahwa pengukuran pada masing-masing jenis tersebut di atas baru dilakukan 1-2 kali pengukuran dalam waktu yang sama (2014 dan 2015). Untuk jenis Akasia, pertumbuhan tegakan (MAI) sebesar 0,02 m3/ha/th, jenis Sengon sebesar 0,009 m3/ha/th, jenis Jabon sebesar 0,0002 m3/ha/th dan jenis Karet sebesar 0,19 m3/ha/th 0,19 m3/ha/th untuk tanaman Karet yang ditanam pada tahun 2013 dan 0,007 m3/ha/th untuk tanaman Karet yang ditanam pada tahun 2014. Atas dasar hal tersebut, bahwa pengukuran belum dilakukan secara berkelanjutan pada tiap tahunnya (time series) terutama untuk tegakan yang memiliki umur lebih dari 2 tahun. PT. HRB telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada jenis Akasia, Sengon, Jabon dan Karet. Pengukuran tersebut di atas baru dilakukan 1-2 kali pengukuran dalam waktu yang sama (2014 dan 2015), sehingga belum dilakukan secara berkelanjutan pada tiap tahunnya (time series) terutama untuk tegakan yang memiliki umur lebih dari 2 tahun. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen RKUPHHK-HTI PT. HRB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 dan RKTUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun 2011 s/d 2015, menunjukan bahwa PT. HRB belum memanfaatkan hasil analisis data potensi dan riap tegakan yang telah dilakukan. Hal ini karena dalam dokumen rencana kerja tersebut, jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman Karet (Hevea braziliensis) dengan hasil produksi utama berupa getah selama 25 tahun dan setelahnya akan dilakukan pemanenan kayunya. Tetapi PT. HRB telah berupaya untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan pada areal kerjanya. Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT. HRB adalah Multi Sistem Silvikultur. Pada areal tanaman pokok akan diterapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Pada areal tanaman unggulan akan diterapkan 2 (dua) sistem silvikultur, yaitu sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT. HRB telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB dan sebagian sistem silvikultur TPTI. Secara keseluruhan, dokumen SOP tersebut di atas telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, namun SOP tersebut tidak lengkap karena belum memisahkan antara prosedur pelaksanan tahapan sistem silvikultur THPB atau TPTI sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT. HRB. Disamping itu, belum tersedia SOP pembebasan pohon binaan dalam sistem silvikultur TPTI.
2.3.2
Sedang
PT. HRB telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa SOP tahapan sistem silvikultur yang belum diterapkan secara utuh adalah SOP Penataan Areal Kerja dan SOP tahapan sistem silvikultur TPTI yang belum efektif diterapkan mengingat pada tahun 2011 s/d 2015 perencanaan dan realisasi penanaman tanaman unggulan belum dilakukan.
2.3.3.
Sedang
Potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang di areal PT. HRB Site Sebamban dan Site Kintap hasil timber cruising tahun 2015 rata-rata sebesar 81,83 m3/ha.
2.3.4
Baik
Secara keseluruhan potensi permudaan tanaman PT. HRB untuk Site Kintap dan Site Sebamban dengan jenis Akasia mangium, Karet, Jabon dan Sengon berdasarkan hasil Plantation Quality Assessment (PQA) PT. HRB Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 adalah
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian rata-rata sebesar 91,76 % dari jumlah tanaman sesuai dengan jumlah tanaman yang ditanam.
2.4. Baik
2.5 Sedang
2.4.1.
Baik
PT. HRB memiliki SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP Pemanenan (Harvesting) HTI (SOP/HRV/001, tgl 1 Maret 2014 dan SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) (SOP/PL/05, tgl 01 Mei 2013. SOP Pemanenan (Harvesting) meliputi prosedur perencanaan, penebangan dan pengangkutan kayu. Sedangkan SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) mencakup prosedur penilaian yang dilakukan oleh bagian perencanaan sebagai pihak supporting teknis operasional berupa kegiatan pengukuran keberhasilan/kesesuaian teknis pemanenan di bawah bagian pemanenan (Harvesting Operational) untuk memberikan informasi valid tentang kualitas lahan yang baik sesuai konsep Reduced Impact Logging (RIL) dimana kualitas tapak dapat ditanami kembali. SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturanperaturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
2.4.2
Sedang
2.4.3
Baik
PT. HRB telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan. Pada tahapan perencanaan pemanenan, PT. HRB belum sepenuhnya menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, dimana peta kerja belum menggambarkan rencana arah jalan sarad, topografi dan areal yang dilindungi (sempadan sungai) yang terdapat di dalam petak RKT. Sedangkan untuk tahapan penebangan/pemanenan dan pasca pemanenan telah menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Harvesting Quality Assessment (HQA) yang dilakukan pada seluruh petak tebangan mulai dari tahun 2013 s/d 2015, menunjukan bahwa limbah pemanenan pada setiap petak sesuai dengan yang disyaratkan, dimana bobot penilaian masing-masing petak tebangan sebesar ≥ 75 %. Hal ini berarti pemanfaatan hutan PT. HRB sangat efektif karena beberapa parameter dalam penilaian HQA adalah tercapainya kualitas kerja penebangan (tinggi tunggul maksimal 10 cm), kualitas penyiapan lahan (land clearing) (tidak ada kayu diameter ≥ 8 cm, panjang 2 m dalam gawangan dan jalur, tidak ada tegakan tinggal).
2.5.1
Baik
Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun 2011 s/d 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (RKT tahun 2011 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 48/Kpts/Dishut-RHL/2011 tanggal 18 Januari 2011, RKT tahun 2012 No. 120/Kpts/Dishut-RHL/2012 tanggal 23 Februari 2012, RKT tahun 2013 No. 123/Kpts/DishutRHL/2013 tanggal 20 Februari 2013, RKT tahun 2014 No. SK.80/Kpts/Dishut-RHL/2014 tanggal 20 Januari 2014, RKT tahun 2015 No. 278/Kpts/DISHUT-RHL/2014 tanggal 22 Desember 22 Desember 2014 dan RKT tahun 2016 No. 206/Kpts/DishutRHL/2015 tanggal 30 Desember 2015) yang dilengkapi dengan peta RKTUPHHK-HTI dan disusun mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun 2011 – 2020.
2.5.2
Sedang
Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HTI PT. HRB Periode tahun 2011 – 2020 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000, dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HRB tahun 2011 s/d 2016 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu juga tersedia Peta Kerja yang dibuat dalam skala 1 : 10.000 untuk masing-masing petak kerja. Peta – peta tersebut menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, Peta Kerja (RKT dan Peta Kerja Petak) kurang sesuai dengan Peta
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian RKUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun 2011 – 2020. Dimana penggambaran areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada peta RKT/Peta Kerja Petak tidak selengkap yang digambarkan dalam Peta RKUPHHKHTI PT. HRB periode tahun 2011 – 2020.
2.6 Buruk
2.5.3
Sedang
Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukan bahwa implementasi peta kerja berupa penandaan penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilakukan pada sebagian areal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya papan nama petak, tanda batas pada masing-masing petak dengan menggunakan pal batas petak dengan spesifikasi terbuat dari beton, tinggi ± 1,5 m dan diameter ± 10 cm. Tetapi pada beberapa lokasi (petak penanaman tahun 2015 Site Kintap), belum terealisasi penandaannya (tidak ditemukan pal batas petak). Begitu pula untuk penandaan batas kawasan lindung (sempadan sungai) hanya ditandai dengan papan nama saja sedangkan penandaan sepanjang jalur batas areal tersebut belum dilakukan.
2.5.4
Sedang
Realisasi produksi PT. HRB periode tahun 2012 s/d 2016 sebanyak 37,04% untuk semua jenis produksi kayu baik jenis kayu Akasia maupun kayu alam.Lokasi tebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6.1
Buruk
Likuiditas pada tahun 2012, 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 83,88%, 125,76% dan 162,45%. Solvabilitas pada tahuntahun masing-masing tersebut sebesar 140,26%, 148,60% dan 73,53%. Sedangkan Rentabilitasnya pada tahun 2012 dan 2014 negatif dan pada tahun 2013 positif. Catatan Auditor Independen (Purwantono, Suherman & Surja) terhadap Laporan Keuangan Pokok secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT. HRB tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2.6.2.
Baik
Realisasi alokasi dana kelola hutan tanaman PT. HRB pada tahun 2013 dan 2014 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp. 311,511,365,100,- atau 105,82% dari kebutuhan kelola hutan yang direncanakan (dibutuhkan).
2.6.3.
Baik
Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2013 dan 2014 tidak proporsional antara bidang kegiatan (realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan > 50%), dimana realisasi pembiayaan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 terjadi pada realisasi pembiayaan Persemaian dan Penanaman (Nursery and Plantation) dan Pemanenan (Harvesting) yaitu masing-masing terealisasi 121,52 % dan 112,39% (melebihi target biaya yang dianggarkan sebesar 21,52% dan 12,39%). Sedangkan pada kegiatan lainnya Perencanaan (Planning) dan Agroforestry realisasi alokasi dana pada tahun yang sama sebesar 18,05% dan 6.92% (kurang dari target biaya yang dianggarkan sebesar 81,95% dan 93,08%).
2.6.4.
Sedang
Realisasi kegiatan penyiapan lahan, kegiatan penanaman dan kegiatan produksi PT. HRB selama periode 3 (tiga) tahun terakhir (2013 s/d 2015) rata-rata mencapai kurang dari 50% dari total yang direncanakan, dengan rincian kegiatan penyiapan lahan tercapai 26,91%, kegiatan penanaman tercapai 28,58% dan kegiatan produksi tercapai sebesar 45,22%. Hal ini terjadi karena realisasi pendanaan tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5.
Sedang
Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berdasarkan rencana keuangan (budgeting) dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp. 41,152,342,720,- (121,52%) dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 33,866,038,074,-. Realisasi tersebut terdiri dari kegiatan penyediaan bibit (nursery) dan
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian penanaman tanaman pokok (Sengon, Jabon, Karet). Realisasi tersebut hanya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, sedangkan penanaman tanaman unggulan dan tanaman kehidupan belum terealisasikan. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT. HRB belum mencakup seluruh kegiatan.
2.6.6.
Buruk
Realisasi fisik penanaman PT. HRB periode 3 (tiga) tahun terakhir (2013 s/d 2015) tercapai seluas 5,369.34 Ha (28.58%) dari total luas penanaman yang direncanakan seluas 18,784.80 Ha.
3. KRITERIA EKOLOGI Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
3.1 Sedang
3.1.1.
Baik
3.1.2
Buruk
3.1.3
Sedang
Penentuan jenis kawasan lindung PT. HRB bermula dari Delinasi Makro dan Deliniasi Mikro aeral kerja Pemegang Izin. Adapun jenis kawasan lindung yang sesuai dengan kondisi kawasan/areal kerja berupa : areal dengan skoring ≥ 175, sempadan sungai dan tubuh air, buffer zone HL dan KPPN. Mengingat sebagian areal kerja PT. HRB terdapat Hutan Lindung dan Cagar Alam, maka ke-2 jenis kawasan tersebut dijadikan sebagai bagian dari areal yang dikonservasi. Memperhatikan penilaian kinerja PHPL PT. HRB difokuskan pada Site Kintap dan Sebamban, maka berdasarkan dokumen Deliniasi Mikro jenisjenis kawasan lindung yang ada di ke-2 site tersebut berupa : Areal dengan skoring ≥ 175, Sempadan sungai dan tubuh air dan Buffer Zone HL dan CA. Jenis kawasan lindung sebagaimana dirinci pada dokumen Deliniasi Mikro telah ditetapkan oleh Pemegang Izin melalui SK Presiden Direktur Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRBDir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung PT. HRB. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan perusahaan yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT HRB. Pada tataran rencana perusahaan, kawasan lindung PT. HRB telah dialokasikan pada dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI temasuk pada peta lampirannya. Adapun realisasi penataan batas kawasan lindung sejauh ini masih mencapai 1.922 ha atau setara dengan 18,89 % dari 10.174 ha kawasan lindung yang ada di Site Kintap dan Sebamban. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan penataan batas kawasan lindung dilakukan pada kawasan lindung buffer zone HL/CA dan sempadan sungai. Akan tetapi, hasil telaah dokumen dokumen, penyusunan laporan dan berita acara penataan batas masih terbatas pada penatan batas kawasan lindung buffer zone HL/CA. Berdasar hasil telaah Mosaik Peta Citra Satelit Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri-Pulp PT. HRB 8 OLI Band 653 Path 117 Row 62 dan 117/63 liputan tanggal 11 April 2014 dan 18 Maret 2014 Skala 1 : 100.000 areal kerja PT. HRB sebagian besar berupa non utan. Hasil overlay (penampalan) peta RKUPHHK (Site Kintap dan Sebamban) dengan peta citra satelit tersebut diperoleh data audit kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 65 % dari total luas kawasan lindung pada ke-2 site tersebut.
3.1.4
Sedang
Berdasar hasil telaah dokumen terkait bukti pengakuan atas kawasan lindung PT. HRB ditemukan bukti fakta audit sebagai berikut : - Pengakuan kawasan lindung oleh pemerintah yaitu dengan disahkannya dokumen rencana panjang (RKUPHHK) oleh Menteri Kehutanan dan rencana pendek (RKTUPHHK) PT. HRB oleh Dinas Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan. - Pengakuan oleh manajemen PT. HRB dibuktikan dengan Penetapan Kawasan Lindugn sesuai dengan yang direncanakan. Bukti penetapan berupa : SK Presiden
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian Direktur, Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRBDir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung PT. HRB - Pengakuan oleh sebagian masyarakat desa sekitar areal kerja terhadap sebagian dari kawasan lindung yang ditetapkan. Berdasar hasil temuan audit di atas, disimpulkan bahwa para pihak (dalam hal ini masyarakat sekitar areal kerja) belum mengetahui (mengakui) keberadaan seluruh kawasan lindung yang ditetapkan Pemegang Izin.
3.2 Baik
3.3. Baik
3.1.5
Sedang
3.2.1
Sedang
3.2.2.
Baik
Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengna jenis memadai, jumlahnya mencukupi dan dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan yang ditentukan/direncanakan pada dokumen ANDAL perusahaan.
3.2.3.
Sedang
Untuk menjaga siuasi sosial tetap kondusif, PT. HRB bekerjasana dengan lembaga/organisasi masyarakat (ORMAS) lokal yaitu Dewan Adat Dayak (DAD) yang merepresntasikan masyarakat etnis Dayak dan Kelompok Tani Muhdi Rangkan yang merepresentasikan masyarakat suku Banjar. Selain itu, PT. HRB menyediakan tenaga secutity yang cukup banyak dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa satuan pengamanan, PT. Kartika Purna Yudha.
3.2.4
Baik
3.3.1
Sedang
Tersedida beberapa laporan hasil tindak kelola kawasan lindung yaitu : - RKTUPHHK-HTI tahun 2011 – 2016. - Laporan Kegiatan Penatan Areal Kerja Hutan Lindung. - Berita Acara Penataan Batas Areal Kawasan Lindung IUPHHK-HT PT. HRB - Laporan-Laporan Monitoring Kawasan Lindung Buffer Zone - Laporan Pembuatan KPPN dan Pengelolaan Site Kintap : No. Laporan : No. 001/PL/Environment/II/2013; No. Laporan : No. 002/PL/Environment/II/2013 - Laporan-Laporan Kegiatan Pemasangan Papan Peringatan (Papan Informasi Kawsan Konservasi dan Larangan/Peringatan) dan Laporan Kegiatan Pembuatan Papan Informasi. Hasil telaah dokumen-dokumen di atas diperoleh kesimpulan audit kawasan lindung Skoring 175 % belum tersedia laporan hasil tindak kelolanya. PT. HRB telah menyusun prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan yaitu : - SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar. - SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. - SOP Pengelolaan Fauna Dilindung. - SOP Pengendalian Perambahan Hutan. - SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. - SOP Pengendalian Illegal Loging. Dokumen-dokumen prosedur perlindunga dan pengamanan hutan tersebtu belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada. Adapun prosedur kerja yang belum tersedia adalah Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit di Persemaian dan Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit di Persemaian
Dari sisi Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS BINHUT), sampai saat ini PT.HRB masih belum sepenuhnya memiliki GANIS BINHUT sesuai dengan ketentuan. GANIS BINHUT yang tersedia baru sebayak 7 orang sedangkan ketentuannya minimal 10 orang. PT. HRB telah mendokumentasikan rencana perlindungan dan pengamanan hutan pada dokumen RKUPHHK. Implementasinya mencakup seluruh bentuk-bentuk (potensi) gangguan terhadap areal dengan mempertimbangkan tindakan preemptif, preventif dan represif. PT. HRB telah menyusun dokumen prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari :
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian - SOP Identifikasi Aspek Dan Dampak Lingkungan. - SOP Pemantauan Debit Dan Kuallitas Air Sungai. - SOP Pemantauan Erosi. - SOP Pemantauan Curah Hujan. Adapun dokumen yang belum tersedia dan relevan dengan kegiatan kelola hutan PT. HRB adalah : - SOP pengelolaan dampak secara sipil teknis - SOP pengelolaan dampak secara vegetatif - SOP kelola limbah rumah tangga. - SOP kelola limbah B3 Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Adapun sarana pengelolaan yang tersedia berupa : sarana kelola secara vegetatif, yaitu dengan penanaman tumbuhan penutup (cover crop), sarana kelola secara sipil teknis seperti : gorong-gorong, teras sering, sudetan dan saluran drainase. Sarana pemantauan dampak yang tersedia berupa : OMBROmeter, peilschaal dan bak erosi. Namun bangunan bak erosi masih tidak memadai. Sedangkan sarana kelola yang belum sesuai dengan yang direncanakan selain kualitas bak erosi yaitu kelola dampak secara sipil teknis dengan penanaman cover crop (jenis kacangkacangan) belum diimplementasikan seluruhnya. PT. HRB te;ah mendistribusikan wewenang, tugas dan tanggung jawab kelola pemantauan dampak. Hal ini terlihat dari organisasi pelaksana yang telah disusun dan dikukuhkan oleh manajemen Pemegang Izin. Adapun karyawan PT. HRB yang memenuhi kualifikasi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 7 orang. Ketentuan minimal untuk Pemegang Izin yang luasan arealnya lebih dari 200.000 sebanyak 10 orang. Dengan demikian, pemenuhannya terhadap peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 adalah : (7 : 10 ) x 100 % = 70 %. Tersedia dokumen rencana kelola dampak berupa Dokumen RKL PT. Menara Hutan Buana Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor 118 tangal 25 – 6 1996 dan Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT HRB. Adapun implemenatsi kelola berupa : penyediaan/pembangunan sarana kelola dapak sipil teknis (mating-mating, sedutan, teras sering dll) dan dengan vegetatif. Namun kelola secara veetatif yaitu dengan penanaman cover crop belum sepenuhnya diimplementasikan pada tanaman karet. Rencana kelola lainnya yang belum terealisas adalah : pembuatan rintangan aliran erosi dan aklimatisasi dengan mikoriza.
3.3.2
Sedang
3.3.3.
Sedang
3.3.4
Sedang
3.3.5
Sedang
Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. HRB dirinci pada dokumen Rencana Pemantauan Dampak PT. Menara Hutan Buana Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor 118 tangal 25 – 6 1996. Terdapat bukti pelaksanaan pemantauan dampak namun belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Adapun rencana pemantauan yang belum terealisasi adalah : - Pengukuran erosi. Hal ini disebabkan pelaksanaan pengukuran baru 2 bulan terakhir. - Data analisa fluktuasi debit air sungai belum tersedia Memperhatikan hal tersebut di atas, maka sebagian besar dari rencana pemantauan telah terealisasi.
3.3.6
Sedang
Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air yang ditunjukkan oleh data hasil analisa air sungai melebihi ambang batas yang ditentukan (DO, COD dan TSS). Namun indikasi dampak ini perlu diperjelas dengan memastikan lokasi pengambilan sampel airnya. Indikator dampak lainnya yaitu kesuburan tanah dan erosi dan sedimentasi belum mengambarkan dampak pemungutan hasil hutan.
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
3.4. Baik
3.4.1.
Sedang
PT. HRB telah menyusun prosedur kerja identifikasi flora dan fauna untuk status perlindungan dan kerawanan jenis. Adapun jenis dokumen prosedur tersebut berupa : - SOP Identifikasi Flora Dilidungi - SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Hasil telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut menunjukkan belum diatur pemutahiran identifikasi kerawanan jenis flora dan fauna berdasarkan status CITES dan IUCN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur-prosedur tersebut belum sepenuhnya mengakomodir seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.4.2
Sedang
Data potensi jenis fauna berdasarkan identitas perlindungan dan kerawanan yang disusun PT. HRB masih terbatas pada status perlindungan berdasarkan PP. No 7 Tahun 1999 dan CITES. Sedangkan status kerawanan berdasar IUCN dan kekahsannya belum disusun. Demikian juga dengan data perlindungan dan kerawanan untuk jenis flora.
3.5.1
Sedang
Tersedia dokumen-dokumen prosedur kelola flora yaitu :
3.5 Sedang
3.6 Sedang
- SOP Pengelolaan Flora - SOP Pengelolaan Fauna - SOP Pengendalian Perambahan Hutan - SOP Pengendalian Kebakaran Hutan - SOP Pengendalian Illegal Loging - SOP Identifikasi Flora Dilidungi Dokumen prosedur tersebut mencakup kelola flora yang dilindungi termasuk kelola habitat. Namun, prosedur prosedur Indentifikasi Flora belum memenuhi stadar, karena belum mengatur pemutahiran data perlindungan/kerawanan jenis untuk CITES dan Red List IUCN. 3.5.2
Sedang
Implementasi kelola flora dilindungi seperti disampaikan pada laporan-laporan hasil kegiata seperti : Laporan Pengendalian Perambahan, Kebakaran dan lllegal Logging, Laporan Kegiatan Survey Penataan Kawasan Lindung dll. Beberapa dari laporan tersebut merinci hasil kegiatan seperti illegal logging, perambahan dll yang berpotensi mengganggu keberadaan jenis flora termasuk habitatnya. Namun kegiatan pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh jenis karena data terkait flora dilindungi masih terbatas,
3.5.3
Sedang
Terdapat beberapa gangguan yang mengancam kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Gangguan tersebut berupa : perambahan hutan untuk perlandangan dan illegal mining, kebakaran hutan/lahan dan illegal logging. Gangguan-ganggauan tersebut terjadi cukup masif dan berlangsung sampai dengan saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan kondisi flora tersebut tidak aman.
3.6.1
Sedang
Dokumen prosedur kelola fauna yang dilindungi terdiri dari : - SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar - SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi - SOP Pengendalian Perambahan Hutan - SOP Pengendalian Kebakaran Hutan - SOP Pengendalian Illegal Loging - SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Khususnya SOP Identifikasi Fauna Dilindungi telah mengacu pada beberapa peraturan yaitu : Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; CITES app I, II dan III tahun 2009 dll. Namun dokumen prosedur ini belum mengakomodir peraturan internasional yaitu Red List IUCN. Dengan demikian dapat disimpulkan prosedur ini belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi.
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian
3.6.2
Sedang
Tedapat bukti tindak kelola fauna yang dilindungi berupa laporan hasil pelaksanaan seperti : Laporan-Laporan Kegiatan Monitoring Lahan Rawan Kebakaran Hutan Di Site Sebamban dan Kintap; ; Laporan Kegiatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Site Sebamban dan Kintap; Laporan Kegiatan Penatan Areal Kerja Hutan Lindung Di Site Kintap Nomor Laporan : No. 205/PL/Environment.VIII/2014 dll. Bukti implementasi hasil observasi lapangan berupa jalur pengamatan satwa pada koordinat 3⁰ 46' 52,1" LS ; 115⁰ 01' 25,2" BT. Namun implementasi kelola tersebut belum mencakup seluruh potensi jenis karena : - Pelaksanaan penataan batas belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ditetapkan - Pelaksanaan identifikasi jenis belum mencakup kerawanan jenis berdasar Red List IUCN.
3.6.3
Sedang
Terjadi gangguan berupa perambahan hutan, illegal logging dan perburuansatwa liar di areal kerja PT. HRB. Gangguangangguan tersebut terjadi cukup masif dan tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi telah mengancam keberadaan, kelimpahan satwa secara langsung. Adapun upaya pemcegahan dan penanggulangan gangguan seperti disampaiankan pada verifier 3.2.4.
4. KRITERIA SOSIAL Indikator
Verifier
Nilai
4.1 Sedang
4.1.1.
Baik
4.1.2.
Sedang
4.1.3
Sedang
Ringkasan Penilaian PT. HRB telah memiliki dokumen yang menunjukkan pola pengusaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja PT. HRB. Dokumen yang disusun terdiri dari : Dokumen AMDAL, RKUPHHK HTI dan RKTUPHH HTI tahun 2011-2015. Dokumen yang ada telah memuat dengan lokasi site yang terkait dengan perencanaan pemanfaatan terhadap sumber daya hutan dan alam yang ada di sekitar area kerja PT. HRB. Dokumen juga telah memuat rencana kerja PT. HRB terkait keberadaan masyarakat sekitar area kerja, yang berupa program tanaman kehidupan dan kelestarian fungsi sosial. Telah tersedia dokumen tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH dari masyarakat sekitar areal kerja PT. HRB dalam Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan Program CSR tahun 2015 Penataan batas area kerja PT. HRB di Blok 1 telah dilakukan sesuai ketentuan dengan menyertakan pihak intansi terkait dan wakil masyarakat sekitar. Disamping penataan batas areal kerja PT. HRB, juga dilakukan penataan batas areal kerja PT. HRB dengan lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerja PT. HRB yang berbatasan langsung dengan batas areal perusahaan. Saat ini PT. HRB telah memiliki mekanisme untuk penataan batas lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal kerja perusahaan dan mekanisme penyelesaian konflik untuk penataan batas dalam SOP nomor: SOP/CSR/005 tanggal 1 Februari 2013. tentang Penataan Batas Partisipatif. Mekanisme yang ada telah diketahui oleh pihak –pihak terkait yang berada di sekitar Site Kintap dan Site Sebamban, yaitu pihak pemerintah daerah, masyarakat adat dan sebagian masyarakat sekitar. Pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat terkait dengan proses kegiatan PT.HRB meliputi kegiatan berikut: Hak masyarakat memanfaatkan hutan untuk mengusahakan lahan pertanian dengan system ladang berpindah; Hak masyarakat memanfaatkan hutan untuk tempat mencari kayu guna keperluan sendiri; Hak memanfaatkan hutan untuk tempat berburu dan mencari ikan di sungai atau di embung.
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian PT. HRB telah memiliki mekanisme dan prosedur tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat . Mekanisme dapat diimplementasikan sesuai dengan sebagian kegiatan masyarakat di dalam area kerja PT. HRB.
4.2 Sedang
4.1.4
Sedang
4.1.5
Sedang
4.2.1
Baik
4.2.2.
Sedang
4.2.3.
Sedang
4.2.4.
Sedang
Penatabatasan area kerja PT. HRB yang telah dilakukan di Site Kintap telah menyertakan wakil masyarakat desa. Adapun batas antara areal kerja efektif PT. HRB dengan lahan garapan masyarakat yang berada dalam area kerja dapat dilihat tanda batasnya berupa tanaman-tanaman semusim yang jadi komoditas. PT. HRB telah melakukan identifikasi sebagian areal kerja yang menjadi kawasan bertani masyarakat sekitar dalam peta. Identifikasi sebagian penguasaan lahan oleh masyarakat telah dilakukan di wilayah Site Kintap dan Site Sebamban. Sebagian batas-batas areal kerja PT. HRB terutama Site Kintap dan Site Sebamban telah diketahui oleh masyarakat dari desa Salaman, Desa Riam Adungan dan Desa Sumber Arum. Masyarakat juga mengetahui kegiatan penataan batas areal kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga dan instansi terkait. Sebagian masyarakat mengakui batas areal kerja PT. HRB, namun masih ada beberapa pihak lain yang tidak mengakui batas tersebut dan melakukan kegiatan bertani di areal PT. HRB. Saat ini masih terdapat permasalahan lahan yang dijadikan lahan bertani/berladang oleh masyarakat sekitar. PT.HRB telah melakukan identifikasi lokasi-lokasi kawasan kehidupan masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT. HRB di Site Kintap dan Site Sebamban. Potensi konflik terkait masalah lahan dengan masayarakat cukup besar, namun selama ini PT. HRB berupaya menyelesaikan secara musyawarah. Adapun konflik dengan pihak lain yang berbentuk badan usaha dibawa ke ranah hukum. PT.HRB telah menyusun dokumen perencana pemenuhan tanggung jawab sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI. Dokumen perencanaan berupa RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK HTI 2011 -2015 yang telah disahkan oleh pihak yang terkait, serta dokumen Rencana Operasional dan Budget Kelola Sosial yang merupakan dokumen internal perusahaan. PT. HRB telah memiliki mekanisme untuk memenuhi tanggung jawab sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI. Mekanisme pelaksanaan kegiatan sosial dituangkan dalam SOP Corporate Social Responsibility/ Community Development nomor SOP/CSR/no1 tanggal 1 Februari 2013. Prosedur tersebut dapat diverifikasi implementasinya dari keberadaan dokumen suratmenyurat, proposal dan perjanjian serta berita acara pelaksanaan kegiatan yang ada. Namun belum ada mekanisme untuk realisasi tanaman kehidupan. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan kelola sosial terkait hak dan kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan (misalnya: pengajian) yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun kegiatan PT.HRB lain yang dapat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah cukup banyak (misalnya: Pasar Murah). Kegiatan sosialisasi baru dilakukan di 3 desa, yaitu desa Hati if, desa Simpang Empat Sungai Baru dan desa Sumber Arum. Kegiatan kelola sosial oleh PT.HRB secara keseluruhan telah terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi. Namun dari dokumen perencanaan tahun 2012 s.d. 2015 masih belum seluruh rencana kegiatan CSR terealisir. Realisasi kegiatan kelola sosial terbatas pada kegiatan : Bantuan perayaan hari raya keagamaan; Bantuan pembangunan fasum desa dan sarana pendidikan; Pasar murah; Sarana olah raga; Kemitraan dengan petani setempat berupa kegiatan pertanian (padi sawah) dan jagung, budi daya lele; ternak sapi; bantuan tanaman karet (program MHBM) serta sumbangan langsung baik
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian kepada masyarakat maupun lembaga yang ada di desa sekitar. Adapun rencana kegiatan kelola sosial yang belum terealisir dalam kurun waktu 2012-2015 berupa: bantuan sarana prasarana di bidang kesehatan, bea siswa, peningkatan kapasitas sdm masyarakat desa serta pembangunan fasilitas umum desa-desa sekitar area kerja PT. HRB. Namun belum ada realisasi tanaman kehidupan.
4.3. Sedang
4.2.5
Baik
Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT.HRB telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara, dokumen penyerahan bantuan dan laporan pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait. Masingmasing laporan telah memuat kegiatan pelaksanaan kelola sosial/CSR PT.HRB. PT. HRB juga telah menyusun laporan rekapitulasi kegiatan CSR yang dilakukan secara periodik (1 tahun). Dokumen pemberian ganti rugi atas lahan garapan penduduk terekam dengan lengkap sesuai dengan proses ganti rugi yang dilakukan. PT.HRB telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya dalam dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 1996. PT. HRB telah melakukan pengkinian data sosial ekonomi masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban dalam dokumen Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan Program CSR tahun 2015. Isi dokumen menunjukkan data terkini kependudukan dan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban.
4.3.1
Baik
4.3.2
Sedang
PT. HRB telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang diidentifikasikan sebagai berikut: pengelolaan hutan bersama masyarakat (dalam bentuk tanaman karet), pemberian hak akses untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan bertani dan berburu /menangkap ikan, kemitraan dalam kegiatan bertani tanaman pangan, kerja sama dengan kontraktor lokal dalam beberapa tahapan kegiatan. Mekanisme dituangkan dalam prosedur operasi tentang Mengelola Hutan Bersama Masyarakat dan Akses masyarakat dalam berburu dan menangkap ikan, serta dokumen kerja sama kemitraan dengan pihak lain yang terkait. Namun belum ada mekanisme untuk realisasi tanaman kehidupan.
4.3.3.
Sedang
4.3.4
Sedang
4.3.5
Baik
PT. HRB telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI 2011-2020, RKTUPHHK HTI 2011 s.d 2014. Perencanaan kegiatan yang termuat terdiri dari kerja sama hutan rakyat, kerja sama kemitraan lokal, pengelolaan hutan rakyat, pemberdayaan petani masyarakat sekitar. Namun belum ada perencanaan operasional untuk realisasi tanaman kehidupan. PT. HRB telah melaksanakan sebagian kegiatan kelola sosial sesuai yang dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan perusahaan. Sebagian kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar adalah kemitraan dalam program mengelola hutan bersama masyarakat, kemitraan dengan petani untuk jenis tanaman pangan, kemitraan budidaya peternakan, perbaikan jalan Adapun rencana yang masih belum terealisasi adalah kegiatan tanaman kehidupan dan peningkatan SDM. Pelaksanaan kegiatan PT.HRB terkait dengan distribusi manfaat kepada para pihak menunjukkan bahwa pihak pihak penerima distribusi adalah masyarakat sekitar dan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dokumen dan pelaporan telah terdokumentasi dengan baik, namun belum lengkap dan jelas. Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan dan bukti setor pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Pusat dan Daerah yang berupa bukti setor PBB dan bukti setor PSDH serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Indikator
4.4. Baik
4..5 Baik
Verifier
Nilai
4.4.1
Baik
4.4.2
Sedang
4.4.3
Baik
4.4.4
Baik
4.5.1.
Baik
4.5.2
Baik
Ringkasan Penilaian Pemantauan Lingkungan yang disampaikan kepada instansi terkait, serta daftar karyawan yang menunjukkan distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar area kerja PT. HRB dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 85,14%. PT.HRB telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP penyelesaian konfik/sengketa/masalah nomor dokumen: SOP/CSR/003 tanggal 1 Februari 2013. Kegiatan penyelesaian konflik tetap mengedepankan kesepakatan bersama, sehingga penyelesaian konflik merupakan hasil kesepakatan dan persetujuan pihak yang berkonflik. PT.HRB telah membuat peta potensi koflik, yang dituangkan dalam Peta Potensi Konflik. Peta telah memuat potensi konflik yang disebabkan oleh keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja, PT.HRB juga telah mengidentifikasikan lokasi areal yang dialokasikan untuk kegiatan usaha tani masyarakat di dalam areal kerja PT. HRB sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik yang ada. Identifikasi konflik belum seluruhnya dituangkan dalam peta potensi konflik. PT. HRB telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul karena kegiatan PT. HRB sebagai pemegang IUPHHK HTI. Kelembagan yang dibentuk terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat yang terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga ada yang terdiri dari Dewan Adat Dayak, Kademangan Adat dan Bina Lingkungan Hidup. Beberapa penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh PT. HRB menunjukkan adanya penyertaan para pihak diluar pihak yang berkonflik dalam proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian permasalahan lahan garapan dalam areal kerja, bentuk penyelesaian dan pemberian rugi tanam tumbuh diselesaikan dengan pelibatan pihak yang berkonflik serta pihak lain yang terkait. Dokumen proses penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar yaitu dengan kelompok petani Muhdi, Kelompok Petani Khusairi dan kelompok petani Akhmad Suryadi, terkait permasalahan lahan garapan tersedia cukup lengkap dan jelas, yaitu berupa Berita Acara Penyelesaian, Surat Pernyataan, dokumen surat-menyurat, nota kesepakatan atas proses penyelesaian klaim lahan yang terekam dalam periode 2010 – 2015 tersedia cukup lengkap sesuai dengan kronologis penyelesaian. PT. HRB telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan nomor Kep.1116/PHIJKS-PKKAD/PP/X/2014. Telaah terhadap isi dokumen dan hasil wawancara menunjukkan bahwa PT. HRB telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam peraturan diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja terhadap karyawan tetap dan karyawan kontrak serta surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan serta penyertaan karyawan pada jamsostek. Karyawan diberikan wadah untuk penyelesaian keluhan hingga bilamana terjadi perselisihan. PT. HRB dalam kegiatan operasionalnya telah menyusun rencanan pelatihan sebagai salah atu upaya pengembangan kompetensi karyawan. Pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk pelatihan internal maupun pelatihan eksternal. Pelatihan internal diselenggarakan di lingkungan camp PT. HRB, pelatihan eksternal dilakukan dengan penyertaan karyawan ke instansi penyelenggaran pelatihan. Pelatihan yang diikuti karyawan ada yang bersifat teknis kehutanan dan non teknis. Pelatihan yang bersifat teknis sebagian besar diikuti untuk pemenuhan persyaratan keberaaan tenaga teknis yang harus dimiliki oleh perusahaan,
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Penilaian sedangkan pelatihan non teknis dilakukan untuk peningkatan kompetensi personel masing-masing karyawan.
4.5.3.
Baik
4.5.4.
Sedang
PT. HRB telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat peraturan perusahaan. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait penilaian karyawan yang terdokumentasi. Jenjang karir karyawan pada PT. HRB berupa peningkatan level karyawan dari level 1(satu) sampai dengan level 13 (tigabelas). Penjenjangan karir karyawan dilakukan dengan mekanisme penilaian yang dilakukan tiap 6(enam) bulan sekali yang dilakukan dengan format baku yang dilakukan oleh atasan personel yang bersangkutan. PT. HRB telah memenuhi sebagian kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan, yang meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan K3. Implementasi K3 sebagian besar telah dilaksanakan sesuai prosedur yang dimiliki oleh PT.HRB. Namun terkait kegiatan K3 baru terimplementasi sebagian.
B. Bidang verifikasi Legalitas Kayu : Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Keterpenuhan
1
1.1
1.1.1
1.1.1 a
Memenuhi
Ringkasan Penilaian PT. HRB telah memiliki dokumen legal yang sah terkait perizinan usahanya yaitu : -
-
-
1.1.1 b
Memenuhi
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/KptsII/1998, tanggal 27 Pebruari 1998. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 06 April 2006 (Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998). Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/MENHUT-II/2014 tanghgal 11 April 2014 (Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998).
PT. HRB telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK dengan nilai pembayaran sesuaia dengan yang ditagihkan dalam SPP IPHHTI, dengan bukti pembayaran :
SPP-IHPHTI PT. Menara Hutan Buana No : 7549/IV-PPHH/ 1995, tanggal 22 Desember 1995 untuk areal seluas 186.300 Ha. Dengan nilai tagihan sebesar Rp. 242.190.000,- dan telah dibayarkan melalui Bank Mashill (Nomor Ref 807324) pada tanggal 26 Desember 1995
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Keterpenuhan
Ringkasan Penilaian
2
2.1
2.2
2.1.1
2.2.1
1.1.1.C
Memenuhi
2.1.1 a
Memenuhi
2.1.1 b
Memenuhi
2.1.1 c
Memenuhi
2.2.1 a
Memenuhi
dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 242.190.000,- . SPP-IHPHTI PT. Menara Hutan Buana No : 3599/IV-PPHH/ 1996, tanggal 5 September 1996 dengan nilai tagihan sebesar Rp 39.221.000,dan telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. B 1249848 tanggal 12 November 1996 sebesar Rp 39.221.000,-.
SPP-IHPHTI PT. Menara Hutan Buana No : 336/IV- PPHH/ 1998 tgl 27 Pebruari 1998 dengan nilai tagihan sebesar RP 67.749.500,-, tagihan telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. C 643804 tanggal 19 Maret 1998 sebesar RP 67.749.500,-. Di dalam areal IUPHHK-HT PT. HRB (HRB) terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu : - Izin IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yaitu sebanyak 24 izin, dengan luas ± 12.552,61 hektar - Izin yang dikeluarkan Instansi Lain yaitu 18 izin, dengan luas ± 56,378 Hektar. - PT. HRB telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2011 – 2020 beserta lampirannya dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.85/VIBUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011. - Dokumen RKTUPHHK-HT PT. HRB tahun 2015 dan Tahun 2016 beserta lampirannya telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Desember 2015. PT. HRB memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK 2015 dan RKTUPHHK 2016 berupa Bufferzone Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Scoring >175 serta terdapat penandaan kawasan dilindungi di lapangan, tetapi belum diterapkan secara baik dalam pengelolaannya. Dalam Peta lampiran RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 PT. HRB terdapat penandaan lokasi blok tebangan yang jelas dan terdapat pengesahan berupa cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. PT. HRB juga telah mengimplementasikan penandaan batas-batas di lapangan dan sesuai dengan rencana. PT. HRB telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011-2020 disertai lampirannya sebagai
Prinsip
3
Kriteria
3.1
Indikator
Verifier
Keterpenuhan
2.2.1 b
Memenuhi
3.1.1
3.1.1.1
Memenuhi
3.1.2
3.1.2.1
Memenuhi
3.1.3
3.1.3 a
Memenuhi
3.1.3 b
Memenuhi
Ringkasan Penilaian dokumen rencana kerja perusahaan yang telah dibuat sesuai peraturan yang berlaku serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.85/VIBUHT/2011, tanggal 1 Agustus 2011. Dalam dokumen RKT Tahun 2015 terdapat rencana penyiapan lahan yang berasal dari hutan bekas tebangan (LOA), yaitu di Site Sebamban dengan luas ± 963 Ha. Tetapi didalam dokumen RKT 2016, realisasi luas areal penyiapan lahan pada RKT 2015 dari hutan bekas tebangan adalah NIHIL. Seluruh kayu PT. HRB yang dipanen baik dari Site Kintap maupun Site Sebamban telah dibuat LHP nya oleh Petugas Pembuat LHP dan telah disahkan oleh P2LHP yang berwenang. Dari hasil uji petik di lapangan dengan Buku Ukur dapat diketahui bahwa terdapat selisih tetapi besarnya tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Perdirjen BPK No. P14/IV-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009. Pengangkutan kayu Akasia (Acacia mangium) di PT. HRB (Site Sebamban dan Site Kintap) dari : TPK Hutan ke TPK Antara menggunakan dokumen FAKB dengan jumlah kayu yang diangkut selama periode Maret 2015 – Februari 2016 adalah 91,868.29 M3. TPK Hutan ke Industri pada periode periode Maret 2015 – Februari 2016 adalah 12,738.36 M3. Sedangkan untuk kayu alam (di Site Sebamban), kayu yang diangkut menggunakan dokumen SKSKB dengan jumlah kayu yang diangkut untuk periode Maret 2015 – Februari 2016 adalah 49.52 M3 (Meranti) dan 1,429.4 M3 (Rimba Campuran). Dokumen FAKB dan SKSKB tersebut dilengkapi DKB dan DKBK, yang dibuat dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Kayu hasil produksi di PT. HRB telah memiliki tanda-tanda PUHH berupa tulisan menggunakan cat warna putih yang berisi informasi Tanggal Pengukuran, Asal Petak dan Identitas Pengukur dan terdapat kesesuaian dengan dokumen yang ada (buku ukur). Kayu di TPK Hutan di PT. HRB ditandai tulisa menggunakan cat warna putih yang berisi informasi Tanggal Pengukuran, Asal Petak dan Identitas Pengukur dan dicatat di Buku Ukur dan dijadikan dasar
Prinsip
Kriteria
3.2
Indikator
Verifier
Keterpenuhan
3.1.4
3.1.4.1
Memenuhi
3.2.1
3.2.1 a
Memenuhi
3.2.1 b
Memenuhi
Ringkasan Penilaian dalam pembuatan dokumen lainnya (dokumen angkutan). Dokumen FAKB PT. HRB Periode Maret 2015 – Februari 2016 dari TPK Hutan ke TPK Antara dibuat oleh Subarsono nomor register 00047-11/PKB-R/XIX/2014 dan Aris Munadi nomor register 00155-11/PKB-R/XIX/2013. Dokumen FAKB PT. HRB Periode Maret 2015 – Februari 2016 dari TPK Hutan ke Industri Antara dibuat oleh Khoiri nomor register 00046-11/PKBR/XIX/2014 dan Eko Wiyono nomor register 00154-11/PKBR/XIX/2013. Dokumen SKSKB PT. HRB Periode Maret 2015 – Februari 2016 dibuat oleh Saparudhin nomor register 023-11/WASPKB-R/XIX/2013. Dokumen SPP PSDH PT. HRB yang telah diterbitkan untuk periode Maret 2015 – Februari 2016 adalah sebanyak 31 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 154.549,31 M³ dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 802.194.894,00. Sedangkan dokumen SPP DR PT. HRB yang telah diterbitkan untuk periode Maret 2015 – Februari 2016 adalah sebanyak 6 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 1.340,5 M³ dengan nilai total tagihan sebesar US $. 8.376,17. Nilai SPP PSDH PT. HRB (Site Sebamban dan Site Kintap) periode Maret 2015 – Februari 2016 yang dibayarkan sebanyak 31 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 154.549,31 M³ dengan nilai total Pembayaran sebesar Rp. 802.194.894,00 (sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP PSDH). Sedangkan Nilai SPP DR PT. HRB yang telah diterbitkan untuk periode Maret 2015 – Februari 2016 adalah sebanyak 6 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 1.340,5 M³ dengan nilai total pembayaran sebesar US $. 8.376,17 (sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP DR).
3.2.1 c
Memenuhi
Nilai pembayaran PSDH untuk akasia (acacia mangium) adalah sebesar 5.400,00/M3. Sedangkan Nilai pembayaran SPP DR nya adalah : Kayu Bulat (KB) = Meranti 16,50 US $, Rimba Campuran 13,50 US $ (Kayu Bulat) Kayu Bulat Sedang (KBS) = Meranti 16,00 US $, Rimba Campuran 13,00 US $
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Keterpenuhan
Ringkasan Penilaian Kayu Bulat Kecil (KBK) = Meranti 4,00 US $, Rimba Campuran 4,00 US $ Nilai tagihan tersebut telah sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam Permenhut RI No. P.68/MenhutII/2014 tanggal 18 September 2014. -
3.3
4
3.3.1
3.3.1.
Memenuhi
3.3.2
3.3.2.1
Memenuhi
3.4
3.4.1
3.4.1
N/A
4.1
4.1.1
4.1.1 .1
Memenuhi
4.1.2
4.1.2 a
Memenuhi
4.1.2 b
Memenuhi
PT. HRB telah memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor : 46/UPP/PKAPT/05/2015, tanggal 20 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Hasil uji petik terhadap dokumen Tongkang TB. SANLE 25 dan Tagboat BG. PB 3037 terdapat informasi bahwa di dalam Surat Persetujuan berlayar Nomor : T2/SKOP.IV/81/95/XI-2015 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Baru, dan didalam dokumen tesebut menerangkan tentang bendera kebangsaan yaitu Indonesia. PT. HRB telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal dalam kegiatan penatausahaan kayu hasil produksinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan PT. HRB telah memiliki dokumen AMDAL berupa ANDAL, KA ANDAL, RKL/RPL dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 118 tangal 25 Juli 1996. PT. HRB telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) dan merupakan satu kesatuan dengan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan serta telah persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 118 tangal 25 Juli 1996. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk unit produksi, komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya menunjukkan adanya kesesuaian dengan apa yang tertuang dalam dokumen ANDAL Terdapat rencana pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek Fisik, kimia, biologi dan sosial. Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
Prinsip
5
Kriteria
5.1
5.2
Indikator
5.1.1
Verifier
Keterpenuhan
5.1.1 a
Memenuhi
5.1.1.b
Memenuhi
5.1.1 c
Memenuhi
5.2.1
5.2.1.a
Memenuhi
5.2.2
5.2.2.
Memenuhi
Ringkasan Penilaian dampak penting yang terjadi berupa : - Aspek fisik, kimia, biologi (saluran drainase/parit, sudetan, teras sering, matingmating dan gorong-gorong - Aspek sosial berupa bantuan pembangunan sarana ibadah bantuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perbaikan jalan, bantuan kegiatan keagamaan, sumbangan hari raya dan program kemitraan agroforestry. Terdapat juga bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi dan telah dicatat secara periodic serta telah dibuat laporanya, yaitu : - Data Hasil Pengukuran Debit Air Sungai Secara Periodik 2014 – 2015 - Data Hasil Pengukuran Curah Hujan Secara Periodik - Data Hasil Pengukuran Erosi Periodik Januari 2016 - Laporan Pelaksanaan RKL-RPL mulai tahun 2012 - 2015 PT. HRB telah memiliki prosedurprosedur yang terkait dengan K3 dan telah memiliki pengurus K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut melalui Surat Nomor : 1437/HIPKWAS/VI/2014 perihal Revisi P2K3, tanggal 03 Juni 2014. Terdapat daftar Inventaris Sarana dan Prasarana K3 di setiap areal kerja di PT. HRB dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa peralatan masih berfungsi dengan baik. Terdapat catatan kecelakaan kerja di PT. HRB dan terdapat upayaupaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Belum terdapat serikat pekerja di PT. HRB tetapi terdapat Surat Pernyataan mengenai kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Heru Purnomo, SH, MM selaku Presiden Direktur PT. HRB pada bulan Februari 2016. Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: KEP.1116/PHIJSKPKKAD/PP/X/2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. HRB, pada tanggal 30 Oktober 2014.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Keterpenuhan
5.2.3
5.2.3.
Memenuhi
Ringkasan Penilaian Terdapat pekerja yang masih dibawah umur tetapi posisi kerjanya tidak pada tempat yang berbahaya baik secara fisik maupun mental.
