Lampiran Surat No. 256/EQ.S/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Keempat), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Keempat) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HA : PT INHUTANI II UMHA MALINAU No. SK IUPHHK-HA : 664/Menhut-II/2011 Luas : ± 29.040 Ha Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Raya No.7 Jakarta 12820 Telp. (021) 8290572; Fax : (021) 8352468 III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 8 – 15 April 2015 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II UMHA MALINAU BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 5 Mei 2015 PT EQUALITY INDONESIA
a.n Amin Muchakim, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 006/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IV/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT INHUTANI II UMHA MALINAU DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA SK IUPHHK-HA NOMOR: 664/MENHUT-II/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 DENGAN LUAS ±29.040 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT INHUTANI II UMHA MALINAU sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 24 April 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 041/EQI-F037 tanggal 24 April 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 039.1/EQI-F039 tanggal 28 April 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT INHUTANI II UMHA MALINAU sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 006.5 tanggal 28 April 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 15 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 7 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT INHUTANI II UMHA MALINAU telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut -II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut -VI/2012 Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: SPK.1079/SPK/TIM/2010 - 004/EQIF065/XI/2010 tanggal 8 November 2010 MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT INHUTANI II UMHA MALINAU DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SK IUPHHK-HA NOMOR: 664/MENHUT-II/2011 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011 DENGAN LUAS ±29.040 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: PT INHUTANI II UMHA MALINAU (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 006.1/EQC-PHPL/VII/2013 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 006.1/EQC-PHPL/VII/2013 yang berlaku mulai 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016 selama PT INHUTANI II UMHA MALINAU (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Sertifikat nomor 006.1/EQC-PHPL/VII/2013 direvisi menjadi nomor 006.2/EQC-PHPL/IV/2015 dengan masa berlaku mulai 28 April 2015 sampai dengan 05 Mei 2016 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KETUJUH
: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 28 April 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT INHUTANI II UMHA MALINAU; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI LP-PHPL – 013 – IDN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR : 006.2/EQC-PHPL/IV/2015 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA
PT INHUTANI II UMHA MALINAU SK IUPHHK-HA TANGGAL LUAS LOKASI A. KABUPATEN B. PROVINSI ALAMAT PERUSAHAAN
: : : : : :
SK.664/Menhut-II/2011
24 November 2011 ± 29.040 Hektar MALINAU KALIMANTAN UTARA Jl. Tebet Timur Raya No.7 Jakarta 12820 Telp. (021) 8290572; Fax : (021) 8352468 Email :
[email protected]
PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
DENGAN PREDIKAT :
BAIK DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 20 JULI 2013 TANGGAL REVISI : 28 APRIL 2015 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710 Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724 Website : http://www.equalityindonesia.com Email :
[email protected]
EQI-F084.3.2/20140813
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 05 MEI 2016
Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama
RESUME HASIL VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi
: PT EQUALITY INDONESIA : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax
: Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor : 0251-7550722 : 0251-7550324
E-mail e. Direktur f. Tim Audit
:
[email protected] : Agustri Warsono : Ir. Oniranto (L. Auditor/Auditor Produksi) Ir. Suwarto (Auditor Prasyarat) Dinda Talitha, S.Hut (Auditor Ekologi) Taryadi, S.P (Auditor Sosial) Muhammad Tri Cahyo, S. Hut (Auditor VLK)
g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi
: PT INHUTANI II UMHA MALINAU : No.664/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 : ± 53.000 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur (saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara)
d. Alamat kantor Kantor Pusat
: Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan 12820, Telp. (021) 8290572, 8352468; Fax: (021) 8352468, E-mail:
[email protected]
Alamat Cabang
: Jl. Markisa No. 7 Samarinda, Kalimantan Timur 75123 Telp. (0541) 201005006; Fax: (0541) 735100. E-mail:
[email protected]
Alamat Basecamp
: Desa Tanjung Lapang, Malinau Barat, Kalimantan Utara Kotak Pos No.2 Malinau.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 1 dari 14
f. Pengurus Dewan Komisaris
:
Komisaris Utama Komisaris
: Bambang Soepijanto : Agus Mulyono
Dewan Direktur Direktur Utama Direktur Produksi (3)
: Tjipta Purwita : Bambang Setiabudi
Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting)
W ak tu dan Tem pat 08 April 2015
Ringk asan C atatan
Pertemuan Pembukaan
09 April 2015
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh staf Bidang Hutan Tanaman Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Inhutani II (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Inhutani II UMHA Malinau di Camp Tanjung Lapang Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
10-13 April 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
14 April 2015
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Exit Meeting)
EQI-F102.1.0/20120126
15 April 2015
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh staf Bidang
Halaman 2 dari 14
Tahapan
W ak tu dan Tem pat
Ringk asan C atatan
Pengambilan Keputusan
(4)
28 April 2015
Hutan Tanaman di Tanjung Selor Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan ringkasan dan gambaran umum hasil kegiatan penilikan yang telah dilakukan di lapangan.
Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi
A. Penilaian Kinerja PHPL 1 . Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
SEDAN G
(8 0 ,0 0 %)
EQI-F102.1.0/20120126
Dokumen legal dan administrasi tata batas pada IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal meliputi : Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir, SK IUPHHK-HA Perpanjangan dan lainlain. Dokumen administrasi tata batas teridiri dari : Laporan Tata Batas No. 24/IV-LAP/1993 Tahun 1993, Laporan TBT No. 1084 Tahun 1995, Laporan TBT No. 1212 Tahun 1997 dan SK Menhutbun No. 830/Kpts-II/1999), Tanggal 1 Oktober 1999. Realisasi tata batas adalah 61,84%. Ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang berupa Surat Direktur Utama PT. INHUTANI II No. : 324/P/Div.CanPU/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Penyampaian Pedoman Tata Batas IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Unit Malinau. Unit Manajemen IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau dapat menunjukkan Bukti Pengeluaran Biaya terkait dengan upaya pelaksanaan tata batas temu gelang. Tidak dijumpai adanya aktivitas IUPHHK lain dan juga tidak ada dan tidak dijumpai aktivitas masyarakat seperti perladangan. Masyarakat telah mengakui batas-batas areal PT. INHUTNI II UMHA Malinau Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau. Perubahan perencanaan telah diusulkan melalui Surat Direktur Utama PT. INHUTANI II No.324/P/Div.Can-PU/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Penyampaian Pedoman Tata Batas tetapi belum disahkan. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukan bahwa diareal kerja Auditee tidak dijumpai penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sehingga verifier 1.1.5 masuk kategori
Halaman 3 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi Not Aplicable (tidak dapat diterapkan)
1.2. Pemegang Pengelolaan
Komitmen Izin/Hak
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
BAIK (8 8 ,8 9 %
Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL
SEDAN G (8 0 ,0 0 %
BAIK
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari 60% dari ketentuan yang berlaku Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. INHUTANI II UMHA Malinau adalah sebesar 58,82 %. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap
Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.
PT. IHUTANI II sudah memiliki perangkat SIM, dan sudah ada tenaga pelaksananya
(8 3 ,3 3 %)
Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
BAIK (1 0 0 %)
Kegiatan RKT 2015 PT. INHUTANI II UMHA Malinau sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan pada tanggal 30 Maret 2015, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak pemegang IUPHHK yang berbatasan dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau, pihak pelaksana tata batas, serta pihak masyarakat desa sekitar. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh desa yang berada di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI II UMHA Malinau, yang terdiri dari Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Langap dan Desa Paya Seturan.
EQI-F102.1.0/20120126
Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL .
Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : pihak Pemerintah Pusat, Unsur Muspika Malinau Selatan, Masyarakat Desa (Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LPM, BPD) Desa Long Lore, Desa
Halaman 4 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi Sengayan, Desa Langap dan Desa Paya Seturan.
2 . Produk si 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
EQI-F102.1.0/20120126
SEDAN G (7 7 ,7 8 %)
BAIK
Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Kesesuaian lokasi dari kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) blok RKT 2015 dengan rencana jangka panjang (RKU) sebesar 94,9%
Auditee telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok/petak kerja, dimana sebagian besar penandaan (70%) dapat dikenali di lapangan, yaitu tanda rintisan, pemberian tanda polet merah 2 strip, dan penomoran petak
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada dari hasil IHMB dan hasil ITSP RKT 2013, RKT 2014, dan 2015 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, kondisi kontur, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
Auditee telah melakukan upaya untuk analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode penilaian, telah menyampaikan laporannya kepada BP2HP, serta telah memanfaatkan hasilnya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan JTT.
SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Auditee telah melaksanakan sebagian SOP dalam setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur, dimana sebagian tata waktu pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya.
Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) dalam jumlah yang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2, yaitu sebanyak 137 batang/ha.
Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau
(1 0 0 %)
BAIK (9 0 ,4 8 %)
Halaman 5 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3, yaitu pancang sebanyak 2.107 batang/Ha, dan tiang sebanyak 160 batang/Ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan/ pengelo-laan hutan ramah lingkungan untuk seluruh tahapan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (RIL) 2 tahapan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, dan operasi penebangan. Adapun kegiatan pasca pemanenan umumnya belum dilaksanakan dengan baik di lapangan.
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kerusakan Tegakan akibat penebangan di blok RKT 2014 diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 5,25% dan keterbukaan wilayah sebesar 9,76%, dan dapat dibuktikan di lapangan.
Nilai faktor eksploitasi (FE) akibat penebangan di RKT 2014 adalah 0,79
Auditee telah memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, dan disahkan secara self approval.
Terdapat peta kerja sesuai dengan RKUPHHK-HA yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi.
Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (>75%) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Lokasi tebangan dan jenis kayu yang diproduksi telah sesuai dengan dokumen RKT, tetapi realisasi produksi kayu pada RKT 2014 sebesar 66%.
(9 0 ,4 8 %)
BAIK (8 0 ,9 5 %)
SEDAN G (7 1 ,4 3 %)
Laporan audit keuangan diketahui bahwa nilai likuiditas 342%, solvabilitas 1.098%, dan rentabilitas 0,78 (positif). Realisasi alokasi dana 74.8% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai
Halaman 6 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
Ringk asan Justifik asi
dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) Alokasi anggaran untuk seluruh bidang kegiatan pembangunan hutan tanaman kurang proporsional karena terdapat perbedaan alokasi anggaran sebesar 26%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Salah satunya adalah kegiatan penanaman/ pengayaan yang belum terealisasi dengan baik padahal bibit tersedia di persemaian. Realisasi modal untuk kegiatan penanaman, pembinaan hutan, dan perlindungan hutan sebesar Rp 577.888.887 (67%). Auditee telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 65%.
3 . Ek ologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK
(1 0 0 %)
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan lebih besar dari dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni RKUPHHKHA Berbasis IHMB periode Tahun 2013-2022 ; dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah di tata batas di lapangan sebesar 107,5 % dari yang direncanakan atau sebesar 105,9 Km dari 96,6 km Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 100 % (95 % Hutan Sekunder dan 5 % Hutan Primer) dari luas total kawasan lindung sebesar 1.928 Ha Para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung (Baik, 3) Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan rencana terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang sesuai RKl/RPL
BAIK
Tersedia prosedur perlindungan yang mencakup
(9 0 ,4 8 %)
seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat jenis sarana perlindungan hutan yang belum tersedia Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
EQI-F102.1.0/20120126
SEDAN G (9 6 ,9 7 %)
dan kualifikasi personil yang sesuai dengan ketentuan Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis ganguan yang ada Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan
Halaman 7 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi
hutan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
3.5. Pengelolaan untuk :
flora
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO tahunan yang memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya auditee untuk memperbaikinya.
Tersedia prosedur identifikasi jenis flora dan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee (minimal 50 %)
Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Tersedia prosedur pengelolaan flora namun tidak mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat mplementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
(8 3 ,3 3 %)
SEDAN G
sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai. Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO tahunan yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
(7 3 ,3 3 %)
Halaman 8 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
SEDAN G
Ringk asan Justifik asi
(7 3 ,3 3 %)
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat mplementasi pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
4 . Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi
BAIK
kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
(9 5 ,2 4 %)
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4.2.
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
(9 3 ,3 3 %)
Auditee telah memiliki laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat. Auditee telah memperoleh persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK dan konflik mengenai batas kawasan dapat dikelola dengan baik. Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian.
Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial
Halaman 9 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi pemegang izin termasuk ganti rugi.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.3.
BAIK
(9 0 ,4 8 %)
Keberadaan mekanisme resolusi konflik 4.4.
BAIK
(8 8 .8 9 %)
Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 4.5.
SEDAN G
Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, namun belum lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi. Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Di areal kerja auditee pernah terjadi konfik dan auditee telah memiliki peta potensi konflik) yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik tersedia yang lengkap dan jelas.
Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan
Auditee telah merealisasikan sebagian besar dari rencana pengembangan kompetensi
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HA dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
(7 5 ,0 0 %)
B. Verifik asi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1.a. Pemegang izin mampu menunjukkan
EQI-F102.1.0/20120126
M EM EN UHI
Halaman 10 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan. 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
M EM EN UHI
Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.
M EM EN UHI
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta blok/petak tebangan disahkan (self approval), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. 2.1.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2. Adanya Kerja yang sah
Rencana
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
M EM EN UHI
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi
dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
M EM EN UHI
Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu. Nomor batang di LHP dapat ditemu- kan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
M EM EN UHI
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan
M EM EN UHI
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
M EM EN UHI
Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
M EM EN UHI
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DRdan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
EQI-F102.1.0/20120126
M EM EN UHI
Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Halaman 12 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
M EM EN UHI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
M EM EN UHI
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
M EM EN UHI
Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
M EM EN UHI
EQI-F102.1.0/20120126
Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Halaman 13 dari 14
Kriteria/Indik ator
N ilai
Ringk asan Justifik asi
Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Terdapat serikat pekerja
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
M EM EN UHI
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
M EM EN UHI
Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
M EM EN UHI
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 14 dari 14
