PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL (Re-sertifikasi) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian PHPL, sebagai berikut :

Lampiran Surat No : 356/EQ.S/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL (Re-sertifikasi) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian PHPL, sebagai berikut : I.

Nama LP-PHPL Nomor Akreditasi Alamat Domisili

: : :

Alamat Operasional Telp. Fax. Email Website

: : : : :

PT. EQUALITY INDONESIA LPPHPL-013-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Jl.Raya Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja Bogor 16710 +62251 7550722, 7157103 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian PHPL Terhadap: II.

Nama IUPHHK-HT No. SK IUPHHK-HT Luas Lokasi Alamat Kantor

: : : : :

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI SK.249/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ± 50.725 Hektar Kabupaten Kampar Provinsi Riau Jl. Arifin Ahmad No. 01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

III. IV.

Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian

: :

06 – 14 November 2013. NILAI AKHIR PENILAIAN PHPL PREDIKAT BAIK SEHINGGA PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 5 Desember 2013 PT EQUALITY INDONESIA

Faisal Husnul Fuad, S.Hut GM Divisi SSM dan SDA

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL (1)

Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit

: : : : : : : :

PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324 [email protected] Agustri Warsono Amin Muchakim (L. Auditor/Auditor Prasyarat) Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi) Dinda Thalita (Auditor Ekologi) Slamet Mulyadi (Auditor Sosial) Pajri Nurpazri (Auditor VLK) Briliana Losdy (Auditor Magang Produksi) Taryadi (Auditor Magang Sosial) g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor Kantor Pusat

Alamat Koresponden

EQI-F102.1.0/20120126

: : : : :

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 ± 50.725 Ha di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Jl. Arifin Ahmad No. 01 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Pekanbaru Riau Telp. (0761)-45942-23332, Fax. (0761)-24071 : Sinarmas Land Tower lt.19 Jl. Thamrin Kav. 51 Jakarta Telp.(021)-39834473 Fax. (021)-39834707

Halaman 1 dari 13

f. Pengurus Dewan Komisaris  Komisaris Utama  Komisaris Dewan Direktur  Direktur Utama  Direktur (3)

: : Muliadi Sutjitro : Ronu Susanto : Fandi Marco : Suhandi Kosasih

Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Audit Tahap I

30-31 Oktober 2013

Masih banyak kekurangan data/dokumen dan akan diverifikasi pada Penilaian Tahap II

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

6 November 2013

 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Riau  Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru

Konsultasi Publik

7 November 2013

 Konsultasi publik dilaksanakan di Hotel Rauda Pekanbaru  Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan Lingkungan Hidup Kab. Kampar, Camat Petapahan, Kepala Desa dan para pengurus, BPD, dan tokoh masyarakat desa sekitar areal kerja Auditee  Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja dari Auditee

Pertemuan Pembukaan

7 November 2013

Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor Pusat Auditee di Jl. Arifin Ahmad No. 01 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Pekanbaru Riau

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

8-13 November 2013

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan

14 November 2013

Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor Pusat Auditee di Jl. Arifin Ahmad No. 01 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Pekanbaru Riau

Pengambilan Keputusan

28 November 2013

Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 2 dari 13

(4)

Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

BAIK

 Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan, dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : 249/ kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan  Auditee belum merealisasikan tata batas luarnya namun ada bukti upaya dari pemegang ijin untuk merealisasikannya berupa surat-menyurat kepada Instansi terkait, pedoman tata batas, dan Instruksi Kerja Tata Batas dari BPKH Wilayah XII Tanjungpinang

A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawa-san Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

 Di areal kerja PT PSPI baik di Distrik Petapahan maupun Lipat Kain terdapat konflik batas dengan masyarakat sekitar/perseroan tetapi ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut  Terdapat sebagain bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sector kehutanan berupa kebun sawit/karet. 1.2. Pemegang Pengelolaan

Komitmen Izin/Hak

BAIK

 Auditee telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL sesuai SK Direksi No. 0674/PSPI/IX/2012 tanggal 27 September 2012.  Auditee secara konsisten melakukan sosialisasi visi misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan mitra kerja namun sosialisasi kepada masyarakat belum optimal  Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) seluruhnya sesuai dengan visi misi dan kebijakan lingkungan

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan

BAIK

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sudah ada namun jumlahnya belum sesuai dengan Prdirjen BPK No.P.8/VI-SET/2009 dimana masih terdapat kekurangan Ganis pada Ganis PHPL TC, Canhut, PWH, dan Binhut. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016  Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT PSPI baik Distrik Petapahan maupun Distrik Lipat Kain dalam 4 tahun terakhir mencapai > 70% dari rencana  Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal tersedia lengkap di masing-masing distrik sedangkan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 3 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi yang bersifat eksternal Perawang/Pekanbaru

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK

1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

BAIK

tersedia

di

Kantor

 Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial  Auditee telah memiliki perangkat SIM dengan tenaga pelaksana tersedia di masing-masing distrik  Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan  Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara konsisten dan kontinyu  Kegiatan RKT yang mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah sosialisasikan kepada sebagian masyarakat namun tata waktu sosialisasi tidak tepat dan bukti pendukung kegiatan sosialisasi kurang lengkap. Untuk RKT 2014 telah disusun jadwal sosialisasinya.  Dokumen AMDAL telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan berdasarkan surat Nomor : 157/DJ-VI/1997 tanggal 25 Nopember 1997 tentang Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT an. PT PSPI di Provinsi Riau, hal ini menunjukan bahwa dalam proses penyusunan Dokumen AMDAL disetujui para pihak  Tata batas belum dilaksanakan oleh Auditee namun dalam prosesnya sudah disetujui oleh para pihak dengan telah terbitnya Pedoman Tata batas, BA Tata Batas dari Panitia Tata Batas Daerah serta Instruksi Kerja Tata Batas dari BPKH Wilayah XII Tanjungpinang  Belum terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan program CSR/SD kepada masyarakat namun telah disusun jadwal program CSR/CD tahun 2014  Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak

2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

EQI-F102.1.0/20120126

SEDANG

 Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) periode tahun 2011 - 2020telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.92/VI-BUHT/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 a.n. PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Provinsi Riau. RKUPHHK-HTI

Halaman 4 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi (Revisi) telahdisusun berdasarkan hasil IHMB dan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro  Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok RKT) namun penataan areal kerja hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK karena terdapat luncuran (carry over) pada beberapa tahun RKT  Tanda batas blok RKT dan petak kerja hanya sebagian terlihat jelas di lapangan dan telah dilakukan pemeliharaan meskipun belum maksimal

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

BAIK

 Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tiap tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan Hasil Inventarisasi Tegakan RKTUPHHK-HTI/Pre Harvesting Inventory (PHI) 3 tahun terakhir (2011 – 2013), beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta-peta IHMB, peta hasil inventarisasi dan peta design plot inventory)  Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran Petak Ukur Permanen(PUP) untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis sehingga menghasilkan MAI  Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan JTT menggunakan Pre Harvesting Inventory (PHI)

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

SEDANG

 Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB meliputi kegiatan PAK, PWH, Inventarisasi, Penyiapan Lahan, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan, dan Perlindungan Hutan namun isinya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Dan Auditee belum memiliki prosedur mengenai Perbanyakan Bibit Secara Generatif  Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur THPB namun belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang telah disusun (kegiatan penebangan dan perbanyakan bibit)  Potensi tegakan berdasarkan hasil PHI selama 5 tahun terakhir untuk Distrik Petapahan sebesar 93.14 m3/ha dan Distrik Lipat Kain 123.07 m3/ha, atau jika dirata-rata hasilnya 108.11 m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 – 120 m3/ha)  Persediaan permudaan tanaman umur 1 tahun di areal kerja auditee berdasarkan hasil Plantation Assessment Team (PAT) di Distrik Lipat Kain sebesar 91,67 % sehingga dalam jumlah yangmampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( ≥ 90% dari jumlah tanaman per hektar), sedangkan pada

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 5 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Distrik Petapahan sebesar 82,72 % (75 -89 % dari jumlah tanaman per hektar). Rata-rata potensi permudaan dari kedua Distrik tersebut mencapai 89.74% sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

BAIK

 Auditee telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP Harvesting Dry Land Tanaman nomor :SOP/PSPI/P-06 dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Hasil observasi lapangan pada kedua Distrik menunjukan bahwa auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (RIL) dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, penebangan, dan ekstraksi kayu dari aspek perencanaan dan pelaksanaan lapangan. Namun sistem penebangan dengan menggunakan excavator belum tertuang dalam SOP.  Sesuai dengan ijinnya sistem silvikultur yang diterapkan auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), dengan demikian tidak terdapat tegakan tinggal yang tersisa di petak penyiapan lahan sehingga verifier 2.4.3 tidak dapat diterapkan(NA)  Auditee mengembangan tanaman pokok jenis Eucalyptus sp. Dan Acacia sp. Pada Distrik Petapahan belum dilakukan penelitian mengenai Fe, sehingga pendekatan untuk mencari Fe dilakukan dengan mengambil beberapa sampel petak pada RKT 2013 yang sudah di crusing dan telah di LHP kan. Adapun nilai Fe yang diperoleh sebesar 0.74. Sedangkan pada Distrik Lipat Kain telah dilakukan penelitian mengenai Fe yaitu sebesar 0.72.

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

SEDANG

 Auditee telah memiliki dokumen RKT yang disahkan baik oleh instani terkait (Kementerian Kehutanan) maupun secara self approval, tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah  Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengaan peta RKT. Namun tidak seluruhnya peta RKT sesuai dengan peta RKU yang telah disahkan  Auditee telah memiliki peta kerja yang memuat penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung  Realisasi luasan tebangan dalam 5 tahun terkakhir rata-rata mencapai adalah 58.8% dari rencana luas tebangan atau 45.34% dari rencana volume tebangannya untuk jenis tanaman Eucalyptus sp dan

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 6 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi Acaccia sp

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

SEDANG

 Realisasi alokasi dana pembangunan HTI sebesar 106.04% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya  Perbedaan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan kurang proporsional, yaitu terdapat perbedaan sebesar 40.18% (perbedaan 20-50%)  Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar 101.62% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%). Namun kegiatan penanaman tanaman unggulan pada Distrik Petapahan belum dilakukan  Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan <50% dari yang seharusnya

3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

BAIK

 Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni Revisi RKUPHHK-HT Berbasis IHMB periode Tahun 20112020; dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya  Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 313,15 km atau 89,3 % dari total panjang kawasan lindung 348,2 km  Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 57,75 % dari luas total kawasan lindung sebesar 9.133 Ha  Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee  Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping

3.2. Perlindungan pengamanan hutan

dan

BAIK

 Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada  Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan dapat difungsikan dengan baik  Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan  Auditee telah mengembangkan sistem perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat

Halaman 7 dari 13

Kriteria/Indikator akibat hutan

Nilai

pemanfaatan

Ringkasan Justifikasi pemanfaatan hutan  Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik  Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai  Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester.  Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester  Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee, tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

BAIK

3.5. Pengelolaan untuk :

BAIK

flora

 Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

EQI-F102.1.0/20120126

 Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

 Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan sudah spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap  Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya  Terdapat gangguan pada sebagaian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah

BAIK

 Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya  Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah

Halaman 8 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Ringkasan Justifikasi dan endemik yang terdapat di areal kerjanya  Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

SEDANG

 Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap  Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan, namun tidak terdapat bukti mekanisme tersebut di atas disepakati para pihak  Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH namun belum lengkap dan sebagian kurang jelas  Terdapat bukti bukti tentang luas dan batas kawasan areal kerja Auditee dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat  Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK

 Auditee memilki ketersediaan dokumen yang lengkap terkait tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan (RKU, RKT, Amdal, Diagnostik PMDH, RO PMDH)  Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat  Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian dan belum lengkap.  Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Program CD-CSR, Program TK/HTPK).  Auditee telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, namun tidak lengkap dan kurang sesuai dengan RO.

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi

EQI-F102.1.0/20120126

SEDANG

 Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas

Halaman 9 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

manfaat yang adil antar para Pihak

Ringkasan Justifikasi pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas  Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap  Auditee telah memiliki dokumen mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas.  Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran.  Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

SEDANG

 Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap dan belum jelas.  Auditee telah memiliki Peta Klaim Areal namun belum lengkap dan jelas.  Auditee telah memiliki kelembagaan resolusi konflik namun belum sepenuhnya didukung para pihak.  Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, lengkap dan jelas.

4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

SEDANG

 Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.  Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan  Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan

B. Verifikasi Kayu

Legalitas

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

MEMENUHI

 Auditee telah memiliki dokumen Pemegang Hak Pengelolaan secara lengkap dan absah.

2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 10 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

MEMENUHI

 Auditee memiliki RKUPHHK dan RKT beserta peta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang secara self approval.  Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan.

rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

 Peta blok/petak tebangan sudah disahkan (dicap) oleh pejabat berwenang secara self approval, posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan. 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

MEMENUHI

2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

 Keabsahan dan kelengkapan RKUPHHKtelah dipenuhi seluruhnya.

dokumen

 Peralatan berat yang menunjang kegiatan RKTUPHHK-HTI PT PSPI Tahun 2013 sebanyak 321 unit, dan pada penggunaannya tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam RKT.

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

MEMENUHI

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI

EQI-F102.1.0/20120126

 LHP sudah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang  LHP dengan fisik kayu sudah sesuai

 Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu sudah dilindungi dengan SKSHH sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan

MEMENUHI

 Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

MEMENUHI

 Dokumen FAKB lengkap dan disahkan oleh petugas yang berwenang

MEMENUHI

 Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan.

 Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten

3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

 PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.  Pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NA

 Diverifikasi tetapi tidak diterapkan atau tidak dinilai karena Auditee tidak mengirim kayu bulat antar pulau.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NA

 Diverifikasi tetapi tidak diterapkan atau tidak dinilai karena Auditee dalam pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal.

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 12 dari 13

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

MEMENUHI

 Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

MEMENUHI

 Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.  Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3

dan

MEMENUHI

 Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.  Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.  Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

MEMENUHI

 Terdapat serikat pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

MEMENUHI

 Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI

 Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 13 dari 13