Lampiran Surat No : 83.a /EQ.S/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai berikut : I.
Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili
: : :
Alamat Operasional Telp. Fax. Email Website
: : : : :
PT. EQUALITY INDONESIA LP-PHPL- 013 - IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127 +62251 7550722 +62251 75507240
[email protected] http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Terhadap : II. Nama IUPHHK-HA No. SK IUPHHK-HA Luas Lokasi Alamat Kantor Pusat Cabang III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi
: : : : : : : : :
PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI SK No. 366/Menhut-II/2011 Tanggal 07 Juli 2011 ± 90.980 Hektar Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Jl. Pertanian No. 7 Kelurahan Wosi, Provinsi Papua Barat Jl. Sultan Agung No. 63 C-D Jakarta Selatan 12970 22 Mei sd 02 Juni 2013. NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MANOKWARI MANDIRI LESTARI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 22 Juni 2013 PT EQUALITY INDONESIA
Faisal H. Fuad, S.Hut Kepala Divisi PHPL
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
Identitas LPPHPL: a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi
: LPPHPL - 013 - IDN
c. Alamat
: Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
d. NomorTelepon Nomor Faks. Email e. Direktur
: : : :
f. Tim Audit
: Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut. (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat) Nurudin, S.Hut., M.Si. (Auditor Produksi) Elham Sumarga, S.Hut., M.Si., M.Sc. (Auditor Ekologi) Sofiatin, S.Hut., M.Si. (Auditor Sosial) Hari Seno Aji, S.Hut. (Auditor VLK)
0251-7550722 0251-7550724
[email protected] Agustri Warsono
g. Tim Pengambil Keputusan: Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Ir. Suryamada Bhakti (Anggota) Wiyono, S.Hut., M.Si. (Anggota) (2)
Identitas Auditee: a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor
: : : :
PT Manokwari Mandiri Lestari S.366/Menhut-II/2011, 07 Juli 2011 ±90.980 Ha di Provinsi Papua Barat 1. Jl. Pertanian No.7. Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat 2. Jl. Sultan Agung No.63 C-D, Jakarta Selatan, 12970
e. Nomor telepon/faks/E-mail
:
f.
:
Telp/Fax. 0986-212343 Telp. 021-83790314 Fax. 021-8315374 Direktur Utama : I.G.K. Sudarsana Direktur Pengembangan : Jhony Partono Direktur Keuangan : Emiel Shamil S Direktur Pengusahaan Hutan : Ir. Sindu Pudjiatmoko Direktur Umum : H.Kasim
Pengurus
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 1 dari 11
(3)
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Audit Tahap I
29 April – 07 Mei 2013 di Jakarta dan Bogor
Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen operasional, seperti laporan PMDH dan dokumentasi sosialisasi.
Persiapan Audit Tahap II
08-18 Mei 2013 di Bandung, Jakarta, dan Bogor
Tim Audit berangkat dari Jakarta ke Manokwari tanggal 19 Mei 2013
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
20 Mei 2013 (Entry Meeting) dan 3 Juni 2013 (Exit Meeting) di Manokwari
Kantor BP2HP Wil. XVIII Manokwari dan Dinas Kehutanan Papua Barat di Manokwari
Konsultasi Publik
22 Mei 2013 di Kabupaten Teluk Bintuni
Dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BP2HP Wilayah XVIII Manokwari, Perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni, Lembaga Swadaya Masarakat (LSM) Perdu Papua Barat, Kepala Distrik/Camat Kecamatan Manimeri, Kepala Desa Tirasai, Tokoh/Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Sougb, Suku Meyah, Suku Moskona, dan beberapa tokoh adat/masyarakat lainnya. Hasil konsultasi publik telah disampaikan kepada perwakilan Auditee dan Auditee telah menyampaikan tanggapan atas informasi, saran dan masukan tersebut.
Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)
22 Mei 2013 di Kantor Camp Terasai
Agenda: Perkenalan anggota Tim Audit, peyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian, hasil penilaian Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja penilaian Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BA.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
23 Mei -30 Mei Dilaksanakan di areal kerja Auditee dan desa-desa di sekitarnya
Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan melaksanakan observasi serta analisis informasi guna memperoleh kesimpulan hasil verifikasi mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan
1 Juni 2013 di Kantor Camp Terasai
Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan mengklarifikasi form hasil penilaian, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BA.
Pengambilan Keputusan
15 Juni 2013 di Kantor PT EQUALITY Indonesia di Bogor
Rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia; serta mengambil keputusan megenai predikat kinerja PHPL Auditee.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 11
(4)
Resume Hasil Penilaian: Kriteria/Indikator
Nilai Kinerja
Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (77,78%)
1.1.1. Pelaksanaan tata batas areal kerja Auditee secara formal baru pada tahap pembahasan pedoman tata batas dan trayek batas di Direktorat Jenderal Planologi. Pembuatan rintisan dan penandaan batas pada trayek batas telah dilaksanakan, namun laporannya tidak tersedia. 1.1.2. Terdapat upaya di lapangan berupa pembuatan rintisan dan penandaan batas pada trayek batas sepanjang 24,5 km. 1.1.3. Tidak terdapat konflik batas dengan pihak-pihak lain. Auditee melaporkan setiap kejadian gangguan seperti illegal logging kepada pihak berwenang 1.1.4. Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal kerja Auditee. 1.1.5. Terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan berupa pembangunan Jalan Trans Papua Barat, dan Auditee telah melakukan korespondensi formal dengan Kementerian Kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (86,67%)
1.2.1. Dokumen visi dan misi Auditee telah tersedia dan legal dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). 1.2.2. Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan secara internal, juga kepada masyarakat sekitar areal kerja. Bentuk sosialisai lainnya adalah melalui penyebaran surat, pemasangan poster, dan papan informasi. 1.2.3. Terdapat implementasi visi dan misi untuk menjalankan PHL, meskipun belum menyeluruh, seperti kurangnya pemeliharaan tanaman rehabilitasi dan kanan-kiri jalan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
SEDANG (66,67%)
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan baru memenuhi 29,16% dari syarat kecukupan sebagaimana Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009. Pemenuhan Ganis ini masih memiliki kesempatan hingga 1 Januari 2014 berdasarkan surat dari Plt. Dirjen BUK No. S.249/VI-BUKPHH/2012 Tgl. 4 April 2012. 1.3.2. Terdapat realisasi upaya peningkatan kompetensi SDM yang mencapai 102,2%, namun jumlah pelatihan (terutama Ganis) yang diikuti belum cukup memenuhi persyaratan karena terfokus hanya pada beberapa orang saja. Pelatihan administrasi dan perkantoran belum dilakukan. 1.3.3. Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian
SEDANG (75,00%)
1.4.1 Struktur organisasi dan job diskripsi Auditee telah sesuai dengan kerangka PHL, dan semua personil bagian terisi lengkap. 1.4.2 Tersedia perangkat SIM tetapi belum tersedia tenaga pelaksananya secara khusus. 1.4.3 Terdapat organisasi SPI, namun belum efektif
A. Penilaian Kinerja PHPL
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 3 dari 11
Kriteria/Indikator umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Nilai Kinerja
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
BAIK (85,19%)
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
SEDANG (75,00 %)
2.1.1. Auditee telah memiliki RKUPHHK berbasis IHMB 2011–2020, dan disetujui oleh Menteri Kehutanan. 2.1.2. Lokasi Blok RKT 2007–2011 sesuai RKUPHHK 2007–2016, RKT 2012 sesuai RKUPHHK 2011–2020, namun RKT 2013 tidak sesuai RKUPHHK 2011-2020. 2.1.3. Auditee telah melakukan penandaan blok dan petak di lapangan. Batas Blok RKT 2011, 2012, 2013 terlihat jelas di lapangan. Batas Blok RKT 2009 dan 2010 tidak terlihat di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir-kayu pada setiap tipe ekosistem
SEDANG (75,00 %)
2.2.1 Data IHMB tahun 2009 dan data ITSP 2008 -2013 tersedia, dilengkapi peta dengan jalur survei, kontur dan fungsi hutan. 2.2.2 Auditee sudah memiliki 1 PUP dari yang seharusnya 2 PUP dan data pengukuran PUP tersedia dari tahun 2008–2012 hingga analisis riap diameter dan riap tinggi tegakan. 2.2.3 Auditee belum menghitung riap volume.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (93,33 %)
2.3.1 Tersedia SOP seluruh tahapan silvikultur dan telah mengacu Peraturan Dirjen BPK No. P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Sistem Silvikultur. 2.3.2 Sebagian besar SOP kegiatan TPTI telah diimplementasikan dengan baik kecuali SOP ITT, Pemeliharaan tanaman , dan Penebangan. 2.3.3 Jumlah pohon inti lebih dari 25 batang/ha dan hanya menebang jenis Merbau. 2.3.4 Jumlah permudaan tingkat tiang 107–417 batang /ha dan jumlah permudaan tingkat pancang 66–82 batang/ha.
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional di lapangan. 1.4.1. Telah terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 1.5.1. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. 1.5.2. AMDAL telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua No. 252/2005 Tgl. 28 Desember 2005. Tidak dijumpai adanya keberatan dalam proses pembuatan AMDAL, dan sejauh ini masyarakat dapat menerima kehadiran Auditee di wilayah mereka. 1.5.3. Proses tata batas telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. Auditee telah memetakan batas-batas kepemilikan hak ulayat, dan masyarakat sudah mengetahui batas-batas hak adat mereka. Sejauh ini tidak terjadi konflik batas dengan masyarakat. 1.5.4. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. 1.5.5. Auditee sudah melakukan penataan dan penetapan kawasan lindungnya dan terdapat persetujuan untuk penetapan kawasan lindung dengan para pihak yang ada di sekitar areal IUPHHK Auditee.
Halaman 4 dari 11
Kriteria/Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
Nilai Kinerja BAIK (93,33 %)
Ringkasan Justifikasi 2.4.1. Penerapan RIL terutama pada tahap praperencanaan dan penataan zona areal hutan, kegiatan Perencanaan Pemanenan, Penataan Zona Areal Hutan, Perencanaan Pemanenan, Supervisi operasi pemanenan kayu, dan Operasi penebangan. 2.4.2. Kegiatan pemanenan berbasis RIL adalah pada tahap pra perencanaan dan penataan zona areal hutan, Kegiatan Perencanaan Pemanenan, Penataan Zona Areal Hutan , Perencanaan Pemanenan., Supervisi operasi pemanenan kayu, Operasi penebangan. 2.4.3. Kerusakan tegakan tinggal sekitar 3,74%- 8,71%. 2.4.4. Rata-rata FE = 0,7565. 2.5.1 Lokasi RKT, luas, dan etat volume RKT 20082012 sesuai RKUPHHK, namun lokasi Blok RKT 2013 tidak sesuai dengan RKUPHHK 2011-2020. 2.5.2 Lokasi RKT, luas, dan etat volume RKT 20082012 sesuai RKUPHHK, namun lokasi Blok RKT 2013 tidak sesuai dengan RKUPHHK 2011-2020. 2.5.3 Penandaan areal blok dan kawasan lindung telah sesuai dengan Peta RKT masing-masing dan Peta Kawasan Lindung . Batas Blok RKT 2009 dan 2010 tidak terlihat di lapangan. 2.5.4 Lokasi tebangan sesuai peta RKT, rata-rata realisasi tebangan 2008–2012 mencapai 45,45 %.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya
SEDANG (66,67 %)
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitiandan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG (72,22 %)
2.6.1 Rata-rata realisasi alokasi dana untuk kelola hutan mencapai 65,32 %. 2.6.2 Rata-rata Rata-rata selisih Proporsi biaya untuk kelola hutan mencapai 68.76%. 2.6.3 Realisasi pendanaan berjalan lancar. 2.6.4 Pemenuhan Pendanaan untuk kegiatan Pembinaan hutan dan Perlindungan hutan secara menyeluruh mencapai 86,91 %. 2.6.5 Rata-rata realisasi fisik pembinaan hutan dan penanaman sekitar 86, 12 %.
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK (86,67 %)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
SEDANG (75,00%)
3.1.1. Luas kawasan lindung 24,05 % dari luas areal, sesuai dengan dokumen RKUPHHK serta sesuai dengan kondisi biofisik. Terdiri KPPN, KPSL, ASD, Sempadan Sungai, dan Buffer zone. 3.1.2. Kawasan lindung yang telah ditata dan ditandai di lapangan baru mencapai 68 % dari yang seharusnya. 3.1.3. Kondisi kawasan lindung yang berhutan diperkirakan mencapai >80%. 3.1.4. Para pihak secara formal maupun lapangan mengakui keberadaan kawasan lindung . 3.1.5. Tersedia laporan pengelolaan, tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung. 3.2. 1. Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan secara lengkap terhadap setiap kemungkinan gangguan hutan yang ada. 3.2. 2. Tersedia sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan kondisi berfungsi baik tetapi jumlah dan jenisnya belum memadai.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 11
Kriteria/Indikator
Nilai Kinerja
Ringkasan Justifikasi 3.2. 3. Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan kualifikasi dan jumlahnya kurang memadai. 3.2. 4. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah diimplementasikan melalui berbagai tindakan, namun belum mempertimbangkan seluruh jenis dan kemungkinan gangguan yang ada. 3.3.1. Prosedur pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sudah tersedia yang mencakup seluruh dampak. 3.3.2. Sarana yang tersedia lebih kepada sarana pemantauan dampak, sementara sarana pengelolaan dampak dan sumber dampak belum tersedia lengkap. 3.3.3. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dankualifikasi belum memadai. 3.3.4. Tersedia dokumen rencana pengelolaan dampak terhdap tanah dan air, tetapi implementasinya belum memadai untuk menanggulangi seluruh dampak. 3.3.5. Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum diimplementasikan seluruhnya. 3.3.6. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhdap tanah dan iar tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
SEDANG (72,22%)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK (83,33%)
3.4.1. Tersedia prosedur identifikasi untuk jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja tetapi belum mencakup seluruh flora dan fauna tersebut. 3.4.1. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik Dan Dilindungi, yang mencakup seluruh jenis.
3.5. Pengelolaan flora untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species
SEDANG (66,67%)
3.5.1. Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja, namun belum dapat memberikan panduan yang spesifik. 3.5.2. Terdapat implementasi pengelolaan flora akan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee. 3.5.3. Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
SEDANG (66,67%)
3.6.1. Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja, namun belum dapat memberikan panduan yang spesifik (3.6.1 bernilai 2/Sedang). 3.6.2. Terdapat implementasi pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 6 dari 11
Kriteria/Indikator fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan k awasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai Kinerja
Ringkasan Justifikasi 3.6.3. Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja Auditee.
BAIK (93,33%)
4.1.1. Telah tersedia: Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Aktivitas Masyarakat Adat di Areal IUPHHK Auditee tahun 2010; Dokumen AMDAL tahun 2005; Dokumen RKUPHHK-HA periode 2011 2020; dan RKT tahun 2010-2013. 4.1.2. Terdapat mekanisme: SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial 2013. 4.1.3. Terdapat mekanisme: SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat; Laporan Hasil Identifikasi Hak-Hak Tradisional dan Aktivitas Masyarakat Adat; Dokumen RKUPHHK dan RKT. 4.1.4. Bukti-bukti areal Auditee yaitu: (a) Peta batas partisipatif marga areal IUPHHK skala 1:100.000; (b) Berita Acara penetapan batas marga; (c) Surat pernyataan batas wilayah tanah adat pada masingmasing kampung; (d) SPK pinjam pakai areal hutan marga untuk camp dan TPK; (e) Tanda batas luar areal kerja di lapangan. 4.1.5. Persetujuan para pihak atas areal kerja Auditee berupa: (a) Berita Acara Penetapan Batas Marga; (b) Surat pernyataan batas tanah marga; (c) Berita Acara pembayaran Hak Ulayat. Tidak terjadi konflik batas kawasan. 4.2.1. Dokumen Auditee yang terkait dengan tanggung jawab sosial: (a) SK IUPHHK; (b) Visi-misi; (d) RKUPHHK; (c) RKT; (d) RO Kelola Sosial. 4.2.2. Mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee telah dimuat dalam: (a) SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; (b) SOP Peningkatan Akses masyarakat terhadap Hutan; (c) SOP Mekanisme Distribusi Manfaat; (d) SOP Pembuatan Perjanjian/Kesepakatan dengan Masyarakat; (e) SOP Pemberian Kompensasi Hak Ulayat dan Ganti Rugi. 4.2.3. Auditee tidak melakukan kegiatan sosialisasi secara khusus terkait hak dan kewajibannya kepada masyarakat. Sosialisasi secara tidak langsung dibuktikan dengan foto-foto kegiatan, dan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban UM kepada masyarakat. 4.2.4. Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee berupa bukti fisik bantuan dan bukti pengakuan atau pernyataan masyarakat penerima bantuan. 4.2.5. Laporan/dokumen Auditee terkait pemenuhan tanggung jawab sosial yaitu: (a) Laporan bulanan, triwulan, tahunan realisasi kelola sosial; (b) Berita acara penyerahan bantuan dan kompensasi hak ulayat kepada masyarakat; (c) Foto/video fisik bantuan ataupun prosesi penyerahan bantuan.
BAIK (93,33%)
Halaman 7 dari 11
Kriteria/Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Nilai Kinerja BAIK (86,67%)
Ringkasan Justifikasi 4.3.1. Data dan informasi mengenai kondisi masyarakat setempat dimuat dalam: (a) dokumen AMDAL; (b) Dokumen RKUPHHK; (c) Peta batas partisipatif; (c) Dokumen aktivitas masyarakat adat dalam areal Auditee. 4.3.2. Terdapat mekanime: (a) SOP Pemberdayaan masyarakat desa hutan; (b) SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan; (c) SOP mekanisme distribusi manfaat. 4.3.3. Auditee telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran dan aktivitas masyarakat, yang berupa: (a) Dokumen AMDAL; (b) Dokumen RKUPHHK; (c) Dokumen RKT; tetapi pada dokumen RKT kelola sosial tahun 2010 dan 2012 tanpa alokasi dana, juga RO kelola sosial 2009–2013 tanpa alokasi dana. 4.3.4. Bukti implementasi oleh Auditee yaitu: (a) Pemakaian tenaga kerja lokal, meskipun pekerja lokal tidak mampu menyesuaikan dengan budaya perusahaan; (b) Pembelian hasil tangkapan ikan dari masyarakat setempat. 4.3.5. Bukti distribusi menfaat kepada para pihak oleh Auditee yaitu: (a) Laporan tahunan kelola sosial; (b) Berita acara hak ulayat; (c) Berita acara penyerahan bantuan; (d) Bukti setoran PSDH, DR, dan PBB.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
SEDANG (75,00%)
4.4.1. Auditee telah memiliki SOP Mekanisme resolusi konflik. 4.4.2. Auditee telah memiliki sebagian peta konflik yaitu berupa peta penebangan liar. 4.4.3. Auditee telah memiliki SDM, organisasi, dan jobdes dalam penanganan konflik, tetapi UM tidak mengalokasikan anggaran untuk resolusi konflik. 4.4.4. Dokumen/Laporan Auditee terkait penanganan konflik yaitu: (a) Surat laporan terjadinya konflik kepada Dinas Kehutanan Kab Teluk Bintuni; (b) Bukti pembayaran ganti rugi kecelakaan; (c) Foto dan video konflik.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
SEDANG
4.5.1. Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, memuat bukti realisasi sebagian hak karyawan.
(66,67%)
4.5.2. Tersedia bukti bahwa realisasi sebagian rencana pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai kegiatan pelatihan. 4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen jenjang karir berupa: (a) Dokumen penilaian kinerja dan jenjang karier karyawan; (b) SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (Tidak terdapat cukup bukti/penjelasan bahawa dokumen jenjang karier tersebut telah direalisasikan seluruhnya). 4.5.4. Auditee sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang memuat aturan tunjangan kesejahteraan bagi karyawan. Auditee merealisasikan hanya sebagian dari aturan tunjangan kesejahteraan kepada karyawan tersebut.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 11
Kriteria/Indikator
Nilai Kinerja
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit Memenuhi manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Memenuhi
Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. RKUPHHK Periode 10 tahun (2011-2020) telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK.68/VI-BUHA/2011 tanggal 13 Juni 2011 Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKT2012 dan 2013 beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
Memenuhi
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke IPHH/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Memenuhi
EQI-F102.1.0/20120126
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. RKUPHHK Periode 10 tahun (2011-2020) telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK.68/VI-BUHA/2011 tanggal 13 Juni 2011. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya, sesuai Surat Menhut No. S.362/MENHUTVI/2004 tanggal 16 September 2004 tentang Pemberian Pelayanan Kepada PT Manokwari Mandiri Lestari di Provinsi Papua. IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP No. 522.3/1449 tanggal 26 Juli 2002 dan Bukti setor dari Bank BI tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp 1.465.170.000.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Ringkasan Justifikasi
Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan, mengacu pada dokumen RKT tahun 2012 dan RKT 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Nomor pohon yang terdapat pada tunggak bekas tebangan di petak tebangan lokasi uji petik dapat diketahui dari adanya label plastik mika warna orange yang memuat data nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis serta diameter pohon; dan sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP).
Halaman 9 dari 11
Kriteria/Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Nilai Kinerja Memenuhi
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan. Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.
Memenuhi
Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
Memenuhi
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
Memenuhi
Diverifikasi, Tidak diterapkan, Tidak Dinilai. Auditee hanya menjual kayunya secara lokal dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Memenuhi
Diverifikasi, Tidak diterapkan, Tidak Dinilai. Auditee hanya menjual kayunya secara lokal dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Memenuhi
Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL). Telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Daerah Provinsi Papua dengan Surat Nomor: 252 Tahun 2005 pada Tanggal 28 Desember 2005
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 10 dari 11
Kriteria/Indikator 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Nilai Kinerja
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Memenuhi
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja.
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
Tersedia dokumen PKB.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 11
