Lampiran Surat No : 101/EQ.S/VII/2013, tanggal 06 Juli 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai berikut : I.
Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili
: : :
Alamat Operasional
:
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA LP-PHPL- 013 - IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724
[email protected],
[email protected] http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Terhadap : II. Nama IUPHHK-HT No. SK IUPHHK-HT
: :
Luas Lokasi Alamat Kantor Pusat
: : : :
III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi
: :
PT BINA DAYA BENTALA SK No. 555/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006 ± 19.870 Hektar Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Komplek Bisnis Center Blok B-3A, Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru 28282 Provinsi Riau 05 sd 17 Juni 2013. NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BINA DAYA BENTALA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 06 Juli 2013 PT EQUALITY INDONESIA
Faisal H. Fuad, S.Hut Kepala Divisi PHPL
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Faksimile Email e. Direktur f. Tim Audit
: PT EQUALITY INDONESIA : LPPHPL – 013 - IDN : Jl. Raya Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor 16710 : 0251 - 7550722 : 0251 - 7550724 :
[email protected] : Ir. Agustri Warsono : Diah Mitarini, S.Hut., M.Si. (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) Ir.Nana Sumarna (Auditor Produksi) Ir. Heri Binawan (Auditor Ekologi) M. Jamaluddin Al Afghoni, SP. (Auditor Sosial) Agung Tofani, S.Hut. (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan (PK) : Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Ir.Suryamada Bhakti (Anggota) Wiyono, S.Hut., M.Si. (Anggota)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin
:
b. Nomor & Tanggal SK
:
c. Luas dan Lokasi d. Alamat Kantor
: :
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail f. Pengurus
:
Telp.: 0761-29218
:
Susunan Komisaris : 1. Komisaris Utama : Dr. Rosalyn Sandra Andrisa 2. Komisaris : Zazoeli
IUPHHK-HT PT BINA DAYA BENTALA SK.555/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006 ± 19.870 Ha di Provinsi Riau Komplek Bisnis Center Blok B-3A Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru 28282, Provinsi Riau
Susunan Direksi : 1. Direktur Utama 2. Direktur 3. Direktur
EQI-F102.1.0/20120126
Fax : 0761-40673
: Ir. H. Ficky Zazoeli : Sidi Muhammad Noer Raid : Joicelyn Darmayanti
Halaman 1 dari 11
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Audit Tahap I
Waktu dan Tempat 24 - 31 Mei 2013 di Jakarta dan Bogor
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Konsultasi Publik
05 Juni 2013 (Entry Meeting) dan 17 Juni 2013 (Exit meetingi) di Pekanbaru, Riau 07 Juni 2013 di Hotel Surya, Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau
Pertemuan Pembukaan
07 Juni 2013 di Camp PT BDB
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
07 – 13 Juni 2013 di areal kerja Auditee dan desa-desa sekitarnya
Pertemuan Penutupan
15 Juni 2013 di Camp PT BDB
Pengambilan Keputusan
29 Juni 2013 di Kantor PT EQUALITY Indonesia Bogor
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen operasional, yang akan dilengkapi pada saat pekaksanaan Audit Tahap II. Kantor BP2HP Wil. III Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Propinsi Riau di Pekanbaru.
Peserta yang hadir antara lain yaitu Muspika Bonai Darussalam, Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa Bonai, Kepala Desa Kasang Padang, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Bonai serta Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Kasang Padang. Hubungan masyarakat dan Auditee mulai berjalan baik walaupun sosialisasi belum berjalan lancar dengan adanya klaim lahan oleh sebagian masyarakat. Keberadaan Auditee oleh sebagian masyarakat telah diakui mendtangkan manfaat peningkatan ekonomi dari penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan atau pekerja borongan, serta adanya ragam bantuan bagi keperluan desa. Hasil konsultasi publik dituangkan dalam BA yang ditandatangani oleh Lead Auditor dan Camat Bonai Darussalam. Agenda: Perkenalan anggota Tim Audit, peyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian, hasil penilaian Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja penilaian Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta konfirmasi waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BA. Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan melaksanakan observasi guna menghasilkan analisis berbasis triangulasi—untuk memperoleh kesimpulan hasil verifikasi dengan acuan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan mengklarifikasi form hasil penilaian, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP. Rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Audit untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia; serta mengambil keputusan megenai predikat kinerja PHPL Auditee.
Halaman 2 dari 11
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (88,89%)
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BINA DAYA BENTALA (Auditee) lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya di lapangan. 1.1.2. Auditee telah menyelesaikan kegiatan tata batas (100%) dan dokumen legal tata batas tersedia lengkap. 1.1.3. Meskipun masih dijumpai permasalahan sosial terkait lahan, namun secara legal batas-batas areal kerja Auditee telah diakui oleh para pihak. 1.1.4. Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja Auditee. 1.1.5. Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja Auditee dan telah dilakukan pendataan sebagai bagian dari penanganan masalah tersebut, namun belum dilaporkan kepada instansi kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (80,00%)
1.2.1. Auditee mtelah emiliki visi misi tujuan. 1.2.2. Sosialisasi telah dilaksanakan kepada karyawan dan kontraktor sementara sosialisasi kepada masyarakat belum dilaksanakan. 1.2.3. Implementasi PHPL di lapangan sebagian telah mencerminkan visi misi yang dibangun perusahaan.
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Kriteria Prasyarat
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (100%)
BAIK (83,33%)
1.3.1. Jenis dan jumlah tenaga profesional bidang kehutanan Auditee telah mengacu pada Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009. 1.3.2. Pengembangan SDM telah dilaksanakan. 1.3.3. Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.4.1. Auditee memiliki struktur organisasi yang dilengkapi job description, dan telah sesuai dengan kerangka PHL. 1.4.2. Auditee memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi dengan GIS sesuai dengan struktur organisasi pelaksana beserta job descriptionnya serta SOP. 1.4.3. Auditee memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dmana fungsinya telah berjalan efektif untuk mengontrol sebagaian tahapan kegiatan di lapangan. 1.4.4. Auditee memiliki keterlaksanaan sebagian tindak koreksi berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan sistem berjenjang.
Halaman 3 dari 11
Kriteria/Indikator 1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
Nilai
Ringkasan Justifikasi
SEDANG (74,07%)
1.5.1. Pelaksanaan tebangan RKT Auditee sebagian telah mendapat persetujuan yang dituangkan dalam berita acara. 1.5.2. Persetujuan pembuatan AMDAL Auditee dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu No. 660/BLH/2003/005/01 tanggal 7 Januari 2003 tentang Kesepakatan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHK-HT) seluas 20.000 Ha Milik Auditee di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. 1.5.3. Pelaksanaan tata batas sampai saat ini telah mencapai 100% namun terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian kecil para pihak. 1.5.4. Auditee terdapat persetujuan dalam proses pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. 1.5.5. Auditee telah melakukan sosialisasi proses penetapan kawasan dilindungi, dan telah diperoleh persetujuan dari sebagian kecil para pihak.
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK (83,33%)
2.1.1 Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro, disahkan oleh Menteri Kehutanan-Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan u.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, dengan SK No. SK.70/VI- BPHT/2009, tanggal 5 Maret 2009. 2.1.2 Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, meskipun untuk tanaman pokok baru sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HT. 2.1.3 Tanda batas blok/petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
SEDANG (75,00%)
2.2.1. Data sediaan tegakan di areal kerja Auditee belum tersedia, baik dari IHMB maupun PHI (Pree Harvesting Inventory). PHI baru akan dilaksanakan pada tahun 2013. IHMB belum dilaksanakan karena belum ada kewajiban, namun sudah dalam tahap perencanaan. 2.2.2. Terdapat data riap tegakan, dianalisis namun belum digunakan dalam perhitungan JPT. 2.2.3. Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan, namun belum dapat dimanfaatkan hasilnya dalam perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (86,67%)
2.3.1. Auditee telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 2.3.2. Terdapat implementasi seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. 2.3.3. Berdasarkan hasil perhitungan PUP, terdapat potensi tegakan tanaman yang akan ditebang sebesar 115,84 m3/ha, sehingga berada dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m3/ha).
2. Kriteria Produksi
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 4 dari 11
Kriteria/Indikator
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
Nilai
BAIK (100%)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK (83,33%)
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitiandan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG (72,22%)
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi 2.3.4. Berdasarkan hasil penilaian dari Plantation Assessment Team/PAT Auditee terhadap tanaman tahun 2012 diperoleh hasil bahwa prosentase tumbuh tanaman pada umur ±3 bulan rata-rata sebesar 97,89% atau lebih dari 90%, sehingga permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan. 2.4.1. Auditee memiliki SOP pemanfatan hutan ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik setempat. 2.4.2. Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil (kegiatan PWH dan Pemanenan). 2.4.3. Sistem silvikultur yang diterapkan Auditee di areal kerjanya adalah sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak ada tegakan tinggal. 2.4.4. Sistem penebangan yang diterapkan Auditee adalah tebang habis dengan pemanfaatan kayu maksimal (seluruh kayu yang berdiameter 5 cm up dimanfaatkan), maka dapat diprediksi nilai faktor eksploitasi (FE) maksimal 0,9. 2.5.1. Auditee memiliki dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (RKT 2009-2013) dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HT yang sah. 2.5.2. Auditee telah memiliki peta kerja sesuai RKT/RKUPHHK-HT yang disahkan oleh pejabat yang berwenag yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. 2.5.3. Auditee telah mengimplementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. 2.5.4. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT, Auditee akan mulai melakukan kegiatan pemanenan hutan tanaman yaitu pada tahun 2014 dan seterusnya (daur kedua). 2.6.1. Alokasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan dan pembangunan hutan tanaman s/d tahun 2012 mencapai > 80%. 2.6.2. Proporsi biaya tertinggi adalah pada biaya penanaman (38,96%) dan terendah adalah perlindungan dan pengamanan (0,09%), sehingga selisihnya adalah sebesar 38,87% (20-50%). 2.6.3. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu. 2.6.4. Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan telah melebihi 80% namun belum seluruhnya terlaksana. 2.6.5. Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan mencapai <50% dari yang seharusnya.
Halaman 5 dari 11
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG (73,33%)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
BAIK (83,33%)
3.1.1. Alokasi kawasan dilindungi mencapai 8,74 % dari luas areal kerja, dan telah sesuai dengan RKUPHHK-HT serta CMP (conservation managemet plan); dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. 3.1.2. Kawasan dilindungi yang telah ditata di lapangan mencapai 77,66 %. 3.1.3. Kondisi kawasan dilindungi yang berhutan mencapai 68 %. 3.1.4. Belum semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi. 3.1.5. Terdapat laporan pengelolaan sebagian kawsan dilindungi. 3.2.1. Tersedia prosedur untuk seluruh jenis gangguan hutan yang mungkin ada. 3.2.2. Tersedian sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan jumlah dan jenis yang memadai; serta dalam kondisi berfungsi dengan baik. 3.2.3. Telah tersedia personil/SDM perlindungan dan pengamanan hutan. namun jumlahnya kurang memadai. 3.2.4. Kegiatan perlindungan hutan sudah diimplementasikan, namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (100,00%)
3.3.1. Tersedia prosedur yang mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak negatif terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. 3.3.2. Tersedian sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis dan jumlah yang memadai. 3.3.3. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai. 3.3.4. Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan. 3.3.5. Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan. 3.3.6. Tidak terdapat indikasi dampak negatif terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK (83,33%)
3.4.1. Tersedia prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) berupa SOP/WI Pemantauan dan identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan dilindungi. 3.4.2. Implementasi identifikasi spesies flora dan fauna dilakukan secara rutin sejak tahun 2011, namun belum mencakup seluruh jenis.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang
BAIK (77,78%)
3.5.1. Prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sudah tersusun secara lengkap. 3.5.2. Implementasinya pengelolaan flora telah
3. Kriteria Ekologi
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 6 dari 11
Kriteria/Indikator tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Nilai
Ringkasan Justifikasi dilakukan, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 3.5.3. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
BAIK (77,78%)
3.6.1. Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 3.6.2. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. 3.6.3. Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi/jarang/langka dan terancam punah.
SEDANG (73,33%)
4.1.1. Auditee telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA setempat berupa Dokumen AMDAL, Laporan Delmik tahun 2007, Berita acara tata batas, dan Peta overlay TGHK. Dokumen identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat adalah dokumen AMDAL. Dokumen rencana pemanfaatan SDH berupa dokumen RKT, dan Rencana Operasional PMDH/CSR. Sementara dokumen yang tersedia belum lengkap. 4.1.2. Auditee telah memiliki dokumen SOP Tata bataa secara partisipatif, SOP Penanganan dan penyelesaian klaim areal, SOP CSR, dan SOP Kompensasi sumberdaya komunitas. Belum terdapat cukup bukti bahwa mekanisme tersebut telah disepakati para pihak. 4.1.3. Auditee telah mengembangkan mekanisme pangakuan hak dasar masyarakat berupa SOP pemanfaatan HHBK, SOP CSR, SOP Penyelesaian pengaduan dari komunitas, Surat kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan SDH bersama. Dokumen tersedia legal, lengkap dan jelas. 4.1.4. Bukti luas dan batas kawasan adalah Dokumen/laporan kronologi pengukuran dan penataan areal kerja. Dokumen tersebut baru menunjukkan proses kesepakatan luas dan batas pada sebagianarel kerja Auditee. 4.1.5. Tersedia dokumen pernyataan sikap masyarakat atas keberadaan Auditee, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang berkonflik dengan Auditee terkait batas.
4. Kriteria Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 7 dari 11
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK (93,33%)
4.2.1. Dokumen Auditee terkait tanggung jawab sosial perusahaan antara lain SK IUPHHK-HT, RKUPHHK, RKT, RO PMDH, Laporan PMDH, dan Laporan penggunaan tenaga kerja lokal. Dokumen tersedia lengkap. 4.2.2. Dokumen mekanisme tanggungjawab sosial perusahaan antara lain SOP CSR, SOP Kompensasi sumberdaya komunitas, SOP Penanganan dan penyelesaian klaim areal, WI Pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat, serta Kebijakan lingkungan. Semua dokumen lengkap dan legal. 4.2.3. Terdapat sebagian bukti sosialisasi berupa: Pembahasan penyelesaian klaim lahan, Sosialisasi tanaman kehidupan, dan Sosialisasi undang-undang kehutanan. 4.2.4. Bukti realisasi tanggung jawab sosial tersedia lengkap. 4.2.5. Tersedia laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial Auditee yang lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
BAIK (86,67%)
4.3.1. Auditee telah memiliki data lengkap terkait masyarakat setempat, berupa: Dokumen AMDAL, RKUPHHK-HT, Laporan Delmik,Dokumen identifikasi HHNK, Dokumen daftar nama masyarakat yang memanfaatkan HHNK, dan Dokumen RO PMDH 4.3.2. Auditee telah memiliki mekanisme peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berupa: WI Pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat, SOP Kompensasi sumberdaya komunitas, WI Pengelolaan tanaman kehidupan, dan SOP pemanfaatan HHBK. Dokumen tersebut legal, lengkap dan jelas. 4.3.3. Auditee telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa: Dokumen Visi-misi, RKUPPHK-HT, RKT, dan Dokumen RO PMDH. Dokumen tersebut tersedia lengkap dan jelas. 4.3.4. Bukti implementasinya antara lain: 60% tenaga plantation adalah masyarakat lokal; Program tanaman kehidupan belum dapat dilaksanakan karena ada konflik batas lahan; Program PMDH terkait peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat belum terlihat. Sehingga secara umum, implementasi distribusi manfaat kurang dari 50% dari rencana. 4.3.5. Laporan realisasi distribusi manfaat bagi para pihak belum tersedia lengkap.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
SEDANG (75,00%)
4.4.1. Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik berupa: SOP Kompensasi sumber daya komunitas, SOP Penyelesaian pengaduan dari komunitas, Surat kesepakatan bersama terkait pemanfaatan SDH bersama, dan SOP Penanganan dan penyelesaian klaim areal. Mekanisme tersebut lengkap dan jelas. 4.4.2. Auditee telah memiliki peta konflik, namun belum lengkap. 4.4.3. Auditee telah memiliki pembagian tugas (job description) yang jelas dalam penanganan konflik, yaitu
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 11
Kriteria/Indikator
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
Nilai
BAIK (91,67%)
Ringkasan Justifikasi merupakan tanggungjawab kepala Distrik dan Kepala Forest Protection District. Belum tersedia data mengenai alokasi dana bagi penanganan konflik. 4.4.4. Auditee telah sebagian sebagian dokumen/laporan penanganan konflik. 4.5.1. Auditee telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang ditandatangani pihak perusahaan dan serikat karyawan dengan disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. 4.5.2. Auditee telah melaksanakan sebagain besar rencana pengembangan kompetensi, di antaranya Pelatihan soft skill, Pelatihan ISO 14001, dan berbagai keahlian teknis lainnya. 4.5.3. Auditee telah memiliki standar jenjang karir sebagaimana dimuat dalam PKB. Berdasarkan wawancara dengan karyawan, hal tersebut telah diimplementasikan seluruhnya. 4.5.4. Auditee telah memiliki aturan tentang tunjangan kesejahteraan bagi karyawan yang dituangkan dalam PKB. Berdasarkan wawancara dengan karyawan seluruh tunjangan kesejahteraan telah direalisasikan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Terdapat Peta Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
Memenuhi
Diverifikasi, tidak diterapkan, tidak dinilai.
2.2.1.a. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.2.1.b. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 11
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
Memenuhi
Untuk RKT 2012 Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan. Untuk RKT 2013 tidak diterapkan. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
Memenuhi
Not Applicable
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan. Diverifikasi, tidak diterapkan, tidak dinilai. Tidak ada stok kayu di TPn maupun TPK.
Verifier :
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
Memenuhi
Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
Memenuhi
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif. Not Applicable
Diverifikasi, Tidak diterapkan, Tidak Dinilai. Auditee hanya menjual kayunya secara lokal.
Not Applicable
Diverifikasi, Tidak diterapkan, Tidak Dinilai. Auditee tidak menggunakan kapal dalam pengangkutan kayu bulat.
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 10 dari 11
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
Memenuhi
Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL).
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
Memenuhi
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
Tersedia dokumen PKB.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 11
