P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 11November 2011
Indeks 1. Kasus Korupsi Bupati Tegal dituntut delapan tahun penjara 2. Kasus Narkoba Tiga polisi dari Polda Metro jaya Disidang 3. Nazaruddin Sebut Azas 4. Putusan Banding, Susno Harus Bayar uang Pengganti Rp 4,2 Miliar Suarakarya-online.com
Jumat, 11 November 2011 KASUS KORUPSI
Bupati Tegal Dituntut Delapan Tahun Penjara SEMARANG (Suara Karya): Bupati Tegal nonaktif Agus Riyanto, terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkat Kota Slawi, dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Pada sidang lanjutan kasus yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Semarang, di Semarang, Rabu, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti selama enam bulan penjara.
Selain itu, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,7 miliar dan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap tidak bisa membayar maka yang bersangkutan akan dipenjara selama empat tahun.
Tuntutan itu disampaikan jaksa di dalam sidang lanjutan yang diketuai Noor Ediyono didampingi dua hakim anggota yakni Sinintha Sibarani dan Lazuardi Tobing.
Menurut jaksa, terdakwa dianggap melakukan tindakan melawan hukum secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.
"Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata jaksa Kamari.
Mengetahui tuntutan jaksa tersebut, terdakwa berencana mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya karena pihaknya mempunyai penilaian yang berbeda dengan jaksa.
Majelis hakim kemudian menunda sidang pada hari ini dan akan melanjutkan
kembali pada Selasa (15/11) dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa atas tuntutan jaksa.
Agus Riyanto dianggap bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana APBD
Kabupaten Tegal 2006/2007 sebesar Rp 1,73 miliar dan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng sebesar Rp 2,22 miliar.
Dua tersangka lain dalam kasus Jalingkos yakni mantan Kepala Bagian Agraria
Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal periode 2006-2007, Edy Prayitno, dan stafnya
Budi Haryono. Keduanya telah dijatuhi vonis masing-masing empat dan lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Slawi.
Dua terpidana tersebut dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejati Jateng juga menyita dua aset milik Bupati Tegal senilai Rp 1,8 miliar terdiri atas rumah di Jalan Cibolerang Indah Blok F Nomor 12 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dan alat-alat produksi PT Kolaka yang bergerak di bidang pengaspalan jalan. (Lerman S/Ant)
Suarakarya-online.com
Jumat, 11 November 2011
KASUS NARKOBA
Tiga Polisi dari Polda Metro Jaya Disidang JAKARTA (Suara Karya): Tidak hanya terancam hukuman berat atau masuk "bui"
dalam waktu lama, tiga penegak hukum atau anggota polisi dari Polda Metro Jaya terancam pula kehilangan "pegangan" hidupnya akibat tindakannya yang melanggar hukum.
Terdakwa Abdul Malik, Bahri Arfianto dan Sugito bersama seorang bandar narkotika bernama Predy Budiman, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurjamilah dari
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, kemarin, telah bersekongkol melakukan tindak pidana yaitu menjual narkotika golongan I berasal dari hasil penyitaan atau barang bukti (BB).
Jaksa dalam surat dakwaannya menyebutkan, kejahatan ketiga penyidik Polda Metro Jaya tersebut berawal ditangkapnya Predy Budiman yang kedapatan memiliki narkotika sebanyak hampir 5.000 gram atau sekitar 5 kilogram.
Hasil pengembangan kasus itu oleh Tim Dit Narkotika Polda Metro Jaya mengetahui bahwa barang haram tersebut didapat dari oknum polisi yang bertugas sebagai penyidik di Polda Metro.
Tim Dit Narkotika Polda Metro Jaya kemudian menangkap anggota polisi bernama
Sugito. Saat diperiksa, Sugito mengakui bahwa narkotika yang lima kilogram berasal dari dua polisi lain yaitu Bahri Arfianto dan AKP Abdul Malik.
Menurut JPU, sebelum transaksi narkotika 5 kilogram terdakwa Abdul Malik dan Bahri Arfianto sudah pernah pula menjual barang bukti 200 gram. Kejadiannya pada Rabu, 27 April 20011. Saat itu keduanya sedang memeriksa tersangka tindak pidana narkotika di ruangan kerjanya di Polda Metro jaya. Terdakwa lainnya Sugito kemudian menemui Bahri dan Abdul Malik.
Kedua terdakwa selanjutnya memerintahkan Sugito menjual BB yang ada di brankas sebanyak 200 gram dengan alasan untuk menutupi uang kas operasional.
Namun penasihat hukum terdakwa Abdul Malik, M Solihin dan Arifin menganggap dakwaan jaksa kabur. Mereka menilai, kliennya Abdul Malik dalam kasus ini hanyalah korban.
Masih terkait dalam penyalahgunaan kewenangan, dua perwira polisi juga sedang menunggu kasusnya disidangkan di PN Jakarta Pusat. Mereka diduga telah melakukan pemerasan terhadap seorang bandar narkotika.
Kedua anggota yang ditangkap itu diduga memeras seorang bandar narkotika saat kedapatan menyimpan sejumlah narkotika di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Alih-alih melakukan penangkapan, keduanya justru menawarkan jalan "damai" dengan meminta uang dari bandar tersebut sebesar Rp 50 juta. (Wilmar P) Cetak.kompas.com
Jumat, 11 November 2011
Nazaruddin Sebut Anas Jakarta, Kompas - Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang Muhammad Nazaruddin terus menuding Anas Urbaningrum,
Ketua Umum Partai Demokrat, terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus yang kini menimpanya.
”Anas, karena ia memang otak semuanya,” kata Nazaruddin, Kamis (10/11), saat ditanya wartawan soal siapa yang layak jadi tersangka baru dalam kasusnya. Nazaruddin kemarin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
menandatangani berkas pemeriksaan kasusnya yang sudah dinyatakan lengkap. Saat hendak meninggalkan KPK, ketika ditanya terkait aliran dana ke partai, Nazaruddin
kembali menyebut Anas yang mengaturnya. ”Tanya saja ke Pak Anas karena ia yang tahu karena ia semua yang perintah,” ujarnya.
Anas telah membantah berbagai tudingan Nazaruddin. ”Ini peristiwa politik. Ini
adalah serangan politik. Pembunuhan karakter. Tetapi, saya tidak khawatir. Saya
tidak gentar. Saya tidak pernah takut karena yang bisa membunuh itu yang punya hak, itu Tuhan,” kata Anas (Kompas, 21/7).
Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa lalu, menyebut bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. Ia tidak menyebut nama, tetapi memastikan tersangka baru itu aktivis
partai politik. Namun, dia tidak menyebut identitas partai politik yang dimaksud.
Menurut dia, tersangka baru itu akan dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan laporan hasil analisis dari PPATK.
KPK telah memeriksa sejumlah politikus terkait kasus ini. Mereka antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (Partai Demokrat), I Wayan Koster (PDI-P), Angelina Sondakh (Partai Demokrat), M Nasir (Partai Demokrat), dan Mahyuddin (Partai Demokrat).
Penahanan dipindah
Salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief, menilai, KPK melokalisasi kasus wisma atlet pada sekitar penangkapan, 21 April, di Kementerian Pemuda dan
Olahraga saat penyidik KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang, Mohammad El Idris, dan Wafid Muharam. ”Harusnya diusut semua,” ujar Elza.
Elza juga mengungkapkan, KPK akhirnya memindahkan penahanan Nazaruddin dari
Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pemindahan itu demi memperlancar
persidangan Nazaruddin yang segera digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Kuningan, Jakarta Selatan. Persidangan Nazaruddin diperkirakan dimulai dua pekan mendatang. (RAY)
Kompas.com
Jumat, 11 November 2011 Putusan Banding, Susno Harus Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan banding atas perkara mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji. Majelis
hakim yang dipimpin Roosdarmani, Rabu (9/11/2011), memutuskan menambah nilai uang pengganti yang harus dibayar Susno sebesar Rp 200 juta.
Dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, uang pengganti yang harus dibayar Susno adalah Rp 4 miliar. Dengan putusan ini, uang pengganti yang harus dibayar Susno menjadi Rp 4,2 miliar.
Demikian disampaikan juru bicara PT DKI, Ahmad Sobari ketika dihubungi wartawan, Jumat (11/11/2011). Putusan bagi Susno Duadji tertuang dalam surat bernomor No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI a.n. Drs. Susno Duadji SH MH MSc tanggal 9 November 2011.
Selain uang pengganti, majelis yang beranggotakan Widodo, As'adi Al Ma'ruf, Sudiro dan Amiek Sumindriyatmi, mengukuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
"Terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Roosdarmani.
Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Jenderal Bintang Tiga itu dengan
hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 200 juta pada 24 Maret
2011. Susno Duadji dinyatakan terbukti bersalah dalam korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Selain denda Rp 200 juta, Susno juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 4 miliar. Bila sebulan tidak dibayar, hartanya bisa disita. Jika tidak, penjara 1 tahun sudah menantinya
Humas PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
