~UNA&FLORA
. . . ) frGTERNATIONAL
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN, KEHUTANAN, REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAUNA & FlORA INTERNATIONAL TENTANG PROG.RAM KERJASAMA UNTUK MENDUKUNG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DIINDONESIA Kementerian Kehutanan, Pemerintah Hepublik Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA dan Fauna & Flora International yang berkedudukan di 4th Floor-Jupiter House, Station Road, Cambridge CBI 2JD, United Kingdom yang selanjutnya disebut sebagai FFI. Secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK";
MEMPERTIMBANGKAN hasil-hasil kerjasama terdahulu sebagaimana tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang ditandatangani pada tanggal 7April 2010 sert-a manfaatnya dalam mendukung misi dan tugas Ditjen PHKA;
MEMPERTIMBANGKAN perhatian dan kepentingan yang sama tentang konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengerticm (MSP) ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasall Tujuan Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam perlindungan spesies dilindung.i dan terancam punah, konservasi ekosistem dan pemanfaatan jasa lingkungan berbasis landscape di 'ndonesia . .Pasal2 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerjasama mencakup: (1) Pengembangan konservasi berbasis landscape meliputi perlindungan spesies dilindungi dan terancam punah, konservasi ekosistem dan pemanfaatan jasa lingkungan ; (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konservasi sumber daya alam dan ekosistem melalui skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan; (3) Mengembangkan strategi untuk sustainable financing (pendanaan berkelanjutan) untuk konservasi keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan skema pendanaan yang ada seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) dan pemanfaatan jasa lingkungan ; (4) Pengembangan Kemampuan dan tukar menukar keterampilan termasuk pelatihan, bantuan teknis memfasilitasi lokakarya dan tukar menukar teknologi antara tenaga professional pada instansi terkait ; (5) Memberikan kontribusi-kontribusi pada strategi nasional dan regional serta perencanaan-perencanaan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Pasal3 Arahan Program dan Rencana Operasional (1) Penjelasan tentang tujuan khusus, mekanisme kerjasama, laporan dan evaluasi akan diurai.kan lebih lanjut dalam Araban Progam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. (2) Keterangan rinci mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan MSP ini akan ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang akan disusun secara bersama-sama oleh para pihak, dan disampaikan kepada Sekretariat Negara. Pasal4 Lokasi Kerjasama (1)
Para Pihak sepakat bekerja sama di wilayah provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
(2)
Setiap perubahan wi.layah kerja harus mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak.
PasaJ 5 Kontribusi Para Pihak (1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah : a. Menunjuk UPT Ditjen PHKA untuk memantau pelaksanaan kerjasama di lapangan dan menugaskan tenaga pendamping (counterpart) untuk berpartisipasi aktif dalam keg·iatan kerjasama. Penugasan ini berdasarkan persetujuan para pihak. b. Berpartisipasi aktif dalam menyusun perencanaan, supervisi, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam MSP ini. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien c. Mengetahui dan mengarahkan rencana pelibatan mitra kerja FFI dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. d. Membantu dalam pengurusan visa, perijinan keluar masuk Indonesia, ijin kerja dan li jin tinggal untuk personil FFI dan tenaga ahli yang akan ditugaskan di Indonesia berdasarkan MSP ini. (2) Kontribusi FFI adalah: a. Menyediakan tenaga ahli, bantuan teknis dan transfer ilmu pengetahuan.
b. Menyediakan dana sebesar minimal US$ 1.500.000 per tahun untuk pengembangan, pelaksanaan program kerjasama, termasuk peralatan, kendaraan, kegiatan administrasi dan tenaga pendamping (counterpart). c. Memfasilitasi kegiatan pelatihan, simposium, workshop dan konferensi di dalam dan luar negeri yang terkait dengan kegiatan kerjasama ini. d. Bersama dengan Ditjen PHKA dan UPT terkait menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini. Pasal 6 Status Aset
(1) Peralatan yang diadakan/dibeli oleh FFI untuk mendukung pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; (2) Aset (peralatan dan perlengkapan) yang diadakan/dibeli dan hasil kerjasama dalam rangka program kerjasama ini akan dlgunakan untuk kepentingan proyek dari program terkait dan menjadi milik Ditjen PHKA serta akan diserahkan setelah program berakhir.
Pasal7 Kepemilikan Hak lntelektual dari Hasil Kerjasama
(1) Hak kepemilikan lntelektual atas spesimen dan data, informasi, foto, video dan laporanlaporan manapun yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama ini akan dimiliki bersama oleh para pihak. Ditjen PHKA dan FFI memiliki hak kepemilikan intelektual bersama atas output kerjasama ini. (2) FFI harus mengkonsultasikan dan memperoleh izin dari Ditjen PHKA sebelum menggunakan data, foto atau laporan dan informasi manapun yang diperol_eh dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ini. Setiap publikasi harus diberi logo Ditjen PHKA serta mencantumkan Ditjen PHKA sebagai mitra pelaksana. Para pegawai Ditjen PHKA akan dilibatkan dalam penulisan publikasi dan pelaksanaan konferensi FFI. Salinan publikasi yang dihasilkan dari program ini akan diberikan kepada Ditjen PHKA. (3) Apabila salah satu Pihak (D>itjen PHKA atau FFI) berkeinginan untuk mengungkapkan informasi dalam bentuk tul,isan yang dikategorikan rahasia yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, maka Para Pihak harus membahas masalah ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Kegiatan-kegiatan penelitian yang memerlukan pengambilan spesimen, maka perijinan pengambilan spesimen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. (5) Pemutusan kerjasama ini tidak akan mempengaruhi isi Pasal ini. Pasal 8 Sumber Daya Genetik dan Kearifan Tradisional
(1) Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan
yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari Para Pihak; (2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari para pihak; (3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT; (4) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Butir (3) Pasa.l ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan {ii) hak hukum yang atau perorangan yang, di wilayah sa:lah satu Pihaik lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; {5) Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperasi dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut; (6) Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait; {7) Manfaat pertindungan SGKT yang ;pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT; {8) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Butir {7) Pasal ini belum terjadi. Pasal9 Perjanjian Transfer Material
{1) "Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unit-unit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Kearifan Tradisional; {2) Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerjasama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement {SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak; {3) Materia;! atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan biDprospecting yang tepat; {4) Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material;
(5) Seandainya program atau proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masingmasing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat Para Pihak; (6) Semua data yang tersedia, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik diberikan; (7) Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian; (8) Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari Standard Material Transfer Agreement; (9) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan MSP ini. Pasal 10 Pembatasan Kegiatan Personil
(1) FFI menjamin bahwa personil dan mitra kerja yang terlibat dalam program kerjasama harus: a. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun atau upaya lain diluar program yang telah disetujui tanpa pemberitahuan kepada Ditjen PHKA dan persetujuan Pemerintah Indonesia. b. Menghormati keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terl,ibat kegiatan separatisme. c. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat. d. Tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan. e. Tidak terlibat kegiatan intelijen. f. Tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif; g. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya; h. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak; i. Tidak menggunakan fasilitas negara untuk menjalankan kegiatannya. (2) Untuk mendukung program kegiatan yang tercantum dalam Memorandum saling pengertian ini, FFI harus melakukan penggalangan dana yang bersumber dari keuangan legal di luar Indonesia. Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terjadi perselisihan mengenai perjanjian kerjasama ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi itikad baik berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menghargai dan saling menguntungkan.
Pasal 12 Perubahan, Pembatalan, Perpanjangan dan Pemutusan Kerjasama
Memorandum saling pengertian ini berlaku mulai dari tanggal penandatanganan untuk periode 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan para pihak. (2) Perubahan dan pembatalan baik sebagian ataupun keseluruhan dari pasal-pasal Memorandum sa'ling pengertian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para pihak. (3) Perpanjangan Memorandum saling pengertian dapat diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bul'an sebelum berakhirnya kerjasama. Perpanjangan dapat dipertimbangkan apabila tidak ada perubahan isi Memorandum Saling Pengertian ini dengan memperhatlkan hasil evaluasi. (4) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerjasama dalam periode memorandum saling pengertian, maka ketentuan tentang Rencana Pelaksanaan Program akan terus diterapkan pelaksanaannya sampai pada tahap yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan keberhasilan program yang telah disetujui. (1)
Pasal 13 Penutup
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Memorandum saling pengertian ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan bersama antara Ditjen PHKA dengan FFI dan merupakan bagian yang tidal< terpisahkan dengan Memorandum saling pengertian ini. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas sebanyak 2 (dua) rangkap asli dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa lnggris. Kedua teks adalah sama namun apabila terjadi perbedaan persepsi atau penafsiran, se.l anjutnya akan mengacu kepada teks Bahasa Indonesia. Untuk
Untuk
Kemeprerian ~ehutanan Rep_,.d'blik lndo/lesia
Fauna & Flora International
Signed lr. SohA'y Partono, MM. Direktur Jendera·l Per'lindungan Hutan dan Konservasi Alam
Signed Darmawan Liswanto Indonesia Country Programme Director
Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Kehutanan Dengan Fauna & Flora International ARAHAN PROGRAM I. PROGRAM Untuk mewujudkan tujuan dan ruang lingkup Program Kerjasama ini, FFI harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengembangan konservasi berbasis landscape meliputi perlindungan spesies dilindungi dan terancam punah, dan konservasi ekosistem, meliputi:
a. Lanskap Ulu Masen (meliputi 6 Kabupaten di Propinsi Aceh) dan Pulau-pulau kecil dan terluar Aceh (P. Weh, P. Simeuleu dan P. Banyak) untuk program Marine. i. ii. iii. iv. v.
Program Konservasi Gajah Sumatera, Program Konservasi Harimau Sumatra Melakukan survey dan inventarisasi jenis-jenis satwa di Ulu Masen. Mitigasl Konftik manusia dan satwa Mengembangkan dan membantu pengembangan rencana kelola kawasan konservasi dan kawasan bernilai konservasi tinggi vi. Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa di lindungi dan habitatnya dalam konsesi vii. Memperkuat unit-unit patroli dan penegakan hukum bersama UPT pusat dan daerah seperti Satuan Patroli Konservasi Harimau (TPCU), Satuan Tanggap Konservasi (CRU). viii. Mengembangkan perlindungan ekosistem pesisir dan mendorong bisnis pariwisata di pulau-pulau kecil dan terluar Aceh. Kegiatannya meliputi: 1. Kawasan konservasi laut berupa pendirian Jaringan Locally Managed Marine Area (LMMA) 2. Survey 3. Penindakan illegal fishing (penangkap ikan liar) 4. Community development me,lalui Eko-sabun b. Lanskap Kerinci Seblat-Batang Hari (meliputi Propinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi) dan Pulau Mentawai: i. Program Konservasi Harimau Sumatra ii. Program Konservasi Gibbon Mentawai (pulau kecil) iii. Melakukan survey dan inventarisas'i jenis-jenis satwa dataran tinggi di TNKS. iv. Mitigasi Konflik manusia dan satwa v. Mengembangkan dan membantu pengembangan rencana kelola kawasan konservasi dan kawasan bernilai konservasi tinggi vi. Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa dilindungi dan habitatnya dalam konsesi
vii.
c.
Memperkuat unit-unit patroli dan penegakan hukum bersama UPT pusat dan daerah seperti Satuan Patroli Konservasi Harimau (TPCU), Satuan Tanggap Konservasi (CRU).
Lanskap Semenanjung Kampar i.
Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan terkait dengan survey, manajemen dan monitoring dari kawasan bernilai konservasi tinggi
ii.
Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa dilindungi dan habitatnya dalam konsesi
d. Lanskap Hutan Barat Daya Kalimantan (meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat): Program Konservasi Orangutan Kalimantan di Ketapang dan Kayong Utara Program konservasi jenis-jenis tumbuhan terancam punah (pengayaan habitat) Mitigasi konflik man usia dan satwa Mengembangkan dan membantu pengembangan rencana kelola kawasan konservasi dan kawasan bernilai konservasi tinggi v. Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa dilindungi dan habitatnya dalam konsesi vi. Memperkuat unit-unit patroli dan penegakan hukum bersama UPT pusat dan daerah seperti Unit Patroli dan Monitoring Orangutan (OPMU), Satuan Patroli lntensif (SPI) e. lanskap Rawa Gambut Hulu Kapuas (meliputi Kabupaten Kapuas Hulu termasuk TNDS di· Kalimantan Barat) i. Program Konservasi Orangutan Kalimantan di Kapuas Hulu ii. Program konservasi jenis-jenis tumbuhan terancam punah (pengayaan habitat) iii. Mitigasi konf'lik manusia dan satwa iv. Mengembangkan dan membantu pengembangan rencana kelola kawasan konservasi dan kawasan bernilai konservasi tinggi v. Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa dilindungi dan habitatnya dalam konsesi vi. Memperkuat unit-unit patroli dan penegakan hukum bersama UPT pusat dan daerah seperti Unit Patroli dan Monitoring Orangutan (OPMU), Satuan Patroli lntensif (SPI) i. ii. iii. iv.
f.
Lanskap Murung Raya (meliputi Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah): i. Program Konservasi Orangutan Kalimantan di Murung Raya bekerjasama dengan lembaga lain ii. Mengembangkan dan membantu pengembangan rencana kelola kawasan konservasi dan kawasan bernilai konservasi tinggi
iii.
Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa dilindungi dan habitatnya dalam konsesi
g. Lanskap Nusakambangan: i. Program konservasi jenis-jenis tumbuhan terancam punah ii. Program Konservasi Javan Leopard iii. Mengimplementasikan dan memonitoring rencana konservasi kawasan karst dan hutan dataran rendah Pulau Nusa Kambangan iv. Mengembangkan dan membantu pengembangan rencana kelola kawasan konservasi dan kawasan bernilai konservasi tinggi v. Memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk menyusun praktek pengelolaan terbaik (best management practices) untuk pelestarian satwa dllindungi dan habitatnya dalam satu konsesi vi. Memperkuat unit-unit patroli dan penegakan hukum bersama UPT pusat dan daerah seperti Satuan Patroli lntensif (SPI)
h. Lanskap DAS Sesaot Renggung (mel iputi Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat): i. Program Konservasi, DAS melalui praktek manajemen lanskap yang berkelanjutan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mendukung pertanian berkelanjutan, dan memberikan alternatif mata pencaharian i.
2.
Lanskap Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat i. Melakukan survey dan inventarisasi jenis-jenis satwa di lanskap Kepulauan Raja Ampat, Papua 'Barat dengan berfokus di Pulau Waigeo. ii. Memperkuat upaya konservasi dalam levellanskap melalui spatial planning
Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem melalui skema-skema penge 1olaan hutan berbasis masyarakat dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di area lanskap secara berkelanjutan: a. Skema hutan desa di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NAD., b. Local Management Marine Area (LMMA) di NAD, c. Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Nusa Tenggara Barat d. Hutan adat (di kawasan APL), di Jambi, Kalimantan Barat. e. Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mengembangkan produksi dan jejaring pasar HHBK. Mengembangkan strategi untuk sustainable financing (pendanaan berkelanjutan) untuk konservasi keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan skema pendanaan yang ada seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) dan pemanfaatan jasa lingkungan yang lain; yaitu dengan menginisiasi program kesiapan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di NAD, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTB, dan Papua Barat. 1
3.
a. Pengembangan Community Carbon Pool di (i) Lanskap Kerinci-Leuser meliputi Jambi dan NAD, (ii) Lanskap Schwaner Range dan Lanskap Hutan Barat Oaya Kalimantan meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, (iii) Lanskap DAS Renggung di NTB b. Mengembangkan skema A/RF melalui kegiatan agroforestry di Daerah Ali ran Sungai Pulau Lombok (NTB) -(berada di Lanskap DAS Renggung) 4. Pengembangan kemampuan dan tukar menukar keterampilan termasuk pelatihan, bantuan teknis memfasilitasi lokakarya dan tukar menukar teknologi antara tenaga profesional pada instansi terkait: a. Menyediakan pelatihan, bantuan teknis, fasilitasi lokakarya dan pertukaran staff teknis antar instansi yang terlibat. b. Mengembangkan kapasitas lembaga mitra dalam bidang penegakan hukum dan mendukung kegiatan perlindungan dan penegakan hukum. c. Membantu dan mengembangkan kapasitas para pihak di tingkat lokal agar dapat berperan dalam kegiatan konservasi d. Melakukan dan menyelenggarakan pelatihan Sistem lnformasi Geografis, pemantauan jenis dan ekologi e. Memberikan masukan teknis untuk penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Murung Raya, Mentawai, Sarolangun, Merangin, Kepulauan Raja Ampat f. Memberikan Masukan teknis terkait dengan konservasi jenis dalam pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 5. Memberikan kontribusi-kontribusi pada strategi nasional dan regional serta perencanaan-perencanaan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. II. WILAYAH KERJA DAN SUMBER DANA 1) Kantor FFI Indonesia Program berkedudukan di Kampus Universitas Nasional Blok 1 Lantai 4, Jl. Sawo Man,ila No 61, Pejaten, Jakarta Selatan 12520 2) Lokasi Kegiatan FFI Indonesia Program berada di : a. Propinsi Aceh yang mencakup wilayah kerja BKSDA Aceh b. Propinsi Bengkulu yang mencakup wilayah kerja BKSDA Bengkulu c. Propinsi Jambi yang mencakup wBayah kerja BBTN Kerinci Seblat d. Propinsi Sumatra Ba.rat mencakup wilayah kerja BKSDA Sumatera Barat dan BBTN Kerinci Seblat e. Propinsi Riau mencakup wilayah BKSDA Riau f . Propinsi KaHmantan Barat mencakup wilayah BKSDA Kalbar, BTN Danau Sentarum g. Propinsi Kalimantan Tengah mencakup wilayah BKSDA Kalteng h. Propinsi Jawa Tengah mencakup wilayah BKSDA Jawa Tengah i. Prorpinsi Nusa Tenggara Barat wilayah BKSDA NTB j. Prop~insi Papua Barat mencakup wilayah kerja BBKSDA Papua Barat
Kegiatan Program, Rencana Anggaran dan Sumber Dana FFI Indonesia Program: Program
No
Lokasi
Anggaran 3 tahun
Rencana Sumber Dana
Pengembangan konservasi berbasis landscape meliputi perlindungan spesies. dilindungi dan terancam punah, dan konservasi ekosistem.
669,600,000 Lanskap Ulu Masen (meliputi 6 Kabupaten di Propinsi Aceh) dan Pulaupulau kecil dan terluar Aceh (P. Weh, P. Simeuleu dan P. Banyak) untuk program Marine.
a '
Aceh
1, 729,800,000
Panthera
1,171,800,000
USFWS Tiger Fund
279,000,000
USFWS...Eiephant Fund
1,116,000,000
USFWS-Eiephant Fund
I
15,624,000,000
I
2,095,290,000
Jambi (Kerinci)
Lanskap Kerinci Seblat-Batang Hari (meliputi Propinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi) dan P·ulau Mentawai:
b
Elephant Family
1
World Bank 21st Century Tiger & Dreamworld foundation
492,993,000
Auckland Zoo
2,262,394,260
Australia Zoo
492,156,000
FFIInggris Sumatera Tiger Appeal2012
2,787,210,000
Panthera Tigers Forever
444,168,000
Seaworld Bush Gardens
1,176,822,000
USFWS
1,433,502,000
USFWS
1,603,901,250
USFWS-Kioss Gibbon
Sumatera Barat I
c
Lanskap 5emenanjung Kampar
Lanskap Hutan Barat Daya Ka.l imantan d ; (meliputi Kabupaten Ketapang dan IKayong Utara di Kalimantan Barat):
e
I
f
g
h
'Riau
600,000,000
APRIL (in kind)
279,000,000
BACP
279,000,000
GTC, Franklina Foundation
767,250,000
NOF, BBC
Kalimantan Barat (Ketapang)
Lanskap Rawa Gambut Hulu Kapuas (meliputi Kabupa.ten Kapuas Hulu termasukTNDS di Kalimantan Barat)
Kalimantan Barat (Kapuas Hulu)
714,240,000
SCM and NOF
L.anska,p Murung Raya (meliputi Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah):
Kalimantan Tengah (Murung Raya)
758,322,000
BHP Billiton
279,000,000
Lanskap Nusakambangan :
Jawa Tengah (Nusakambangan)
GTC, Franklina Foundation
Lanskap DAS Sesaot Renggung (meliputi Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat):
Lombok
1,674,000,000
Holcim (inkind)
2,585,912,616
BAT -BP
Program
No
i
I
Lanskap Kepulauan Raja Am pat
Lokasi
Anggaran 3 tahun
Papua Barat
357,120,000
Jambi (Merangin)
Darwin Initiative
2,856,597,736
ICAP
2,183,647,707
Disney
7,599,489,617
2
Kalbar (Kapuas Hulu)
Lombok Kalteng (Murung Raya)
OROVERDE
1,751,089,985
712,417,972 Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem melalui skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan
Rencana Sumber Dana
The Innocent M.A. Cargill
279,000,000
BCM
139,500,000
TFCA-2 and GIZ Forclime
279,000,000
TFCA-2
279,000,000
TFCA-2
502,200,000
NL-Agency
3,033,288,000
BHP Billiton
2,371,500,000
Merchant Foundation
3,557,250,000
Halcyon
1,395,000,000
EU
4, 743,000,000
Halcyon
Kalbar, Kalteng, Jambi, NTB
3,201,000,000
BioCarbon and WJC-(CCI)
Papua Barat
1,428,480,000
OROVERDE
3,000,000,000
Elephant Family, EU, Halcyon, Merchant Foundation, Panthera, USFWS Tiger Fund, USFWS Elephant Fund, World Bank
Aceh
3
Mengembangkan strategi untuk sustainable financing (pendanaan berkelanjutan) untuk konservasi kenaekaragaman hayati dengan memanfaatkan skema pendanaan yang ada seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) dan pemanfaatan jasa lingkungan yang lain; yaitu dengan menginisiasi program kesiapan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di NAD , Jambi, Ka.l imantan Barat, Kalimantan Tengah, NTB, dan Papua Barat.
Pengembangan Kemampuan dan tukar menukar keterampilan termasuk pelatihan, bantuan teknis memfasilitasi lokakarya dan tukar menukar teknologi antara tenaga profesiona•l· pada instansi terkait:
a.
Aceh
I '
Aceh
733,948,740
21st Century Tiger and Dreamworld Foundation, Auckland Zoo, Australia Zoo, FFI lnggris Sumatera Tiger Appeal 2012, Panthera Tigers Forever, Seaworld Bush Gardens, USFWS
1,136,803,238
Darwin Initiative, Disney, ICAP, M.A. Cargil, The Innocent
Menyediakan pelatihan, bantuan teknis, fasilitasi lokakarya dan pertukaran staf tekn·is an tar instansi yang terlibat.
Jambi (Kerinci)
Mengembangkan kapasitas lembaga mitra dalam bidang penegakan hukum dan mendukung kegiatan perlindungan dan penegakan hukum.
Jambi (Merangin)
Membantu dan mengembangkan kapasitas para pihak di tingkat lokal agar dapat berperan dalam kegiatan konservasi
Jawa Tengah (Nusakambangan)
147,000,000
Holcim, GTC
Melakuk.an dan menyelenggarakan pelatihan Sistem lnformasi Geografis, pemantauan jenis dan ekologi .
Kalbar (Kapuas Hulu)
127,260,000
BCM, NOF, TFCA, GIZ Forclime
4 b.
c.
d,
.___
No
Program e.
f.
5
Ill.
Lokasi
Anggaran 3 tahun
Rencana Sumber Dana
Memberikan masukan teknis untuk penataan ruang kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Murung Raya, Mentawai, Sarolangun, Merangin.
Kalbar (Ketapang)
183,750,000
Memberikan Masukan teknis terkait dengan konservasi jenis dalam pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Kalteng (Murung Raya)
285,390,000
BHP Billiton
Lombok
524,396,460
BAT, NL Agency
Papua Barat
134,400,000
OROVERDE
Sumatera Barat
228,621,750
USFWS
Memberikan kontribusi-kontribusi pada strategi nasional dan regional serta perencanaan-perencanaan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
Level Nasional
1,222,050,000
BACP, GTC, Franklina Foundation, BBC
Cross Cutting Funding
I
MEKANISME
1. Untuk pelaksanaan kegi.atan harus disusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang
2.
3.
4.
5.
berlaku selam.a periode kerjasama berlangsung, yaitu untuk 3 (tiga) tahun kegiatan. Rencana tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga t~hun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Rencana Pelaksanaan Program disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi perm.asal.ahan serta kondisi saat 1ini dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata (riil) yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan tersebut, baik fisik maupun dana; Dalam penyusunannya, FF,I melakukan konsultasi dengan Direktorat lingkup Ditjen PHKA, UPT Ditjen PHKA setempat dan Pihak lain di daerah. Selanjutnya disampaikan dan dipresentasikan kepada Ditjen PHKA untuk memastikan bahwa program dan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan, kebijakan dan prioritas pemerintah atau lembaga pemerintah provinsi atau lokal serta sesuai dengan rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah. Setelah RPP tersebut disetujui oleh Ditjen PHKA, selanjutnya dikirimkan kepada Sekretariat Negara dan menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama ini; Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) disusun oleh FFI dan dikonsultasikan dengan Direktorat lingkup Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA setempat untuk mendapatkan persetujuan Ditjen PHKA. RKT tersebut harus dipresentasikan kepada Ditjen PHKA dan disahkan oleh Sekretaris Ditjen PHKA. RKT tersebut harus memuat tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun, tata waktu, output yang direncanakan, jenis kegiatan dan personil/tenaga ahli yang terlibat; Dalam pelaksanaan kegiatan, FFI melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Kenanekaragaman Hayati, UPT Ditjen PHKA setempat dan Pihak ketiga di daerah untuk sinergitas kegiatan setelah ada persetujuan dari Ditjen PHKA; Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Direktur Jenderal PHKA menunjuk Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis bersama direktorat-direktorat lingkup Ditjen PHKA terkait.
IV.
PELAPORAN Laporan disusun oleh FFI untuk disampaikan kepada Ditjen PHKA dan instansi terkait lainnya dalam bentuk laporan rutin dan laporan yang bersifat insidentil. Bentuk Laporan dan periode penyampaian laporan: 1. Laporan lnsidentil. Laporan disusun FFI berdasarkan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara cepat (sesuai kebutuhan); 2. Laporan Akhir disusun oleh FFI setelah 3 (tiga) tahun/masa kegiatan akan berakhir dan disampaikan kepada Ditjen PHKA dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan ini memuat Output kegiatan, personil/lembaga yang terlibat, pemakaian dana, peralatan dan fasilitas yang diadakan/dipergunakan, outcome dan dampak bagi upaya konservasi satwa liar dilindungi, outreach kegiatan, hambatan serta rekomendasi; b. Laporan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk selanjutnya dipresentasikan di hadapan Ditjen PHKA. Setelah disetujui oleh Ditjen PHKA laporan tersebut- dibuat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa lnggris; c. Laporan tersebut disampaikan kepada Ditjen PHKA sesuai peruntukan dengan masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk Direktorat Lingkup Ditjen PHKA, UPT Ditjen PHKA dan instansi/lembaga terka,i t di daerah. 3. Laporan Tahunan, Laporan disusun oleh FFI dan disampaikan kepada Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA terkait setelah dikonsultasikan kepada UPT PHKA terkait untuk dikonsultasikan dan disetujui oleh Ditjen PHKA. Laporan antara lain memuat kegiatan yang di,laksanakan, personil tenaga ahH yang terlibat, dana yang dimanfaatkan, peralatan yang diadakan/digunakan, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut. Laporan disampaikan kepada Ditjen PHKA sesuai peruntukan dengan masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk Direktorat Lingkup Ditjen PHKA, UPT Ditj,en PHKA terkait dan instansi lembaga terkait di daerah. 4 . Laporan triwulan, Laporan disusun oleh unit pelaksana FFI di daerah/lapangan untuk disampaikan kepada UPT Ditjen PHKA setempat yang berisi hasil kegiatan, personil tenaga ahli yang terlibat, dana yang dimanfaatkan, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut. V. EVALUASI Evaluasi dari proyek dan program akan dilaksanakan sebagai berikut: 1 Evaluasi, akan dilaksanakan secara rutin atau apabila sewaktu-waktu diperlukan; 2 Evaluasi rutin akan dilaksanakan setiap tahun dan pada akhir Memorandum Saling Pengertian (tiga tahun); 3 Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memonitor, mengarahkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan untuk disesuaikan dengan perencanaan dan kelayakan teknis serta kebijakan pemerintah; 4 Evaluasi Akhir mulai dilaksanakan 6 bulan sebelum Memorandum Saling Pengertian berakhir dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan perlu tidaknya kerjasama untuk dilanjutkan dengan memperhatikan pencapaian tujuan, keberhasilan dan pengaruh kegiatan kerjasam~ untuk mendukung konservasi hidupan liar dan pengelolaan kawasan konservasi.
~AUNA & FLORA . . ) PNrERN ATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY, REPUBLIC OF INDONESIA AND FAUNA & FLORA INTERNATIONAL ON A COLLABORATIVE PROGRAM TO SUPPORT THE BIODIVERSITY CONSERVATION IN INDONESIA The Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia appointed Directorate General of Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (hereinafter referred to as "Ditfen PHKA") located in Gedung Manggala Wanabakti on Jenderal Gatot Subroto, Jakarta and Fauna & Flora International (hereinafter referred to as "FFI") having its principal office on 4th Floor-Jupiter House, Stat,i on Road, Cambridge CBI 2JD, United Kingdom, and together referred to as "Parties"; CONSIDERING the results of previous cooperation as mentioned in the Memorandum of Understanding (hereafter referred to as "MOU") signed on April ih, 2010 as well as the benefits in supporting the mission and tasks of Ditjen PHKA; CONSIDER'ING mutua~l attention and importance regarding biodiversity conservation and sustainable natural resource management in maintaining sustainable development in Indonesia; IN ACCORDANCE WITH the prevail,ing national laws and regulations as well as and policy of the Indonesia Government;
pr~cedures
PARTIES have agreed on implementing the MOU as follows : Article 1 Object,i ve It is the objective to support the efforts of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia to promote protected and endangered species protection, ecosystem conservation, and landscape-based environmental services utilization in Indonesia. Article 2 Scope The scope includes: (1) The development of landscape-based conservation, including protected and endangered species protection, ecosystem conservation, and environmental services utilization; (2) The community empowerment through developing natural resource conservation and ecosystem conservation under the schemes of community-based forest management
and sustainable non-timber forest products (NTFPs); (3) The strategy development for sustainable financing for biodiversity conservation, employing existing funding schemes such as Clean Development Mechanism and utilizing the environmental services; (4) The capacity building and skill exchange, including trainings, technical assistance facilitating workshops, and technology exchange among experts between related agencies; (5) The contribution to the national and regional strategic plans and plans for biodiversity conservation and the ecosystem.
Article 3 Program Oirection and Operational Plan (1) The further description of program, mechanism, reporting and evaluation shall be stipulated in the Program Direction which is inseparable from the MOU. (2) The detailed description of activities conducted under the MOU shall be specified in the Operational Plan and Annual Work Plan, which shall be drawn up and agreed upon by both Parties, and submitted to the State Secretary . Article 4 Work Area (1)
Areas mutually agreed between the parties where the program shall take place, include: Aceh, Bengkulu, Jambi, West Sumatera, Riau, West Kalimantan, Central Kalimantan, Central Java, West Nusa Tenggara, and West Papua.
(2)
Any changes to the work areas designated shall be under written consent by Parties.
Article 5 Contribution of Parties (1) Contribution of Ditjen PHKA includes: a. The assignment of appropriate tedmical units of Ditjen PHKA to supervise the implementation of the MOU and the designation of the supporting component to actively participate in the collaborative activities. Such assignments shall be agreed upon by Parties. b. To actively play a part in planning, supervising, implementing, and evaluating the activities integrated in the MOU. To monitor and ensure that the implementation of the program is more effective and efficient. c. To comprehend and direct the planning of FFI's partners involvement in implementing the program. d. To provide assistance in visa arrangement, exit and entry permits, work and residence permits for FFI's personnel and experts to be assigned in Indonesia according to the MOU. (2) Contribution of FFI includes: a. To provide experts, technical assistance, and knowledge transfer. b. The provision of financial aids of at least US$ 1,500,000 per year for the development and program implementation, including equipment, vehicles,
administration, and supporting counterparts. c. To facilitate relevant trainings, workshops and conferences inside and outside Indonesia which are associated with the program. d. Along with Ditjen PHKA and appropriate technical units to develop planning and monitoring and regularly evaluate activities according to the MOU. Articlde 6 Asset Status (1) Equipment provided/purchased by FFI to facilitate the program implementation shall be
solely employed for the benefits of the program; (2) Assets (equipment and supplies) provided/purchased and the results of the program shall be solely used for the benefits of the related program and will belong to Ditjen PHKA and submitted at the end of the program.
Art.icle 7 Intellectual Property Rights (1) Intellectual Property Rights on specimen and data, information, photographs, video and
(2)
(3) (4) (5)
reports obtained from the program shall be mutually owned by both parties. Ditjen PHKA and FFI share l1htellectua·l Property Rights on the outputs of the program. FFI must consult with and achieve prior authorization from Ditjen PHKA to use any data, photographs, or reports and information obtained from the works completed by the MOU. All publications shal:l have the logo of Ditjen PHKA present and mention Ditjen PHKA as a partner. The employees of Ditjen PHKA will be involved in the writings of the publications and FFI's conferences. Copies of publications resulted from the program will be submitted to Ditjen PHKA. If either of the Parties expects to disclose any written information which is confidential to any third party, both Parties must bring in the issue to a discussion forum. Any research activity that requires specimens shall be in accordance with the national regulations pertaining to the Material Transfer Agreement . Termination to the program shall not affect this Article. Article 8 Genetic Resource and Traditional Knowledge
(1) Parties must recognize the values of Genetic Resource and Traditional Knowledge
(henceforth referred to as "GRTK") and the rights holders for an effective protection against misuse and misinterpretation of Parties. (2) GRTK must be under protection against misuse and misinterpretation of the Parties; (3) Any acquisition or utilization of GRTK by unfair or illegal means is considered an act of misinterpretation. Misuse may also obtain commercial profits from acquisition, utilization or exploitation of GRTK when the person using the GRTK knows or is thoughtless that the GRTK unfairly gained from other commercial activities that stand out against honest practices, leading to unfair benefits from the GRTK; (4) Abiding by the obl,igations as stipulated in verse 3 of the Article. Either Parties is subject to in terms of intellectual property protection of GRTK by the territory : (i) naturally
individuals who are citizens, or domiciled in each territory of other Party and (ii) legal rights which or individual who, in a territory of other Party, owns a real endeavor and effective for protection, creation, and transaction of GRTK, the equal treatment given to its own citizen; (5) Each access to and utilization of GRTK by each of the Parties according to the MOU shall achieve permission or authorization from the relevant Party. Parties must ensure that local communities are kept informed beforehand, agree with access and information of the resul'ts of the collaborative activity and or collaboration utilizing the GRTK; (6) When collaborative activities under the MOU utilizing GRTK for commercial purpose, the Parties, on behalf of the concerned local community, shall be entitled to the intellectual property, wherever possible, and appropriate profit sharings; (7) The advantage of GRTK protection who its holders are entitled to a fair and equal profits sharing from the commercially industrial exploitation of GRTK; (8) Lawsuits shaH be made avai,lable for GRTK holders on cases where fair and equal benefit sharings as stipulated in verse (7) are not in place. Article 9 Material Transfer Agreement (1) "Material" mea111s any material of plants and animals, including the origin of viruses, reproduction, and vegetative reproduction, containing functional units of heredity and other materials assodated with GRTK;
(2) Each and every research material or resource involved in the program shall be transferred using Standard Material Transfer Agreement ((hereinafter referred to as "SMTA") which is decided between provider and user. The agreement shall abide by authorization and agreement of both pa.rties. (3) Material's and/or resources will be transferred through the signing of the SMTA and will abide by prevailing laws and regulations on bio-safety and bio-praspecting; (4) Either Party may use the materials but shall give entire credit to the source of material; (5) In case of the program or collaborative project based on Agreement shall involve materia·! transfer or resource, Parties shall agree upon to facilitate the transfer on conditions of this agreement, comply with laws and regulations of each party, taking into account the international laws and treaties binding Parties; (6) All
data available, abide by the prevailaing laws, each non confidential descriptive information, shall be made availahle with the Genetic Resource provided;
(7) The Users agree that the material shall be utilized or stored only for the purpose as stated in the Agreement; (8) In case of the users to transfer the material received as in the Agreement to an individual or an entity, thus the Users shall undertake it according to the requirements st1ipulated in the SMTA (9) Criteria and Indicators of Material or Resource Transfering to other third party are stipulated by Parties.
Article 10 Limitation of Activity
(1) FFI ensures that its personnel and partners involved in the collaborative program shall: a. Not engage in neither political nor commercial activity, or other endeavors beyond the agreed program without prior approvals from both Ditjen PHKA and Indonesia Government. b. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and avoid involvement in separatism movements. c. Respect the culture, tradition, and beliefs of local communities. d. Avoid doing any re'ligious propagation. e. Avoid doing any intelligence activities. f . Avoid doing any activity within conflict areas and susceptible border areas; g. Avoid doing fund raising in Indonesia in order for carrying out the program and the activities; h. Not engage in any activity beyond the Agreement as agreed upon by Parties; i. Not utilize any state facil.ity for carrying out the activities. (2) To provide for the program and the activities as stated in MOU, FFI shall raise financial support from legal funding bodies outside Indonesia. Article 11 Settlement of Disputes
If there are any disputes regarding the MOU, Parties agree to resolve them in a respectful manner and wtth good intention under the principles of equality and mutual respect, tolerance, and advantage. Article 12 Revision, Cancellation, Extension and Termination {1) The MOU is effective from the date of signing and is valid for a period of 3 (three) years
and may be extended, based on results of evaluation and agreement among Parties. {2) Revision and cancellation, either partly or entirely, of the articles in the MOU shall only be made by agreement of both Parties. (3) Extension of the MOU can be proposed latest at 6 (six) months prior to the program termination. The extension may be considered if no changes have been made to the contents of the MOU, taking into consideration the evaluation results. (4) In case the MOU were to terminate during the period of the Agreement, the stipulations regarding Program Implementation Planning will not be discontinued until the stage necessarily required for assuring the success of the agreed program. Article 13 Closing
Any issue that is not being regulated or has not been necessarily governed within the MOU shall be brought into further discussions and then be agreed upon by Ditjen PHKA and FFI, and shall be an inseparable part of the entire MOU.
Signed in Jakarta on this day of Twenty Fifth month of July in the year of Two Thousand and Fourteen, in 2 (two) copies of both original version in Indonesia and translated version in English. However, both versions have equal meaning, but when there are different perceptions or interpretations, the Indonesian version shall prevail. For
For Fauna & Flora International
Signed
Ir. Sonny Partono, MM Director General of Ditjen PHKA
Signed
Darmawan Liswanto Indonesia Programme Director
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY, REPUBLIC OF INDONESIA AND FAUNA & FLORA INTERNATIONAL, UNITED KINGDOM
PROGRAM DIRECTION
I. PROGRAM
In order to materialize objectives and scope of this Collaborative Program, FFI should implement such items as follows: 1. Landscape-based Conservation Development includes protected and endangered species protection, and ecosystem conservation, including: a. Ulu Masen Landscape (covering 6 Districts of Aceh Province) and small and outermost islands of Aceh (P. Weh, P. Simeuleu and P. Banyak) for Marine program. i.
Sumateran Elephant Conservation Program,
ii.
Sumateran Tiger Conservation Program
iii.
Surveys and wildlife species inventory in Ulu Masen.
iv.
Human and wildlife conflict mitigation
v.
Development and set up management plan for conservation area and High Conservation Value areas
vi.
Provide technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats conservation within the concession
vii.
Strengthened patrol and law enforcement along with the central and regional Integrated Management Units, such as: Tiger Patrol Conservation Unit (TPCU) and Conservation Response Unit (CRU).
viii.
Coastal ecosystem development protection and tourism business promotion in small and outermost islands in Aceh through the following activities: 1.
Marine conservation area in the form of Locally Managed Marine Area (LMMA) network establishment
2.
Surveys
3.
Law enforcement against illegal fishing
4.
Community development through Eco-soap
b. Kerinci Seblat-Batang Hari Landscapes (covering Provinces of Bengkulu, West Sumatera and Jambi) and Mentawai Island:
i.
Sumateran Tiger Conservation Program
ii.
Gibbon Mentawai (smaller island) Conservation Program
iii.
Surveys and wildlife species inventory in the highland areas in Kerinci-Seblat National Park.
iv.
Human and wildlife conflict mitigation
v.
Development and set up management plans for conservation area and High Conservation Value Areas
vi.
Provide technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats preservation within the concession.
vii.
Strengthened patrol and law enforcement along with the central and regional Integrated Management Units, such as: Tiger Patrol Conservation Unit (TPCU) and Conservation Response Unit (CRU).
c.
Semenanjung Kampar Landscape
i.
Technical support and facilitation to companies in conducting surveys, management and monitoring of High Conservation Value Areas.
ii.
Technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats conservation within the concession.
d. Forest Landscape of Southwestern Borneo (covering Districts of Ketapang and North Kayong in West Borneo): i.
Borneo Orangutan Conservation Program in Ketapang and North Kayong
ii.
Conservation Program of endangered plant species (habitat enrichment)
iii.
Human and wildlife conflict mitigation
iv.
Development and set up management plans for conservation area and High Conservation Value Areas
v.
Provide technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats conservation within the concession.
vi.
Strengthened patrol and law enforcement along with the central and regional Integrated Management Units, such as: Orangutan Monitoring Unit (OPMU) and Intensive Patrol Unit (IPU).
e. Peat Swamp Landscape of Upper Kapuas (covering Kapuas Hulu District, including Danau Sentarum National Park in West Borneo) i.
Borneo Orangutan Conservation Program in Kapuas Hulu
ii.
Conservation Program of endangered plant species (habitat enrichment)
iii.
Human wildlife conflict mitigation
iv.
Development and set up management plans for conservation area and High Conservation Value Areas
v.
Provide technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats conservation within the concession.
vi.
Strengthened patrol and law enforcement along with the central and regional Integrated Management Units, such as: Orangutan Monitoring Unit {OPMU) and Intensive Patrol Unit (JPU).
f.
Murung Raya Landscape (covering Murung Raya District in Central Borneo): i.
Borneo Orangutan Conservation Program in Murung Raya in collaboration with other institutions
ii.
Development and set up management plans for conservation area and High Conservation Value Areas
iii.
Provide technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats conservation within the concession
g. Nusakambangan Landscape: i.
Conservation Program of endangered plant species
ii.
Javanese Leopard Conservation Program
iii.
Implementation and monitoring conservation plans of karst and lowland forest areas in Nusa Kambangan Island
iv.
Development and set up management plans of conservation area and High Conservation Value Areas
v.
Provide technical support and facilitation to companies in preparing BMPs for protected wildlife and the habitats conservation within the concession
vi.
Strengthened patrol and law enforcement along with the central and regional Integrated Management Units, such as: Intensive Patrol Unit (/PU)
h. Sesaot Renggung Watershed Landscape (covering Districts of Central Lombok and Eastern Lombok, West Nusa Tenggara):
i. Watershed
Conservation
Program
through
sustainable
landscape
management practices to preserve biodiversity, to support sustainable agriculture, and to provide alternative livelihoods i.
Raja Ampat Island Landscape, West Papua
i.
Surveys and wildlife species inventory in Raja Ampat Island landscape, West Papua, focusing on Waigeo Island.
ii.
Strengthened conservational efforts at the landscape level through spatial planning
2.
Community Empowerment based on natural resource and ecosystem conservation developments under community-based forest management schemes and non-timber forest products (NTFPs) in 'landscape areas sustainably: a. Village Forest Scheme in Jambi, Bengkulu, West Sumatera, West Borneo, Central Borneo, NAD. b. Local Management Marine Area (LMMA) in NAD, c.
Community Forest (HKm) in West Nusa Tenggara
d. Customary (Adat) forest (in Other Land Use Area) in Jambi, West Borneo. e.
Promoted and facilitated community groups in developing NTFPs and the marketing.
3.
Strategy development for sustainable financing for biodiversity conservation by utilizing available financing schemes, such as Clean Development Mechanism and environmental service utilization; which is by initiating mitigation readiness program and climate change adaptation in NAD, Jambi, West Borneo, Central Borneo, West Nusa Tenggara and West Papua. a.
Development of Community Carbon Pool in (i) Kerinci-Leuser Landscape, covering Jambi and NAD, (ii) Schwaner Range Landscape and Southwestern Borneo Landscape, covering West Borneo and Central Borneo, (iii) Renggung Watershed Landscape in West Nusa Tenggara
b.
Development of A/RF scheme in agroforestry-related activities in Lombok Island Watershed (NTB) -(located within Renggung Watershed Landscape)
4.
Enhanced abilities and skills exchange, including trainings, technical support, workshops and technology exchange by professionals and experts in the supporting agencies: a.
Providing trainings and technical support, facilitating workshops and technical staff exchange between involved agencies.
b.
Building capacity of peer institutions in law enforcement and supporting protection and law enforcement.
c.
Assisting and building capacity of local parties to get more actively involved in conservation activities.
d.
Conducting and organizing trainings on Geographical Information System, species and ecological monitoring.
e.
Providing technical recommendations for spatial planning of Kapuas Hulu, Ketapang, Murung Raya, Mentawai, Sarolangun, Merangin, Raja Ampat Island.
f.
Providing technical recommendations on species conservation related to the establishment of Forest Management Unit (KPH).
5. Providing contributions to national and regional strategies as well as plannings for biodiversity conservation and the ecosystems.
II.
WORK AREAS AND FUNDING SOURCES
1) The office of FFI Indonesia Program at Kampus Universitas Nasional Block 1 4th Floor, Jl. Sawo Manila No 61, Pejaten, South Jakarta 12520 2) Activity locations of FFIIndonesia Program are situated in: a. Aceh Province, covering the work areas of Aceh's Natural Resources Conservation Center (BKSDA) b. Bengkulu Province, covering the work areas of Bengkulu's Natural Resources Conservation Center (BKSDA) c. Jambi Province, covering the work areas of National Park Service of Kerinci Seblat d. West Sumatra Province, covering the work areas of West Sumatra's Natural Resources Conservation Center (BKSDA) and National Park Service of Kerinci Seblat e. Riau Province, covering the work areas of Riau's Natural Resources Conservation Center (BKSDA)
f.
West Borneo Province, covering the work areas of West Borneo's Natural Resources Conservation Center (BKSDA) and National Park Service of Dan au Sentarum
g. Central Borneo Province, covering the work areas of Central Borneo's Natural Resources Conservation Center (BKSDA) h. Central Java Province, covering the work areas of Central Java's Natural Resources Conservation Center (BKSDA)
i.
West Nusa Tenggara Province, covering the work areas of West Nusa Tenggara's Natural Resources Conservation Center (BKSDA)
j.
West Papua Province, covering the work areas of West Papua's Natural Resources Conservation Center (BKSDA)
Programs, Financial Plan and Funding Source of FFIIndonesia Program: Program
No
Location
3 Year Budget
Funding Source Plan
Landscape-based conservation development 1
includes protected and endangered species protection, and ecosystem conservation. 669,600,000
I a
Ulu Masen Landscape (covering 6 Districts of Aceh Province) and small and outermost islands of Aceh (P. Weh, P. Simeuleu and P. Banyak) for Marine program.
Aceh
1,729,800,000
Panthera
1,171,800,000
USFWS Tiger Fund
279,000,000
USFWS-Eiephant Fund
1,116,000,000
USFWS-Eiephant Fund
15,624,000,000 2,095,290,000
b
Kerinci Seblat-Batang Hari Landscapes (covering Provinces of Bengkulu, West Sumatera and Jambi) and Mentawai Island:
Jambi (Kerinci)
Elephant Family
World Bank 21st Century Tiger & Dreamworld foundation
492,993,000
Auckland Zoo
2,262,394,260
Australia Zoo
492,156,000
FFIInggris Sumatera Tiger Appeal 2012
2, 787,210,000
Panthera Tigers Forever
444,168,000
Seaworld Bush Gardens
1,176,822,000
USFWS
1,433,502,000
USFWS
1,603,901,250
USFWS-Kioss Gibbon
West Sumatera
c
Kampar Peninsular Landscape
Riau
600,000,000
APRIL (inkind)
-
d
Forest Landscape of Southwestern Borneo (covering Districts of Ketapang and Kayong Utara in West Borneo):
279,000,000
BACP
279,000,000
GTC, Franklina Foundation
767,250,000
NOF, BBC
West Kalimantan (Ketapang)
e
Peat swamp Landscape of Upper Kapuas (covering Kapua s Hulu District, !i ncluding Danau Sentarum National Park in West Borneo)
West Kalimantan (Kapuas Hulu)
714,240,000
BCM and NOF
f
Lanskap Murung Raya (covering Murung Raya District in Central Kalimantan):
Central Kalimantan (Murung Raya)
758,322,000
BHP Billiton
Nusakambangan Landscape:
East Java (Nusakambangan)
279,000,000
g
GTC, Franklina Foundation
I
h
Sesaot Renggung Watershed Landscape (covering Districts of Centra Lombok and East Lombok, West Nusa Tenggara):
Lombok
1,674,000,000
Holcim (inkind)
2,585,912,616
BAT -BP
No
Program
Location
i
West Papua
Raja Ampat Islands Landscape
Jambi (Merangin)
3 Year Budget
357,120,000
Darwin Initiative
2,856,5971736
ICAP
2,183,64 71707
Disney
7,599,489,617
2
Community Empowerment with natural resource and ecosystem conservation developments through community-based forest management schemes and NTFPs in landscape areas sustainably
West Kalimantan (Kapuas Hulu)
Lombok Central Kalimantan (Murung Raya)
OROVERDE
1,751,089,985
712,417,972 '
Funding Source Plan
The Innocent M.A. Cargill
279,000,000
BCM
139,500,000
TFCA-2 and GIZ Forclime
279,000,000
TFCA-2
279,000,000
TFCA-2
502,200,000
NL-Agency
3,033,288,000
BHP Billiton
2,371,500,000
Merchant Foundation
3,557,250,000
Halcyon
1,395,000,000
EU
4, 743,000,000
Halcyon
West Kalimantan, Central Kalimantan, Jambi, West Nusa Tenggara
3,201,000,000
BioCarbon and WJC(CCI)
West Papua
1,428,480,000
OROVERDE
3,000,000,000
Elephant Family, EU, Halcyon, Merchant Foundation, Panthera, USFWS Tiger Fund, USFWS Elephant Fund, World Bank
Aceh
3
Aceh
Developing strategies for sustainable financing for biodiversity conservation by utilizing the available funding schemes, including Clean Development Mechanism and as well environmental service utilization, such as by initiating mitigation readiness program and climate change adaptation in NAD, Jambi, West Borneo, Central Borneo, West Nusa Tenggara and West Papua.
.
1
Enhancing abilities and skills exchange, including trainings, technical support, facilitating the workshop and technological exchange by professional and experts in the supporting agencies:
a. 4
b.
c.
Aceh
Providing training, technical support, faclitating the workshop and technical staff exchange between involved agencies.
Jambi (Kerinci)
Bl:lilding capacity of peer institution in law enforcement and supporting protection and law enforcement.
Jambi (Merangin)
Assisting and building capacity of local parties ~ n order to get more actively involved in conservation activities.
Central Java (Nusakambangan)
733,948,740
1,136,803,238
147,000,000
21st Century Tiger and Dreamworld Foundation, Auckland Zoo, Australia Zoo, FFI lnggris Sumatera Tiger Appeal2012, Panthera Tigers Forever, Seaworld Bush Gardens, USFWS Darwin Initiative, Disney, ICAP, M.A. Cargil, The Innocent
Holcim, GTC
No
Program d.
e.
f.
5
Ill.
Location
3 Year Budget
Funding Source Plan
Conducting and organizing trainings of Geographical Information System, species and ecological monitoring.
West Kalimantan (Kapuas Hulu)
127,260,000
BCM, NOF, TFCA, GIZ Fore lime
Providing technical recommendations on district spatial planning of Kapuas Hulu, Ketapang, Murung Raya, Mentawai, Sarolangun, Merangin, Jayapura.
West Kalimantan (Ketapang)
183,750,000
BACP, GTC, Franklina Foundation, BBC
Central Kalimantan (Murung Raya)
285,390,000
BHP Billiton
l ombok
524,396,460
BAT, NL Agency
West Papua
134,400,000
OROVERDE
West Sumatera
228,621,750
USFWS
Providing technical recommendations on species conservation related to the establishment of Forest Management Unit (KPH).
Providing contributions to national and regional strategies as well as planning for biodiversity conservation and the ecosystems
Nat,i onallevel
1,222,050,000
Cross Cutting Funding
MECHANISM
1. For implementing the program there shall be developed a Program lmplemefltation Plan ( or RPP) which is legally binding as long as the program continues for a three-year period of activity. The plans shall contain objectives to achieve within the activity period, targeted outputs and outcomes, types of activity and the impacts on biodiversity conservation and conservation area management across Indonesia. The Program Implementation Plan shall be prepared based on results of identification, monitoring, and problem evaluation as well as current condition and is adjusted to real needs required by each of those activities, in terms of phys1ical properties and funding; 2. During the RPP formulation, FFI shall consult with a number of related offices: the Directorate General of Forest Protection, Local ,I ntegrated Technical Units and other parties. Subsequently, it will be presented before the Directorate General of Forest Protection to ensure that the program and activities are in alignment with development strategy, policy and priority of the provincial or regional government or other
governmental institutions, and meet the national and regional development plans. After receiving the appropriate approvals from the Directorate General of Forest Protection, the RPP shall then be submitted to the State Secretary for next serves as guidance of this collaboration; 3. Annual Activity Plan (RKT) is prepared by FFI and consulted with related the directorate within the Directorate General of Forest Protection and the regional Integrated Technical Units for obtaining Ditjen PHKA's approval. The Annual Plan shall be presented to Ditjen PHKA and authorized by Secretary of Ditjen PHKA. The Plan shall include activity objectives to achieve for a three- three period, time frame, planned outputs, activity types and involved personnels/experts;
4. During implementing the program, FFI shall coordinate with the Directorate of Biodiversity Conservation, regional technical units of Ditjen PHKA and other third parties for developing a synergy after Ditjen PHKA's approval is obtained;
5. For further implementation, the Director General of Forest Protection shall assign coordinator to Director of Biodiversity Conservation, including technical problem handling along with related directorates, such as Ditjen PHKA.
IV.
REPORTING
Reports shall be prepared by FFI for Ditjen PHKA and other related agencies in two types: routine and incidental reports. Report Forms and Period of Reporting: 1.
Incidental Report is prepared by FFI based on certain cases requiring quick handlings (on
demands); 2.
Final report is prepared by FFI after a period of 3 (three) years, or when the program
duration to be terminated. It shall be submitted to Ditjen PHKA with a set of the following provisions: a. The report shall embrace Outputs of activity, involved personnels/institutions, funding util'ization, incurred/used equipm,ent and facility, outcome and impact to attempts of protected wildlife species, outreach of activities, constraints and recommendations; b. Report shaU be written under Indonesian to be subsequently presented to the Ditjen PHKA. After getting approved by the Ditjen PHKA, the report may be written
in 2 languages, including Indonesian and English; c.
The report shall then be submitted to the Ditjen PHKA according to its purpose with one copy delivered to the Directorate General of PHKA, Integrated Technical Units of Ditjen PHKA and regional related agencies/institutions.
3.
Annual Report shall be prepared by FFI and submitted to the Ditjen PHKA and related technical units under the Ditjen PHKA after consulation is made to the related technical units for consultation and approved by the Ditjen PHKA. The Report shall embrace, among others, activities conducted, involved personnels/experts, funding used-ups, equipment utilized/incurred, issues and contraints as well as recommendations for follow-ups. The report shaU then be submitted to the Ditjen PHKA according to its purpose with one copy delivered to Directorate General of PHKA, related technical units of Ditjen PIHKA and regional related agencies/institutions.
4.
Quarterly Report shall be prepared by regional/field implementation unit of FFI to be submitted to local technical units under Ditjen PHKA. It contains activity results, involved personnels/experts, funding utilized, issues and constraints as well as recommendations for follow-ups.
V.
EVALUATION
Evaluation to the projects will be carried out as follows: 1
Evaluation will be carried out routinely or at any time required;
2
Routine evaluation will be held annually and by the termination of Memorandum of Understanding (period of three years);
3
Annual Evaluation is carried to monitor, direct and improve activity implementation according to technical planning and feasibility as well as government policy;
4
Final Evaluation begins to be carried out in 6 months prior to the termination of Memorandum of Understanding that is aimed at assessing and considering the importance of the collaborative program to be continued or not through observing final achievement and impacts of the collaborative program on supporting the wildlife conservation and the area management.
