DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL ------------------
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA AKUNTABILITAS PUBLIK DPD RI PADA SIDANG PARIPURNA KE-17 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jumat, 18 Juni 2010
JAKARTA 2010
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL
--------LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA AKUNTABILITAS PUBLIK DPD RI PADA SIDANG PARIPURNA KE-17 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jumat, 18 Juni 2010 -------Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiyastu, Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Hadirin yang berbahagia Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-NYA kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal sidang hari ini, perkenankan saya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI secara garis besar sebagai berikut.
I.
PENDAHULUAN Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) sebagai alat kelengkapan baru di DPD RI, diatur dalam Tata Tertib DPD RI pasal 21 tentang Alat Kelengkapan DPD. Menurut Pasal 87, Panitia Akuntabilitas Publik berjumlah 11 (sebelas) orang yang mencerminkan keterwakilan gugus kepulauan. Tugas yang diamanatkan kepada PAP sesuai Pasal 89 Tentang Tata Tertib adalah ”melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK serta mengkaji dan meneliti terhadap indikasi penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN”.
II.
HASIL PELAKSANAAN TUGAS Pada Masa Sidang III, PAP telah melakukan berbagai pembahasan yang terkait dengan bidang tugas PAP yaitu:
1.
Penelaahan Pemeriksaan BPK.
Lanjutan
Terhadap
Temuan
Hasil
Dalam rangka penelaahan lanjutan terhadap temuan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009, PAP telah melakukan inventarisasi terhadap temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang memiliki indikasi penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN. Dalam penelaahan lanjutan tersebut, PAP akan lebih fokus pada temuan-temuan yang menyebabkan kerugian daerah, sebagai berikut: a.
Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2009 Atas Laporan Pemerintah Daerah Tahun 2008. Hasil pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan atas 189 LKPD Tahun 2008 menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.983 kasus senilai Rp2,89 triliun, diantaranya sebanyak 870 kasus kerugian daerah sebesar Rp 677,24 miliar. Beberapa dari kerugian tersebut terdapat di Kab. Aceh Utara; Provinsi Papua Barat; Kab. Keerom dan Kab. Merauke, Papua; Kab. Merangin, Jambi; dan Kab. Siak, Riau.
Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (mark up), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Dalam LKPD Tahun 2008 juga ditemukan 233 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp 911,91 miliar. Kasuskasus tersebut diantaranya terdapat di Kab. Waropen, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Aceh Besar, dan Provinsi Maluku. b.
Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2009 Atas Belanja Daerah. Pada Tahun 2009, BPK memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah pada 154 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Pemeriksaan tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (belanja daerah) dan belanja dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil pemeriksaan atas 154 entitas pemerintah daerah menunjukkan adanya 1.975 kasus ketidakpatuhan senilai Rp1,186 triliun yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selanjutnya,terdapat 801 kasus ketidakpatuhan yang merugikan daerah senilai Rp273,38 miliar. Pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (mark up), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Selain itu
juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Kerugian derah tersebut yang terbesar diantaranya terdapat di Kab. Waropen dan Kota Samarinda. Untuk kasus yang berpotensi merugikan daerah, terdapat 230 kasus senilai Rp 194,47 miliar dengan kasus terbesar terdapat di Kab. Buol, Sulteng; Kab. Bengkalis, Riau; dan Kab. Kaimana, Papua Barat. c. Temuan BPK Tahun 2009 Atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan. Cakupan pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009 atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU, 13 SNVT di lingkungan Ditjen Bina Marga, 18 Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan 26 Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota adalah senilai Rp6,92 triliun dari realisasi belanja modal jalan dan jembatan Rp55,07 triliun atau 12,56%, sedangkan total temuan senilai Rp314,98 miliar atau 4,55% dari cakupan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 451 kasus senilai Rp314,98 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari jumlah tersebut terdapat 199 kasus senilai Rp149,06 miliar yang mengakibatkan kerugian negara/daerah. Beberapa diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Tengah,Provinsi Papua Barat,Provinsi Banten, dan Kota Medan. Sedangkan untuk kasus yang berpotensi merugikan daerah, total 65 kasus senilai Rp 45,15 miliar, beberapa diantaranya terdapat di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya PAP akan melakukan klarifikasi secara langsung ke daerah-daerah terkait dengan temuan-temuan tersebut terutama daerah-daerah yang tingkat kerugiannya cukup besar. Hal ini dilakukan agar PAP dapat melakukan analisis secara komprehensif dalam rangka memberikan rekomendasi kepada
DPD RI sebagai bahan membuat pertimbangan bagi DPR RI tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. 2.
Pembahasan Pengaduan Masyarakat Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berasal dari provinsi DKI Jakarta, PAP telah melakukan Rapat Kerja dengan Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, dan BPN Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas Kasus beralihnya aset Pemda DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Kasus Meruya Selatan. Menurut Pemprov DKI Jakarta, Kasus beralihnya aset Pemda DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum untuk membatalkan putusan pengadilan (putusan Mahkamah Agung), karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk membuka kembali kasus ini jika ada novum baru yang secara hukum memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan gugatan Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan Kasus Meruya Selatan masih menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. Oleh karena itu, pihak Pemprov DKI Jakarta meminta kepada DPD RI agar dapat mengawal kasus-kasus tersebut dengan baik. PAP DPD RI meminta supaya diberikan ruang untuk pengurusan masalah-masalah tersebut sehingga permasalahan ini dapat dituntaskan. Selain itu, diharapkan ada keseriusan semua pihak terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Apalagi mengingat Jakarta merupakan cerminan dari masyarakat daerah lainnya. Dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut sebaiknya memperhatikan nilainilai keadilan dan kebenaran.
III.
Penutup Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sejahtera bagi kita Om Santi Santi Santi Om
Jakarta, 18 Juni 2010 PANITIA AKUNTABILITAS PUBLIK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN
Ketua,
ABDUL SUDARSONO
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD
ERMA SURYANI RANIK
