DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015

Nomor :

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Jumat 14 Agustus 2015 09.15 WIB – 10.33 WIB

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: :

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

R. Rapat Nusantara H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) Didampingi: 1. H. Setya Novanto, S.E. (Ketua DPR RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI) 4. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPD RI) 5. Dr. Agus Hermanto (Wakil Ketua DPD RI) 6. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.(Wakil Ketua DPD RI) 7. Fahri Hamzah, S.E. (Wakil Ketua DPD RI) 1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sesjen DPD RI) 2. Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si. (Sesjen DPR RI) 3. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sesjen DPD RI) Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan RI

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA RAPAT : SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

PEMBICARA : SYLVIA EVAWANI (MC) Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI memasuki ruang sidang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya PEMBICARA : SELURUH HADIRIN Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

1

PEMBICARA : SYLVIA EVAWANI (MC) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sidang. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan bangsa yang telah mengabdikan jiwa dan raga mereka untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. [LAGU MENGHENINGKAN CIPTA]

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Mengheningkan cipta selesai. PEMBICARA : SYLVIA EVAWANI (MC) Hadirin disilakan duduk kembali. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Yang terhormat, Saudara Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Hj Iriana Joko Widodo; Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla; Presiden RI ke-3, Bapak Baharuddin Jusuf Habibie; Presiden RI ke-5, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden RI ke-6, Bapak Try Sutrisno; Wakil Presiden RI ke-9, Bapak Hamzah Haz; Wakil Presiden RI ke-11, Bapak Dr Boediono; Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPR RI; Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPD RI; Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI; Ketua dan Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial RI; Para mantan Ketua MPR RI dan DPR RI, serta Ketua DPD RI pertama, Bapak Ginandjar Kartasasmita; Para Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Sekretaris Kabinet, serta Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden; Yang Mulia, para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara Sahabat; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; Ketua dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

2

Para Ketua KPU, Bawaslu, DKPP, KPK, Komnas HAM; Para Pimpinan Partai Politik; Para Gubernur, Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi, Para Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, beserta DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; Para pimpinan BUMN, Asosiasi profesi dan dunia usaha; Pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik; Para undangan berbahagia, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara, yaitu menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya dihadiri Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo dan Wakil Presiden Saudara Muhammad Jusuf Kalla. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2015, dan sidang ini kami nyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Para Peserta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia, Para hadirin yang berbahagia, Tadi pagi, kita baru saja mengikuti Sidang Tahunan MPR tahun 2015 dan saat ini kita mulai Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sidang Bersama ini merupakan amanat Pasal 228 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden sebelum pembukaan tahun sidang DPR dan DPD RI. Seluruh rangkaian Sidang Bersama ini juga diikuti oleh para gubernur/wakil gubernur dan DPRD provinsi, para bupati dan walikota serta DPRD kabupaten/kota melalui rapat paripurna luar biasa DPRD di setiap daerah di seluruh penjuru Tanah Air. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami atas nama DPR dan DPD mengucapkan selamat atas pelantikan anggota baru Kabinet Kerja, semoga dapat meningkatkan kinerja pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Tiga hari lagi, tepatnya Senin, 17 Agustus 2015, kita akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan RI. Berkenaan dengan momentum yang bersejarah ini, kita perlu mengingat kembali apa yang pernah dikatakan salah satu Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta: "Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat Indonesia." Sekarang, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, sesungguhnya sudah banyak kemajuan yang berhasil kita capai. Di bidang ekonomi, GDP negara kita telah berada di peringkat 16 besar dunia, namun kue ekonomi yang kian membesar itu belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Kita juga mencatat banyak kemajuan dalam pembangunan demokrasi. Kita bersyukur bahwa tahun yang lalu bangsa kita sudah berhasil melaksanakan dengan sukses pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden, sehingga kini Indonesia memiliki pemerintahan baru yang mendapat mandat dari seluruh rakyat. Apapun yang telah kita capai hari ini, sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi terhadap hasil SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

3

kerja pemerintahan terdahulu, mulai dari Presiden RI pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga presiden keenam. Dan kita berharap bahwa kemajuan tersebut akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden ketujuh saat ini. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang mulia, saudara sebangsa dan setanah air, Setiap zaman memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda. Sebagaimana pernah dikatakan Proklamator dan Presiden RI yang pertama, Bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Tantangan dan permasalahan tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik domestik, regional maupun global. Seperti kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan: pertumbuhan yang cenderung melambat, penerimaan pajak yang tidak mencapai target, lambannya penyerapan APBN dan APBD, yang kesemuanya berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Dalam keadaan demikian, kita dapat merasakan betapa beban hidup rakyat makin berat, yang diakibatkan antara lain oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk beras dan daging. Di sisi lain, negara kita juga menghadapi makin melebarnya kesenjangan pembangunan; seperti kesenjangan antar wilayah barat dan timur, kesenjangan antara kota dan desa, antara sektor ekonomi modern dan ekonomi rakyat, serta ketimpangan pendapatan yang mengkhawatirkan sebagaimana ditunjukkan makin membesarnya indeks Gini Rasio. Jawaban dan solusi atas semua persoalan dan tantangan ini, tidak perlu kita cari jauh-jauh karena sudah diatur dalam konstitusi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang harus kita laksanakan secara taat azas: di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan diatur oleh negara melalui badan usaha milik negara dan koperasi; pemanfaatan seluruh kekayaan dan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan melaksanakan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dewasa ini kita juga menghadapi sejumlah tantangan di bidang kesejahteraan masyarakat, antara lain penanganan fakir miskin dan anak terlantar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak dan perempuan, perdagangan manusia, dan kecenderungan melemahnya solidaritas sosial dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Masalah kerukunan antar dan inter-umat beragama juga perlu mendapat perhatian kita semua. Kita tidak boleh membiarkan setiap upaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang berpotensi menggerogoti rasa persatuan dan kerukunan bangsa. Untuk menjaga kerukunan dan persatuan ini, kita harus senantiasa memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat kesatuan bangsa, dengan terus memupuk rasa toleransi atas perbedaan dan keberagaman kita. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang mulia, para hadirin yang berbahagia, Walaupun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum genap satu tahun, ada sejumlah hal positif yang perlu kita apresiasi; di antaranya, realisasi dana desa yang telah mulai dicairkan sejak bulan April 2015, meskipun jumlahnya belum mencapai 10% dari dana di luar dana transfer dan dalam realisasinya ternyata masih terdapat sejumlah desa di beberapa provinsi yang belum bisa memanfaatkannya karena dukungan regulasi belum cukup tersedia. Penyaluran dana desa ini telah menambah jumlah transfer dana untuk mendukung pemantapan otonomi daerah, sehingga memperlihatkan peningkatan alokasi APBN untuk daerah. Walaupun demikian, Dewan Perwakilan Daerah memandang bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah masih belum proporsional. Dalam hal ini DPD tengah menyiapkan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai perbaikan atas aturan yang sudah ada sebelumnya. Di bidang kemaritiman, perlu mendapat SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

4

perhatian kita bersama implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tetang Kelautan. Undang Undang tersebut berasal dari RUU inisiatif DPD RI yang disahkan melalui proses pembahasan secara tripartit antara Pemerintah, DPR dan DPD. Menurut hemat kami, Undang-Undang Kelautan dapat menjadi landasan pelaksanaan program Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo. Lebih dari itu, juga dapat menjadi dasar pengelolaan sumber daya kemaritiman dan pengamanan wilayah laut secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran dan pandangan budayawan dan ahli ilmu kelautan, Prof. Mattulada yang mengatakan: "satu saat Indonesia perlu mengistirahatkan daratan dan beralih ke lautan sebagai sumber pangan dan sumber penghidupan rakyat Indonesia." Dewan Perwakilan Daerah juga sudah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Wawasan Nusantara. RUU ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015 dan telah siap disampaikan kepada DPR RI sebagai RUU inisiatif DPD yang akan dibahas secara tripartit antara Pemerintah, DPR dan DPD. Sidang Dewan yang mulia, para hadirin yang berbahagia, Betapa pun sulitnya tantangan yang dihadapi, kita harus tetap optimis dan bersemangat menyongsong masa depan yang lebih baik. Hal ini tentu harus didukung dengan kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Pada periode pemerintahan sebelumnya, berbagai kebijakan dan program pro-rakyat seperti subsidi untuk BBM, listrik, pupuk, beras untuk rumah tangga miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain yang jumlahnya pernah mencapai Rp. 400 triliun adalah kebijakan dan program yang tepat atau setidaknya memadai untuk masa itu. Kenyataannya memang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat dikelola dan dijaga dengan baik. Namun, akibat besarnya jumlah dana yang terserap untuk pemberian subsidi, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Kita dapat memahami bila pemerintahan sekarang harus mengambil kebijakan pengurangan subsidi agar dapat memacu pembangunan infrastruktur. Karena kemampuan pendanaan Pemerintah yang terbatas, maka untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang massif, diperlukan partisipasi dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri. Kita perlu mengingatkan Pemerintah, agar pembangunan infrastruktur yang melibatkan pendanaan investor, terutama dari luar negeri, agar disertai regulasi yang mendorong pelibatan seluasluasnya kelompok usaha kecil-menengah dan koperasi, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan pembangunan di daerah mereka. Kita menyadari, setiap perubahan kebijakan pembangunan selalu membawa implikasi sosiologis maupun psikologis bagi masyarakat. Masyarakat yang telah terbiasa menerima subsidi yang bersifat manfaat jangka pendek, harus memahami bahwa pembangunan infrastruktur lebih bermanfaat jangka panjang. Perubahan ini ibarat orang yang biasa mendapat ikan, sekarang harus menerima pancing. Hal ini tidak mudah, apalagi tanpa ada keteladanan dari atas, dari para pemimpin, elit bangsa, dan orang-orang yang lebih beruntung. Kita harus memberikan empati kepada rakyat, menunjukkan sikap egaliter, kesetaraan, dan ojo dumeh. Jangan mentang-mentang yang berkuasa jangan terlalu melihatkan kekuasaannya, yang kaya jangan pamer kekayaan. Di samping hal-hal yang disampaikan di atas, hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh para anggota DPD RI dari masing-masing provinsinya terdapat beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian pemerintah. Antara lain adalah: masalah ketersediaan daya listrik yang memprihatinkan pada sejumlah daerah; pelayanan kesehatan oleh BPJS yang masih belum efektif dirasakan masyarakat; kesejahteraan guru dan tenaga perawat kesehatan yang memprihatinkan terutama di daerah-daerah terpencil; menurunnya harga komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, jagung dll; pembangunan daerah di wilayah perbatasan; serta penuntasan RT RW di sejumlah daerah. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang mulia, para hadirin yang berbahagia,


5

Selain tantangan bidang ekonomi dan sosial, kita juga harus mengatasi berbagai persoalan di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan demokrasi. Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa ancaman terbesar justru datang dan bersumber dari kita sendiri. Seperti sikap saling tidak percaya dalam banyak sendi kehidupan bangsa: antar lembaga negara, antar kelompok partai politik, antar pusat-daerah, antara pegiat LSM dengan pejabat publik, antara pejabat publik dengan pelaku usaha, antara media masa dengan pemerintah dan sebagainya. Kita menghargai kerja keras semua lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, yang kita kejar bukanlah berapa banyak para pejabat dan pengusaha yang terpidana, atau berapa persen perbaikan indeks persepsi korupsi. Yang kita inginkan adalah seberapa jauh seluruh sistem hukum dapat menjamin terwujudnya good governance dan clean government pada seluruh sektor kehidupan. Penataan sistem hukum dimaksudkan untuk mencegah praktik penyelewengan dan korupsi, sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya politisasi hukum dan kriminalisasi yang akan mengakibatkan jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak bergairah dan merasa takut atau trauma dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk itu, kami perlu mengingatkan, dalam penegakan hukum, istilah "supremasi hukum" jangan sampai berubah menjadi "supremasi penegak hukum" yang bisa bermakna bahwa Indonesia sebagai "negara hukum" (rechstaat) dalam praktiknya akan terlihat sebagai "negara kekuasaan" (machstaat). Sementara itu, dalam pembangunan demokrasi, terlihat sistem dan pelaksanaan pemilihan umum terus berkembang semakin baik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun ini, diharapkan menghasilkan pimpinan daerah berkualitas, bukan para penguasa daerah yang otoriter. Selain itu, pilkada serentak tersebut dapat menjadi dasar persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di mana pada saat itu pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk pertama kalinya dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, terjadinya kasus "calon tunggal" pasangan kepala daerah di sejumlah daerah saat ini, memberikan pesan kepada kita bahwa perangkat peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah harus terus kita sempurnakan. Dalam hal ini termasuk peninjauan kembali persyaratan dukungan partai politik dan calon perseorangan, serta penyamaan kewajiban mundur dari jabatannya bagi pejabat politik yaitu kepala daerah (petahana) dan anggota lembaga perwakilan rakyat dan daerah. Hasil pembangunan demokrasi dapat pula kita lihat dari terbangunnya sistem dan praktik ketatanegaraan yang makin baik. Termasuk pelaksanaan Sidang Bersama DPR dan DPD ini, yang menggambarkan kerjasama yang makin harmonis di antara lembaga parlemen. Kita juga merasakan komunikasi yang makin intensif di antara para penyelenggara negara. Di tingkat nasional, pertemuan konsultasi para pimpinan lembaga negara telah menjadi tradisi atau konvensi dalam lima tahun terakhir ini. Dalam tahun ini saja, telah dilaksanakan tidak kurang dari 4 kali pertemuan konsultasi presiden dan para ketua lembaga negara dalam rangka menyamakan persepsi, dan mencari solusi atas berbagai masalah aktual yang dihadapi bangsa dan negara. Meskipun sudah banyak kemajuan dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan negara, ke depan kita tetap dituntut terus melakukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan sesuai perkembangan zaman. Di antaranya kita harus menindak-lanjuti amanat Keputusan MPR Nomor 4 tahun 2014, terutama berkenaan dengan Perlunya Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD 1945. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang mulia, saudara sebangsa dan setanah air, Momentum peringatan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga perlu kita gunakan untuk melayangkan pandangan jauh ke depan, ke masa 100 tahun usia kemerdekaan pada tahun 2045 yang akan datang. Berbagai proyeksi dari sejumlah lembaga internasional, tetap menempatkan Indonesia sebagai negara yang akan memiliki peranan dan pengaruh makin besar di masa depan. Misalnya, Economist Intelligence Unit, SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

6

memprediksikan terdapat lima negara yang bakal menguasai perekonomian global pada 2050, Tiongkok, Amerika Serikat, India, Meksiko, dan Indonesia. Akan tetapi, apakah bangsa kita mampu mencapai posisi negara terbesar kelima di dunia secara ekonomi, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini dan di masa-masa selanjutnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa kita: apakah kita akan menjadi negara yang besar ataukah negara yang gagal; apakah kita akan menjadi pemenang ataukah pecundang. Untuk menjadi negara besar dan bangsa pemenang, kita harus mampu secara cerdas memadukan potensi SDA dan SDM dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Oleh karena itu, kita harus membangun sistem pendidikan nasional yang mengutamakan pembentukan karakter dan kepribadian bangsa dengan dasar iman dan takwa serta berakhlak mulia. Ibaratnya sedang berlayar, untuk sampai ke pulau tujuan, kita harus bekerja keras dan cerdas, bersatu padu, bahu-membahu, mendayung bahtera ini secara bersama-sama. Bukan hanya para pemimpin dan penyelenggara negara, tetapi seluruh komponen bangsa dan semua elemen masyarakat, harus menyatukan tujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan cara demikian kita bisa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, dan secara bersama-sama membangun Indonesia agar benar-benar menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dengan dilandasi kepribadian yang berkebudayaan Nusantara. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang mulia, para hadirin yang berbahagia, Sekarang, perkenankan saya menampilkan putra-putri bangsa yang telah berhasil mengibarkan merah-putih tidak hanya di hati mereka, tapi juga di tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Turut hadir dalam Sidang Bersama ini sebanyak 1.108 orang teladan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga. Mereka adalah: 24 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 44 teladan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 137 teladan dari lingkungan Kementerian Kesehatan; 137 teladan dari jajaran Kementerian Agama; 317 teladan dari Kementerian Dalam Negeri; 270 teladan dari lingkungan Kementerian Pertanian; 84 teladan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; 20 teladan dari Kementerian Sosial; 30 teladan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 34 teladan dari Badan Pusat Statistik; 8 teladan dari Arsip Nasional; serta, 3 teladan dari LPP Radio Republik Indonesia (RRI). Sebagian besar para teladan tersebut berada di lobi Gedung Nusantara, dan kepada perwakilan yang berada di balkon ruang sidang paripurna ini, saya persilakan untuk berdiri dan marilah para hadirin yang kami muliakan, kita berikan aplause sebagai rasa kebanggaan kita atas prestasi dan dedikasi mereka kepada negeri tercinta ini. Terimakasih, dan dipersilakan duduk kembali. Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia, hadirin yang berbahagia, Kita sampai pada puncak agenda Sidang Bersama ini, dan kita akan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI. Untuk itu kepada Saudara Presiden kami persilahkan.


7

PEMBICARA : Ir. H. JOKO WIDODO (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara; Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga; Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima; Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono; Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz; Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah; Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Kita patut berterimakasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju. Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan. Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

8

yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita. Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa. Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada ‘histeria publik’ dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional. Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang saya hormati, Sekarang ini siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan. Goncangan ekonomi seperti itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulangkali. Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat. Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik. Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari. Sementara itu, di bidang kesehatan, gizi buruk dan angka kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, ratarata lama sekolah baru mencapai sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar. Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat. Indonesia juga dihadapkan pada beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua, dan dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan lalu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil. Pemerintah tentu tidak hanya berpangku tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules. SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

9

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan. Pada tahuntahun awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa. Dalam kondisi sulit seperti itu, hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin sangat erat dan mendalam. Semangat persatuan mereka laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh. Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud. Seperti Saudara-saudara ketahui, saya baru saja melakukan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya banggakan, Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional. Sejauh ini Pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Saya memahami, kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar. Langkah awal yang saya tempuh adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM. Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif. Sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur.


10

Hadirin sekalian yang saya muliakan, Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis. Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran. Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif. Saudara-saudara yang saya muliakan, Sejalan dengan nafas Nawacita, Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal. Di bidang energi, dalam sepuluh bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita. Kita juga perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan. Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang luas, memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita juga harus melindungi laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Salah satu agenda saya yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik. Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

11

identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan. Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh. Seperti digariskan dalam UUD 1945, prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas, mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global. Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah. Kita juga akan membangun kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai. Sejalan dengan itu, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif. Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

12

Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Di akhir pidato kenegaraan yang terhormat ini, saya ingin berterimakasih atas ketulusan, kesabaran, dan optimisme Saudara-saudara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Juga kepada beberapa perwakilan Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan teknologi, olah raga, dan lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa, yang ikut hadir bersama-sama kita di ruangan yang terhormat ini. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan dukungan tulus, kesabaran, dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya akan berbuah manis. Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1953; "Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya." Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. Ayo kerja untuk bangsa! Ayo kerja untuk negara! Ayo kerja untuk rakyat! Dirgahayu Republik Indonesia. Terimakasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Namo buddhaya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Terimakasih, kita sampaikan kepada Saudara Presiden RI yang telah menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. PEMBICARA : SYLVIA EVAWANI (MC) Persembahan lagu Satu Nusa Satu Bangsa oleh Gita Bahana Nusantara. [LAGU SATU NUSA SATU BANGSA] PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Gita Bahana Nusantara. Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Habib Ali Alwi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Banten untuk membacakan doa.


13

PEMBICARA : Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Marilah sejenak kita menundukan kepala, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar, juga kepada yang beragama Islam marilah bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah sedangkan bagi umat beragama lain dapat disesuaikan. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumasholi alla sayyidina Muhammad, waala’ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini di Gedung Nusantara ini kami telah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Dengan memohon ridho dan izin-Mu Ya Allah berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu semua bernilai ibadah penambah ilmu dan amal sholeh bagi kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau Yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami memohon kepada-Mu Ya Allah, perkuatlah persatuan diantara kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan diantara kami, kami ingin kuat Ya Allah dalam persatuan dan tumbuh dalam rasa persaudaraan agar keberadaan kami di tempat ini lebih bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Allah, Ya Qayum, Ya Majid, berilah kami kekuatan lahir dan batin agar dapat mengemban amanat rakyat Indonesia yang dititipkan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Janganlah Engkau bebani kami dengan beban beban yang kami tak sanggup, dan janganlah Engkau siksa kami apabila kami terjebak dalam lupa dan salah. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau Yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orangtua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami, tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau Yang Maha Mengabulkan Doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. (Doa dalam Bahasa Arab) Rabbana attina fidunya khasanah, wafilakhirati khasanah, waqina adzabannar. Wasallahu’ala sayiddina Muhammadin nabiyil umiyi waala’alihi wasohbihi wasalam. Walhamdulillahirabbilalamiin. (Doa dalam Bahasa Arab) Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Saudara Habib Ali Alwi yang telah membacakan doa. Sekiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan harapan kita bersama. Aamiin. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia, para hadirin yang berbahagia, Dengan selesainya pembacaan doa maka selesailah seluruh rangkaian acara Sidang Bersama DPR dan DPD hari ini. Akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang bersama ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Sebelum menutup Sidang Bersama DPR dan DPD ini, saya ingin menyampaikan sebait pantun. “Putri nusantara anggun berkebaya, kebaya dikenakan pergi ke Senayan. Dengan kerja keras kita bangun bangsa, agar tercapai cita-cita kemerdekaan.” SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015 Jumat, 14 Agustus 2015

14

Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. KETOK 1X PEMBICARA : SYLVIA EVAWANI (MC) Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. PEMBICARA : SELURUH HADIRIN Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.


15

PEMBICARA : SYLVIA EVAWANI (MC) Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI meninggalkan ruang sidang. SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB


16

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2015

Recommend Documents