LAPORAN KINERJATAHUN 2016 BADAN PUSATSTATISTIKPROVINSIJAWATIMUR

LAPORAN KINERJ ATAHUN 2016 BADAN PUSATSTATISTIKPROVINSIJ AWATIMUR

Ba d a nPus a tSt a t i s t i k Pr o v i n s iJ a waT i mu r

We bs i t e :j at i m. bps . go. i d

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Grafik dan Gambar

iv

Ringkasan Eksekutif

v

Bab I

Pendahuluan

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Jawa Timur

2

1.3

Sumber Daya Manusia BPS Provinsi Jawa Timur dan Dukungan Anggaran

9

1.4

Potensi dan Permasalahan

10

1.5

Sistematika Penyajian Laporan

10

Bab II

Bab III

Bab IV

Perencanaan Kinerja

12

2.1

Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019

12

2.2

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Jawa Timur 2016

16

Akuntabilitas Kinerja

19

3.1

Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

19

3.2

Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2016

24

3.3

Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

27

3.4

Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Jawa Timur 2016

28

3.5

Upaya Efiensi di BPS Provinsi Jawa Timur 2016

32

3.6

Kinerja Anggaran Tahun 2016

32

3.7

Inovasi

35

Penutup

37

4.1

Tinjauan Umum

37

4.2

Tindak Lanjut

37

Lampiran-lampiran

ii

1

Renstra 2015-2019 (Reviu Pertama)

41

2

Perjanjian Kinerja 2016

42

3

Pengukuran Capaian Kinerja 2016

44

4

SDM di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur 2016

48

5

Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur 2016

50

6

Respon Rate Survei 2016

56

7

Judul Publikasi yang terbit Tahun 2016 (ARC)

60

8

Data SKD Tahun 2016

62

Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

DAFTAR TABEL Tabel 1. Perkembangan Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis 2011-2016 Tabel 2. Daftar BPS Kabupaten/Kota se Jawa Timur

viii 6

Tabel 3. Pagu Anggaran BPS Provinsi Jawa Timur Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2016 Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur 2015 - 2019

10

Tabel 5. Perjanjian Kinerja 2016

17

Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik

19

Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

21

Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

23

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016

25

Tabel 10. Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

27

Tabel 11. Rekapitulasi Pagu Perjalanan Dinas BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

32

Tabel 12. Realisasi Anggaran Menurut Program

33

Tabel 13. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2016

34

Tabel 14. Realisasi PNBP Tahun 2016

35


iii

15

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi Jawa Timur

8

Gambar 2. Visi dan Misi BPS 2015-2019

14

Gambar 3. Nilai Inti BPS

15

Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

16

Grafik 1. Komposisi SDM BPS Provinsi Jawa Timur Menurut Tingkat Pendidikan

9

Grafik 2. Perbandingan Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Tahun 2015 dan 2016

26

Grafik 3. Realisasi Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2016

33

Grafik 4. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2016

34

iv


Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2016 bertujuan untuk menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja BPS Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Dengan demikian tugas BPS Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut BPS Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: 1.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.

2.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.

3.

Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Makna dari misi pertama, “Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, adalah: “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”. Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

v

dapat diinterpretasikan. Sedangkan kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. “Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997) Serta setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sebagai unit organisasi perwakilan BPS di wilayah Provinsi Jawa Timur wajib mendukung misi BPS dengan melakukan langkah riil sesuai dengan tusi unit organisasi.

Makna dari misi kedua, “Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, adalah: “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran(UU no. 16 tahun 1997)”. Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: 1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; 2. Pengembangan statistik sebagai ilmu; 3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; 4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; 5. Pengembangan sistem informasi statistik; 6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;

vi


7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; 8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. Pelaksanaan kegiatan statistik; b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2016 BPS Provinsi Jawa Timur menetapkan 3 program utama kegiatan yang terdiri atas: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPPTL) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran Badan Pusat Statistik (54) dengan nilai sebesar Rp. 39.177.040.000,-.

Pada tahun

2016, realisasi pelaksanaan program ini mencapai Rp. 31.538.387.529,-, atau sebesar 80,50 %. Kurang maksimalnya pelaksanaan anggaran BPS Provinsi Jawa Timur tersebut disebabkan terdapatnya anggaran yang diblokir dalam rangka penghematan anggaran belanja negara sehingga memperkecil persentase penyerapan anggaran. Makna dari misi kedua, “Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan”, adalah: BPS pusat telah merancang suatu kerangka kerja reformasi birokrasi (RB) yang cikal bakalnya berasal Statistical Capacity Building – Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAPCERDAS) pada tahun 2010. STATCAP-CERDAS merupakan program transformasi BPS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memproduksi dan diseminasi data yang dapat diandalkan, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan pengguna data yang sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik. Salah satu sasaran Reformasi Birokrasi melalui pembangunan STATCAP-CERDAS adalah peningkatan kualitas SDM. Berbagai langkah telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM BPS. Pembinaan SDM dilakukan di pusat dan daerah dengan melakukan berbagai bentuk pelatihan. Dari seluruh upaya pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pada satker BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visinya secara umum terpenuhi sesuai target. Pencapaian akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari angka Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pada Tahun 2016 sebesar 110,72 % dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Tingkat pencapaian Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

vii

kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS Provinsi Jawa Timur. Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Tujuan di BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2016. Perbandingan capaian kinerja 2016 jika dibandingkan dengan periode Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2011-2016 Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan

89,00

90,33

98,33

105,25

120,96

110,72

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis

82,14

90,43

102,30

101,14

111,21

106,55

.

viii


Bab 1. Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dicantumkan dalam beberapa

produk hukum Republik Indonesia, mulai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme hingga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada intansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tanpa pengecualian, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu instansi pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Keberhasilan

atau

kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Selain itu, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk tahun depan. Tahun 2016 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019. Terdapat 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016. Setiap sasaran kinerja tersebut memiliki Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun 2016, BPS menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah IKU yang telah diformalkan dari Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan


1

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Statistik. Target pada setiap indikator kinerja ditetapkan pada awal tahun. Selanjutnya dilakukan monitoring terhadap realisasi indikator kinerja secara periodik dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja triwulanan dan laporan kinerja tahunan (Lakin). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai pertanggung jawaban Kepala BPS Provinsi Jawa Timur kepada Kepala BPS Pusat atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016 dan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya.

1.2.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang kemudian dijabarkan secara rinci melalui keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, BPS Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPS Republik Indonesia dan melaksanakan koordinasi dengan kepala daerah setempat (Gubernur). Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPS Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan statistik dasar; b. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS; c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 2


Selain fungsi diatas, BPS Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan dalam hal koordinasi dengan Dinas/Instansi/SKPD lain di daerah terkait hal-hal sebagai berikut: a. Penyusunan rencana daerah secara makro di bidang statistik; b. Perumusan kebijakan di bidang untuk mendukung pembangunan daerah di provinsi; c. Penetapan sistem informasi statistik di provinsi; d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di provinsi; e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik dan Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, susunan organisasi BPS Provinsi Jawa Timur terdiri dari : a. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Statistik Sosial; d. Bidang Statistik Produksi; e. Bidang Statistik Distribusi; f.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;

g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dari setiap entitas organisasi BPS Provinsi Jawa Timur diatas, memiliki tugas sebagai berikut:

Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Kepala BPS Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi Jawa Timur serta membina aparatur BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota se Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Jawa Timur terdiri dari: a. Sub Bagian Bina Program bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi program. b. Sub Bagian Urusan Dalam bertugas melakukan dokumentasi dan distribusi surat-menyurat, penggandaan kearsipan, persandian, kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan,


3

serta urusan keamanan dan ketertiban Kantor serta tempat-tempat lain yang menjadi aset Kantor di lingkungan BPS Provinsi. c. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum bertugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana, serta urusan hukum dan perundang-undangan. d. Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan, perbendaharaan, serta urusan verifikasi dan perhitungan anggaran. e. Sub Bagian Perlengkapan bertugas melakukan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan urusan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur terdiri atas: a. Seksi Statistik Kependudukan bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana, serta evaluasi dan pelaporan Statistik Kependudukan. b. Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan Statistik Kesejahteraan Rakyat. c. Seksi Statistik Ketahanan Sosial bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan Statistik Ketahanan Sosial.

Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik Pertanian, Statistik Industri, serta Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi. Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Jawa Timur terdiri atas: a. Seksi Statistik Pertanian bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Statistik Pertanian. b. Seksi Statistik Industri bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Statistik Industri. c. Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi.

4


Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Jawa Timur terdiri atas: a. Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar. b. Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Statistik Keuangan dan Harga Produsen. c. Seksi Statistik Niaga dan Jasa bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Statistik Niaga dan Jasa.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa Timur terdiri atas: a. Seksi Neraca Produksi bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca produksi. b. Seksi Neraca Konsumsi bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Neraca Konsumsi. c. Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor bertugas melakukan analisis statistik sosial, statistik ekonomi, dan statistik lainnya.

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. Bidang IPDS BPS Provinsi Jawa Timur terdiri atas: a. Seksi Integrasi Pengolahan Data bertugas melakukan pengintegrasian pengolahan data statistik hasil survei, sensus, produk administrasi serta data penunjang untuk sistem informasi manajemen. b. Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik bertugas melakukan pengelolaan layanan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data, penghimpunan dan pengolahan rujukan statistik, serta administrasi pemberian rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral.


5

c. Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik bertugas melakukan pembakuan dan evaluasi publikasi, kompilasi naskah yang akan dicetak, pemantauan kelayakan publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi, serta urusan pemberian layanan informasi statistik, perpustakaan, dan pengelolaan dokumentasi statistik.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BPS Kabupaten/Kota BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, BPS Kabupaten/Kota dibina oleh BPS Provinsi baik dalam hal teknis maupun administrasi. Kantor BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 BPS Kabupaten dan 9 BPS Kota. Tabel dibawah ini merupakan daftar BPS Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Tabel 2. Daftar BPS Kabupaten/Kota se Jawa Timur

6

No

Kode Kabupaten / Kota

(1) 1 2

(2) 3501 3502

(3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

3

3503

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

4 5 6

3504 3505 3506

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri

7 8 9 10 11

3507 3508 3509 3510 3511

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso

12

3512

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

13 14 15

3513 3514 3515

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

16

3516

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

17

3517

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

18 19

3518 3519

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Nama BPS Kabupaten/Kota


No

Kode Kabupaten / Kota

(1) 20 21 22 23 24

(2) 3520 3521 3522 3523 3524

(3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

25

3525

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

26

3526

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

27

3527

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang

27

3527

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang

28

3528

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

29

3529

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

30

3571

Badan Pusat Statistik Kota Kediri

31

3572

Badan Pusat Statistik Kota Blitar

32

3573

Badan Pusat Statistik Kota Malang

33

3574

Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

34

3575

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan

35

3576

Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

36

3577

Badan Pusat Statistik Kota Madiun

37

3578

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

38

3579

Badan Pusat Statistik Kota Batu

Nama BPS Kabupaten/Kota


7

Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi Jawa Timur (Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001)

8


1.3.

Sumber Daya Manusia (SDM) BPS dan Dukungan Anggaran Pada tahu 2016, jumlah pegawai di BPS Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2016

sebanyak 119 orang. Menurut jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 39 orang, sementara yang berpendidikan S1/DIV berjumlah 46 orang, 10 orang berpendidikan D3, 18 orang berpendidikan SMA dan sisanya sebanyak 4 orang berpendidikan SMP/SD. Gambar dibawah ini ini menunjukkan komposisi SDM BPS Provinsi Jawa Timur menurut Tingkat Pendidikan.

SMP/SD S3 3.39% 0.85% SMA 15.25% D3 8.47%

S2 33.05%

S1/D4 38.98%

Grafik 1. Komposisi SDM BPS Provinsi Jawa Timur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 Berdasarkan gambar 2 tersebut komposisi, Pegawai BPS Provinsi Jawa Timur dengan pendidikan minimal D-IV/S1 mencapai 38,98 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dengan mayoritas SDM memiliki tingkat pendidikan minimal D-IV/S1, merupakan aset yang sangat strategis untuk BPS Provinsi Jawa Timur. Belum lagi ditambah sekitar 33,05 persen Pegawai BPS Provinsi Jawa Timur sudah mencapai jenjang pendidikan S2. Aset besar ini sangat cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Jawa Timur. Aset sumber daya manusia di BPS Provinsi Jawa Timur yang cukup besar harus tetap dipertahankan agar tetap berkualitas dan professional. Upaya mempertahankan dua hal tersebut antara lain: Subbagian Kepegawaian dan Hukum BPS Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan diantaranya mengikutsertakan pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat penjenjangan dan diklat pengadaan barang/jasa.

Selain itu, untuk mempercepat proses administrasi kepegawaian dan

mempermudah proses penilaian jabatan fungsional statistisi, Subbagian Kepegawaian dan Hukum


9

membangun Aplikasi SIMPEG JATIM dan Aplikasi Fungsional serta melakukan pemuktakhiran data SIMPEG. Kedua aplikasi ini telah diterapkan sejak tahun 2011. Sementara itu, dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang dicapai pada tahun 2016 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 39.177.040.000. Pagu tersebut dibagi kedalam satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 22.906.053.000 dan dua Program non teknis yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 16.128.567.000 dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 142.420.000. Rincian Pagu anggaran BPS tahun 2016 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3. Pagu Anggaran BPS Provinsi Jawa Timur Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2016

No

Program

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

2

3

1.4.

Sumber Dana (Rp) Hibah Langsung APBN Dalam Negeri

Total

16.128.567.000

-

16.128.567.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

142.420.000

-

142.420.000

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

22.406.053.000

500.000.000

22.906.053.000

Total Anggaran

38.677.040.000

500.000.000

39.177.040.000

Potensi dan Permasalahan Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi

pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS. Disisi lain rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan benar, menyebabkan kualitas data dan response rate masih rendah. Hal ini disebabkan ada kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi respoden survei-survei BPS terutama untuk responden survei/sensus berbasis usaha/perusahaan. Pada survei/sensus berbasis berbasis rumahtangga acap ditemukan kesulitan mendapatkan respon dari masyarakat yang tinggal di kawasan elit. Selain persoalan response rate, masih terdapat persoalan tidak terdatanya semua

10


responden suatu survei yang disebut under-coverage. Hal ini disebabkan pada saat pendataan, responden tidak menyampaikan data sebenarnya kepada petugas survei/sensus. Masih dalam upaya menyediakan data statistik berkualitas, BPS masih menghadapi persoalan belum optimalnya SDM BPS Provinsi Jawa Timur. Pada beberapa satker, baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota , jumlah SDM sudah memadai. Meskipun telah terpenuhi secara kuantitas, tetapi komposisi pegawai menurut kemampuan juga masih belum terdistribusi dengan merata atau sesuai dengan kebutuhan. Selama ini, untuk kegiatan survei berskala besar atau sensus, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota merekrut petugas mitra BPS. Meski kebutuhan SDM terpenuhi, tetapi petugas mitra tersebut belum semua memiliki kualitas dan kemampuan yang optimal seperti yang diharapkan oleh organisasi. Ketiga permasalahan diatas bermuara pada bagaimana BPS harus merencanakan semua kegiatan dalam satu tahun secara baik, mulai dari perencanaan anggaran, kegiatan teknis dan administrasi. Selama ini tata kelola organisasi BPS Provinsi masih kurang optimal utamanya tentang koordinasi kegiatan. Sejumlah kegiatan prioritas dilaksanakan pada saat yang hampir bersamaan sehingga beban kerja di setiap satker BPS di Provinsi Jawa Timur meningkat pada waktu tertentu. Hal ini tidak hanya dialami pada level regional, tetapi juga skala nasional.

1.5.

Sistematika Penyajian Laporan Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan, menyajikan latar belakang; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi Jawa Timur; sumber daya manusia di BPS Provinsi Jawa Timur, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Provinsi Jawa Timur; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II.

Perencanaan Kinerja, berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Jawa Timur 20152019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Jawa Timur 2016.

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja, menguraikan Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur 2016, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 terhadap realisasi kinerja tahun 2015, Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019, Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Jawa Timur 2016, Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Jawa Timur 2016 dan Kinerja Anggaran tahun 2016

Bab IV.

Penutup, mengulas tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.


11

Bab 2. Perencanaan Kinerja 2.1.

Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019 BPS Provinsi Jawa Timur wajib berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik

pada wilayah provinsi Jawa Timur. Visi yang disusun BPS Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Visi tersebut memiliki penjelasan makna sebagai berikut: kata “Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. c. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”. Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. Sedangkan kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (Silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar Subject Matter di BPS.

12


“Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997) Serta setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics

Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997)”. Dalam melakukan pembinaan statistik di wilayah Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah provinsi, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: 1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; 2. Pengembangan statistik sebagai ilmu; 3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; 4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; 5. Pengembangan sistem informasi statistik; 6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; 7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan di wilayah provinsi; 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti dan kegunaan statistik.


13

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. Pelaksanaan kegiatan statistik di wilayah Provinsi Jawa Timur; b. Serta mendukung kebijakan BPS RI terhadap aktivitas pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Visi Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua

Misi ● Menyediakan data statistik berkualitas ● Memperkuat SSN yang berkesinambungan

● Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah

Gambar2. Visi dan Misi BPS 2015-2019

Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Pembangunan instan statistik merupakan perwujudan nilai-nilai organisasi BPS. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas atau profesional, harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur), Harus memiliki sifat amanah yang berarti mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

14


Gambar 3. Nilai Inti BPS Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Tujuan dalam rencana strategis BPS Provinsi Jawa Timur adalah suatu keadaan yang dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi. Tujuan yang ditetapkan juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Tiga Tujuan BPS Provinsi Jawa Timur adalah: 1. Peningkatan kualitas data statistik. 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur 2015 - 2019 TUJUAN T1. Peningkatan kualitas data statistik

SS1. SS2.

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS3.

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS4. SS5.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


15

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut. SS1 T1

VISI : “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (“The Agent of Trustworthy

MISI

T2

SS2

SS3

SS4 T3 SS5

Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Jawa Timur 2016 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah target dari masing-masing indikator tujuan dan

sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun atau pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan target indikator kinerja ditetapkan pada awal tahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pada bulan Oktober 2016, target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut direviu untuk menyesuaikan antara target yang ditetapkan dengan perubahan anggaran. Perubahan anggaran menyebabkan terjadinya perubahan jumlah sampel dari suatu survey, sehingga berdampak pada target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan anggaran tersebut disebabkan oleh penghematan anggaran yang wajib dilakukan oleh setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam upaya mengantisipasi defisit anggaran belanja negara pada tahun 2016. Target Perjanjian Kinerja 2016 BPS Provinsi Jawa Timur yang telah direviu pada bulan Oktober 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

16


Tabel 5. Perjanjian Kinerja 2016 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

Satuan

(2)

(3)

Target (4)

1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

85

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

Persen

80

Persen

100

Aktivitas Publikasi

27 46

Publikasi

2

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persen

98,71

Persen

99,91

Persen

99,77

Persen

85

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

85

Pengunjung

125.000

Persen

80

Persen

16,57

Persen

77

Poin

70

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

18

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

76

Poin

70


17

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan triwulanan dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Jawa Timur kepada Kepala BPS RI atas penggunaan anggaran BPS untuk melaksanakan setiap kegiatan perstatistikan dan administrasi. Keberhasilan pencapaian target untuk mencapai visi dan misi badan pusat statistik didukung juga oleh penganggaran. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya (DMPTTL) BPS Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sasaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Sarana dan prasaran kantor dan rumah dinas satker BPS yang berkualitas, aman, dan nyaman bagi pegawai BPS akan menciptakan suatu lingkungan kerja (work environment) yang sangat baik. Dampak lebih luasnya adalah memunculkan atau menjaga semangat kerja karyawan. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

18


Bab 3. Akuntabilitas Kinerja 3.1.

Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Capaian kinerja BPS Provinsi Jawa Timur 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator

tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Capaian kinerja diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Penjelasan capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis diulas sebagai berikut:

a.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama Capaian Kinerja Tujuan Pertama adalah “Peningkatan kualitas data statistik” yang diukur

dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Data target kinerja tujuan ini pada tahun 2016 ditetapkan dengan pendekatan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) pada tahun 2016. Pada tahun 2016, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 85 persen. Hasil SKD tahun 2016 pada tabel 4 dibawah bisa dilihat realisasi kinerja indikator ini sebesar sebesar 96,49 persen. Dengan demikian, pencapaian indikator kinerja tujuan pertama ini adalah sebesar 113,52 persen. Pengukuran persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS menggunakan data hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilakukan oleh Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik pada bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi (IPDS) Statistik BPS Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja tujuan pertama ini cukup membanggakan karena reponden atau pengguna data mayoritas masih merasa puas dengan kualitas data statistik yang diakses melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Tujuan Pertama ini diukur dengan mengukur dua sasaran strategis pendukungnya yaitu: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dan (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator

Satuan

Target

T.1. Peningkatan kualitas data statistic Persentase konsumen yang merasa puas dengan Persen 85 kualitas data statistik SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan Persen 85 kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data Persen 80 dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama


Realisasi

Capaian Kinerja (%)

96,49

113,52

96,49

113,52

95,26

119,08

19

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Persen 100 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 100 Aktivitas 27 Jumlah release data yang tepat waktu 27 Publikasi 46 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu 46 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat Publikasi 2 2 waktu SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) Persen 98,71 96,46 survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Persen 99,91 75,61 survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Persen 99,77 99,69 survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Rata-rata Capaian Indikator Sasaran

Capaian Kinerja (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

97,73 75,67 99,92

100,66

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 113,52 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama ini adalah sebesar 100,66 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, ada indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga” capaian kinerjanya sebesar 97,73 persen, (2) indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha” capaian kinerjanya sebesar 75,67 pesen, dan (3) indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha” capaian kinerjanya sebesar 99,92 persen. Tidak tercapainya target kinerja pada indikator-indikator tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Rendahnya capaian kinerja pada survei dengan pendekatan rumahtangga, pendekatan usaha, serta pendekatan responden non-rumahtangga dan non-usaha. Responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur masih kurang kooperatif dan masih ada keengganan untuk menyampaikan data. Hal ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angka response-rate bahkan mengakibatkan responden tidak merespon (NonRespon). Response rate survei yang berbasis usaha memiliki capaian paling rendah. BPS Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha maksimal dengan cara berjenjang. Petugas pendata ke perusahaan umumnya adalah pegawai organik BPS. Jika masih terdapat kendala, maka tim Task-Force dari BPS Provinsi Jawa Timur akan mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut bersama tim dari BPS Kabupaten/Kota. Dengan upaya sedemikian rupa hanya mampu mendongkrak response rate yang tidak significant.

20


Pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan sutau upaya sosialisasi kepada kalangan pengusaha agar mereka mengetahui pentingnya makna data diberikan kepada petugas pendata dari BPS bagi pembangunan. Selain indikator sasaran yang menghasilkan capaian kinerja kurang dari 100 persen, terdapat juga capaian kinerja indikator sasaran yang hampir mendekati 120 persen yaitu 119,08 persen. Untuk realisasi indikator “Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama” jauh lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016, target indikator ini sebesar 80 persen. Meskipun tujuan pertama telah tercapai, namun upaya peningkatan kualitas data statistik terus dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya memenuhi target response rate diatas, BPS Provinsi Jawa Timur telah melakukan beberapa langkah aksi sebagai antara lain diawali dengan memantau pemasukan dokumen survei dan melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini ditindak lanjuti dengan melakukan sejumlah pengawasan pendataan ke perusahaan yang menolak memberikan data. Dari upaya ini, pemasukan dokumen survei menjadi bertambah walau belum signifikan. Hal ini menjadi tugas bagi BPS Provinsi Jawa Timur di tahun-tahun mendatang.

b.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” merupakan tujuan kedua dengan

indikator Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Sedangkan sasaran strategis yang dicapai dari tujuan kedua ini hanya satu yaitu Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement). Tujuan kedua diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen data yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang terdapat di BPS Provinsi Jawa Timur. Konsumen data yang membutuhkan data dapat langsung ke PST atau dapat berkomunikasi kepada petugas melalui beberapa cara untuk mendapatkan data, misalnya melalui email maupun via web-chat yang dikembangkan oleh Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Jawa Timur. Konsumen yang datang mencari data dilayani oleh petugas PST yang memiliki moto dalam bertugas yakni Melayani dengan hati. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator

Satuan

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap Persen pelayanan data BPS

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

85

99,95

117,59

SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)


21

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Persen

85

99,95

117,59

219.991

175,99

80

99,82

124,77

16,57

9,31

56,18

77

100

129,87

Pengunjung 125.000

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses Persen data BPS Persentase konsumen yang menggunakan data Persen BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase pengguna layanan yang merasa puas Persen terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Rata-rata Capaian Indikator Sasaran

120,88

Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua tercapai dengan tingkat capaian sebesar 117,59 persen dan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 120,88 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik tujuan maupun sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai diatas target. Pengukuran indikator pada sasaran strategis dan tujuan ini menggunakan data hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilakukan oleh Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik pada bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi (IPDS) Statistik BPS Provinsi Jawa Timur. Tiga dari empat indikator kinerja sasaran merupakan indikator yang diukur melalui SKD, sedangkan indikator kinerja sasaran “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS” diperoleh real-time dari statistic-counter dari kunjungan pengguna data ke laman website BPS Provinsi Jawa Timur. Terdapat indikator kinerja sasaran yang sangat perlu ditingkatkan yaitu Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini hanya mencapai 56,18 persen dari target yang ditetapkan sebesar 16,57 hanya terealisasi 9,31 persen. Penetapan target sebesar 16,57 pada tahun 2016 disebabkan hasil SKD tahun 2015, indikator ini mencapai angka 13,49 persen. Walaupun secara keseluruhan tujuan kedua ini tercapai namun upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik ini selalu ditingkatkan. Penilaian kualitas layanan tersebut diperoleh dari dua kelompok responden, yaitu responden yang datang ke PST BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas/Instansi/SKPD yang pernah mencari data ke BPS, mendatangi PST maupun melalui email atau request melalui telepon. Ketika responden datang ke PST, petugas melayani dengan ramah dan senyum. Petugas menunjukkan hardcopy data yang dicari atau menunjukkan publikasi elektronik

22


(softcopy) kepada konsumen data. Saat ini, semua infrastruktur PST BPS provinsi Jawa Timur sudah diperbaiki termasuk Aplikasi PST yang semua fungsi aplikasinya telah berjalan. Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan Aplikasi Survei Kepuasan Konsumen, dimana konsumen yang siap meninggalkan PST akan memencet tombol pilihan apakah mereka puas dengan layanan PST atau tidak. Data ini dapat menunjukkan real-time. Namun masih terdapat kekurangan bahwa kepuasan konsumen belum dirinci menurut area kepuasan. Di masa mendatang aplikasi ini perlu disempurnakan lagi. Hasil survei Kepuasan Konsumen terhadap Layanan PST selama tahun 2016 menunjukkan bahwa 4.272 konsumen dari 4.275 atau 99,93 persen yang mencari data pada PST BPS Provinsi Jawa Timur merasa puas dan sangat puas. Hanya sekitar 0,07 persen yang merasa tidak puas. Terdapat juga aplikasi Chat-US yang dapat membantu konsumen/pengguna data yang berkunjung ke website BPS Provinsi Jawa Timur untuk bertanya tentang produk data yang tersedia di BPS Provinsi Jawa Timur. Aplikasi ini real-time, sehingga memudahkan konsumen data dalam mengetahui ketersediaan data.

c.

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga Tujuan ketiga adalah “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator Hasil

penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tujuan ketiga memiliki dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

Poin

70

70,74

101,06

T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

18

18

100

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

76

76

100

Persen

70

70,74

101,06

SS5. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran


100,35

23

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS merupakan sasaran strategis yang diukur dengan (1) Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan (2) Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I. Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 101,06 persen dan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 100,35 persen. Target indikator tujuan ketiga pada tahun 2016 adalah 70 poin. Penetapan target Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat ini berdasarkan pada data hasil evaluasi SAKIP beberapa tahun sebelumnya, dimana perolehan nilai SAKIP BPS Provinsi Jawa Timur pada: a. Tahun 2013 (untuk penilaian tahun 2012) adalah 44,97 poin b. Tahun 2014 (untuk penilaian tahun 2013) adalah 46,71 poin c. Tahun 2015 (untuk penilaian tahun 2014) adalah 66,56 poin Ternyata pada tahun 2016 (untuk penilaian tahun 2015), nilai SAKIP BPS Provinsi Jawa Timur adalah 70,74 poin. Dengan demikian selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai SAKIP BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan trend meningkat. Secara peringkat penilaian SAKIP, BPS Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat ke-29 dari 33 provinsi pada tahun 2013. Pada tahun 2014 naik ke peringkat 15, tahun 2015 menjadi peringkat 11, dan tahun 2016 menjadi peringkat ke 4 dari 33 BPS Provinsi di Indonesia, dimana perbedaan nilai dengan satker berperingkat pertama tidak terlalu jauh.

Meningkatnya

penilaian SAKIP oleh inspektorat diharapkan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Untuk 2 (dua) indikator sasaran strategis, yaitu: (1) indikator “Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu”, dan (2) indikator “Persentase pegawai yang berpendidikan minimal diploma IV atau Strata I” pada tahun 2016 targetnya telah mencapai 100 persen. BPS Provinsi Jawa Timur terus berupaya dalam mendorong pegawai yang eligible untuk menjadi fungsional tertentu, utamanya untuk kelompok fungsional pranata komputer yang masih sangat dibutuhkan di BPS Provinsi Jawa Timur.

3.2.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2015 Untuk melihat perkembangan dari pencapaian kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja 2016 terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya (2015).

24


Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Capaian Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja 2015 (%) (1)

Capaian Kinerja 2016 (%)

(2)

(3)

(4)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

115,49

113,52

115,49

113,52

138,46

119,08

100

100

107,41

100

100

100

100

100

98,66

97,73

79,16

75,67

99,89

99,92

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran (Tujuan 1) 2. Peningkatan pelayanan prima Persentase kepuasan konsumen hasil kegiatan statistik terhadap pelayanan data BPS 2.1 Meningkatnya kualitas Persentase kepuasan konsumen hubungan dengan pengguna data terhadap pelayanan data BPS (User Engagement) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana

104,34 114,29

100,66 117,55

114,29

117,59

119,26

175,99

112,86

124,77

-

56,18

141,54

129,87

1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS



25

Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



(1)

(2)

(3)

(4)

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran (Tujuan 2) 3. Peningkatan birokrasi yang Hasil penilaian SAKIP oleh akuntabel Inspektorat

121,98 133,12

120,88 101,06

3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

95,25

100

93,6

100

133,12

101,06

107,32 120,96 111,21

100,35 110,72 106,55

BPS

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan Hasil penilaian SAKIP oleh akuntabilitas kinerja aparatur Inspektorat BPS Rata-rata Capaian Indikator Sasaran (Tujuan 3) Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Tujuan Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan sebesar 110,72 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 106,55 persen. Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Hal ini disebabkan terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaian kinerjanya dibawah angka 100 persen. Grafik dibawah ini menunjukkan adanya penurunan rata-rata capaian kinerja indikator tujuan sebesar 6,49 persen dari tahun 2015 dan 4,19 persen untuk indikator kinerja sasaran.

Grafik 2. Perbandingan Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 dan 2016 140 120 100 80 60 40 20 0 Tujuan 1

Tujuan 2 2015

26

Tujuan 3

2016


3.3.

Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Capaian kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 terhadap target Renstra 2016 dan 2019

merupakan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 terhadap target Renstra 2016 dan 2019. Perbandingan antara Capaian Kinerja BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 10. Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Target Target Capaian Tujuan/Sasaran Renstra Renstra Indikator Kinerja Kinerja Strategis 2016 (%) 2019 (%) 2016 (%) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

113,52

85

88

113,52

85

88

119,08

80

85

100

100

100

100

27

27

100

46

53

100

2

2

97,73

98,71

98,80

75,67

94,83

99,50

99,92

99,77

99,75

117,55

85

88

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

117,59

85

88



2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan


27

Tujuan/Sasaran Strategis (1)

dengan pengguna data (User Engagement)



3.4.

Indikator Kinerja


Target Renstra 2016 (%)

Target Renstra 2019 (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

175,99

125.000

135.000

124,77

80

85

56,18

16,57

18,75

129,87

77

80

101,06

70

75

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

100

18

20

100

76

78

101,06

70

75

Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Jawa Timur 2016 Kegiatan prioritas BPS pada tahun 2016 diantaranya adalah Sensus Ekonomi (SE) 2016,

dilaksanakan pada tanggal 1-31 Mei 2016. Sensus Ekonomi merupakan sensus yang paling sulit (complicated) diantara sensus lainnya dalam hal penggalian data dari responden karena respondennya adalah pengusaha/pelaku usaha. Sensus Ekonomi pertama kali dilakukan tahun 1986, dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, pada tahun 2016 merupakan Sensus Ekonomi yang keempat. Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) dapat

menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur sektor ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga bisa diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha.

28


Pada tahun 2016, sebelum pelaksanaan pendataan dilakukan kegiatan Publisitas SE2016 diantaranya dengan pembuatan film dokumentasi, pemasangan iklan di videotron, pemasangan billboard dan pemasangan sticker one way vision di kendaraan umum, disamping itu juga penayangan radio spot dan talk show di radio dan televisi, juga sosialisasi dengan mengundang pelaku usaha dan instansi terkait. Sebelum petugas sensus melakukan pendataan dengan mendatangi seluruh tempat usaha atau perusahaan non pertanian dilakukan pelepasan petugas SE2016 oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Saifullah Yusuf, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang dihadiri oleh petugas dari Surabaya dan daerah kabupaten/kota sekitar Surabaya. Kegiatan prioritas BPS Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016 terlaksana tanpa meninggalkan kewajiban terhadap kegiatan rutin BPS seperti survei sektoral pada Program PPIS. Masih ditambah lagi dengan kegiatan kerjasama BPS dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan implementasi fungsi koordinasi dan pembinaan statistik dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2016, BPS Provinsi Jawa Timur melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk 3 (tiga) aktivitas kerjasama yaitu: (1) Penyusunan Data Statistik Pembangunan Provinsi Jawa Timur (2) Evaluasi Pencapaian Target MDG’S Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (3) Pengumpulan dan Pengolahan Data Perdagangan Dalam Negeri (4) Validasi Penyusunan Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (5) Penyusunan Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Timur (6) Pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabalnusra) Tahun 2016 Lima dari kegiatan kerjasama tersebut dilaksanakan secara swakelola, sedangkan kerjasama pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Jabalnusra

Penyusunan Data Statistik Pembangunan Provinsi Jawa Timur Penyusunan data statistik pembangunan provinsi Jawa Timur digunakan sebagai referensi Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama BPS Provinsi Jawa timur dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Data statistik pembangunan adalah pengukuran dari indikator evaluasi atas keberhasilan atau kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi jawa timur agar lebih memudahkan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan. Oleh karenanya angka angka indikator output dan outcome seluruh kegiatan pembangunan di Jawa Timur.


29

Terdapat 95 indikator yang disusun sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur yaitu: 5 Indikator Kinerja Utama, Indikator Prioritas Pembanguna Ekonomi mencangkup 22 indikator, Indikator Prioritas Pembangunan Sosial sebanyak 29 indikator dan Indikator Prioritas Pembangunan lainnya mencangkup 39 Indikator. BPS memfokuskan kepada 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Jawa Timur yang dimaksudkan untuk lebih memudahkan para perencana pembangunan dalam merumuskan prioritas pembangunan dari sekian banyak pilihan indikator. Selain itu, pemilihan kelima IKU ini membuat keterbandingan antar waktu, antar provinsi bahkan antar negara sehingga lebih mudah dilakukan karena kesamaan pedoman yang dipakai dengan mengacu kepada pedoman Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah data pendukung yang tersedia tidak lengkap dan keterlambatan masuknya data sekunder dari dinas atau instansi yang terkait. Tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan estimasi data yang tidak lengkap. Output dari kegiatan ini berupa Publikasi Indikator Makro Provinsi Jawa Timur.

Evaluasi Pencapaian Target MDG’s Provinsi Jawa Timur 2015 Pada Tahun 2000, PBB menyepakati tujuan pembangunan millennium atau Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan pembangunan millennium yang merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati dan dideklarasikan secara internasional oleh para Kepala negara/Pemerintahan. Merupakan kerjasama antara BPS Provinsi Jawa Timur dengan Bappeda Provinsi Jawa timur. Dua topik yang terdapat dalam MDGs adalah upaya untuk pencapaian target dari setiap negara dalam menyukseskan apa yang menjadi target dari MDGs serta membangun kemitraan antar negara untuk pencapaian tujuan tersebut. Output dari kegiatan ini adalah publikasi evaluasi pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Jawa Timur 2015. Publikasi ini memberikan gambaran informasi tentang pencapaian MDGs tahun 2015. Publikasi ini memuat data tentang pencapaian Indikator indikator MDGs tahun 2015. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas), survei angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data sekunder dari dinas atau instansi terkait yang tersebar di wilayah kabupaten/ kota.

Validasi Penyusunan Tabel Input-Output Selain kedua kegiatan diatas, aktivitas kerjasama Validasi Penyusunan Tabel Input-Output juga merupakan kerjasama antara BPS Provinsi Jawa Timur dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. BPS Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyusunan Tabel I-O sebanyak 5 (lima) kali , yaitu pada

30


tahun : 1989, 1995, 2000, 2006 dan 2010. Seharusnya Tabel I-O disusun secara periodik setiap lima tahunan karena diperkirakan dalam kurun waktu lima tahun stuktur ekonomi suatu negara atau daerah telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan dan juga akan muncul kegiatan kegiatan ekonomi baru yang keadaannya harus direkam dalam bentuk tabel I-O. Tabel I-O sendiri adalah suatu informasi yang memuat semua besaran nilai-nilai yang berkaitan dengan sektor perekonomian. Lebih jauh lagi, Tabel I-O sebagai alat perencanaan dan bahan utama menyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Bentuk penyajian tabel I-O berupa matriks, dimana masing masing barisnya menunjukan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, kolomnya menunjukan pemakaian input antara dan input primer. Tabel I-O Jawa Timur disusun dengan maksud untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling ketertaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian di Jawa timur secara menyeluruh. Sedangkan lingkupan wilayah kegiatan penyusunan Tabel Input Output Jawa Timur pada tahun 2015 meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Output dari kegiatan ini adalah publikasi Validasi Penyusunan Tabel Input Output Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Pengumpulan dan Pengolahan Data Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Kerjasama ini dilaksanakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data informasi dan pemetaan kondisi perdagangan dalam negeri, sehingga didapatkan gambaran peta barang yang keluar dan masuk wilayah Jawa Timur. Untuk pengumpulan data dilakukan survei arus barang masuk dan keluar Provinsi Jawa Timur. Output dari kerjasama ini adalah publikasi data perdagangan dalam negeri provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Timur Dalam kegiatan ini, BPS Provinsi bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur untuk membuat publikasi terkait pembangunan manusia Jawa Timur berbasis gender. Output publikasi kerjasama ini adalah publikasi berjudul Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabalnusra) Tahun 2016 Setiap tahun, BPS dan para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah selalu melakukan pertemuan yang membahas visi pembangunan regional terkait isu-isu penting perekonomian dan


31

arah kebijakan makro. Kegiatan ini diwujudkan dalam pertemuan antara Kepala BPS Provinsi dan Kepala Bidang Neraca Wilayah serta Pimpinan BAPPEDA dari setiap provinsi-provinsi pada wilayah regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Penyelenggaraan kegiatan dan Laporan Kebijakan Regional terkait arah kebijakan makro.

3.5.

Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Jawa Timur 2016 Upaya efisiensi yang dilakukan BPS selama tahun 2016 diantaranya adalah penghematan

sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber daya energi, BPS Provinsi Jawa Timur berupaya untuk hemat energi listrik dan air. Dari sisi penganggaran, sesuai instruksi dari BPS RI dengan adanya Self Blocking penghematan anggaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 9.068.753.000,- atau sebesar 19,69 persen dari keseluruhan anggaran posisi bulan Juni 2016, dan kedua pada bulan September 2016 sebesar Rp. 4.858.294.000,- atau sebesar 13,21 persen dari seluruhan anggaran di bulan September 2016. Efisiensi anggaran perjalanan selama tahun 2016 telah dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 8.842.438.000,-. Angka ini diperoleh dari pagu awal perjalanan dinas sebesar Rp. 15.840.791.000,- dikurangi pagu akhir sebesar Rp. 6.998.353.000,-. Rekapitulasi pagu perjalanan dinas BPS Provinsi Jawa Timur keadaan pada awal tahun anggaran 2016 dan pada akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11. Rekapitulasi Pagu Perjalanan Dinas BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 (Rupiah) Kelompok Akun 524111 524113 524114 524119

3.6.

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota JUMLAH

Awal (2) 1.734.960.000

Tahun 2016 Revisi (3) 937.828.000

Selisih (4) 797.132.000

2.538.030.000 11.567.801.000

771.478.000 1.959.026.000

1.766.552.000 9.608.775.000

-

3.320.021.000

(3.320.021.000)

15.840.791.000

6.998.353.000

8.842.438.000

Kinerja Anggaran Tahun 2016 Pagu anggaran BPS Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 39.177.040.000,-, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Tahun 2016 terdapat tujuh kali revisi anggaran sehingga setelah revisi anggaran ke-7 pada tanggal 25 November 2016 menjadi sebesar Rp. 39.177.040.000,-. Realisasi

32


anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 31.538.387.529,- atau sebesar 80,50% dari anggaran yang masih mengandung selfblocking sebesar Rp. 4.858.294.000,- . Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12. Realisasi Anggaran Menurut Program Program

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Total

16.128.567.000

15.483.586.097

96,00

142.420.000

134.783.775

94,64

22.906.053.000

15.920.017.657

69,50

39.177.040.000

31.538.387.529

80,50

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 96 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 94,64 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 69,50 persen dari pagu anggaran program PPIS yang masih mengandung selfblocking sebesar Rp.4.858.294.000,-. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program DMPTTL paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan adalah sebesar 80,50 persen dari total pagu.

Grafik 3. Realisasi Keuangan Menurut Program Tahun 2016 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 -

DMPTTL 16,128,567,000

PSPA 142,420,000

PPIS 22,906,053,000

REALISASI (Rp.) 15,483,586,097

134,783,775

15,920,017,657

PAGU (Rp.)


33

Apabila ditinjau berdasarkan jenis belanja, dapat terlihat penyerapan anggaran BPS Provinsi Jawa Timur untuk belanja pegawai (51) adalah sebesar Rp.12.856.261.220,- atau 96,80 persen dari total pagu anggaran belanja pegawai (51) sebesar Rp. 13.280.495.000,-; untuk belanja barang (52) adalah sebesar Rp. 18.547.342.534,- atau 72,02 persen dari total pagu anggaran belanja barang (52) sebesar Rp.25.754.125.000,-; dan untuk belanja modal (53) adalah sebesar Rp. 134.783.775,- atau 94,64 persen dari total pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 142.420.000,-. Realisasi anggaran menurut belanja dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 13. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2016

(1) Belanja Pegawai (51)

(2) 13.280.495.000

(3) 12.856.261.220

Persentase (%) (4) 96,80

Belanja Barang (52)

25.754.125.000

18.547.342.534

72,02

Belanja Modal (53)

142.420.000

134.783.775

94,64

39.177.040.000

31.538.387.529

80,50

Program

Pagu (Rp)

Total

Realisasi (Rp)

Grafik 4. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2016

30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 Pagu (Rp.)

Belanja Pegawai (51) 13,280,495,000

Belanja Barang (52) 25,754,125,000

Belanja Modal (53) 142,420,000

Realisasi (Rp.)

12,856,261,220

18,547,342,534

134,783,775

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Realisasi PNBP pada tahun 2016 sebesar Rp. 35.382.937,-. Realisasi pendapatan PNBP per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 90,24 % dari realisasi pendapatan PNBP per 31 Desember 2015 Rp. 362.727.793,-.

Penurunan realisasi pendapatan PNBP karena adanya

penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada pendapatan penjualan, bahwa terhadap pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp. 0 ,- (nol rupiah). Rincian selengkapnya mengenai PNBP ini dapat dilihat pada tabel berikut.

34


Tabel 14. Realisasi PNBP Tahun 2016 No

Keterangan

1.

Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, Survei, pemetaan dan hasil cetakan lainnya Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/ dihapuskan Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu Jumlah

2. 3. 4. 5. 6.

3.7.

Jumlah (Rp) 3.610.438

Persentase (%) 10,20

1.290.000

3,64

17.319.199 182.800

48,95 0,52

12.960.000

36,63

20.500 35.382.937

0,06 100

Inovasi Untuk upaya meningkatkan kinerja dalam bidang administrasi maupun teknis, BPS Provinsi Jawa Timur telah membuat beberapa inovasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi:

1. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Provinsi Jawa Timur Aplikasi ini telah diterapkan mulai tahun 2012 oleh Sub Bagian Kepegawaian BPS Provinsi Jawa Timur untuk mempermudah proses administrasi kepegawaian: usulan kenaikan pangkat, update data kepegawaian dan kenaikan gaji berkala. Keberadaan aplikasi ini sangat menghemat waktu dalam proses pengadministrasian kepegawaian. 2. Aplikasi Penilaian Jabatan Fungsional Statistisi Aplikasi ini mulai digunakan oleh tim penilai jabatan fungsional BPS Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penilaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi intranet. Penilai fungsional dapat melakukan proses peniaian dari PC/Laptop di ruangan masing-masing yang terkoneksi dengan server. Selain itu telah disediakan kamus aktivitas fungsional statistisi yang berisi berbagai jenis aktivitas dan nilai yang dapat diberikan. Aplikasi ini mempercepat proses penilaian usulan angka kredit fungsional statistisi. 3. Aplikasi Chat-Us Aplikasi ini dibangun untuk digunakan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Jawa Timur. Petugas PST akan menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi dengan konsumen/pengguna data yang akan bertanya tentang produk data/ketersediaan data yang ada di BPS Provinsi Jawa Timur. Petugas akan menjawab pertanyaanpertanyaan oleh konsumen/pengguna data secara online melalui website.


35

4. Perangkat Survei Kepuasan Layanan Perpustakaan Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) telah membuat suatu perangkat yang dapat menangkap data kepuasan konsumen/pengguna data terhadap layanan di PST. Ketika telah selesai menggunakan layanan, konsumen menekan tombol “puas/tidak puas”. Sehingga diketahui persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan di PST. 5. Aplikasi SAKIP Online Masih ada inovasi lagi yang masih berkaitan dengan SDM dan kinerja, yaitu telah dibangunnya Aplikasi SAKIP Online, yang digunakan oleh seluruh satker BPS di Jawa Timur. Aplikasi ini membantu setiap unit kerja eselon IV dalam melakukan pengukuran realisasi kinerja pada unitnya. Dampaknya adalah mempermudah pimpinan dalam memantau proses pengukuran dan capaian kinerja dari seluruh unit kerja eselon IV di seluruh satker BPS di Jawa Timur. Dengan aplikasi ini pimpinan juga dapat menggunakan sebagai alat ukur kinerja SDM pada level eselon IV.

36


Bab 4. Penutup 4.1.

Tinjauan Umum Laporan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2016 merupakan perwujudan

kewajiban BPS Provinsi Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah selama tahun 2016. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, yang terdiri dari tiga tujuan dan lima sasaran strategis. Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS pada tahun 2016, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS tahun 2016 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 110,72 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 106,55 persen. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima.

4.2.

Tindak Lanjut Meskipun secara umum target kinerja BPS Provinsi Jawa Timur telah tercapai, tetapi masih

terdapat beberapa kendala atau permasalahan terhadap pencapaian kinerja yang terus diupayakan untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah: 1. Perlunya upaya meningkatkan pencapaian kinerja pada Indikator dalam Tujuan Pertama: Peningkatan Kualitas Data Statistik, untuk indikator kinerja sasaran persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumahtangga, usaha dan non-usaha. Beberapa upaya seperti mengundang pihak pengusaha yang perusahaannya masuk ke dalam Daftar Perusahaan Non-Response untuk dilakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan data. Upaya yang lebih tegas lagi adalah menyampaikan teguran kepada usaha/perusahaan yang non-response bahwa tidak mau memberikan data merupakan tindakan melanggar undangundang. Sama halnya untuk survei atau sensus berbasis rumahtangga dan non-rumahtangga non -usaha. 2. Perlunya upaya meningkatkan pencapaian kinerja pada Indikator dalam Tujuan Kedua: Peningkatan Pelayanan Prima, untuk indikator kinerja sasaran persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Upaya

peningkatan indikator kinerja ini cukup sulit dilakukan. Hal ini disebabkan indikator ini cukup sulit dikontrol karena data yang diperoleh dari Survei Kebutuhan Data (SKD) yang penggunanya adalah


37

dari kalangan instansi pemerintah. Memperbaiki koordinasi dengan konsumen data dari dinas/instansi dimungkinkan akan berdampak kepada naiknya angka indikator ini. 3. Upaya tindak lanjut lainnya yang perlu diambil dalam rangka peningkatan pencapaian aktivitas kerja yang mendukung semua indikator kinerja baik indikator kinerja sasaran maupun tujuan antara lain: a. Sumber Daya Manusia 1. Kemampuan teknis dalam bidang Analisis Data dan Menulis Publikasi Kemampuan menulis publikasi ataupun analisis data merupakan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh sebagian besar SDM yang bekerja di BPS. Tetapi saat ini hanya sedikit SDM yang memiliki kemampuan tersebut. Solusi dari permasalahan ini adalah diperlukannya upaya pelatihan penulisan atau pembinaan baik dari penulispenulis handal BPS ataupun dari narasumber di luar BPS secara lebih intensif. 2. Kemampuan Teknis Kehumasan Belum optimalnya fungsi staf yang ditunjuk sebagai petugas humas BPS Provinsi Jawa Timur. Meskipun petugas telah mendapatkan training kehumasan, tetapi belum ada suatu bentuk perencanaan kegiatan kehumasan untuk mendukung seluruh kegiatan BPS. Kedepan, harus ada perencanaan kiprah humas untuk melakukan mendukung pelaksanaan kegiatan BPS sebagai perwakilan BPS ke Publik seperti perencanaan kegiatan publisitas/sosialiasi

Sensus

atau

merancang

suatu

kegiatan

yang

berfungsi

mempromosikan BPS Provinsi Jawa Timur di luar agenda kegiatan rutin. Peningkatan kualitas kehumasan berdampak pada meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data, responden maupun dengan stake-holder. b. Perencanaan Kegiatan dan Tata Kelola Organisasi Masih lemahnya sisi perencanaan kegiatan BPS Pusat secara menyeluruh menyebabkan kegiatan harus bertumpang tindih pada waktu-waktu tertentu. Lebih jauh lagi, informasi tentang pelaksanaan kegiatan disampaikan menjelang pelaksanaan kegiatan. BPS daerah hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan segala kegiatan. Singkatnya waktu berdampak pada kualitas data yang dihasilkan. Keadaan ini berlangsung dari waktu ke waktu. Permasalahan ini selalu diselesaikan dengan upaya memaksimalkan seluruh jajaran BPS di daerah untuk mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan dengan kerja ekstra. Disamping hal diatas, upaya yang perlu dilakukan adalah penata kelolaan pada sistem kerja di BPS Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efekifitas dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

38


c. Tata Kelola Kegiatan Survei/Sensus Penata kelolaan kegiatan survei/sensus diharapkan dapat diperbaiki secara simultan karena survei yang terencana baik mulai dari jadwal, sumber daya, anggaran dan strategi akan berdampak pada peningkatan response rate, kualitas data, ketepatan dan efisiensi waktu, dan penyesuaian beban kerja SDM Organisasi.


39

Lampiran - Lampiran

40


Lampiran 1 Renstra 2015-2019 (Reviu Pertama) Sasaran Program (Outcome)/ Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)/ 2015 2016 2017 2018 Indikator Unit Organisasi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas 84% 85% 84% 84% dengan kualitas data statistik 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik 65% 80% 70% 70% BPS sebagai rujukan utama 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD 100% 100% 100% 100% dan MBS 1.4. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang 44 46 53 52 terbit tepat waktu 1.5. Jumlah release data statistik yang tepat 27 27 27 27 waktu 1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang 9 2 1 2 terbit tepat waktu SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 98,42% 98,71% 98,04% 98,04% pendekatan rumah tangga 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 86,37% 94,83% 94,20% 94,83% pendekatan usaha 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 96,46% 99,77% 98,72% 98,72% pendekatan non rumah tangga non usaha SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) 3.1. Persentase Konsumen yang puas 84% 85% 85% 85% akan layanan data BPS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik 120.000 125.000 125.000 125.000 melalui website 3.3. Persentase Konsumen yang puas 70% 80% 80% 80% terhadap akses data BPS 3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan 65% 77% 77% 77% sarana dan prasarana BPS 3.5. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi 16,57% 17,75% 18% pembangunan SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 4.1. Persentase Pegawai yang menduduki 15,38% 18% 18% 18% jabatan fungsional tertentu 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan 70% 76% 76% 76% minimal Diploma IV atau Strata I SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Program/ Kegiatan

5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat


50

70

70

2019

88% 85% 100% 53 27 2

98,80%

99,50%

99,75%

88% 135.000 85% 80%

18,75%

20% 78%

70

75

41

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja 2016

Tujuan/Sasaran Strategis 1.

(1) Peningkatan kualitas data statistik



2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

42

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

(3) Persen

(4) 85

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

Persen

80

Persen

100

Aktivitas Publikasi

27 46

Publikasi

2

Persen

98,71

Persen

99,91

Persen

99,77

Persen

85


Tujuan/Sasaran Strategis (1) 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)




Indikator Kinerja

Satuan

(2) Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

(3) Persen

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Pengunjung

Target (4) 85 125.000

Persen

80

Persen

16,57

Persen

77

Poin Persen

70 18

Persen

76

Poin

70

43

Lampiran 3 Pengukuran Capaian Kinerja 2016

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik


Indikator Kinerja (2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Periode

Target

Realisasi

(3) Persen

(4) Tw I

(5) 0

(6) 0

Tw II

0

0

0

Tw III

0

0

0

Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I

85 0 0 0 85 0

96,49 0 0 0 96,49 0

113,52 0 0 0 113,52 0

Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

0 0 80 0 50 50 100 7 12

0 0 95,26 0 50 50 100 7 12

0 0 119,08 0 50 50 100 25,93 44,44

Tw III Tw IV Tw I Tw II

20 27 1 14

20 27 1 14

74,07 100 2,17 30,43

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

44

Satuan

Capaian Kinerja (%) (7) 0

Publikasi



Indikator Kinerja

Satuan

Periode

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4) Tw III

(5) 32

(6) 32

Capaian Kinerja (%) (7) 69,56

Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

46 0 0 2 2 57,57 68,89 89,32 98,71 0,25 99,10 99,52 99,91 28,67 51,38 74,72 99,77 0 0 0 85 0 0

46 0 0 0 2 56,01 67,26 85,92 96,47 0,26 74,72 75,16 75,60 28,59 51,36 74,68 99,69 0 0 0 99,95 0 0

100 0 0 0 100 56,74 68,13 87,04 97,73 0,26 74,78 75,23 75,67 28,66 51,47 74,85 99,92 0 0 0 117,59 0 0

Tw III

0

0

0

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu


Publikasi

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


Persen

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)


Persen


45

3.


Indikator Kinerja

Satuan

Periode

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4) Tw IV

(5) 85

(6) 99,95

Capaian Kinerja (%) (7) 117,59

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Persen

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III

30.000 60.000 90.000 125.000 0 0 0 80 0 0 0 16,57 0 0 0 77 0 0 0 70 15 15 15

54.455 108.346 156.247 219.991 0 0 0 99,92 0 0 0 9,31 0 0 0 100 0 0 0 70,74 15 15 18

43,56 86,68 124,99 175,99 0 0 0 124,77 0 0 0 56,18 0 0 0 129,87 0 0 0 101,06 83,33 83,33 100

Tw IV

18

18

100

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

46

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Poin

Persen


Satuan

Periode

Target

Realisasi

(2) Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

(3) Persen

(4) Tw I

(5) 76

(6) 76

Capaian Kinerja (%) (7) 100

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Poin

Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

76 76 76 0 0 0 70

76 76 76 0 0 0 70,74

100 100 100 0 0 0 101,06

Tujuan/Sasaran Strategis (1)


Indikator Kinerja


47

Lampiran 4 SDM Di Lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur

No

Kab/Kota

Pegawai

(1)

(2)

Jenis Kelamin

Jabatan

Pendidikan

L

P

Stuktural

Staf

KSK

S3

S2

S1/D4

D3

SMA

SMP/SD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

BPS Provinsi Jawa Timur

119

60

59

25

94

-

1

39

46

10

18

4

2

BPS Kabupaten Pacitan

27

23

4

7

10

10

-

3

10

-

11

-

3

BPS Kabupaten Ponorogo

26

21

5

7

5

14

-

3

13

-

9

-

4

BPS Kabupaten Trenggalek

23

18

5

5

5

13

-

1

9

3

9

-

5

BPS Kabupaten Tulungagung

28

22

6

7

8

13

-

4

9

2

13

-

6

BPS Kabupaten Blitar

34

24

10

7

9

18

-

2

18

1

11

1

7

BPS Kabupaten Kediri

40

35

5

7

9

24

-

3

21

1

15

-

8

BPS Kabupaten Malang

46

30

16

7

12

27

-

8

14

3

20

-

9

BPS Kabupaten Lumajang

32

27

5

6

8

18

-

2

16

-

14

-

10

BPS Kabupaten Jember

40

29

11

7

10

23

-

6

14

10

6

1

11

BPS Kabupaten Banyuwangi

36

27

9

7

11

18

-

1

15

7

12

1

12

BPS Kabupaten Bondowoso

26

18

8

6

5

15

-

2

7

3

12

-

13

BPS Kabupaten Situbondo

29

27

2

7

7

15

-

2

9

-

17

1

14

BPS Kabupaten Probolinggo

25

21

4

6

5

14

-

1

12

1

11

-

15

BPS Kabupaten Pasuruan

33

23

10

7

11

15

-

6

11

1

15

-

18

BPS Kabupaten Sidoarjo

39

23

16

7

16

16

-

5

22

3

8

-

17

BPS Kabupaten Mojokerto

28

14

14

7

9

12

-

5

11

2

10

-

18

BPS Kabupaten Jombang

37

26

11

7

10

20

-

2

17

2

16

-

19

BPS Kabupaten Nganjuk

26

21

5

7

6

13

-

3

12

2

7

1

48


No

Kab/Kota

Pegawai

(1)

(2)

Jenis Kelamin

Jabatan

Pendidikan

L

P

Stuktural

Staf

KSK

S3

S2

S1/D4

D3

SMA

SMP/SD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

20

BPS Kabupaten Madiun

26

16

10

7

9

10

-

3

13

3

7

-

21

BPS Kabupaten Magetan

24

19

5

6

6

12

-

6

10

2

5

-

22

BPS Kabupaten Ngawi

27

21

6

7

7

13

-

4

11

2

9

1

23

BPS Kabupaten Bojonegoro

33

26

7

7

7

19

-

2

13

2

16

-

24

BPS Kabupaten Tuban

27

20

7

7

6

14

-

2

14

-

10

-

25

BPS Kabupaten Lamongan

39

31

8

7

8

24

-

11

5

5

16

-

26

BPS Kabupaten Gresik

24

16

8

7

7

10

-

4

11

3

4

-

27

BPS Kabupaten Bangkalan

24

20

4

6

4

14

-

8

5

1

7

1

28

BPS Kabupaten Sampang

20

16

4

6

5

9

-

2

5

3

9

-

29

BPS Kabupaten Pamekasan

19

17

2

7

5

7

-

1

10

-

5

1

30

BPS Kabupaten Sumenep

31

28

3

7

3

21

-

3

8

5

15

-

31

BPS Kota Kediri

18

10

8

7

8

3

-

1

11

1

5

-

32

BPS Kota Blitar

13

7

6

6

5

2

-

3

5

-

5

-

33

BPS Kota Malang

21

15

6

7

11

3

-

4

12

1

4

-

34

BPS Kota Probolinggo

17

9

8

7

5

5

-

3

9

-

4

1

35

BPS Kota Pasuruan

17

9

8

7

8

2

-

7

8

-

2

-

36

BPS Kota Mojokerto

11

6

5

6

3

2

-

3

7

-

1

-

37

BPS Kota Madiun

17

10

7

7

9

1

-

4

9

-

4

-

38

BPS Kota Surabaya

51

34

17

7

19

25

-

12

22

2

12

-

39

BPS Kota Batu

15

9

6

7

5

3

-

5

5

2

1

-

1.168

828

340

281

390

497

1

186

479

83

375

13

Jumlah


49

Lampiran 5 Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur 2016

054

.

KODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL

Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

01

.

06

2895

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK BPS PROVINSI

2895

2895

2895

.

.

.

003

LAPORAN PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI

200

PEMUTAKHIRAN SISTEM DAN PROGRAM MFD DAN MBS BERBASIS WEB

004

LAPORAN DISEMINASI STATISTIK

100

PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI

005

LAPORAN METADATA STATISTIK

051

PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS

2895

2895

50

.

.

006

PUBLIKASI/LAPORAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

100

SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN

101

SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN

008

PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS

403

PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL PENDUDUK PROVINSI HASIL SUPAS2015


KODE


Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

KODE 2895

2895

.

.

009

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

051

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI TAHUN 2016

206

SUSENAS MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN

010

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

101

PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SLHI), INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (IPB), DAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR (SDLP)

2895

.

106

SURVEI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP

200

PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

013

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

051

SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN

052

SURVEI LUAS PANEN DAN LUAS LAHAN UNTUK PENGECEKAN KEAKURASIAN DATA PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI

2895

.

100

SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN

200

SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

014

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

051

SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH


51

KODE


Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2895

.

100

SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP

200

SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN

015

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN,

ENERGI, DAN KONSTRUKSI

051

SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN

052

SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN

102

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN

200

SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI

2895

52

.

300

SURVEI KONSTRUKSI

016

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI

051

KOMPILASI DATA STATISTIK EKSPOR

200

SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI

201

SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI

300

SURVEI WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) DI PELABUHAN

302

KOMPILASI DATA TRANSPORTASI

303

SURVEI ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI TERMINAL DAN JEMBATAN TIMBANG

tidak dilaksanakan (selfblocking)



KODE


Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2895

2895

2895

2895

.

.

.

.

018

PUBLIKASI/LAPORAN UPDATING DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN

920

PENYUSUNAN DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN

019

PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI

612

PUBLISITAS SE2016

616

LISTING USAHA/PERUSAHAAN

617

PENJAMINAN KUALITAS SE2016


618

PES SE2016


020

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA

051

SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN

100

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

101

SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR

103

SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG IHPB PROVINSI

200

SURVEI HARGA KONSUMEN DAN SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS

301

SURVEI HARGA PERDESAAN

022

PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI HARGA BIAYA HIDUP

830

Persiapan SBH 2017




53

KODE


Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2895

.

023

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TI, DAN PARIWISATA

051

STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN

052

SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL

053

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

100

SURVEI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


101

SURVEI PERUSAHAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI


102

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


(ICT DEVELOPMENT INDEX)

2895

.

103

SURVEI IPTEK DAN INOVASI


201

SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA

202

SURVEI KONSUMSI BAHAN POKOK


203

SURVEI PELINTAS BATAS PENDUDUK ASING PEMEGANG KITAS


024

PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI

051

PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP BARANG)

54

100

PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA JASA TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP JASA)

102

PENYUSUNAN MATRIKS TRADE AND TRANSPORT MARGIN (TTM) BERBASIS SNA 2008

302

PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA


KODE


Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

TAHUN DASAR 2010=100

2895

.

303

PENYUSUNAN MATRIKS SUPPLY REGIONAL

900

PENYELENGGARAAN KONSULTASI REGIONAL JAWA, BALI DAN NUSATENGGARA TAHUN 2016

025

PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PENGELUARAN

051

PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO SISI USES

052

PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA (FSA)

100

PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (FSA)

101

PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN PEMERINTAH TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES

202

PENYUSUNAN MATRIKS PMTB INSTITUSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH

205

PENYUSUNAN KOMPONEN PMTB DAN INVENTORI TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO SISI USES

2895

.

305

PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN

026

PUBLIKASI/LAPORAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

051

INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN


55

Lampiran 6 Response Rate Survei 2016

Nama Survei Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) semesteran Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 2016 Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan Survei Penyusunan SLHI Survei Penyusunan IPB Survei Penyusunan SDLP Survei Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Survei Luas Panen Dan Luas Lahan Tanaman Pangan Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan (Tahunan) Survei Perusahaan Perkebunan (Triwulanan) Survei Perusahaan Peternakan Survei RPH/TPH Survei Perusahaan Perikanan Survei Perusahaan TPI Survei Perusahaan Kehutanan Survei Industri Besar Dan Sedang Bulanan Survei Industri Besar/Sedang Tahunan Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Triwulanan Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Migas dan panas Bumi Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Non Migas Survei Tahunan Perusahaan Pengilangan Migas Tahun Survei Tahunan Perusahaan Listrik

56

Target 9.800 29.650 7.400 2 2 2 11 22.010 27.384 230 129 680 45 825 281 148 37 2.530 3.700 9.740 5 5 4 5

Realisasi 9.800 29.838 7.453 2 2 2 11 19.316 27.095 255 126 623 48 816 275 138 39 2.968 3.561 9.740 5 2 2 5

Response Rate (%) 100,00 100,63 100,72 100,00 100,00 100,00 100,00 87,76 98,94 110,87 97,67 91,62 106,67 98,91 97,86 93,24 105,40 117,31 96,24 100,00 100,00 40,00 50,00 100,00


Nama Survei Survei Tahunan Perusahaan Gas Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Survei Tahunan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi Berbadan Hukum (Galian-BH) Survei Tahunan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi URT (Galian-URT) Survei Captive Power Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP) Survei Konstruksi lainnya Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan (sampel sp-lahan, sp-alsintan tp, sp-benih) Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan (sampel sp-padi) Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan (sampel sp-palawija) Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian (Data Luas Panen Setahun Survei Hortikultura) Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian (Pengumpulan Data Indikator Pertanian dari Instansi Terkait) Survei Perusahaan Kehutanan (Data Kehutanan Triwulanan di Kab/Kota) Survei Perusahaan Kehutanan (Data Kehutanan Triwulanan di Provinsi) Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (Hk 4 bulanan) Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras (Hk 5 bulanan) Survei Statistik Harga Produsen (Survei Monitoring Harga Produsen Gabah) Survei Harga Perdesaan (Harga Perdesaan Khusus Hari Raya) Survei Harga Perdesaan (Survei Harga Produsen Perdesaan (HPD)) Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi SE 2016 (Listing Usaha/Perusahaan) Survei HPB Bulanan Survei HPB Hari Raya


Target

Realisasi

Response Rate (%)

3 38 69 125 300 600 480 1.900 1.340 1.992 7.968 7.968

2 38 41 148 289 530 429 1.900 1.340 1.992 7.968 7.968

66,67 100,00 59,42 118,40 96,33 88,33 89,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15.936

15.936

100,00

7

7

100,00

136 4 1.680 480 3.240 30 8.292 313 4.546.400 6.180 567

108 3 1.680 480 3.378 30 8.292 436 3.424.000 6.180 567

79,41 75,00 100,00 100,00 104,26 100,00 100,00 139,30 75,31 100,00 100,00

57

Nama Survei Survei pencacahan harga mesin, perkakas, dan perumahan Survei Hk 1.1 Mingguan Survei Hk 1.2 dua mingguan Survei Hk 2.1 bulanan Survei Hk 2.2 bulanan Survei Hk 3 bulanan Survei Hk 6 bulanan Survei SVPEB-L Survei SVPEB-S Survei SVK (Survei Spesifik Komoditas) Survei sampel Angkutan hari raya H±7 harian Survei Harga Produsen Khusus Hari Raya Survei Monitoring Harga Produsen Beras di Penggilingan Survei Harga Produsen Umum Bulanan (HP-S) Survei Harga Produsen Sektor Konstruksi Bulanan (HP-K) Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HP-J) Survei Harga Produsen Pertanian Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) Survei Statistik Lembaga Keuangan(usaha koperasi simpan pinjam) Survei Statistik Lembaga Keuangan (sampel usaha pembiayaan dan modal ventura) Survei Statistik Lembaga Keuangan (usaha dana pension) Survei Statistik Lembaga Keuangan (usaha pegadaian) Survei Statistik Lembaga Keuangan (usaha pedagang valuta asing) Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal (BUMD) Survei VHTS Survei VHTL Survei VIOT

58

Target 116 760 550 270 360 360 636 5 300 500 160 161 840 7.500 3.500 560 192 3.960 1.200 1 10 75 25 80 6.171 2.099 96

Realisasi 114 760 550 270 360 360 636 5 300 500 160 161 840 8.742 4.237 654 191 3.960 1.222 1 10 75 25 84 4.215 2.197 66

Response Rate (%) 98,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 116,56 121,06 116,79 99,48 100,00 101,83 100,00 100,00 100,00 100,00 105,00 68,30 104,67 68,75


Nama Survei Survei restoran/rumah makan Survei spa Pengumpulan Data Waktu Tunggu (Dwelling Time) Di Pelabuhan Pengumpulan Data Data Angkutan Jalan Raya (AJR II/2 ) Pengumpulan Data Data Angkutan Jalan Raya (AJR II/3) Pengumpulan Data Data Panjang Jalan (PJ II/5) Pengumpulan Data Data Panjang Jalan (PJ II/6) Pengumpulan Data Data Angkutan Laut (Simoppel) Pengumpulan Data Keuangan Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Keuangan Provinsi Pengumpulan Data Keuangan Desa Pengumpulan Data Keuangan Kab/Kota (APBD-2)

Pengumpulan Data Keuangan Provinsi (APBD-1) Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi Barang Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Jasa Survei Khusus Neraca Produksi Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial ( SKPS ) Survei Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah Dan Non Pemerintah (MIP.01 MIP.02) Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) Survei Matrik Arus Komoditas (SMAK) Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen (pendekatan usaha) Survei Penyusunan Matrik Pmtb Institusi Pemerintah Dan Non Pemerintah (MI.01 MI.09)


Target

Realisasi

Response Rate (%)

160 240 132 31 31 37 1 692 38 1 750 38 1 7.000 180 280 600 100

198 219 99 33 34 38 1 652 38 1 782 38 1 6.872 180 280 599 100

123,75 91,25 75,00 106,45 109,68 102,70 100,00 94,22 100,00 100,00 104,27 100,00 100,00 98,17 100,00 100,00 99,83 100,00

210

257

122,38

60 805 1.160

60 805 1.325

100,00 100,00 114,22

100

100

100,00

59

Lampiran 7 Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2016 (ARC) No

Judul

Periode Terbit

Bahasa

Bulan Rilis

1

Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur, Agustus 2015

Tahunan

Indonesia

Maret

2

Indeks Harga konsumen 8 Kota di Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

April

3

Statistik Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

April

4

Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Jawa timur 2014-2015

Tahunan

Indonesia

April

5

Statistik Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Mei

6

Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Mei

7

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Mei

8

Laporan Eksekutif Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Juni

9

Laporan Eksekutif Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Juni

10

Statistik Ekspor Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juni

11

Statistik Impor Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juni

12

Profil Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Timur, 2015

Tahunan

Indonesia

Juni

13

Pengeluaran Untuk Konsumsi Rumah Tangga Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Juni

14

Statistik Remaja Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Juni

15

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Tahunan

Indonesia

Juli

16

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Triwulanan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Tahunan

Indonesia

Juli

17

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2011-2015

Tahunan

Indonesia

Juli

18

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Triwulanan Menurut Pengeluaran 2011-2015

Tahunan

Indonesia

Juli

19

Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2016

Tahunan

Indonesia/Inggris

Juli

20

Statistik Nilai Tukar Valuta Asing di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juli

21

Statistik Pariwisata Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juli

22

Master File Desa Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Juli

23

Direktori Hotel Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juli

24

Statistik Harga Produsen Gabah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2016 Statistik Harga Perdagangan Besar Komoditi Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juli

Tahunan

Indonesia

Juli

25

60


No

Judul

Periode Terbit

Bahasa

Bulan Rilis

26

Statistik Harga Perdagangan Besar Komoditi Bahan Bangunan/Kontruksi di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Juli

27

Statistik Transportasi Jawa Timur Tahun 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Agustus

28

Perempuan dan Laki laki di Jawa Timur 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Agustus

29

Laporan Eksekutif Lingkungan Hidup Jawa Timur 2014

Ad-hoc

Indonesia

September

30

Laporan Eksekutif Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

September

31

Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2016

Tahunan

Indonesia

September

32

Profil Penduduk Lanjut Usia Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

September

33

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Tahunan

Indonesia

Oktober

34

Peta Tematik Profil Kemiskinan Jawa Timur 2014

Ad-hoc

Indonesia

Oktober

35

Produksi Padi dan Palawija di Jawa Timur 2015/2016

Tahunan

Indonesia

November

36

Statistik Hortikultura Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

November

37

Statistik Industri Besar Sedang Provinsi Jawa Timur (Tahun Data 2014)

Tahunan

Indonesia

November

38

Direktori Perusahaan Industri Besar Sedang Provinsi Jawa Timur 2016

Tahunan

Indonesia

November

39

Direktori Perusahaan Kontruksi Provinsi Jawa Timur 2016

Tahunan

Indonesia

November

40

Statistik Air Bersih Jawa Timur 2015/2016

Tahunan

Indonesia

November

41

Indikator Pertanian Provinsi Jawa Timur 2015/2016

Tahunan

Indonesia

Desember

42

Statistik Peternakan Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Desember

43

Statistik Perikanan Provinsi Jawa Timur 2015

Tahunan

Indonesia

Desember

44

Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Jawa Timur 2016

Tahunan

Indonesia

Desember

45

Indikator Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur 2016

Tahunan

Indonesia

Desember

46

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2016

Tahunan

Indonesia

Desember


61

Lampiran 8.1 Data SKD Tahun 2016 Persentase Konsumen yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik Unit Kerja Eselon 2 35

Provinsi Jawa Timur

35

Provinsi Jawa Timur

35

Unit Kerja Eselon 3

Kualitas Data

Kelengkapan

Akurasi

Kemutakhiran

96,49

94,61

97,87

97,01

Bidang Statistik Sosial

96,05

96,05

94,74

97,37

Provinsi Jawa Timur

Bidang Statistik Produksi

92,16

82,35

100,00

94,12

35

Provinsi Jawa Timur

Bidang Statistik Distribusi

100,00

100,00

100,00

100,00

35

Provinsi Jawa Timur

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

100,00

100,00

100,00

100,00

35

Provinsi Jawa Timur

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

94,27

94,62

94,62

93,55

62


Lampiran 8.2 Data SKD Tahun 2016

Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional Pemanfaatan Hasil Kunjungan Wilayah PST

3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522

BPS PROVINSI JAWA TIMUR PACITAN PONOROGO TRENGGALEK TULUNGAGUNG BLITAR KEDIRI MALANG LUMAJANG JEMBER BANYUWANGI BONDOWOSO SITUBONDO PROBOLINGGO PASURUAN SIDOARJO MOJOKERTO JOMBANG NGANJUK MADIUN MAGETAN NGAWI BOJONEGORO


Tugas Sekolah/ Tugas Kuliah 32,84 15,15 24,39 7,14 19,51 9,76 92,31 37,93 20,00 22,58 14,71 10,53 6,06 10,53 14,29 8,33 100,00 25,00 19,51 6,25 20,00 31,82

Skripsi/ Thesis/ Disertasi 50,98 54,55 41,46 38,10 36,59 41,46 7,69 31,03 60,00 41,94 23,53 57,89 54,55 31,58 42,86 44,44 41,46 31,25 40,00 18,18

Penelitian 6,37 15,15 26,83 35,71 12,20 21,95 6,90 16,13 35,29 21,05 12,12 15,79 14,29 38,89 50,00 14,63 6,25 6,67 27,27

Perencanaan 7,35 6,06 7,32 11,90 24,39 19,51 13,79 16,13 23,53 10,53 21,21 36,84 28,57 2,78 25,00 14,63 50,00 20,00 22,73

Evaluasi 1,96 3,03 4,76 4,88 2,44 3,45 3,23 2,78 2,44 6,25 -

Penyebaran Informasi 0,49 6,06 2,38 2,44 4,88 6,90 20,00 2,94 6,06 5,26 2,78 7,32 13,33 -

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

63

Pemanfaatan Hasil Kunjungan Wilayah PST

3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579

64

TUBAN LAMONGAN GRESIK BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU

Tugas Sekolah/ Tugas Kuliah 5,88 3,77 17,14 17,39 15,38 38,46 7,41 4,00 34,78 14,00 15,38

Skripsi/ Thesis/ Disertasi 47,06 41,51 63,64 34,29 71,43 65,22 42,31 38,46 71,43 48,15 36,00 66,67 30,43 38,00 43,59

Penelitian 5,88 33,96 9,09 25,71 28,57 8,70 19,23 15,38 22,22 20,00 21,74 16,00 25,64

Perencanaan 11,76 18,87 18,18 17,14 19,23 7,69 28,57 22,22 32,00 13,04 26,00 15,38

Evaluasi 29,41 1,89 9,09 2,86 8,00 33,33 4,00 -

Penyebaran Informasi 2,86 8,70 3,85 2,00 -

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Lampiran 8.3 Data SKD Tahun 2016 Persentase Konsumen yang Selalu Menjadikan Data dan Informasi Statistik sebagai Rujukan Utama Wilayah PST

Rujukan Utama

3500

Provinsi Jawa Timur

95,26

3501

Kabupaten Pacitan

100,00

3502

Kabupaten Ponorogo

96,55

3503

Kabupaten Trenggalek

100,00

3504

Kabupaten Tulungagung

80,00

3505

Kabupaten Blitar

85,71

3506

Kabupaten Kediri

100,00

3507

Kabupaten Malang

3508

Kabupaten Lumajang

3509

Kabupaten Jember

86,21

3510

Kabupaten Banyuwangi

50,00

3511

Kabupaten Bondowoso

78,95

3512

Kabupaten Situbondo

73,08

3513

Kabupaten Probolinggo

58,82

3514

Kabupaten Pasuruan

92,86

3515

Kabupaten Sidoarjo

94,29

3516

Kabupaten Mojokerto

100,00

3517

Kabupaten Jombang

100,00


75,86 100,00

65

Wilayah PST

Rujukan Utama

3519

Kabupaten Madiun

63,89

3520

Kabupaten Magetan

75,00

3521

Kabupaten Ngawi

3522

Kabupaten Bojonegoro

71,43

3523

Kabupaten Tuban

82,35

3524

Kabupaten Lamongan

3525

Kabupaten Gresik

80,00

3526

Kabupaten Bangkalan

57,14

3527

Kabupaten Sampang

100,00

3528

Kabupaten Pamekasan

73,91

3529

Kabupaten Sumenep

91,67

3571

Kota Kediri

80,00

3572

Kota Blitar

100,00

3574

Kota Probolinggo

95,65

3575

Kota Pasuruan

84,00

3576

Kota Mojokerto

100,00

3577

Kota Madiun

82,61

3578

Kota Surabaya

76,92

3579

Kota Batu

92,31

100,00

100,00


Lampiran 8.4 Data SKD Tahun 2016 Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana, Akses Data dan Pelayanan Data BPS Wilayah PST

Sarana dan Prasarana

Akses data

Layanan Data

3500

Provinsi Jawa Timur

100,00

99,82

99,95

3501

Kabupaten Pacitan

97,22

95,00

97,93

3502

Kabupaten Ponorogo

100,00

100,00

100,00

3503

Kabupaten Trenggalek

100,00

100,00

100,00

3504

Kabupaten Tulungagung

90,95

92,38

94,38

3505

Kabupaten Blitar

91,67

90,48

93,97

3506

Kabupaten Kediri

98,72

98,08

97,48

3507

Kabupaten Malang

91,95

93,68

94,89

3508

Kabupaten Lumajang

87,50

75,00

91,38

3509

Kabupaten Jember

82,74

84,52

91,50

3510

Kabupaten Banyuwangi

97,62

97,02

98,15

3511

Kabupaten Bondowoso

88,60

91,23

92,38

3512

Kabupaten Situbondo

91,67

98,72

97,21

3513

Kabupaten Probolinggo

89,58

88,54

92,67

3514

Kabupaten Pasuruan

92,31

96,15

95,23

3515

Kabupaten Sidoarjo

96,67

92,38

95,76

3516

Kabupaten Mojokerto

100,00

100,00

100,00

3517

Kabupaten Jombang

100,00

94,44

97,70


67

Wilayah PST

Sarana dan Prasarana

Akses data

Layanan Data

3519

Kabupaten Madiun

90,74

91,20

94,44

3520

Kabupaten Magetan

97,78

98,89

98,85

3521

Kabupaten Ngawi

97,78

94,44

97,47

3522

Kabupaten Bojonegoro

95,71

94,29

95,86

3523

Kabupaten Tuban

88,24

84,31

92,09

3524

Kabupaten Lamongan

97,01

97,44

97,61

3525

Kabupaten Gresik

90,00

95,00

94,83

3526

Kabupaten Bangkalan

80,95

85,24

90,15

3527

Kabupaten Sampang

100,00

93,33

98,62

3528

Kabupaten Pamekasan

92,03

94,93

95,20

3529

Kabupaten Sumenep

95,83

95,14

97,70

3571

Kota Kediri

88,57

84,76

90,44

3572

Kota Blitar

97,62

100,00

99,51

3574

Kota Probolinggo

97,83

93,48

96,40

3575

Kota Pasuruan

98,00

99,33

98,90

3576

Kota Mojokerto

100,00

100,00

98,85

3577

Kota Madiun

100,00

100,00

100,00

3578

Kota Surabaya

81,20

78,63

85,06

3579

Kota Batu

84,19

82,05

87,00


DATA MENCERDASKAN BANGSA

Ba d a nPus a tSt a t i s t i k Pr o v i n s iJ a waT i mu r

J al anRay aKendangs ar i I ndus t r i No. 4344Sur abay a60292 T el p: ( 031)8439343Fax : ( 031)8944007 Webs i t e: j at i m. bps . go. i d Emai l : bps 3500@bps . go. i d

LAPORAN KINERJATAHUN 2016 BADAN PUSATSTATISTIKPROVINSIJAWATIMUR

Recommend Documents