Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat kita panjatkan, selain puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2014. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014. Untuk mendukung pencapaian RENSTRA 2010-2014, telah ditetapkan sasasaran strategis : (1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama. Selama tahun 2014 target sasaran strategis tersebut telah tercapai dengan baik. Kami menyadari bahwa sudah banyak hal yang telah dikerjakan dalam meningkatkan perekonomian nasional, namun masih banyak pula yang harus kita kerjakan kedepan, khususnya pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, pembangunan dermaga untuk mendukung Tol Laut, akses transportasi kereta api dibeberapa Provinsi, pembangunan Waduk-waduk dibeberapa provinsi, termasuk pembangunan energi, peningkatan pendidikan, dan akses kesehatan bagi masyarakat. Data didalam laporan ini juga kami pergunakan untuk menyusun pengelolaan anggaran tahun 2015.Pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan mampu mendorong pembangunan diberbagai sektor tepat pada sasarannya untuk kepentingan masyarakat. Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandan Stakeholdersdalam rangka membangunperekonomian Indonesia yang lebih baik. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Februari 2015 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sofyan A. Djalil


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN

BAB II

A Latar Belakang …………………………………….…

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi

……………………………

2

C. Struktur Organisasi …………………………….… PERENCANAAN KINERJA

4

A. Renstra 2010-2014 1. Visi 2. Misi

BAB III

………………………………….………..… ………………………………………….…

6 6

3. Tujuan ……………………………………………. 4. Sasaran Strategis ………………………………….

6 7

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 ……………………….. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi……………………….…..

7 9

1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter ………. 11 2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama Ekonomi Luar Negeri ………………………………… 22 3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama a. Ketahanan Pangan ……………………………… b. Ketahanan Energi ……….………………………

31 41

c. Perbaikan Ikilim Investasi dan Iklim Usaha …..… d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur …………

53 66

B. Realisasi Anggaran BAB IV

…. …………………………..

PENUTUP ……………………………………………….

Lampiran: 1. Penetapan Kinerja 2014 2. Pengukuran Kinerja Tahun2014 3. Laporan Capaian IKU Tahun 2014


74 79

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014, untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome), berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Didalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : SS.1. Keselarasan pengelolaan fiscal dan moneter, SS.2.Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri, dan SS.3.terwujudnya implementasi program kerja utama.

Untuk mendukung

terwujudnya implementasi program kerja utama telah

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri, dan (3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan BAIK, sebagaimana yang dijelaskan

dalam Bab III laporan ini, melalui penghitungan

komposit indeks dari masing-masing program kerja utama yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Menko Perekonomian beserta Eselon I memberikan arahan target-target yang akan dicapai pada Tahun 2105. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Penetapan Kinerja tahun 2014, telah menunjukkan hasil kinerja (outcome) yang BAIK, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut : No. 1.

Sasaran Strategis Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Indikator Target Realisasi Kinerja Keterangan Kinerja Utama 2014 Baik Baik 100 % Koordinasi ekonomi di Kualitas 2014 dapat dianalisis tindakan menjadi 2 phase, dari antisipasi Januari s.d. September terhadap 2014, dan Oktober s.d potensi Desember 2014 dimana Pemerintahan sudah ketidakstabilan berubah. Pada phase I fiskal dan koordinasi diarahkan moneter pada dukungan ekonomui menyongsong Pemerintahan baru dengan capaian kondisi antara lain sebagai berikut: inflasi 4.53 %, harga BBM Rp 6.500/liter, nilai tukar


No.

Sasaran Strategis

Indikator Target Realisasi Kinerja Kinerja Utama 2014

Keterangan rupiah Rp 11.889/US$ surplus NP 6,5 miliar dolar AS, cadangan devisa 111,2 miliar dolar AS, Phase II, koordinasi fiskal dan moneter berhasil diarahkan untuk menjamin membesarnya ruang fiskal untuk kegiatan dengan Visi Pemerintah Baru Jokowi-JK, bersamaan dengan itu dioptimalkan koordinasi fiskal dan moneter untuk meredam dampak kenaikan harga, dengan program system perlindungan sosial yang komprehensif.

2.

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

80

92


115%

Kegiatan selama 2014 telah berhasil meningkatkan persentase agreement bidang perdagangan, investasi dan pembiayaan internasional Pada saat yang sama, dalam skala pencapaian terencana, telah dikoordinasikan persiapan dan peningkatan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Rekomendasirekomendasi dengan kualitas baik telah disampaikan kepada Presiden sebagai referensi actual untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional. Hal tersebut member dampak (impact) terhadap kemudahan dan percepatan urusan perekonomian bilateral, regional maupun

No.

Sasaran Strategis

Indikator Target Realisasi Kinerja Kinerja Utama 2014

Keterangan internasional serta menumbuhkan sinergi ditahun berikutnya antara K/L yang direkomendasi Menko Perekonomian dalam memanfaaatkan sebesarbesarnya hubungan ekonomi yang berpihak pada kepentingan Bangsa Indonesia.

3.

Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4

4

100%

Indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia kembali naik keperingkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015. Daya Saing Indonesia naik dari peringkat ke -38 tahun lalu menjadi peringkat ke- 34 tahun 2014 menurut “World Economic Forum” kenaikan empat point ini adalah yang tertinggi didunia.

Hasil penghitungan terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014, merupakan hasil kinerja (outcome) Kementerian Koordinator sebagai lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan bidang Perekonomian. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam penghitungan komposit indeks terhadap Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Iklim Investasi (SS.3). Sedangkan untuk capaian target IKU untuk Sasaran Strategis (SS.1) : Keselarassan Pengelolaan Fiskal dan Moneter dan (SS.2): Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pencapian hasil kinerja (outcome ) secara keseluruhan.


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah

menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian.Pada pelaksanaannya tugas tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mangacu pada melanjutkan tiga sasaran utama, yaitu: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yangtinggi dan berkualitas (pro growth); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job); dan (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor). Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan perubahan dalam rangka mendukung penguatan organisasi dan akuntabilitas kinerja menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014 merupakan salah satu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada masyarakat . Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak dalam melaksanakan sinkronisasi dan sinkronisasi pelaksanaan progam dan kegiatan terhadap kementerian yang dikoordinasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas koordinasi di bidang perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordiansi Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian sebagai pengganti

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang

Perekonomian sebelumnya. Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

1

Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu peningktan kinerja individu dan organisasi

dan memenuhi tuntutan stakeholders terkait kebijakan di bidang

perekonomian, serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil. Disamping itu banyaknya kegiatan ad-hoc yang membutuhkan penangan lebih spesifik dan beban kerja yang semakin meningkat. B.

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perpres No.92 tahun 2011, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi : 1.

Sinkronisasi

penyusunan,

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

di

bidang

perekonomian, 2.

Koordinasi penyusunan,

dan

pelaksanaan

kebijakan

perekonomian, 3.

Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

4.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5.

Pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian; dan 6.

Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan: 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan


2

5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Kehutanan 7. Kementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Kementerian Pekerjaan Umum 11. Komunikasi dan Informasi 12. Kementerian Riset dan Teknologi 13. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 15. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Adapun susunan organisasi Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas: 1. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter 2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati 3. Deputi Bidang Koordinasi Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Deputi Bidang Koordinasi Industri , Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan 6. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 8. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 9. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 10. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan 11. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah 13. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim 14. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional 15. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi 16. Inspektorat


3

C.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:

PER-11/M.EKON/08/2012

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Koordiantor Bidang Perekonomian, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagaimana terlampir.


4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014 Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian, untuk itu disusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tampak dalam strategy MapMenko Wide sebagai berikut :

Peta Strategi Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Memenuhi Harapan Stakeholder: Strategic Outcome

Tujuan: Memantapkan perekonomian domestik yang berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat SS.1 Keselarasan fiskal dan Moneter

SS.2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri

SS.3 Terwujudnya implementasi program kerja utama Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ketahanan Pangan Ketahanan Energi

Dukungan Dasar

SDM SS.9 Mengembangkan kualitas SDM berbasis kompetensi

Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan

Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi

Monitoring & Evaluasi

Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaksanaan

Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati

Perencanaan & Penyusunan

Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter

Strategic Driver: Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan

Misi: Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian

Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Visi: Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan SS.4 Meningkatkan efektivitas telaahan dan kajian untuk mendukung perumusan kebijakan

SS.5 Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan yang efektif

SS.6 Melakukan sinkonisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang efektif SS.7 Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Organisasi SS.10 Membangun organisasi tepat guna

SS.8 Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian yang berkualitas, akurat dan tepat waktu

Informasi SS.11 Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi

Tata Kelola Prima SS.12 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Pada gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP. Keterkaitan tersebut menunjukan bahwa tujuan dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah :


5

1.

Visi

“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi

ini

Perekonomian,

menunjukkan mempunyai

bahwa tugas

Kementerian untuk

Koordinator

melakukan

Bidang

koordinasi

dan

sinkronisasiterhadap kementerian terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, sehingga menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.

2.

Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, adapun Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah : “Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”. Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang ekonomi, dan internasional dalam

perkembangan perekonomian di dalam negeri maupun kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta

kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

3.

Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan peta strategi, yaitu : “membaiknya Perekonomian Indonesia”.


6

4. SasaranStrategis Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2012

Target 2013

Target 2014

1.

Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

Baik

Baik

Baik

2.



80

80

80

3.



4

4

4

No.

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 Sebagai penjabaran dari Renstra 2010-2014, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2014, dalam rangka pencapaian sasaran yang lebih spesifik dan terukur, maka pada Tahun 2014 Kemenko Bidang Perekonomian telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :


7

No.

Sasaran Strategis

1.


2.


3.


Target 2014

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

Baik


80

Terwujudnya implementasi Komposit Indeks dari Indeks program kerja utama ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memuat informasi tentang sasaran strategis dan indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai pada tahun 2014, sebagaimana yang telah ditetapkan dalan dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014. Hal tersebut berlaku s/d 19 Oktober 2014. Mulai 20 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 Nawa Cita merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dengan fokus memberikan ruang yang lebih lebar kepada APBN untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Visi&Misi Pemerintahan yang baru. Data-data dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 juga telah digunakan dalam pertimbangan penyusunan RKAKL APBNP 2014/2015.


8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian RENSTRA 2010-2014, maka sasaran strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri dan (3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran capaian kinerja dihiitung berdasarkan capaian realisasi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, sebagaiberikut : No.

Sasaran Strategis

1.


2.


Indikator Kinerja Utama Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri


Target Realisasi 2014 2014 baik baik

80

92

Kinerja 100%

115 %

9

No.

Sasaran Strategis


3.



Target Realisasi 2014 2014 4 4

Kinerja baik

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja diatas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai dasar pengukuran capaian kinerja tahun 2014, dan menunjukkan hasil yang BAIK. Adapun penjelasan terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kementerian PAN- RB , melalui surat nomor: B/2889/M.PANRB/08/2014, tanggal 4 Agustus 2014adalah sebagai berikut : a. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB tahun 2014 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, yang menyarankan agar kami memakai inflasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan ini diinformasikan bahwa Bank Indonesia telah menjadikan tingkat inflasi sebagai IKU #2 mereka. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 1 Juli 2004 telah menandatangani MoU dengan BI tentang Mekanisme Penetapan, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia. b. Bahwa sejauh ini belum ada mekanisme pemberian reward and punishment atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, namun demikian telah dilakukan secara berkala (semesteran) evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing unit kerja dan dilaporkan / ditayangkan dalam rapat pembahasan di tingkat pimpinan. c. Laporan Kinerja belum seutuhnya menjawab Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sampai ke tingkat individu, sebab Laporan Kinerja lebih menekankan pada pertanggungjawaban Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditetapkan oleh pejabat eselon II keatas. d. Bahwa pada tahun 2014, Biro Perencanaan telah melakukan evaluasi terhadap penyusunan Laporan Kinerja dengan para penanggung jawab pembuat Laporan Kinerja di unit kerja eselon I, agar Laporan Kinerja dapat lebih baik dengan mengacu pada hasil evaluasi Akuntabilitas tahun yang lalu.


10

1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter Pemerintah dan Bank Indonesia secara rutin menggelar rapat koordinasi dalam rangka merumuskan araha kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini.Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dalam merumuskan kebijakan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi.Selain itu koordinasi juga dilakukan dalam penyusunan bersama asumsi makro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR. Rapat Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia pada bulan Oktober 2014 membahas mengenai tantangan ekonomi dan koordinasi kebijakan. Bank Indonesia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan di masa transisi dan di tahun 2015 mendatang, antara lain i) berakhirnya tapering The Fed, ii) kemungkinan penyesuaian harga BBM, iii) kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada Triwulan III-2015 seiring perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. Sedangkan dari sisi global, berbagai indikator menunjukkan bahwa ekonomi negera maju terus membaik sementara ekonomi negara berkembang cenderung melambat. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil dibandingkan peer countries.Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut: i) Koordinasi kebijakan

BI

dan

Pemerintah

perlu

terus

diperkuat

terutama

melalui

sinkronisasikebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan, dan mendorong percepatan reformasi struktural untuk memperkokoh fundamental dan memperbaiki struktur perekonomian. ii) Pemerintah dan BI menyepakati sejumlah langkah dalam mengendalikan defisit tansaksi berjalan dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan lebih baik. Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemerintah dan BI bulan Oktober 2014, diadakan Focus Group Discussion(FGD) yang membahas reformasi struktural dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan. Dalam FGD ini dilakukan sharing pandangan mengenai perekonomian Indonesia dan perkembangan defisit transaksi berjalan serta arah fokus koordinasi yang dapat dilakukan ke depan. Pada akhir FGD diperoleh beberapa kesepakatan, antara lain: i) Koordinasi antar sektor moneter, fiskal dan riil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan berkelanjutan. Sektor


11

moneter pada tahun 2015 masih akan bergantung pada kepastian normalisasi Fed dan trend harga minyak yang terus menurun. Kebijakan moneter diprakirakan masih tightbias. Sektor fiskal akan lebih akomodatif dan ekspansif pada tahun 2015, ii) BI dan Pemerintah perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sustainable. Sinkronisasi regulasi fiskal dan moneter Dalam rangka sinkronisasi regulasi di bidang fiskal dan moneter, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter memberikan masukan terhadap naskah RPP Pungutan oleh OJK. RPP tersebut telah melalui proses sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku pasar di sektor jasa keuangan. Beberapa catatan dalam sosialisasi tersebut antara lain : adanya kekhawatiran besaran pungutan dan transparansi penggunaan pungutan. Menanggapi permasalah tersebut pihak OJK memberikan penjelasan bahwa prinsip pungutan tersebut tidak membebani atau mengganggu kelangsungan usaha pelaku industri karena didasarkan pada kemampuan industri dan penerapan pungutan akan memperhatikan sebatas kebutuhan pendanaan OJK. Berdasakan pertimbangan tersebut dan tidak terdapat keberatan dari para pelaku jasa keuangan, maka diusulkan naskah RPP tersebut untuk diproses lebih lanjut. a)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pokjanas TPID yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : MoU01/M.EKON/03/2011, Nomor : 300-194 TAHUN 2011, danNomor : 13/GBI/DKM/NK tanggal 16 Maret 2011 tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah. Nota Kesepahaman di tingkat Menteri dan Gubernur Bank Indonesia tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri tentang Kelompok Kerja Koordinasi Nasional TPID pada tanggal 14 Juli 2011. Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama tersebut di atas sekaligus merupakan payung hukum bagi Pokjanas TPID maupun TPID.Baik Perjanjian Kerjasama maupun Nota Kesepahaman


12

masing-masing berakhir pada tanggal tanggal 16 Maret 2014 dan 31 Desember 2014. Berdasarkan hal tersebut dilakukan perpanjangan MoU Pokjanas TPID pada tanggal 1 April 2014 dengan Nomor MoU-2/M.EKON/04/2014 ; Nomor 16/3/KEP.GBI/2014 ; Nomor 500/1977/A/Sj. Pada saat bersama ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pokjanas TPID dengan Nomor PKS-1/D.IM.EKON/04/2014 ; Nomor 16/1/DKEM/PKS ; Nomor 500/4289/V/Bangda. Berdasarkan PKS tersebut disebutkan bahwa tugas dari Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kemenko Perekonomian yaitu (1) menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidng perekonomian terkait pengendalian inflasi daerah, (2) memfasilitasi pembahasan masalah kebijakan di bidang perekonomian dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait, dan (3) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, seta mengoordinasikan kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Pokjanas TPID telah melakukan berbagai program kerja guna menselaraskan upaya TPID di setiap daerah dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.Pada tahun 2014 Pokjanas TPID bersama TPID telah menghasilkan berbagai rekomendasi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional TPID ke-5 dan Rakor Pusat – Daerah di 3 Wilayah, yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia.Pokjanas TPID juga menjalankan program ketahanan pangan, melalui pemetaan surplus defisit komoditas strategis daerah, kerjasama antar daerah, maupun pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).Pada akhir tahun 2014 Pokjanas TPID juga telah membentuk PIHPS Nasional yang merupakan integrasi dari PIHPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari hasil evaluasi Pokjanas TPID

selama 4 (empat) tahun terakhir

disimpulkan bahwa upaya stabilisasi harga membutuhkan koordinasi lintas sektor, lintas kementerian, dan melibatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tantangan yang dihadapi Pokjanas TPID ke depan akan semakin berat, baik karena cakupan substansi maupun jumlah TPID yang dikoordinasikan terus berkembang sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013.


13

Sebelum terbitnya Inmendagri No. 27 Tahun 2013, jumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah 96 TPID, yaitu 33 TPID tingkat Propinsi, 53 TPID di 53 Kota dari 66 Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan 10 TPID di Kota/Kabupaten yang bukan merupakan sampel perhitungan inflasi BPS. Pada akhir tahun 2014 jumlah TPID yang terbentuk telah berkembang menjadi 334 TPID. Dengan terbitnya Inmendagri Nomor

27 tahun

2013span of control TPID diperkirakan akan lima kali lipat dan berpotensi mencapai 534 TPID sehingga membutuhkan penguatan mekanisme koordinasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani kesepakatan bersama (Mou) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan laju inflasi di daerah agar tetap stabil. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk memperpanjang kesepahaman kerja dalam rangka pengendalian inflasi di daerah seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk koordiasi ketiga lembaga tersebut dalam proses pengendalian inflasi melalui Kelompok Kerja (Pokja) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Radius Prawiro, Kantor BI, Jakarta (21/04/2014). Hadir dalam proses penandatanganan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur BI, Agus Martowardoyo. Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

14

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pengendalian inflasi nasional merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang merupakan sumber besar pertumbuhan ekonomi nasional."Proses pengendalian merupakan kerja bersama kita sehingga dapat memberikan signal yang positif terhadap ekonomi Indonesia. Kesinambungan

inflasi

di

berbagai

daerah

secara

tidak

langsung

mempengaruhi laju inflasi nasional maka dari itu peran TPID sangat dibutuhkan untuk mengontrol laju inflasi daerah agar tidak melonjak tajam Menko Perekonomian menjelaskan kerjasama ini akan sukses apabila Pemda terlibat aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan inflasi misalnya kondisi cuaca, kondisi panen dan distribusi panen lalu apabila inflasi di daerah sudah terjaga maka pemerintah pusat akan mudah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Di samping menjaga inflasi, ada 3 hal penting yang juga menjadi agenda wajib pemerintah. Yaitu pertama, menjaga stabilisasi perekonomian dengan cara menurunkan defisit transaksi berjalan. Kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta Ketiga, menjaga pertumbuhan konsumsimasyarakat.

Dengan adanya kerjasama dengan TPID ini, pemerintah optimistis laju inflasi akhir tahun bisa mencapai angka 5,5% sesuai dengan target dalam APBN 2014.


15

b) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Hatta

Rajasa

optimistis

pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai angka enam persen atau lebih tinggi dari prediksi Bank Dunia yang memperkirakan 5,3 persen. Untuk mencapai 6 persen memang sesuatu yang sangat sulit, tapi ini masih kuartal I masih ada peluang bagi Indonesia.“Saya kira masih ada peluang kita yang cukup baik, yang penting dijaga pekerjaan rumah kita didalam, faktor komsumsi akan tetap jadi domain oleh sebab itu menjaga dan mengendalikan inflasi menjadi sangat penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi komsumsi belanja untuk kampanye. “Kalau soal pemilu bagamanapun juga memberikan daya dorong aktivitas belanja spendingnya tinggi sekali coba anda bayangkan setiap caleg mengeluarkan dananya itu kan mendorong konsumsi, calegnya ribuan, benderanya jutaan, atribut dimana-mana itu kan kegiatan ekonomi UKM tumbuh dimana-mana. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai 5,85,9 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia sebesar 5,3 persen.


16

Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, proyeksi Bank Dunia tersebut tidak dapat dijadikan patokan, mengigat perkiraan-perkiraan lembaga tersebut dapat saja meleset. “Mereka juga sering salah kok, waktu tahun lalu juga begitu prediksinya. Jadi saya kira angkanya akan berada dilevel 5,8-5,9 persen,” ujar di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan optimis target pertumbuhan ekonomi di 2014 dapat tercapai, meskipun diakui membutuhkan kerja keras untuk mencapai pertumbuhan dilevel 6 persen. “Pertumbuhan kita harus kita jaga, walaupun untuk mencapai 6 persen kita cukup kerja kerja keras karena memang banyak tantangan-tantangan eksternal yang kita hadapi,” tuturnya. Bank Indonesia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2014 akan lebih baik, berada dikisaran 5,8-6,2 persen. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global ditengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestic mengarah ke kondisi yang lebih seimbang. c)

Perkiraan inflasi bulan Juni 2014

Kontribusi inflasi daerah terhadap inflasi nasional relatif besar. Berdasarkan data 82 Kota IHK yang menjadi sample BPS, diketahui sebesar 80,77% inflasi nasional (diluar Jakarta) berasal dari daerah. Mengingat besarnya kontribusi daerah tersebut, maka upaya mengendalikan inflasi daerah dalam rangka menciptakan stabilitas harga di tingkat nasional dapat terwujud jika tercipta kestabilan harga di tingkat daerah. Selain untuk mencapai sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian inflasi daerah juga akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat, seperti terjaganya daya beli masyarakat dan terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaku ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter menetapkan target bahwa terkendalinya tingkat inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU).Sementara target daerah yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja 2014 adalah sebanyak 41 daerah (dari 82 Kota IHK).


17

Terprogramnya rapat koordinasi Pokjanas TPID baik dalam tingkat nasional maupun dengan wilayah membuat Pokjanas TPID menjadi lebih tanggap terhadap dinamika inflasi yang terjadi di daerah. Kekhawatiran akan tingginya tekanan inflasi pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat dikendalikan dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi komoditas pangan strategis yang memiliki tingkat permintaan sangat tinggi pada masa tersebut. Selain itu, tekanan inflasi paska kenaikan BBM pada pertengahan November 2014 tidak terlalu tinggi hingga akhir Desember 2014.Namun, kondisi tersebut tetap perlu diawasi mengingat historis dampak kenaikan harga BBM biasanya terjadi dalam beberapa bulan kedepan.Untuk itu Pokjanas TPID harus meningkatkan koordinasi dengan TPI guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pencegahan peningkatan inflasi paska kenaikan harga BBM di daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tekanan inflasi pada Juni 2014 akan lebih baik. Ia memperkirakan inflasinya akan sebesar 0,4 persen untuk bulan Juni secara bulanan (month to month). Penyumbang bulan Juni ini salah satunya diakibatkan sudah masuknya bulan ramadhan.“Ini relatif sudah masuk pada ramadhan dan mendekati idul fitri.Sementara terkait gelar piala dunia 2014, Sedangkan untuk bulan Juli, sambung dia, pemerintah


18

akan mencoba menekan, mengontrol inflasi agar tidak mencapai 1 persen. Pasalnya pada Juli ada hari raya idul fitri dan masuk sekolah yang akan mendorong inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung sambut baik inflasi bulan Juni 2014 sebesar 0,43 persen. Ini sesuai dengan target pemerintah yang memprediksi inflasi Juni sekitar 0,4 persen. "Dengan inflasi 0,43 persen ini kan menunjukkan bahwa harga-harga di bulan Juni ini terkendali. Kenapa?karena mulai 2010 inflasi selalu di bulan Juni jauh lebih tinggi. Jadi ini adalah hal yang baik yang positif," . Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah inflasi dibulan Juli.Pasalnya dibulan Juli banyak aktivitas yang mendorong inflasi seperti puasa, lebaran dan tahun ajaran baru."Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) yang tidak mudah untuk kita bisa mengatasinya, saya berharap kalau bisa di bawah 1 persen," jelang Lebaran harga pangan selalu mengalami kenaikan sebagai faktor musiman. Kondisi tersebut akan menggerus daya beli masyarakat. Begitupun juga dengan tahun ajaran barusekolah."Hari Raya Idul Fitri, selalu saja inflasi meningkat sangat luar biasa. Kemudian, masuk sekolah, tahun ajaran baru ini mendorong inflasi yang luar biasa," d) Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2014 Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik mengingat realisasinya melebihi 100%. Besaran capaian penyaluran KUR tahun 2014 tidak dapat signifikan melebihi target penyaluran mengingat adanya ketentuan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan KUR pasal 6 yang menyebutkan bahwa target penyaluran tahunan KUR merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran IJP-KUR dan selisih lebih dari target tahunan KUR tidak akan diberikan IJP-KUR. Oleh karenanya, pada November 2014 dikeluarkan Surat Pengendalian Penyaluran KUR kepada Bank Pelaksana agar tidak melebihi target penyaluran tahun 2014 sebesar Rp 37 triliun.Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras para pemangku kepentingan dibawah koordinasi dan arahan Kedeputian Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


19

Sebagaimana diketahui bahwa IKU ini merupakan bagian dari Sasaran Strategis (SS) Kedeputian Fiskal dan Moneter yaitu “Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter”. Dalam SS ini nampak bahwa Kedeputian Fiskal dan Moneter memainkan perannya dengan baik terlihat bahwa dalam penetapan suku bunga KUR sebesar 13% (KUR Retail) dan 22% (KUR Mikro) berkoordinasi dengan otoritas moneter (Bank Indonesia) dan tidak serta merta juga menaikkan (menyesuaikan) suku bunga jika suku bunga BI rate dinaikkan. Hal ini menunjukkan

keberpihakan

pemerintah

atas

kelangsungan

usaha

UMKMK.

Disamping itu terlihat juga bahwa dari sisi koordinasi fiskal (bersama dengan Kementerian Keuangan) dari sisi Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Imbal Jasa Penjaminan ke perusahaan penjaminan, juga memperhatikan kemampuan keuangan negara. Evaluasi program KUR terus dilakukan salah satunya melalui beberapa kajian oleh pihak terkait KUR seperti LIPI, TNP2K, dan Kementerian Keuangan di bawah koordinasi dan arahan Kedeputian Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam rangka evaluasi program KUR dilaksanakan pula workshop pada Oktober 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi melalui kajian dan workshop tersebut menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program KUR antara laindengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier effectyang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


20

e) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pasca-Kenaikan BBM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil menggelar rapat koordinasi langkah pengendalian inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Dalam rapat tersebut dibicarakan apa saja hal yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi sehingga perubahan subsidi dari subsidi konsumtif kepada subsidi produktif ini tidak membawa dampak yang besar terhadap masyarakat. Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Menko Perekonomian mengungkapkan dari pengalaman yang lalu, inflasi yang kemungkinan terjadi akibat kenaikan harga BBM itu paling besar terletak pada tarif angkutan. Oleh karena itu, Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan menyatakan bahwa menaikan tarif angkutan antar kota sampai dengan 10 persen. Sedangkan untuk tarif angkutan kota (angkot) yang berada di bawah pemerintah daerah dan kota telah dibuat tindakan untuk supaya tarif angkutan kota terkontrol. Tentu ada beberapa upaya atau usulan yang masih dalam perhitungan lebih lanjut.Misalnya seperti sistem insentif.


21

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama Ekonomi Luar Negeri Pada tahun 2014 telah dihasilkan beberapa kegiatan di bidang kerjasama ekonomi luar negeri sebagai berikut: 1. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Asia, dari 8 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 5 forum; 2. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Amerika dan Pasifik, dari 4 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 4 forum; 3. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dari 7 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 6 forum; 4. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di keasdepan Multilateral dan pembiayaan, dari 4 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 4 forum; 5. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Regional dan Sub Regional, dari 6 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 6 forum; Sedangkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 35 kali, dengan instansi yang dikunjungi meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan monev yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk menggali potensi investasi dan perdagangan yang ada di masing-masing provinsi maupun kabupaten. Target rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 85%. Realisasi tahun 2014 sebesar 83% dari target 85% sehingga mempunyai kinerja 97%. Tidak tercapainya target Monev ini disebabkan adanya


22

kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pada triwulan ketiga tahun 2014. Selanjutnya, untuk kegiatan sosialisasi telah dilakukan kepada stakeholder terkait. Dengan mengikuti sosialisasi ini diharapkan para peserta dapat mengetahui dan memahami berbagai kegiatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral dan regional. Sosialisasi merupakan representasi dari berbagai kerjasama ekonomi Internasional yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia dinilai telah memberikan kontribusi secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan

investasi,

peningkatan

volume

ekspor

dan

perdagangan

serta

pengendalian terhadap stabilitas harga. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para peserta dapat berperan aktif dalam mengkritisi maupun memberikan masukan bagi peningkatan kualitas kinerja sekaligus memberikan masukan atas kebijakan kerja sama ekonomi internasinal yang dialkukan oleh Pemerintah. Pemahaman peserta akan sosialisasi tersebut diukur melalui lembar kuisioner yang diberikan kepada para peserta. Pada tahun 2014, dari target 10 sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional telah dilaksanakan sebanyak 9 sosialisasi, dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta 85% atau sesuai dari target yang ditetapkan atas persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasilhasil kerja sama ekonomi internasional.

Rencana Tindak Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hingga Agustus 2014, penyelesaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat nasional telah mencapai 85,5%. Sementara “scorecard” rata-rata ASEAN dalam pencapaian MEA adalah 82,1 persen. Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari 138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa, serta investasi.


23

Beberapa capaian kinerja di bidang kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut : a) Kerjasama Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Inovasi dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia

untuk

meningkatkan

ekonomi.Karenanya

Pemerintah

Indonesia

mengandeng Pemerintah Amerika Serikat untuk menjajaki dialog kerjasama untuk meningkatkan implementasi HAKI di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Koordinator Kerjasama Ekonomi Kementerian Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman, kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam commercial dialogue ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar kedua Negara. Selain itu, sambung dia, Pemerintah Amerika Serikat juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk memacu pengembangan HAKI. Indonesia memiliki ekonomi kreatif yang potensinya semakin besar terhadap sumbangan didalam perekonomian ini.Jadi ini merupakan kerjasama yang sangat baik untuk Indonesia memberikan sosialisasi, bertukar pikiran dalam memberikan perlindungan HAKI terhadap produk yang diciptakan Indonesia. Perlindungan terhadap HAKI perlu dilakukan agar saat kontribusi terhadap kekayaan intelektual semakin besar maka pemerintah dapat memberikan perlindungan maupun memberikan insentif yang mampu memacu pengembangan inovasi diberbagai bidang.


24

Pemerintah Amerika Serikat tercatat menyumbang HAKI terhadap PDB sebesar 40 persen dan 60 persen dari produk ekspor yang juga berbasis HAKI seperti softwaredan film. Capain ini, sambung dia, tentunya didapatkan Amerika Serikat dengan waktu yang tidak sedikit, karenanya pemerintah Indonesia akan terus mendorong HAKI secara bertahap agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. b)

Kerjasama Indonesia-Rusia

Pemerintah

Indonesia

dan

Rusia

bersepakat

meningkatkan

volume

perdagangan hingga mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp50 triliun di 2015. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam lima tahun terakhir volume perdagangan Indonesia dan Rusia terjadi peningkatan yang signifikan dimana rata-rata meningkat 29,27 persen pertahun. Pada 2012 total perdagangan Indonesia dan Rusia telah mencapai US$3,34 miliar atau sekitar Rp33,4 triliun dan di 2013 perdagangan Inonesia dan Rusia mengalami penurunan sebesr 4 persen. Namun total perdagangan masih diatas US$ 3 miliar per tahun dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan.“Kita bertekan pada 2015 akan meningkatkan volume perdagangan kita mencapai US$ 5 miliar (Rp 50 triliun).


25

Untuk mencapai target di 2015 maka kedua negara harus kerja keras secara kolektif. Menko Perekonomian optimis Indonesia masih dapat mencapai target US$ 5 miliar di 2015 jika berkerja keras secara kolektif selama dua tahun mendatang. c)

Working Group Ekonomi Indonesia – Singapura

Selasa 11 Februari 2014 telah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri Working Group Ekonomi Indonesia-Singapura di Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapura. Pertemuan tersebut dari pihak Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dari pihak Singapura dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Dalam pertemuan dibahas perkembangan kerjasama bilateral di 6 Working Groups yaitu Batam, Bintan, Karimun (BBK) and other SEZs;Investment; Air Connectivity; Tourism; Manpower, dan Agribusiness, serta isu-isu kerjasama ekonomi bilateral lainnya. Secara statistik, Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia. Total nilai perdagangan RI – Singapura tahun 2012 mencapai US$ 43,2 miliar, sedangkan pada periode Januari-November 2013 mencapai US$ 38.0. Pada tahun 2012 dan 2013 Singapura juga merupakan investor asing terbesar di Indonesia.


26

Dalam kerjasama pengembangan ekonomi BBK dan Kawasan Ekonomi Khusus dengan Singapura telah diadakan Joint Investment Promotion untuk mempromosikan BBK ke negara-negara Asia Timur, program Capacity Development untuk meningkatkan pelayanan investasi di BBK, workshop-workshop dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing industri serta Joint Expert Study on Competitiveness of Batam-Bintan-Karimun (BBK) untuk melakukan benchmarking terhadap kawasan sejenis di Asia dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan BBK. Di bidang investasi, telah diadakan kerjasama information sharing dan joint promotion ke perusahaan-perusahaan Singapura terkait proyek-proyek infrastruktur MP3EI

dan

fasilitasi

kemungkinan

bermitra

dengan

perusahaan-perusahaan

Indonesia.Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi investasi baru di kawasan Batam dengan nilai USD 126.771.792.Selain itu, kerjasama dalam bentuk kolaborasi investasi asing dan korporasi dalam negeri juga meningkat seperti masuknya produk-produk makanan dari Singapura ke retailer lokal. Terkait dengan konektivitas penerbangan, Amandemen yang dilakukan atas Indonesia-Singapura Air Service Agreement telah berhasil memberikan dampak positif pada peningkatan lalu lintas udara diantara dua negara.Hingga bukan Desember 2013, tercatat peningkatan sebesar 40% diantara kedua negara. Untuk bidang pariwisata, Indonesia dengan Singapura melalui pertemuan ini telah merealisasikan kerjasama di bidang wisata kapal persiar (cruise tourism) dengan telah dilakukannya famtrip dan cruise workshop di Indonesia hasil kerjasama dua negara. Selain itu pertemuan juga telah menyepakati untuk kerjasama promosi tempattempat tujuan wisata di Indonesia yang merupakan sinergi dari dua working groupyaitu WG on Tourism dan WG on Air connectivity dengan signifikannya peningkatan lalu lintas kedua negara. Sesuai dengan kesepakatan kedua negara pada pertemua tingkat Menteri sebelumnya, di bidang ketenagakerjaan, telah diadakan kerjasama dalam bentuk Tripartile Workshop on Manpower Management guna menemukan solusi atas masalah outsourcing dan minimum wage yang seringkali menjadi kendala dalam hubungan


27

industrial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja (tripartit). Sedangkan dalam pertemuan kali ini, RI dan Sigapore telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan kompetensi caregiver dan perawat/ nurse dari Indonesia sehingga dapat memenuhi standar untuk dapat bekerja di Singapura. Terkait hal ini, sebagai program awal, pada tahun 2013 KBRI Singapura melalui Staf Teknis Tenaga Kerja bekerja sama dengan salah satu NGO Singapura telah melaksanakan pelatihan singkat/sehari untuk tenaga kesehatan perawat orang tua di rumah tangga sesuai dengan kualifikasi Singapura dimana pesertanya adalah TKI sektor domestik yang bekerja di Singapura. Di sektor agribisnis, RI dan Singapura telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian dari Indonesia ke Singapura, diantaranya adalah program capacity building untuk petani dan produsen pertanian di Indonesia.Business Matching antara produsen di Indonesia dengan supplier dari Singapura serta kegiatan In-Store Marketing di Singapura.Untuk kedepannya, RI dan Singapura juga telah setuju untuk meningkatkan kerjasamanya di bidang ini ke level yang lebih tinggi dengan memanfaatkan perkembangan signifikan di sektor perhubungan udara kedua negara.Kerjasam tersebut rencanya dilakukan dengan dukungan maskapai penerbangan kedua negara dalam distribusi produk-produk pertanian di Indonesia, khususnya dalam hal pemasarannya di Singapura. Pada akhir pertemuan kedua pimpinan delegasi, Menko Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura menandatangani Joint Report to Leaders yang merupakan laporan kepada kepala negara kedua belah pihak terkait perkembangan

kerjasama

ekonomi

kedua

negara

serta

upaya-upaya

untuk

meningkatkan kerjasama tersebut kedepannya dengan melalui program dan kegiatan yang konkret yang dilaksanakan oleh kedua negara.


28

d) Senior Officials meeting ke-21 IMT-GT

Pelaksanaan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Banda Aceh diisi dengan Senior Officials (SO) Meeting ke 21. Pertemuan ini dipimpin oleh Senior Official dari Indonesia yaitu Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman.Hadir dalam pertemuan tersebut Senior Official dari Malaysia yaitu Nik Azman Nik Abdul Majid dan Senior Official dari Thailand, Porametee Vimolsiri. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Rizal mengungkapkan tiga negara yang tergabung dalam IMT-GT sepakat melakukan kerjasama di bidang investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.Dari 73 proyek yang ditandatangani, ada 11 proyek infrastruktur yang telah disepakati. Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai US$ 5,2 miliar. Dari total investasi yang mencapai US$ 5,2 miliar, investasi terbesar berasal dari Indonesia yaitu sebesar US$ 4,55 miliar untuk proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol trans sumatera, Lampung – Bakauheni, transportasi multimoda koridor ekonomi Melaka-Dumai, dan pembangunan jalan dari Banda Aceh sampai Kuala Simpang. Untuk total investasi Malaysia sebesar US$ 320 juta, dengan proyek Melaka-Pekanbaru Power Interconnection dan ICQS Bukit Kayu Hitam. Sedangkan total investasi Thailand mencapai US$ 353 juta, dengan proyek pembangunan


29

pelabuhan (Phuket dan Nakula), jalan antar kota Hat Yai-Sadao, dan pusat distribusi kargo di Thungsong. e) Pertemuan Menko Perekonomian dengan Duta Besar Rusia dan NDRC Tiongkok

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil menemui media cetak dan elektronik di tengah-tengah kesibukannya. Menko Perekonomian mengungkapkan bahwa beliau baru saja bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia dan National Development and Reform Commision (NDRC) Tiongkok.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, Menko Perekonomian menerangkan bahwa Rusia menawarkan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Rusia adalah negara yang memiliki teknologi paling canggih di dunia dan sudah kerja sama dengan banyak negara terkait teknologi nuklir.

Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian mengatakan teknologi nuklir merupakan pilihan terakhir bagi Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang punya target membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW, tetapi tidak ada yang bertenaga nuklir. Pemerintah menganggap batu bara, gas, geotermal, mini hydro adalah yang paling cepat dan tidak kontroversial.


30

Usai pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Menko Perekonomian didatangi oleh National Development and Reform Commision (NDRC) Tiongkok yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Li Pumin.

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping saat pertemuan APEC di Beijing, bulan lalu. Pertemuan tersebut berbicara mengenai rencana pembangunan maritim Indonesia, pembangunan infrastruktur serta penyelesaian persoalan defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai upaya relokasi industri dari Tiongkok ke Indonesia karena upah buruh di Tiongkok sudah semakin tinggi dan dianggap tidak kompetitif lagi. 3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama a. Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan

pangan diarahkan untuk

menjaga

3

pilar

ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan melalui produksi dalam negeri, stabilitas pasokan dan harga, peningkatan kualitas konsumsi melalui diversifikasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan produksi pangan utama, khususnya: padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Pangan/Pertanian

memiliki

posisi

yang

sangat

strategis

dalam

perekonomian nasional. Sektor Pertanian tumbuh 3,74 persen dan memberikan share sebesar 15,21 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan III tahun 2014. Share terbesar sektor pertanian terhadap PDB adalah subsektor tanaman bahan makanan (7,16%), perikanan (3,32%) perkebunan (1,80%), peternakan dan hasil-hasilnya (1,80%) serta kehutanan (0,58%). Upaya dalam meningkatkan taraf hidup petani cukup positif hasilnya, terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2014 (s.d Desember) mencapai sebesar 101,32%. Disamping itu inflasi pangan tahun 2014 (Januari-Desember) dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing sebesar 8,36%. Khusus inflasi volatile food tahun kalender 2014 dan tingkat


31

inflasi tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing sebesar 10,57%, masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 (12,49%).

Capaian produksi 5 (lima) komoditas pangan utama tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni produksi padi mencapai (70,61 juta ton, turun dibandingkan tahun 2013, diatas target 2014), jagung (19,13 juta ton,naik dibandingkan tahun 2013, diatas target 2014), kedelai (0,92 juta ton, naik dibandingkan tahun 2013, dibawah target 2014),gula (2,55 juta ton, sama dengan tahun 2013, dibawah target 2014) dan daging sapi (0,37 juta ton, turun dibandingkan tahun 2013, di bawah target 2014). Pemerintah menyadari bahwa meskipun beberapa keberhasilan telah dicapai sampai saat ini, namun masih ada kesenjangan (gap) antara kemampuan produksi dalam negeri dengan tingkat kebutuhan pangan nasional. Kebutuhan pangan nasional semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 248,8 juta jiwa dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat(midle income trap). Kelas menengah dengan pendapatan dan daya beli yang meningkat, membutuhkan makanan yang lebih bervariasi.Selain itu, kualitas pangan yang diminta juga meningkat, sehingga, peningkatan produksi dan kualitas pangan dalam negeri sangat penting untuk dilakukan.


32

Untuk

mengisi gap tersebut

mutlak

diperlukan

aksi

nyata

dalam

peningkatan produksi pangan utama. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah menyusun

sebuah

rencana

aksi

peningkatan

dan

perluasan

produksi

pangan nasional tahun 2014 dan tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Rencana

Aksi

Bukittinggi.

Rencana

aksi

tersebut

merupakan

program akselerasi untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabe merah dan bawang merah. Program akselerasi tersebut merupakan upaya terpadu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha yang harus dilaksanakan bersama sesuai target dan sasaran yang ditetapkan. 1) Rapat Koordinasi Stabilitasi harga Pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, memimpin Rapat Koordinasi tentang Stabilisasi harga Pangan, Kesiapan Menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bersama jajaran terkait di Kementerian Perdagangan. Dalam rapat koordinasi kali ini, Menko Perkonomian menyampaikan dua pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut. Dua pokok bahasan yang dibahas mengenai, (i) stabilisasi harga pangan; (ii) kesiapan dalam mengahadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Dalam rapat ini, dihadiri oleh jajaran pemerintah dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan isu-isu pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, diantaranya Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Bappenas, dan Menteri Koperasi dan UKM.


33

Terkait dengan masalah stabiliasasi harga pangan, Chairul Tanjung menyatakan bahwa stok dan harga komoditas pangan hingga saat ini masih relatif stabil.Meskipun secara garis besar rata-rata harga komoditas pangan cenderung stabil, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, diantaranya adalah harga daging ayam, telur ayam, bawang merah dan bawang putih.Namun, Menko Perekonomian menegaskan bahwa kenaikan harga empat komoditas tersebut masih dalam range harga yang telah disepakati. Selain itu, Menko Perekonomian juga menambahkan bahwa kenaikan komoditas bawang merah tidak akan berlangsung lama berhubung salah satu kota pemasok bawang merah, Brebes, sudah dalam kondisi siap panen. Pasokan bawang merah dari kota Brebes tersebut akan segera memasuki pasar untuk meredam fluktuasi harga bawang merah yang sedang terjadi. Disamping kenaikan harga empat komoditas di atas, terdapat juga beberapa komoditas yang justru mengalami penurunan harga, diantaranya adalah harga daging sapi, cabai merah, cabai keriting, dan cabai rawit. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Menko Perekonomian bahwa harga komoditas yang terlalu rendah dikhawatirkan akan merugikan sejumlah petani dan ditakutkan petani-petani tersebut tidak akan menanamkan komoditas tersebut kembali di tahun-tahun yang akan datang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Charirul Tanjung juga menghimbau agar jajaran pemerintah terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk terus menangani kebijakan stabilisasi harga agar harga-harga komoditas menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tidak mengalami fluktuasi yang terlalu ekstrim. Rapat Koordinasi tentang Stabilisasi Harga Pangan, Kesiapan Menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Menko Perekonomian, Chairul Tanjung membahas mengenai persiapan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Dalam segmen ke-dua ini, telah dibahas isu-isu terkait persiapan transportasi mudik menjelang Lebaran. Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan telah menyediakan angkutan secara cuma-cuma kepada pemudik pengguna sepeda motor agar kelancaran arus mudik bisa tetap terus dijaga. Pengguna jalan tol juga akan mengalami lonjakan kendaraan sebanyak 1,5 kali lebih besar dari hari normal saat arus mudik terjadi. Sebagai tambahan, Chairul Tanjung menginformasikan kepada masyarakat bahwa tiket kereta api sejumlah 197.000/hari sudah habis terjual mulai tanggal 21 Juni 2014 Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

34

kemarin. Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan sejumlah rangkaian kereta api yang bersal dari INKA. Untuk tiket penerbangan Garuda Indonesia, pihak terkait menyediakan sebanyak 1,7 juta kursi penumpang dan hingga saat ini masih tersedia sekitar 15 persen kursi kosong. Apabila diperlukan, pemerintah akan meminta tambahan penerbangan untuk pesawat tipe 747 untuk menerbangkan pemudik ke kota tujuan. Selain itu, dikatakan juga bagi pemudik yang menggunakan transportasi laut, Pelayaran Nasional Indonesia telah menyediakan 24 kapal penumpang untuk memberangkatkan sejumlah pemudik.Tiket yang tersedia untuk kapal laut telah terjual sebanyak 30 persen dari keseluruhan tiket yang disediakan, artinya masih terdapat banyak tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin mudik menggunakan

transportasi

laut.

Selain

isu

mengenai

transportasi,

Menko

Perekonomian, juga menyampaikan bahwa Pertamina akan menambah pasokan tabung gas LPG 3kg sebanyak 10 persen menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pasokan tabung gas LPG tersebut akan disediakan di area SPBU terdekat. 2)

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pangan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pangan yang dilaksanakan

selama tahun 2014 difokuskan pada stabilisasi pangan pokok, agroindustri pangan yang bermutu dan bergizi seimbang yang berbasis sumber daya lokal, cadangan pangan non beras yang mendorong pengembangan tanaman pangan non beras. Kegiatan tersebut menghasilkan 15 rekomendasi yang terdiri dari 9 hasil koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta 6 hasil sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan, melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dari rekomendasi tersebut telah diimplementasikan 100% oleh Kementerian/Lembaga terkait dan BUMN. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari komitmen dan dukungan para pihak dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Kelima belas rekomendasi tersebut disajikan pada table di bawah ini:


35

No.

1.

2.

3.

Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pangan Rekomendasi Tindaklanjut/ Implementasi Percepatan penyaluran Raskin pada bulan Februari dan Maret Tahun 2014 (masing-masing 2 kali penyaluran) terkait dengan situasi dan kondisi perekonomiandengan menarik periode penyaluran pada Bulan November dan Desember 2014. Perlu dilakukan identifikasi dan pengusulan anggaran oleh Kementerian Pertanian untuk Bantuan Penanggulangan Padi Puso sesuai kriteria dan ketentuan yang berlakuakibat bencana banjir di beberapa daerah.

Percepatan penyaluran Raskin telah dilaksanakan oleh Perum BULOG. denganrealisasi tahun 2014 sebesar 2,77 juta ton (99,25% dari yang ditargetkan).

Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan menyampaikan usulan anggaran.

Sebagai akibat dari bencana alam/banjir K/L telah menindaklanjuti sesuai di beberapa daerah, untuk kelancaran tugas dan fungsi masing-masing. distribusi dan pasokan barang khususnya bahan pangan serta dampaknya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian oleh Kementerian/Lembaga: a. Kemendag agar melakukan koordinasi dengan Pemda dan dunia usaha guna memantau perkembangan ketersediaan pasokan dan harga pangan pokok. b. Kemenhubagar memperhatikan pengawasan terhadap kelancaran transportasi dan jalur distribusi komoditas khususnya pangan baik distribusi dalam pulau maupun antar pulau. c. Kemendagri untuk memantau dan menyampaikan surat ke pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan banjir yang berdampak pada perekonomian daerah. d. KemenPU agarmelakukan perbaikan, perawatan dan pembangunan jalur


36

4.

5.

6.

7.

distribusi pangan, khususnya wilayah pantura, yang berperan penting dalam distribusi bahan pangan serta jalurjalur lain yang menuju lokasi pasar. e. Kementanuntuk melakukan pencegahan hama pada tanaman pertanian dan penanggulangan penyakit hewan ternak pasca banjir serta penyediaan sarana produksi pertanian. f. Bank Indonesia supaya melakukan anallisa terkait dampak banjir terhadap inflasi. Kemensossegera membentuk Tim Teknis yang terdiri dari BULOG (sebagai Operator), Kemenkeu (sebagai PA), dan Kemensos (sebagai KPA) untuk menetapkan Harga Pembelian Beras Pemerintah (HPB) kepada BULOG Tahun 2014. Kemenkeu dan Kemensos segera membahas kebutuhan dana safeguarding untuk mendukung implementasi/pelaksanaan tugas KPA Raskin 2014.(sesuai usulan Kemensos). Perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap perhitungan prognosa ketersediaan pangan pokok agar lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya, mengingat data tersebut merupakan dasar pengambilan langkah atau kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.

Harga Pembelian Beras BULOG ditetapkan sebesar Rp.8.047,9/kg serta margin fee ditetapkan sebesar Rp.50 /kg.

Dana safeguarding telah ditetapkan sebesar Rp.55.033.638.000,-.

Kementerian Pertanian (BKP) dan Kementerian Perdagangan telah melakukan penyempurnaan prognosa/neraca ketersediaan dimaksud.

BULOGsecepatnya meningkatkan Percepatan pengadaan gabah/beras pengadaan gabah/beras dalam negeri. dalam negeri telah dilaksanakan oleh Perum BULOG. Realisasi pengadaan gabah/beras dalam negeri (PSO) di tahun 2014 sebesar 2,35 juta ton.


37

8.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BPS perlu melakukan monitoring stabilitas pasokan dan harga pangan secara rutin.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BPS melakukan monitoring pasokan dan harga pangan baik secara mingguan maupun bulanan.

9.

Perlu melakukan koreksi dan review terhadap target/sasaran produksi Tahun 2014 yang telah disepakati di Rencana Aksi (Renaksi) Bukittinggi, sehingga target tersebut lebih realistis dapat tercapai pada akhir masa bhakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, terutama dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di awal tahun, dukungan kementerian/lembaga terkait yang dibutuhkan, peran serta BUMN dan swasta dan tambahan anggaran yang diperlukan. Perlu melakukan operasi pasar (OP) beras untuk menjaga stabilitas harga beras dan Operasi Pasar Khusus (OPK) di Bulan Desember untuk menjaga stabilitas harga beras akibat kenaikan harga BBM.

K/L telah menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian kembali target/ sasaran produksi dan optimalisasi peran nyata K/L terkait dan KADIN/Swasta.

10.

11.

12.

a. Telah dilaksanakanOP beras oleh Perum BULOG tahun 2014 dengan jumlah 169,7 ribu ton. b. BULOG telah melakukan OPK beras sebanyak 82,6 ribu ton pada bulan Desember untuk menjaga stabilitas harga beras akibat kenaikan harga BBM November 2014. Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi Telah diterbitkan Permendag No. 19 untuk pengaturan impor dan ekspor Tahun 2014 tentang Ketentuan pangan strategis oleh Kemendag, dalam Ekspor Impor Beras. rangka penyelesaian permasalahan hukum terhadap importasi beberapa komoditi pangan. Untuk mempertahankan stok akhir beras Kemendag telah menerbitkan izin sebesar 2 juta ton dan dalam impor kepada Perum BULOG untuk mengantisipasi musim paceklik pada melakukan pengadaan beras Luar awal tahun 2015 serta dengan Negeri sebesar 425 ribu ton, terdiri mempertimbangan capaian produksi dari 275 ribu ton beras medium dan beras ARAM I 2014 (bulan Juli), perlu 150 ribu ton beras premium. pengadaan beras dari luar negeri.


38

13.

Pengadaan tersebut diutamakan untuk kebutuhan stabilisasi harga, penyaluran raskin dan keadaan mendesak lainnya. Perlu pengaturan Harga Jual Kedelai di tingkat pengrajin (HJP), Harga Beli Kedelai di tingkat petani (HBP), dan tata niaga impor kedelai.

14.

Perlu dilakukan sosialisasi dan promosi terhadap pengembangan budaya konsumsi berbasis pangan lokal untuk peningkatan gizi seimbang dalam rangka pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 93,30 dan mendorong perekonomian daerah.

15.

Usulan Kementan terkait kebutuhan dana untuk percepatan tanam dan perluasan areal tanam dalam rangka pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dengan memanfaatkan Dana Kontijensi Tahun 2014.

Telah diterbitkan Permendag No. 62 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani. Selama 2014 telah ada 4 kali penetapan dengan kisaran harga Rp. 7.500/kg s.d. Rp. 7.600/kg. Penyerapan kedelai lokal oleh BULOG selama tahun 2014 (sampai November) sebesar 378 ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 496,6 ton. a. Telah diterbitkan Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara antara lain penyediaan menu berbasis pangan lokal di rapat-rapat di kantor. b. Kementerian Pariwisata, Pemda Yogyakarta, Solo, Banten dan Bandung telah memasukkan pangan lokal dalam bentuk wisata kuliner, menu hotel dan event daerah. Telah disetujui melalui rapat trilateral (Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, dan Kementan) dana sebesar Rp.578,14Muntukoptimasi lahan seluas 170 ribu ha dengan alokasi pupuk dan benih Rp.334,58 M dan alsintan Rp.239,36 M. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut diselesaikan pada bulan Desember 2014.


39

3) Harga Komoditas Pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bersama Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi melakukan sidak ke Pasar Klender, Jakarta Timur. Memasuki minggu keempat bulan Ramadan ini, harga komoditas pangan secara umum relatif stabil.Dari hasil pantauan diketahui bahwa harga telur ayam naik dari sebelumnya Rp 19.000/kg menjadi Rp 20.000/kg. Sedangkan harga tempe justru turun menjadi Rp 7.000. Adapun penurunan harga tempe dikarenakan turunnya minat konsumsi tempe masyarakat yang beralih ke daging. Selain itu, penurunan harga tempe juga disebabkan penurunan harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe. Untuk komoditas daging, daging ayam terpantau stabil di harga Rp 30.000/kg dari sebelumnya yang mencapai Rp 35.000/kg atau turun sekitar 14%.Sedangkan harga daging sapi naik menjadi Rp 95.000/kg. Kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan minat masyarakat yang awalnya mengonsumsi tempe sehingga permintaan terhadap daging sapi meningkat cukup tajam. Meski demikian, kenaikan harga daging sapi yang berkisar antara Rp 5.000 – Rp 10.000 per kg tersebut masih dalam rentang yang wajar.Oleh karena itu, Menko Perekonomian meminta agar masyarakat tidak terlalu khawatir. Komoditas bumbu dan rempah juga tidak banyak berubah.Diketahui bahwa harga cabai rawit, cabai merah dan bawang secara berurutan masih di kisaran Rp


40

20.000/kg, Rp 14.000/kg dan Rp 24.000/kg.Sama halnya dengan harga racikan bumbu yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan, beras juga masih berkutat di rentang harga Rp 8.000 – Rp 10.000/liter. b. Ketahanan Energi Realisasi penerimaan hulu migas sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp. 320,254 triliun atau 103% di atas target APBN-P 2014 sebesar Rp. 309,933 triliun. Sementara lifting minyak mencapai 794.000 barel per hari atau 97% dari target APBNP 2014 sebesar 818.000 barel per hari.Lifting minyak mencapai 794.000 barel per hari atau 97% dari target APBN-P 2014 sebesar 818.000 barel per hari. Sedangkan lifting gas mencapai 1.218.000 barel setara minyak per hari, sedikit di bawah target 1.224.000 barel setara minyak per hari. Sehingga total lifting migas mencapai 2.012.000 barel setara minyak per hari atau 99% dari target 2.042.000 barel per hari. Target produksi minyak yang termuat dalam Inpres 2/2012 sebesar 1,01 Juta Barrel/hari

pada akhir tahun 2014 pun tidak tercapai. Tidak tercapainya lifting

minyak, disebabkan beberapa faktor yaitu beberapa KKKS belum dapat melakukan kegiatan karena gangguan fasilitas produksi dan offtaker, antara lain kendala sumur dan fasilitas produksi, unplanned shutdown dan kendala dari offtaker dalam proses lifting.Selain itu, mundurnya jadwal proyek onstream, seperti Banyu Urip, Lapangan Bukit Tua, Lapangan Kerendan, Lapangan Ridho, Lapangan Bayan dan Lapangan Sampoerna.Penyebab lainnya adalah masalah operasional, seperti hasil pemboran yang tidak sesuai target, kendala teknis operasi produksi, keterlambatan pengadaan fasilitas dan peralatan produksi, kendala perijinan dan gangguan pencurian dan keamanan serta illegal tapping. Dalam rangka pencapaian target produksi minyak telah direkomendasikan: Jangka Pendek : Optimasi operasi produksi migas berupa minimalisasi unplaned shutdown dengan Scheduled Maintenance Fasilitas Produksi Permukaan, Replacement old infrastructure, Risk Based Management operation serta Meningkatkan kehandalan peralatan produksi dengan preventive/ predictive maintenance untuk mengurangi unplanned shutdown.


41

a)

Optimalisasi operasi produksi migas berupa minimalisasi unplanned shutdown dengan Scheduled Maintenance Fasilitas Produksi Permukaan, Replacement old infrastructure, Risk Based Management operation serta meningkatkan

kehandalan

preventive/predictivemaintenance

peralatan untuk

produksi mengurangi

dengan unplanned

shutdown b)

Meningkatkan kualitas maintenance pada sumur-sumur existing akibat pemaksaan pemenuhan target lifting minyak bumi pada tahun-tahun sebelumnya.

c)

Menyelesaikan

beberapa

peraturan-peraturan

dengan

Kementerian

Hukum dan HAM untuk mengoptimalisasikan produksi migas, yaitu Peraturan Menteri ESDM tentang Put on Production, EOR dan IOR dan Perpanjangan Kontrak. Jangka Panjang : Peningkatan Eksplorasi sehingga Reserve Replacement Ratio mendekati 1; Peningkatan Recovery Factor melalui Improvement Oil Recovery , danReservoir management; serta melaksanakan percepatan pengembangan lapangan baru, dan lapangan/struktur idle Pertamina EP. a)

Peningkatan Penyaluran BBM Bersubsidi Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) sesuai dengan APBN Tahun

2014 sebesar 48,00 Juta KL, dan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) sesuai dengan APBN-P Tahun 2014 sebesar 46,00 Juta KL. Pada awal Pemerintahan Kabinet Kerja Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan ditetapkannya harga jual Jenis BBM tertentu dengan besaran Harga premium ditetapkan dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500.Harga solar ditetapkan dari Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500. Meskipun kenaikan harga BBM dapat menekan subsidi BBM tetapi tetap saja untuk tahun 2014 kuota BBM Bersubsidi melampaui di atas kuota (Over kuota) sebesar 713.384 KL, data yang didapat sampai 27 Desember 2014 PT. Pertamina sudah menyalurkan BBM PSO bebesar 46.068.384 KL dari kuota Pertamina sebesar 45.355.000. Meskipun mengalami overkuota Pemerintah melalui badan usaha dalam hal ini Pertamina wajib menyalurkan BBM sampai dengan akhir tahun 2014 sesuai dengan harga jual yang ditetapkan sesuai


42

dengan amanat pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tetapi pada bulan Desember 2014 terjadi penurunan harga minyak yang mengakibatkan Pemerintah mengoreksi harga BBM, kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanisme penetapan harga BBM oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Penyaluran BBM Bersubsidi Volume Berdasarkan BBM Jenis Tertentu

Kuota APBN 2014

Kuota APBN-P 2014

(KL/Tahun)

(KL/Tahun)

32.460.000

29.430.000

900.000

900.000

Minyak Solar

14.640.000

15.670.000

Total

48.000.000

46.000.000

Premium Minyak Tanah

Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upaya merealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkan subsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuat Pertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapat meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri untuk jangka panjang. Oleh karenanya telah direkomendasikan beberapa hal, yaitu: Adanya formula penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen:(1) Harga Dasar, (2) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKP, (4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan (6) Biaya Distribusi dan Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBM Tertentu, yakni


43

Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,- per liter dan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB. Sedangkan untuk jenis BBM Khusus Penugasan, yakni Bensin RON 88 sebesar Rp. 7.600,- per liter (untuk wilayah luar Jawa, Sumatera dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,- (untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali). Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulannya. b)

Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I

dan II (Fast Track Program, FTP I dan II) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik guna menopang kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan. Per Desember 2014, dari 34 proyek dengan total kapasitas 9.927 MW baru diselesaikan 14 proyek dengan total kapasitas sebesar 6.727 MW atau baru 67,76% dari total proyek. Proyek yang telah selesai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) PLTU 3 Jatim Tanjung Awar-Awar (1 X 350 MW) COD Januari: 350 MW; (ii) PLTU Nagan Raya ( 2 X 110 MW) COD April & Agustus: 220 MW; (iii) PLTU Kepri Tj Balai Karimun (7 MW) COD Juli: 7 MW; (iv) PLTU Lampung Tarahan Baru (2X100 MW) COD Desember: 200 MW; (v) PLTU Sumbar Teluk Sirih (2X112 MW) COD Juli: 224 MW; (vi) PLTU 3 Babel Bangka Baru (30 MW) COD April: 30 MW; (vii) PLTU 2 NTB Lombok ( 25 MW) COD Desember: 25 MW; (viii) PLTU 2 NTT Kupang (16,5 MW) COD Desember: 10 MW; (ix) PLTU Sultra Kendari (10 MW) COD Juli: 10 MW; dan (x) PLTU Sulsel Barru ( 50 MW) COD Januari:

50 MW. Total keseluruhan kapasitas yang telah

diselesaikan sebesar1.126 MW (26,4% dari target sebesar 4.260 MW). Dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan tersebut, maka untuk Program 10.000 MW Tahap II (FTP II) akan ditindaklanjuti 74 proyek (total kapasitas 17.458 MW), dengan rincian sebanyak 16 proyek (5.799 MW) dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), dan sebanyak 58 proyek (12.059 MW) dilaksanakan oleh Independent Power Producer (IPP). Sumber energi yang digunakan akan lebih banyak


44

menggunakan energi terbarukan, dengan rincian, panas bumi (49%), batubara (30%) tenaga air (17%), PLTGB (3%), dan PLTG (1%), dan pembiayaannya tidak hanya oleh PLN tetapi juga oleh sektor swasta (Independent Power Producer/IPP). Beberapa capaian kinerja di bidang Energi dan Sumber daya mineral : a) Pembangunan proyek PLTU Batang

Proyek pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, di Jawa Tengah yang berkapasitas 2 x 1000 megawatt tetap dapat dibagun. Berbagai pendekatan dapat menuntaskan itu. Proyek PLTU Batang ini adalah projek pemerintah plus swasta dan ini satu-satunya projek yang dikembangkan dengan pola KPS yang sangat besar investasinya dan baru pertama kali Indonesia mengembangkan 2x1000 megawatt dengan teknologi tinggi, jadi proyek ini tidak boleh gagal, karena PLTU Batang ini memasok 30 persen kebutuhan listrik di Jawa kalau ini tidak terpasok pada 2017-2018 akan ada defisit di Jawa, ini belum ada alternative lain, karena ini harus dipercepat dibagun. Pembagunan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah harus tetap berjalan demi ketersediaan listrik di pulau Jawa. Jika pembagunan proyek ini gagal maka akan berdampak pada citra investasi di Indonesia. “PLTU Batang ini harus jalan kalau Batang tidak dibangun dipastikan 2017 Jawa kekurangan listrik.Kalau ini gagal maka memberikan citra sangat buruk bagi wajah investasi ditanah air kita, masa itu saja kita tidak bisa selesaikan.


45

Permasalahan pembangunan proyek ini karena masih ada tanah yang belum berhasil dibebaskan sekitar 20 hektar, nantinya ditanah tersebut akan dibagun tapak turbin dari pembagunan PLTU ini. Proyek PLTU Batang adalah investasi pembangkit listrik pertama kali dalam skala besar.Ia juga menilai proyek ini merupakan proyek terbesar didunia karena menggunakan teknologi 2x1.000 megawatt seperti di Jepang dan Jerman. Proyek pembangunan PLTU Batang yang berkekuatan 2X1.000 megawatt diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun dan semula akan dimulai proses pembangunannya pada 6 Oktober 2013, namun akhirnya tertunda karena masalah pembebasan lahan warga. b) Proyek Gas Laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD)

Pemerintah memastikan akan mempercepat proyek gas laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD) milik PT Chevron Indonesia dengan nilai 12 miliar dolar AS yang selama ini proses proyeknya terhambat. Menurut Menko Perekonomian “Projek ini adalah projek prioritas terkait projek ini maka kementerian ESDM, SKK Migas, kementerian Keuangan, BPKP akan diminta dilakukan percepatan semua proses yang dimungkinkan, agar proyek ini bias berjalan secepat mungkin, karena makin cepat ini akan menguntungankan RI,”. jika


46

proyek IDD ini berjalan dengan baik maka Indonesia banyak mendapatkan keuntungan. Mulai dari investasi yang akan masuk dan penghasilan dari gas. “Proyek IDD ini penting untuk RI karena investasi akan masuk ke Indonesia, yang akan masuk tidak kurang dari 12 miliar dolar.Kita sangat membutuhkan investasi itu masuk ke Indonesia. Selain itu investasi ini maka pemerintah akan mendapat keuntungan dari gas yang diperoleh, kita tahu bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dengan industrilisasi kita yang bergerak kemana-mana maka kebutuhan sebagai sumber pertumbuhan energy sangat penting apalagi ditengah berkurangnya hasil minyak kita tentu gas menjadi alternative yang diperlukan bagi Indonesia. Ia juga mengatakan kehadiran perwakilan Chevron hari ini tidak meminta untuk diberikan kemudahan atau keringanan seperti tax holiday maupun keringanan pajak. Tapi kehadiran perwakilan Chevron untuk meminta percepatan proyek ini.“Dia tidak minta apa-apa, dalam artian tax holiday, keringanan pajak, tidak minta kita buat peraturan baru, merubah aturan yang ada. Yang mereka minta tolong dipercepat, ini sudah terlalu lama karena takut opportunitynya hilang,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan jika proyek IDD ini berjalan dengan lancar maka dipastikan pada tahun 2016 sudah mulai dapat berproduksi. Dalam pelaksanaan proyek ini, terdapat ada beberapa hal yang pelu mendapat perhatian,antara lain: Permintaan Kenaikan Biaya Proyek, Perpanjangan WK Makassar Strait, Persetujuan Biaya Pemanfaatan kilang LNG Bontang, Principle of Agreement, Persetujuan dan Penandatanganan Sales Purchase Agrement.Beberapa yang sudah mendapatkan persetujuan diantaranya adalah baiaya pemanfaatan kilang Bontang oleh Kementerian Keuangan dengan biaya sebesar 0.22 USD/MMBTU pada 18 September 2014, sedangkan pemberian assume and discharge pada perpanjangan WK Makassar Strait Kementerian Keuangan tidak menyetujui hal tersebut dan lebih menyarankan agar memodifikasi perpanjangan kontrak atau bagi hasil.

c)

RenegosiasiKontrak

Karya

(KK)

dan

Perjanjian

Karya

PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B)


47

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan ada 1 Kontrak Karya telah menandatangani amandemen kontrak, 77 perusahaan tambang (25 KK dan 52 PKP2B)

telah

sepakat

dan

menandatangani

MoU

amandemen

kontrak.

Penandatanganan amandemen kontrak tersebut akan segera dilakukan bagi perusahaan yang telah sepakat dan menandatangani MoU. Menurut Menko dari 107 perusahaan KK dan PKP2B, harus menyetujui enam poin renegosiasi kontrak dan baru 1 yang telah menyelesaiakan penandatanganan amandemen kontrak, yaitu PT. Vale Indonesia. Dilaporkan ada sejumlah kemajuan dalam proses renegosiasi kontrak ini karena 77 perusahaan KK dan PKP2B telah sepakat dan setuju seluruh poin renegosiasi. Dan juga 9 perusahaan PKP2B telah sepakat terhadap draft amandemen kontrak. Menko Perekonomian juga mengaku telah meminta Menteri ESDM untuk melakukan percepatan dalam renegosiasi tersebut.“Yang sudah sepakat dan selesai segera diikat dengan kontrak baru, pegangannya tetap pada UU tersebut”. Sementara Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan sisanya 20 perusahaan KK dan PKP2B yang baru sepakat sebagian dari enam poin renegosiasi masih dalam proses.”Diputuskan yang 25 KK ini segera kami tandatangani.Sisasnya selesai 5 kita teken, selesai 7 kita teken”.


48

Seperti diketahui 107 perusahaan tambang yang harus menyetujui renegosiasi terdiri dari 33 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan (renegosiasi). Pasal 169 UU No 4/2009 memuat : a. KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. c. Pengecualian

terhadap

penerimaan

negara

sebagaimana

dimaksud

padahuruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ada beberapa isu strategis yang akan disesuaikan dalam KK dan PKP2B. Isu strategis tersebut yaitu: (i) Luas wilayah kerja; (ii) Kelanjutan operasi pertambangan; (iii) Penerimaan negara; (iv)Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian; (v) Kewajiban untuk divestasi; (vi) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri Kemajuan renegosiasi KK dan PKP2B yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2014, menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan pemegang KK dan PKP2B, sebagaimana tabel dibawah ini. Progres Renegosiasi per Desember 2014 Status

KK

PKP2B

Jumlah

Sepakat Sebagian MoU

7

12

19

Sepakat dan Tanda tangan MoU

25

61

86

Amandemen kontrak

1

-

1

Jumlah

33

73

106


49

c)

Peresmian Prorek Banyu Urip Blok Cepu

Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang juga menjabat Plt Menteri ESDM, meresmikan sejumlah proyek minyak dan gas.Nilai semua proyek tersebut mencapai US$ 7,388 miliar atau sekitar Rp 88 triliun.adapun proyek-proyek migas ini diresmikan dari Bojonegoro, Cepu, Jawa Timur. Salah satunya Menko Perekonomian akan meresmikan fasilitas Produksi Lapangan Banyu Urip Wilayah Kerja Blok Cepu, Rabu , 8 Oktober 2014. Dalam peresmian ini, CT didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Hadir juga dalam acara ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah, Pejabat Eselon I KESDM, Plt. Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Plt. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT PLN (Persero), Para Pimpinan Mobil Cepu Ltd, dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi. Menandai peresmian proyek minyak dan gas bumi Banyu Urip, Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur kapasitas produksinya sudah meningkat 100.000 barel per hari dari semula sebesar 30.000 barel per hari yang akan terus naik bertahap hingga mencapai puncak 165.000 barel per hari pada tahun 2015. Sesuai rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD), investasi di Proyek Banyu Urip mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar, dengan rincian untuk


50

pembangunan fasilitas produksi sebesar US$ 2,2 miliar dan pengeboran sumur sebanyak US$ 337 juta. Pembangunan fasilitas dibagi ke dalam lima kontrak EPC (engineering, procurement, and construction/rekayasa, pengadaan, dan kontruksi), yakni fasilitas produksi utama (Central Production Facility/CPF), pipa darat (onshore) 72 km, pipa laut (offshore) dan menara tambat (mooring tower), FLoating Storage Off-loading (FSO), serta fasilitas infrastruktur. d)

Konferensi Pers tentang Kebijakan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator, Sofyan Djalil didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menggelar konferensi pers tentang Kebijakan BBM Bersubsidi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 9.30 WIB. Dalam konferensi pers tersebut, Sofyan Djalil menyatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanisme penetapan harga BBM oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upaya merealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkan subsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuat Pertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapat meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi


51

penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri untuk jangka panjang. Adapun penetapan kebijakan ini didasarkan pada Putusan MK No. 002/PUUI/2003 tekait Pasal 28 Undang-undang Migas dan PP No. 30 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “harga bahan bakr minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah”. Dengan dasar itu, Pemerintah membagi bahan bakar minyak (BBM) ke dalam 3 kategori: 1. BBM Tertentu, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dri Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebgai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi; 2. BBM Khusus Penugasan, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari MInyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasak dan/atau dioleh dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentum, yang didistribusikan di wilayah penugsasan dan tidak diberikan subsidi; 3. BBM Umum, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dair Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu (di luar angka 1 dan 2 di atas) dan tidak diberikan subsidi. Dengan formula penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen 1) Harga Dasar, 2) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKP, 4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan 6) Biaya Distribusi dan Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBM Tertentu, yakni Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,- per liter dan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB. Sedangkan untuk jenis BBM Khusus Penugasan, yakni Bensin RON 88 sebesar Rp 7.600,- per liter (untuk wilayah luar Jawa, Sumatera dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,(untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali). Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulannya. Sedangkan untuk merealisasikan kompetisi yang Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

52

sehat di antara pelaku usaha, pemerintah juga telah menetapkan harga eceran terendah dan tertinggi yang perhitungannya ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dengan pembatasan margin badan usaha paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 10% dari harga dasar. Di akhir pemaparannya, Menteri Koodinator Bidang Perkonomian, Sofyan Djalil dan segenap menteri yang mendampingi menegaskan bahwa Pemerintah menerima dengan baik dan mengapresiasi semua rekomendasi yang masuk, termasuk usulan terkait pengalihan dari RON 88 ke RON 92. c. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 1. Pengembangan Industri Manufaktur  Hilirisasi industri perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing industri nasional serta mengurangi defisit neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor dan membangun industri substitusi impor.  Perlu adanya tindaklanjut pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni yang meliputi pemberian prioritas alokasi gas untuk industri petrokimia, penugasan PIHC sebagai pengelola Kawasan Industri Teluk Bintuni oleh Menteri BUMN, melakukan audit terhadap fungsi lahan eksisting dan rencana pengembangan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung di dalam dan di luar kawasan, dan penyusunan masterplan Kawasan Industri. Selain itu, perlu dukungan dari K/L agar dapat memprioritaskan pengembangan KI Teluk Bintuni yang telah menjadi salah satu dari 13 kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2015-2019  Dalam revitalisai industri pupuk, permasalahan harga gas pabrik pupuk perlu segera diselesaikan oleh KemenESDM dan jika masih terdapat permasalahan agar segera dapat disampaikan ke Menko Perekonomian.  Pemerintah (K/L) perlu segera menindaklanjuti tailor-made policy yang telah disusun dalam Rakor Pengembangan Industri Baja Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.


53

2. Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis  Kebijakan pengembangan industri maritim dan industri dirgantara dalam memproduksi transportasi umum akan terus dilanjutkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dalam mendukung keterhubungan antar wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.  Kebijakan pengembangan industri kreatif terutama digital creative dalam menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermutu dan dibutuhkan pasar dalam dan luar negeri guna meningkatkan penguasaaan teknologi terapan oleh produsen digital creative dalam negeri.  Rancangan

Instruksi Presiden tentang Pengembangan Industri Kuliner

Indonesia masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk diajukan ke Sekretariat Kabinet. Penyesuaian Nomenklatur Pengembangan

Kementerian/Lembaga Ekonomi

Kreatif

terutama

Pembentukan

memnjadi

faktor

Badan

penghambat

diselesaikannya Rancangan Instruksi Presiden tersebut.  Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Kementerian/Lembaga terkait, masih dalam pembahasan dan diajukan untuk Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, namun terkendala dengan penyesuaian Nomenklatur Kementerian/Lembaga terutama Pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif memnjadi faktor penghambat diselesaikannya Rancangan Peraturan Presiden tersebut.  Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu belum memuat komponen industri strategis dalam rancangan

revisi tersebut. Oleh karena itu perlu

diadakan rapat pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian/Lembaga terkait


54

3. Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri  Roadmap pengembangan inkubator wirausaha belum dikoordinasikan sehingga rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga belum bisa dilaksanakan.  Pedoman pengembangan inkubator wirausaha yang belum terselesaikan.  Pengembangan inkubasi wirausaha ekonomi kreatif di JAFZA, Dubai yang masih dikoordinasikan.

4. Pengembangan Kawasan Ekonomi  Program Pengembangan Kawasan Industri Terpadu sebagai salah satu basis implementasi kerjasama ekonomi pemerintah RI - RRT.  Implementasi pengembangan kawasan ekonomi/industri berbasis komoditi lokal unggulan non-mineral untuk meningkatkan nilai tambah produk dan produktivitas masyarakat lokal.  Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, KPBPB Karimun dan KPBPB Sabang.  Kebijakan Implementasi Kawasan Pegembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai benchmark pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang Ekonomi guna mendukung terciptanya pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi komoditi lokal setempat.

5. Ketenagakerjaan  Pelaksanaan program penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan investasi (PMDN dan PMA), yang menghasilkan komitmen Kementerian teknis terkait dalam penyusunan kebijakan dengan memperhatikan UU Perindustrian Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Program kerja sektor Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan Dinas Nakertrans provinsi Jatim dan Jateng mengenai langkah capaian 1 juta netto tenaga kerja baru, capaian skilled labor terkait peningkatan peran BLK dan UPT bersinergitas dengan pusat-pusat pelatihan swasta, kesiapan tenaga kerja menghadapi pelaksanaan AEC 2015.  Sinkronisasi mengenai langkah penyelesaian permasalahan sektor Ketenagakerjaan (Wag System, Outsourcing, Working Visa, Lock-out/Demonstration, Productivity


55

Criteria Component) yang sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan PMA antara lain Jepang, Korea dan Cina.

6. Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW a.

Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (INSW)

terus dilakukan dengan melanjutkan pengembangan layanan fitur INSW yaitu perbaikan layanan proses bisnis; seperti melengkapi HS Code dalam sistem pentarifan, updating peraturan-peraturan Lartas dari Kementerian/Lembaga terkait, simplikasi proses perizinan untuk eskpor dan impor serta pelaksanaan quick respons terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di proses implementasi. b.

Perluasan penerapan INSW telah melayani 5 (lima) pelabuhan utama

yaitu Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan 3 (tiga) Bandara Utama yaitu Bandara Sukarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, dan Cikarang Dry Port, dan perluasan terhadap 7 (tujuh) Pelabuhan/Bandara yaitu pelabuhan Bitung (Sulut), Tanjung Benoa (Bali), Ngurah Rai, Makassar (Sulsel), Lampung, Dumai, dan Bandara Kuala Namu (Sumut) sesuai dengan SKEP Kalahar No 22 tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2014. c.

Pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait mandatory

perluasan INSW sebagai berikut : 

Pelabuhan Bitung (IDBIT) tanggal 26 Agustus 2014,



Pelabuhan

Sukarno-Hatta–Makassar

(IDMAK),

tanggal

9

September2014, 

Pelabuhan Benoa – Bali (IDBOA) dan



Bandara Ngurah-Rai –Bali tanggal 23 September 2014,



Bandara Kuala Namu – Medan (IDKNO) tanggal 2 oktober 2014,



Pelabuhan Panjang-Lampung (IDPJG) tanggal 7 Oktober 2014 dan



Pelabuhan Dumai (IDDUM) tanggal 21 Oktober 2014.


56

Kegiatan tersebut berjalan dengan baik atas kerjasama Tim Persiapan INSW dari berbagai K/L terkait. Dengan penerapan system INSW di pelabuhan dan Bandara, diharapkan dapat memperlancar arus barang dan akan meningkatkan daya saing perniagaan nasional. d. Dengan Terbitnya Perpres No 76 tahun 2014 tntang Pengelola Portal INSW tanggal 17 Juli 2014 maka terjadi masa transisi dari tim Persiapan INSW ke Lembaga Pengelola Portal INSW. e. Pengembangan Asean Single Window (ASW) untuk fase lanjutan, dimana INSW menjadi salah satu rujukan bagi penerapan NSW di negara-negara lain Anggota ASEAN dan Pengembangan integrasi NSW untuk negara-negara Non-ASEAN Sidang-sidang yang berkaitan dengan Integrasi kedalam Sistem ASW adalah sebagai berikut: 1)

Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC)

Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) tanggal 18-20 Maret 2014 di Bali bertujuan untuk mendiskusikan sekaligus mengambil kesepakatan atas isu-isu yang sebelumnya telah dibahas dalam level Legal Working Group for ASW (LWG-ASW) dan Technical Working Group for ASW (TWG-ASW). Pada pertemuan ke 12 dihadiri juga oleh Ms Maria Caridad P. Manarang selaku Chair person of the ASEAN Single Window Steering Committee, Ms Marianne Wong Mee Wan selaku Chair person of the Technical Working Group of the ASEAN Single Window. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian Pertemuan ke-12 ASWSC di Bali ini juga akan membahas chairmanship TWG-ASW, LWG-ASW, ASWSC, yang akan periode kepemimpinanya akan berakhir tahun ini. Negara Anggota ASEAN, termasuk Indonesia, diharapkan mengusulkan calonnya. “Target implementasi ASEAN Single Window sudah sangat dekat yaitu pada tahun 2015 yang akan datang. Saya berharap ASWSC dapat


57

mendorong TWG-ASW dan LWG-ASW untuk segera menyelesaikan persiapanpersiapan baik dari segi teknis maupun legal.”

2)

Pertemuan ke-28 Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW)

Pertemuan ke-28 Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW) dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2014 di Hotel Royal Amabarrukmo, Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan Nasional Single Window (NSW). Pertemuan dipimpin oleh Ms. Marianne Wong Mee Wan, Senior Assistant Director, Royal Malaysian Customs Department dan dihadiri oleh seluruh anggota Delegasi dari Negara Anggota ASEAN serta dari ASEAN Secretariat.


58

Pertemuan ke-28 TWG-ASW membahas beberapa isu yang merupakan tindak lanjut atas keputusan Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee (12th ASW-SC) pada bulan Maret 2014; PertemuanTechnical danLegal Working Group sebelumnya, serta pertemuan ke-15 the Sub-Committee on the ATIGA Rules of Origin (SC-AROO)/the 15th Meeting of the Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (CCA) pada Juni 2014. Secara rinci, beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan, meliputi: implementasiwork plan on the ATIGA OCP amendment for the e-CO Form D; the ASW Pilot Project/ASW Pilot Project Component 2 (full-fledged) beserta aktivitasaktivitas pendukungnya; kesiapan untuk mengimplementasikan pertukaran ASEAN Customs Declaration Document (ACDD); ASW Web Portal; pelaksanaan Joint Session dengan SC-AROO; serta tindak lanjut TWG-ASW meliputi: pengambilan kesepakatan atas Term of Referrence (TOR) tentang Information Processing Model (IPM), SOP untuk VPT-IT, ASW Business process Analysis, Asesmen terhadap ASEAN Secretariat sebagi host Regional Services server ada diskusi mengenai rencana penggunaan mekanisme/teknologi Public Key Infrastructure (PKI);Sedangkan isu dari LWG-ASW meliputi: diskusi atas pasal 24 Draft Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window (PLF) tentang Force Manjeurdan diskusi mengenai hasil study Legal Gap Analysis dan perkembangan NSW masing-masing


59

negara serta penetapan Chair TWG-ASW yang baru untuk menggantikan Ms. Marianne yang memasuki masa retirement. 7.

Pengembang Sistem Logistik Nasional

Dalam upaya pembenahan sistem logistik nasional yang belum efisien, telah dikembangkan model pengukuran kinerja Sistem Logistik Nasional dan biaya Logistik Nasional

yang digunakan

pemerintah

melalui

BAPPENAS,

sebagai

upaya

penyelesaian kelancaran arus barang di Tanjung Priok melalui penurunan dwelling time dan Yard Occupation Ratio (YOR) pelabuhan sehingga dapat menghemat biaya, dan

waktu

serta

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

nasional,

sehingga

meningkatkan daya saing perniagaan nasional. Selanjutnya Tim Pembenahan Sistem Logistik Nasional mrekomendasikan :  Pendirian Akademi Komunitas Logistik di Kota Bitung dan Kabupaten Batu Bara;  Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi Jasa Kepelabuhan;  Rencana Aksi Pembangunan Pelabuhan Hub Laut Internasional Kuala Tanjung dan Bitung dalam kerangka pelaksanaan Perpres 26/2012; 

Penerbitan Inpres penanganan dwelling time di pelabuhan.

Disamping itu telah dilaksanakannya sosialisasi/workshop sebagai berikut:  Workshop Penyusunan RSKKNI Bidang Integrated Planning Bidang Logistik;  Workshop Penyusunan RSKKNI Bidang Pergudangan;  Workshop Sistem Verifikasi RSKKNI. 8.

Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan telah membentuk 500 (limaratus) orang Wirausaha Pemula dari kalangan mahasiswa, pondok pesantren, pramuka, pemuda, dan pendidik yang berdampak kepada penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Hal ini meningkatkan pengembangan kewirausahaan di tanah air.


60

9.

Pengembangan Iklin Usaha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan diresmikan pada tanggal 26 Januari 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian PTSP ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan investasi di Indonesia. Presiden akan resmikan PTSP pusat ini tanggal 26 Januari, saat ini adalah persiapan akhir. Kita akan lihat masalah-masalah yang masih dihadapi BKPM. Sejauh ini ok, meskipun masih ada masalah-masalah kecil”, ujar Sofyan setelah melakukan rapat koordinasi terkait PTSP di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian .

Dari hasil Rakor tersebut, Kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan bahwa ada 3 hal yang menjadi pekerjaan utama, yaitu mempercepat izin dari segi waktu, mempercepat izin dari segi administrasi dan mensinergikan sistem online untuk jangka panjang. Namun, pemerintah belum bisa menentukan jangka waktu yang pasti terkait proses perizinan. Hal ini dikarenakan setiap sektor yang memerlukan perizinan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, seperti proses perizinan perdagangan dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan industri pengolahan.


61

Terkait dengan PTSP di daerah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyatukan atau mengintegrasikan BKPM daerah dengan PTSP daerah agar menjadi lebih efektif. Saat ini sudah ada 400 kantor yang telah disatukan dan dimonitoring langsung oleh BKPM pusat. Bahkan untuk tahun 2015, pemerintah akan konsentrasi secara bertahap pada 24 provinsi dan 120 kabupaten/kota.

Saat ini sudah banyak provinsi yang terintegrasi seperti provinsi-provinsi di pulau Jawa.Namun, pemerintah menekankan bahwa tidak hanya cukup menjadi satu, tetapi efektif atau tidak menjadi fokus utama pemerintah. 10.

Beberapa kegiatan dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

a.

Rapat Koordinasi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Persiapan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/3). Rapat turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan M Lutfie, Menteri Koperasi dan UKM Syariefudin Hasan dan Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, serta perwakilan dari pemerintah daerah, dunia usaha dan akademisi.


62

MEA merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai: 1) pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan berdaya saing tinggi; 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) integrasi kedalam perekonomian dunia. Para Pemimpin Negara ASEAN menyepakati melakukan percepatan implementasi MEA daritahun 2020 menjadi tahun 2015. Indonesia harus bisa memanfaatkan ekonomi integrasi dari masyarakat ekonomi asean (MEA) sebagai satu peluang besar dalam dunia usaha.Peluang tersebut perlu dideteksi sementara tantangan yang dihadapi Indonesia dalam MEA nanti juga harus diatasi supaya Indonesia dapat meraup keuntungan yang banyak dari ekonomi yang terintegrasi tersebut. Menyikapi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia menjelang pelaksanaan MEA 2015.Salah satu langkah penting adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha agar mendapatkan manfaat terbesar dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pemerintah akan membentuk komite nasional khusus yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka dua hal yaitu: Pertama, persiapan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Kedua, memanfaatkan peluang dari terciptanya MEA sebagai bagian dari integrasi ekonomi. Komite Nasional ini juga akan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tentang MEA dan memperkuat rasa kepemilikan serta inklusivitas. Perkembangan persiapan implementasi MEA dalam scorecard menunjukkan bahwa Indonesia sudah memenuhi 84,4 % dari 416 butir penilaian pada scorecard MEA. Prosentase tersebut di atas rata-rata negara-negara ASEAN yang saat ini mencapai 79,7 %.


63

b.

Peresmian 10 Pabrik Sawit di Kalimantan Timur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menyambangi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kawasan tersebut merupakan industri perkebunan kelapa sawit yang lokasinya dekat pinggir pantai Maloy. Dari Kota Balikpapan, lokasi KEK Maloy ditempuh sekitar 12 jam dengan perjalanan darat. Tidak tanggung-tanggung, di sana Menko Perekonomian meresmikan 10 pabrik kelapa sawit serta melakukan groundbreaking Pelabuhan Perindustrian Sawit (PT. Indonesia Plantation Synergy) dan Pabrik Refinery (PT. Indonesia Plantation Synergy). Adapun 10 pabrik yang Selasa tadi diresmikan, yakni Pabrik Inti Sawit (PT. Indonesia Plantation Synergy), Pabrik Pengolahan Limbah Sawit (PT. Indonesia Plantation Synergy), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Cahaya Anugerah Plantation), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Khaleda Agro Prima Malindo), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Sasana Yudha Bakti), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Telen), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PT. Prima Mitrajaya Mandiri), Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit Cakra dan Perdana Biogas (PT. Rea Kaltim Plantation) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit (PT. Daya Lestari dengan PT. PLB Kab Berau). Menko Perekonomian mengatakan, pemerintah mendorong adanya industri hilir kelapa sawit.Pasalnya jika hanya menanam sawit saja, kurang memiliki nilai tambah."Karenanya

pemerintah

mendorong

adanya


industri

hilir

kelapa 64

sawit.Dijadikan CPO sampai minyak goreng.Jadi ada nilai tambah.Ampas sawit pun bisa jadi listrik.Kalau ada nilai tambah kontribusi makin tinggi. Dan rakyat di kaltim, dan kalimantan pada umumnya akan sejahtera,",

Peresmian

pabrik

tersebut

merupakan unsur percepatan perluasan ekonomi di Kalimantan Timur khususnya untuk sektor perkebunan. "Apa yang kita lakukan saat ini tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional.Yang utama untuk mensejahterakan rakyat". c.

Rapat Koordinasi Kemaritiman

Gabungan

Menko

Perekonomian

dan

Menko

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beserta Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengadakan rapat koordinasi bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir dalam rakor tersebut menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman diantaranya Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata, Menteri ESDM, Kepala BKPM, Kepala BPS, serta pejabat Eselon I dari berbagai Kementerian.


65

Dalam rakor tersebut setiap kementerian melaporkan kegiatan yang telah dilakukan dalam dua hari semenjak dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo.Menko Perekonomian mengatakan dalam dua hari kerja tersebut banyak yang sudah dilakukan oleh para kementerian.Menurutnya, para kementerian menginginkan kepastian dalam masalah teknis dan dalam masalah anggaran. Sementara itu, Menko Kemaritiman berupaya menyederhanakan perizinan karena berhubungan dengan menarik investasi serta menyelesaikan program atau sasaran dari kementerian yang ada di bawah Menko Kemaritiman.Misalnya target kunjungan wisatawan pada 2019 sebesar 10 juta wisatawan dan pada tahun 2020 sebesar 20 juta wisatawan.

d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Selama tahun 2014, berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan rumusan rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah menjadi indikator kinerja Kemenko Bidang Perekonomian yang telah menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendukung ketercapaian outcome dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berbagai hasilkegiatan koordinasi, sinkronisasi dan rekomendasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sudah memberikan berbagai indikasioutcome, antara lain: 1. Menguatnya Sistem Konektivitas dan Logistik di Luar Pulau Jawa.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api, bandara dan pelabuhan telah memberikan dampak terhadap meningkatnya sistem konektivitas dan logistik di luar wilayah Pulau Jawa. Pemerintah telah melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, antara lain:     

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pembangunan Bandara International Kualanamu, Sumatera Utara Pembangunan Jalur Rel Ganda (Double Track) Medan – Bandara Kualanamu Pembangunan Pelabuhan International Kuala Tanjung Pembangunan Pelabuhan Tanjung Apiapi, Sumatera Selatan


66

                      

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh Batam Pengembangan Jalur KA Batubara di Sumatera Selatan Pembangunan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan Pengembangan Jembatan Laut Penyebarangan Merak – Bakauheuni Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Pembangunan Pelabuhan Pontianak Pembangunan Pelabuhan International Maloy, Kaltim Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Pengembangan Bandara International Sepinggan Pembangunan 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur Pembangunan Pelabuhan Makassar New Port Pembangunan Jalan By Pass Palu-Parigi Pengembangan Pelabuhan Hub International Bitung Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Pembangunan Jalan KA Makassar – Parepare Pengembangan Bandara International Lombok (BIL) Pengembangan Coastal Shipping lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara Pembangunan Bendungan Raknamo, Provinsi NTT Pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali Pembangunan Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan P4B) dan Trans Maluku Pengembangan Pelabuhan Sorong di Seget Pengembangan beberapa pelabuhan di Papua dan Kep Maluku Pengembangan beberapa Bandara di Papua dan Kep Maluku

Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa tersebut di atas telah mampu memperkokoh sistem konektivitas dan logistik di luar Pualu Jawa. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur tersebut di atas sedikit banyak telah mampu memberikan hasil yang baik dalam perekonomian wilayah, khususnya peningkatan sektor ekonomi basis di luar Pulau Jawa. 2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Nasional.

Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, antara lain; pembangunan Bendungan Jatigede di Provinsi Jabar,Bendungan Raknamo di Provinsi NTT, sebagai sumber pengairan lahan-lahan pertanian pangan dan mampu meningkatkan produksi pertanian.


67

3. MeningkatnyaRasio Elektrifikasi di Luar Pulau Jawa

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara lain: pembangunan beberapa pembangkit listrik (PLTU, PLTA), dan pembangunan jaringan Transmisi Jawa-Sumatera 500 Kv/HVDCterutama di luar Pulau Jawa akan memberikan dampak meningkatnya rasio elektrifikasi di luar Pulau Jawa. 4. Terselesaikannya Kebijakan dan Regulasi Bidang Penataan Ruang (Perpres RTR Pulau/Kepulauan,

Perpres

KSN,

Perda

RTRW

Provinsi,

Perda

RTRW

Kabupaten/Kota) telah memberikan payung hukum dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai prasyarat penting pembangunan di sektor hulu, maka diselesaikannya regulasi bidang penataan ruang tersebut telah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah termasuk infrastruktur prioritas dan kawasan strategis ekonomi seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan

bandar

udara,

pembangunan

waduk/bendungan,

pembangunan

infrastruktur perumahan, dan sebagainya. Selain itu, penyelesaian berbagai konflik penataan ruang juga telah memberikan jalan keluar bagi beberapa rencana pembangunan yang sempat terhambat seperti pembangunan runway-III Bandara Internasional Soekarno Hatta, rencana pembangunan pabrik di Mojokerto, dan sebagainya. 5. Berkurangnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah.

Dengan penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (seperti: KEK, kawasan industri dan KAPET) di luar Pulau Jawa memberikan dampak percepatan pembangunan wilayah Timur Indonesia. Adapun outcome yang diharapkan dari pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi tersebut diatas dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, antara Jawa dengan Pulau Jawa serta antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.


68

Beberapa capaian kinerja pembangunan infrastruktur : a)

Realisasi Proyek MP3EI Triwulan I/2014 Realisasi proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia

(MP3EI) dari 27 Mei 2011 hingga triwulan I-2014 sebesar Rp838,9 Triliun. Realisasi proyek Infrastruktur hingga saat ini sebesar Rp397,7 triliun dengan 204 proyek dan realisasi proyek sektor riil sebesar Rp 441,2 triliun dengan 174 proyek. Untuk realisasi groundbreaking artinya project itu sedang berjalan, sudah groundbreaking, dibangun dan sebagian sudah selesai, sebagian on progress. Untuk progres sektor infrastruktur dari APBN sebesar Rp131,8 triliun, BUMN sebesar Rp153,2 triliun, swasta sebesar Rp53,89 triliun dan campuran antara BUMN dan swasta sebesar Rp89,17 triliun.

Dari Rp397,7 triliun proyeknya tersebar ke Sumatera dengan 40 proyek sebesar Rp55,63 triliun, Jawa dengan 32 proyek sebesar Rp217,7 triliun, Kalimantan dengan 47 proyek sebesar Rp57,19 triliun, Sulawesi dengan proyek 24 proyek sebesar Rp22,496 triliun, Bali-NT dengan 28 proyek sebesar Rp17,548 triliun, dan PapuaMaluku dengan 33 proyek sebesar Rp27,15 triliun. Ada porsi yang menyusut biasanya porsinya Jawa 70-an persen sekarang sedikit saja di atas 50 an persen selebihnya sudah terdorong ke luar Jawa artinya dipastikan pada masa ke depan dengan selesainya double -double track jalan tol maka


69

investasi infrastruktur dipastikan akan terdorong di luar Jawa dan porsinya akan sangat besar disitu. Sementara untuk sektor riil, ia merinci dari APBN sebesar Rp563 miliar, BUMN sebesar Rp67,621 triliun, swasta sebesar Rp294,018 triliun dan Campuran sebesar Rp 78,979 triliun. Sebarannya adalah ke Sumatera dengan 24 proyek sebesar Rp77,526 triliun, Jawa dengan 67 proyek sebesar Rp78,634 triliun, Kalimantan dengan 47 proyek sebesar Rp120,135 triliun, Sulawesi dengan 26 proyek sebesar Rp47,377 triliun, Bali-Nusa Tengara dengan 5 proyek sebesar Rp36,300 triliun dan Papua-Maluku dengan 5 proyek Rp81,209 triliun. b) Tol Trans Sumatra Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan proyek pembagunan Jalan Tol Trans-Sumatra tetap akan ditugaskan kepada BUMN. Menurut Menko Perekonomian, proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini sudah melalui proses tender dua kali, namun proses tersebut selalu gagal. Karenanya, pemerintah menentukan untuk memberikanpenugasan kepada BUMN.

Penugasan kepada BUMN ini menggunakan dana APBN. Walaupun diakuinya penugasan menggunakan dana APBN selama ini tidak pernah terjadi, namun untuk berjalannya

proyek

ini

dengan

baik

maka

hal

ini

dilakukan.

Menko Perekonomian sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto untuk menunjuk satu perusahaan BUMN terkait dengan pembangunan proyek Tol


70

Trans Sumatera ini. Menurutnya, pembangunan Tol Trans Sumatera itu telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dengan menugaskan Badan Usaha Milik

Negara

(BUMN)

sebagai

pelaksana

proyek.

BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Tol Trans Sumatera itu adalah PT Hutama Karya (Persero), karena peraturan presiden menyatakan proyek itu harus

diberikan

kepada

BUMN

yang

100

persen

dikuasai

negara.

Dari total 23 ruas yang direncanakan, ada empat ruas yang saat ini diprioritaskan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Adapun empat ruas tahap pertama tersebut yang harus segera dilaksanakan pengerjaannya meliputi MedanBinjai, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang dan Bakaheuni-Terbanggi. c)

Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, menyampaikan

sambutan pada acara “Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI” dihadapan Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran menteri, instansi, kepala daerah, Polri dan TNI, di Jakarta Hall Convention Centre, Jakarta. Dalam paparannya, Menko Perekonomian menyampaikan filosofi didirikannya MP3EI serta laporan tiga tahun perjalanan pelaksanaan MP3EI sejak diluncurkan pada tahun 2011 lalu.


71

MP3EI lahir dari sebuah gagasan besar untuk mendorong pemerataan pembanguan di seluruh wilayah Tanah Air dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Di samping itu, MP3EI diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia lebih cepat untuk menigkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan regional dan global yang semakin ketat. Menko Perekonomian menyampaikan bahwa berawal dari semangat ”Indonesia Bisa” menjadi tonggak lahirnya MP3EI pada tahun 2011 yang merupakan sarana untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang dikaruniai dengan hampir semua prasyarat untuk menjadi kekuatan besar dan produktif, serta akses yang strategis terhadap jaringan mobilitas global.Indonesia juga mempunyai aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa sebagai kekuatan yang diperhitungkan dunia. Pada kesempatan itu, Chairul Tanjung juga menyampaikan ambisi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara signifikan, yaitu dengan cara menyusun strategi, kebijakan, dan rencana yang baik dan jelas, disertai dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Pendekatan yang bersifat terobosan dan bukan ”Business As Usual” merupakan semangat dasar. Oleh karena itu, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia, setiap provinsi, setiap kabupaten/ kota tanpa terkecuali menjadi salah satu target utama pendirian MP3EI. Dalam

sambutannya,

Menko

Perekonomian,

Chariul

Tanjung

juga

menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan mendudukkan posisi ke dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pendapatan per kapita mencapai lebih dari US$ 15.000 dan PDB mencapai lebih dari US$ 4,5 triliun pada tahun 2025. Menko Perekonomian juga berharap agar Indonesia pada akhirnya mampu menembus tujuh besar perekonomian dunia pada usia kemerdekaannya yang ke-100, yaitu pada tahun 2045 nanti. Pada kesempatan itu, telah disampaikan juga laporan tiga tahun perjalanan pelaksanaan MP3EI, sejak diluncurkan pada tahun 2011. Berdasarkan hasil validasi KP3EI, total investasi proyek yang telah groundbreaking sejak tahun 2011 hingga Agustus 2014 adalah sebesar Rp 863,5 triliun yang terdiri dari 383 proyek yaitu, 174


72

proyek di antaranya adalah proyek investasi sektor riil yang menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi baru dengan total nilai investasi sebesar Rp 441,2 triliun dan 209 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi sebesar Rp 422,3 triliun. Proyekproyek yang telah groundbreaking tersebar di enam Koridor Ekonomi dengan rincian sebagai berikut: (i) Rp 134 triliun (65 proyek) di Kordior Sumatera; (ii) Rp 309,7 triliun (102 proyek) di Koridor Jawa; (iii) Rp 177,3 triliun (94 proyek) di Koridor Kalimantan; (iv) Rp 69,9 triliun (50 proyek) di Koridor Sulawesi; (v) Rp 53,8 triliun (33 proyek) di Koridor Bali-Nusa Tenggara; dan (vi) Rp 108,7 triliun (38 proyek) di Koridor Papua-Kep. Maluku. REKAPITULASI JUMLAH PROYEK MP3EI YANG AKAN DIRESMIKAN, GROUNDBREAKING DAN DILAPORKAN No

Koridor Ekonomi

Jumlah Proyek

Peresmian

Sektor

Groundbreaking

1

Sumatera

11

-

1

2

Jawa

19

3

Kereta Api, Bandara, Pelabuhan

-

2

Sektor

Kereta Api

Dilaporkan

10

16

3

Kalimantan

11

5

Bandara, Energi, Migas, Pengolahan Bauksit

4

Sulawesi

13

6

Energi, Bandara, Pelabuhan

-

5

Bali – Nusa Tenggara

9

1

Pelabuhan

4

6

Papua-Kep Maluku

10

6

Bandara, Pelabuhan, Perikanan

-

4

7 Rp. 13,11 Trilyun

45 Rp. 386,10 Trilyun

Total

73 Rp. 447,78 Nilai Investasi Trilyun

21 Rp. 48,57 Trilyun


SDM-IPTEK

Pelabuhan, Pengolahan Kelapa Sawit, Energi, Kawasan Industri Kereta Api, Energi, Pelabuhan, Jalan Tol, Bandara, Semen Smelter

4

7 Pariwisata

Sektor

4

Bauksit Kawasan Industri, Jalan, Energi, Migas, Kereta Api Pariwisata, Sumber Daya Air Kawasan Industri, ICT, Jalan

73

d)

Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil mengunjungi Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) yang merupakan rangkaian acara dari Indonesia Infrastructure Week 2014 di Jakarta Convention Centre. Dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian memberikan kata sambutan serta menyempatkan diri mengunjungi stand dari berbagai perusahaan yang ada. Pameran yang digelar pada tanggal 5 - 7 November 2014 tersebut, dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh Ketua KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago. Menko Perekonomian mengakui di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik meskipun tidak sebaik tahun sebelumnya, yaitu masih di atas 5 persen.Menurutnya, Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang besar. Potensi yang sangat besar tersebut bisa dicapai bila dilakukan langkah-langkah yang tepat.Seperti membangun infrastruktur, yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesetaraan hidup masyarakat dan mendongkrak minat investasi asing.

B.

REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

74

dengan rencana kegiatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun laporan monitoring pelaksanaan Anggaran secara periodik Triwulanan yang disampaikan kepada Bappenas, disamping itu juga telah dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap Semesteran baik oleh BPKP maupun Dirjen Perbendaharan. Berdasarkan laporan dimaksud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan IV TA 2014 adalah sebesar Rp 204.597.176.895atau mencapai 70.35% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp 293.100.133.000,00. 2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya: 

Rata-rata rentang waktu antara tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah sekitar 29 hari kalender. Hal ini menunjukkan bahwa penyiapan dokumen pertanggungjawaban belanja pada Kegiatan masih berjalan lambat.



Ketepatan rencana penarikan kas yang disusun dengan realisasi mengalami deviasi yang sangat besar. Jika dilihat tren ketepatan rencana penarikan kas, dimana pada tahun 2013 dan 2014 menunjukan pola yang serupa, maka diperkirakan akan terjadi deviasi yang sangat besar di akhir TA 2014. Berdasarkan prognosis yang dilakukan, diproyeksikan capaian realisasi pada bulan Desember 2014 akan mencapai kurang lebih 70%.



Terdapat potensi penumpukan dokumen pada bulan Desember 2014 perlu

diantisipasi

dengan

mendispersi

penyelesaian

dokumen

tagihan/SPP atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. September 2014 untuk ditagihkan segera pada bulan Oktober dan November 2014. 3. Dalam rangka optimalisasi penyelesaian dokumen pembayaran dan untuk menghindari penumpukan dokumen pembayaran di akhir tahun 2014, sesuai dengan hasil pembahasan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan


75

Anggaran s.d. Triwulan III TA 2014, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:  Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal dalam rencana penarikan dana  Mempercepat proses pengadaan barang/jasa

yang masih akan

dilaksanakan  Mempercepat pelaksanaan kegiatan/keluaran yang tidak terikat waktu dan memastikan ketercapaian target realisasi secara proporsional untuk menghindari penumpukan pembayaran/pencairan dana di akhir tahun  Mempercepat proses penyelesaian tagihan dan permintaan pencairan dana atas kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan tetapi belum dipertanggungjawabkan;  Melaksanakan kegiatan/keluaran secara efektif dan efisien untuk memastikan ketercapaian output;  Segera berkoordinasi dengan unit terkait apabila terdapat kendala dalam penyelesaian tagihan dan/atau pengadaan barang/jasa Namun

demikian,

dalam

pelaksanaan

kegiatan/keluaran

agar

tetap

memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering dalam APBN-P Tahun 2014.

Terkait kebijakan pemotongan anggaran pada APBN-P tahun 2014, terdapat perbedaan pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada saat Penetapan Kinerja (PK) 2014 pada bulan Januari 2014 di tetapkan sebesar Rp 306.750.478.000, namun pagu pada bulan Desember 2014 menjadi Rp 293.100.133.000,-dimana laporan ini disusun.


76

PERKEMBANGAN PAGU DIPA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2010-2014

TAHUN 2010

PAGU (Rp) 116.998.715.000

REALISASI (Rp) 97.327.758.425

(%) 83.48

2011

254.220.268.000 179.149.022.860

70.47

2012

212.011.128.000 175.778.426.225

82.91

2013

288.739.637.000 206.242.691.822

71.43

2014

293.100.133.000 204.577.176.895

70.35

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM PER 31 DESEMBER 2014

PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (KEK)

PAGU REALISASI (Rp) (Rp) 173.223.155.000 113.562.092.255

65.56

107.972.678.000

80.328.481.648

75.06

1.204.300.000

1.166.414.000

96.85

10.700.000.000

9.520.188.992

88.97


(%)

77

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I Per, 31 Desember 2014

UNIT KERJA SEKRETARIAT

PAGU (Rp) 109.176.978.000

REALISASI (Rp) 81.494.895.648

75.30

DEPUTI I

10.500.000.000

8.905.958.328

84.82

DEPUTI II

10.600.000.000

9.168.524.565

86.50

DEPUTI III

23.124.315.000

18.401.286.798

79.58

DEPUTI IV

6.900.000.000

6.215.494.223

90.08

DEPUTI V

19.500.000.000

16.755.175.082

85.92

DEPUTI VI

86.998.840.000

41.511.523.991

47.72

DEPUTI VII

15.600.000.000

12.604.129.268

80.80

KEK

10.700.000.000

9.520.188.992

88.97

Jumlah

293.100.133.000 204.597.176.895


(%)

70.35

78

BAB IV PENUTUP

Koordinasi ekonomi di 2014 dapat dianalisis menjadi 2 phase, dari Januari s.d. September 2014, dan Oktober s.d Desember 2014 dimana Pemerintahan sudah berubah. Pada phase I koordinasi diarahkan pada dukungan ekonomui menyongsong Pemerintahan baru dengan capaian kondisi antara lain sebagai berikut: inflasi 4.53 %, harga BBM Rp 6.500/liter, nilai tukar rupiah Rp 11.889/US$ surplus NP 6,5 miliar dolar AS, cadangan devisa 111,2 miliar dolar AS, Phase II, koordinasi fiskal dan moneter berhasil diarahkan untuk menjamin membesarnya ruang fiskal untuk kegiatan dengan Visi Pemerintah Baru Jokowi-JK, bersamaan

dengan itu dioptimalkan

koordinasi fiskal dan moneter untuk meredam dampak kenaikan harga, dengan program system perlindungan sosial yang komprehensif. Kegiatan selama 2014 telah berhasil meningkatkan persentase agreement bidang perdagangan, investasi dan pembiayaan internasional Pada saat yang sama, dalam skala pencapaian terencana, telah dikoordinasikan persiapan dan peningkatan daya saing

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Rekomendasi-rekomendasi dengan kualitas baik telah disampaikan kepada Presiden sebagai referensi actual untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional. Hal tersebut member dampak (impact) terhadap kemudahan dan percepatan urusan perekonomian bilateral, regional maupun internasional serta menumbuhkan berikutnya

sinergi ditahun

antara K/L yang direkomendasi Menko Perekonomian dalam

memanfaaatkan sebesar-besarnya hubungan ekonomi yang berpihak pada kepentingan Bangsa Indonesia. Indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia kembali naik keperingkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015. Daya Saing Indonesia naik dari peringkat ke -38 tahun lalu menjadi peringkat ke- 34 tahun 2014 menurut “World Economic Forum” kenaikan ini adalah yang tertinggi didunia.


79

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Tahun

: Koordinator Bidang Perekonomian : 2014

Sasaran Strategis


Target 2014

Realisasi Kinerja 2014 2014


Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

Baik

Baik

100%

80

92

115%

Program

Anggaran Pagu

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks dari: Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks percepatan pembangunan infrastruktur dan Indeks perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4

4

100%

Realisasi

%

Koordinasi kebijakan 204.597.176.895 206.242.591.822 70.35 bidang Perekonomian

PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon I Tahun Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Budaya Organisasi Berbasis Kinerja dan Kompetensi serta Tata Kelola Organisasi yang baik

Meningkatnya produktivitas pegawai

: :

Sekretariat Kemenko Perekonomian 2014 Indikator Kinerja

Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan penganggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian Indeks iklim organisasi yang baik Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan Kualifikasi Laporan Keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kompetansi Persentase kualitas sarana dan prasarana

Target 2014 90%

Realisasi 2014 90%

Kinerja 2014 100%

3

3

100%

80%

80%

100%

WTP

WTP

100%

75%

75%

100%

100

100%

100%

Program 1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 2. peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pagu (Rp)

Anggaran Realisasi

109.176.978.000

%

81.494.895.648 75.30

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I Tahun

: Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter : 2014

Sasaran Strategis Meningkatnya efektIvitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiscal dan moneter

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Kinerja 2014

Tersusunnya rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter

5

5

100%

Terkendalinya inflasi IHK yang lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional

50%

56.1%

112%

Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2014

37 triliun

37 triliun

100%

Program

Anggaran Pagu (Rp)

Koordinasi kebijakan bidang Perekonomi an

10.500.000.000

Realisasi

8.905.958.328

%

84.82

PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Tahun : 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi

Kinerja

2014

2014

Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pangan dan Sumber Daya Hayati

Tingkat (Indeks) efektivitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang Pangan dan Sumber Daya Hayati.

4

5

Sangat baik

Persentase (%) rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan dibidang Pangan dan Sumber Daya Hayati

100%

100%

100%

Tingkat (Indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang Pangan dan Sumber Daya Hayati

4

Program Pagu (Rp)


5

Sangat baik

Anggaran

10.600.000.000

Realisasi

9.168.529.565

%

86.50

PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon I : Tahun : Sasaran Strategis Meningkatnya koordinasi kebijakan di bidang energy dan sumber daya mineral

Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2014 Indikator Kinerja Persentase penyelesaian masalah dan/atau rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi terkait bahan bakar nabati, energy alternative dan Desa Mandiri Energi Persentase rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi di bidang energi dan sumber daya mineral yang terimplementasi Persentase penyelesaian masalah dibidang energi, sumberdaya mineral yang ditindaklanjuti Persentase partisipasi stakeholder terhadap kebijakan Extractive Industries Tranparancy Initiative (EITI)

Target 2014 75%

Realisasi 2014 75%

Kinerja 2014 100%

75%

75%

100%

Program

Koordinasi kebijakan bidang Perekonomi an 75 %

75%

100%

90%

90%

100%

Pagu (Rp)

Anggaran Realisasi

%

23.124.315.000 18.401.286.798 79.58

PENGUKURAN KINERJA Unit Eselon I Tahun

: :

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi 2014

Sasaran Strategis

Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi secara optimal melalui sinkronisasi dan koordinasi kebijakan industry, Inovasi Teknologi, Pengambangan Kawasan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi yang ditindaklanjuti Indeks efektifitas pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi yang ditindaklanjuti

Target 2014

Realisasi

Kinerja

2014

2014

4

4

baik

85%

86.67%

102%

Program Pagu (Rp)


4

4

baik

Anggaran

6.900.000.000

Realisasi

6.215.494.223

%

90.08


: :

Sasaran Strategis

Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan di bidang perniagaan dan kewirausahaan secara optimal

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan 2014 Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi

Kinerja

2014

2014

Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang perniagaan dan kewirausahaan.

85%

85%

100%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dapat dimplementasikan di bidang perniagaan dan kewirausahaan

85%

85%

100%

Indeks efektifitas pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang perniagaan dan kewirausahaan yang dimplementasikan

85%

Program

Koordinasi kebijakan bidang Perekonomi an 85%

100%

Anggaran Pagu (Rp)

Realisasi

19.500.000.000

16.755.175.082

%

85.92


: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah : 2014

Sasaran Strategis Meningkatnya pencapaian pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

Kinerja 2014

Tingkat (Indeks) efektifitas koordinasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

4

5

125%

Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dapat dimplementasikan

80 %

90%

113%

Tingkat (Indeks) efektifitas pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

4

Program

Koordinasi kebijakan bidang Perekonomi an 5

100%

Anggaran Pagu (Rp)

Realisasi

%

86.998.840.000

41.511.523.991

47.72


: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional : 2014

Sasaran Strategis

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi internasional

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

2014

2014

2014

Persentase rekomendasi kesepakatan kerjasama ekonomi yang terimplementasi

85%

92%

108%

Kualitas koordinasi perencasnaan kerjasama ekonomi internasional

baik

Sangat baik

100%

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti

85%

83%

98%

Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional

85%

85%

100%

Persentase pencapaian keluaran dalam Inpres/rencana tindak peningkatan

60%

75%

125%

Program

Anggaran Pagu (Rp)


15.600.000.000

Realisasi

%

12.604.129.268 8 80.80

daya saing nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi sebagai bahan referensi pengambilan Keputusan Presiden (KEN)

6

6

100%

Unit : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

SS

Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi s/d Des 2014

Kinerja

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c)

Keterangan (f) Koordinasi Pengelolaan Fiskal dan Moneter : a. Rakor Tk. Menteri dan Gubernur BI b. Rapat Berkala dua Bulanan (Feb, Apr, Jun, As, Okt, Des) Tk. Es.I

Keselarasan pengelolaan Fiskal dan Moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter (DI)

Baik

Baik

100%

Pokok Bahasan dalam Rakor a.l: Perkembangan ekonomi dunia dan dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Perkembangan dan Pengendalian Inflasi, Perkembangan Neraca Pembayaran. Telah diadakan Rakornas V, TPID dan Rapat Regional TPID, keluaran yang dihasilkan Revisi MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanas terkait pelaksanaan TPID.


Peningkatan kerja sama ekonomi Luar Negeri

(DVII)

Terwujudnya Komposit indeks dari : Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan implementasi program Energi, Indeks Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Indeks kerja utama Percepatan Pembangunan Infrastruktur .

80

92

115%

4

4

Baik

Peningkatan kerjasama terlihat dari jumlah kesepakatan yang dapat direalisasikan selama tahun 2014 (Direncanakan 31, terealisasi 29)

Kertas Kerja Terlampir

Kertas Kerja Capaian Target IKU Kelompok Program Kerja Utama Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2014 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

IKU

Kelompok Program Kerja Utama

Kelompok Indikator Stabilitas Harga (Kenaikan dan Penurunan Harga)


Komposit Pertumbuhan Indeks Program Ketahanan Pangan Produksi Kerja Utama

Volume Stok Akhir Jumlah Wilayah Padam Listrik Bergilir Rasio Elektrifikasi Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks Program Kerja Utama

Ketersediaan dan Pengendalian Keterjangkauan Kuota BBM Bersubsidi Energi Dalam Negeri Mandatori BBN

Rasio Pemenuhan Batubara DN


Komposit Indeks Program Kerja Utama

Peningkatan Aksebilitas dan Konektivitas

Bobot Kelompok Indikator (%)

40

Indikator

Evaluasi Kinerja Bobot Kinerja (%)

Beras Gula/Tebu Daging Sapi

16% 12% 12%

Beras

10,00

Target 2014

< 25% < 25% < 25% 43,05 juta ton

Capaian Indeks Kinerja s.d. Des Kelompok Indikator *) 2014 Indikator **) 5,56% 1,17% 7,54% 44,30

100% 100% 100%

30

12,5

30

Beban Puncak >=10 MW

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,5

3,10 0,53 1,5 1,1 47,99

juta ton juta ton juta ton juta ton ribu ton

Maks. 3 Wilayah

25

Rasio Elektrifikasi

25

81,5%

25

Total Premium, Minyak Tanah, Solar

25

48 Juta KL

2,56 0,581 1,79 1,13 57,91

83% 110% 119% 103% 121%

stok BULOG s.d. 30 Juni 2014

30

1

100%

12,5

83,9%

103%

25

46

96%

23,96

10%

10%

100%

12,5

25

Rasio Pemenuhan Batubara DN

25

100%

100%

100%

25

44%

88%

Diolah dari berbagai sumber Sumber : Ditjen PKH

12,5

50%

Terjadi krisis di wilayah Sumatera Bagian Utara karena 1 unit PLTGU Belawan (300 MW) tidak beroperasi, terkait penyitaan barang bukti dugaan tipikor oleh Kejaksaan Agung

98,96

50

3

0

0%

44

0

Over kuota sebesar 713,384 KL dari APBN-P sebesar 46 juta KL

Pemanfaatan Biodiesel 2014 sebesar 1,53 juta KL, sedangkan konsumsi solar PSO nasional tahun 2014 sebesar 26,5 Juta KL

44,00

Kesepakatan antar K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD terkait Jumlah Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional

Produk GKG (ARAM) I 2014 sebesar 70,61 juta ton (setara beras 44,30 juta ton)

Sumber : Ditjen PKH

12,5

50

100,00

y-o-

Sumber : Dewan gula Indonesia

Pangsa BBN dalam pemenuhan BBM Nas

Persentase Komitmen Proyek Infrastruktur MP3EI yang diimplementasikan di luar Jawa

Keterangan

Rata-rata kenaikan harga bulanan y selama Januari-Desember 2014

40

103%

30 Gula Daging Sapi Beras Gula Daging Sapi

Indeks Kelompok Program Kerja Utama ***)

Jumlah proyek infrastruktur yang diimplementasi (sudah groundbreaking) di luar koridor Jawa sebanyak 173 proyek dengan nilai investasi Rp181,3 trilyun. Sedangkan di Koridor Jawa Jumlah proyek yang sudah Groundbreaking adalah 35 proyek dengan nilai investasi sebesar 231 Triliyun


Pengembangan Investasi Desa

10

Pengembangan PEPIDA

10

Koordinasi Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perniagaan Penyiapan Lembaga Pengelola Portal INSW

Pengembangan Komposit Perbaikan Iklim SDM dan Indeks Program Investasi dan Iklim Kelembagaan Logistik Usaha Kerja Utama

Koordinasi Kebijakan dibidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM

Jumlah Pengembangan Investasi Desa Jumlah Pengembangan PEPIDA

10

6 Desa

6

100%

10

10

8 P/Kab/Kot

7

88%

10

10

Jumlah pengembangan data dan sistem informasi bidang perniagaan (database/informasi/ peraturan)

10

10

10

100%

10

10

Jumlah terbitnya Perpres Lembaga Pengelola Portal INSW

10

1

1

100%

10

Jumlah Akademi Komunitas Logistik

10

2

2

100%

10

Jumlah Program Diploma Baru dibidang Logistik

5

1

1

100%

5

Jumlah Calon Pengajar/Dosen/Instr uktur Logistik

5

20

0

0%

0

Jumlah Peraturan Royalty Fee untuk para Inventor

10

1

1

100%

10

Jumlah pemanfaatan banyaknya paten yang sudah menjadi domain publik

10

1

1

100%

10

Jumlah wirausaha pemula

10

500

600

120%

10

Jumlah Perpres tentang Wirausaha Pemula

5

1

1

100%

5

Jumlah MoU pelaku usaha dan perbankan untuk pemanfaatan produk tikar mendong

5

1

1

100%

5

20

20

20

95,00

n *) Kinerja Indikator diperoleh dari capaian indikator dibagi target indikator **) Indeks Kelompok Indikator adalah hasil penjumlahan kinerja indikator setelah dikali dengan Bobot Kinerja dengan nilai maksimal sebesar bobot ***) Indeks Kelompok Program Kerja Utama adalah hasil penjumlahan indeks kelompok indikator

NI

Belum ditetapkannya instruktur yang akan bertugas di AKLenyebabkan belum bisa dilaksanakannya program training untuk instruktur AKL

Nilai komposit indeks Implementasi Program Kerja Utama, adalah : Kriteria Skala Indeks : Nilai KI ≤ 60 60 < KI ≤ 70 70 < KI ≤ 80 80 < KI ≤ 90 90 < KI ≤ 100

Keterangan : NI = Nilai Indeks n = Jumlah Variabel Indeks KI = Komposit Indeks Program Kerja Utama

Kriteria Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik

Skala 1 2 3 4 5

Komposit Indeks Implementasi Program Kerja Utama Tahun 2013 adalah :

KI =

100,0

4 338,0 4

KI = KI =

44,0

98,96

84

(Skala 4, Kriteria: Baik)

95,0

(+)

Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

Recommend Documents