LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2015 BANDUNG, JANUARI 2016

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2015 BANDUNG, 28 – 30 JANUARI 2016

Komisi Informasi Pusat RI Sekretariat : Gedung Graha PPI Lantai 5 Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat Tlp. 021-34830741 Fax. 021-34830757 [email protected]

www.komisiinformasi.go.id

Komisi Informasi Pusat RI Sekretariat : Gedung Wisma ITC Lantai 5 Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat Tlp. 021-34830741 Fax. 021-34830757 [email protected]

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

K ATA PENG ANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan ridhoNYA, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan.

LAKIP Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2015. LAKIP ini merupakan media untuk menginformasikan segala pertanggungjawaban upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan dalam bentuk Penetapan Kinerja.

Dengan demikian LAKIP ini memiliki beberapa fungsi, yaitu: sebagai alat penilaian capaian kinerja secara kuantitatif; sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat; sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur organisasi di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan analisis dan evaluasi LAKIP diharapkan semoga laporan ini bermanfaat dan digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Komisi Informasi Pusat, seperti: optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja.

Jakarta, Februari 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

ttd

Drs. Bambang Hardi Winata, MM

1


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Informasi Pusat

ini menyajikan

berbagai keberhasilan atau capaian strategis Komisi Informasi Pusat selama tahun 2014 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenkominfo 2015-2019, RKP, dan Penetapan Kinerja. Capaian kinerja (performance result) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdsasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 memiliki sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 8 (indikator) indikator. Realisasi target kinerja menunjukan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program KIP pada Tahun 2015 tidak mencapai target yang ditetapkan, bahkan

kurang baik atau menurun. Diharapkan

capaian kinerja pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

2


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

2

DAFTAR ISI

3

I. PENDAHULUAN

4

A. Latar Belakang

4

B. Tugas dan Wewenang KI Pusat

6

C. Struktur Organisasi KI Pusat

7

II. PERENCANAAN KINERJA

10

A. Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019

10

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015

13

C. Realisasi Anggaran

17

III. AKUNTABILITAS KINERJA

18

A. Bidang PSI

18

B. Bidang ASE

23

C. Bidang Kelembagaan

31

D. Bidang Sekretariat

47

IV. PENUTUP

51

A. Kesimpulan

51

B. Langkah Tindak Lanjut

51

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Realisasi Anggaran Tahun 2015

3


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI Pusat merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Komisi Informasi Pusat terbentuk pada tahun 2009, melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P tentang Pengangkatan Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013, dan Periode 2013 – 2017 kedua ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P. Anggota KI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui uji kepatuhan dan kelayakan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kelembagaan Sekretariat KI Pusat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PERM/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat (Permen Kominfo No.11 Tahun 2011).

Berdasarkan UU KIP juncto Permen Kominfo No. 11 Tahun 2011, Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4


Pelaksanaan program dan kegiatan KI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berkewajiban untuk menerapkan prinsip good governance

dalam

mengelola

sumber

daya

organisasi

dan

melaksanakan

kewenangannya. Lima pilar good governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi,

ketaatan

pada

hukum,

partisipasi

masyarakat,

dan

komitmen

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas

yang

dipandang

sebagai

bentuk

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja dengan menggunakan kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Informasi Pusat yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Komisi Informasi Pusat dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2015, dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

LAKIP yang tersusun ini sebagai bentuk akuntabilitas dan laporan capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 yang disebutkan bahwa sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat dan Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pusat.

Sejalan dengan itu, LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KIP selama Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja (performance results) di Tahun 2015 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KIP selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja

5


digunakan sebagai ukuran yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Terdapat beberapa permasalahan utama (strategic issues) dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Yaitu, belum terbentuknya Komisi Informasi di 34 provinsi. Permasalahan ini dinilai sebagai ukuran belum meratanya

transparansi,

sehingga

pembentukan

Komisi

Informasi

Provinsi

dimasukkan sebagai rencana strategis yang harus dicapai di tahun 2015. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik juga harus dilakukan dengan melihat pembentukan PPID di seluruh Badan Publik.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Komisi Informasi Pusat di masa mendatang.

B. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat 1. Tugas a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; b. Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

6


2. Wewenang a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

C. Struktur Organisasi Komisi Informasi Pusat Struktur Organisasi Komisi Informasi Pusat, terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Sekretaris Komisi Informasi Pusat dan terdiri dari bagian yaitu (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan (3) Bagian Umum. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Permen Kominfo No.11 Tahun 2011. Tugas dan fungsi Sekretariat KI Pusat dalam memberikan dukungan kepada KI Pusat, sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program; 2. Penyediaan dukungan penyediaan dukungan administrasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; 3. pelaksanaan

tugas

ketatausahaan,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan

kerumahtanggaan; dan 4. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

7


Sumber Daya Manusia (SDM) di Komisi Informasi Pusat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebanyak 60 Pegawai termasuk dari 7 (tujuh) Anggota Komisi Informasi Pusat. Adapun jumlah PNS sebanyak 18 dengan rincian eselonisasi sebagaimana pada tabel di bawah ini:

8


Adapun Non PNS sebanyak 42 orang terdiri dari jabatan-jabatan yaitu Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Pengelola Data, Sekretaris, Staf Administrasi, Pengemudi, Satpam dan Pramubakti dengan rincian jumlah sebagaimana pada tabel di bawah:

9


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah ditetapkan tujuan lima tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019 serta menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

2015 – 2019,

tujuan atau sasaran strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 – 2019 adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Tugas Komisi Informasi Pusat, seperti dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Sasaran

Indikator

Tersedianya

Persentase

Dukungan

(%) Layanan

Teknis dan

Administrasi

Manajemen

dan

dalam Rangka

Dukungan

Kelancaran

Teknis

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Tugas Komisi

Tugas dan

Informasi Pusat

Fungsi

Target 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

55%

60%

65%

65%

65%

Keterangan

Komisi Informasi Terlaksananya

Presentase

Ketentuan

(%)

Undang-Undang

Penyelesaian

No. 14 Tahun

Sengketa

2008 tentang

Informasi 10


Keterbukaan

Publik

Informasi Publik (KIP) Persentase

60%

65%

70%

75%

80%

80%

100%

-

-

-

(%) Badan Publik yang melaksanaka n Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Berdasarkan tujuan atau sasaran strategis tersebut, Komisi Informasi Pusat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 1 s.d. 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan atau sasaran juga memungkinkan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi.

Adapun Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 berdasarkan Renstra 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : Tahun 2015

Misi

Indikator Capaian

Memperkuat kelembagaan menuju komisi Selesainya amandemen UU KIP informasi yang mandiri dan kredibel

yang antara lain pada Pasal 29 berisi bahwa KIP didukung bukan lagi

oleh

Sekretariat

Jenderal

(Kesekjenan).

11


Memiliki kantor yang memadai dan mendukung profesionalitas kerja.

Semua program sudah mengacu pada substansi dari visi dan misi.

Ditandatanganinya MoU dengan lembaga lain terkait UU KIP minimal dengan dua lembaga.

Adanya publkasi yang rutin dan berkualitas antara lain dua buku, tiga jurnal, dan enam newsletter.

Meningkatnya persentase Badan Publik yang mentaati peraturan terkait keterbukaan informasi.

Memiliki pengganti

tiga

orang

yang

panitera memiliki

kualifikasi terkait tugasnya.

Terinternalisasinya value/corporate culture khas KI.

Mentaati

penanganan

sengketa

dan PSI terselesaikan 85% dari total

penegakan hukum terhadap pelanggaran hak register. atas informasi Tersusun tiga regulasi hukum acara PSI.

Tersusun KI Prudensi. 12


Permutakhiran pendokumentasian arsip PSI. Mengarusutamakan keterbukaan informasi Tersusun

dan

terdiseminasinya

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan dua telaah dan pendapat hukum negara

terhadap

berbagai

kebijakan

negara.

Berpartisipasi

dalam

proses

penyusunan tiga kebijakan negara (undang-undang). Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan Adanya hak masyarakat terhadap informasi publik

Badan

laporan Publik

tahunan Negara

dari terkait

keterbukaan informasi publik.

Mengupayakan 70% Badan Publik negara sudah menunjuk PPID dan memiliki standar layanan.

Terbentuknya jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi di 20 provinsi. Berperan aktif dalam kegiatan internasional Terlibat

dalam

satu

kegiatan

untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan terkait keterbukaan informasi yang informasi.

bersifat internasional .

Tergabung

dalam

keanggotaan

dua organisasi atau asosiasi.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja merupakan suatu bentuk kesepakatan kinerja yang harus diwujudkan oleh pimpinan unit kerja atau penerima amanah sebagai janji atau tanggung jawab kepada atasannya yang harus dicapai dalam suatu waktu tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pembuat janji (pimpinan/penerima amanah) dan pimpinannya. 13


Dokumen Perjanjian Kinerja nantinya akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.

Adapun Kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Dokumen Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 yang ditetapkan menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran strategis, adapun sasaran strategis indikator kinerja Komisi Informasi Pusat, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KOMISI INFORMASI PUSAT

No 1.

Sasaran Tersedianya Teknis

dan

Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja

Target

Persentase (%) Layanan Administrasi

100%

dan Dukungan Teknis Pelaksanaan

dalam Rangka Kelancaran

Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

Pelaksanaan Tugas Komisi

Pusat

Informasi (KI) Pusat Jumlah

dokumen

perencanaan

2 dokumen

program dan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu Jumlah laporan Monev dan Kinerja

6 dokumen

yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang tepat

waktu

dan

sesuai

3 dokumen

Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

14


Jumlah laporan Barang Milik Negara

4 dokumen

(BMN) yang dapat diselesaiakan tepat waktu dan sesuai SIMAK BMN Persentase (%) layanan administrasi

100 %

dan dukungan teknis permohonan penyelesaian sengketa informasi Persentase

(%)

penyelesaian

100 %

rekomendasi hasil audit internal dan eksternal

2.

Terlaksananya

Ketentuan 1. Persentase

UU No. 14 Tahun 2008 tentang

(%)

Penyelesaian

55%

Sengketa Informasi Publik

Keterbukaan

Informasi Publik 2. Persentase (%) Badan Publik yang Melaksanakan

60%

Ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik 3. Persentase Pembentukan

(%)

Fasilitasi

Komisi

Informasi

80%

Provinsi

Terdapat perbedaan dan penyesuaian antara IKK yang dicantumkan dalam PK dengan IKK dalam Renstra. Perbedaan dan penyesuaian tersebut dapat dilihat dalam Tabel Indikator Kinerja Tahun 2011-2015 di bawah ini. Namun dalam Bab Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja yang akan diakuntabilitaskan realisasinya adalah indikator kinerja menurut dokumen Penetapan Kinerja.

15


PERBEDAAN DAN PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2011-2015

TAHUN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

1. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Pengembangan 2011

Peran Komisi Informasi Pusat 2. Persentase (%) Pengaduan Perselisihan Masalah Informasi Publik yang Terselesaikan 3. Persentase (%) Lembaga Publik yang Melaksanakan Kode Etik Keterbukaan Informasi Publik

2012

1.

Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2.

Persentase

(%)

Badan

Publik

yang

Melaksanakan

Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 3.

12 Paket

75%

75%

80% 80%

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Pengembangan Peran dan Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi

80%

Pusat

2013

1.


2.

Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik

2014

85% 85%

1.


90%

2.

Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Keterbukaan

90%

Informasi Publik

2015

1. Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan

100%

Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat 2. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

55%

16


3. Persentase (%) Badan Publik yang Melaksanakan

60%

Ketentuan Informasi Publik 4. Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi

80%

Provinsi

C. Realisasi Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Komisi Informasi Pusat mencapai 79,07% atau mengalami penurunan sebesar 3,28% dibanding tahun 2014 yang mencapai 82,35%. Adapun rincian Realisasi Anggaran per output adalah sebagai berikut:

No.

Uraian

Anggaran (%)

1

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun

56,79

2008 2

Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik

92,69

3

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi

68,54

Informasi 4

Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

89,64

5

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

81,92

6

Layanan Perkantoran

88,92

7

Perangkat Pengolah Data dan Informasi

45,33

8

Pengadaan Inventaris Kantor

38,79

17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Bidang PSI 1. Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Salah satu tugas dan fungsi dari Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan /atau Ajudikasi Non Litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Untuk dapat melihat kinerja Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010-2015

JU MLA H PER MOHONA N PENY ELESA I AN S EN GKETA I NF OR MA S I KI P

1354

419

323

377

76 TAH UN 2010

71 TA H U N 2011

TA H U N 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

18


Tabel 1 menunjukan bahwa jumlah permohonan penyelesaian sengketa pada tahun 2015 berjumlah 71. Hal ini mengalami penurunan secara kuantitatif yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini bukan menandakan mengalami penurunan secara kualitas melainkan karena permohonan yang berjumlah 1209 permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi didominasi oleh pemohon tertentu yaitu Muhammad Hidayat S. (MHS) dengan menggunakan nama pribadi pemohon selaku Warga negara Indonesia dan menggunakan nama kelompok Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat Muslim, Sahabat Muslim Indonesia, dan Perkumpulan Sahabat Muslim. Berdasarkan data yang ada, dari sisa 1354 permohonan penyelesaian sengketa hanya 145 dari pemohon yang lain yang satu dan lainya tidak memiliki hubungan dan memiliki kepentingan langsung dengan obyek permohoan informasi yang dijadikan sengketa informasi publik.

Tabel 2. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 - 2015

19


Pada tabel 2 menunjukan bahwa jumlah penyelesaian sengketa pada tahun 2015 menurun dari 123 menjadi 94. Hal ini disebabkan karenabanyaknya kegiatan lain di luar persidangan yang masih berkaitan dalam hal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tabel 3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Sengketa URAIAN Jumlah Permohonan - JumlahPenyelesaian - Realisasi - Target - Tingkat Capaian Kinerja

s/d 2011

s/d 2012

s/d 2013

s/d 2014

s/d 2015

495 237 47,88% 75% 63,84%

818 474 57,95% 80% 72,44%

1195 599 50,13% 85% 58,98%

2549 722 28,32% 90% 31,47%

2620 816 31,15% 55% 56,63%

Pada Tabel 3 di atas menunjukan bahwa capaian kinerja penyelesaian sengketa tahun 2015 mengalami kenaikan dari 31,47 pada tahun 2014 menjadi 56,63%. Hal inidisebabkankarenarealisasi juga meningkatpadatahun 2015 ini yaitu 31,15% daripadapadatahun 2014 sebesar 28,32%. Selainitu juga target RPJMN padatahun 2015 juga diturunkanmenjadi 55% berbedadengantahun 2014 sebesar 90%. Dalam kinerja tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi fluktuasi dalam penyelesaian sengketa karena pada tahun 2014 terdapat permohonan yang berjumlah 1209 permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi didominasi oleh pemohon tertentu yaitu Muhammad Hidayat S. (MHS) dengan menggunakan nama pribadi pemohon selaku Warga negara Indonesia dan menggunakan nama kelompok Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat Muslim, Sahabat Muslim Indonesia, dan Perkumpulan Sahabat Muslim. Berdasarkan data yang ada, dari sisa 1354 permohonan penyelesaian sengketa hanya 145 dari pemohon yang lain yang satu dan lainya tidak memiliki hubungan dan memiliki kepentingan langsung dengan obyek permohoan informasi yang dijadikan sengketa informasi publik. 2. Capaian Kegiatan Bidang PSI Untuk menunjang keberhasilan Komisi Informasi Pusat dalam melakukan tugas dan fungsinya, maka dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

20


a. Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI Sebagai amanat Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komsi Informasi diharuskan menetapkan regulasi turunan dari regulasi tersebut, pada tahun 2015 Komisi Informasi Pusat telah menyusun 3 draf final yang saat ini sudah semua kami selesaikan yaitu draf final Peraturan KI tentang Pemeriksaan Setempat, Peraturan KI tentang Mediator pembantu, dan Peraturan KI tentang persidangan Jarak Jauh. Sehingga untuk memaksimalkan atas hasil tersebut maka pengesahan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diterapkan.

b. Penyusunan Modul PSI Dalam menjalankan hukum acara di komisi informasi yang dijadikan rujukan adalah Perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi, dalam membaca dan memahami Perki tersebut pihak yang terlibat dalam PSI yaitu komsioner, paniteran panitera pengganti, para pihak atau pihak lainya terkadang perlu penjelasan atau pemahaman yang cukup jeli sehingga memaknai bunyi PasalPasal dalam perki tersebut tidak setengah-setengah. Modul ini disusun berdasarkan pengalaman KI Pusat dalam menyelesaian sengketa informasi, sehingga kemasan dalam modul ini sangat teknis dan diuapayakan dapat mudah dipahami oleh pembaca khusunya pihak-pihak yang terlibat dalam dalam penyelesaian sengketa informasi. Bahwa modul ini adalah pertama kali diterbitkan oleh KI Pusat, sehingga modul ini bisa dijadikan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa informasi. Sehigga guna memudahkan dan menyeragamkan dalam menjalankan persidangan Komisi Informasi telah berhasil menyusun 3 modul PSI, terdiri dari modul kepaniteraan, mediasi, dan ajudikasi atas hal tersebut komisi informasi sudah merealisasikan Modul PSI. Dengan modul diharapkan tidak terdapat perbedaan penafsiran diantara Majelis Komisoner atas hukum acara KIP atapun jika ada dapat diminimalisir.

c. Putusan Komisi Informasi Pusat Dalam Bingkai Hukum Progresif Dalam membangun kesepahaman dan berbagai pengalaman sesama Komisi Informasi dalam memutus permohonan maka Komisi Informasi menyusun buku 21


kompilasi putusan, khusunya putusan Majelis Komsioner KIP dalam pemeriksaan awal dalam hal pemeriksaan legal standing para pihak. Putusan ini dapat dijadikan rujukan/referensi

atau

bahan

pembelajaran

Majelis

Komisoner

KI

propinsi/kabupaten /kota dalam memutus hal yang serupa. 3.

Evaluasi Kinerja a. Dari segi SDM, jumlah panitera pengganti di bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik hanya terdapat 4 orang. Adapun kegiatannya tidak hanya sebagai Panitera Pengganti, namun juga sebagai penerima pendaftaran & permohonan informasi, mengelola dokumen persidangan, dan melakukan kegiatan di bidang PSI. Sehingga untuk menunjang kerja admintrasi penyelesaian sengketa maka KI Pusat pada tahun 2015 menggas diadanya SIMSI yang direalisasikan tahun 2016. b. Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI), adalah aplikasi yang memungkinkan KIP untuk mencatat, melacak dan memonitor sengketa informasi publik secara terintegrasi. SIMSI merupakan aplikasi berbasis situs yang dikembangkan untuk membantu Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah (KID) dalam mencatat seluruh data yang terdaftar, melacak proses sengketa, dan memberikan informasi rutin. Selain itu, SIMSI juga memungkinkan masyarakat untuk mengadukan permohonan penyelesaian sengketa melalui http://simsi.komisiinformasi.go.id. c. Bahwa untuk menunjang kinerja panitera pengganti, Asisten Ahli dan Tenaga Ahli dalam menyelesaian sengketa maka peningkatan kapasitas melauai pelatihan mutlak adanya sehingga harapan masyarakat untuk layanan sengketa informasi publik lebih baik dapat terwujud. d. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi di tahun 2015, hubungan antara pemohon informasi dengan obyek permohonan informasi memiliki keterikatan secara langsung sehingga pemohon informasi sangat membutuhkan. e. Dengan semakin meningkatnya kemampuan majelis komisioner Komisi Informasi Pusat dan KI Provinsi dalam menyelesaikan sengketa, maka penerapan hukum acara perlu diseragamkan. f. Dalam penyelesaian sengketa perlu adanya acuan atau rujukan Majelis Komisioner provinsi, kabupaten, dan kota.

22


B. Bidang ASE Dalam perjalanannya Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) telah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, media dan badan publik untuk menyampaikan dan menyebarkan terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut mulai dari

mengembangkan jaringan dengan media dan masyarakat, menyebarkan gerakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, sosialisasi di berbagai media cetak dan elektronik, sampai mengundang partisipasi mahasiwa untuk mengikuti lomba debat Keterbukaan Informasi Publik. Adapun kegiatan Bidang ASE pada Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Pengembangan jaringan Media melalui Media Gathering dan Diskusi Media Diskusi Media dilaksanakan 2 kali, yakni: a. Pelaksanaan pertama dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 10 – 12 April 2015, dengan Narasumber : Henny S Widyaningsih (Komisioner KIP), I Nyoman Gde Legawa Partha ( Komisioner KI Provinsi Bali) dan, Made Santeri (Tokoh Pers Bali). Kegiatan Diskusi Media di Bali dilanjutkan dengan Media Gathering. b. Pelaksanaan kedua dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Narasumber : Henny S Widyaningsih (Komisioner KIP), Djoko Tetuko (Tokoh Media). Pelaksanaan Diskusi Media dilanjutkan dengan kunjungan media ke redaksi Jawa Pos. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya jaringan kerja sama diantara Komisi Informasi dengan Media.

2.

Diskusi Publik dalam Peringatan 5 tahun Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pencanangan Hari Keterbukaan Informasi Nasional Kegiatan ini bertujuan sebagai refleksi setelah 5 tahun Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mencanangkan tanggal 30 April sebagai hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Joeang Jakarta pada tanggal 30 April 2015 dengan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai keynote speaker, dan narasumber : Abdulhamid Dipopramono (Ketua KIP), Yanuar Nugroho (Deputi IV Kantor Staf Presiden), Sulastio (IPC), DR H Muhammad Gamari Sutrisno 23


(Komisi I DPR RI). Dalam acara ini juga diperdengarkan untuk pertama kalinya Mars Komisi Informasi. Selain diskusi publik, dalam kegiatan ini Komisi Informasi memberikan penghargaan dalam bentuk piagam kepada pihak yang telah bekerjasama dengan baik dengan Komisi Informasi. Pihak-pihak tersebut adalah : Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kepolisian negara RI, Gubernur Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen, ANRI, KPI, KPK, KPU, Bawaslu, Ombudsman Republik Indonesia, ICEL, dan MSI – USAID.

3. Dialog Interaktif a. Televisi 1. Tanggal 27 April 2015 di Metro TV dengan Narasumber: Henny S Widyaningsih (Komisioner KIPusat), Meuthia Hafid ( Komisi I DPR RI) dengan tema : peringatan 5 tahun implementasi UU KIP. 2. Tanggal 28 April 2015 di MNC TV dengan narasumber : Herry Siswanto (Kementerian Keuangan), Henny S Widyaningsih (Komisioner KIPusat). 3. Tanggal 29 April 2015 di TV One dengan narasumber: Henny S Widyaningsih (Komisioner KIPusat), Hendri (ICEL) . 4. Tanggal 4 Mei 2015 di TVRI dengan narasumber : Rumadi (Komisioner KI Pusat), Farhkan ( KI Provinsi DKI Jakarta). 5. Tanggal 7 Oktober 2015 di TVRI penayangan Final Lomba Debat 6. Tanggal 14 Oktober 2015 di TVRI Aceh dengan Narasumber Ketua KI Pusat dan Ketua KI Aceh dan Tokoh LSM MATA. 7. Tanggal 15 Oktober Liputan Langsung Aceh TV Pembukaan Rakornas Komisi Informasi Se Indonesia. 8. Tanggal 21 Desember 2015 di JakTV dengan narasumber Ketua KI Pusat

b. Radio 1.

Tanggal 10 April 2015 di Pro 2 Bali dengan narasumber : Rumadi Ahmad (Komisioner KIP), I Gde Legawa Partha (Ketua Komisi Informasi Bali), Bambang Hardi Winata ( Sekretaris KIP). Dengan Audiens 25 orang dari unsur LSM, Pers, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan Badan Publik.

24


2.

Tanggal 22 Mei 2015 di RRI Surabaya dengan narasumber: Rumadi Ahmad (Komisioner KIP), Ketty Tri Setyorini (Ketua Komisi Informasi jawa Timur), Bambang Hardi Winata ( Sekretaris KIP).

3.

Tanggal 15 Oktober 2015 di Radio Seurambi FM dengan narasumber sekretariat KIPusat dan Komisioner KI Aceh

4.

Tanggal 15 Oktober 2015 di RRI Aceh dengan narasumber Rumadi (Komisioner KIPusat) dan Wakil Ketua KI Aceh

5.

Tanggal 16 Oktober 2015 di Rumoh PMI dengan narasumber Henny S Widyaningsih (Komisioner KIPusat), Komisioner KI Sumbar dan Ketua Sekretariat KI Aceh.

6.

Tanggal 5 November 2015 di RRI Jakarta dengan Narasumber Sekretaris KIPusat Bambang Hardiwinata dengan tema Lomba Debat Keterbukaan untuk mahasiswa seluruh Indonesia.

4.

Penyusunan dan Penerbitan News Letter Penerbitan News Letter sebagai media publikasi KIP yang menuangkan tulisan reportase dan opini terkait Keterbukaan Informasi Publik yang bertitel majalah Buka! sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam Tahun 2015. a)

Edisi Januari – Februari 2015 merupakan pembuka tahun 2015. Tahun 2015 adalah awal dari masa eksekusi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang merupakan fase ketiga dari Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Newsletter edisi ini mengangkat tema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik dalam RPJMN 2015 -2019.

25


b) Untuk Edisi bulan Maret- April 2015, Newsletter KIP mengangkat tema yang berangkat dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik pada tahun 2014 yang telah menghasilkan peringkat. Pada edisi ini ditampilkan “testimoni” dari sebagian Badan Publik yang mendapat peringkat tersebut.

c)

Edisi Ketiga bulan Mei - Juni 2015 disajikan Laporan Utama yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut banyak pasal yang mengatur tentang informasi, transparansi, dan keterbukaan

informasi.

Undang-undang

tersebut

juga

menjadi

landasan

mengucurnya dana yang cukup besar dari pemerintah pusat dan menginisiasi terwujudnya “otonomi desa” di masa mendatang.

26


d) Edisi bulan November 2015 terbit dengan laporan utama tentang Pilkada Serentak, yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Pilkada model ini baru pertama digelar di Indonesia. Tujuan Pilkada serentak ini sangat mulia, antara lain salah satunya untuk menghemat energi bangsa agar tidak setiap saat disibukkan dengan urusan Pilkada. Utamanya bagi Pemerintah Pusat yang perhatiannya tidak harus terus-menerus dicurahkan untuk Pilkada.

5. Pemantauan Media Kegiatan ini bermaksud sebagai bentuk monitoring perkembangan isu Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat dengan tujuan: (1) Mengetahui kecenderungan pemberitaan tentang Keterbukaan Informasi di media; (2) Mengetahui perkembangan persepsi Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini akan menghasilkan output berupa: 1. Laporan dan analisa pemantauan harian 2. Laporan dan analisa pemantauan bulanan

Bentuk kegiatan pemantauan berita adalah mengumpulkan potongan-potongan berita di media cetak dan media online tentang issu Keterbukaan Informasi Publik setiap hari kerja, mengklasifikasi dan menganalisis isi berita tersebut. a. Media Cetak: - Surat kabar harian : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jurnas, Sindo, Jakarta Post -

Majalah : Tempo, Gatra 27


b.

Media Online: detik, kompas.com, beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan media, tim pelaksana bekerjasama dengan Dirjen IKP dan PIH Kemenkominfo.

6.

Peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional (The International Right To Know Day) Peringatan Right To Know Day dilaksanakan dalam dua kegiatan yang berbeda, yakni sebagai berikut: 1. Pada tanggal 28 September 2015, bentuk kegiatan dilakukan di area Car Free Day dengan acara orasi di panggung terbuka yang dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisioner Komisi Informasi Provinsi, PPID Badan Publik, mahasiswa, dan Koalisi Masyarakat Sipil penggiat keterbukaan, dilanjutkan dengan melakukan senam bersama, membuka Klinik Keterbukaan, pembagian kaos, pelepasan balon keterbukaan informasi publik serta Long March sepanjang jalur Car Free Day yang diiringi musik perkusi. 2. Pada tanggal 29 September 2015, dilaksanakan forum diskusi publik yang diselenggarakan di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara dengan Keynote Speaker Menteri Sekretaris Negara Prof. Praktikno, Profesor Rhenald Kasali, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Ir.Joko Agung M.M.

7.

Lomba Debat Keterbukaan Informasi Publik untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia Penyelenggaraan Lomba Debat Mahasiswa tentang keterbukaan merupakan rangkaian dari peringatan Right To Know Day pada tanggal 5 – 7 Oktober 2015. Diikuti oleh 16 Universitas dari seluruh Indonesia yakni : Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Unpad, UIN Syarif Hidayatullah, UI, Universitas Mercu Buana, Universitas Sultang Ageng Tirtayasa, Universitas Brawijaya, UGM, Universitas Palangkaraya, Universitas tanjung Pura, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Semarang, Universitas Soedirman,Universitass Lampung.

28


Babak Penyisihan dilaksanakan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat Republik di Jakarta Senin – Rabu, 5 s.d. 6 Oktober 2015. Babak Final dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2015 di Auditorium Hotel Citi M Jakarta Pusat dan ditayangkan di TVRI dengan finalis tim UIN Syarif Hidayatullah, Unpad, Universitas Andalas dan UI. Dalam pelaksanaannya Lomba Debat yang baru pertama kali dilaksanakan oleh KI Pusat berjalan dengan lancar. Kekurangan yang harus diperbaiki untk penyelenggaraan Lomba Debat berikutnya terkait dengan persiapan dalam pengkoordinasian personil dan peserta lomba.

8.

Penerbitan Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Penerbitan Jurnal Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuangkan ide, gagasan dan pemikiran terkait keterbukaan informasi publik secara akademis. Penerbitan Jurnal keterbukaan Volume 1 pada bulan September - Desember 2015.

Volume 1 Jurnal Keterbukaan diisi oleh tulisan dari : - Al Araf, Direktur Program Imparsial dan mengajar di HI Universitas Paramadina dan Al Azhar Jakarta dengan judul Nasib Kebebasan Informasi di Era Jokowi. - Rumadi Ahmad, Dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Komisioner Komisi Informasi Pusat 2013 – 2017 dengan judul Penguatan demikrasi melalui keterbukaan Informasi. - Feri Firdaus, Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat dengan judul Implementasi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik di provinsi Lampung Tahun 2010 2013. - Annie Londa, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dengan judul Keterbukaan informasi mendorong Terwujudnya Tata pemerintahan Yang Baik (Good Governance). - Fathul Ullum, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dengan judul Review Putusan Komisi Informasi Pusat: Sengketa Informasi Publik pada sektor Lingkungan Hidup dan sumber Daya Alam.

29


9.

Iklan Layanan Masyarakat (Advetorial dan PSA) Iklan Layanan Masyarakat melalui media Televisi diproduksi dalam versi 30 second dengan 2 jenis materi yang menampilkan talent Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S Widyaningsih dan Rumadi serta talent tamu Cak Lontong. Penayangan PSA:

1) Ditayangkan 4 kali di Televisi Metro TV, yakni : 2) Ditayangkan kali di TVOne, yakni

Pesan dalam Iklan tersebut berupa himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak mendapatkan informasi publik. Iklan ini bertujuan mengedukasi Masyarakat dan Badan Publik melalui Televisi.

Sedangkan untuk media cetak dilaksanakan dalam bentuk advertorial sebanyak tiga kali. Pertama, Republika dua kali dan Indopos sekali dengan mengangkat tema; 1) Lima Tahun Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pra Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015 ; 3) Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015.

30


C. Bidang Kelembagaan 1. Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki 2 (dua) sasaran yaitu Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat dan Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Atas kedua sasaran tersebut lahirlah 4 (empat) indikator kinerja antara lain Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang akan dibahas pada capaian kinerja Komisi Informasi Pusat pada tahun 2015 ini. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Komisi Informasi memiliki fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Fungsi menjalankan UU KIP itu diterjemahkan bahwa KIP harus terus berupaya mencapai tujuan UU KIP sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Untuk itulah indikator kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2015 adalah Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik. Indikator kinerja ini terbagi menjadi beberapa program kegiatan Komisi Informasi Pusat. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada indikator kinerja Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik adalah Realisasi Jumlah Badan Publik yang sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengukuran IKK tersebut adalah jumlah Badan Publik yang dapat diintervensi. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembentukan PPID di Badan Publik baik di tingkat pusat maupun daerah, namun Komisi Informasi Pusat memiliki peran untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik berjalan sebagaimana amanah UU KIP baik di pusat maupun daerah. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dengan terbentuknya PPID. PPID sebagai pintu awal pelaksanaan kewajiban Badan Publik yang merupakan terjemahan

dari

kewajiban

Badan

Publik

yang

harus

membangun

dan 31


mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, pengertian intervensi disini adalah upaya Komisi Informasi Pusat untuk mendorong Badan Publik membentuk PPID melalui berbagai program kegiatan sehingga tercipta keterbukaan informasi publik pada Badan Publik baik di pusat maupun di daerah. Adapun kegiatan lain yang sudah terealisasi di Komisi Informasi Pusat, diantaranya adalah Pengembangan jaringan Media melalui Media Gathering, Diskusi Publik dalam Peringatan 5 tahun Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan, Dialog Interaktif Radio dan Televisi, Penyusunan dan penerbitan News letter, Diseminasi tentang hak masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional (RTKD), Pemantauan Media Cetak, Jurnal Keterbukaan Informasi Publik, Lomba Debat, Iklan Layanan Masyarakat., Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan dan Aktivitas KI Daerah, Rakernis, Rakornas, Pengembangan dan Pengelolaan Wibsite, Koordinasi dalam rangka pengembangan jaringan Kelembagaan dan Aktivitas KI, Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, Kajian Reviu UU Keterbukaan Informasi Publik, MoU dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Layanan Informasi PPID. Sampai dengan Desember Tahun 2015 jumlah Badan Publik yang telah membentuk PPID mencapai 341 PPID (49,14%) dari 694 Badan Publik yang dapat diintervensi, dengan rincian tabel 4 sebagai berikut : Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 2015

No.

Lembaga

Jumlah

Telah Membentuk PPID

%

1

Kementerian

34

34

100%

2.

Lembaga Non Kementerian

129

43

33,33%

3.

Provinsi

34

30

88,24%

4.

Kabupaten

399

174

43,61%

5.

Kota

98

60

61,22%

694

341

49,14%

Jumlah

32


Berdasarkan tabel 4 di atas jumlah instansi pemerintah yang sudah membentuk PPID sebanyak 341 instansi atau 49,14% dengan rincian instansi pemerintah pusat sebanyak 77 instansi atau 47,24%. Dan instansi pemerintah daerah sebanyak 264 instansi atau 49,72%. Kondisi ini menunjukan masih diperlukan berbagai langkah dan upaya kerja keras serta kerjasama di antara instansi terkait. Dengan demikian capaian indikator kinerja PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan akhir tahun 2015 menunjukan adanya peningkatan, seperti terlihat dalam tabel 5 berikut : Tabel 5. Perkembangan Jumlah PPID 2011-2015 URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah PPID

154

199

227

339

341

- Jumlah Badan Publik

519

554

590

694

694

29,67%

35,92%

38,47%

48,84%

49,14%

75%

80%

85%

90%

60%

39,56%

44,90%

45,26%

54,26%

81,89%

- Realisasi - Target - Capaian Kinerja

Perkembangan jumlah PPID terhitung sangat lambat. Hal ini mengingat bahwa UU KIP diberlakukan secara efektif sejak 31 April 2010 mengingat telah dinyatakan dalam Pasal 62 UU KIP bahwa pada saat diberlakukannya undang-undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang, kewajiban itu antara lain adalah membentuk PPID. Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pembentukan PPID, antara lain adalah : 1. Kurangnya komitmen dan kesadaran pimpinan badan publik terhadap hak dasar masyarakat atas akses informasi publik 2. Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran badan publik 3. Kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi sehingga badan publik tidak terdorong untuk melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem layanan informasi yang dimilikinya.

33


Selain itu, Komisi Informasi Pusat dari tahun 2011-2015 Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya melakukan Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2014 Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada 414 Badan Publik dengan 6 kategori yaitu, Kementerian, Lembaga/Badan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri, dan Provinsi. Dari 414 kuesioner penilaian mandiri yang dikirimkan yang kembali sebanyak 166 kuesioner yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perkembangan Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik NO

TAHUN

TARGET (BADAN PUBLIK)

REALISASI

CAPAIAN

1

2013

323

123

38%

2

2014

414

166

40%

3

2015

386

180

47%

(dijelaskan berkurang karena ada penghapusan beberapa lembaga) Fokus pemeringkatannya adalah layanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan pengelolaan serta pendokumentasian informasi publik. Survey tersebut dilakukan untuk kepentingan praktis sesaat, yaitu pemeringkatan badan publik dan bukan monitoring yang bersifat komprehensif dan secara terus menerus sepanjang waktu 1 tahun. Oleh karena itu parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui ketaatan badan publik adalah pembentukan PPID. Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan Penilaian Kuesioner Mandiri (Self-Assessment Questioner).

34


Penilaian Kuesioner Mandiri tahun 2015 disebarkan kepada 386 Badan Publik tingkat nasional dengan 7 kategori sebagai berikut: 1. Kementerian 2. Lembaga Negara 3. Lembaga Non Struktural 4. Pemerintah Provinsi 5. Perguruan Tinggi Negeri 6. Badan Usaha Milik Negara 7. Partai Politik Hal ini dimaksudkan untuk memberikan Badan Publik penilaian sendiri berkenaan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada institusinya. Namun, penilaian sendiri yang dilakukan oleh Badan Publik juga akan dinilai oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dengan melihat persesuaian pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP dan Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Setelah melakukan verifikasi atas kuesioner mandiri maka dilakukan Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) dan diakhiri dengan penilaian visitasi kepada Badan Publik. Puncak acara Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan diselenggarakannya penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Desember 2015 di Istana Presiden dan pemberian anugerah kepada Badan Publik yang langsung diberikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Adapun, data pengiriman dan pengembalian kuesioner mandiri (Self-Assessment Questioner) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

35


Tabel 7. Data Kuesioner Mandiri (Self-Assessment Questioner) Terkirim dan Kembali tahun 2015 No

Katergori Badan Publik

Kirim

Kembali

1

Kementerian

34

29

2

Pemerintah Provinsi

34

15

3

Lembaga Negara

42

25

4

Lembaga Non Struktural

79

28

5

BUMN

120

51

6

Perguruan Tinggi Negeri

65

27

7

Partai Politik Nasional

12

5

386

180

Jumlah Dalam Persentase

47%

Urutan Peringkat Badan Publik dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 - 100, semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Secara umum dapat kami laporkan bahwa dari hasil penilaian self assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 45,285 Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara : 48,976 Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 22,096 Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 49,946 Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 35,944 Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 22,000

Hal ini menjadi parameter bahwa rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan, yakni belum mencapai nilai setengah dari kewajiban Badan Publik sesuai dengan yang diamanatkan UU.

36


Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 per kategori adalah : 1. Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri : a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: UIN. Sunan Gunung Jati b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Bengkulu c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Lambung Mangkurat d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Jambi e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Sumatera Utara f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Universitas Indonesia h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Padjajaran i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Gadjah Mada j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Brawijaya

2. Kategori BP BUMN : a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Adhi Karya b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Bank Tabungan Negara (BTN) c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Pelindo III d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jasa Raharja e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT INTI f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Perhutani g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Kereta Api Indonesia (KAI) h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Bio Farma j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Taspen

31,039 32,833 33,875 36,597 41,236 45,560 62,796 62,986 77,653 87,861

38,477 43,026 47,304 47,735 54,054 54,237 57,584 82,010 84,838 96,500

37


3. Kategori BP Lembaga Non Struktural a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komnas HAM b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Dewan Jaminan Sosial Nasional c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengawas Pemilu d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Dewan Pertimbangan Presiden e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Dewan Ketahanan Nasional h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 4. Kategori BP Lembaga Negara a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kejaksaaan Agung c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Bank Indonesia f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Yudisial h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Antariksa dan Penerbangan Indonesia (LAPAN) i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Arsip Nasional RI (ANRI)

27,746 29,804 35,924 50,967 53,320 64,843 65,621 66,850 67,117 86,750

68,327 70,390 74,981 80,667 83,223 83,382

83,779 85,556

95,511

98,056

38


5. Kategori BP Pemerintah Provinsi : a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Daerah Istimewa Yogyakarta b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Sumatera Selatan c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Banten d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kalimantan Barat e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Barat f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Tengah g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Nusa Tenggara Barat h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kalimantan Timur i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Timur j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Aceh 6. Kategori BP Kementerian : a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Sekretariat Negara b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian PAN & RB c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pertanian f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Kesehatan g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Perhubungan h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Perindustrian i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Keuangan

61,206 70,397 71,172 71,623 72,994 74,861 80,417 81,188 88,639 94,111

77,747 79,136 84,550 87,417 87,542 89,778 91,445 92,153 94,611

99,722

39


7. Kategori Partai Politik Nasional: Pada kategori ini tidak dilakukan pemeringkatan karena kesemuanya tidak mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Namun demikian, Komisi Informasi Pusat memberikan Penghargaan atas komitmennya dalam Keterbukaan Informasi Publik, kepada : Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain adalah : 1. Keterbatasan waktu bagi Tim untuk dapat menilai seluruh Badan Publik. 2. Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran. 3. Kurangnya kesadaran Badan Publik untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian mandiri yang telah diberikan. 4. Kurangnya jalinan komunikasi antara Komisi Informasi Pusat dengan Badan Publik khususnya di daerah mengenai kegiatan pemeringkatan ini. Jika dilihat maka jumlah Badan Publik yang dapat diintervensi pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat pada program kegiatan Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik hanyalah sebanyak 386 Badan Publik bukan 694 Badan Publik yang telah memiliki PPID. Hal ini dikarenakan beberapa sebab antara lain, (1) pada 694 Badan Publik yang telah membentuk PPID itu merupakan akumulasi antara Badan Publik tingkat pusat dan daerah. sedangkan kewenangan dalam memonitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat hanyalah pada Badan Publik tingkat pusat, kewenangan tingkat daerah berada pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) adanya Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural menyebabkan berubahnya jumlah Badan Publik yang dikirimkan Kuesioner Penilaian Mandiri (Self-Assessment Questioner). (3) jumlah PTN yang fluktuatif dilihat dari keikutsertaannya pada program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2015. (4) beberapa BUMN yang telah dilikuidasi atau non aktif. Hal ini juga yang menjadi penyebab turunnya jumlah Badan Publik yang pada tahun 2014 sebanyak 414 menjadi 386 pada tahun 2015 (lihat tabel 3). 40


2. Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Indikator kinerja lainnya dari sasaran program kegiatan Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Salah satu peran Komisi Informasi Pusat adalah mendorong terbentuknya Komisi Informasi Provinsi sebagai pioneer pengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari amanah Pasal 60 UU KIP yang berbunyi Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP. Proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi sepenuhnya menjadi kewenangannya pemerintah provinsi sebagaimana kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan prinsip keotonomiannya. Hal ini juga mencirikan pola hubungan Komisi Informasi Pusat dan daerah yaitu tidak secara hierarkis melainkan koordinatif yang tersirat dalam Pasal 29 UU KIP. Oleh karena itu, peran Komisi Informasi Pusat hanya memberikan fasilitasi berupa inisiasi, edukasi dan advokasi melalui serangkaian Audiensi dengan Kepala Daerah dan DPRD serta melakukan focus group discussion (FGD) dengan kelompok-kelompok masyarakat strategis guna mendorong atau mempercepat proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi serta memetakan problema yang dihadapi daerah untuk membentuk Komisi Informasi.

Grafik Capaian Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

41


Berdasarkan pada grafik tersebut di atas pada tahun 2011 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 11 dari 33 Provinsi atau 33,33% dan bila dikonversi dengan target 75%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 44,44%. Pada tahun 2012 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 19 dari 34 provinsi atau 55,88% dan bila dikonversi dengan target 80%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 69,85%. Demikian juga tahun 2013 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 23 dari 34 provinsi atau 67,65% dan bila dikonversi dengan target 85%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 79,58%. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 26 dari 34 provinsi atau 76,47% dan bila dikonversi dengan target 90%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 84,97%. Sementara pada Tahun 2015 Komisi Informasi Provinsi telah terbentuk 28 dari 34 Provinsi atau 82,35 jika dikonversi dengan target 80% tahun 2015 mengalami pencapaian target yang ada.

Tabel 8. Perkembangan Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi No.

Tahun

Target

Capaian

Persentase

1.

2011

75%

11

33,33%

2.

2012

80%

19

44,44%

3.

2013

85%

23

67,65%

4.

2014

90%

26

84,97%

5.

2015

80%

28

82,35

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2015. Hasil peningkatan ini didahului oleh upaya Komisi Informasi Pusat dalam menginisiasi pemerintah provinsi khususnya kepala daerah yang belum membentuk Komisi Informasi sesuai amanah dalam UU KIP. Upaya itu ditempuh Komisi Informasi Pusat melalui surat, walaupun tidak semua Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk merupakan hasil inisiasi Komisi Informasi Pusat 42


karena ada beberapa Komisi Informasi Provinsi yang dibentuk berdasarkan inisiasi atau kesadaran dari pemerintah provinsi itu sendiri. Hal ini sangat diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat karena telah taat pada undang-undang berikut juga komitmennya dalam menjamin hak masyarakat atas informasi. Tabel 9. Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Tahun 2015 % Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jumlah Pemerintah Provinsi

34

- Jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk

28

- Realisasi

82,35

- Target

80%

- Capaian Kinerja

102,94%

- Sisa Kasus

6 provinsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pembentukan Komisi Informsi Provinsi, antara lain adalah: 1. Keterbatasan anggaran pada tingkat provinsi dalam proses pembentukan KI Provinsi. 2. Kurangnya kesadaran Pemerintah provinsi untuk menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga terhambatnya proses pembentukan KI Provinsi. 3. Situasi politik yang tidak kondusif pada pemerintah provinsi. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas hak informasinya sehingga menjadi pasif. 5. Gagalnya proses advokasi dan inisiasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pemerintah Provinsi tersebut.

43


3. Capaian Kinerja Lainnya a. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia telah dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh pada tanggal 15 – 17 Oktober 2015. Tema kegiatan Rakornas 2015 adalah “Keterbukaan Informasi Memperkuat Kepribadian dan Kemandirian Bangsa”. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 192 peserta. Peserta terdiri dari KI Pusat, KI Provinsi, KI Kabupaten/Kota.

Pembahasan hari pertama Rakornas dibuka dengan Laporan Panitia oleh Sekretaris KI Pusat. Dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dari terselenggaranya Rakornas ini adalah menyelaraskan strategi peningkatan kinerja Komisi Informasi seluruh Indonesia untuk mewujudkan budaya keterbukaan informasi sebagai wujud penegakan demokrasi di Indonesia. Dilanjukan dengan sambutan Ketua KI Pusat yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu Komisioner KI Pusat tidak bisa hadir dikarenakan sedang dalam pelathan selama 6 bulan. Agenda seminar nasional yang sebelumnya telah diagendakan, dihapus karena Narasumber tidak bisa hadir. Komisi Informasi masuk list dalam lembaga yang akan dibubarkan. Mari kita buktikan dengan kinerja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang kita.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa merupakan suatu kebanggan tahun ini Aceh mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Rakornas Komisi Informasi. Salah satu aspek penting reformasi birokrasi adalah mendukung terciptanya pemerintahan transparan melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan diharapkan juga Komisi Informasi terus melakukan visioning kepada jajaran pemerintah, sehingga budaya transparansi akan mendorong birokrasi meningkatkan kompetensinya. Hari kedua dilaksanakan Rapat Pleno I (Pelaporan Komisi Informasi se-Indonesia), Rapat Pleno II (Sidang Komisi) dan Rapat Pleno III (Perumusan dan Laporan Hasil Rakornas 2015). Hari ketiga ditutup dengan City Tour dan Temu Media.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi dari 3 bidang Komisi yaitu Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi 44


(ASE), dan Komisi Kelembagaan, yang dapat mendukung terciptanya koordinasi yang menyeluruh antar Komisi informasi se-Indonesia dan adanya kesepakatan upayaupaya yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi untuk menjadi lembaga yang mandiri, akuntabel dan kredibel. Dalam kegiatan ini terdapat kendala diantaranya adalah tidak hadirnya Narasumber dikarenakan kurangnya persiapan dalam mempersiapkan Rakornas. Serta sulitnya untuk mengkonfirmasi mengenai kedatangan para Narasumber.

b. Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi Daerah Pada akhir 2014 hingga 2015, terdapat beberapa Komisi Informasi tingkat Provinsi yang baru terbentuk secara kelembagaan dan beberapa Komisi Informasi tingkat Provinsi yang telah memasuki periode ke-2. Komisi Informasi tingkat Provinsi yang baru terbentuk atau yang memasuki periode ke-2, diperlukan pendampingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi yang sesuai dengan Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan menjalankan kegiatan kelembagaan lainnya. Sebagai contoh, apakah Komisi Informasi Provinsi dalam melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan sengketa informasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan? Hal ini merupakan satu dari beberapa hal masalah kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi yang menjadi titik berat maksud dan tujuan diperlukannya kegiatan ini.

Dengan dilakukan di sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagai tempat menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari secara kelembagaan dan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, diharapkan segala permasalahan yang terkait dengan kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan asistensi dan konsultasi secara langsung oleh Komisi Informasi Pusat. Namun, asistensi dan konsultasi kelembagaan tersebut juga masih diperlukan bagi Komisi Informasi Provinsi yang khususnya baru saja terbentuk dan berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni – 3 Juli 2015 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

45


Walaupun belum lama berdiri, KI Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan beberapa sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi. Melihat kondisi yang terjadi tersebut, maka Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk memastikan kegiatan yang telah berjalan dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga kesinambungan penerapan prosedur penyelesaian sengketa sekaligus asistensi dalam hal kelembagaan. Melalui asistensi dan konsultasi kelembagaan Komisi Informasi Provinsi, diharapkan dapat membantu dan mengarahkan secara langsung kepada anggota dan sekretariat Komisi Informasi Provinsi berkenaan dengan hal-hal kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi sejak pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

c. Kajian Kelembagaan Komisi Informasi UU KIP menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 29 ayat (2) UU KIP). Pasal selanjutnya, menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Sedangkan terhadap sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Sampai saat ini, Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk sejumlah 27. Komisi Informasi Kabupaten sejumlah 3, dan 1 Komisi Informasi Kota. Namun, dari ke-32 Komisi Informasi yang terbentuk tidak semua memiliki sekretariat dan walaupun sudah ada dukungan sekretariat tetapi jabatannya masih rangkap (ex officio). Kondisi jabatan yang rangkap atau masih melekat disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan daerah yang mengaturnya namun Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) mengatur bahwa kepaniteraan yang bertugas dalam proses penyelesaian sengketa informasi haruslah sekretariat Komisi Informasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya Komisi Informasi tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama, yaitu penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KIP.

46


Melalui kajian ini dapat terlihat bagaimana susunan organ, serta dukungan yang diberikan dengan melalui metodologi wawancara dan pengisioan kuesioner oleh Komisi Informasi tersebut. Adapun rangkaian kajian ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari kegiatan penyusunan instrumen pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengumpulan data secara langsung di 2 (dua) lokasi Komisi Informasi Provinsi dan pengumpulan data secara tidak langsung kepada Komisi Informasi se-Indonesia termasuk Komisi Informasi Pusat, setelah pengumpulan data dilakukan maka hasil tersebut akan dikaji melalui diskusi yang akan mendatangkan para ahli di bidang struktur kesekretariatan, kemudian dilanjutkan dengan konsinyasi hasil kajian, dan diakhiri dengan diskusi publik dalam rangka mensosialisasikan hasil kajian baik kepada Komisi Informasi di daerah maupun instansi terkait.

D. Bidang Sekretariat Sesuai dengan Permen Kominfo No.11 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, maka yang menjadi sasaran Komisi Informasi Pusat adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Adapun output dari kegiatan ini berupa layanan bulanan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan, penyiapan administrasi/ SDM/ Keuangan, pelaporan, serta pembayaran gaji dan honor.

Untuk mengukur sejauh mana Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mencapai tujuan atau sasarannya, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015. Adapun realisasi yang telah dicapai kesekretariatan di tahun 2015 sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) adalah sebagai berikut:

47


Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat KI Pusat No. 1.

Sasaran Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat

Indikator Kinerja

Target

A. Jumlah 2 dokumen dokumen perencanaan program dan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu

Realisasi

1. Renja 2015 (100%)

Capaian (%) 100

2. Dokumen anggaran (RKA-KL) tahun 2015 (100%)

B. Jumlah 1. Draft LAKIP Sekretariat laporan KI Pusat Tahun 2014 6 Monev dan (100%) Kinerja yang dokumen 2. Laporan Triwulan I Monev diselesaikan dan Kinerja Tahun 2015 tepat waktu (100%) dan sesuai peraturan 3. Laporan Semester I Monev perundangdan Kinerja Tahun 2015 undangan (100%)

100

4. Laporan Triwulan III Monev dan Kinerja Tahun 2015 (100%) 5. Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2014 (100%) 6. Laporan Tahunan Sekretariat KI Pusat Tahun 2015 (100%)

48


C. Jumlah 3 Laporan dokumen Keuangan (LK) yang tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Laporan Keuangan Tahun 2014 (Unaudited) dengan tepat waktu dan sesuai dengan SAP (100%)

100

2. Laporan Keuangan Tahun 2014 (Audited) dengan tepat waktu dan sesuai standar SAP (100%) 3. Laporan Keuangan Semester I tahun 2015 tepat waktu sesuai dengan standar SAP (100%)

D. Jumlah 4 1. Laporan Semester II laporan dokumen BMN Tahun 2014 dengan Barang Milik tepat waktu sesuai dengan Negara Sistem Informasi (BMN) yang Manajemen Akuntansi dapat Barang Milik Negara diselesaiakan (SIMAK BMN) (100%) tepat waktu 2. Laporan Tahunan BMN dan sesuai Tahun 2014 (Unaudited) SIMAK dengan tepat waktu dan BMN sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen AKuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) (100%)

100

3. Laporan Tahunan BMN Tahun 2014 (Audited) dengan tepat waktu dan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) (100%) 4. Laporan Semester I BMN Tahun Anggaran 2015 dengan tepat waktu dan sesuai dengan SIMAK BMN (100%)

49


E. Persentase (%) layanan administrasi dan dukungan teknis permohonan penyelesaian sengketa informasi

100 %

1. Laporan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Triwulan I 2015 (20%)

20

2. Laporan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Triwulan II 2015 (20%) 3. Laporan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Triwulan III 2015 (20%) 4. Laporan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Triwulan IV 2015 (20%)

F. Persentase (%) penyelesaian rekomendasi hasil audit internal dan eksternal

100 %

1. Laporan penyelesaian rekomendasi hasil audit internal dan eksternal (100%)

100

50

50


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2015.

B. Saran/Langkah Tindak Lanjut 1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja. 2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran Sekretariat KIP maupun jajaran instansi pemerintah lainnya. 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan dan aktivitas PPID dalam layanan informasi publik. 4. Menurunkaan target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 vang sebelumnya terlalu tinggi.

51

51

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 KOMIS I INFORMAS I PUS AT

I.

PEN ETAPAN KIN ERJA No.

S asaran

Indikator Kinerja

Target

1.

Tersedianya Dukungan Teknis dan M anajemen dalam Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat

100%

2.

Terlaksananya Keterbukaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Presentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Presentase (%) Badan Publik yang melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

55%

Presentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Kegiatan 1. Dukungan M anajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat

Anggaran Rp. 21.698.499.000,-

60% 80%

II.

Pengukuran Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

2015 Target

Realisasi

100%

100%

Presentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

55%

31,65%

Presentase (%) Badan Publik yang melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

60%

49,14


80%

82,35%

Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat

Tabel 1 : Kondisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) NO 1

URAIAN % Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat Jumlah Layanan Administras dan Dukungan Teknis

12 Bulan

- Jumlah diselesaikan

12 Bulan

- Realisasi

100%

- Target

100%

- Capaian Kinerja

100%

- Sisa Layanan

2

2015

0 Bulan

% Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2607

- Jumlah kasus yang diselesaikan

825

- Realisasi - Target - Capaian Kinerja - Sisa Kasus

31.65% 55% 57.54% 1782

3

(%) Badan Publik yang melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Realisasi Jumlah Badan Publik yang sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

341

- Jumlah Badan Publik yang dapat diintervensi

694

- Realisasi - Target - Capaian Kinerja

4

49.14% 60% 81.89%

- Sisa

353

% Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jumlah Pemerintah Provinsi

34

- Jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk

28

- Realisasi

82,35

- Target

80%

- Capaian Kinerja

102,94%

- Sisa Kasus

6 Provinsi

Tabel 2 : Capaian Kinerja Tahun 2015 NO 1

2

S AS ARAN S TRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALIS AS I

% Capaian

KETERANGAN

Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat Terlaksananya Keterbukaan Presentase (%) UU No.14 Tahun 2008 Penyelesaian Sengketa tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik (KIP)

100%

100%

100

Output dari kegiatan ini adalah berupa layanan bulanan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan, penyiapan administrasi/SDM /keuangan, pelaporan, serta pwembayaran gaji dan honor.

55%

31,65%

57,54

Kasus permohonan penyelesaian sengketa, didominasi oleh pihak pemohon yang sama dengan permohonan informasi yang relatif sama kepada berbagai badan publik. Kondisi ini disebut sebagai Permintaan informasi yang menjengkelkan. Realisasi penyelesaian sengketa informasi mengalami peningkatan sebesar 2,86%, dari 28,79% pada tahun 2014 menjadi 31,65% pada tahun 2015.

Presentase (%) Badan Publik yang melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

60%

49,14%

81,90

Parameter dari kegiatan ini adalah terbentuknya PPID pada Kementerian/Lembaga, Pemrpov/Kab/Kota. Realisasi pembentukan mengalami peningkatan sebesar 0,30% dari 48,84% pada tahun 2014 menjadi 49,14% pada tahun 2015. Selanjutnya ketaatan PPID pada ketentuan keterbukaan info5rmasi publik kiranya dapat juga diukur dari kesediaannya mengisi SAQ (Self Assesment Questioner) Komisi Informasi Pusat. Sebanyak 386 SAQ yang dikirim kepada 386 Badan Publik, namun yang mengembalikan hanya 180 badan publik atau 46,63%.

Tersedianya Dukungan Teknis dan M anajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat


80%

82,35%

102,94

Parameter dari kegiatan ini adalah terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 26 atau 76,47%. Pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 5,88% yakni sebanyak 28 atau 82,35%.

FOTO DOKUMENTASI

Sidang Ajudikasi antara KONTRAS dan Mabes TNI di Jakarta, 29 Juli 2015

Sidang Ajudikasiantara Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Sektoral Indonesia dengan Komisi Yudisial di Jakarta, 7 Agustus 2015

FGD Modul Seri Kepaniteraan di Jakarta, 5 November 2015

Media Gathering di Bali, 9-12 April 2015 FGD Review UU No 14 Tahun 2008 di Jakarta, 22 September 2015

Diskusi Publik 5 Tahun Pelaksanaan UU KIP di Gedung Joeang Jakarta, 30 April 2015

Peringatan Right To Know Day (RTKD) di Bunderah HI Jakarta, 27 September 2015

Diskusi Publik dalam rangka RTKD di Gedung Krida Bhakti Jakarta, 28 September 2015

FGD Inisiasi Pembutukan KI Prov NTT di Kupang, ...... 2015

Audiensi dengan Pemprov NTT di Kupang, ....... 2015

Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Banda Aceh, 15 – 17 Oktober 2015

Diskusi Media di Surabaya, 22 Mei 2015

Dialog Interakti di RRI Surabaya, 22 Mei 2015

Babak Penyisihan Lomba Debat Mahasiswa di Jakarta, 5 Oktober 2015

Final Lomba Debat Mahasiswa di Jakarta, 7 Oktober 2015

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Istana Negara, 15 Desember 2015

Seminar Pemeringkatan Badan Publik di RRI Jakarta, 15 Desember 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2015 BANDUNG, JANUARI 2016

Recommend Documents