LAPORAN AKUNTABILITAS (L A K I P) KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013

`

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P)

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

2013

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2013. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung serta Rencana Strategis Dinas Cipta

Karya

Kabupaten

mempertanggungjawabkan

Badung

Tahun

keberhasilan

2010-2015.

maupun

Dijelaskan

kegagalan

pula

dalam

upaya

pelaksanaan

program/kegiatan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung pada tahun 2013, Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2013 yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2013 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung di tahun 2014.

Mangupura, 21 Februari 2014 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk. I NIP. 19611010 199403 2 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

i


2013

IKHTISAR EKSEKUTIF

D

alam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Th2013 yang memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikatorindikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 merupakan pertanggung jawaban tertulisatas penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010). LAKIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Inpres no 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dari analisis terhadap 4 sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut: Sasaran 1, nilai capaian kinerja 102,97% dengan interprestasi melampaui target, sasaran 2, nilai capaian kinerja 104,82% dengan interprestasi melampaui target, Sasaran 3, nilaicapaian 138,61% dengan interprestasi melampaui target dan sasaran 4, nilai capaian kinerja 82,15% dengan interprestasi Tidak Mencapai Target. Pada tahun 2013, terdapat 1 indikator urusan energy dan sumber daya mineral yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 35,32% dari target 42,99%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh Wilayah Usaha LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah |

iv


2013

Pertambangan (WUP) di Kabupaten Badung yang belum ditetapkan dengan Keputusan Menteri ESDM, sehingga ijin rekomendasi juga tidak dikeluarkan, serta Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara NO. 11 E/ 30/DJB/2012 tentang pengawasan wilayah pertambangan dan akibat dari lahan tambang yang dimohonkan untuk

penambangan sudah habis ditambang sehingga ijin tidak

diperpanjang. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah WP yang seharusnya mendapat pembinaan. Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan mencapai Rp. 204.084.374.407,00 atau 86,60% dari total pagu sebesar Rp. 235.660.238.206,00. Sedangkan penyerapan dana program strategis mencapai 189.822.979.336,00 dari dana 218.887.361.87 atau sebesar 86,72 %. Capaian Indikator Outcome dalam Tahun 2013 telah tercapai yaitu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, LAKIP Dinas Cipta Karya ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi

vahan evaluasi akuntabilitas kinerja guna

menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang.

LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah |

v


2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

D

alam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi

pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga merupakan

instrument

SAKIP

(Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Cipta Karya untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan .

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan LAKIP Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.


1


2013

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi Dinas Cipta Karya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.

GAMBARAN UMUM DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan melaksanakan empat urusan bidang pemerintahan (3 urusan wajib dan 1 urusan pilihan) yaitu: 1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Perumahan 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Pembangunan Keciptakaryaan merupakan bagian dari pembangunan Pekerjaan Umum yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik

dan

pelayanan

masyarakat

yang

berkaitan

dengan

bidang

keciptakaryaan. Tugas pokok Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keciptakaryaan, pertambangan dan energi yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sarana dan prasarana dimaksud kalau dikelompokan ke beberapa bidang akan terdapat beberapa bidang yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

2


2013

1) Bidang Bangunan 2) Bidang Tata Ruang 3) Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan 4) Bidang Pertambangan dan Energi Bidang-bidang

tersebut

dalam

pelaksanaannya

memerlukan

perencanaan yang matang, terpadu dan komprehensif sehingga pada akhirnya terwujud

prasarana

dan

sarana

keciptakaryaan

sebagai

pendukung

terbangunnya suatu kawasan yang tertata, nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan. b. Fungsi Secara singkat, fungsi pokok dari Dinas Cipta Karya dapat diuraikan sebagai berikut: -

Perumusan

kebijakan

teknis

dalam

penyelenggaran

urusan

pemerintahan di bidang keciptakaryaan, pertambangan dan energi -

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan, pertambangan dan energi

-

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang keciptakaryaan, pertambangan dan energi

1.3.2 Struktur Organisasi Struktur Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 seperti pada bagan organisasi pada gambar 1, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat Dinas dan beberapa bidang sebagai berikut : a. Bidang Bangunan b. Bidang Tata Ruang c. Bidang Pertambangan d. Bidang Pendataan dan Pelaporan e. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan


3


2013

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi pada gambar 1.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG BANGUNAN

BIDANG PERMUKIMAN & PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SEKSI

SEKSI PERMUKIMAN

SEKSI AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN

SEKSI ANALISA DAN PENILAIAN

SEKSI TEKNIK TATA RUANG

SEKSI IJIN BANGUNAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI BAHAN GALIAN

SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PERIJINAN TATA RUANG

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN

SEKSI REKLAMASI DAN KONSERVASI

SEKSI MIGAS, LISTRIK DAN ENERGI BARU

TATA BANGUNAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

1.4

Sumber Daya Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Sumber Daya SKPD Dinas Cipta Karya

terdiri dari Sumber Daya

Manusia selaku aparatur dan Asset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak.

1. Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Cipta Karya sesuai dengan struktur organisasinya memiliki jumlah pegawai 133 orang terdiri dari: pejabat eselon II b (1 orang), eselon III a (1 orang), eselon III b (5 orang), eselon IV a (16 orang) dan staf (110 orang).


4


2013

Proporsi jumlah tenaga teknis dan non teknis (dari 133 jumlah pegawai, terdiri dari 45 orang berpendidikan teknis (STM dan Sarjana teknik) dan 88 orang berpendidikan non teknis (SMA dan sarjana non teknik). Jumlah yang belum seimbang mengakibatkan ketidakmampuan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan

keahlian dan

kemampuan teknis di lapangan.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai Teknis dan Non Teknis

2.

Inventaris Kantor

Selanjutnya menyangkut inventaris Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2013 terdiri dari Inventaris kantor yang berupa peralatan dan mesin berfungsi membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari: kendaraan operasional dan peralatan kantor yang cukup memadai.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan LAKIP Dinas Cipta Karya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada dan sistematika penulisan.


5


BAB II

2013

: RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian visi dan misi.

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

: PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi pemecahan masalah.


6


2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

B

erdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra SKPD Dinas Cipta Karya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu tahun 2010-2015.

2.1.1 Visi dan Misi SKPD Dinas Cipta Karya Penetapan visi Dinas Cipta Karya adalah untuk menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan. a. Visi Dinas Cipta Karya Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam 5 tahun ke depan adalah :

Terwujudnya Sarana Prasana Publik dan Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Keciptakaryaan yang Memadai serta Berfungsi Optimal dengan Pelayanan Prima


7


2013

b. Misi Dinas Cipta Karya Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Cipta Karya menetapkan 5 ( lima) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan di bidang informasi Tata Ruang, perijinan Bangun-bangunan,

Perumahan

dan

Pertambangan

dengan

pembangunan Sistem Informasi yang berbasis High Tech. 2. Revitalisasi dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif. 3. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan

infrastruktur keciptakaryaan. 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik melalui Pendidikan dan Latihan, Kursus, Pendidikan Struktural maupun Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi guna mewujudkan partnership yang transparan, sportif, berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran A. Tujuan Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah: Terwujudnya sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.


8


2013

B. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberi fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Cipta Karya Tahun 2011 – 2015 sebanyak 6 sasaran strategis, yaitu: 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 5. Terwujudnya Usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin 6. Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang

Setelah melalui konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten dan dari Kementerian PAN dan RB, untuk sasaran yang ke 4, 5 dan 6 karena mempunyai alat ukur yang sama yaitu usaha pertambangan yang memiliki ijin sehingga dijadikan 1 sasaran strategis yang sudah mencakup program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tupoksi Bidang Pertambangan. Dengan adanya review, maka sasaran strategis Dinas Cipta Karya berubah dari 6 sasaran menjadi 4 sasaran. Diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Review Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya SASARAN AWAL 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

SASARAN REVIEW 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif


9


SASARAN AWAL

2013

SASARAN REVIEW

2. Terwujudnya sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan

3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

3. Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

4. Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM

5. Terwujudnya Usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin 6. Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan A. Strategi dan Kebijakan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan. 1. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 1: a. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penerbitan perijinan Bangunan b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perijinan membangun c.

Peningkatan pengendalian lingkungan hidup dalam pemanfaatan energi sumber daya mineral

2. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 2: a. Meningkatkan kualitas dan performance bangunan gedung pemerintah dan publik agar lebih representatif b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dasar permukiman di kabupaten Badung


10


2013

3. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 3: a. Meningkatkan kemampuan teknis dan legilasi SDM dalam bidang teknis keciptakaryaan tentang pelaksanaan pembangunan gedung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 4: a. Mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansiinstansi vertikal terkait dalam bidang keciptakaryaan dan pertambangan. 5. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 5: a. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan konsultansi dengan mengadakan loka karya dalam bidang konstruksi dan konsultansi

B. Program Kegiatan Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan, dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2013 adalah: a.

Urusan Pekerjaan Umum - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan - Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) - Program Penyehatan Lingkungan - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

b.

Urusan Penataan Ruang - Program Pemanfaatan Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

c.

Urusan Perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman


11

dan


d.

2013

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral - Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan - Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan - Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

bidang

ketenagalistrikan

2.2. RENCANA KINERJA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Setelah melalui beberapa konsultasi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian PAN-RB demi penyempurnaan AKIP Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung maka dilakukan perubahan/ review terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berdampak pada perubahan penetapan target yang akan dicapai. Perubahan yang dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan capaian kinerja sehingga dapat terukur dengan jelas. Adapun Review terhadap Indikator Kinerja Utama adalah:

Tabel 2.2 Review Indikator Kinerja Utama INDIKATOR AWAL

INDIKATOR REVIEW

Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan pengendalian bangunan

Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

Persentase Pembangunan Keciptakaryaan

Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representative


12


INDIKATOR AWAL

2013

INDIKATOR REVIEW

Persentase Permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP)  Persentase Jalan Lingkungan yang ditata  Persentase Penyediaan Air Bersih  Persentase sanitasi yang dibangun

Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik

Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

Persentase Pengusaha/ Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin Persentase Pelaksanaan Kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan

Tabel 2.3 Review Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Alasan Perubahan

PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR 

Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKator lama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya



Adapun alat ukur untuk Sasaran dan Indikator 4, 5 dan 6 adalah sama yaitu usaha bidang ESDM yang berijin sehingga sasaran dan indikator dijadikan satu sasaran strategis dengan satu indikator.


13


Awal Sasaran

2013

Review Indikator

Sasaran

Indikator

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan pengendalian bangunan

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif


Terwujudnya sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase Pembangunan Keciptakaryaan

Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan


Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

Persentase Permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP)

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik


Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

 Persentase Jalan Lingkungan yang ditata  Persentase Penyediaan Air Bersih  Persentase sanitasi yang dibangun Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

Terwujudnya Usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin

Persentase Pengusaha/ Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin

Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang

Persentase Pelaksanaan Kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan



14


2013

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Cipta Karya Th 2011-2015 Tujuan

Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015

Kondisi Akhir 2015

LAMA (SEBELUM REVIEW) Terwujudnya sarana dan prasarana “keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian kualitas Lingkungan Hidup


Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan

16,94

20,70

33,47

33,47

33,47

33,47


Persentase pembangunan keciptakaryaan

23,33

34,21

20,69

11,49

9,20

9,20


Persentase permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP): 4,37

6,29

19,20

19,20

19,20

19,20

10,52

21,05

21,05

18,42

18,43

18,43

30,31

66,67

33,30

16,70

19,40

19,40

 Persentase

jl

lingkungan

yang

ditata  Persentase penyediaan air bersih  Persentase

sanitasi

yang dibangun

Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Terwujudnya usaha migas dan ketenagalistrikan yang memiliki ijin

Persentase Perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

51,15

88,72

20,00

20,00

20,00

20,00

Persentase Pengusaha/ perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin

10,06

15,00

18,00

25,00

30,00

30,00

Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan pasca Tambang

Persentase Pelaksanaan Kegiatan ABT dan pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan

11,03

12,18

14,81

18,52

20,00

20,00


15


2013

BARU (SETELAH REVIEW) Tujuan

Sasaran

Terwujudnya sarana dan prasarana “keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian kualitas Lingkungan Hidup

2011

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%) 2012 2013 2014

2015

Indikator

Kondisi Akhir 2015


Persentase kepatuhan membangun berdasarkan RDTR

15,00

18,23

23,20

25,70

28,20

28,20


Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif

45,00

54,00

65,00

78,00

93,00

93,00



15,07

31,34

47,56

63,78

80,00

80,00

Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM


18,52

38,63

42,99

55,20

67,31

67,31

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Tahun 2013

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2013

1

Terwujudnya Manajemen Persentase kepatuhan membangun Penataan Ruang yang berdasarkan dengan RDTR efektif

23,20 %

2

Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase Sarana Prasarana Gedung Pemerintah dan Masyarakat umum yang representatif

65,00%


Persentase Prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik

3

4

Terwujudnya pengendalian Persentase kepatuhan pengusaha ESDM pengusahaan SDA di bidang terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha ESDM


47,56 %

42.99 %

16


2.2.

2013

PENETAPAN KINERJA DINAS CIPTA KARYA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala SKPD dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung telah menetapkan Penetapan Kinerja tahun 2013 mengikuti tahapan pada system AKIP dan tahapan pengalokasian dana. Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung menyajikan informasi yang meliputi: a.

Program Utama

b.

Sasaran Strategis

c.

Indikator Kinerja

d.

Target Kinerja

e.

Jumlah anggaran yang dialokasikan


17


2013

Tabel 2.6 Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya Tahun 2013 Sasaran

Indikator

Target (%)

Program

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif

Persentase kepatuhan membangun berdasarkan RDTR

23,20 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

 Pelayanan IMB  Kajian Tenis ITR  Pengawasan Bangunan

954,431,475

Terwujudnya sarana prasarana public sesuai kebutuhan


65,00

 Peningkatan Kantor Camat, Lurah, instansi lain, Rumah Sakit, Sekolah  Penataan Pura, Lap. Olah Raga, Wantilan Pura

72,925,152,568



47,56


Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggara an usaha

42,99

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pemanfaatan Ruang

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Penyehatan Lingkungan

 Peningkatan Jalan Lingkungan

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

 Monitoring usaha Migas, Minerba, Air Tanah

144,740,947,703

 Penyediaan Air bersih bersih dan limbah 266,830,141

Program  Pemetaan Pengawasan dan daerah intrusi air Penertiban laut, geolistrik Kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan


18


2013

Program  Monitoring Pembinaan dan usaha pengembangan ketenagalistrikan ketenagalistrikan

JUMLAH

218,887,361,887


19


2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A

kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui

media

pertanggungjawaban

yang

dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan

instansi

perwujudan

kewajiban

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Untuk

mempermudah

interpretasi

atas

pencapaian

sasaran

dan

program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :


19


No.

keterangan

Interpretasi

1.

Realisasi> Target

Melampaui Target

2.

Realisasi = Target

Mencapai Target

3.

Realisasi< Target

Tidak Mencapai target

2013

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan 4 sasaran dan 4 indikator kinerja.

3.1. EVALUASI KINERJA Secara umum Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Empat sasaran dan Empat indikator kinerja, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 No

(1)

1

Sasaran

(2)


Indikator

(3)


Target (%) (4)

23,20

Realisa si (%) (5)

(6)

23,89


Capaian Kinerja (%) 102,97

20


2013

No

Sasaran

Indikator

Target (%)

Realisa si (%)

Capaian Kinerja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

3

4

Terwujudnya Sarana Prasarana Publik sesuai kebutuhan Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM

Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan Masyarakat umum yang representative

65,00

68,13

104,82


47,56

65,92

138,61


42,99

35,32

82,15

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif Analisis Pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang Efektif

No. 1

Indikator Sasaran

2 Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

Satuan

3 %

Capaian Kinerja Tahun 2011

112,91

Tahun 2012 Target Realisasi


4 18,23

6 105,70

5 19,27


7 23,30


8 23,89

21

Capaia n Kinerja Tahun 2013 9 102,97


Terhadap

2013

sasaran Terwujudnya

Manajemen Penataan Ruang yang Efektif

dilakukan

perubahan

(review) terhadap Indikator Kinerja Utama

(IKU)

yaitu

Persentase

Bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian

Bangunan

menjadi

Persentase

kepatuhan

membangun

berdasarkan dengan RDTR. Perubahan tersebut terjadi karena hasil konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dengan Kementerian PAN-RB agar indikator tidak menunjukkan hasil kerja/ kegiatan tapi menunjukkan pengukuran terhadap kinerja/ outcomes yaitu mengukur kepatuhan masyarakat membangun sesuai Tata Ruang dan IMB. Persentase kepatuhan membangun diukur berdasarkan Jumlah ITR dan IMB yang diterbitkan sampai dengan triwulan 1 (April 2013) berbanding dengan jumlah keseluruhan bangunan di Kabupaten Badung dimana kepemilikian ITR dan IMB adalah salah satu komponen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan membangun sesuai dengan RDTR dan yang merupakan tupoksi dari Dinas Cipta Karya. Di Kabupaten Badung, pengukuran penentuan kepatuhan membangun sesuai RDTR

dilaksanakan juga oleh SKPD lain seperti: Bappeda, Badan

Lingkungan Hidup, Disparda dan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu). Kondisi awal persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar 14,54% dengan jumlah bangunan 11.631,00 unit dari 79.972,00 unit bangunan/ Rumah yang ada. Target akhir RPJMD pada tahun 2015 untuk indikator ini dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2015 diharapkan kepatuhan membangun berdasarkan RDTR di Kabupaten Badung adalah sebesar 28.20% (22.552,00 unit bangunan) dari jumlah bangunan/ gedung yang menjadi target di Kabupaten Badung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

22


2013

Realisasi peningkatan yang kecil, tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau terlihat konstan karena realisasi hanya sampai Triwulan I dengan adanya pembentukan lembaga baru yaitu BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tanggal 21 Maret 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2013 sehingga semua pelayanan permohonan perizinan di Kabupaten Badung tidak lagi dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait tetapi sudah sudah dilimpahkan penuh ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung . Terhadap indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR Tahun 2013 dapat disampaikan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar

23,20 %

atau sejumlah 18.553,00 unit bangunan telah terealisasi

sebesar 23,89% atau sejumlah 19.106,00 unit bangunan sehingga capaian kinerja telah mencapai 102,98%, dan dapat dikatakan telah melebihi target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran: 1.

Peningkatan pembinaan terhadap kesadaran membangun sesuai Tata Ruang dan IMB yang dilaksanakan oleh bidang Bangunan melalui seksi Pengawasan sesuai tupoksi yaitu memberikan surat teguran/ peringatan dengan langsung melibatkan perangkat dari tingkat desa/ kelurahan sampai tingkat kecamatan. Dengan adanya keterlibatan perangkat desa, diharapkan informasi mengenai ketidaksesuaian membangun sesuai Tata Ruang dapat segera disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Faktor-faktor yang menghambat/ kendala pencapaian sasaran: 1. Masih adanya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Ruang yaitu dengan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan membangun.

Apabila dibandingkan perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terlihat peningkatan kepatuhan


23


2013

membangun yaitu dengan meningkatnya jumlah bangunan yang sesuai peruntukan RDTR. Perkembangan persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR tiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1. Grafik Prosentase Realisasi bangunan sesuai RDTR Tahun 2011 -2013

Realisasi akumulasi capaian sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat spt tabel di bawah ini :

No.

Indikator Sasaran

1 1

2 Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

Satuan

3 %

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4 23,89 (19.106,00 unit bgn)

Rencana sesuai dengan RENSTRA Tahun 2015 5 28,20 (22.553,00 unit bgn

Persentase Capaian Kinerja (%) 6 84,71

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa secara akumulasi pencapaian sasaran Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang Efektif di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

24


2013

Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan, yaitu tahun kelima direncanakan persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR di Kabupaten Badung sebesar 28,20%. Apabila dibandingkan dengan daerah lain dengan indikator yang hampir sama, yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan terhadap RTR kab/ kota dan RTRW Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dengan target 50,00% sedangkan realisasi mencapai 45,00% sehingga tingkat capaian 90,00%. Secara komulatif Kabupaten Badung lebih tertib/ patuh dalam pelaksanaan Tata Ruang berdasarkan RDTR. Pada tahun yang akan datang (Th 2014), karena tupoksi Dinas Cipta karya tidak lagi mengurus pelayanan perijinan, hal ini akan memberi dampak pada capaian sasaran Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif dengan indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR. Pengukuran kinerja untuk indikator ini akan mengalami perubahan cara ukur yaitu dari jumlah bangunan gedung ber-IMB dan ITR yang terbit per tahun berbanding dengan jumlah keseluruhan bangunan/gedung yang ada menjadi luas area terbangun sesuai dengan Tata Ruang berbanding dengan luasan area yang dapat dibangun berdasarkan Tata Ruang.


25


2013

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sarana Prasarana Publik sesuai kebutuhan

Analisis Pencapaian Sasaran 2: Terwujudnya Sarana Prasarana Publik sesuai kebutuhan

No. 1

Indikator Sasaran

Satuan

2

3


%


100,12


4

5

6

7

8

Capaia n Kinerja Tahun 2013 9

54,00

54,95

101,75

65,00

68,13

104,82

Terhadap


indikator

pembangunan dirubah

keciptakaryaan indikator

sarana

prasarana

Pemerintah

Masyarakat representative menunjukkan pengukuran secara fisik

Persentase

menjadi

Persentase Gedung


dan

Umum

yang

agar

lebih

terhadap gedung Pemerintah dan

masyarakat umum di Kabupaten Badung yang

kurang representative menjadi

representative. Pengukuran terhadap sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum dilaksanakan terhadap gedung kantor,

fasilitas umum,

fasilitas pendidikan gedung baru berjumlah 91 unit. Kondisi gedung pemerintah kurang representatif yang dimaksud adalah kondisi gedung yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan layanan dan perkembangan tingkat kebutuhan saat ini dari tupoksi masing-masing instansi tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas agar lebih memberikan


26


2013

kenyamanan pelayanan sekaligus beautifikasi secara fisik dan dapat menampilkan performance sarana prasarana gedung yang lebih representative. Kondisi awal sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum pada tahun 2010 sebesar 36,26% (33 unit bangunan representative) dari target akhir RPJMD Th 2015 sebesar 93,00% (86 unit bangunan) dengan kondisi bangunan representative. Hasil evaluasi capaian sasaran terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan pada tahun 2013 dengan target 65,00% terealisasi 68,13% (62 unit bangunan telah representative) sehingga capaian kinerja sebesar 104,82%. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran: 1. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana publik dan masyarakat umum menjadi lebih representatif. 2. Adanya komitmen antar personil yang terlibat untuk bersama-sama mencapai target yang sudah ditetapkan 3. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan bangunan/ gedung pemerintah dan masyarakat dapat segera dilakukan Faktor-faktor yang menghambat/ kendala pencapaian sasaran: 1. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk bekerja secara professional di bidangnya secara utuh (teknis dan administratif) 2. Adanya kendala dalam penyediaan lahan 3. Adanya kendala dalam penghapusan asset sehingga memperpanjang proses pelaksanaan.

Gambar 3.2


27


2013

Persentase Pencapaian sarana prasarana publik sesuai kebutuhan dari tahun 2011 sampai Tahun 2013

80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Target

45.00

54.00

65.00

Realisasi

45.05

54.95

68.13

Realisasi akumulasi capaian sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja (%)

No.

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013

1

2

3

4

5

6

%

68,13

93,00

73,26

1

Persentase sarana prasarana Gedung Pemerintah dan Masyarakat umum yang representative

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa secara akumulasi pencapaian sasaran Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan sampai dengan tahun 2013 sebesar 68,13% dibandingkan dengan target Renstra


28


2013

tahun 2015 sebesar 93,00% telah menunjukkan peningkatan, yaitu tahun kelima persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum sangat optimis bisa mencapai target. Apabila dibandingkan dengan daerah lain dengan indikator yang hampir sama yaitu Persentase keandalan bangunan gedung Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dengan target 80,00% sedangkan realisasi mencapai 78,00% sehingga tingkat capaian 99,00%. Secara komulatif, Kualitas sarana prasarana publik lebih banyak yang representative di Kabupaten Badung Sedangkan untuk perbandingan indikator tingkat kabupaten/ kota di Bali dan secara nasional belum ditemukan indikator yang sama.

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Prasarana Dasar Permukiman Yang berkondisi Baik

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Terwujudnya Prasarana Dasar Permukiman Yang berkondisi baik

No. 1

Indikator Sasaran

Satuan

2 Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik

3 %


197,14



4 31,34

6 154,39

5 48,38


7 47,56

8 65,92

Terhadap sasaran mengenai Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik yang awal mulanya didukung oleh indikator Persentase


29

Capaia n Kinerja Tahun 2013 9 138,61


2013

pemukiman yang sudah memiliki air bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) mencakup: Persentase Jalan lingkungan yang ditata, Persentase tersedianya air bersih, dan Persentase sanitasi yang dibangun kemudian diadakan penyesuaian agar lebih terukur menjadi indikator baru yaitu Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik. Pengukuran terhadap persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik secara fisik dilaksanakan terhadap 3 aspek pengukuran yaitu Jalan Lingkungan dengan kondisi baik, penyediaan jaringan Air bersih dalam kondisi baik dan penyediaan sanitasi dengan kondisi baik. Pencapaian indikator di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jalan Lingkungan dengan kondisi baik Jalan adalah

Lingkungan

yang

dimaksud

di

wilayah

jalan-jalan

permukiman penduduk di luar jalan Kabupaten

yang merupakan usulan

prioritas dari masyarakat dan telah melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran

sesuai

prioritas

pembangunan daerah dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Ruas-ruas jalan sebagian besar dengan lapis perkerasan dan pemasangan paving dengan lebar jalan bervariasi antara 2,00 – 3,00 M. Kondisi awal jalan lingkungan di Kabupaten Badung dengan kondisi baik pada tahun 2010 sepanjang 924.663,25 M’ sedangkan target jalan lingkungan yang akan ditangani sampai akhir RPJMD 2015 yaitu 1.248.743,35 M’. Perkembangan pelaksanaan jalan lingkungan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan penanganan jalan lingkungan yang sudah ditargetkan sesuai dengan RPJMD dilaksanakan berdasarkan pola desa/ kelurahan, sehingga secara berkesinambungan setiap tahun semua desa/ kelurahan mendapat perbaikan/ peningkatan jalan lingkungan sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan dengan dukungan ketersediaan anggaran dan persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

30


2013

penanganan infrastruktur wilayah jalan lingkungan pada tahun 2013 mendapatkan anggaran yang melebihi target yang ditetapkan. 2. Penyediaan Air Bersih dengan kondisi baik Pengukuran pemasangan

dilaksanakan jaringan

air

atas bersih

di

Kabupaten Badung. Kondisi awal Panjang Jaringan yang terpasang pada tahun 2010 adalah 4000,20 M. Target akhir RPJMD pada tahun 2015 adalah panjang jaringan air bersih terpasang 52.000,00 M. Pada tahun 2013, target pemasangan pipa jaringan air bersih adalah 47,00% (24.440,00 M) dan terealisasi sebesar 58,49% (30.414,20 M) sehingga capaian kinerja sudah mencapai 124,44%. Tupoksi Dinas Cipta Karya adalah membangun jaringan air bersih untuk penyediaan jaringan air bersih yang selanjutnya diteruskan untuk layanan masyarakat dan dilaksanakan instansi lain (PDAM, kelompok masyarakat) sehingga pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya dalam penyediaan Air Bersih dalam kondisi baik adalah berdasarkan panjang jaringan yang mampu dipasang berbanding kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima ) tahun sesuai RPJMD.

3. Penyediaan Sanitasi dengan kondisi baik Pengukuran sanitasi secara umum

dilaksanakan

oleh

beberapa

SKPD

(Dinas

Kesehatan,

Dinas

Sosial,

KBKS, BPMD, dan Dinas Cipta Karya. Berdasarkan tupoksi Dinas

Cipta


Karya

31


2013

menyediakan sistem penanganan limbah secara komunal yang merupakan lanjutan dari program terintegrasi bersama-sama pemerintah atasan melalui sharing pendanaan dan sharing pelaksanaan, yang pada periode RPJMD 20102015 dipusatkan di kecamatan Kuta dan Legian dengan target pemasangan 3600 Sambungan Rumah Jaringan Air Limbah. Target pemasangan pada tahun 2013 adalah 400 SR (53,33%) dari target keseluruhan yang akan dipasang. Realisasi adalah 312 SR (49,42%). Tidak tercapainya target karena terjadinya perubahan kondisi lapangan terhadap calon pelanggan (perubahan kepemilikan, perubahan fungsi bangunan, perubahan komitmen pemilik bangunan). Target persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik pada Tahun 2013 adalah 47,56%; realisasi jalan lingkungan dengan kondisi baik sebesar 89,84% , penyediaan jaringan air bersih sebesar 58,49% dan penyediaan sanitasi sebesar 49,42%, sehingga rata-rata kondisi sarana prasarana permukiman dengan kondisi baik sebesar 65,92%. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya mencapai 138,61%. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran: 1. Adanya komitmen untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah di Kabupaten Badung. Untuk Tahun 2013 dirancang peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan metode sederhana sehingga diharapkan keterlibatan masyarakat ikut serta dalam pengelolaannya dengan harapan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan air bersih pedesaan secepatnya dapat tercapai 2. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Badung dan dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat. 3. Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada kran-kran air minum di pedesaan


32


2013

4. Adanya komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan pelayanan penanganan limbah secara terintegrasi dan terkendali Faktor-faktor yang menghambat/ kendala pencapaian sasaran: 1. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana permukiman belum optimal 2. Pertumbuhan Jalan Lingkungan sejalan dengan pertumbuhan rumah penduduk di areal baru sehingga setiap tahun ada penmabahan ruas baru. Ini berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan (100%) 3. Pemasangan Sistem limbah komunal (DSDP) mengalami banyak perubahan akibat kondisi masyarakat yang berubah pada saat pelaksanaan

Gambar 3.3 Persentase Pencapaian penyediaan sarana dasar permukiman dengan kondisi baik dari tahun 2011 sampai Tahun 2013

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Target

15.07

31.34

47.56

Realisasi

29.70

48.38

65.92



33


No.

Indikator Sasaran

1

2 Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik


Satuan

3 %

4 65,92

Rencana sesuai dengan RENSTRA Tahun 2015 5 80,00

2013


Apabila dibandingkan dengan daerah lain dengan indikator yang hampir sama yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2013 dengan target 37,00% sedangkan realisasi mencapai 41,41% sehingga tingkat capaian 120,00%. Sedangkan untuk perbandingan indikator tingkat kabupaten/ kota di Bali dan secara nasional belum ditemukan indikator yang sama. Secara komulatif capaian Kabupaten Badung tercapai lebih baik karena faktor demografi wilayah.

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 4: Terwujudnya Pengendalian Pengusahaan SDA di bidang ESDM

No.

Indikator Sasaran

Sat uan

1

2

3

Persentase kepatuhan pengusahaan ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan yang berlaku

%



4 38,63

5 60,84

Capaian Kinerja Tahun 2012 6 157,48


7

8

Capaian Kinerja Tahun 2013 9

42,99

35,32

82,15


34


2013

Pada sasaran dan indikator No 4, 5 dan 6 yaitu Terwujudnya Perlindungan

terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dengan

Persentase

indikator kepatuhan

pengusaha akan keselamatan kerja

penambangan,

Terwujudnya Usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin dengan indikator Persentase kepatuhan pengusaha migas terhadap kualitas dan kuantitas BBM dan Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang dengan Persentase Pemanfaatan Air Tanah yang tidak merusak lingkungan dilakukan review karena pada sasaran

indikator No 4 dan 5

mempunyai alat ukur yang sama yaitu usaha bidang pertambangan yang memiliki ijin sedangkan untuk sasaran dan indicator no 5, tidak didukung oleh program dan kegiatan reklamasi dan konservasi lahan pasca tambang sehingga dilakukan perubahan sasaran menjadi Terwujudnya Pengendalian Pengusahaan SDA di bidang ESDM dengan Indikator Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaran usaha. Dengan adanya perubahan sasaran dan indikator tersebut di atas maka

Persentase

kepatuhan

pengusaha

ESDM terhadap

ketentuan

penyelenggaran usaha kinerja dapat lebih terukur yaitu pengusaha Sumber Daya Alam (SDA) yang bergerak dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah memiliki ijin dibina dan dipantau kegiatannya agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak merusak lingkungan. Pengusaha ESDM yang ada di wilayah Kabupaten Badung terdiri dari: 

Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi (Migas) Sampai pada Tahun 2013 terdiri dari 498 unit usaha meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 36 pengusaha, PSPDN (Premium Solar Package Daeler Untuk Nelayan) 2 pengusaha, Agen LPG Bersubsidi 3 Kg 7 pengusaha,


35


2013

Pangkalan LPG Bersubsidi 3 Kg sebanyak

3

pengusaha,

dan

sisanya Pengecer LPG 450 usaha. Pembinaan

dan

pemantauan

dilakukan terhadap peredaran LPG dan migas kepada masyarakat apakah

sudah

sesuai

dengan

ketentuan Pertamina.



Usaha Penambangan Mineral bukan logam dan batuan Sampai pada Tahun 2013 terdiri dari 25 pengusaha,

dengan

rincian 4 buah usaha Batu Kapur ( IUP 2 buah, Rekomendasi penataan lahan 2 buah), 6 buah usaha

tanah

Urug

(6

Rekomendasi penataan Lahan) sedangkan sisanya (batu padas, tanah liat, tanah urug & sirtu) dilakukan oleh masyarakat petani sebagai usaha sampingan berjumlah 15 buah Pembinaan dan pengendalian usaha dilakukan dengan pengarahan tata laksana penambangan yang baik dan benar sehingga pekerja yang melaksanakan memenuhi kriteria keselamatan dan kegiataannya tidak merusak lingkungan. Target pembinaan adalah 105 unit usaha, tetapi karena masa berlaku ijin penambangan dari 78 unit usaha telah berakhir sehingga sisa yang dibina adalah 25 unit usaha. Hal ini dampak dari lahan tambang yang dimohonkan untuk penambangan sudah habis ditambang sehingga ijin tidak diperpanjang. Adanya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Badung yang belum ditetapkan dengan Keputusan Menteri ESDM, sehingga ijin rekomendasi juga tidak dikeluarkan, serta Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batu bara NO. 11 E/ 30/DJB/2012 tentang pengawasan wilayah pertambangan.


36

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG 

2013

Usaha Pemanfaatan Air Tanah Sampai pada April Tahun 2013,

tupoksi

Pertambangan Cipta

bidang Dinas

Karya

adalah

menerbitkan

ijin

pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan

Air

Permukaan. Pada akhir Tahun perusahaan yang memanfaatkan Air Bawah tanah dan

2012,

ijin

permukaan sudah

berjumlah 517 ijin. Karena terbentukanya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung per April 2013, maka penerbitan ijin pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak lagi dilaksanakan di bidang Pertambangan. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya hanya pada pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya ijin pengeboran dan pemanfaatan air tanah dapat dipastikan kegiatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan karena titik sumur dibangun sesuai dengan ketentuan teknis dan pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala dan wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Sebagai bentuk pengawasan, setiap pemegang izin harus memasang water meter yang telah memiliki surat peneraan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.



Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri Jumlah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Tahun 2013 menjadi 186 buah dengan jumlah mesin genset (cative power) sebanyak 286 buah. Pembinaan dan pemantauan dilakukan terhadap unit usaha mesin genzet terhadap cadangan tenaga listrik yang dihasilkan.


37


2013

Dari 4 jenis usaha ESDM yang ada, tupoksi dari bidang Pertambangan Dinas Cipta Karya adalah melakukan pembinaan dan pengendalian kepada pengusaha agar patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran: 1. Pembinaan dan pemantauan terhadap Wajib Pajak (WP) merupakan kegiatan utama di bidang pertambangan setelah tidak menerbitkan ijin lagi. Hal ini berdampak terhadap intensifnya pembinaan dengan langsung mendatangi WP di lapangan. Faktor-faktor yang menghambat/ kendala pencapaian sasaran: 1. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti pembangunan sumur resapan dan

pemasangan water meter pada unit

usaha pemanfaatan air tanah

Gambar 3.4 Persentase Pencapaian Persentase kepatuhan pengusahan ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha dari tahun 2011 sampai Tahun 2013

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Target

18.52

38.63

42.99

Realisasi

24.08

60.84

35.32


38


2013


No.

1

Indikator Sasaran

2 Persentase Kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

Satuan


3 %

4 35,32

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015 5 67,31


Apabila dibandingkan dengan daerah lain dengan indikator yang hampir sama yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dengan target 9,00% sedangkan realisasi mencapai 8,00% sehingga tingkat capaian 98,00%. Adanya perbedaan target karena disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu pada Dinas PUP-ESDM Yogyakarta lebih ditekankan pada pengelolaan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sedangkan pada Dinas Cipta Karya Badung lebih ditekankaan pada pengelolaan usaha pertambangan agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan keselamatan kerja penambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi anggaran dan kinerja SKPD Dinas Cipta Karya Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Pada Tahun 2013 (induk) adalah sebesar Rp. 295.796.968.586,00 dengan rincian: a. Belanja langsung

Rp. 281.907.318.013,00

b. Belanja Tidak langsung Rp. 13.889.650.573,00


39


2013

Anggaran Belanja Langsung yang merupakan pendanaan untuk membiayai Program-program sasaran strategis terdiri dari: 

Belanja Pegawai

Rp.



Belanja barang/ jasa

Rp. 11.838.776.086,00



Belanja Modal

Rp. 269.323.634.827,00

744.907.100,00

Pada Tahun 2013 (Perubahan) menjadi sebesar Rp. 235.660.238.206,00 dengan rincian: 

Belanja Pegawai

Rp.




Rp. 13.295.555.140,00



Belanja Modal

Rp. 208.074.748.747,00

792.989.100,00

2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.204.263.671.158,20 dengan rincian: 

Belanja Pegawai

Rp. 673.746.100,00 (84,96%)




Rp. 11.853.069.151,20 (89,15%)



Belanja Modal

Rp. 180.123.907.144,00 (86,57%)

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Belanja 1.Belanja Tidak Langsung

Rp. 13.496.945.219

Rp. 11.612.948.763

86.04

2.Belanja Langsung

Rp. 222.163.292.987

Rp.192.471.446.723

86.64

Rp.

Rp.

673.746.100

84.96

13.295.555.140

Rp. 11.853.069.151

89.15

Rp. 208.074.748.747

Rp.179.944.631.471

86.48

Rp. 235.660.238.206

Rp.204.084.374.407

86.60

Rp. 31.575.863.798

13.40

a. Belanja Pegawai

b.Belanja barang dan jasa Rp. c.Belanja Modal Total Belanja Sisa Anggaran

792.989.100

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh SKPD Dinas Cipta Karya


40


2013

Tahun 2013 (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp.235.660.238.206,00

dan

Realisasi

pengeluaran

sebesar

Rp.

204.084.374.407,00 mencapai 86,60 %. Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 31.575.863.798,00 yaitu mencapai 13.40% (untuk seluruh belanja Dinas Cipta Karya) dan sisa sebesar 28.130.117.276,00 pada belanja modal yaitu mencapai 13,52% untuk belanja progam prioritas dan pengadaannya dilaksanakan melalui mekanisme Tender.

Sedangkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis didukung dengan anggaran sesuai dengan Penetapan Kinerja :  Untuk mencapai sasaran strategis I ; didukung anggaran dari Program

Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebesar

Rp. 954.431.475,00

 Untuk mencapai sasaran strategis II ; didukung anggaran dari program

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Pemanfaatan Ruang sebesar

Rp. 72.925.152.568,00

 Untuk mencapai sasaran strategis III ; didukung anggaran dari Program

Lingkungan Sehat Perumahan, Program Penyehatan Lingkungan

sebesar

Rp. 144.740.947.703,00  Untuk mencapai sasaran strategis IV ; didukung anggaran dari Program

Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan, Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, Program pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan

sebesar

Rp.266.830.141,00

Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi penyerapan dana program – program strategis :


41


N O I

II

III

IV

SASARAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

2013

REALISASI (Rp)

PENYE RAPAN DANA

954.431.475,00

696.167.697,00

72,94%

Terwujudnya Sarana Prasarana Publik sesuai kebutuhan

72.925.152.568,00

67.198.777.979,00

92,15%


144.740.947.703,00

121.682.476.669,00

84.07%

266.830.141,00

245.556.991,00

92,03%

189.822.979.336,00

86,72%


Terwujudnya Pengendalian Pengusahaan SDA di bidang ESDM

TOTAL DANA

218.887.361.887,00

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.218.887.361.887,00

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

189.822.979.336,00 dengan prosentase penyerapan sebesar 86,72%.


42


2013

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 4 sasaran strategis dengan 4 indikator menunjukkan sebagai berikut : Sasaran 1 Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif, Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 102,97% dengan interprestasi Melampaui Target Sasaran 2 Terwujudnya Sarana Prasarana Publik sesuai Kebutuhan, terdiri dari satu indikator sasaran. Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 104,82% dengan interprestasi Melampaui Target Sasaran 3 Terwujudnya Prasarana dasar Permukiman yang berkondisi baik terdiri dari satu indikator . Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 138,61% dengan interprestasi Melampaui Target Sasaran 4 Terwujudnya Pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM terdiri dari satu indikator . Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 85,34% dengan interprestasi Tidak Mencapai Target


43


2013

Dari keempat sasaran dan indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, capaian kinerja rata-rata pada tahun 2013 mencapai 107,13 dengan interpretasi Melampaui Target

c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD sebesar Rp.235.660.238.206,00 dengan Realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp.204.084.374.407,00. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.218.887.361.887,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.882.979.336,00 dengan prosentase penyerapan sebesar 86,72%. Penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 31.575.863.798,00 yaitu mencapai 13.40% (untuk seluruh belanja Dinas Cipta Karya) sebagai bentuk efisiensi anggaran karena adanya mekanisme Tender pada program-program prioritas .

2. Saran a.

Adanya kinerja yang tidak selalu mengalami peningkatan, karena itu perlu dilakukan kajian regulasi tentang kegiatan pengkaplingan dan kegiatan penambangan.

b.

Peran serta semua pihak dalam bentuk informasi yang cepat dalam rangka turut serta mendukung kegiatan pengawasan pembangunan agar sesuai dengan RDTR.

c.

Perlu adanya peningkatan program dan kegiatan untuk tuntasnya ”Prasarana Dasar Permukiman” dengan kondisi baik.

d.

Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan yang mengarah kepada Clean Construction kepada semua jajaran dengan cara meningkatkan kualitas, kuantitas dan komposisi SDM terhadap bidangnya.


44


2013

Akhirnya dengan disusun LAKIP Dinas Cipta Karya ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi intern untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.

Mangupura, 21 Februari 2014 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk I Nip. 19611010 199403 2 001


45


2013

LAMPIRAN


INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIEW ) DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG 1 2

Unit Organisasi Tugas Pokok

: :

3

Fungsi

:

NO

SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)

Dinas Cipta Karya kabupaten Badung Pelaksanaan pembangunan keciptakaryaan yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan. a. Penyusunan program pembangunan/ rencana kerja berdasarkan kebutuhan b. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang keciptakaryaan c. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan d. Memberikan pelayanan perijinan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULA

PENJELASAN (ALASAN)

LAMA (sebelum Review) Urusan Pekerjaan Umum 1


Persentase Bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan

Jumlah bangunan ber-IMB + jumlah bangunan ber-IMB Th lalu / jumlah bangunan keseluruhan x 100%

Dilaksanakan program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga terdata ITR, IMB yang diterbitkan

2

Terwujudnya Sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase pembangunan keciptakaryaan

Jumlah bangunan aparatur + Jumlah bangunan aparatur th lalu yang di tingkatkan /jumlah bangunan aparatur keseluruhan x100%

untuk meningkatkan sarana prasarana aparatur dan fasilitas umum

3


Persentase Permukiman yang sudah memilki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP) 1. Persentase jalan lingkungan yang ditata 2. Persentase Tersedianya air bersih 3. Persentase sanitasi yang dibangun

Persentase Jumlah panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan jumlah proyek jaringan distribusi air Jumlah SR terpasang

Dilaksanakan Program Penyehatan Lingkungan, meliputi: -Pembuatan saluran drainase -Pembuatan sistem penanganan limbah terpadu -Pelayanan Air Bersih

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4

Terwujudnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Persentase pengusaha/ perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

5

Terwujudnya usaha Migas dan Ketenaga listrikan yang memiliki ijin

Persentase Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin

Jumlah usaha minerba yang dibina dibagi jumlah usaha minerba keseluruhan yang berijin dikali 100% Jumlah usaha migas yang dibina th N dibagi jumlah usaha migas keseluruhan yang berijin dikali 100%

6

Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang

Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan

Jumlah usaha pemanfaat Air Tanah yang dibina dibagi jumlah usaha pemakai air tanah yang berijin dikali 100%

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa minyak dan gas

BARU (setelah Review) 1

Urusan Pekerjaan Umum Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

2

3

Persentase Kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

(Jumlah bangunan ber-IMB dan ITR + jumlah bangunan ber-IMB dan ITR th sebelumnya) / jumlah bangunan keseluruhan x 100%

Pelaksanaan pembangunan mengacu pada Perda dan ketentuan pelaksanaannya

Terwujudnya Sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase sarana prasarana Gedung Pemerintah dan Masyarakat Umum yang representatif

(Jumlah bangunan aparatur dan umum + Jumlah bangunan aparatur dan umum th sekarang) yang di tingkatkan /jumlah bangunan aparatur dan umum keseluruhan x 100%

Menyediakan sarana prasarana aparatur dan bangunan fasilitas umum lebih representatif

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi

Persentase prasarana dasar permukiman dengan

(Jumlah panjang Jalan Lingkungan kondisi baik

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di

NO

SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) baik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULA

PENJELASAN (ALASAN)

kondisi baik

+ jumlah panjang jaringan distribusi air bersih yang dipasang+ Sambungan Rumah Air Limbah yang dipasang / 3) x 100%

wilayah Kab.Badung dengan pemenuhan prasarana dasar permukiman

Persentase Kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

(Jumlah Usaha Migas yang dibina/ jumlah usaha migas keseluruhan) + (Usaha Minerba yang dibina/ jumlah usaha minerba keseluruhan)+( Usaha Air Tanah yang dibina/ jumlah usaha air tanah keseluruhan)/3 x 100%

Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa migas

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4

Terwujudnya Pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT Pembina Tk.I Nip. 19611010 199403 2 001

FORMULIR PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD TAHUN ANGGARAN NO (1)

: DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG : 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (3)

Target (%) (4)

1

(2) Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

2


3

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi Persentase prasarana dasar permukiman dengan baik kondisi baik

47,56%

4

Terwujudnya Pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM

42,99%


23,20%


65,00%

Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaran usaha

a. Jumlah Anggaran Sasaran 1

Rp

954.431.475,00

b. Jumlah Anggaran Sasaran 2

Rp

134.685.053.439,00 147.288.660.702,00

c. Jumlah Anggaran Sasaran 3

Rp

d. Jumlah Anggaran Sasaran 4

Rp

256.699.491,00

e. Jumlah Total Anggaran sasaran Th 2013

Rp

283.184.845.107,00

f. Jumlah Total Anggaran Pendukung Th 2013

Rp

12.612.123.479,00

Rp

295.796.968.586,00

g. (Belanja Langsung dan Tak langsung) Jumlah Total Anggaran Dinas Cipta Karya Th 2013 h. (Belanja Langsung dan Tak langsung)


Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk I NIP. 19611010 199403 2 001

Lampiran PK

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) ` SKPD TAHUN ANGGARAN NO (1)

: DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG : 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Realisasi (%)

Capaian (%)

(4)

(5)

(6)

1



23,20%

23,89%

102,97%

2



65,00%

68,13%

104,82%

3



47,56%

65,92%

138,61%

4



42,99%

35,32%

85,15%

(2)

(3)

Target (%)


Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk I NIP. 19611010 199403 2 001

Lampiran Pengukuran Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS (L A K I P) KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013

Recommend Documents