KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT KOTA BEKASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) POLRES KOTA BEKASI TAHUN 2013
Cikarang,
Januari 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....................................................................................................................
ii
I.
II.
III.
IV.
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ..............................................................................................................
1
B.
Tugas dan Fungsi .........................................................................................................
2
C.
Struktur Organisasi .......................................................................................................
3
D.
Sistematika Penyajian ..................................................................................................
14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
Rencana Strategis Polri ...............................................................................................
15
B.
Penetapan Kinerja .......................................................................................................
19
AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Capaian Kinerja ......................................................................................
13
B.
Capaian Indikator Kinerja ............................................................................................
21
C.
Analisan Capaian Indikator Kinerja ............................................................................
23
D.
Akuntabilitas Keuangan .............................................................................................
37
PENUTUP A.
Kesimpulan .................................................................................................................
38
B.
Saran dan Tindak Lanjut .............................................................................................
39
Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. PENGUKURAN KINERJA TA.2013
KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan bahwa setiap instansi harus meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Polri sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara berkewajiban pula untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan mengembangkan sistem pelaporan yang disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur penyusunan pelaporan akuntabilitas dan disesuaikan dengan kepentingan organisasi Polri. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2013, bersamaan dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Kapolri No 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja yang harus dipedomani serta Peraturan Kapolri No 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP Polri. Penyusunan laporan akuntabilitas instansi Polri disusun sebagai upaya laporan yang mengambarkan atau memuat informasi yang memadai agar dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT KOTA BEKASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) POLRES KOTA BEKASI TAHUN 2013 IKHTISAR EKSEKUTIF Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yaitu perkembangan kehidupan masyarakat Bekasi secara umum, baik di bidang Ideologi, Politik, Sosia, Ekonomi maupun Budaya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi Kamtibmas yang terjadi, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, maka berdasarkan Identifikasi masalah dapat diketahui beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan antara lain; a. Posisi dan letak Kabupaten Bekasi yang strategis sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan daerah lintasan menuju Bandung, Karawang dan wilayah Provinsi Jawa Barat lainnya (Jalur Pantura) dan yang dapat menimbulkan kerawanan dibidang lalu lintas, tindak kriminal dan tindakan anarkis; b. Jumlah penduduk yang cukup besar, masih adanya aliran seperti Ahmadiyah berpotensi timbulnya konflik masa, konflik antar golongan dan permasaahan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan, namun kondisi tetap kondusif; c. Sebagai daerah kawasan industri sangat rentan terjadinya PHK dan unjuk rasa anarkis yang berpotensi menimbulkan gangguan situasi yang selama ini cukup kondusif; d. Sebagai daerah kawasan industri di Kabupaten Bekasi dapat menimbulkan kerawanan unjuk rasa buruh/serikat buruh yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah serta isu-isu Nasional lainnya; e. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga apabila menghadapi persoalan keamanan dan ketertiban mengambil jalan pintas berupa tindakan main hakim sendiri dan tindakan anarkis baik secara perorangan maupun kelompok. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Polres Kota Bekasi telah melakukan langkah-langkah dengan menetapkan kegiatan dan sasaran prioritas yang ingin dicapai tahun 2013 (tahun ke-empat dari Renstra Polresta Bekasi tahun 2010-2014). Pelaksanaan Renja dan Penetapan Kinerja Polresta Bekasi tahun 2013 kegiatan dan sasaran prioritas tersebut telah berhasil dicapai oleh Polres Kota Bekasi antara lain : a. Informasi Intelijen yang terkumpul dan dilaksanakan melalui deteksi dini, pendataan pelaku tindak pidana, pendataan orang asing, pendataan dan pengawasan senpi serta cipta kondisi yang telah dilaksanakan mampu dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan; b. Mengintensifkan implementasi polmas dengan menitik beratkan pada kesungguhan penampilan dan kinerja anggota Polres Kota Bekasi baik individu maupun institusi dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban; c. Memberikan pemahaman Polmas kepada anggota Polres Kota Bekasi yang meliputi seluruh aspek perpolisian, dimulai dari tatanan filosofi, ideologi, sistem, kebijakan, strategi, program, prosedur hingga mencapai tatanan tehnik pelaksanaan dilapangan; d. Membangun kemitraan dan mengembangkan mencakup peran fungsional Polisi dalam penegakan hukum pemeliharaan kamtibmas dan penyediaan kerjasama dengan semua pihak guna mendapatkan, dukungan positif; e. Meningkatkan kegiatan patroli Samapta Pam Obvit dan Lalu lintas, dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kota Bekasi;
f. g.
Meningkatkan kehadiran Polisi di pusat keramaian, objek vital, tempat wisata, daerah rawan macet, rawan laka lantas dan memberikan pelayanan prima serta pelayanan SSB; Menangani dan memback up Polsek jajaran dalam perkara-perkara berat dan kejahatan lainnya secara profesional, proporsional, obkektif dan tidak memihak guna menegakkan supremasi hukum.
Pencapaian kegiatan sasaran prioritas tersebut dalam kurun waktu satu tahun pada TA. 2013 pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan dukungan anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan tugas belum dapat dilaksanakan secara optimal.
BAB I PENDAHULUAN •
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik lndonesia tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik lndonesia merupakan instansi/lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, perannya, diperlukan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan institusi Polri kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pelaksanaan tugas pokok Polres Kota Bekasi, dijabarkan dalam dokumen strategi (Renstra Polres Kota Bekasi Tahun 2010 -2014) dan lebih lanjut dalam Renja Polres Kota Bekasi Tahun 2013 yang secara umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan diaplikasikan dalam program dan kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mempertanggung jawabkan keuangan yang ada maka dibuatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Polres Kota Bekasi tahun 2013, sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya menghendaki transparansi, akuntabel dalam bidang kinerja yang dilakukan oleh Polres Kota Bekasi, dalan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik.
•
Tugas dan Fungsi • Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. • Dalam melaksanakan tugas pokok Polres Kota Bekasi bertugas selalu melakukan kegiatan berupa; • melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi; • menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
• membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; • turut serta dalam pembinaan hukum di wilayah Kabupaten Bekasi; • memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; • melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di wilayah hukum Polres Kota Bekasi; • melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; • menyelenggarakan identifikasi kepolisian yang berhubungan dengan TPTKP untuk kepentingan tugas kepolisian; • melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; • melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; • memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. •
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi; • menerima laporan dan/atau pengaduan; • membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; • mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; • mengawasi aliran/ideologi yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; • mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; • melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; • melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; • mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; • mencari keterangan dan barang bukti; • menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Kota Bekasi; • mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; • memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; • menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
•
Polres Kota Bekasi sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berfungsi; • memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; • memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; • menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; • memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; • memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; • melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi dengan koordinasi instansi terkait; • melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
•
•
Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polres Kota Bekasi berfungsi untuk: • melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; • melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; • membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; • menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; • melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; • memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; • mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; • mengadakan penghentian penyidikan; • menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; • mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; • memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; • mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
•
Tugas dan fungsi dari tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: • tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; • selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; • harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; • pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; • menghormati hak asasi manusia.
•
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polres Kota Bekasi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Sruktur Organisasi 1. Susunan organisasi Polres terdiri dari: • unsur pimpinan; • unsur pengawas dan pembantu pimpinan; • unsur pelaksana tugas pokok; • unsur pendukung; • unsur pelaksana tugas kewilayahan. 2. Unsur pimpinan terdiri dari: • Kapolres; • Wakil Kapolres (Wakapolres). 3. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari: a. Bagops; b. Bagren;
c. d. e. f. g. h.
Bagsumda; Siwas; Sipropam; Sikeu; Sium; Sitipol.
4. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: a. SPKT; b. Satintelkam; c. Satreskrim; d. Satresnarkoba; e. Satbinmas; f. Satsabhara; g. Satlantas; h. Sattahti. 5. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut : • Kapolres Kota Bekasi • Kapolres Kota Bekasi adalah pimpinan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi; • Kapolres Kota Bekasi bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Kota Bekasi dan berfungsi unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Kota Bekasi; • Kapolres Kota Bekasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Polres Kota Bekasi. •
Wakapolres Kota Bekasi • Wakapolres Kota Bekasi adalah pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi; • Wakapolres Kota Bekasi bertugas membantu Kapolres Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres Kota Bekasi dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres Kota Bekasi serta dalam batas kewenangannya memimpin Polres Kota Bekasi dalam hal Kapolres Kota Bekasi berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Kota Bekasi; • Wakapolres Kota Bekasi sebagai Pejabat Penandatangan SPM Polres Kota Bekasi.
•
Bagian Operasional Polres Kota Bekasi • Bagops Polres Kota Bekasi adalah unsur pembantu pimpinan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Bagops Polres Kota Bekasi bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID);
• • •
Bagops Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kabagops, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagops Polres Kota Bekasi; Kabagops Polres Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagbinops, Kasubbagdalops, Kasubbaghumas, 1 Paur pada Subbagbinops dan 10 Bamin.
•
Bagian Perencanaan Polres Kota Bekasi • Bagren Polres Kota Bekasi adalah unsur pembantu pimpinan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Bagren Polres Kota Bekasi bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk program pengembangan satuan kewilayahan; • Bagren Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggung- jawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagren Polres Kota Bekasi; • Kabagren Polres Bogor Kota dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagprogar, Kasubbagdalgar, 2 Paur pada Subbag dan 2 Bamin.
•
Bagian Sumber Daya Polres Kota Bekasi • Bagsumda Polres Kota Bekasi adalah unsur pembantu pimpinan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Bagsumda Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hokum; • Bagsumda Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Kabagsumda Polres Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbagpers, Kasubbagsarpras, Kasubbagkum, 1 Paurmin, 2 Paurminpers, 1 Paurlat, 1 Paurbankum,1 Paurrapkum, 1 Paurkes, 1 Paurlog, 10 Bamin dan 2 Banum.
•
Seksi Pengawasan Polres Kota Bekasi • Siwas Polres Kota Bekasi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Siwas Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan; • Siwas Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolres Kota Bekasi di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polres Kota Bekasi;
•
Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram (supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di lingkungan Polres Kota Bekasi dan satuan-satuan kewilayahan Polsek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi: • Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional; • Bidang pembinaan, termasuk pembinaan personel baik personel Polri maupun PNS Polres Kota Bekasi; • Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan jasa serta perbendaharaan; • Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan; • Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi, termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan personel Polri dan PNS Polres Kota Bekasi; • Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum dan superivisi serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di jajaran Polres Kota Bekasi; • Kasiwas Polres Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsibidops, 1 Kasubsibidbin, 1 Bamin.
•
Seksi profesi dan pengamanan Polres Kota Bekasi • Sipropam Polres Kota Bekasi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Sipropam Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polres Kota Bekasi, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi; • Sipropam Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sipropam khususnya dalam hal penyelesaian perkara hasil sidang pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri; • Kasipropam Polres Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas kewajiban- nya dibantu oleh 2 bamin, 1 Kanitprovos, 1 Kanitpaminal, 16 Banitprovos, dan 5 Banitpaminal.
•
Seksi Keuangan Polres Kota Bekasi • Sikeu Polres Kota Bekasi adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Sikeu Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan Polres Kota Bekasi; • Sikeu Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Polres Kota Bekasi termasuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan Renja dan RKA-KL yang berkaitan dengan pembinaan keuangan Polres Kota Bekasi;
• •
• • • • • • •
Melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polres Kota Bekasi; Mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kasatker/Kapolres Kota Bekasi, mengajukan kebutuhan anggaran Polres Kota Bekasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN; Menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran baik anggaran rutin gaji maupun anggaran rutin non gaji; Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi keuangan Polres Kota Bekasi termasuk pengolahan, posting atau cetak data, back up aplikasi data RKA-KL; Pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran yang belum masuk dalam sistem program computer; Penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Polres Kota Bekasi; Analisa dan evaluasi atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak maupun secara manual serta arsip data komputer; Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas keuangan; Kasikeu dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Subseksi Administrasi, Kepala Subseksi Gaji, Kepala Subseksi Akuntansi, Kepala Subseksi Data dan 1 Bamin.
•
Seksi Umum Polres Kota Bekasi • Sium Polres Kota Bekasi adalah pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Sium Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres Kota Bekasi; • Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sium Polres Kota Bekasi; • Sium dipimpin oleh Kasium, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Subseksi Administrasi Ketatausahaan, Kepala Subseksi Pelayanan Markas dan 3 Bamin.
•
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kota Bekasi • SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (ploeg) yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; • Masing-masing unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Mengajukan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas SPKT bidang situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bekasi;
• • • •
Ka SPKT mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing-masing Unit SPKT termasuk menerima laporan situasi kamtibmas di wilayah Polres Kota Bekasi dan Polsek jajaran Polres Kota Bekasi untuk dilaporkan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi; Melaksanakan tugas lain sesuai perintah, petunjuk dan arahan Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi; Dalam melaksanakan tugasnya Ka SPKT Polres Kota Bekasi dibantu oleh 3 Kanit dan 12 Banit.
Satuan Intelkam Polres Kota Bekasi • Satintelkam Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Satintelkam Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya dengan penjabaran tugas sebagai berikut; • Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pada fungsi Intelkam di tingkat Polsek jajaran Polres Kota Bekasi; • Menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap sumber ancaman gangguan kamtibmas termasuk bidang kriminalitas; • Menyelenggarakan pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk ancaman, untuk menghilangkan ancaman kamtibmas; • Menyelenggarakan upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan dan penindakan orang asing; • Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; • Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipolseksus budagkam untuk mencegah timbulnya Potensi Gangguan (PG), Ancaman Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN); • Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, permintaan, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, pembuatan dan pemusnahan senpi, amunisi dan bahan peledak illegal yang bukan organik/milik Polri/TNI di wilayah Polres Kota Bekasi; • Menyelenggarakan operasi intelijen kepolisian Polres Kota Bekasi, baik secara administratif maupun pelaksanaan operasi baik kendali pusat maupun kewilayahan sesuai perintah satuan atas (Polres Kota Bekasi); • Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi intelijen di tingkat Polsek jajaran Polres Kota Bekasi. • Satintelkam Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasatintelkam, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Intelijen. • Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat, Kaurbinops, Kaurmintu, 6 Kanit, 1 Pama, 4 Kasubnit, 4 Bamin, 32 Banit dan 1 Banum.
•
Satuan Reskrim Polres Kota Bekasi • Satreskrim Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Satreskrim Polres Kota Bekasi menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan; • Satreskrim Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; • Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat, Kaurbinops, Kaurmintu, 4 Kanit, 6 Penyelia, 4 Bamin, 68 Banit dan 2 Banum.
•
Satuan Narkoba Polres Kota Bekasi • Satnarkoba Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Satnarkoba Polres Kota Bekasi menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba; • Satnarkoba Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasatnarkoba, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Satnarkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan; • Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat, Kaurbinops, 1 Kanit, 2 Kasubnit, 2 Bamin dan 15 Banit.
•
Satuan Binmas Polres Kota Bekasi • Satbinmas Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Satbinmas Polres Kota Bekasi menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergi dengan masyarakat; • Satbinmas Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Satbinmas;
•
•
Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 3 Kanit, 1 Penyelia, 2 Bamin, 7 Banit dan 1 Banum.
•
Satuan Sabhara Polres Kota Bekasi • Sat Sabhara Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Sat Sabhara Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli , termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan dan membina pengamanan objek vital termasuk pengamanan VIP/VVIP, objek pariwisata, lingkungan industri, perbankan, fasilitas milik Negara maupun milik perwakilan asing yang memerlukan pengamanan; • Sat Sabhara Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasatsabhara, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehar-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Satsabhara; • Kasat Sabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaur bin ops, Kaur mintu, 1 Kanit turjawali, 1 Kanit pam obvit, 2 Kasubnit Turjawali 1 Kanit dalmas, 2 Kasubnit dalmas, 4 Bamin dan 197 Banit.
•
Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bekasi • Sat Lantas Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Sat Lantas Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli , pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi /kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; • Sat Lantas Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasat Lantas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehar-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Satlantas; • Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat, Kaurbinops, Kaurmintu, 1 Kanitdikyasa, 2 Kasubnitdikyasa dijabat oleh Bintara, 1 Kanitturjawali, 2 Kasubnitturjawali, 1 Kanitregident, 2 Kasubnitregident dijabat oleh Bintara, 1 Kasubnitlaka dijabat oleh Bintara, 6 Bamin, 106 Banit dan 2 Banum. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI) Polres Kota Bekasi • Sat Tahti Polres Kota Bekasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Sat Tahti Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan pelayanan, perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya;
• • •
Sat Tahti Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Sattahti; Kasat Tahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh, 1 Kanit wattah, 1 Kanit barbuk, 3 Bamin dan 12 Banit.
•
Seksi Tipol Polres Kota Bekasi • Si Tipol Polres Kota Bekasi adalah unsur pendukung tugas pokok Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Si Tipol Polres Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multi media; • Membina fungsi teknologi informasi kepolisian dilingkungan Polres Kota Bekasi; • Pembangunan/pembinaan/pemeliharaan jaringan komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi; • Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multi media; • Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal; • Pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware maupun software kepada satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Kota Bekasi; • Si Tipol Polres Kota Bekasi dipimpin oleh Kasi Tipol, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kota Bekasi; • Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Kota Bekasi mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas Si Tipol; • Kasi Tipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsi Tekkom yang dijabat oleh Bintara, 1 Kasubsi Tekinfo yang dijabat Bintara dan 1 Bamin.
•
Kepolisian Sektor (POLSEK) Jajaran Polres Kota Bekasi • Polsek ada unsur pelaksana kewilayahan Polres Kota Bekasi yang berada dibawah Kapolres Kota Bekasi; • Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri; • Dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut; • Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri;
•
• • • •
•
Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai dari kegiatan Intelijen Keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan keamanan; Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan raya; Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa; Menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan perturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
SISTEMATIKA PENYAJIAN: Bab I
Pendahuluan yang berisikan latar sistematika penyajian;
Bab II
Perencanaan dan perjanjian kinerja yang berisikan rencana strategi dan penetapan kinerja;
Bab III
Akuntabilitas Kinerja yang berisikan pengukuran capaian kinerja, capaian indicator kinerja utama, Indikator capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan;
Bab IV
Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut.
belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi,
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA •
Rencana Strategi • Visi Polres Kota Bekasi Terwujudnya pelayanan Kamtibmas secara prima di Polres Kota Bekasi, yang dapat mewujudkan pelayanan keamanan serta menjamin tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. •
Misi Polres Kota Bekasi • Memperkuat dan meningkatkan penempatan personel Intelijen Polresta Bekasi, untuk mencegah gangguan keamanan guna menjaring informasi dan pengungkapan kasus-kasus secara sistematis dan tuntas; • Mengembangkan pelayanan publik di setiap lini berbasis pelayanan prima yang terpadu, proporsional, tidak arogan, tidak berfikiran negatif (negative thinking), tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif terhadap masyarakat di wilayah hukum Polres Kota Bekasi; • Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggelar Polisi berseragam dimana-mana khususnya pada jam/tempat rawan macet maupun rawan kamtibmas sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan rasa aman & nyaman secara optimal di tengah–tengah masyarakat; • Mengembangkan falsafah dan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) secara bertahap dan berlanjut guna membangun hubungan Polisi dengan masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat patuh/taat hukum; • Memberdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan operasional, organisasi dengan memanfaatkan secara optimal sarana maupun prasarana yang ada guna pengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam upaya mewujudkan Polri sebagai penegak hukum terdepan; • Meningkatkan kinerja Polri Polresta Bekasi secara terpadu, profesional, transparan dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Bekasi; • Menciptakan/membangun sistem sinergi yang polisional interdepartemen maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
3. Tujuan • Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum; • Tertanggulanginya trend perkembangan kejahatan, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas mencakup 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara, dan yang berimplikasi kontijensi di wilayah hukum Polres Kota Bekasi; • Terwujudnya keamanan di wilayah hukum Polres Kota Bekasi yang semakin kondusif, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang dipercaya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi; • Tergelarnya operasional Polres Kota Bekasi baik preemtif maupun preventif, pada satuan-satuan sampai dengan tingkat Polsek dan Polsubsektor/BKPM; • Terjaminnya roda pemerintahan dan roda demokrasi di wilayah hukum Polres Kota Bekasi, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang kredibel; • Terbangunnya kerjasama Polres Kota Bekasi dengan masyarakat dan institusi/lembaga, baik dalam maupun luar negeri melalui sistem sinergi polisional;
•
Aktifnya potensi masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Kota Bekasi, dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing, bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud masyarakat patuh hukum.
4. Sasaran Strategis Polres Kota Bekasi Dalam sasaran strategi Polres Kota Bekasi, terlihat dalam matrik yang ada dibawah ini dengan capaian realisasi sebagai berikut; NO 1
2
3
4
1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 3 Meningkatnya peran Persentase pemberian Media serta media massa. yang positif tentang Polres Kota Bekasi yang dimuat media. Peningkatan pelayanan kepolisian secara professional, transparan dan akuntabel.
• Persentase penurunan komplain/pengaduan masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi; • Persentase penanganan komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres Kota Bekasi.
Meningkatnya pelayanan Rata-rata waktu pembuatan: publik; • SKCK/STM; • STM. Meningkatnya/ menurunnya kriminalitas
•
Persentase angka penurunan gangguan Kamtibmas; • Persentase Laporan Intelijen yang di;
TARGET
REALISASI
4 30 % (meningkat dari tahun yang lalu
5 103 %
60%
78 %
70%
90 %
2 jam 2 jam
1 Jam 3 Jam
15%
-173 %
60%
55 %
1 5
6
7
8
2 3 Terwujudnya komunitas Jumlah/persentase Samapta; masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah kamtibmas yang terdiri dari: • Pokdar Kamtibmas; • Dai Kamtibmas; • KBPPP; • Polsus Wilayah; • Satpam; • Satpol PP; • Toga/Tomas.
4 70%
5 168%
Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran orang dan barang.
• Persentase penurunan pelanggaran lalulintas; • Persentase penurunan laka lantas; • Persentase penurunan titik rawan kemacetan lalu lintas.
25%
-33%
30%
6,2%
15%
-15 %
Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel.
• Persentase Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); • Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; • Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika.
90%
146 %
65%
43 %
100%
85%
90%
68%
Meningkatnya kepatuhan Anggota Polri terhadap peraturan.
Persentase penurunan pelanggaran anggota Polri dan PNS Polri
•
Arah Kebijakan dan Strategi Polres Kota Bekasi • Membangun kepercayaan masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi terhadap Polri melalui peningkatan pelayanan dan penegakkan hukum secara profesional, transparan dan konsisten; • Membangun sinergi dalam penanggulangan masalah keamanan dengan instansi terkait maupun dengan komponen Kepolisian (Satuan samping/Satuan atas); • Membangun kultur dan perilaku anggota Polri sesuai tata nilai Polri/doktrin Polri untuk menjadikan individu-individu anggota Polri yang bertindak sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta menampilkan diri sebagai institusi utama pemelihara keamanan dan ketertiban; • Membangun Polri jajaran Polres Kota Bekasi guna memperkuat lapis depan pelayanan Polri kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan Polsubsektor dan BKPM secara bertahap; • Pengembangan dan pembentukan Polsek baru dan Polsubsektor serta BKPM pada wilayahwilayah kecamatan yang belum ada Polseknya, serta Polsubsektor dan BKPM disesuaikan dengan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah; • Dengan sumber daya manusia sebagai pendukung, meningkatkan profesionalisme anggota Polri pada jajaran Polres Kota Bekasi melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti yang menampilkan budaya pelayanan secara cepat, profesional dan proporsional, meningkatkan manajemen operasional; • Membangun kekuatan fungsi-fungsi lini pada Polres Kota Bekasi dan jajaran serta membangun kakuatan bantuan teknis dan teknologi Kepolisian/kerjasama dengan JICA; • Memperbaiki tingkat kesejahteraan personel Polri/PNS beserta keluarganya disertai dengan penyampaian hak-hak personel secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran; • Membangun kekuatan di Polsek dan Polsubsektor serta BKPM sebagai ujung tombak pelayanan; • Membangun wilayah terpencil dengan fokus pembangunan Mako Polsek dan rumdin untuk anggota di wilayah Polsek Muara Gembong, Polsek Tarumajaya, Polsek Sukatani, Polsek Tambelang, Polsek Cabang Bungin dan Polsek Pebayuran; • Membangun kebutuhan penanggulangan kejahatan; • Meningkatkan kecepatan dan koordinasi pemberian bantuan kepada masyarakat serta meningkatkan kehadiran Polisi ditengah masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; • Membangun kekuatan kemampuan pengamanan obyek vital (Kawasan Industri).
• Program Pada tahun 2013 ada 8 (delapan) program yang dilaksanakan sebagai berikut: • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya; • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri; • Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiitas Aparatur Polri; • Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban; • Program Pemberdayaan Potensi Keamanan; • Program Pemeliharaan Kamtibmas; • Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; • Program Pengembangan Hukum Kepolisian.
• Penetapan Kinerja Polres Kota Bekasi Rencana Kinerja pada tahun 2013, terutama menyangkut program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategi pada tahun 2013 dan indikator kinerja keberhasilan dalam pencapaiannya dengan target. NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
TARGET 4
1
Meningkatnya peran serta Persentase pemberian Media 30 % (meningkat media massa. yang positif tentang Polres Kota dari tahun yang lalu Bekasi yang dimuat media.
2
Peningkatan pelayanan kepolisian secara professional, transparan dan akuntabel.
3
• Persentase penurunan komplain/pengaduan masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi; • Persentase penanganan komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres Kota Bekasi.
•
Meningkatnya pelayanan Rata-rata waktu pembuatan: publik; • SKCK; • STM.
•
Meningkatnya/ menurunnya kriminalitas
•
Persentase angka penurunan gangguan Kamtibmas; • Persentase Laporan Intelijen yang di;
60%
70%
2 jam 2 jam 15% 60%
1 4
5
6
7
2 Terwujudnya Samapta;
3 komunitas Jumlah/persentase masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah kamtibmas yang terdiri dari: • Pokdar Kamtibmas; • Dai Kamtibmas; • KBPPP; • Polsus Wilayah; • Satpam; • Satpol PP; • Toga/Tomas.
4 70%
Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran orang dan barang.
• Persentase penurunan pelanggaran lalulintas; • Persentase penurunan laka lantas; • Persentase penurunan titik rawan kemacetan lalu lintas.
25%
Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel.
• Persentase Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); • Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; • Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika.
90%
Meningkatnya kepatuhan Anggota Polri terhadap peraturan.
Persentase penurunan pelanggaran anggota Polri dan PNS Polri
30% 15%
65%
100% 90%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Bekasi Kota Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut : A. Pengukuran Capaian Kinerja 1) Meningkatkan peran serta media massa, dengan pengukuran capaian kinerja adalah Persentase pemberitaan media yang positif tentang Polres Kota Bekasi yang dimuat media adapun target sebesar 30 % dan realisasi sebesar 103 %. 2) Peningkatan pelayanan kepolisian secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel dengan pengukuran capaian kinerja: • Prosentase penurunan komplain/pengaduan masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi adapun target sebesar 60 % dan realisasi sebesar 78 %. • Prosentase penangannan komplain/ pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres Kota Bekasi adapun target sebesar 70 % dan realisasi sebesar 90 %. 3) Meningkatkan Pelayanan Publik, dengan pengukuran capaian kinerja adalah rata-rata waktu pembuatan dokumen pelayanan Publik dengan realisasi sebesar SKCK selama 2 jam sedangkan STM selama 3 Jam. 4) Meningkatkan/menurunnya Kriminalitas dengan pengukuran capaian kinerja : • Persentase Angka Penurunan gangguan Kamtibmas adapun target sebesar 15 % dan realisasi sebesar -173 %. • Persentase laporan Intelejen yang di tindaklanjuti adapun target sebesar 60 % dan realisasi sebesar 55 %. 5) Terwujudnya Komunitas Samapta dengan pengukuran capaian kinerja adalah Jumlah / persentase masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah kamtibmas adapun target sebesar 70 % dan realisasi sebesar 168%. 6) Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dengan pengukuran capaian kinerja : • Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalulintas adapun target sebesar 25% dan realisasi sebesar -33 %. • Persentase penurunan Laka Lantas adapun target sebesar 30% dan realisasi sebesar 6.2 %. • Persentase penurunan daerah rawan macet adapun target sebesar 15% dan realisasi sebesar -15 %. 7) Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan pengukuran capaian kinerja : • Persentase Penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) adapun target sebesar 90 % dan realisasi sebesar146 %. • Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum adapun target sebesar 65 % dan realisasi sebesar 43 %. • Persentase pengungkapan dan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika adapun target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 85%. 8)
Meningkatkan kepatuhan Anggota Polri terhadap peraturan dengan pengukuran capaian kinerja adalah Persentase penurunan pelanggaran anggota Polri dan PNS Polri adapun target sebesar 5% dan realisasi sebesar 68 %.
B.
Capaian Indikator Kinerja Utama • Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator dan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat beberapa kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 34 / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Polri, maka Polres Kota Bekasi telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Kota Bekasi dan jajarannya. Capaian indikator kinerja tersebut secara proporsional dan akuntabel yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran yang dipertanggungjawabkan kepada organisasi. • Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres Kota Bekasi T.A. 2013 sebagai berikut :
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
1 1
2 Meningkatkan peran serta media massa
4 Persentase
5 30 %
6 103 %
7 221 %
2
Peningkatan pelayanan kepolisian secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel.
3 Persentase pemberitaan media yang positif tentang Polres Kota Bekasi yang dimuat media a. Prosentase penurunan komplain/ pengaduan masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi; dan b. Prosentase penangannan komplain/ pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres Kota Bekasi. Rata-rata waktu pembuatan : • SKCK • STM
Persentase
60%
78%
87%
Persentase
70%
90%
61%
Jam Hari
2 2
1Jam 3 Jam
200 % 625 %
3
Meningkatkan Pelayanan Publik.
1 4.
2
3
4
5
6
7
Meningkatkan/menurunnya Kriminalitas
a. Persentase Angka Penurunan gangguan Kamtibmas b. Persentase laporan Intelejen yang di tindaklanjuti. Jumlah / persentase masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah kamtibmas yang terdiri dari : a. Pokdar Kamtibmas. b. Dai Kamtibmas c. KBPPP d. Polsus Wilayah e. Satpam f. Satpol PP: g. Toga/Tomas a. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran lalulintas. b. Prosentase penurunan Laka Lantas. c. Prosentase penurunan daerah rawan macet. a. Persentase Penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). b. Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; c. Persentase pengungkapan dan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.
Persentase
15 %
-173 %
-30 %
Persentase
60 %
55 %
92 %
Persentase
70 %
168 %
101,2 %
Persentase
25%
-33%
-8 %
Persentase
30%
6.2%
23,04%
Persentase
15%
-15%
-100%
Persentase
90 %
146 %
132%
Persentase
65 %
43 %
69,1 %
Persentase
100 %
85 %
85 %
Persentase penurunan pelanggaran anggota Polri dan PNS Polri.
Persentase
90 %
68 %
75 %
5.
Terwujudnya Samapta
6
Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
7
Komunitas
Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel.
8
Meningkatkan kepatuhan Anggota Polri terhadap peraturan.
•
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. • Meningkatkan peran serta media massa, dengan pengukuran capaian kinerja adalah Persentase pemberitaan media yang positif tentang Polres Kota Bekasi yang dimuat media
Tabel 1 Tabel Indikator Kinerja Utama pemberitaan media yang positif tentang Polres Kota Bekasi yang dimuat media Indikator Kinerja Utama Target Persentase pemberitaan media yang positif tentang 30 % Polres Kota Bekasi yang dimuat media.
Realisasi 103%
Capaian 221%
Dari tabel 1 tersebut diatas dapat dianalisa bahwa di tahun 2012 dari Pemberitaan media tentang Polresta Bekasi yang ada sebanyak 60 kegiatan di wilayah Polres Kota Bekasi. Dengan Target sebesar 28 kegiatan (30 %) Sedangkan realisasi untuk tahun 2013 sebanyak 62 kegiatan 103 %, sehingga capaian sebesar 221 %. Grafik 1 Kegiatan Pemberitaan Media Polresta Bekasi Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Kinerja adalah dengan melakukan kegiatan kehumasan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam rangka pencitraan Polri atas hal-hal yang telah dicapai oleh Polres Kota Bekasi. Dengan adanya Subbag Humas Polres Kota Bekasi penyampaian informasi telah dilakukan baik melalui media cetak, elektronik, sehingga dalam pemberian informasi kepada masyarakat bisa lebih optimal khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2013 Polres Kota Bekasi telah melakukan kegiatan sebanyak : NO 1 2 3 4 5
KEGIATAN JUMPA PERS SIARAN PERS WAWANCARA DOOR STOP TALK SHOW
2011 15 2 6 6 12
2012 31 2 12 12 3
2013 25 5 24 8 0
KET
• Peningkatan pelayanan Kepolisian secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel, dengan pengukuran capaian kinerja • Persentase penurunan Komplain/ pengaduan Masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi adapun target sebesar 60 % dan realisasi sebesar 200 %. Tabel 2a Tabel Indikator Kinerja Utama penurunan Komplain/pengaduan Masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi Indikator Kinerja Utama Target Persentase penurunan Komplain/pengaduan 60 % Masyarakat terhadap Polres Kota Bekasi.
Realisasi 78%
Capaian 87%
Dari penjelasan tabel 2a diatas, dapat dianalisa bahwa jumlah persentase Penanganan Komplain/ pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Polres Kota Bekasi dan disersi serta ada anggota yang melanggar disiplin. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 31 Kasus, target 19 (60%) pengaduan, realisasi 4 pengaduan dengan penurunan 15 (78%) pengaduan, capaian kinerja 87%.
Data Komplain Tahun 2011-2013 Tahun
Jumlah Kasus
2011 2012 2013
34 29 31
Pengaduan Terbukti Tdk terbukti 1 6 2 1 2 2
Ket
Dengan data tersebut diatas, penurunan complain masyarakat terhadap Kepolisian dari tahun 2011 sebanyak 7 complain dengan 1 complain yang terbukti melanggar, pada 2012 sebanyak 3 complain dengan 2 complain yang terbukti melanggar dan untuk tahun 2013 sebanyak 4 complain dengan 2 complain yang terbukti melanggar. Polresta Bekasi telah melakukan kinerja yang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja personil polri dalam setiap pelaksanaan tugas dilapangan mau di secara administrasi. • Persentase Penanganan Komplain/ pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Polres Kota Bekasi. Tabel 2b Tabel Indikator Kinerja Utama Penanganan Komplain/ pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Polres Kota Bekasi Indikator Kinerja Utama Target Persentase Penanganan Komplain/ pengaduan 70 % Masyarakat terhadap Pelayanan Polres Kota Bekasi.
Realisasi 90%
Capaian 61%
Dari penjelasan tabel 2b diatas, dapat dianalisa bahwa jumlah persentase Penanganan Komplain/ pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Polres Kota Bekasi dan disersi serta ada anggota yang melanggar disiplin. Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 31 Kasus, target kasus yang selesai sebanyak 21 (70%) kasus, realisasi kasus selesai sebanyak 19 ( 90%) kasus, capaian kinerja 61%. Data dari 31 kasus yang ditangani adalah 27 personel pelanggaran disiplin, 6 personel pelanggaran Kode Etik dan 1 personel kasus Narkoba. Sehingga dapat disimpulkan ini sebagai bukti dari meningkatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Polresta Bekasi dalam peningkatan kinerja terhadap personel Polres Kota Bekasi. •
Peningkatan pelayanan Publik. Tabel 3 Tabel Indikator Kinerja Utama pelayanan Masyarakat Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Capaian
Pelayanan SKCK Pelayanan STM
2 jam 2 Hari
1 jam 3 Jam
200% 625 %
Dari penjelasan tabel diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat kecepatan dalam pelayanan Masyarakat di bidang pelayanan SKCK dan STM, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dalam pembuatan SKCK dengan target waktu 2 Jam polresta Bekasi mampu memberikan Pelayanan dengan waktu 1 Jam, sehingga capaian kinerja apabila diprosentasekan menjadi 200%. Sedangkan standar pelayanan dalam pembuatan STM dengan target waktu 2 Hari polresta Bekasi mampu memberikan Pelayanan dengan waktu 3 Jam, sehingga capaian kinerja apabila diprosentasekan menjadi 625%. ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara cepat, Tepat dan Propesional. Grafik 3 Data administrasi pelayan Publik Dari grafik diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan pelayanan publik baik dalam pembuatan SKCK, STM, STTP, Ijin Keramaian mengalami penurunan. Hal ini tidak mempengaruhi terhadap kinerja Polresta Bekasi dalam pelayanan kepada masyarakat. • Meningkatkan/menurunnya Kriminalitas dengan pengukuran capaian kinerja • Persentase Angka penurunan Gangguan kamtibmas Tabel 4a Tabel Indikator Kinerja Utama penurunan Ganguan kamtibmas Indikator Kinerja Utama Persentase Angka penurunan Gangguan kamtibmas
Target
Realisasi
15 %
- 173%
Capaian -30%
Dari penjelasan tabel diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat penurunan angka gangguan kamtibmas di polreta Bekasi pada tahun 2012 sebanyak 695 kasus dengan target penurunan 15 % (105 kasus) sehingga untuk target kasus pada tahun 2013 sebanyak 590 kasus, dengan Realisasi dengan jumlah kasus sebanyak 772 kasus (-173%) mengalami kenaikan kasus sebanyak 182 kasus dengan capaian kinerja -30%. Peningkatan gangguan kamtibmas disebabkan banyaknya pusat perbelanjaan seperti mall, bertambahnya jumlah penduduk disertai pengangguran yang setiap tahunnya semakin meningkat, perbedaan ekonomi yang semakain menonjol dengan jumlah wilayah yang luas dan sulit dijangkau sehingga sulit terakomodir oleh petugas karena kurangnyan anggota yang tidak sesuai DSPP. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu Sat intelkam, melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan kegiatan deteksi dini dan melakukan penggalangan, pembinaan dan pembentukan kelompok jaringan informasi guna memberikan baket kepada pimpinan sehingga setiap kejadian dapat termonitor dengan melaporkan serta memberikan informansi yang akurat tentang kejadian yang ada. Sat Binmas dengan melakukan kegiatan yang bersifat preemtif guna mencegah dan menekan guantibmas, melaksanakan polisi peduli pengangguran, sambang/door to door ke masyarakat dan memanfaatkan pokdar kamtibmas serta mengefektifkan Siskamling, sedangkan Sat Sabhara telah meningkatkan kegiatan patroli dengan menempatkan anggota di tempat strong point yang di anggap rawan, hal ini mewujudkan terciptanya masyarakat terbebas dari gangguan kamtibmas.
• Persentase Laporan Intelejen yang ditindak lanjuti. Tabel 4b Tabel Indikator Kinerja Utama Laporan intelejen yang ditindak lanjuti Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Capaian
Persentase Laporan Intelejen yang di tindak lanjuti.
60 %
55 %
92 %
Dari tabel tersebut diatas dapat di analisa bahwa di tahun 2013 dari Jumlah keseluruhan Laporan Intelijen di wilayah hukum Polresta Bekasi, ada sebanyak 1884 Laporan, Sedangkan target untuk laporan intelijen yang ditindaklanjuti di wilayah hukum Polres Polresta Bekasi sebanyak 1130 Laporan (60%), telah terealisasi sebanyak 1043 Laporan (55%), sehingga pencapaian kinerja mencapai 92%. Tabel 4c Tabel Rekapitulasi Produk Intelijen TA. 2012 s/d TA. 2013 JUMLAH PRODUK JENIS PRODUK TA. 2012 TA. 2013 LI 2034 1884 LAPGAS 19 32 LHK 238 279 INFOSUS 61 67 KIRJEN 165 205 KIRPAT 7 8 KIRSUS 11 12 LAPHAR 365 365 LAPMING 48 48 LAPBUL 12 12 LAP. ATENSIA 5 3 LAPGAS 19 32 INDAS 1 1 LAPSUS 8 12 INDAS 1 1 JUMLAH 2994 2961 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ialah : • Meningkatkan kinerja pelayanan secara maksimal guna memperoleh hasil yang diharapkan. • Bersikap ramah tamah dan sopan serta tidak membeda-bedakan dalam melayani pemohon. • Melakukan pelatihan, analisa dan evaluasi.
•
Terwujudnya Komunitas Samapta terhadap masalah Kamtibmas
dengan indikator kinerja masyarakat yang berpartisipasi
Tabel 5a Tabel Indikator Kinerja Utama Jumlah / persentase masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah Kamtibmas Indikator Kinerja Utama Jumlah / persentase masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah Kamtibmas.
Target 60%
Realisasi 168%
Capaian 101,2%
Dari tabel tersebut diatas dapat di analisa bahwa di tahun 2013 dari Jumlah masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah kamtibmas di wilayah hukum Polresta Bekasi, ada sebesar 13.073 Orang, dengan target 7844 Orang (60%), Sedangkan realisasinya sebesar 13.221 Orang (168%), sehingga pencapaian kinerja mencapai 101,2%. Tabel 5a Rekapitulasi Masyarakat Yang Berpartisipasi Terhadap Masalah Kamtibmas Diwilayah Hukum Polres Kota Bekasi TA. 2012 S/D TA. 2013 TAHUN TAHUN (%) NO NAMA KELOMPOK / ORGANISASI 2012 2013 1. DAI KAMTIBMAS 54 54 100 % 2. KBPPP 94 94 100 % 3. SATPAM 9799 9812 100.13% 4. SATPOL PP 100 100 100 % 5. PPNS 11 12 109.09% 6. POLSUS 139 145 104.32% 7. COMUNITING POLICING 6 6 100 % 8. POKDAR KAMTIBMAS 600 690 115.00% 9. POSKAMLING 1299 1307 100.62% 10. KEPEMUDAAN 8 8 100 % 11. FKPM 127 130 102.36% 12. SENKOM 188 188 100 % 13. ORARI 191 200 104.71% 14. SAKA BHAYANGKARA 300 318 106.00% 15. ORMAS / LSM 157 157 100 % JUMLAH 13.073 13.221 101.2% Dari Tabel tersebut diatas maka dapat dilihat pada tahun 2012 s/d 2013 mengalami peningkatkan capaian kinerja yang telah ditargetkan tiap tahunnya, pada tahun 2012 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi terhadap masalah Kamtibmas diwilayah hukum Polres Kota Bekasi sebanyak 13.073 Orang dan pada tahun 2013 sejumlah 13.221 Orang, jadi besaran capaian 101,2%
Dari grafik tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat sangat peduli akan terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan semakin bertambahnya partisipasi masyarakat terhadap masalah kamtibmas dilihat dari tahun 2012 s/d 2013 mengalami peningkatkan yang telah ditargetkan tiap tahunnya. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ialah sebagai berikut : • Melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap anggota dan mitra kamtibmas • Mengevaluasi dan melakukan apel pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. • Mengirimkan pelatihan tingkat Polres untuk meningkatkan kemampuan anggota di dalam pelaksanaan tugas dilapangan •
Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dengan pengukuran capaian kinerja • Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalulintas Tabel 6a Tabel Indikator penurunan jumlah pelanggaran lalulintas Indikator Kinerja Utama
Target
Prosentase penurunan jumlah pelanggaran 25% lalulintas.
Realisasi
Capaian
-33 %
-8 %
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisa jumlah pelanggaran lalulintas pada tahun 2012, sebesar 36.635 dengan target penurunan sebanyak 9158(25%) dengan jumlah target pelanggaran sebesar 27.477 pelanggaran, realisasi pelanggaran Lalulintas pada tahun 2013 sebanyak 39.740 pelanggaran -33%, dan capaian kinerja -8%. Data tilang yang ada pada umumnya adalah pelanggaran ringan. Grafik 6a Grafik Indikator menurunnya penurunan jumlah pelanggaran lalulintas Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tilang yang masuk sebanyak 44.095 lembar, pada tahun 2012 tilang yang masuk sebanyak 36.635 lembar dan pada tahun 2013 tilang yang masuk sebanyak 39.740 lembar. Dengan analisa adanya penurunan tilang pada tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu sebesar 7.460 lembar, sedangkan adanya kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu 2.716 lembar. Kendala yang dihadapi dari penindakan tersebut adalah pelanggar yang di tilang sebagaian besar masyarakat pendatang, adanya peningkatan tilang dikarenakan bertambahnya daerah macet dimana pelanggar dalam melakukan pelanggaran karena kurang disiplin. Upaya penindakan melalui tilang merupakan bagian dalam pembinaan agar masyarakat patuh akan hukum, selain itu juga Polresta Bekasi juga melakukan sosialisasi kamtibcar lantas guna menekan angka pelanggaran dalam berlalulintas.
• Persentase penurunan laka Lantas Tabel 6b Tabel Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Laka Lantas Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
30 %
6.2 %
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas
Capaian 23.04 %
Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa jumlah penurunan Laka Lantas. Pada tahun 2012 kejadian kecelakaan lalu lintas sebesar 839 kejadian, sedangkan tahun 2013 kejadian kecelakaan lalu lintas sebesar 781 kejadian, sehingga terjadi penurunan sebesar 6.2 % dari kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 dan capaian kinerja 23.04 %. Penurunan kejadian kecelakaan lalu lintas didukung dengan bertambahnya personel lalu lintas yang tergelar di titik-titik rawan kecelakaan. Tabel 6b Rekapitulasi Perbandingan Penurunan Laka Lantas Tahun 2011 – 2013 NO
TAHUN
1. 2. 3.
2011 2012 2013
JML KJDN 843 839 781
MD 74 98 74
KORBAN LB LR 117 1.079 375 673 790 184
JML KORBAN 1.270 673 1.048
KERUGIAN BENDA MATERIIL 1.372 945.500.000 1.314 1.082.000.000 1.186 1.182.000.000
• Persentase penurunan Daerah rawan macet Tabel 6c Tabel Indikator Kinerja Utama Prosentase Penurunan Daerah Laka Lantas Indikator Kinerja Utama
Target
Prosentase Penurunan Daerah Laka 15% Lantas
Realisasi
Capaian
-14%
-100%
Dari penjelasan tabel tersebut, dapat dianalisa bahwa pada tahun 2012, jumlah daerah rawan laka seluruhnya ada 8 lokasi, target penurunan lakalantas 7 (15%) lokasi, realisasi 8(%) lokasi, capaian kinerja -100%. Dengan penjelasan tersebut Polresta Bekasi belum dapat menurunkan angka Daerah Laka Lantas mengingat perkembangan wilayah yang cukup pesat namun tidak di imbangi dengan perluasan dan perbaikan jalan. Sehingga Polresta Bekasi berupaya memberikan pengamanan esktra di daerah rawan laka lantas dengan melibatkan seluruh personil Polresta Bekasi.
• Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan pengukuran capaian kinerja • Penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Tabel 7a Tabel Indikator Kinerja Utama SP2HP Prosentase surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Indikator Kinerja Utama
Target
Prosentase Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
90%
Realisasi 146.7%
Capaian 132%
Dari penjelasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tahun 2012 terdapat 1869 lembar atau target 1681 (90%), realisasi 2321 (138%) lembar SP2HP, dengan capaian kinerja 124.2%. Dari data tersebut diatas, maka dapat diprediksi bahan setiap laporan Polisi yang diterima penyidik setelah dilakukan periksaan dibuatkan SP2HP untuk mengetahui perkembangan yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik. SP2HP yang ada menjadikan tolok ukur kinerja penyidik Polres Kota Bekasi dalam meningkatkan kinerja yang dilakukannya setiap menerima laporan Polisi dan ini sudah menjadi kewajiban setiap penyidik untuk memberikan perkembangan penyidikan kepada pelapor. • pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum Tabel 1a Tabel Indikator Kinerja Utama Prosentse pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Indikator Kinerja Utama Target Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak 65 % pidana menjadi gangguan nyata.
Realisasi 43%
Capaian 69.1%
Dari penjelasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah persentase penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangani sesuai pencapaian penyelesaian tindak pidana, pada tahun 2013 terdapat 1961 kasus dengan target penyelesaian sebanyak 1275 kasus(65%), adapun kasus yang diselesaikan pada sebanyak 1335 (1047%)kasus, sehingga capaian kinerja mencapai 69.1%. Grafik 3a Grafik Perbandingan data Kriminalitas 2012 dan 2013 Data perbandingan Kriminalitas 2012 dan 2013 2012 2013 FUNGSI CT CC CT 1 RESKRIM
2
3 770
337
CC
4
5
1047
624
Polsek Cikarang Pusat Polsek Cikarang Selatan 1 Polsek Cikarang Timur Polsek Cikarang Barat Polsek Cikarang Polsek Tambun Polsek Pebayuran Polsek Kedung Waringin Polsek Setu Polsek Tambelang Polsek Babelan Polsek Tarumajaya Polsek Cibarusah Polsek Cabang Bungin Polsek Sukatani Polsek Serang Polsek Muara Gembong JUMLAH Persentase
43
19
55
56
73
53
82
1
4
5
2
3 21
6
20
30
117
93
138
146
117
34
162
115
242
99
269
161
6
0
6
3
20
11
21
13
20
17
24
32
10
13
22
42
36
34
26
18
25
16
26
24
28
34
29
35
2
4
9
6
14
8
11
13
23
21
14
36
4
1
0
0
1571 50.9%
800
1961 69.1%
1355
Dari Data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan tindak pidana serta penanganan penyelesaian perkara, sehingga pada dijelaskan pada tahun 2012 terjadi tindak pidana sebanyak 1571 kasus dan penyelasaiannya sebanyak 800 kasus dengan capaian 50.9%, adapun pada tahun 2013 terjadi tindak pidana 1961 kasus dengan penyelesaian 1355 kasus dengan capaian 69.1% Kendala yang dihadapi adalah dari personel reskrim yang ada dibentuk unit untuk menangani kasus korupsi, sehingga diambil dari beberapa unit untuk membentuk untuk penanganan korupsi dalam penangannya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dan kurangnya penyidik sehingga satu penyidik menangani beberapa kasus. Usulan pemecahan masalah pemberdayaan Fungsi Sabhara, optimalisasi Bhabinkamtibmas dan penempatan kring Serse oleh jajaran Fungsi Reskrim dan Fungsi Narkoba serta penggalangan jaringan Fungsi Intelkam dan menekan potensi gangguan untuk tidak menjadi gangguan nyata ditambah dengan mengakuratkan Patroli dan Binmas
• pengungkapan dan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika Tabel 1a Tabel Indikator Kinerja Utama Prosentse pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Indikator Kinerja Utama Target Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak 100 % pidana Narkoba menjadi gangguan nyata.
Realisasi 85%
Capaian 85%
Dari penjelasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah persentase penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangani sesuai pencapaian penyelesaian tindak pidana, pada tahun 2013 terdapat 96 kasus dengan target penyelesaian 100%, adapun kasus yang diselesaikan pada sebanyak 82 kasus(85%), sehingga capaian kinerja mencapai 85%. Data perbandingan Kriminalitas 2012 dan 2013 2012 2013 FUNGSI CT CC CT
CC
NARKOBA Polsek Cikarang Pusat
61
70
67
60
Polsek Cikarang Selatan
4
6
1
1
0
0
2
2
4
5
0
0
10
12
10
8
2
2
1
1
5
5
8
4
0
0
0
0
3
4
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
95
111
96
82
Polsek Cikarang Timur Polsek Cikarang Barat Polsek Cikarang Polsek Tambun Polsek Pebayuran Polsek Kedung Waringin Polsek Setu Polsek Tambelang Polsek Babelan Polsek Tarumajaya Polsek Cibarusah Polsek Cabang Bungin Polsek Sukatani Polsek Serang Polsek Muara Gembong JUMLAH Persentase
116%
85%
Dari Data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan tindak pidana Narkoba serta penanganan penyelesaian perkara, sehingga pada dijelaskan pada tahun 2012
terjadi tindak pidana Narkoba sebanyak 95 kasus dan penyelasaiannya sebanyak 111 kasus dengan capaian 116%, adapun pada tahun 2013 terjadi tindak pidana 96 kasus dengan penyelesaian 82 kasus dengan capaian 85% Kendala yang dihadapi adalah dari personel Narkoba yang ada belum mencukupi sesuai DSP sehingga belum mendapatkan hasil yang maksimal mengingat Wilayah Hukum Polresta Bekasi yang cukup Luas. Usulan pemecahan masalah pemberdayaan Fungsi Sabhara, optimalisasi Bhabinkamtibmas dan penempatan kring Serse oleh jajaran Fungsi Narkoba serta penggalangan jaringan Fungsi Intelkam dan menekan potensi gangguan untuk tidak menjadi gangguan nyata ditambah dengan mengakuratkan Patroli dan Binmas •
Meningkatkan kepatuhan Anggota Polri terhadap peraturan dengan pengukuran capaian kinerja Tabel 8 Tabel Indikator Kinerja Utama Penurunan Pelanggaran Anggota Polri dan PNS Polres Kota Bekasi Indikator Kinerja Utama Target Persentase Penurunan Pelanggaran Anggota Polri 90 % dan PNS .
Realisasi 68%
Capaian 75%
Dari penjelasan tabel diatas, dapat dianalisa bahwa jumlah Persentase Penurunan Pelanggaran Anggota Polri dan PNS Polres Kota Bekasi dan disersi serta ada anggota yang melanggar. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 50 personil, sehingga target penurunan sebanyak 45 personil, realisasi pelanggaran tahun 2013 sebanyak 34 personil, capaian kinerja 75%. Data dari 31 kasus yang ditangani adalah 27 personel pelanggaran disiplin, 6 personel pelanggaran Kode Etik dan 1 personel kasus Narkoba. Grafik 8 Pelanggaran Anggota Polri dan PNS Polres Kota Bekasi Dari grafik 8 tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan pelanggaran Displin pada tahun 2012 terdapat 29 kasus dengan 50 personil yang melanggar, sedangkan untuk tahun 2013 terdapat 24 kasus dengan 27 personil yang melanggar dengan penurunan pelanggar sebesar 46%, sedangkan untuk pelanggaran kode etik pada pada tahun 2012 terdapat 0 kasus dengan 0 personil yang melanggar, sedangkan untuk tahun 2013 terdapat 7 kasus dengan 7 personil yang melanggar dengan kenaikan pelanggar sebesar 100%.
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ada hal hal yang perlu dicermati yaitu secara keseluruhan penyerapan dari delapan program yang ada cukup menggembirakan yaitu dengan perincian sebagai berikut :
No 1 2 3
4 5 6 7 8
URAIAN
PAGU
PAGU REVISI ke - 3
REALISASI
Dukungan Manajeman 92,211,858,000 97,875,101,000 97,656,335,518 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Polri. 47,500,000 47,500,000 47,225,000 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 640,195,000 640,195,000 640,194,228 Program Pengembangan Srategi Keamanan dan Ketertiban 805,360,000 805,360,000 805,360,000 Program Pengembangan Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan 3,804,844,000 3,804,844,000 3,661,159,411 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan 3,103,843,000 3,103,843,000 2,797,050,500 dan Penyidikan Tindak Pidana
Program Pengembangan Hukum Kepolisian Jumlah
10,000,000
100,703,600,000
10,000,000
SISA
%
218,765,482
99.78
275,000
99.42
-
100.00
772
100.00
-
100.00
143,684,589
96.22
306,792,500
90.12
-
100.00
10,000,000
106,366,843,000 105,697,324,657
669,518,343
99.37
KET
BAB IV PENUTUP A.
KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Polresta Bekasi TA. 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Polresta Bekasi dalam melaksanakan Tupoksinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaiman yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan Tupoksi yang telah dilakukan oleh Polresta Bekasi, pada penyusunan Lakip tahun mendatang agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan Polresta Bekasi pada tahun 2013 kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan, diantaranya : • penempatan personel yang bertugas memberikan pelayan kepada masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitas belum sesuai dengan yang dibutuhkan/diharapkan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang optimal, masih adanya pelayanan yang diskrimininatif dan tindakan tidak etis oleh sebagian petugas pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat; • penanganan pelanggaran lalu lintas masih cukup signifikan mengingat kesadaran masyarakat berlalu lintas masih minim dan perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat mematuhi undangundangan lalu lintas dan masalah penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, masih diakibatkan oleh faktor pengendara, sarana dan prasarana jalan, faktor kendaraan dan faktor lingkungan; • masih minimnya tunjangan anggota/gaji anggota polri yang diterima setiap bulannya dengan beban tugas yang diemban sangat besar sehingga cenderung kurang semangat melaksanakan tugas dengan baik; • masih tingginya angka guantibmas dikarenakan berbagai macam faktor banyaknya jumlah penduduk, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan banyak faktor lainya, yang dibarengi dengan meningkatnya presentase pengungkapan gangguan kemananan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain kerawanan makin tinggi begitu juga tingkat pengungkapan. • terbatasnya anggaran peralatan pendukung sarpras untuk mendukung kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti : ruang kerja, peralatan komunikasi, jaringan internet, komputer, scanner, mesin photocopy dan biaya pemeliharaan dan perawatannya; dan minimnya dukungan BBM, sehingga pelaksanaan patroli belum dapat menjangkau secara keseluruhan wilayah Kab. Bekasi akan tetapi hanya diutamakan terhadap sasaran lokasi tertentu yang dianggap rawan. • dari dukungan anggaran yang diberikan pada tahun 2013 untuk operasional polres ada dua program yang tidak dapat diserap secara maksimal yaitu program harkamtibmas pada giat patroli yang dikarenakan untuk menghindari adanya duplikasi dalam pertanggung jawaban keuangan dan program lidik sidik pada giat lidik sidik tindak pidana korupsi.
B.
SARAN Sesuai dengan ini kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang kami ajukan sebagai saran masukan kepada pimpinan, diantaranya: • mengajukan penambahan/penempatan personil berdasarkan analisa kebutuhan, meningkatkan kompetensi personil melalui berbagai macam pelatihan, dan melakukan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap personil.
• • •
• •
meningkatkan kesadaran berlalu lintas terhadap masyarakat pengguna jalan dan para stakeholder terkait dengan sarana maupun sarana lalu lintas. memberiakan motivasi kepada anggota, melakukan kaijan terhadap stándar kebutuhan hidup bagi personil polri, dan mengajukan usulan terkait dengan penambahan tunjangan kinerja Polri. Polresta Bekasi melakukan berbagai macam trobosan terkait dengan usaha menekan dan mengungkap guntibmas yang terjadi diwilayah hukum Polresta Bekasi yang salah satu bentuk kegiatanya adalah polisi peduli pengangguran, sambang/door to door ke masyarakat dan memanfaatkan pokdar kamtibmas serta mengefektifkan Siskamling. mengajukan berbagai macam usulan terkait dengan penambahan sarana dan prasara, dukungan operasioanal baik perkantoran maupun operasional lapangan. melakukan evaluai secara periodik terhadap penyerapan anggaran DIPA Subsatker.
Demikian Lakip Polresta Bekasi TA.2013 ini dibuat dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Polresta Bekasi, disamping itu Lakip Polresta Bekasi ini juga dapat menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan dan strategi serta penentuan kebijakan pimpinan lebih lanjut. Cikarang,
Januari 2014 KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BEKASI Paraf :
Drs. ISNAENI UJIARTO, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67090331
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BEKASI FORMULIR PENGUKURAN KINERJA POLRES KOTA BEKASI TAHUN 2013 No 1
1
2
3 4.
5.
6
7
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
2 3 Meningkatkan peran Persentase pemberitaan media yang serta media massa positif tentang Polres Kota Bekasi yang dimuat media Peningkatan pelayanan a. Prosentase penurunan komplain/ kepolisian secara pengaduan masyarakat terhadap Profesional, Transparan, Polres Kota Bekasi; dan dan Akuntabel. b. Prosentase penangannan komplain/ pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres Kota Bekasi. Meningkatkan Rata-rata waktu pembuatan : Pelayanan Publik. - SKCK - STM Meningkatkan/menurunn a. Persentase Angka Penurunan ya Kriminalitas gangguan Kamtibmas b. Persentase laporan Intelejen yang di tindaklanjuti. Terwujudnya Komunitas Jumlah / persentase masyarakat Samapta yang berpartisipasi terhadap masalah kamtibmas yang terdiri dari : a. Pokdar Kamtibmas. b. Dai Kamtibmas c. KBPPP d. Polsus Wilayah e. Satpam f. Satpol PP: g. Toga/Tomas Terwujudnya keamanan, a. Prosentase penurunan jumlah keselamatan, ketertiban pelanggaran lalulintas. dan kelancaran b. Prosentase penurunan Laka lalulintas. Lantas. c. Prosentase penurunan daerah rawan macet. Meningkatnya a. Persentase Penerbitan surat pengungkapan dan pemberitahuan perkembangan
Target
Realisasi
Capaian
4 30 %
5 103 %
6 221 %
60%
78%
87%
70%
90%
61%
2 2 15 %
1 Jam 3 Jam -173 %
200 % 625 % -30 %
60 %
55 %
92 %
70 %
168 %
101,2 %
25%
-33%
-8 %
30%
6.2%
23,04%
15%
-15%
-100%
90 %
146 %
132%
penyelesaian tindak hasil penyidikan (SP2HP). pidana secara b. Persentase pengungkapan dan penyelesaian penyelidikan dan profesional, transparan dan akuntabel. penyidikan tindak pidana umum; c. Persentase pengungkapan dan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. 8
Meningkatkan Persentase penurunan pelanggaran kepatuhan Anggota Polri anggota Polri dan PNS Polri. terhadap peraturan.
65 %
43 %
69,1 %
100 %
85 %
85 %
90 %
68 %
75 %
Cikarang,
Januari 2014
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BEKASI Paraf : 1. Kasubbagdalgar
:……
2. Kabagren
:…..
3. Kasium
:…..
4. Wakapolres
:…..
Drs. ISNAENI UJIARTO, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67090331
