LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF .....................................................................................

2 3

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................ B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .............

6 6 7

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .............. 9 A. Rencana Strategis .................................................................. 9 1 Visi ....................................................................................... 9 2 Misi ....................................................................................... 9 3 Tujuan dan Sasaran ............................................................. 10 4 Strategi dan Arah Kebijakan ................................................ 11 B. Penetapan Kinerja ………………............................................. 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 14 A. Capaian Kinerja ....................................................................... 14 B. Akuntabilitas Keuangan .......................................................... 19

BAB IV

PENUTUP ...................................................................................

21

LAMPIRAN Lampiran I : Penetapan Kinerja Lampiran II : Pengukuran Capaian Kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

1

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2014 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2011-2015. Pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2014. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2014 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.

Surabaya, KEPALA DINAS

Eddi, Amd.LLAJ, S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP. 19610409 198703 1 012


2

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang telah disusun secara periodik. Sistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil capaian penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu headway angkutan umum (menit) untuk bus kota dan mikrolet tidak sesuai dengan target, sedangkan indikator kinerja kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder melebihi target yang telah ditentukan, tabel indikator kinerja sebagai berikut :

TARGET

REALISASI

SELISIH (realisasitarget)

20.00

43,09

23.09

Semakin rendah semakin baik

14,72

25,91

11.19

Semakin rendah semakin baik

23,73

31,23

7.5

Semakin tinggi semakin baik

21,47

42,97

21.5

Semakin tinggi semakin baik

CAPAIAN KINERJA NO

1 2 3

4

INDIKATOR KINERJA Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

KETERANGAN

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 untuk lebih ditingkatkan ditahun mendatang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.


3

-

Prestasi Dinas Perhubungan Tahun 2014 1. Wahana Tata Nugraha Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 747 Tahun 2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Kota / Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2014, Kota Surabaya dinyatakan sebagai penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2014 Kategori Kota Metropolitan, yang merupakan penerimaan Piala WTN yang ke 18 sejak tahun 1992. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) akan diserahterimakan langsung oleh Menteri Perhubungan RI pada : Hari/Tanggal : Rabu / 10 September 2014 Pukul

: 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: SMESCO Convention Center Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780

Tahapan penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain: a. Tahap I

: Penilaian Administrasi berupa pengisian formulir Isian

dengan

metode

KPI

(Key

Performance

Indicators), Penilaian oleh Panitia Tingkat Propinsi; b. Tahap II

: Penilaian

Tekhnis

dan

Operasional

Bidang

Transportasi berupa survey Lapangan terkait kinerja penyelenggaraan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota dan Verifikasi kebenaran formulir KPI oleh Panitia Tingkat Propinsi dan Panitia Tingkat Pusat; c. Tahap III

: Penilaian Komitmen Pemerintah Kota dan Observasi Lapangan yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Pusat.

Suatu tahap penilaian harus dilewati dan dinyatakan lulus sebelum bisa memasuki

tahapan

penilaian

berikutnya.

Kota

Surabaya

telah

dinyatakan lulus pada ketiga tahapan tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2014 Kategori Kota Metropolitan.


4

2. Pelayanan Prima Sektor Transportasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP. 899 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penetapan Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2014, Kota Surabaya dinyatakan sebagai penerima Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun 2014 pada : 3.

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Desember 2014 Pukul

: 12.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: Ruang Mataram Lantai I Gedung Karya Kementrian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta


5

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga

fungsi

birokrasi

pemerintahan

tersebut

menunjukan

bahwa

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain dan pelayanan

yang

menghasilkan

peraturan perundang-undangan

atau

kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan

keuangan

negara.

Tuntutan

ini

pada

intinya

adalah

terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya di dalam penyelenggaraan


6

pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan 1. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah. 2. Tugas Pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tugas

Pokok

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

Dinas

Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan sebagian sebagian urusan pemerintahan bidang : 1. Pendidikan 2. Perhubungan 3. Lingkungan Hidup 4. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian.


7

3. Fungsi Sedangkan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas. d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Kewenangan Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.


8

BAB

PERENCANAAN KINERJA

II

A. PERJANJIAN KINERJA Dokumen Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja, program-kegiatan dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Umum (IKU), dan Anggaran. Tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2014 : Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran

Target

Program - Kegiatan

Meningkatnya 1. Headway angkutan umum kualitas dan (menit) untuk mikrolet ketersediaan 2. Headway angkutan umum sarana (menit) untuk bis kota prasarana kota

14.72

Program Pengembangan Sistem Transportasi

20.00

Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan

3. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

23.73

Pengadaan / pemeliharaan APILL

4. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

21.47

Penyelenggaraan manajemen lalu lintas

Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan / pembangunan terminal angkutan umum Pengembangan sarana


9

prasarana perhubungan

Pengembangan angkutan umum massal perkotaan Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum Penertiban, pengawasan dan pepengendalian parkir, terminal dan LLAJ Pengelolaan terminal angkutan umum Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak / multiyear)


10

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

III

A. CAPAIAN KINERJA Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : - Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2014 CAPAIAN KINERJA NO

INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

1

Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota

20.00

43,09

2

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

14,72

25,91

3

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

23,73

31,23

4

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

21,47

42,97

- Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 TAHUN 2013 NO

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

1


14,72

43,39

20.00

43,09

2


32,41

24,21

14,72

25,91


11

3


23,73

27,84

23,73

31,23

4


21,47

28,53

21,47

42,97

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah NO

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET KINERJA SASARAN JANGKA MENENGAH

SELISIH

1

Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota (semakin rendah semakin baik)

43,09

20.00

23.09

2

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet (semakin rendah semakin baik)

25,91

14.72

11.19

3

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer (semakin tinggi semakin baik)

31,23

23.73

7.5

4

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik)

42,97

21.47

21.5

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

NO

INDIKATOR KINERJA

1


Masih banyaknya bus kota yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan

Pengoperasian kendaraan dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur

2


Masih banyak operator atau pemilik angkot yang hanya memikirkan sistem setoran, sehingga banyak

Merubah sistem operasional mikrolet dengan pengaturan jadwal


12

sopir yang ngetime di sembarang tempat yang menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten

perjalanan dan memperhatikan jumlah kebutuhan armada yang disesuaikan dengan permintaan demand angkutan umum

3


Setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota Surabaya selalu ditindak lanjuti dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada.

Beberapa pembangunan jalan baru dan manajemen rekayasa yang telah dilakukan merupakan solusi terhadap permasalahan lalu lintas yang ada, baik berupa solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

4


Kegiatan ekonomi yang semakin merata antara di CBD maupun di luar CBD membuat jumlah perjalanan yang semakin beragam melewati setiap ruas jalan sehingga kegiatan tidak hanya berpusat pada CBD

Pembuatan pusat kegiatan baru di setiap wilayah guna mengurangi kegiatan yang berpusat di CBD

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya NO

INDIKATOR KINERJA

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1


Kurangnya sosialisasi terhadap pengemudi dan pemilik angkutan umum untuk selalu memperhatikan kinerja angkutan umum

2


Kurangnya sosialisasi terhadap pengemudi dan pemilik angkutan umum untuk selalu memperhatikan kinerja angkutan umum

3


Survey dilakukan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal


13

4


Survey dilakukan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal

- Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

NO

KEGIATAN

1

Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan

Tidak ada kendala

Sisa anggaran merupakan sisa mati

2

Pengadaan / pemeliharaan APILL

Tidak ada kendala


3

Penyelenggaraan manajemen lalu lintas

Tidak ada kendala


4

Peningkatan / pembangunan terminal angkutan umum

Hanya ada 5 paket pekerjaan belum bisa dilaksanakan : 1. Pembangunan Landasan Terminal TOW

2. Pekerjaan pengurugan dan saluran di Terminal TOW

1. Belum adanya Kepastian Hukum status Tanah / terkait dengan kerjasama pihak ketiga 2. Belum adanya Kepastian Hukum status Tanah / terkait dengan kerjasama pihak ketiga

3. Pembangunan Fasilitas Angkutan Massal Terpadu di Terminal 3. Perlu adanya Review Design Joyoboyo karena DED yang ada masih belum mengakomodasi rencana Terminal Joyoboyo sebagai Terminal Intermoda 4. Penyusunan Pra Perencanaan Terminal Intermoda Keputran 4. Belum adanya kepastian lokasi / Tapak, karena terminal direncanakan terintegrasi dengan gedung/Pasar Keputran. Namun PD Pasar belum ada Konsep Design maupun DED Pengembangan Pasar


14

5. Pembangunan Ruang Tunggu Bus Antar Kota dan Area Pujasera di Terminal TOW

5

Pengembangan sarana prasarana perhubungan

Keputran. (Koordinasi dengan PD Pasar dan Bappeko ) 5. Pelaksana dikenakan sangsi Pemutusan Kontrak dan Black List serta pencairan jaminan pelaksanaan, karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai Progres Kontrak

Hanya ada 4 Paket Pekerjaan belum bisa dilaksanakan :

1. Tidak bisa dilaksanakan 1. Pengawasan Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I 2. Pengawasan Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I : 3. Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I 4. Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I

karena mengikuti pelaksanaan pembangunan fisik yang gagal dilaksanakan

2. Tidak bisa dilaksanakan karena mengikuti pelaksanaan pembangunan fisik yang gagal dilaksanakan

3. Gagal Lelang pada putaran khusus 15

4. Menunggu titik lokasi tepat pembangunan halte yang ada di review rerouting angkutan umum. 6

Pengembangan angkutan massal perkotaan

Tidak ada kendala


7

Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum

Tidak ada kendala


8

Penertiban, pengawasan dan pepengendalian parkir, terminal dan LLAJ

Tidak ada kendala


9

Pengelolaan terminal angkutan umum

Tidak ada kendala


10

Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak / multiyear)

Tidak dapat terserap

Gagal Lelang


15

B. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Tahun 2014

1. Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar 91,18 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting

dalam

mencapai

sasaran

pembangunan.

Penyerapan

anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 75,00 % dari total anggaran yang dialokasikan.


16

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari RPJMD tahun 2011-2015, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan

dalam

mencapai

Misi

dan

Visi

Dinas

Perhubungan.

Untuk

mengefektifkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dimasa depan, diperlukan penyebarluasan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja kepada setiap aparat dinas, agar mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, sehingga apa yang menjadi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan Dinas dimasa mendatang dapat terwujud. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2014 ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki .


17

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Recommend Documents