LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2015 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2015 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Jl. R. Suprapto No. 30 Telpon (0517) - 31012 Kode Pos 71111 Website:pa-rantau.pta-banjarmasin.net email: [email protected] RANTAU

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Rantau Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016” dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 yakni berupa pertanggungjawaban Kinerja Pengadilan Agama Rantau tahun 2015, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Agama Rantau. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Pengadilan Agama Rantau dapat dioptimalkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Rantau tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Agama Rantau dan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan keadilan, serta dalam rangka untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Rantau. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat karena telah berakhirnya tahun anggaran 2015 dan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tapi kami berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pada Pengadilan Agama Rantau.

Rantau, 4 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Rantau

Drs. H. Junaidi, S.H. NIP. 19620706 199103 1 003

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1990 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 356a/SEK/KU.01/12/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Dengan adanya Surat tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Rantau berusaha menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Rantau ini merupakan Laporan terhadap Pencapaian Kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015, yang selannjutnya dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Rantau tahun anggaran 2015 dengan program seluruhnya berjumlah 2 (dua) program yang tersedia dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dengan anggaran sebelum revisi sebesar Rp.3.786.033.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), setelah direvisi menjadi sebesar Rp.5.884.981.000,- (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan anggaran sebesar Rp.30.580.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Rantau yang berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara sistematik. LAKIP ini dimaksudkan pula sebagai laporan menyeluruh yang dimulai dengan rencana kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan mengevaluasi hasil kerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan antara rencana kinerja dengan hasil yang dicapai. Dari hasil yang dicapai tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan ditahun yang akan datang. Dengan perencanaan yang strategis akan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting yang berorientasi hasil dan menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah diatas, mudah-mudahan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Rantau pada masa-masa mendatang.

iii

dapat

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ................................................................................................................... i Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................ ii Daftar Isi ............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 A. KEDUDUKAN ......................................................................................................... 1 B. TUGAS ................................................................................................................... 1 C. FUNGSI .................................................................................................................. 2 D. STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................................... 2 BAB II PERENCANAAN DAN KETETAPAN KINERJA .............................................................. 4 A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 ......................................................................... 4 B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA RANTAU TAHUN 2016 ....................... 9 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ...................................................................... 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 17 A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 .................................................................. 17 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 20 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 29 A. KESIMPULAN ........................................................................................................ 29 B. SARAN ................................................................................................................... 30 LAMPIRAN

iv

BAB I PENDAHULUAN A. KEDUDUKAN Sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama, dan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama Rantau adalah salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama bagi para Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama, dan UU Nomor 50 tahun 2009. Disamping itu menyelenggarakan peradilan yang bersih, mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hal ini didasarkan pada pasal 24-25 UUD 1945 jo pasal 10 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. TUGAS Tugas Pokok Pengadilan Agama Rantau adalah: 1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama, dan UU Nomor 50 tahun 2009), oleh orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan; c. Wakaf; d. Hibah; e. Zakat; f. Infaq; g. Shadaqah; h. Ekonomi Syari’ah. 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran, baik Administrasi Perkara dengan menerapkan Pola Bindalmin, Administrasi Perkantoran/ Ketatausahaan, maupun Administrasi Pembangunan. 5

3. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2)). Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Rantau mempunyai tugas tambahan sebagai berikut : a. Memberikan pertimbangan, keterangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah Hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1). b. Tugas dan Kewenangan lain yang diberikan atau berdasarkan (Pasal 52 ayat 2). c. Mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1). d. Menjaga agar jalannya Peradilan dilingkungan Pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat 2).

Agama

Rantau

C. FUNGSI Berdasarkan Tugas Pokok di atas, maka Pengadilan Agama Rantau sebagai Organisasi, berfungsi sebagai berikut : 1.

Fungsi Yudikatif sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut : - memberikan pelayanan Tehnis Yustisial Perkara di tingkat pertama. - memberikan pelayanan Administrasi Perkara di tingkat pertama dan Administrasi perkara lainnya.

2.

Fungsi Administratif sebagai penyelenggara Administrasi Perkantoran dan Administrasi Pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya.

3.

Fungsi Wasbin (Pengawasan dan Pembinaan) - Pengawasan dan Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparat (Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita). - Pengawasan dan Pembinaan atas jalannya Peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan baik dan sungguh-sungguh.

D. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama Rantau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pola Struktur Organisasinya tidak mengenal klasifikasi, karenanya tidak ada perbedaan dalam Struktur Organisasi antar pengadilan tingkat pertama. Struktur organisasi Pengadilan Agama Rantau sebagai berikut: 6

1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 2. Majelis Hakim yang bertugas menangani perkara, dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas pengawasan 3. Panitera/Sekretaris selaku Pembantu Pimpinan, sekaligus sebagai Pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu Wakil Panitera serta tiga Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum, disamping ada Panitera Pengganti yang bertugas mendampingi Hakim dalam persidangan, dan juga Jurusita dan Jurusita Pengganti yang bertugas bagian pemanggilan para pihak. 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris didukung oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Staf yang ditugaskan pada masing-masing unit kerja pada Pengadilan Agama Rantau.

7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Tahun 2015 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Rantau tahun 2015-2019 yang merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Rantau dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Rantau tahun 2010-2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 1. VISI Visi adalah suatu gambaran tantangan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantau. Merujuk pada Visi Mahkamah Agung yang dirumuskan pada tanggal 10 September 2009 maka Visi Pengadilan Agama Rantau adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA RANTAU YANG AGUNG”. Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Rantau sebagai lembaga yang dihormati dan berwibawa dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. 2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Rantau adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan Pegawai Peradilan Agama yang professional, mempunyai kecerdasan, baik kecerdasan emosional maupun intelektual.; b. Mewujudkan para pencari keadilan yang mandiri, independen dan kredibel; c. Meningkatkan peradilan Agama yang modern dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Rantau; Pengadilan Agama Rantau memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi tersebut, akan mewujudkan pada visi yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi adalah dengan parameter: 8

a. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan. b. Keterjangkauan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Rantau (melalui sidang keliling dan pelayanan perkara prodeo). c. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama Rantau. 3. POTENSI A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Rantau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Tapin; 2. Pengadilan Agama Rantau memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin; 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan pengusulan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Rantau (melalui rapat Baperjakat); 4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Rantau selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Rantau dirinci dalam beberapa aspek: 1. Dalam aspek proses peradilan, Pengadilan Agama Rantau belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan ada sebagian masyarakat kurang mampu serta bertempat tinggal jauh dari lokasi pengadilan; 2. Dalam aspek sumber daya aparatur peradilan, jumlah aparat Pengadilan Agama Rantau dan kualitas sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) kurang prima serta rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Rantau; 3. Dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, di Pengadilan Agama Rantau masih ditemukan penempatan berkas-berkas perkara yang terpisah-pisah karena tidak tersedianya ruangan arsip (gudang khusus); 4. Dalam aspek sarana dan prasarana, kondisi gedung Pengadilan Agama Rantau tidak representatif, belum prototype sesuai standar Mahkamah Agung RI.

9

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1. Dalam aspek proses peradilan, adanya website Pengadilan Agama Rantau yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan tersedianya situs panggilan ghaib bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya yang jelas serta adanya penerimaan perkara secara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling; 2. Dalam aspek sumber daya aparatur peradilan, adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja dan adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti oleh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Rantau untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia-nya; 3. Dalam aspek pengawasan dan pembinaan, di Pengadilan Agama Rantau dilaksanakan secara berkala, baik oleh pihak internal (hawasbid) maupun eksternal (hatibinwasda atau badan pemeriksa lainnya); 4. Dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, di Pengadilan Agama Rantau program implementasi SIADPA Plus telah terlaksana dengan baik dan telah tersedia fasilitas Teknologi Informasi berupa internet dan website Pengadilan Agama Rantau. D. Tantangan yang Dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Rantau yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Dalam aspek proses peradilan, belum tersedia suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, sehingga perlu dilaksanakan survey untuk mengetahui kepuasan masyarakat. 2. Dalam aspek sumber daya aparatur peradilan, personil di Pengadilan Agama Rantau belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agma Rantau, sehingga sangat diperlukan adanya bimbingan dan pembinaan penguasaan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantau. 3. Dalam aspek Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesatuan sikap sehingga memudahkan bagi aparatur pelaksana tugas di Pengadilan Agama Rantau. 4. Dalam aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan di Pengadilan Agama Rantau khususnya mengenai tata kelola arsip tidak terlaksana dengan baik dikarenakan keterbatasan ruangan sehingga pembangunan kantor Pengadilan Agama Rantau yang representative, prototype sesuai standar Mahkamah Agung RI adalah merupakan suatu keniscayaan.

10

4. TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Rantau. Yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Agama Rantau, yaitu bisa menjadi “PENGADILAN AGAMA RANTAU YANG AGUNG”. Maka Pengadilan Agama Rantau dapat dikatakan mencapai tujuannya bila: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat memenuhi keinginannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum di Pengadilan Agama Rantau 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Rantau memenuhi butir 1 dan 2 di atas. B. Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rantau mengacu kepada: 1. Peningkatan penyelesaian perkara; 2. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi 3. Peningkatan tertib administrasi perkara 4. Program peningkatan pelayanan publik peradilan agama 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Peningkatan pelayanan meja informasi 7. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan 8. Peningkatan kualitas SDM 9. Pelaksaan program pendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 10. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Rantau. 5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK SERTA PENUNJANG Kesepuluh Sasaran Strategis tersebut diatas merupakan penjabaran dari sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Rantau dalam kurun waktu 2010-2014. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Rantau membuat program sebagai berikut: No. 1.

Program

Kegiatan

Peningkatan penyelesaian perkara

Pelaksanaan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

11

2.

Peningkatan penyelesaian upaya mediasi

3.

Peningkatan tertib administrasi perkara

Melakukan proses mediasi secara maksimal a. Melakuan pencatatan perkara yang diterima kedalam buku register secara tertip dan rapi; b. Penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan tepat waktu; c. Penyampaian salinan putusan /penetapan ke KUA dan para pihak; d. Pemberkasan pekara banding, kasasi dan PK secara cermat dan lengkap; e. Penyitaan dan eksekusi yang tepat waktu dan tempat;

4.

Program peningkatan pelayanan a. Melaksanakan bantuan hukum kepada pencari publik peradilan agama keadilan yang tidak mampu (perkara prodeo); b. Melaksanakan sidang di luar Gedung Pengadilan;

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

a. Memuat/upload putusan ke dalam website b. Memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan peradilan ke dalam website Pengadilan Agama Rantau;

6.

Peningkatan pelayanan meja informasi

Mengaktifkan dan memberdayakan meja informasi secara optimal

7.

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala; Memberikan fasilitas terhadap pengaduan masyarakat

8.

8.

9.

Pelaksaan program pendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana.

a. Melaksanakan program dukungan manajemen dan tugas teknis peradilan yang berbasis Teknologi Informasi b. Penyelengaraan program peningkatan sarana dan prasarana.

Peningkatan kualitas SDM

c. Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan PTA/Badilag/MARI dan lembaga lain;

12

d. Mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh Badilag/ MARI.

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA RANTAU TAHUN 2016 Rencana Kinerja tahun 2016 pada Pengadialan Agama Rantau dapat dilihat dari tabel di bawah ini. No.

1.

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan

Target 600 pkr

20 Pkr b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;

2.

3.

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi


Prosentasi perkara yang selesai melalui Mediasi 15 Pkr a. Prosentasi perkara yang diregestrasi dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim

620 pkr

b. Prosentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu

620 pkr

c. Prosentase penyampaian isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

590 Pkr

d. Prosentasi perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap e. Prosentase penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetapan ke KUA dan para pihak f. Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

5 Pkr

590 Pkr

5 Pkr

13

4.

5.

Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice)

6.


7.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

8 Kgt b. Prosentase pelaksanaan sidang keliling

a. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan Melakukan anonimisasi Putusan Prosentase pemberian pelayanan meja informasi yang optimal

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

8.

9.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan operasional/pemeliharaan perkantoran

11.

a. b. c. d.

550 Pkr 550 Pkr 300

5 5

Melaksanakan pembayaran belanja gaji pokok PNS Melaksanakan pembayaran uang makan Melaksanakan pembayaran tunjangan Umum PNS Melaksanakan pembayaran tunjangan kemahalan Hakim

13 Bln. 12 Bln. 13 Bln. 13 Bln.

Melaksanakan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 Melaksanakan langganan daya dan jasa Melaksanakan pengiriman surat dinas pos Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Melaksanakan perawatan sarana gedung Terlaksananya pembayaran gaji Pegawai Kontrak/Honorer Melaksanakan pembayaran pemeliharaan Barang Inventaris Melaksanakan pembayaran biaya operasional website/server i. Melaksanakan pembayaran langganan Internet

4 Kgt. 12 Bln. 12 Bln. 4 Kgt 4 Kgt. 12 Bln. 4 Kgt.

a. b. c. d. e. f. g. h.

Penyelenggaraan Pembinaan dan Konsultasi

a. b. c. d. e.

Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

a. Melaksanakan Penyusunan Usulan Anggaran 2017 b. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan c. Mengelola Laporan SAKPA dan BMN

10.

30 Pkr

Melaksanakan konsultasi ke PTA Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Melakukan jamuan tamu Melaksanakan rapat koordinasi internal Mengikuti Rapat Kerja Daerah

12 Bln. 12 Bln 4 Kgt 4 Kgt. 2 Kgt. 12 Kgt. 1 Kgt.

2 Kgt. 12 Bln. 12 Bln.

14

d. e. f. g. h. i. j. k. l.

12.

Peningkatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum 13.

14.

Peningkatan Transparansi Peradilan

Mengelola Laporan CALK Mengelola Laporan PP 39 Tahun 2006 Mengelola E-monev Depkeu Penganggaran Mengelola Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Mengelola SPM Gaji Mengelola SPM Uang Makan Memproses Pembayaran Remunerasi Mengelola Aplikasi Komdanas Memproses pembuatan KP4

Bendahara

a. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler dan Penyesuaian Ijasah Hakim dan Pejabat Fungsional secara Paperless b. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler dan Penyesuaian Ijasah Pejabat Struktural Ke PTA c. Mengusulkan Karpeg, Karsu/ Karis, Askes dan Taspen d. Mengusulkan Promosi dan Mutasi Jabatan e. Mengusulkan Peserta Diklat Penjenjangan f. Memproses Berkas Kenaikan Gaji Berkala g. Memproses Berkas Usul Pemberian Penghargaan h. Memproses Surat Sakit, Izin dan Cuti i. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek Kepegawaian j. Pengarsipan berkas dan update data seluruh Pegawai PA Rantau melalui Aplikasi Simpeg dan E-Dokumen Simpeg Online, dan aplikasi Komdanas k. Memvalidasi data Aplikasi Simpeg Online Seluruh data Pegawai Pengadilan Agama Rantau

2 Kgt. 4 Kgt. 12 Bln. 12 Bln. 13 Bln. 12 Bln. 13 Bln. 12 Bln. 1 Kgt. 4 Org. 0 Org. 0 2 Kgt. 2 Kgt. 10 Org. 1 Kgt. 20 Peg. 2 Kgt. 23 Peg. 23 Peg.

a. b. c. d. e. f. g.

Memproses Surat Dinas Masuk 650 Buah 1.650 Buah Memproses Surat Dinas Keluar 12 Bln. Melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 12 Bln. Melaksanakan Pelaporan Simak-BMN 12 Bln. Melaksanakan Aplikasi Komdanas 12 Bln. Mengelola Buku-buku Perpustakaan 2 Kgt. Menerbitkan ijin Pemegang Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 2 Kgt. h. Menerbitkan Ijin Penghunian Rumah Dinas Jabatan Mengupdate Data Informasi Peradilan

4 Kgt.

15

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja atau dengan kata lain adalah Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Rantau tahun 2016 dinyatakan dalam penetapan (perjanjian) kinerja 2016, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Rantau. Maka dapat diperinci sebagai berikut: No.

1.

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan

Target 600 pkr

20 Pkr b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;

2.

3.



Prosentasi perkara yang selesai melalui Mediasi 15 Pkr a. Prosentasi perkara yang diregistrasi dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim

620 pkr

b. Prosentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu

620 pkr

c. Prosentase penyampaian isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

590 Pkr

d. Prosentasi perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap e. Prosentase penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetapan ke KUA dan para pihak

4.


5 Pkr

590 Pkr

f. Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

5 Pkr

a. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

30 Pkr

16

8 Kgt b. Prosentase pelaksanaan sidang keliling

5.

6.


Prosentase putusn perkara yang dapat dipublikasikan;

550 Pkr

Melakukan Anonimasi Putusan

550 Pkr


Prosentase pemberian pelayanan meja informasi yang optimal

300 5

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti 7.

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti 5

8.

9.


Penyelenggaraan operasional/pemeliharaan perkantoran

Penyelenggaraan Pembinaan dan Konsultasi 10.

e. Melaksanakan pembayaran belanja gaji pokok PNS f. Melaksanakan pembayaran uang makan g. Melaksanakan pembayaran tunjangan Umum PNS h. Melaksanakan pembayaran tunjangan kemahalan Hakim

13 Bln. 12 Bln. 13 Bln. 13 Bln.

j. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 k. Melaksanakan langganan daya dan jasa l. Melaksanakan pengiriman surat dinas pos m. Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan n. Melaksanakan perawatan sarana gedung o. Terlaksananya pembayaran gaji Pegawai Kontrak/Honorer p. Melaksanakan pembayaran pemeliharaan Barang Inventaris q. Melaksanakan pembayaran biaya operasional website/server r. Melaksanakan pembayaran langganan Internet

4 Kgt.

f. g. h. i. j.

4 Kgt 4 Kgt. 2 Kgt. 12 Kgt. 1 Kgt.

Melaksanakan konsultasi ke PTA Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Melakukan jamuan tamu Melaksanakan rapat koordinasi internal Mengikuti Rapat Kerja Daerah

12 Bln. 12 Bln. 4 Kgt 4 Kgt. 12 Bln. 4 Kgt. 12 Bln. 12 Bln

17

11.

12.



Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum

13.

m. Melaksanakan Penyusunan Usulan Anggaran 2017 n. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan o. Mengelola Laporan SAKPA dan BMN p. Mengelola Laporan CALK q. Mengelola Laporan PP 39 Tahun 2006 r. Mengelola E-monev Depkeu Penganggaran s. Mengelola Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran t. Mengelola SPM Gaji u. Mengelola SPM Uang Makan v. Memproses Pembayaran Remunerasi w. Mengelola Aplikasi Komdanas x. Memproses pembuatan KP4

2 Kgt. 12 Bln. 12 Bln. 2 Kgt. 4 Kgt. 12 Bln. 12 Bln.

l. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler dan Penyesuaian Ijasah Hakim dan Pejabat Fungsional secara Paperless m. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler dan Penyesuaian Ijasah Pejabat Struktural Ke PTA n. Mengusulkan Karpeg, Karsu/ Karis, Askes dan Taspen o. Mengusulkan Promosi dan Mutasi Jabatan p. Mengusulkan Peserta Diklat Penjenjangan q. Memproses Berkas Kenaikan Gaji Berkala r. Memproses Berkas Usul Pemberian Penghargaan s. Memproses Surat Sakit, Izin dan Cuti t. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek Kepegawaian u. Pengarsipan berkas dan update data seluruh Pegawai PA Rantau melalui Aplikasi Simpeg dan E-Dokumen Simpeg Online, dan aplikasi Komdanas v. Memvalidasi data Aplikasi Simpeg Online Seluruh data Pegawai Pengadilan Agama Rantau

4 Org.

i. Memproses Surat Dinas Masuk j. Memproses Surat Dinas Keluar k. Melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara l. Melaksanakan Pelaporan Simak-BMN m. Melaksanakan Aplikasi Komdanas n. Mengelola Buku-buku Perpustakaan o. Menerbitkan ijin Pemegang Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 p. Menerbitkan Ijin Penghunian Rumah Dinas Jabatan

13 Bln. 12 Bln. 13 Bln. 12 Bln. 1 Kgt.

0 Org. 0 2 Kgt. 2 Kgt. 10 Org. 1 Kgt. 20 Peg. 2 Kgt. 23 Peg.

23 Peg. 650

1.650

12 Bln. 12 Bln. 12 Bln. 12 Bln. 2 Kgt. 2 Kgt.

18

14.


Mengupdate Data Informasi Peradilan

4 Kgt.

 Sasaran nomor 1a menargetkan 100% mengingat Pengadilan Agama Rantau tetap menerima perkara sampai akhir tahun. Sedangkan nomor 1b menargetkan selesai 100% karena sisa perkara /tunggakan perkara 2015 harus selesai pada tahun 2016.  Sasaran nomor 2 perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2014 sebesar 0%;  Sasaran nomor 3a dan 3b menargetkan 100% perkara yang masuk siap disidangkan dan relaas disampaikan kepada para pihak tepat waktu karena merupakan target kinerja yang ditargetkan secara sempurna;  Sasaran 3c. menargetkan 100% merupakan target kinerja yang ditargetkan secara sempurna.  Sasaran 3d. bahwa perkara yang di mohonkan banding/kasasi/ peninjauan kembali ditargetkan 100% berkas yang disampaikan secara lengkap.  Sasaran 3e menargetkan 100% perkara perceraian salinan putusan/penetapan telah disampaikan kepada para pihak dan KUA merupakan target kinerja yang ditargetkan secara sempurna;  Sasaran 3f menargetkan 100%;  Sasaran 4a menrgetkan 100% dari dana yang tersedia dalam DIPA-04 (Badilag) tahun 2015;  Sasaran 4b. menargetkan pelaksanaan sidang keliling 8 kegiatan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPA-04 (Badilag) Tahun 2016;  Sasaran nomor 5, adalah 100% salinan putusan/penetapan dapat dipublikasikan, merupakan target kinerja yang ditargetkan secara sempurna;  Sasaran nomor 6, ditargetkan 100%, karena informasi yang diminta pada umumnya hanya masalah perceraian dan masalah kewarisan;  Sasaran nomor 7 a ditargetkan 0%, karena Pengadilan Agama menghendaki pelayanan yang prima sehingga tidak ada pengaduan dari pencari keadilan atau masyarakat umum.  Sasaran nomor 7b. sebesar 100% merupakan target kinerja yang ditargetkan secara sempurna;  Sasaran nomor 8, menargetkan 100% kelulusan pegawai yang ikut diklat kepemimpinan, sertifikasi barang dan jasa;

19

 Sasaran nomor 9, Pembayaran gaji dan tunjangan 100% terlaksana;  Sasaran nomor 10, Penyelenggaraan Pembinaan dan Konsultasi 100% terlaksana;  Sasaran nomor 11, Pembayaran gaji dan tunjangan 100% terlaksana;  Sasaran nomor 12, Peningkatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian 100% terlaksana;  Sasaran nomor 13, Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum 100% terlaksana;  Sasaran nomor 14, Peningkatan Transparansi Peradilan 100% terlaksana;

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Agama Rantau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Rantau telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun pertama Renstra 2015 2019 secara berkesinambungan. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Rantau adalah sebagai berikut: No 1.

2.

3.

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan tertib administrasi perkara

IKU

Target 2015

Realisasi

a. Presentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan; Presentasi perkara yang selesai melalui Mediasi

575 Pkr.

542

13 Pkr.

19

15 Pkr

1

a. Presentasi perkara yang diregestrasi dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim b. Presentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu c. Presentase penyampaian isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak d. Presentasi perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap. e. Presentase penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetetapan ke KUA dan para pihak

588 Pkr

542

588 Pkr

542

550 Pkr

536

3 Pkr

4 (Banding) 1 (Kasasi)

550 Pkr

331

Capaian

21

4.

5.

6.

7.

8

9


f. Presentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat a. Presentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo; b. Presentase pelaksanan sidang keliling

5 Pkr

0

20 Pkr

23

8 Kgt

8 Kgt (39 Perkara)

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice) Peningkatan pelayanan meja informasi

Presentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan;

500 Pkr

536

Persentase anonimisasi putusan Presentase pemberian pelayanan meja informasi yang optimal.

500 Pkr

536

Peningkatan pembinaan pengawasan

a. Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti

5

0

b.

5

0

13 Bln.

12 bln

12 Bln.

12 bln

13 Bln.

13 Bln.

13 Bln.

13 Bln.

4 Kgt.

4 Kgt.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

4 Kgt

4 Kgt

4 Kgt.

4 Kgt.

12 Bln.

12 Bln.

4 Kgt.

4 Kgt.

12 Bln.

12 Bln.

kualitas dan


Penyelenggaraan Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran

Presentase temuan yang ditindak lanjuti

i. Melaksanakan pembayaran belanja gaji pokok PNS j. Melaksanakan pembayaran uang makan k. Melaksanakan pembayaran tunjangan Umum PNS l. Melaksanakan pembayaran tunjangan kemahalan Hakim s. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 t. Melaksanakan langganan daya dan jasa u. Melaksanakan pengiriman surat dinas pos v. Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan w. Melaksanakan perawatan sarana gedung x. Terlaksananya pembayaran gaji Pegawai Kontrak/Honorer y. Melaksanakan pembayaran pemeliharaan Barang Inventaris

300

555

22

10

11

12.

13.

Penyelenggaraan Pembinaan Konsultasi

dan



Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum

z. Melaksanakan pembayaran biaya operasional website/server aa. Melaksanakan pembayaran langganan Internet k. Melaksanakan konsultasi ke PTA l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan m. Melakukan jamuan tamu n. Melaksanakan rapat koordinasi o. Mengikuti Rapat Kerja Daerah a. Melaksanakan Penyusunan Usulan Anggaran 2016 b. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan c. Mengelola Laporan SAKPA dan BMN d. Mengelola Laporan CALK e. Mengelola Laporan PP 39 Tahun 2006 f. Mengelola E-monev Depkeu Penganggaran g. Mengelola Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran w. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler dan Penyesuaian Ijasah Hakim dan Pejabat Fungsional secara Paperless x. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler dan Penyesuaian Ijasah Pejabat Struktural Ke PTA y. Mengusulkan Karpeg, Karsu/ Karis, Askes dan Taspen z. Mengusulkan Promosi dan Mutasi Jabatan aa. Mengusulkan Peserta Diklat Penjenjangan bb. Memproses Berkas Kenaikan Gaji Berkala q. Memproses Surat Dinas Masuk

12 Bln.

12 Bln.

4 Kgt

4 Kgt

4 Kgt.

4 Kgt.

2 Kgt. 12 Kgt.

2 Kgt. 12 Kgt.

1 Kgt.

1 Kgt.

2 Kgt.

2 Kgt.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

2 Kgt.

2 Kgt.

4 Kgt.

4 Kgt.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

2 Org.

3 Org.

0 2 Kgt. 2 Kgt. 11 Org.

600 Buah

23

r. Memproses Surat Dinas Keluar s. Melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara t. Melaksanakan Pelaporan Simak-BMN u. Melaksanakan Aplikasi Komdanas v. Mengelola Buku-buku Perpustakaan w. Menerbitkan ijin Pemegang Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 x. Menerbitkan Ijin Penghunian Rumah Dinas Jabatan

14.


Mengupdate Data Informasi Peradilan

1.550 Buah 12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

12 Bln.

2 Kgt.

2 Kgt.

2 Kgt.

2 Kgt.

4 Kgt.

4 kgt

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Rantau telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capaian tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam uraian capaian sasaran di bawah ini: Sasaran : Peningkatan Penyelesaian Perkara Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Presentase penyelesaian yang diterima dan Presentase sisa perkara yang diselesaikan. Pencapaian Target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Target 2015

Realisasi

575

542

Capaian

24

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Indikator kinerja prosentase penyelesaian perkara yang ditargetkan 100% dengan asumsi bahwa perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 550 perkara. Pada kenyataannya realisasi penerimaan perkara pada tahun 2015 sebanyak 523 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak …. perkara, jadi semuanya berjumlah 548 perkara. Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 535 perkara atau tercapai 97,27 % . Jika dibandingkan dengan target jumlah perkara yang diterima sebesar 550 perkara diselesaikan 100% dan terealisasi sebanyak 535 perkara, diselesaikan sebanyak 535 perkara (97,27 %), dengan demikian menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Rantau pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator

Target penerimaan

Target

2015

(%)

Realisasi tahun 2015 Ratio

Penyelesaian

Penerimaa n

Penyelesaia n

(%)

Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai SOP yang telah ditetap kan.

Peningkatan kinerja Pengadilan Agama Rantau juga dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan dari tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 seperti tergambar pada tabel di bawah ini. 2013 Indikator Kinerja

Target

Prosentase penyelesaian perkara sesuai SOP yang telah ditetapkan

100 %

2014 Realisasi

Target 100%

2015 Realisasi

Target

Realisasi

100%

2. Indikator kinerja prosentase penyelesaian sisa tunggakan perkara yang ditargetkan 100% dan berhasil diselesaikan 100%. Sasaran: Penyelesaian perkara melalui mediasi Penyelesaian perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 10 perkara dari seluruh upaya mediasi yang dilaksanakan, namun ternyata tidak ada yang berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian hanya tercapai 0 % dari yang ditargetkan sebesar 100%. Hal ini 25

terjadi karena para pihak yang berperkara bersikukuh pada pendiriannya masing-masing, padahal Hakim Mediator telah berusaha maksimal untuk mendamaikan. Adapun pencapaian tersebut dapat kita lihat dari tabel di bawah ini: Sasaran Starategis

Indikator Kinerja


Prosentasi perkara yang selesai melalui mediasi

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

10 pkr

0 pkr

0 %

Sasaran : Peningkatan tertib administrasi perkara Peningkatan tertib administrasi perkara ada 6 indikator seperti yang tertera dalam tabel berikut: Sasaran Starategis


Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

550 pkr

548 pkr

99.64 %

550 pkr

548 pkr

99.64 %

550 pkr

535 pkr

97.27 %

d. Prosentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap.

5 pkr

2 pkr

40 %

e. Prosentase penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetetapan ke KUA dan para pihak

550 pkr

535 pkr

97.27 %

5 pkr

0 pkr

0%

Indikator Kinerja a. Prosentase perkara yang diregistrasi dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim b. Prosentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu c. Prosentase penyampaian isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

f.

Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

26

Sasaran : Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Peningkatan managemen Pengadilan Agama mempunyai 2 indikator, yaitu: Sasaran Strategis

Indikator


a. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo. b.

Anggaran dana prodeo.

c. Persentase pelaksanaan sidang keliling

d. Anggaran sidang keliling

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

20 Pkr

23 Pkr

100 %

9.320.000

9.258.000

99,33 %

8 Kgt

8 Kgt

100 %

20.000.000

19.960.000

99,80 %

1. Bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo pada tahun 2015 ditargetkan 100% tercapai dari jumlah dana yang disediakan dalam DIPA tahun 2015 (setelah revisi) yaitu sebesar Rp. 9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 20 perkara prodeo. Pada tahun 2015 perkara prodeo yang masuk sebanyak 23 perkara yang menyerap dana sebesar Rp. 9.258.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 99.33 % untuk 23 perkara. 2. Pelaksanaan sidang keliling untuk tahun 2015 telah terealisasikan sebesar 99.80% dari anggaran yang disediakan dengan jumlah pelaksanaan sidang keliling sebanyak 8 kali yang menyerap dana sebesar Rp. 19.960.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh rupiah) seperti yang tersedia dalam DIPA-04 (Badilag) tahun 2015; Sasaran : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice) Sasaran Starategis

Indikator


Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

500 pkr

372 pkr

74.4 %

Pada tahun 2015 salinan putusan yang telah dipublikasikan melalui website resmi Pengadilan Agama Rantau telah dilaksanakan sebanyak 372 putusan dari 500 perkara yang ditargetkan atau 27

74.4 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama baik Hakim, bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan, Keuangan dan Tim IT dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena bisa mencapai 74.4 % dari 100% yang dicanangkan. Hal ini tentu saja harus lebih ditingkatkan lagi agar pada masa-masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Sasaran: Peningkatan pelayanan meja informasi Sasaran Starategis

Indikator


Prosentase pemberian pelayanan meja informasi yang optimal.

Target 2015

Realisasi 2015

Capaia n

250

250

100%

Pada tahun 2015 ini pelayanan meja informasi bisa dilaksanakan secara maksimal yaitu 100% informasi yang diminta oleh masyarakat dapat diberikan. Pada umumnya masyarakat meminta informasi seputar prosedur memasukkan gugatan perceraian, masalah harta bersama, harta warisan, masalah pengesahan nikah dan dispensasi nikah. Penyediaan meja Pengadilan Agama pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain: 1. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan Hakim maupun Panitera; 2. Memudahkan pihak yang berperkara bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan; 3. Menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Rantau bisa diakses dimana saja dan setiap waktu. Sasaran: Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

Sasaran Starategis

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

Indikator

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

0

0

0%

5

5

100%

Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, yaitu : 28

1.

Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.

Pengadilan Agama Rantau menargetkan pengaduan yang ditindak lanjuti adalah 0%, artinya Pengadilan Agama Rantau tidak mengharapkan ada pengaduan dari masyarakat baik itu masalah penanganan perkara atau masalah pelanggaran kode etik dan target itu telah tercapai. Tentu saja dengan tidak adanya pengaduan dari masyarakat diharapkan Pengadilan Agama Rantau memang baik adanya. 2.

Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan 4 kali Pembinaan dan Pengawasan oleh Hawasbid (pertriwulan) dan 2 kali dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dari Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, setiap kali ada temuan langsung ditindak lanjuti sehingga perbaikan dan ralat langsung dilaksanakan. Disamping itu juga dilaksakan pembinaan dan pengawasan dari pihak internal Pengadilan Agama Rantau yang terus menerus dan berkesinambungan.

Sasaran: Peningkatan kualitas SDM Sasaran Starategis

Indikator

Peningkatan kualitas SDM

Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

Program penunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantau salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM, pada tahun 2015 ada tiga yaitu: a. Mengikuti pelatihan/diklat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga lainnya. b. Mengikuti pelatihan Diklat Kepemimpinan dan Sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. c. Mengikuti ujian dinas. Pada tahun 2015 program ini pencapaian sebesar 20 % dari target 100 % yang dicanangkan, adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Selama tahun 2014 tidak ada pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat, namun yang ada hanyalah mengikuti Bimbingan Teknis yang sesuai dengan bidang dan jabatannya. Baik itu bimbingan teknis Yustisial maupun Teknis Non Yustisial, baik yang dilaksanakan oleh

29

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ataupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga lainnya. b. Untuk diklat kepemimpinan tidak ada yang mengikuti kegiatan tersebut karena tidak ada pemanggilan untuk mengikuti diklat yang dimaksud, walaupun masih ada pejabat struktural yang belum mengikutinya. Dan juga tidak ada diklat untuk Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan/sertifikasi barang dan jasa Sasaran: Pelaksanaan program pendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Starategis Program pelaksanaan bel.pegawai

Program pelaksanaan belanja barang

Kegiatan

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

1. Bel. Gaji pokok PNS 2. Bel. pembulatan gaji PNS 3. Bel.tunjangan suami/istri PNS 4. Bel. tunjangan anak PNS 5. Bel. tunjangan struktural PNS 6. Bel. tunjangan fungsional PNS 7. Bel. tunjangan PPh PNS 8. Bel. tunjangan beras PNS 9. Bel. uang makan PNS 10. Bel. tunjangan umum PNS 11. Belanja Uang Lembur 12. Bel. Tunj. Kemahalan Hakim 1. Keperluan Perkantoran 2. Pengiriman Surat Dinas

1.008.513.000,28.000,-

1.003.649.000,26.383,-

99.52 83.92

67.724.000,-

67.524.100,-

99.70

26.731.000,-

26.531.354,-

99.25

21.980.000,-

20.410.000,-

99.86

1.181.355.000,-

1.180.355.000,-

99.92

187.930.000,-

179.429.122,-

95.48

63.257.000,-

60.525.120,-

95.68

267.432.000,-

154.066.000,-

57.61

4.930.000,-

69.58

7.085.000,0,-

0,-

0

162.000.000,-

121.500.000,-

75.00

84.200.000,-

84.630.000,-

99.68

2.700.000,-

2.700.000,-

100

30.600.000,-

30.600.000,-

100

30

3. Honor terkait dengan operasional satker 4. Belanja Barang Non Operasional lainnya 5. Belanja Barang Persediaan 6. Langganan Listrik 7. Langganan Telpon 8. Langganan Air 9. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.550.000,-

1.550.00,-

100

17.300.000

17.300.000,-

100

36.000.000

35.521.955,-

98.67

2.700.000,-

2.409.268,-

89.23

1.080.000,-

1.055.000,-

97.69

10.850.000,-

10.850.000,-

100

30.816.000,-

30.815.187,-

99.90

2.000.000,-

2.000.000,-

100

46.550.000,-

46.550.000,-

100

4.900.000,-

4.900.000,-

100

119.000.000,-

118.140.000,-

10. Pem. Peralatan dan mesin 11. Belanja Pemeliharaan Jasringan 12. Perjalanan Dinas biasa 13. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Program pelaksanaan belanja Modal

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2.500.000.000,- 2.486.911.000

99.48

Rincian Program Kegiatan Anggaran Tahun 2015 1. Program pelaksanan belanja pegawai: Target

: Rp. 2.994.035.000,-

Realisasi

: Rp. 2.818.946.079,-

Persentase relalisasi adalah 94.15 % 2. Program pelaksanaan belanja barang: 31

Target

: Rp. 271.946.000,-

Realisasi

: Rp. 270.881.410,-

Persentase realisasi adalah 99.90 % 3. Program pelaksanaan belanja Modal: Target

: Rp. 2.619.000.000,-

Realisasi

: Rp. 2.605.051.000,-

Persentase realisasi adalah 99.47 %.

32

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Rantau 2015 ini mengupayakan laporan suatu capaian kinerja selama tahun 2015 sebagai tahun pertama Rencana Strategis

Pengadilan Agama Rantau tahun 2015-2019 yang mengacu

pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantau yang meliputi administrasi perkara yang

diproses

di Pengadilan Agama Rantau dan program penunjang di bidang

kesekretariatan. 2. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan

peningkatan kinerja akan

berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Rantau, oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga tercapai kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa diintervensi atau dipengaruh oleh lembaga lainnya sehingga akan terwujud good governance. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Rantau merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel pada Pengadilan Agama Rantau. 3. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan saat ini belum mampu memenuhi tuntutan

masyarakat pencari keadilan secara memuaskan, karena

belum sempurnanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Rantau. 4. Dengan menganalisis kinerja Pengadilan Agama Rantau tahun 2015, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Rantau sebagai pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Rantau akan 33

terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling bekerjasama, mengisi, terencana, sistematis dan terprogram secara komprehensif. 5. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi aparat Pengadilan Agama Rantau. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.

B. SARAN 1. Untuk mengoptimalkan kinerja aparat Pengadilan Agama Rantau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, maka diperlukan gedung yang representative, sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI. 2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Rantau. 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian

dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasikan pemanfaatannya sebagai alat ukur evaluasi kinerja bagi aparat Pengadilan Agama Rantau; 4. Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai penghargaan dan sanksi instrument merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

34

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2015 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Recommend Documents