LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dalam

rangka

mewujudkan

aspirasi

masyarakat

terhadap

terselenggaranya

kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem Akuntabilitas Kinerja yang tepat, jelas dan terpercaya agar penyelengaraan pemerintahaan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sebagai perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul diharuskan dapat membuat suatu Rencana Stategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul ke depan. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2014

1

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

1.2.

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja (Performance Report) Tahun 2014, merupakan suatu uraian lebih lanjut

secara periodik dari rencana Strategi yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Rencana Strategi yang merupakan rencana umum lima tahunan yang diuraikan dalam suatu program pada rencana tahunan bertujuan agar kegiatan dapat lebih terfokus dan merupakan satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010–2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya.

1.3.

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2014

2

16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal; d. Melaksanakan kesekretariatan Dinas, e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul harus lebih diutamakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat akan puas terhadap kinerja instansi pemerintah apabila tidak ada complain/rasa tidak puas terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan fungsi SKPD sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan kerja keras, pengetahuan luas berjiwa seni, komitmen terhadap tugas serta konsisten melayani, sesuai dengan sumpah dan janji PNS.


3

B. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, terdiri atas : 1.

Sub Bagian Umum

2.

Sub Bagian Program; dan

3.

Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Perindustrian terdiri atas : 1.

Seksi Sarana dan Usaha Industri; dan

2.

Seksi Pengembangan Produksi Industri;

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas : 1.

Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; dan

2.

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Nederi

e. Bidang Koperasi, terdiri atas : 1.

Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM; dan

2.

Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam

f. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas : 1.

Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi

2.

Seksi Sarana dan Pengendalian Investasi

g. Unit Pelayanan Teknis;


4

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL

Ka Dinas Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perindustian

Sie. SUI

Sie. PPI

Sub. Bag Umum

Bidang Koperasi

Bidang Perdagangan

Sie. Usaha Perdagangan

Sub. Bag Program

Sie. Pemberdayaan Kop & UKM

Sie. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Sie. Fasilitas Pembiayaan & SP

Sub. Bag Keu dan Aset

Bidang Penanaman

Sie. Promosi & Kebijakan Investasi

Sie. Sarana & Pengendalian Investasi

UPT


5

Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut : b.

Sekretariat, mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan;

b.

Menyiapkan bahan kerja

c.

Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariatan

d.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing–masing unit kerja

e.

Mengkoordinasikan bidang–bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas

f.

Menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, kepustakaan surat–menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan

g.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya

h.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya

c.

i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan;

j.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana kegiatan

2.


3.

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri

4.

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kegiatan industri

5.

Melaksanakan bimbingan teknis program sektoral di bidang perindustrian

6.

Melaksanakan evaluasi kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan

7.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi serta asosiasi dunia usaha

8.

Menyiapkan petunjuk teknis dan rekomendasi perijinan di bidang perindustrian

9.

Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan pencemaran di bidang perindustrian


6

10.


11.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan


d.

12.


13.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

Bidang Perdagangan, mempunyai tugas : 1.


2.


3.

Menyusun petunjuk teknis pembinaan penyiapan pedoman kegiatan usaha serta pengelolaan data di bidang perdagangan

4.

Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan serta melaksanakan pameran/promosi hasil UKM

5.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang perdagangan

6.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis,

7.

Menyelenggarakan rekomendasi perijinan di bidang perdagangan,

8.


9.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan


e.

10.


11.

Mengevaluasi dan meyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang koperasi mempunyai tugas : 1.


2.


3.

Menyusun program dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

4.

Melaksanakan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah


7

5.

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi

6.

Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam

7.

Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah

8.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang koperasi dan UKM

9.


10.

Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan


f.

11.


12.


Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas : 1.


2.


3.

Melaksanakan koordinasi perencanaan penanaman modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.

Menyusun dan pengelolaan data penanaman modal

5.

Melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian potensi daerah serta promosi dunia usaha

6.

Menyiapkan petunjuk teknis bahan perijinan di bidang penanaman modal

7.

Melayani rekomendasi perijinan penanaman modal

8.

Menyiapkan bahan kerjasama dengan pihak ketiga

9.

Menyediakan informasi dan promosi potensi, peluang inventasi dan mitra usaha

10.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

11.


12.

Menginventarisasi,

mengindentifikasi,

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya, 13.



8

14. g.


UPT Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

h.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya

2.

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya

3.

Melaksanakan kegiatatan–kegiatan sesuai bidangnya

4.


5.

1.4.

Menyusun laporan pelaksanakan tugas kepada atasan.

Sumber Daya Manusia ( SDM ) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi, supaya SDM ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi didukung oleh 69 personil (Data sampai Desember 2014).

A.

Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2015 jumlah PNS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Bantul adalah sebanyak 69 orang dengan perimbangan sebanyak 20 (28,99%) wanita dan 49 (71,01%) laki-laki.. Bila dirunut dari jenjang pendidikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pendidikan SLTA merupakan jenjang pendidkan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 23 orang (42%) diikuti jenjang pendidikan S1 sebanyak 23 orang (23%). Pendidikan S2 sebanyak 9 orang (13,04%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda dan SLTP. Grafik keragaman jenjang pendidikan pendidikan dan jumlah laki-laki perempuan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


9

Gambar 1.2 Keragaman Gender dan Jenjang Pendidikan 2.89%

13,04%

4,34%

28,99%

SD

71,01%

42.0% 290

23 % laki-laki

SLTP SLTA Sarmud

wanita

S1 S2

4,34% Keragaman gender

Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1 Keadan Pegawai Jenis Jml peg

Pangkat/Golongan

Kelamin Laki-

Wanita

laki

Tingkat pendidikan Ket

I

II

III

IV

SD

SLTP

SLTA

Sarmud

S1

S2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

69

49

20

5

16

40

8

2

3

29

3

23

9


14

10

B. Keadaan Menurut Usia

Tabel 1.3 Keadaan Menurut Usia USIA NO

INSTANSI

JMH <25-35

1

Dinas Perindagkop

18

36-40 13

41-45

45-50

0

23

51-55

56-60

6

-

KET

69

Grafik 1.2 Keadaan Menurut Usia

8.62% 26,08%

<25-35 36-40

33,3%

41-45

18,84%

45-50 51-55 56-60

Dengan dukungan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan unsur lain sebagai pendukung yaitu sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas kantor. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan tugas yang menjadi tupoksinya dalam batas yang minimal dirasakan sudah mencukupi. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila mulai dari atasan sampai dengan bawahan menganut pola tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat struktural dituntut LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2014

11

untuk memberikan contoh pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, professional dalam pekerjaan, yang kemudian menjadi pola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

1.5.

Isu Strategis Isu –isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi antara lain : 1.

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

2.

Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memegang teguh tradisi dan kerajinan lokal sebagai salah satu penyumbang devisa

3.

Yogyakarta sebagai pusat batik dunia

4.

Penyiapan kawasan Industri Piyungan, Sedayu dan pajangan sebagai salah satu cara menarik investor dan iinvestasi

5.

Peningkatan daya saing produk dan produktivitas KUKM agar mampu bersaing seiring diberlakukannya MEA

1.6.

6.

Promosi produk bantul secara intens dan berkelanjutan

7.

Promosi potensi innvestasi yang ada di Kabupaten Bantul

Sistematika Penyajian LAKIP Sistematika penyajian LAKIP Disperindagkop Bantul Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Menjelaskan secara umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II : Perencanaan Kinerja Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja


12

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2014, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2014 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Disperindagkop Bantul. Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

RENCANA STRATEGIS Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi

kesempatan dan kewenangan yang pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal–hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 sampai 2015 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

2.1.1. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berkaitan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi harus berkaitan erat kemana instansi ini mau dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara


14

konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi Dinas Perindagkop, Kabupaten Bantul adalah: “TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG KUAT, SEJAHTERA INVESTASI

BERKEADILAN YANG

TERARAH

SERTA

PENINGKATAN

SEBAGAI

PEMBERDAYAAN

PENDUKUNG

PEREKONOMIAN

DAERAH”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi diharapkan seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mengetahuinya sehingga apa yang menjadi peran, tugas, tanggungjawab dinas dapat ditunaikan secara maksimal. Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ada dua yaitu: 1.

Mewujudkan peningkatan daya saing dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan KUKM

2.

Mewujudkan

peningkatan

pertumbuhan

investasi

daerah

yang

terarah

melalui

pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor. 3.

Mewujudkan peningkatan perdagangan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah, dan perlindungan konsumen.

Misi pertama merupakan keinginan Dinas Perindagkop Kab. Bantul untuk mewujudkan potensi usaha kecil menengah yang tangguh dengan usaha yang ramah lingkungan. Sedangkan misi yang kedua untuk mewujudkan peningkatan investasi dengan melakukan kemantapan untuk mewujudkan kesejahteraan UMKM.

2.1.2. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tujuan Disperindagkop antara lain: LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL 2014

15

1.

Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.

peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor.

3.

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik

4.

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan.

2.1.3. SASARAN Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing–masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetepkan dalam Renstra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul antara lain : 1.

Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

2.

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah.

3.

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.

4.

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.


16

Rencana Strategis No

Tujuan 1 Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 2 Peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistempendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta peningkatan nilai investasi dan investor

Sasaran Strategis

Satuan

Target Per Tahun 2012 2013 2014 1 1 1


Peningkatan nilai produksi

Persen

2011 1

Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan hukum

Persen

2

2

2

2

2

Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah

Jumlah KUKM yang mendapatkan permodalan

unit usaha

100

100

100

100

100

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUKM)

Persen

5

5

5

5

5

Jumlah Wirausaha Baru Peningkatan nilai ekspor Persentase peningkatan omset perdagangan

Orang Persen Persen

200 6 6

200 6 6

200 6 6

200 6 6

200 6 6

Persentase penurunan barang tidak layak edar

Persen

5

5

5

5

5

3 Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan

4 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Indikator Kinerja

2015 1

17

2.1.4.

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA Definisi strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam

kebijkan–kebijakan dan program–program. Kebijakan adalah ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, untuk dijadikan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, yaitu : 2.1.4.1. Strategi 1.

Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

2.

Meningkatkan pertumbuhan investasi

3.

Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitas bagi UMKM

4.

Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan PSG

5.


6.

Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah

7.

Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan.

2.1.4.2. Kebijakan 1.

Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/aset daerah

2.

Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi

3.

Pemberdayaan UMKM

4.

Peningkatan promosi, pemasaran dan kerja sama lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan Pasar Seni Gabusan (PSG)

5.

Sosialisasi Undang–Undang perlindungan

konsumen, penyelesaian sengketa

perdagangan dan pengawasan peredaran barang dan jasa 6.

Pengembangan usaha agrobisnis dan peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah

7.

Peningkatan daya saing dengan pemanfatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan

8.

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

17

Untuk mengetahui korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindagkop Bantul VISI : TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG KUAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, SERTA PERTUMBUHAN INVESTASI YANG TERARAH SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH.

Misi Tujuan 1) Mewujudkan 1. Meningkatkan daya saing peningkatan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan dengan meningkatkan produksi dan nilai produksi, nilai tambah tambah, serta serta pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, potensi daerah yang pemberdayaan, berkelanjutan yang peningkatan kapasitas berwawasan lingkungan IPTEK, SDM, sistem demi terwujudnya produksi dengan mengacu kesejahteraan KUKM pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Mewujudkan 2) peningkatan pertumbuhan peningkatan investasi daerah yang pertumbuhan investasi terarah melalui daerah yang terarah pengembangan sistem melalui pengembangan pendukung usaha bagi sistem pendukung usaha KUKM serta peningkatan bagi KUKM serta nilai investasi dan peningkatan nilai investor. investasi dan investor. 3. Mewujudkan 3) Peningkatan sistem peningkatan distribusi dan lembaga perdagangan dalam usaha perdagangan yang rangka menggerakkan baik perekonomian daerah, dan perlindungan konsumen. 4. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan.

Sasaran a. Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah.

a. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.

a. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

18

2.1.4.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing – masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama N Sasaran o 1 Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja a. Presentase peningkatan Koperasi ber - Badan Hukum

b. Presentase peningkatan nilai produksi

Keterangan Presentase dari Selisih Koperasi ber Badan Hukum tahun ini dengan Koperasi ber - Badan Hukum tahun lalu di bagi Koperasi ber - Badan Hukum tahun lalu (sumber data : Disperindagkop Kab.Bantul) Presentase dari Selisih kapasitas produksi tahun ini dengan kapasitas produksi tahun lalu di bagi kapasitas produksi tahun lalu (sumber data : Bidang Perindustrian)

2

Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah

a. Pertumbuhan investasi Daerah (KUKM/PMA/PMDN)

Presentase dari Selisih investasi Daerah tahun ini dengan investasi Daerah tahun lalu di bagi investasi Daerah tahun lalu (sumber data : Disperindagkop Kab.Bantul)

3

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga perdagangan

a. Presentase pertumbuhan nilai ekspor

Presentase dari Selisih Nilai Ekspor tahun ini dengan Nilai Ekspor tahun lalu dibagi Nilai Ekspor tahun lalu (sumber: bid. Perdagangan)

4


b. Presentase peningkatan omset

Presentase dari Selisih Omset tahun ini dengan omset tahun lalu dibagi omset tahun lalu (sumber: bid. Perdagangan) Presentase dari Selisih penemuan barang tidak layak edar tahun ini dengan penemuan barang tidak layak edar tahun lalu dibagi penemuan barang tidak layak edar tahun lalu (sumber: bid. Perdagangan)

a. Presentase penurunan penemuan barang tidak layak edar

19

2.2.

Rencana Kinerja 2014 Rencana Kinerja Dinas PErindustrian, Perdagangan danKoperasi dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2014 Tujuan

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistempendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta peningkatan nilai investasi dan investor

Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)


persen

1


persen

2



unit usaha

100


persen

7

Jumlah Wirausaha Baru

Orang

100

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target Per Tahun

No

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik


Peningkatan nilai ekspor

persen

6

Persentase peningkatan omset perdagangan

persen

6

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan



persen

5

20

2.3.

PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

21

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: Drs. Sulistiyanto, M.Pd

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kab. Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama

: Hj. Surya Widati.

Jabatan

: Bupati Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilandan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Pihak Kedua

Hj. Surya Widati

Bantul, Pihak Pertama

Drs. Sulistiyanto, M.Pd NIP.19600430 198803 1 004

22

PENETAPAN KINERJA DISPERINDAGKOP BANTUL No

Sasaran Strategis

1

Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Indikator Kinerja Peningkatan nilai produksi

Satuan persen

Target 1

TAHUN 2014 Program Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

110.000.000

2.235.010.000

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan dan Forum Diskusi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

35.000.000

Fasilitasi terhadap industri mikro, kecil dan menengah

24.000.000

Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil

350.000.000

Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelola Mesin Pupuk Organik Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil Promosi Produk Unggulan

2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

390.338.000

10.000.000

247.660.000

Penyelenggaraan Pelatihan Industri

persen

75.000.000

Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul

Operasional Asistensi Perijinan Bidang Industri


Anggaran

20.000.000 120.000.000 65.000.000 985.000.000 206.375.000

Promosi Melalui Pameran PMPS

60.975.000

Sistem Radiologi Keramik

55.000.000

Fasilitasi HAKI Kelompok IKM

91.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkopersian

110.000.000 20.000.000

23

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

65.000.000

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

60.000.000

Pembekalan Manajemen bagi anggota DEKOPINDO Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 2 Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah


unit usaha

100 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

246.080.000

Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

105.338.000 30.000.000 146.680.000

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

40.000.000

Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah

50.000.000

24

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KU KM)

persen

5

406.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

858.730.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

182.775.000

Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

30.000.000 173.245.000

Penyusunan sekilas informasi data indagkop Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Penyelenggaraan Pameran Investasi Misi Investasi (Gelar potensi investasi) Workshop Potensi Investasi Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Pemberian fasilitasi kerjasama industri dengan swasta Penyusunan Profil Sentra Pendampingan Peruntukan Kawasan Industri

9.400.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 166.000.000 115.000.000 40.000.000 300.000.000 493.730.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 90.000.000 47.775.000 30.000.000 31.245.000 142.000.000

25


3 Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan



Orang

persen

persen

200

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

1.590.000.000

Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 179.000.000 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

1.195.000.000

15.000.000 380.000.000 120.000.000

Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan

4.000.000

Pelatihan manajemen perdagangan luar negeri

55.000.000

1.758.042.500 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

5.000.000 8.830.000

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

707.395.000

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan melalui Pameran Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang

808.605.000

25.120.000 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan

228.212.500 25.120.000

26

4



en

pers

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1.960.721.575 Pembangunan Pasar Pedesaan (Pendampingan Dana Stimulus Fiskal)

1.960.721.575

202.598.00 Peningkatan Pengawasan Peredaran 0 Barang dan Jasa

108.480.000

Workshop Perlindungan Konsumen Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok Strategis

56.710.000 37.408.000

27

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2014 Rencana

dan realisasi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Bantul merupakan komponen perencanaan dan pengendalian. Rencana dan Realisasi sanggaran belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 2.6. Rencana dan Realisasi Belanja langsung dan tidak langsung Belanja

Anggaran

1. Belanja Tidak langsung 2. Belanja Langsung Jumlah

Realisasi

%

3.384.410.000,00

3.310.111.387,00

97,80

12.464.264.075,00

10.842.595.394,00

86,99

14.152.706.781,00

89,30

15.848.674.075,00

Alokasi anggaran persasaran dapat dilihat dalam table dibawah ini : Tabel 2.7 Anggaran Per Sasaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Peningkatan produksi, Peningkatan nilai dan nilai tambah melalui produksi pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan. Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan hukum

Satuan

Target

persen

1

Program Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah persen

2 Meningkatkan sistem Jumlah KUKM yang unit usaha pendukung usaha bagi mendapatkan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan pertumbuhan investasi daerah

2

100

Anggaran 110.000.000

3.726.019.600

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

425.403.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

271.633.500

28

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUK M)

3 Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan

persen

5

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

719.500.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

852.190.800

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

172.565.000

Program Penataan Struktur Industri

41.365.000

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Orang

200


persen

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


persen

6

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4 Peningkatan Persentase perlindungan konsumen penurunan barang dan pengamanan tidak layak edar perdagangan

persen

5

173.245.000

1.258.250.000

148.937.700

1.655.105.200

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

25.120.000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.960.721.575

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

180.088.000

29

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Distribusi Anggaran per Sasaran Strategis No Sasaran Strategis Peningkatan produksi, dan nilai tambah 1

2

3 4

5

Anggaran

melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.

4,261,422,600

TOTAL

12,464,352,575

Persentase 34.18

Meningkatkan sistem 3,488,649,300 27.98 pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah Peningkatan sistem distribusi 3,789,884,475 30.10 dan lembaga usaha perdagangan Peningkatan perlindungan 180,088,000 1.44 konsumen dan pengamanan perdagangan Jumlah 11,720,044,375 Jumlah Belanja Langsung 744,308,200 5.97 Pendukung (Peningkatan Kinerja dan Pelayanan) 100

Dilihat dari distribusi anggaran per sasaran dapat dilihat bahwa Anggaran tertinggi terdapat pada sasaran strategis Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dengan anggaran sebesar Rp. 4,261,422,600,- atau 34,18% dari total belanja langsung. Jumlah belanja langsung pendukung mendapat porsi terendah dengan total anggaran sebesar 744,308,200,- atau 5,97% dari total belanja langsung sebesar Rp. 12,464,352,575,-

30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja Warna

Prosentase 0 s/d 50 50.1 s/d 65 65.1 s/d 75 75.1 s/d 90 90.1 lebih

Keterangan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri 54/2010

31

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang ditentukandilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Pencapaian IKU Disperindagkop Kabupaten Bantul pada tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian IKU Disperindagkop Kabupaten Bantul Tahun 2014 No 1

2

3

4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Peningkatan nilai produksi Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan hukum

Satuan persen

Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan

Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rata-Rata


Target 1

Realisasi 0,5

Prosentase 50

persen

2

1,53

76.5

Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUKM) Jumlah Wirausaha Baru

persen

5

30,5

610

200

200

100

Peningkatan nilai ekspor Persentase peningkatan omset perdagangan

persen persen

6 6

9,38 6,2

156.33 103.33


persen

5

5

100

Orang

97,7

Dari Tujuh Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dapat dilihat bahwa 5 (lima) indikator dengan warna hijau tua yaitu sangat tinggi bahakan untuk indikator persentase nilai ekspor dan oset perdagangan melampaui target yang direncanakan sedangkan untuk satu indicator yaitu persentase pertumbuhan koperasi ber badan hukum dengan prosentase capaian mencapai 76.5 atau tinggi. Indikator peningkatan nilai produksi mempunyai indicator berwarna merah atau rendah dengan realisasi sebesar 50% dari target. Hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menguatnya dolar amerak disbanding dengan rupiah. Dari 32

sisi nilai produksi hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan biaya bahan baku naik sedangkan dari sisi ekspor hal ini merupakan keuntungan. Capaian Rata Rata Indikator sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2014 adalah 97,7% atau sangat tinggi

33

3.3. Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Disperindagkop Bantul Per Triwulan No

Sasaran Strategis

1





2

Indikator Kinerja


Satuan persen

persen

unit usaha


persen


Orang

Target Tahunan

Triwulan 1

2

100

5

200

Target

Realisasi

Prosentase

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

0,5

0,25

50

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

0,5

0,25

50

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

1

1

100

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

1.000.000

0,53

0

Triwulan 1

25

25

100

Triwulan 2

25

24

96

Triwulan 3

25

25

100

Triwulan 4

25

22

88

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

2,5

2,5

100

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

2,5

28

1.12

Triwulan 1

0

0

0

Triwulan 2

100

100

100

Triwulan 3

0

0

0

Triwulan 4

100

100

100

Keterangan Per Triwulan

Keterangan

34

3

4



persen


persen



persen

6 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 6 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 5 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

0 3 0 3 0 3 0 3 0 2,5 0 2,5

0 4 0 5,38 0 3,2 0 3 0 3 0 2

0 133,33 0 179,33 0 106,67 0 100 0 120 0 80

35

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. 1. Sasaran Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM merupakan sasaran untuk mempercepat peningkatan nilai produksi, nilai tambah melalui peningkatan SDM, Peralatan dan Modal. Tabel 3.3. Rencana Realisasi Capaian Indikator

Capaian 2013

Peningkatan Nilai Produksi

-

Target

2014 Realisasi

1%

0,5%

% Realisasi

Target Akhir RPJMD

Capaian s.d 2014 thd 2015

0,5%

1%

-

Untuk tahun 2014, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat rendah, karena terealisasi dibawah target target yang dicanangkan (1%). Indikator ini 1% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 sebagai akhir dari RPJMD Kabupaten Bantul. Capaian indikator peningkatan nilai produksi menunjukan kinerja yang sangat rendah dikarenakan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga harga bahan baku mengalami kenaikan. Berbagai kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten bantul untuk mendongkrak nilai produksi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kabupaten Bantul dilakukan melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia, Penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan system produksi melalui efisien proses produksi, dan pelatihan Manajemen.

36

Tabel 3.4 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2011-2014 Tahun No

Uraian 2011

2012

2013

2014

1

Unit Usaha

18.158

18.235

18.295

18.391

2

Tenaga Kerja

81.805

81.938

81.998

82.961

800.105.100

800.295.400

800.312.100

829.112.200

509.266.780

509.495.600

509.525.400

512.405.400

488.715.800

488.862.200

488.905.130

493.801.130

3 4 5

Nilai Produksi (Rp Ribuan) Nilai Tambah (Rp Ribuan) Nilai Investasi (Rp Ribuan)

Sumber: Dinas Perindagkop tahun 2015 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 pertumbuhan unit usaha IKM sebanyak 233 dengan pertumbuhan tenaga kerja sejumlah 1.156 orang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011. Kemudian dari aspek nilai produksi terdapat peningkatan produksi sebesar Rp.29.007.100.000,- atau 3,63% dari tahun 2011, dengan peningkatan nilai tambah sebesar Rp.3.138.220.000,- . Sementara itu nilai investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp.5.085.330.000,-. Peningkatan tersebut di atas berdampak terhadap meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bantul dalam jangka waktu lima tahun terakhir dari target 16%, telah mampu berkontribusi sebesar 18,63% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan IKM di Kabupaten Bantul mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat. Grafik Pertumbuhan nilai produksi dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

37

Gambar 3.1 : grafik pertumbuhan nilai produksi tahun 2011-2014 Tabel. 3.4. Pertumbuhan Koperasi ber Badan Hukum Indikator

Capaian 2013

Pertumbuhan Koperasi ber Badan Hukum

-

Target

2

2014 Realisasi

% Realisasi

1,53

1,53%

Dilihat

dari

Target Akhir RPJMD


2

-

indikator

pertumbuhan

Koperasi ber – badan hukum capaian pada tahun 2014 ini mencapai 1,53% dari target tahun 2014 sebesar 2%. Strategi pembinaan

untuk

mendorong

pertumbuhan koperasi berbadan hukum adalah melalui pendampingan terhadap LKM (lembaga Keuangan Mikro) untuk segera diwujudkan dalam bentuk badan hukum yaitu koperasi. Koperasi ber badan hukum senantiasa didorong pertumbuhannya sebagai bentuk perlindungan terhadap anggotanya. Selain badan hukum setelahnya pemantauan terhadap kesehatan koperasi menjadi prioritas. Koperasi yang sehat dan berkembang menjadi salah satu cara untuk melakukan pemerataan pendapatan sehingga segera tercapai kesejahteraan anggota. Koperasi yang kuat juga mampu menyerap tenaga kerja.

38

Tabel 3.5. Klasifikasi Koperasi Tahun 2010-2014 No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1. Koperasi Aktif 346 361 366 381 412 2. Koperasi Kurang Aktif 97 97 97 89 61 3. Jumlah Koperasi ber badan 443 458 463 470 473 hokum 4. Prosentasi Aktif 78% 79% 79% 81% 87% Sumber: Dinas Perindagkop, 2010-2015

Gambar 3.2 : Pertumbuhan Koperasi Ber Badan Hukum 2010-2014 Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

2. Sasaran Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah Peningkatan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan pemberian peralatan, akses pasar dan bantuan permodalan melalui lembaga resmi BUMD, BUMD , maupun swasta. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi yang dilakukan Disperindagkop Bantul dengan kegatan temu bisnis maupun sistem bapak angkat. Selain itu dilakukan pula pendekatan melalui suplay chain

39

Tabel. 3.6. Jumlah KUMKM yang mendapatkan bantuan permodalan Indikator

Capaian 2013

Jumlah KUKM yang mendapatkan bantuan permodalan

-

Target

100 uu

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


88

88%

200

88

Indikator capaian jumlah KUKM yang mendapat bantuan permodalan mencapai 88 atau 88% dari target di tahun 2014. Bila dilihat target sampai dengan akhir RPJMD yaitu tahun 2015 kekurangan yang mesti harus dicapai adalah sebesar 122 unit usaha. Ditahun 2015 diperlukan alokasi anggaran dan kegiatan dengan sasaran dan target yang lebih tepat dan banyak. Sehingga target di akhir RPJMD 2011-2015 dapat tercapai. Koperasi dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan yang dimaksud disini adalah melalui lembaga resmi melalui fasilitasi yang dilakukan dinas perindagkop bekerjasama dengan lembaga perbankan diantaranya melalui temu bisnis. Tabel. 3.7. Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUMKM) Indikator

Capaian 2013


-

Target

5%

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


30,5

610%

-

-

Capaian indikator pertumbuhan investasi riil daerah

(PMA/PMDN/KUKM) mencapai

610% target yang di tetapkan. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh berbagai strategi yang diterapkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi diantaranya melalui misi investasi dan promosi serta fasilitasi kemudahan perijinan. Penyiapan kawasan industri juga dilakukan untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap investasi yang ada di Kabupaten Bantul.

40

Tabel 3.8 Perkembangan PMA/PMDN No.

Tahun

Jenis Investasi

Jumlah investor Akti Pasif Total f 30 23 53 6 9 15

Tenaga Kerja WN WNI A 56 6.913 3.260

1

2011

PMA PMDN

2

2012

PMA PMDN

28 5

26 10

54 15

58

3

2013

PMA PMDN

29 7

27 10

56 18

60

PMA PMDN

28 12

32 16

60 28

54 1

4

2014

Nilai Investasi (aktif) US$ Rp 17,719,988.00

10.863.379.840,00 200.172.644.150,71

7.955 3.418

17,106,488.00

22.564.051.772,00 246.782.863.739,23

8.645 5.863

18.925.461,00

22.521.409.166,00

8,973 9,992

28.705.776,51

541.527.452.654,89 12.663.072.274,00 551.193.003.436,00

Sumber: Dinas Perindagkop, 2010-2015

PMA Dalam US $

PMA dalam Rupiah

40,000,000.00

30,000,000,000.00 20,000,000,000.00 0.00

20,000,000.00

PMA

10,000,000,000.00

0.00

1 2 3 4

1

2

3

4

Gambar 3.3 : Pertumbuhan PMA dalam Rupiah dan dalam US $

PMDN 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 PMDN

200,000,000,000.00 0.00

1

2

3

4

Gambar 3.4 : Pertumbuhan PMDN (dalam Rupiah)

41

Tabel. 3.7. Jumlah Wirausaha Baru Capaian 2013

Indikator

Jumlah Baru

Wirausaha

Target

-

200

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


200

100

-

-

Capaian indikator jumlah wirausaha baru memenuhi target uang direncanakan. Tahun 2014 target wirausaha baru adalah sebanyak 200 wirausaha dan terealisasi 200 wirausaha dengan persen realisasi mencapai 100%. Semakin banyak jumlah wirausaha baru maka tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu aerah akan semakin cepat tercapai. Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif 2) Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM 3) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 4) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 5) Program penataan struktur industri 6) Program pengembangan sentra – sentra industri potensial

3. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan Tabel. 3.8. Peningkatan Nilai Ekspor Capaian 2013

Indikator

Peningkatan ekspor

nilai

-

Target 6%

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


9,3%

179%

-

-

Capaian indikator peningkatan nilai ekspor direncanakan dengan target 6% dan terealisasi 9,3% (179%) atau jauh melampaui target yang direncanakan. Kegiatan pendukung untuk capaian indikator tersebut adalah melalui pameran dengan tujuan meningkatkan penjualan, dan agar dapat langsung berhubungan dengan buyer dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2014, 42

nilai ekspor mencapai US$ 60,099,768.85 meningkat dibanding tahun 2010 yang mencapai US$ 41,570,984.00 sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.136. Tabel 3.9 Perkembangan Ekspor Tahun 2011-2014 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 1 Volume Ekspor 5.768.748,0 6.564.208,3 7.299.669,06 7.689.301,62 2 Nilai Ekspor (US$) 41,570,984. 44.582.627, 56.644.456,97 60,099,768.85 3 Jumlah Negara 30 30 42 43 4 Macam Komoditi 26 26 36 35 Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prop. DIY Tahun 2014

70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00

Series1

30,000,000.00

Series2

20,000,000.00

Series3

10,000,000.00 -

1

2

3

4

Gambar 3.5 : Pertumbuhan Nilai ekspor Tahun 2011 s.d 2014

Tabel. 3.10. Peningkatan Omset Perdagangan Indikator

Capaian 2013

Peningkatan omset perdagangan

-

Target 6%

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


6%

100%

-

-

43

Tabel 3.11 Tabel Pertumbuhan Omset Perdagangan TAHUN

Realisasi

Pertumbuhan (%)

2010

248,672,868,051.00

7.5

2011

267,079,968,814.57

7,1

2012

283,487,069,578.14

6.5

2013

300,894,170,341.71

6.1

2014 318,947,820,562.213 Sumber : Disperindagkop Kabupaten Bantul 2015

6

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 2. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3. Program pembinaanpedagang kakilima dan asongan 4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

3. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Tabel. 3.10. Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar Indikator

Capaian 2013

Target

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD



-

5%

5

100%

-

-

Capaian indikator persentese penurunan barang tidak layak edar ditarget kan sebesar 5% dengan realisasi 5% (100%). Indikator ini dicapai melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Setiap tahun dilakukan sidak terhadap barang beredar agar diketahui kelayakan barang beredar untuk memberikan kenyaman dan keaman terhadap konsumen.

44

Tabel 3.11 Penurunan Temuan Barang Tidak Layak Edar

(1.00)

TAHUN

Lokasi

Pertumbuhan (%)

Target (%)

2011 2012 2013 2014

23 22 20 19

-4.16 -4.34 -9.09 -5

-5 -5 -5 -5

1

2

3

4

5

(2.00) (3.00) (4.00) (5.00)

Series1

(6.00) (7.00) (8.00) (9.00) (10.00)

Gambar : grafik penurunan barang tidak layak edar 2011-2015

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

45

4. Sasaran Belanja Langsung Pendukung (Peningkatan Kinerja dan Pelayanan) Tabel. 3.11. Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator

Capaian 2013

Target

2014 Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJMD


Indeks Kepuasan Masyarakat

-

95

93

97%

-

-

Capaian indikator ini di target sebesar 95 nilai indeks kepuasan masyarakat, diperoleh realisasi 93 (97%). Kegiatan ini di capai melalui berbagai program yang berkaitan dengan supporting organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Keuangan 2. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

46

3.12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran No 1

2

3

4

5

Sasaran Strategis Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah

Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Belanja Langsung Pendukung (peningkatan kinerja dan pelayanan)

Indikator Kinerja

Kinerja

Anggaran Target

Realisasi

3,836,019,600

354,671,160

% Realisasi 79.39

76.5

425,403,000

393,025,000

92.39

96

96

991,133,500

900,941,410

88.945

5

30,5

610

1,239,265,800

1,213,293,300

88.915

Orang

200

200

100

1,258,250,000

1,212,847,500

96.39


persen

6

9,38

156.33

148,937,700

132,197,700

88.76

Persentase peningkatan omset perdagangan Persentase penurunan barang tidak layak edar

persen

6

6,2

103.33

3,640,946,775

3,456,269,582

95.58

persen

5

5

100

180,088,000

173,856,000

96.54

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

Nilai IKM

95

93

93.7

744,308,200

705,493,742

94.97

Peningkatan nilai produksi Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan hukum Jumlah KUKM yang mendapatkan permodalan Pertumbuhan investasi riil daerah (PMA/PMDN/KUKM) Jumlah Wirausaha Baru

Satuan

Target

Realisasi

Prosentase

persen

1

0,5

50

persen

2

1,53

unit usaha

100

persen

47

BAB IV PENUTUP

LAKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2014), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Disperindagkop Bantul pada tahun 2014 adalah sangat baik, dari 7 indikator 5 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi, 1 indikator memenuhi kriteria tinggi dan 1 indikator masuk kategori rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2014, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Disperindagkop Kabupaten Bantul ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, Persoalan-persoalan mengenai pengembangan IKM belum dapat dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam peningkatan nilai produksi yang masih rendah. Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Disperindagkop Bantul dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalamsatu Kabupaten, antar Kabupaten Disperindagkop Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah DIY, dan kementerian Badan di tingkat Nasional. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan 48

menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LAKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

49

LAMPIRAN

50

Nama Perajin dan Nama Produk Yang Telah memperoleh Hak Paten dan Merk Tahun 2015 Hak Paten No

Nama

Keterangan

1

Wiwid Hestyandra

Alat penghasil listrik dengan energi elektronik

2

Supri Handoko

Alat Pemanjat Kelapa

3

Sutadji Pratomo,S.Pd

Dot Welding 3 in 1

Merk No

Nama Perusahaan

Produk

1

Pro Zoya

Susu Kedelai

2

Gesang Art

Puzzle

3

Dani Artha

Replika Pesawat

51

Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2014 Di Kabupaten Bantul No.

Nama Pasar

Lokasi

Keterangan

1

Niten

Tirtonirmolo Kasihan

2011

2

Imogiri

Imogiri

2011

3

Piyungan

Jl. Wonosari Piyungn

2011

4

Klithikan Niten

Tirtonirmolo Kasihan

2011

5

Barongan

Sumberagung Jetis

2012

6

Jejeran

Wonokromo Pleret

2012

7

Dlingo

Dlingo

2013-2014

8

Pleret

Pleret Kec. Pleret

2013-2014

9

Janten

Ngestiharjo Kasihan

2013

10

Bantul

Bantul, Kec. Bantul

2013-2014

11

Celep

Srigading Sanden

2014

12

PSH. Imogiri

Kebonagung Imogiri

2014

13

Sungapan

Argodadi Sedayu

2014

14

Jragan

Srandakan

2014

15

Sorobayan

Srandakan

2015

16

Grogol

Bambanglipuro

2015

Sumber Data : Kantor Pengelolaan Pasar, 2015

52

LAKIP DISPERINDAGKOP BANTUL

Recommend Documents