semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat. Bantul, Pebruari 2013 An Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

kinerja

tahunan

dalam

mencapai

tujuan/sasaran strategis sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 20112015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini sesuai dengan amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 merupakan suatu proses yang berkeseninambungan dengan pelaksanaan tahun yang lalu maka isi dari laporan ini merupakan kebulatan kesepakatan atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

secara

bersama-sama

oleh

seluruh

jajaran

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun yang akan datang. Akhir kata

i

semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat.

Bantul,

Pebruari 2013

An Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

Ari Purwaningsih, SE,M.Si

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

…………………………………………………………………………………………….

i

RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………………………………….

iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………….

vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ……………………………………………………………………………..

1

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ……………………………………………………..

3

1.3. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………………………………………….

5

1.4. TUGAS, POKOK DAN KERJA …………………………………………………………….

8

1.5. LANDASAN HUKUM …………………………………………………………………………..

9

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA …………………………………………………………………

10

1.7. SARANA DAN PRASARANA ……………………………………………………………….

11

1.8. KEUANGAN ………………………………………………………………………………………

14

BAB II RENCANA STRATEJIK 2.1. RENCANA STRATEJIK ………………………………………………………………………….

16

2.2. VISI …………………………………………………………………………………………………..

16

2.3. MISI …………………………………………………………………………………………………..

17

2.4. TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………………………………………

18

2.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

……………………………………

20

2.6 STRATEGI. ……………………………………………………………………………………………

21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA …….……………………………………………………………...

33

3.2. METODE PENGUKURAN KINERJA ………………………………………………………

35

3.3. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN……………………….

37

vii

3.4. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN ……………………..……………………………..

39

3.5

ANALISA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA ………………………….

41

3.6

AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………………

108

3.7

PERMASALAHAN DAN SOLUSI …………………………………………………………

117

BAB IV PENUTUP

119

LAMPIRAN

viii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fungsi yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai elemen pokok dalam menyelenggarakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah selaras dengan ketugasan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 (dua) ketugasan yang diemban yaitu melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011 s/d tahun 2015 dan ikut berperan serta untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis”. Sesuai dengan keberadaan dan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka visi yang akan diwujudkan adalah “Menjadi Institusi yang Terpercaya dan Handal dalam Tata Kelola

iii


Keuangan dan Kekayaan Daerah Terbaik se Indonesia”. Visi tersebut diharapkan menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan seluruh stake holder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk saling berpartisipasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta diharapkan dapat mendukung terwujudnya opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Visi sebagaimana tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) misi, 8 (delapan) sasaran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Untuk mewujudkan sasaran, tujuan dan indikator kinerja utama pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mengimplementasikan dalam 8 (delapan) program yang dijabarkan dengan terlaksananya 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan dengan ketersediaan anggaran belanja langsung sebesar Rp23.319.868.836,00

terealisasi

sebesar

Rp20.888.883.808,00

atau

terserap 90%. Berdasarkan evaluasi kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mendasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mempergunakan Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 8 (delapan) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dalam mencapai akuntabilitas kinerja pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

iv


 Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan. Pencapaian kinerja sasaran dengan delapan sasaran diperoleh angka rata-rata sebesar 89% dengan kategori sangat berhasil.  Penetapan Kinerja sebagai kesepakatan kinerja antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Bantul target kinerja dalam lampiran Penetapan Kinerja telah dapat dicapai.  Indikator kinerja utama pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 8 (delapan) indikator telah tercapai sama dan melampui dari yang telah ditargetkan.

Selama tahun 2012 dalam melaksanakan ketugasan pada bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai dengan wewenang yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat berbagai permasalahan yang dijumpai dengan pemecahan permasalahan yang akan diambil adalah sebagai berikut : 1. Diupayakan ketersediaan data wajib pajak dan retribusi daerah yang akurat dalam rangka mendukung peningkatan PAD; 2. Belum efektifnya penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah telah disusun Standart Operasional Prosedure (SOP) sebagai acuan mekanisme administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

v


3. Mendayagunakan SDM yang ada dengan membuat skala prioritas, mengoptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD melalui diklat, pemagangan, mengangkat tenaga alih daya dan sebagainya 4. Mengadakan aplikasi Pajak Daerah yang terintegrasi Bidang Penagihan dan Bidang Pendaftaran dan Penetapan; 5. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, adanya reward dan punishment yang konsisten bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah; 6. Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan 7. Dilaksanakan klarifikasi dan rekonsiliasi dengan mengundang SKPD yang bersangkutan pada khususnya dan mengundang seluruh SKPD untuk melaksanakan rekonsiliasi data aset pada umumnya 8. Kepala SKPD menunjukkan pegawai sebagai pendamping pengurus barang dalam mengoperasikan komputer 9. Melakukan tagihan dengan menghubungi lewat telepon dan membuat surat tagihan I dan surat tagihan II

vi


BAB

I

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang diatur dalam

pasal

3

mengatur

asas

umum

penyelenggaraan

negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari

penyelenggaraan

pemerintahan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undag-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Oleh

karena

itu

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai 1


kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas dinas sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan

akuntabilitas

disusun

dengan

menggunakan

pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai manivestasi

pengukuran

pencapaian

kinerja

tahunan

yang

tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan konfilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi dan misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

2


bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan tersebut digambarkan mengenai peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam menjalankan tugas pokok

dan

tatakerja

dalam

kurun

waktu

satu

tahun

penyelenggaraaan urusan pemerintahan di daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.2.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan institusi yang menerima pelimpahan kekuasaan dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah juga dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

memiliki kedudukan sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

3


Tahun 2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi dalam pengelolaan keuangan daerah, Bagian Aset yang membidangi dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam

perkembangan

kebutuhan,

karakteristik,

kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan didaerah maka dilaksanakan penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011, nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan komplilasi dari ke tiga instansi tersebut serta ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2012.

4


I.3. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30, susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, terdiri atas : 1. Sub. Bagian Umum; 2. Sub. Bagian Program; dan 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas : 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan; 2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan 3. Seksi Penetapan. d. Bidang Penagihan, terdiri dari 1. Seksi Penagihan dan Piutang; 2. Seksi Keberatan; dan 3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan. e. Bidang Anggaran, terdiri atas : 1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan 2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran; f. Bidang Belanja, terdiri atas : 1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan

5


2. Seksi Belanja Langsung. g. Bidang Akuntansi, terdiri atas : 1. Seksi Pembukuan; dan 2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan. h. Bidang Aset, terdiri atas : 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan 3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian. i. UPT j. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun

bagan

susunan

organisasi

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai berikut :

6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD Kepala Dinas

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan

Seksi Penetapan

Bidang Penagihan

Seksi Penagihan dan Piutang

Seksi Keberatan

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

Sub Bagian Umum

Bidang Perbendaharaan

Bidang Anggaran

Seksi Belanja Tidak Langsung

Seksi Perencanaan Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Belanja Langsung

UPT

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi & Penghapusan

Seksi Penilaian & Optimalisasi

Seksi Pengolahan data dan Pengendalian

7


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh

Kepala

Dinas

dan

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 TUGAS, POKOK DAN KERJA Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

2.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3.

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

bidang

pengelolaan

keuangan dan aset; 4.

melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

8


5.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5

LANDASAN HUKUM Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

9


diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2010.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan data kepegawaian tahun 2012, sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 134 orang terdiri dari sebagai berikut : 1. PNS

sebanyak 131 orang

2. Tenaga Alih Daya sebanyak

1 orang

3. Tenaga Kebersihan sebanyak

1 orang

4. Tenaga Keamanan sebanyak

1 orang.

Adapun kompoisi PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan

10


ruang dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin. Pangkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Jenis Pangkat Golongan Jml

Tingkat Pendidikan

Kelamin

Pegawai LakiWanita

I

II

III

IV

SD

SLTP

SLTA

SARMUD

SI

S2

S3

48

4

32

90

5

1

4

56

11

49

11

-

laki

131

84

1.7. SARANA DAN PRASARANA Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2012 sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 1.2 SARANA DAN PRASARANA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR No

Nama Sarana dan Prasarana

1

1 2 3 4 5 6 7

2

Server Monitor Server AC Almari Brankas Kamera Cash Box

Jumlah 3

8 1 23 75 19 4 2 11


No


Jumlah

1

2

3

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Dingklik Dispenser Faximile Filling Cabinet Genzet Gerenda Handycam Hub Jam Dinding Kenap Kipas Angin Komputer Kursi Laptop LCD Lemari Es Mega phone Meja Mesin Ketik Monitor Note book Papan Rekap PBB Papan Nama Papan Data Perfarator Printer Proyektor Light/OHP Radio Tape Rak Skat Ruangan Sound System Stabilizer Switch Tangga Telepon Televisi Wadrobe White Board Peralatan Jaringan Komputer Jaringan Komputer

12 3 1 59 1 1 1 1 11 1 15 104 478 16 4 3 1 284 21 4 3 1 7 2 2 77 1 1 29 6 5 20 1 1 17 6 1 6 1 4 12


No


Jumlah

1

2

3

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Alat Ukur Laser Disto Teralis Meja Layanan PBB Backwall Pelayanan PBB NAS (Net Attached Stroge) Hardisk External VM Ware v Sphere Essential Kit Rakmount Monitor UPS Cliient Wireless Tablet Kelengkapan Komputer Papan Digital Interaktif Perfurator Karcis Penghisap Debu Alat-alat Rumah Tangga Pemotong Kertas Hadmachine Besar Buku Perpustakaan Aplikasi Software Windows Server Enterprise 2008 Map Info Software Oracle TOTAL

2 1 1 1 1 4 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4 2 1 1 1,435

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana pada tabel diatas juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional yaitu pada tebel dibawah ini :

13


Tabel 1.3 Sarana Mobilitas No

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah (Unit)

1

2

3

1

Kendaraan Dinas R4

5

2

Kendaraan Dinas R2

61

1.8 KEUANGAN Pada tahun 2012 anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp44.361.514.441,00 terdiri dari 1.

Anggaran

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

dianggarkan

sebesar

Rp23.319.868.836,00 terdiri : a.

Gaji

dan

tunjangan

Rp5.469.699.705,00 b.

Iuran

Asuransi

Kesehatan

dianggarkan

sebesar

Rp11.618.965.000,00 c.

Biaya Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.747.563.000,00

d.

Insentif

Pemungutan

Retribusi

Daerah

dianggarkan

sebesar Rp1.525.680.900,00 2.

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp23.319.868.836,00 digunakan untuk melaksanakan delapan program yaitu a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp11.187.809.273,00 untuk melaksanakan 15 kegiatan;

14


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan

sebesar

Rp4.332.577.500,00

untuk

melaksanakan 6 kegiatan; c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dianggarkan sebesar Rp38.872.500,00 untuk melaksanakan 2 kegiatan; d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dianggarkan sebesar Rp95.847.815,00 untuk melaksanakan 1 kegiatan; e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp6.544.774.748,00 untuk melaksanakan 45 kegiatan; f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

dianggarkan

sebesar

Rp36.560.000,00

untuk

melaksanakan 1 kegiatan; g. Program

Penataan

dianggarkan

Peraturan

sebesar

Perundang-undangan

Rp153.130.000,00

untuk

melaksanakan 2 kegiatan; dan h. Program

Pengelolaan

Barang

Daerah

dianggarkan

Rp930.297.000,00 untuk melaksanakan 7 kegiatan. Anggaran sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk mendukung terlaksananya berbagai kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejapat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selain itu juga mendukung

terlaksananya

tugas

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DPPKAD

BAB II RENCANA STRATEJIK 2.1

RENCANA STRATEJIK Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2011

s/d

tahun

2015)

dengan

memperhatikan

dan

memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan ancaman. Melalui rencana stratejik tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat gambaran umum kedepan mengenai target kinerja yang yang menjadi tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun kedepan.

2.2. VISI Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan gambaran kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan peluang, hambatan, kekuatan dan kelemahan : 16


Menjadi institusi yang terpercaya dan handal

r dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia

Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Makna utama dari

pernyataan

Pendapatan,

visi

sebagaimana

Pengelolaan

Keuangan

tersebut dan

diatas Aset

Dinas Daerah

berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare vision) seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul”.

2.3 MISI Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut : 17


1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif; 2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas; dan 3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan sebagai perwujudan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut : 1. Tujuan dan sasaran dari misi ke – 1 a. Tujuan : 

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh

sarana,

prasarana

dan

SDM

yang

berkualitas. b. Sasaran :  Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik. 2. Tujuan dan sasaran dari misi ke – 2 a. Tujuan :  Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan perturan perundang-undangan;  Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah;  Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran; 18


 Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;  Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif;  Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. b. Sasaran :  Mengupayakan

terwujudnya

sistem

dan

prosedur

pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;  Meningkatkan

kapasitas

pembiayaan

pembangunan

daerah;  Meningkatkan efektivitas APBD;  Meningkatkan

profesionalitas,

transparansi

dan

akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;  Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; dan  Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah. 3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3 a. Tujuan :  Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi. b. Sasaran : 

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

19


2.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu ditanamkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu sebagai berikut : 1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan

daerah

harus

berpedoman

pada

peraturan

perundang-undangan; 3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 7. Bertanggungjawab,

merupakan

perwujudan

kewajiban

seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

20


dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan

dan/atau

keseimbangan

distribusi

hak

dan

kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional. 10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.6 STRATEGI Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan nilai utama sebagaimana tersebut diatas menjadi landasan utama bagi jalannya roda Pemerintah Kabupaten Bantul guna mewujudkan good governance pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan pada nilai utama tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

1. Kebijakan Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

21


Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk untuk merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut : a. Mengupayakan

terwujudnya

system

dan

prosedure

pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas; b. Optimalisasi pendapatan daerah; c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang berkualitas; dan d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang terintegrasi.

2. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menetapkan program-program yang berjumlah delapan program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan. Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

22


dengan melaksanakan delapan program dan tujuh puluh sembilan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

23

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas

Mengupayakan sistem kerja dalam sebuah kelembagaan yang teratur dan didukung oleh sarana prasarana serta SDM yang berkualitas

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

4,935,000

9,017,500,000

7,500,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

72,456,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9,486,400

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

21,600,000

354,000,000

24

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Keamanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

750,000

1,343,707,473

250,000

9,000,000

53,125,000

280,000,000

2,700,000

10,799,400

3,507,200,000

25

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Mebelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Optimalisasi tata kelola keuangan yang berkualitas

100,000,000

462,130,000

248,747,500

2,000,000

12,500,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundangundangan

13,872,500

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

25,000,000

Penyusunan Standar Satuan Harga

30,092,500

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

95,847,815

26

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

28,050,000

Penyusunan Analisa Standart Belanja

100,000,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedure

137,493,980

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

106,130,000

Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Terlaksananya optimalisasi sumbersumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Optimalisasi Pendapatan Daerah


Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah

Pengelolaan Dana Perimbangan

Operasional Pajak Daerah

47,000,000

72,600,000

374,440,000

139,300,000

433,925,000

27

Intensifikasi PPh OP (PPh 21)

Pengendalian PAD

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Pelayanan Pajak Daerah

Penilaian Individual Menara Telekomunikasi

Meningkatkan efektivitas APBD

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran

Optimalisasi tata kelola keuangan daerah yang berkualitas


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

46,164,000

271,950,000

1,917,895,000

234,281,583

25,000,000

281,800,000

80,000,000

208,170,000

110,450,000

28

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Meningkatkan profesionalitas, transparan dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Optimalisasi tata kelola keuangan daerah yang berkualitas


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penerbitan DPA SKPD

Penyusunan Anggaran Kas

Penerbitan SPD

Pencetakan Daftar Gaji

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

96,740,000

66,705,000

176,793,270

87,325,000

83,830,000

24,150,000

30,110,000

119,000,000

65,680,000

29

TP-TGR

Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

Penyusunan SPT Tahunan

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

Penyusunan Laporan Semesteran

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bantuan)

140,505,000

117,763,250

52,150,000

67,500,000

24,800,000

56,870,750

72,992,000

49,525,000

137,492,500

30

Penerbitan SKPP

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21 dan Taperum Penerbitan SP2D Belanja Langsung

Rekonsiliasi Belanja SKPD

Pengkartuan Data PNS

Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif

Optimalisasi tata kelola aset daerah yang berkualitas

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota

Pembinaan Bendahara

Pengelolaan Barang Daerah

Peningkatan SDM Aparatur Pemda

38,900,000

40,400,000

65,420,000

41,400,000

32,000,000

47,000,000

61,450,000

36,560,000

44,300,000

31

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah Penataan Aset

Penghapusan Barang Daerah

Pengamanan Adm. Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi

Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang terintegrasi


Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Barang Daerah

SIMBADA


Pengelolaan SIMKEUDA

84,850,000

89,230,000

76,590,000

42,575,000

562,752,000

25,482,000

30,000,000

J U M L A H

231,178,915

23,319,868,836

32

33


2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan akuntabilitas kinerja yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pada tahun 2012 dalam mewujudkan tujuan/sasaran stretegis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012. Selain itu juga bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati Bantul atas target kinerja yang telah dicapai yang ditetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Keberhasilan atau kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran target kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

3.1.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses pengukuran kinerja ini digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan 33


2012

dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kegiatan kegiatan yag ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok yaitu sebagai berikut : 1.

Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, material, informasi, kebijakan/peraturan perundang undangan dan sebagainya.

2.

Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.

3.

Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan.

4.

Manfaat (Benefit) adalah berfungsinya suatu keluaran (outputs) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

34


5.

2012

Dampak (Impact) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2012 pengukuran kinerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul

mencakup penilaian tingkat pencapaian target (dari rencana tingkat capaian), kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perumusan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Bantul

dengan

mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran dan indikator hasil, sedangkan indikator manfaat dan indikator dampak belum digunakan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang belum memadai serta adanya beberapa kendala dalam pengukuran kegiatan-kegiatan pada tahap manfaat maupun tahap dampak.

3.2.

METODE PENGUKURAN KINERJA Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup yaitu sebagai berikut :

35


2012

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan 2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan

ruang

lingkup

sebagaiman

tersebut

diatas

metode/rumus pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : a) Capaian indikator kinerja dihitung dengan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi atau dengan rumus sebagai berikut :

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Rumus tersebut diatas digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. b) Capaian indikator kinerja dihitung dengan rencana dikurangi realisasi dikurang dengan rencana dibandingkan dengan rencana atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

36


2012

Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau:

(2 X Rencana) - Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Rumus tersebut diatas digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

3.3.

METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Capaian kinerja sasaran untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan maupun pada tingkat sasaran dapat disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut :  > 85

= Sangat Berhasil

 70 < X ≤ 85

= Berhasil

 55 < X ≤ 70

= Cukup Berhasil

 ≤ 55

= Tidak Berhasil

Tingkat pencapaian pada masing-masing indikator kinerja sasaran dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan Metode 37


2012

Rata-rata Data Kelompok yaitu dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap katagori sesuai dengan skala pengukuran yang terdapat pada masing-masing kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala pengukuran dari setiap katagori dibagi dengan jumlah indikator yang terdapat pada kelompok sasaran. Atau rumus dari metode rata-rata data kelompok yaitu sebagai berikut :

Jumlah indikator untuk setiap kategori X nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean atau rata-rata setiap kategori ditetapkan yaitu sebagai berikut:  Sangat Berhasil

:

92,5

 Berhasil

:

77,5

 Cukup Berhasil

:

62,5

 Tidak Berhasil

:

27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

38


3.4.

2012

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan metode rata-rata data kelompok diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut:

39


2012

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA

SKALA PENGUKURAN

KETERANGAN

1

2

4

5

6

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan public

89

Sangat Berhasil

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas

84

Berhasil

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

96

Sangat Berhasil

Bidang Perbendaharaan, Bidang Penagihan, Bidang Pendaftaran & Penetapan

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran


90

Sangat Berhasil

Bidang Anggaran

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Meningkatkan profesionalitas, transparan dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

88

Sangat Berhasil

Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif


80

Berhasil

Bidang Aset

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

80

Berhasil

Bidang Akuntansi

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi

68

Cukup Berhasil

Sekretariat, Bidang Aset, Bidang Pendaftaran & Penetapan Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pendaftaran & Penetapan

Bidang Aset dan Sekretariat

40


2012

Tingkat capaian kinerja sasaran yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung pula oleh Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) atas tujuh puluh sembilan kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi atas terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja maupun kegiatan-kegiatan selaras dengan wewenang dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana tersebut diatas akan diuaraikan pada Analisa dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3.5.

ANALISA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen perencanaan. Melalui laporan tersebut memberi informasi tentang tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahun yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang ditetapkan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji yang

41


2012

ditetapkan selaras dengan kewenangan yang dimiliki dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Rencana Stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memuat visi yang dijabarkan dalam tiga misi dan delapan tujuan stratejik, ditetapkan delapan sasaran stratejik yang akan dicapai. Dalam rangka merealisasikan sasaran stretejik yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012 melaksanakan delapan program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp23.319.868.836,00 terealisasi sebesar Rp20.888.883.808,00 atau terserap sebesar 90%. Secara rinci capaian sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2012 TAHUN 2012 NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

SATUAN

CAPAIAN TARGET

REALISASI

3

7

8

9

1

Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah

%

5.41

36.88

682

2

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

%

11.13

12.45

112

3

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

%

10.72

12.99

121

4

Jumlah Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Perda/Per bup

3

25

833

5

Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

Perda

3

3

100

42


2012

TAHUN 2012 NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

SATUAN

CAPAIAN TARGET

REALISASI

3

7

8

9

3

3

100

6

Jumlah Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

Perbup

7

Penerimaan Daerah

Rupiah

8

Pertumbuhan belanja modal

%

943,096,041,000 1,32

142

1,337,566,093,260 17,33

1288

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 ANALISA KINERJA SASARAN DARI MISI I

Sasaran III : Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Sasaran

ke-3

(tiga)

sebagaimana

terebut

diatas

diperuntukkan untuk mewujudkan misi I (pertama) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu “mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif” dengan tujuan terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Indikator kinerja utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari sasaran ke-3 (tiga) dan tujuan ini adalah sebagai berikut :

43


2012

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2011 dan 2012 (Sasaran : Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah)

NO 1

TAHUN 2011

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

2

TAHUN 2012 CAPAIAN

TARGET

REALISASI

3

4

5

CAPAIAN TARGET

REALISASI

6

7

8

9

1

Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah

%

21.15

62.57

296

5.41

36.88

682

2

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

%

11.12

10.92

98

11.13

12.45

112

3

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

%

10.71

11.19

104

10.72

12.99

121

4

Penerimaan Daerah

Rupiah

878,012,053,000

1,180,550,742,432

134

943,096,041,000

1,337,566,093,260

142

44


2012

Indikator kinerja utama sebagaimana dalam tabel III.1 merupakan 4 (empat) dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul pada misi 1 (satu) yang berbunyi “Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik”. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik dengan sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Capaian 4 (empat) indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel III.1 akan dianalisa sebagai berikut : 1. Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah Pajak

dan

retribusi

daerah

merupakan

sumber

pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang telah dilaksanakan dapat diukur dengan menggunakan prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah, tahun 2012 dalam

Indikator

Pengelolaan

Kinerja

Keuangan

Utama

dan

Aset

Dinas Daerah

Pendapatan, ditetapkan

prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah yang akan dicapai sebesar 5,41% dan terealisasi sebesar 36,88% dengan tingkat capaian sebesar 682%. Sedang prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2011 tercapai sebesar 62,57% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 21,15% dengan tingkat capaian 296%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat target dan realisasi pendapatan asli daerah yang 45


2012

bersumber dari pajak dan retribusi daerah tahun 2010 s/d tahun 2011 pada tabel dan gambar grafik sebagai berikut :

46


2012

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Tahun 2010, 2011 dan 2012 Tahun 2010 No

1

Tahun 2011

Tahun 2012

Uraian

2

1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

Jumlah

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

3

4

5

6

7

8

10

11

12

16,489,578,000

16,679,578,000

16,541,249,955

24,741,578,000

30,802,000,000

35,068,591,777

26,340,906,900

39,922,684,800

51,769,224,111

56,377,938,662

14,676,656,244

15,978,422,097

63,534,118,000

18,791,093,190

17,798,603,458

66,710,823,349

19,821,987,200

20,687,723,348

72,867,516,662

31,356,234,244

32,519,672,052

88,275,696,000

49,593,093,190

52,867,195,235

93,051,730,249

59,744,672,000

72,456,947,459

47


2012

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan dengan tingkat prosentase kenaikan pada tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

48


2012

Tabel 3.4 Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 dan 2012 (dalam Rupiah dan Prosentase)

Tahun 2011 Uraian

Target RPJMD Rupiah

1

Pajak Daerah Retribusi Daerah Jumlah

Target APBD %

2

8,252,000,000.00

7,156,179,338.00

15,408,179,338.00

Tahun 2012

Rupiah

Realisasi %

3

50.04

12.69

21.15

14,122,422,000.00

4,114,436,946.00

18,236,858,946.00

Rupiah

Target RPJMD %

4

84.67

28.03

58.16

18,527,341,821.50

1,820,181,361.00

20,347,523,182.50

Rupiah

Target APBD %

5

Rupiah

Realisasi %

6

112.01

1,599,328,900.00

6.46

11.39

3,176,705,348.75

5.00

62.57

4,776,034,248.75

5.41

9,120,684,800.00

1,030,894,010.00

10,151,578,810.00

Rupiah

% 7

29.61

5.49

20.47

16,699,760,455.00

2,796,495,293.00

19,496,255,748.00

47.62

15.71

36.88

49


2012

Realisasi prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah yang telah dicapai pada tahun 2011 sebesar 62,57% dan pada tahun 2012 sebesar 36,88% terjadi penurunan sebesar 25,69%. Penyebab penurunan prosentase ini disebabkan pada tahun

2011

target

RPJMD

bertambah

sebesar

Rp15.408.179.338,00, target APBD bertambah sebesar Rp18.236.858.946,00

dan

realisasi

bertambah

sebesar

Rp20.347.523.183,00 dari tahun 2010. Sedang pada tahun 2012 target RPJMD bertambah sebesar Rp4.776.034.249,00, target APBD bertambah sebesar Rp10.151.578.810,00 dan realisasi bertambah sebesar Rp19.496.255.748,00 dari tahun 2011. Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah pada tahun 2011 lebih besar dibanding dengan tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 2 dan ayat 2 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul mulai tanggal 1 Januari 2011 mulai mengelola BPHTB sebagai pajak daerah. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh atas target dalam APBD dan realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2011 dan 2012, dimana target dalam APBD dan realisasinya lebih besar daripada taregt dalam RPJMD. Sebaliknya untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah mulai tahun 2011 target yang ditetapkan dalam RPJMD lebih besar 50


2012

daripada target yang ditetapkan dalam APBD dan realisasinya, dikarenakan

Untuk lebih jelasnya perkembangan pajak dan

retribusi daerah dalam kurun waktu tahun 2010 s/d tahun 2012

dapat

dilihat

pada

grafik

sebagai

berikut

:

51


2012

Gambar Grafik 3.1 Target RPJMD, Target APBD dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010 s/d Tahun 2012 80,000,000,000

70,000,000,000

60,000,000,000

50,000,000,000

Pajak Daerah

40,000,000,000

Retribusi Daerah 30,000,000,000

20,000,000,000

10,000,000,000

-

Target RPJMD

Target (APBD) Tahun 2010

Realisasi

Target RPJMD


Realisasi

Target RPJMD


Realisasi

52


2012

2. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan APBD Rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD pada tahun 2012 ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 11,13% terealisasi sebesar 12,45% dengan tingkat capaian sebesar 112%, sedang pada tahun 2011 ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 11,12% terealisasi sebesar 10,92% dengkat tingkat capaian sebesar 98%. Terdapat peningkatan capaian atas rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah pada tahun 2012 sebesar 14% dari tahun 2011. Lebih jelasnya perkembangan rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

53


2012

Tabel 3.5 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2011 dan 2012 (dalam Rupiah) TAHUN 2011 NO

TAHUN 2012

Bertambah (berkurang)

URAIAN TARGET RPJMD

1

Pendapatan Asli Daerah

2

Pendapatan Daerah

Rasio PAD terhadap Penerimaan Daerah

REALISASI

97,611,741,000.00

128,896,456,173.41

878,012,053,000.00

1,180,547,112,432.41

11.12%

10.92%

TARGET RPJMD

105,010,500,000.00 943,096,035,061.44

11.13%

REALISASI

TARGET RPJMD

REALISASI

166,593,145,905.50

7,398,759,000.00

37,696,689,732.09

1,337,566,093,259.50

65,083,982,061.44

157,018,980,827.09

0,02%

1,54%

12.45%

54


2012

Gambaran yang diperoleh dari tabel III.3 diatas menunjukkan rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu target rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul bertambah sebesar 0,02% dan terealisasi dengan bertambah sebesar 1,54%. Disamping itu

kontribusi

atau rasio

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar 12,45% lebih besar dibanding dengan tahun 2011 sebesar 10,92%. Pertumbuhan rasio dan kontribusi pendapatan asli daerah dalam kurun tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memobilisasi dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah semakin meningkat serta meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang bertujuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan target RPJMD Kabupaten Bantul, target APBD dan realisasi pendapatan asli daerah dalam tenggang waktu tahun 2011 dan tahun 2012 adalah pada tabel sebagai berikut :

55


2012

Tabel 3.6 Target RPJMD, Target APBD dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012

Tahun 2011 No

Tahun 2012

Uraian

1

2

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

3

4

5

6

7

8

1

Pajak Daerah

24,741,578,000

30,802,000,000

35,068,591,777

26,340,906,900

39,922,684,800

51,768,352,232

2

Retribusi Daerah

63,534,118,000

18,791,093,190

17,798,603,458

66,710,823,349

19,821,987,200

20,595,098,751

3

Pendapatan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah

7,471,045,000

7,390,930,554

7,290,930,554

7,844,597,250

8,183,669,626

8,184,263,102

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1,865,000,000

58,337,875,000

68,738,330,385

4,114,172,501

73,695,897,478

86,045,431,821

97,611,741,000

115,321,898,744

128,896,456,173

105,010,500,000

141,624,239,103

166,593,145,906

56


2012

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, dengan mengambil realisasi dari komponen-komponen pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tahun 2011 dan 2012 dalam bentuk gambar grafik yaitu sebagai berikut : Gambar Grafik 3.2 Perkembangan Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 dan 2012 100,000,000,000 90,000,000,000 80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000

Realisasi Tahun 2011

40,000,000,000

Realisasi Tahun 2012

30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan tabel dan gambar grafik sebagaimana tersebut rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah yang telah dicapai pada tahun 2012 meningkat sebesar 1,54% dari tahun 2011 dipengaruhi adanya peningkatan dari kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp17.307.101.436,00,

pajak

Rp16.699.760.455,00,

retribusi

daerah daerah

sebesar sebesar

Rp2.796.495.293,00 dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan alam sebesar Rp893.332.548,00

57


2012

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran APBD Pada tahun 2012 target rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran APBD dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 10,72% dan terealisasi sebesar 12,99% dengan tingkat capaian sebesar 112%. Sedang pada tahun 2011 rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran APBD target dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 10,71% dan terealisasi sebesar 11,19% dengan tingkat capaian sebesar 104%. Terdapat peningkatan rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran APBD yang telah dicapai tahun 2012 sebesar 1,80% dari tahun 2011. Rasio yang telah dicapai pada tahun 2012 menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dengan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun dan meningkatnya fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya disampaikan perkembangan rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran daerah yaitu pada tabel sebagai berikut:

58


2012

Tabel 3.7 Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah Tahun 2011 dan 2012

TAHUN 2011 NO

TAHUN 2012

URAIAN TARGET RPJMD

1


2

Pengeluaran Daerah

Rasio PAD terhadap Penerimaan Daerah

TARGET APBD

REALISASI

TARGET RPJMD

TARGET APBD

REALISASI

97,611,741,000.00

115,321,898,743.75

128,896,456,173.41

105,010,500,000.00

141,624,239,103.47

166,593,145,905.50

911,524,780,400.00

1,191,039,577,219.64

1,151,885,952,327.97

979,320,917,400.00

1,345,680,130,604.54

1,282,878,383,296.48

10.71

9.68

11.19

10.72

10.52

12.99

59


2012

Realisasi rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran daerah yang dicapai pada tahun 2012 dipengaruhi dengan adanya kontribusi yang sama dari rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah yang telah dibahas diatas. 4. Prosentase Penerimaan Yang Bisa Digali Target prosentase penerimaan yang bisa digali pada tahun 2012 sebesar 3,92% dan terealisasi sebesar 6,22%. Sedang pada tahun 2011 prosentase penerimaan yang bisa digali tercapai sebesar 2,5%. Sehungga pada tahun 2012 prosentase penerimaan yang bisa digali meningkat sebesar 3,72%.

Sasaran ketiga yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah dengan salah satu indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel diatas yaitu penerimaan daerah sebagai perwujudan salah satu indikator dari misi ketiga dalam RPJMD Kabupaten Bantul yang berbunyi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan

ekonomi,

pemerataan

pendapatan

berbasis

pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender. Tingkat capaian dari penerimaan daerah sebagai salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

60


2012

5. Penerimaan Daerah Penerimaan daerah merupakan semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Pada tahun 2012 penerimaan daerah yang ditargetkan dalam indikator pada misi ketiga RPJMD Kabupaten Bantul adalah sebesar

Rp943.096.035.061,44

terealisasi

sebesar

Rp1.337.566.093.259,50. Sedang pada tahun 2011 penerimaan daerah yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar

Rp

878.012.053.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.180.547.112.432,41. Pada tahun 2012 penerimaan daerah Pemerintah

Kabupaten

Bantul

bertambah

sebesar

Rp157.018.980.827,09. Untuk lebih jelas perkembangan jumlah penerimaan daerah tahun 2011 dan tahun 2012 sebagai berikut :

61


2012

Tabel 3.8 Target RPJMD, APBD dan Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 Tahun 2011 No

1

Tahun 2012

Uraian

2

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

Target RPJMD

Target (APBD)

Realisasi

6

7

8

10

11

12

1


97,611,741,000.00

2

Dana Perimbangan

685,016,131,000.00

710,056,724,015.00

717,123,249,859.00

736,302,731,303.55

878,391,333,111.00

885,352,411,354.00

3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

95,384,181,000.00

339,668,438,400.00

334,527,406,400.00

101,782,803,757.89

282,187,528,930.00

285,620,536,000.00

Jumlah

878,012,053,000.00

115,321,898,743.75

1,165,047,061,158.75

128,896,456,173.41

1,180,547,112,432.41

105,010,500,000.00

943,096,035,061.44

141,624,239,103.47

1,302,203,101,144.47

166,593,145,905.50

1,337,566,093,259.50

62


2012

Dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana pada tabel tersebut diatas pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp37.696.689.732,09 untuk pendapatan asli daerah dan sebesar Rp168.229.161.495,00 untuk dana perimbangan. Sedang lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan pada tahun

2012

mengalami

penurunan

sebesar

Rp48.906.870.400,00 dari tahun 2011.

Terwujudnya sasaran ketiga dengan tercapai 5 indikator kinerja utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung

dengan

dilaksanakan

program

Peningkatan

dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang berjumlah 11 (sebelas). Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan sebesar Rp3.877.355.583,00 terealisasi sebesar Rp2.977.937.075,00 atau terserap 77%. Indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga sasaran ketiga dengan 6 (enam) indikator kinerja utama telah diwujudkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan diinvestasikan jangka pendek dalam bentuk deposito di bank-bank yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul dan mengadakan perjanjian kerjasama

antara

Pimpinan

Bank

dengan

Kepala

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Target 63


pendapatan

bunga

deposito

dari

kegiatan

2012

ini

sebesar

Rp4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.772.062.896,46 atau 172,71%. 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kegiatan ini telah melaksanakan pencetakan blangko adminsitrasi PBB, penyerahan SPPT PBB (SPPT PBB Perkotaan : 288.732 strukt dan SPPT PBB Perdesaan : 304.548 struk) ke Pemerintah Desa, diteliti SPPT PBB oleh desa dan diserahkan SPPT PBB ke Wajib Pajak, dilaksanakan sosialisasi pembayaran PBB tepat waktu pada Lurah, Dukuh dan Camat serta dilaksanakan penyuluhan PBB kepada Wajib Pajak melalui media massa antara lain siaran di Bantul Radio, himbauan membayar PBB dengan tepat waktu melalui spanduk. Melalui kegiatan ini telah tercapai target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB

sebesar

Rp31.162.565.629,00

dari

target

sebesar

Rp28.844.193.107,00 atau terealisasi 108,04%.

3. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan Melalui kegiatan ini telah menyediakan dana perimbangan sebesar

Rp1.170.972.947.354,00

dari

target

sebesar

Rp1.160.506.862.041 atau 100,90% terdiri dari sebagai berikut :  Pemerintah Pusat sebesar Rp1.091.024.102.354,00 dari target sebesar Rp1.084.111.854.111,00 atau 100,64% ; dan  Pemerintah Propinsi sebesar Rp 79.900.845.000,00 dari target sebesar Rp 76.395.837.930,00 atau 104,59%. 64


2012

Tersalurnya dana perimbangan untuk membiaya belanja daerah atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukkannya dan aturan yang berlaku.

4. Kegiatan Operasional Pajak Daerah Salah satu ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun

2010

tentang

Pajak

Daerah.

Kegiatan

ini

telah

melaksanakan pencetakan blangko administrasi pajak daerah, sosialisasi pajak daerah, penyampaian Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD), penagihan atas tunggakan pajak daerah, peremajaan data obyek pajak daerah, melaksanakan operasi non yustisi pajak reklame dan cek lokasi pemasangan reklame serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rekening tagihan listrik gedung-gedung milik Pemerintah Daerah dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut telah menunjang tercapainya target pendapatan asli daerah

yang

berasal

dari

pajak

daerah

sebesar

Rp51.768.352.231,50 dari target sebesar Rp39.922.684.800,00 atau terealisasi 129,67%.

5. Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh ps 21) Telah dilaksanakan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan kepada wajib pajak PPh pasal 21. Pada tahun ini telah tercapainya target pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil PPh

65


2012

pasal 21 sebesar Rp18.220.756.151,00 dari target sebesar Rp14.843.711.197,00 atau terealisasi 122,75%.

6. Kegiatan Pengendalian PAD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator pada bidang pendapatan telah melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan melibatkan 16 SKPD penghasil. Melalui kegiatan ini telah target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan sebesar Rp141.624.239.103,47 terealisasi sebesar Rp166.593.145.905,50 atau 117,63%.

7. Kegiatan Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB Dalam rangka kesiapan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola PBB Perkotaan dan Perdesaan pada tahun ini telah melakukan persiapan pengalihan yaitu sebagai berikut :  Sarana dan prasarana , telah dilakukan antara lain pengadaan hardware dan software Pengelolaan PBB P2, instalasi SISMIOP dan Customisasi, instalasi POS (Payment Online System) pembayaran PBB P2 di Bank BPD DIY, meja pelayanan PBB, backwall pelayanan PBB, alat ukur (laser distometer);  Sumber daya manusia, dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM

dengan

mengirim

13

personil

untuk

magang/mengikuti bimbingan teknis pengelolaan PBB P2 di KPP Pratama Bantul dari tanggal 23 Mei s/d 17 Juli 2012, mengirim 2 personil mengikuti Bintek Operator Consul (OC) 66


2012

di Bandung dan mengangkat 1 tenaga alih daya khusus pengampu pengelolaan PBB.  Regulasi, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan

dan

Perkotaan;

disusun

dan

ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang pengelolaan PBB P2 sebanyak 8 buah dan menyusun SOP tentang pengelolaan PBB P2 sebanyak 34 buah.  Telah dilaksanakan kerjasama dengan 1. KPP Pratama Bantul untuk pendampingan proses pengalihan PBB P-2 di Kabupaten Bantul; dan 2. Bank BPD Pusat dan Bank BPD Kantor Cabang Bantul untuk pembangunan Payment Online System (POS) atau pembayaran on line PBB P-2.

8. Kegiatan Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Illegal Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi himbauan atas bahaya merokok melalui baliho dan melaksanakan pemantauan terhadap adanya cukai illegal di pasar tradisional dengan sasaran penjual rokok produksi lokal serta tidak ditemukan penjual rokok yang menjual rokok dengan cukai illegal. Melalui kegiatan ini penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau terealisasi sebesar Rp3.825.722.528,00 dari target sebesar Rp3.3145.946.115,00 atau terealisasi sebesar Rp 121,60%.

67


2012

9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tahap yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu melakukan penataan/pengarsipan atas berkas pajak BPHTB berdasarkan nomor urutan pendaftaran dan dilakukan penjilidan. Sehingga berkas pajak BPHTB tertata rapi dan memudahkan untuk mencari berkas pajak BPHTB yang dibutuhkan.

10. Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah Terwujudnya kepuasan wajib pajak telah dilaksanakan melalui pelayanan kepada wajib pajak daerah sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP), telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan persiapan pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Bantul, Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pandak, tersedianya ruangan pelayanan pajak daerah yang nyaman antara lain dengan dilengkapi dengan pervorator karcis serta tersedianya SIM Pendapatan yang terintegrasi sampai proses pelaporan, memberikan piagam yang berisi pengumuman tarif pajak restaurant kepada pengelola hotel dan restaurant di wilayah Kabupaten Bantul.

11. Kegiatan Penilaian Individual Menara Telekomunikasi Telah dilakukan pendataan atas menara telekomunikasi yang tersebar di 17 kecamatan di wilayah Bantul sebanyak 150 menara untuk dilakukan identifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama guna dilaksanakan penilaian individu menara telekomunikasi. 68


2012

Hasil penilaian menara telekomunikasi tersebut akan dituangkan dalam SISMIOP, sehingga pada tahun 2013 semua menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul memiliki NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Hal ini merupakan potensi pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya pendapatan yang bersumber dari Pajak PBB dan sebagai dasar untuk menentukan tariff retribusi jasa umum yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas juga mendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

(PPKD)

dengan

tugas

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah. Disamping itu juga sesuai dengan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 80 tahun 2011 dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD adalah sebagai berikut :

69


2012

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPPKAD sebagai SKPD SELISIH NO

URAIAN

TARGET

REALISASI Rupiah

%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

I

PAJAK DAERAH

1

Pajak Hotel

2

Pajak Restoran

3

Pajak Hiburan

4

Pajak Reklame

5

Pajak Penerangan Jalan

6

Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan

7

Pajak Parkir

8

Pajak BPHTB

9

Pajak Sarang Burung Walet

10

II

1

III

1

Pajak Air Tanah

RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Usaha (Sewa Gedung) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - PD Aneka Dharma

- PD Bank Pasar

39,922,684,800

51,768,352,232

10,077,470,952

130

600,000,000

823,428,554

223,428,554

137

1,900,000,000

2,855,070,517

955,070,517

150

400,000,000

440,593,360

40,593,360

110

2,000,000,000

2,718,571,111

578,244,117

136

16,000,000,000

16,460,816,329

460,816,329

103

350,000,000

446,594,700

96,594,700

128

50,000,000

70,833,088

20,833,088

142

18,470,684,800

27,746,383,081

9,275,698,281

150

2,000,000

2,100,000

100,000

105

150,000,000

203,961,491

53,961,491

136

-

-

-

-

-

-

-

-

8,131,250,676

8,184,263,102

53,012,426

101

2,014,587,541

2,067,599,967

53,012,426

103

-

-

-

-

1,707,916,668

1,707,916,668

(0)

100

70


2012

SELISIH NO

URAIAN

- PDAM

- BUKP

2

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah

III

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1

Penerimaan Jasa Giro

2

Pendapatan Bunga Deposito

3

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

4

Pendapatan dari Pengembalian

J U M L A H

TARGET

REALISASI Rupiah

%

100,000,000

152,418,950

52,418,950

152

206,670,873

207,264,349

593,476

100

6,116,663,135

6,116,663,135

-

100

4,815,000,000

8,336,872,726

3,521,872,726

173

250,000,000

199,364,026

(50,635,974)

80

4,500,000,000

7,772,062,896

3,272,062,896

173

15,000,000

194,407,562

179,407,562

1,29 6

50,000,000

171,038,242

121,038,242

342

52,868,935,476

68,289,488,060

15,420,552,584

129

Realisasi pada tahun 2012 pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu SKPD penghasil sebesar Rp68.289.488.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.868.935.476,00 terdapat selesih lebih Rp15.420.552.584,00.

Target dan realisasi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

71


2012

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPPKAD sebagai PPKD NO

URAIAN

TARGET

SELISIH

REALISASI

Rupiah

%

PENDAPATAN

I

Dana Perimbangan

1

Bagi Hasil Pajak

-

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

878,391,333,111

885,352,411,354

6,961,078,243

101

43,687,904,304

49,864,791,011

6,176,886,707

114

28,844,193,107

31,162,565,629

2,318,372,522

108

481,469,231

481,469,231

100

14,843,711,197

18,220,756,151

3,377,044,954

123

3,387,394,807

4,171,586,343

784,191,536

123

-

1,877,596

1,877,596

100

241,448,692

343,986,219

102,537,527

142

3,145,946,115

3,825,722,528

679,776,413

122

768,034,584,000

768,034,584,000

-

100

63,281,450,000

63,281,450,000

-

100

282,115,528,930

285,620,536,000

3,505,007,070

-

5,000,000,000

-

(5,000,000,000)

-

5,000,000,000

-

(5,000,000,000)

-

57,631,810,000

64,463,325,000

6,831,515,000

112

21,559,297,000

23,715,697,000

2,156,400,000

110

BPHTB

-

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

2

-

-

-

Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Dana dari Cukai Tembakau

3

Dana Alokasi Umum

4

Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

II

1

Pendapatan Hibah

-

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2

-

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

72


NO

URAIAN -

-

-

3

4

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah

-

Bagi Hasil PBB bagi Pemerintah Desa

-

Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2012

SELISIH

TARGET

REALISASI

19,225,718,000

20,894,182,000

1,668,464,000

109

15,661,384,000

18,639,502,000

2,978,118,000

119

3,201,000

3,021,000

(180,000)

94

502,991,000

569,429,000

66,438,000

113

679,219,000

641,494,000

(37,725,000)

94

205,719,691,000

205,719,691,000

-

100

Rupiah

%

-

Tunjangan Profesi Guru PNSD

201,528,691,000

201,528,691,000

-

100

-

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4,191,000,000

4,191,000,000

-

100

13,764,027,930

15,437,520,000

1,673,492,070

112

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya -

Bantuan Keuangan dari Propinsi DIY

11,673,600,000

12,773,600,000

1,100,000,000

109

-

Bantuan Keuangan dari Kabupaten Sleman

301,289,850

1,057,000,000

755,710,150

351

-

Bantuan Keuangan dari Kota Yogyakarta

1,789,138,080

1,606,920,000

(182,218,080)

90

1,160,506,862,041

1,170,972,947,354

10,466,085,313

101

J U M L A H

3.5.2. ANALISA KINERJA SASARAN DARI MISI II Guna

mewujudkan

misi

ke

dua

“mewujudkan

manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas” terdapat enam tujuan dan enam sasaran dengan melaksanakan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 73


Aparatur,

program

Peningkatan

dan

2012

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota dan program Penataan Peraturan Per undang-undangan dan program Pengelolaan Barang Daerah. Tujuan yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari misi ke-dua adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisiens, efektif, ekonomis dan tepat sasaran; c. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab; d. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif; e. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah; dan f.

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi.

Kinerja sasaran-sasaran dari misi ke dua sebagaimana tersebut dapat dilihat dengan indikator kinerja dari masingmasing sasaran sebagai berikut :

74


2012

Sasaran II : Mengupayakan Terwujudnya Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keauangan Daerah yang Berkualitas

Sasaran ke dua ini guna mewujudkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai indikator kinerja adalah jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Indikator ini merupakan salah satu dari delapan indikator kinerja utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sebagai indiaktor kinerja pada misi I (pertama) dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Target dan realisasi indikator kinerja jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu sebagai berikut : Tabel 3.11 Indikator Kinerja Utama (Sasaran II : Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah) INDIKATOR Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

SATUAN

TARGET 2012

peraturan

3

CAPAIA N 2011 13

CAPAIA N 2012 433

Capaian indikator kinerja utama jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2012 sebanyak 25 peraturan jauh melebihi dari target sebanyak 3 (tiga) peraturan dan capaian pada tahun 2011 sebanyak 13 75


2012

(tigabelas) peraturan. Capaian pada tahun 2012 disebabkan adanya regulasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah pusat antara lain Peraturan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri no 21 tahun 2011, Undang-undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Penglolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Bupati Bantul No 05 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel; 3. Peraturan Bupati Bantul No 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran; 4. Peraturan Bupati Bantul No 07 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan; 5. Peraturan Bupati Bantul No 08 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame; 6. Peraturan Bupati Bantul No 09 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan; 7. Peraturan Bupati Bantul No 10 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 76


2012

8. Peraturan Bupati Bantul no 11 tahun 2012 tentang Taca Cara Pengelolaan Pajak Parkir; 9. Peraturan Bupati Bantul no 12 tahun 2012 tentang Taca Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah; 10. Peraturan Bupati Bantul no 13 tahun 2012 tentang Taca Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet; 11. Peraturan Bupati Bantul no 14 tahun 2012 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame; 12. Peraturan Bupati Bantul no 37 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran PBB; 13. Peraturan Bupati Bantul no 38 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 14. Peraturan Bupati Bantul no 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran PBB; 15. Peraturan Bupati Bantul nomor 44 tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan PBB; 16. Peraturan Bupati Bantul nomor 45 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan PBB; 17. Peraturan Bupati Bantul nomor 46 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis; 18. Peraturan Bupati Bantul nomor 52 tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Adminstrasi; 19. Peraturan Bupati Bantul nomor 56 tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Adminstrasi; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

77


2012

Kabupaten Bantul nomor 10 tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Bupati Bantul nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Bupati Bantul nomor 78 tahun 2011 tentang Tata

Cara

Penganggaran,

Pelaksanaan

dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah; 22. Peraturan Bupati Bantul nomor 54 tahun 2012 tentang Perubahan Bupati Bantul nomor 79 tahun 2011 tentang Tata

Cara

Penganggaran,

Pelaksanaan

dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial; 23. Peraturan Bupati Bantul nomor 73 tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2013; 24. Peraturan Bupati Bantul nomor 74 tahun 2012 tentang Standarisasi

Harga

Barang

dan

Jasa

Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2013; dan 25. Peraturan Bupati Bantul nomor 47 tahun 2012 tentang Pedoman

Pengamanan

Pencatatan

dan

Pendokumentasian Barang Milik Daerah. Program yang dilaksanakan adalah program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 2 (dua) kegiatan, program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan dan program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 2 (dua) kegiatan. Terlaksananya kegiatan-kegiatan ini membutuhkan anggaran

belanja

langsung

yang

dialokasikan

sebesar 78


2012

Rp350.145.000,00 terealisasi sebesar Rp254.363.610,00 atau terserap 73% dengan tingkat capaian sebesat 84% dengan katagori berhasil. Tingkat capaian dari sasaran ini didukung dengan tingkat capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui kegiatan ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan sosialisasi atas Peraturan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri no 21 tahun 2011, dengan peserta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan perwakilan dari

anggota

DPRD.

Melalui

sosilisasi

ini

dapat

meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Dalam Negeri nomor

13 tahun

2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri no 21 tahun 2011.

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Meningkatnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui bimbingan teknis, work shop dan seminar 79


2012

tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diwujudkan

melalui

kegiatan

Bimbingan

Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program uPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung terwujudnya sasaran ke-2 (dua) merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk ketugasan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan jumlah 3 (tiga) kegiatan. Indikator capaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan

dari

program

Peningkatan

dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Standart Satuan Harga Melalui

kegiatan

ini

telah

dilaksanakan

penyusunan standardisasi harga barang dan jasa dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2012 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul. Telah digandakan buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 tahun 2012 sebanyak 75 buku untuk didistribusikan ke seluruh SKPD. Sehingga Daerah

(APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun

Anggaran

2013

dapat

dilaksanakan secara tertib administrasi dan tidak terjadi penyimpangan. 80


2012

2. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kegiatan ini telah menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Serta telah digandakan peraturan bupati tersebut sebanyak 75 buku untuk didistribusikan ke seluruh SKPD

se

Kabupaten

Bantul

sebagai

pedoman

melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2013.

3. Penyusunan Analisa Estándar Belanja (ASB) Telah disusun buku Modul Aplikasi Sistem Penyusunan Analisa Standar Belanja Daerah yang dipergunakan sebagai salah satu indikator SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD berdasarkan prestasi kerja. Selain program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibahas diatas juga dilaksanakan program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dijabarkan dengan terlaksananya 2 (dua) kegiatan dengan indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

81


2012

1. Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi Disusun dan ditetapkan peraturan bupati tentang pajak dan retribusi daerah sebanyak 19 Peraturan Bupati Bantul.

2. Regulasi

Peraturan

Daerah

tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah. Disusun

dan

ditetapkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor

10

tahun

2007

tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran IV : Meningkatkan Efektivitas APBD

Sasaran IV ini telah mewujudkan tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan efektifitas APBD dengan tingkat capaian

sebesar 90% dengan katagori sangat berhasil.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut dengan melaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp482.065.000,00

terealisasi

sebesar

Rp389.371.305,00 atau 80,77%. Indikator kinerja utama dari sasaran empat (4) sebagai salah satu indikator pada misi I 82


2012

(pertama) dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Realisasi indikator kinerja utama dari sasaran 4 (empat) yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.12 Realisasi Indikator Kinerja Utama dari Sasaran IV Tahun 2011 dan 2012

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2012

CAPAIAN 2011

CAPAIAN 2012

1

2

3

4

5

6

1

Jumlah peraturan daerah tentang APBD

Perda

2

2

2

2

Jumlah peraturan bupati tentang APBD

Perbup

2

2

2

Indikator kinerja utama sebagaimana dalam tabel tersebut diatas dapat direalisasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan terlaksananya

Keuangan

dan

kegiatan-kegiatan

Aset

Daerah

setiap

tahun

dengan rutin

dilaksanakan sebagai perwujudan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul dengan ketugasan untuk menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

83


2012

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Telah disusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah dengan tepat waktu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Desember 2012.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Telah disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul dengan tepat waktu yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Desember 2012.

3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Telah disusun dan ditetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2012 dan 84


2012

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dengan tepat waktu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun 2012.

4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2012 Telah disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul dengan tepat waktu yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Sasaran V : Meningkatnya Profesionalitas, Transparan dan Akuntabilitas Pentausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran

kelima

(5)

diperutukkan

mendukung

terealisasinya tujuan yaitu terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab dengan tingkat capaian yang terealisasi pada tahun 2012 sebesar 88% dengan katagori sangat berhasil. Keberhasilan ini didukung dengan terlaksananya program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan 85


2012

Keuangan Daerah dan program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola

Keuangan/Kabupaten

yang

dijabarkan

dalam

kegiatan-kegiatan yang berjumlah 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar

Rp1.669.616.770,00

terealisasi

sebesar

Rp1.496.423.415,00 atau terserap sebesar 90%. Indikator kinerja utama dari sasaran 5 (lima) sebagai salah satu indikator pada misi I (pertama) dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Realisasi indikator kinerja utama dari sasaran 5 (lima) yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Utama dari Sasaran V Tahun 2011 dan 2012 NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2012

CAPAIAN 2011

CAPAIAN 2012

1

2

3

4

5

6

Perda

1

1

1

Perbup

1

1

1

1 2

Jumlah peraturan daerah tentang APBD Jumlah peraturan bupati tentang APBD

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung terwujudnya indikator kinerja utama sebagaimana dalam tabel tersebut diatas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

setiap

tahun

dan

sebagai

perwujudan 86


2012

pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang memiliki tugas menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011 Telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011 dan ditetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Telah disusun Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011 dan ditetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2012 tentang 87


2012

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

3. Kegiatan Penerbitan DPA SKPD Telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan DPA/DPPA

Sebagai

pedoman

SKPD

melaksanakan

kegiatan-kegiatan sebanyak 126 dokumen dan digandakan sebanyak 1134 dokumen dengan rincian sebagai arsip DPPKAD sebanyak 2 dokumen, SKPD yang bersangkutan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bappeda.

4. Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas Telah disusun dan digandakan buku anggaran kas berdasarkan APBD Tahun 2012 dan Perubahan APBD tahun 2012 masing-masing buku anggaran kas digandakan sebanyak 20 buku.

5. Kegiatan Penerbitan SPD Telah

diterbitkan

dan

didistribusikan

Surat

Penyediaan Dana (SPD) sebanyak 1.808 SPD terdiri dari sebagai berikut : 

SPD Belanja Gaji PNS

sebanyak 848 dokumen

untuk 53 SKPD/Unit Kerja, dan  SPD Belanja Non Gaji PNS sebanyak 960 dokumen untuk 60 SKPD/Unit Kerja. 88


2012

6. Kegiatan Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji bagi PNS/CPNS setiap bulan (termasuk daftar gaji ke 13) sebanyak 1911 daftar gaji untuk 147 unit kerja sehingga gaji PNS/CPNS dapat tersalur atau diterima oleh masing-masing PNS/CPNS dengan lancar dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

7. Kegiatan Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung Telah

dilaksanakan

pengujian

kebenaran

atas

dokumen dan kelengkapan pengajuan belanja langsung sebanyak 2.462 dokumen yang diajukan oleh 60 SKPD sebagai dasar untuk diterbitkan SP2D.

8. Kegiatan TP-TGR Terselesainya kasus yang mengakibatkan kerugian daerah dengan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun ini sebesar Rp141.452.661,98.

9. Kegiatan Penyusunan Neraca Dinas/Instansi Tersusunnya Neraca Kompilasi per 31 Desember 2011 dan terlaksananya coaching clinic atau pendampingan penyusunan neraca SKPD bekerja sama

dengan Tim

Pendamping dari BPKP Kantor Perwakilan Propinsi DIY setiap bulannya.

89


2012

10. Kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi APBD Terlaksananya pembenahan dan pembetulan hasil rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan Desember 2011 s/d bulan Desember 2012 dengan peserta rekonsiliasi dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan,

Bidang Pendaftaran

dan Penetapan, Dinas/Instansi penghasil dan pengelola dana bergulir.

11. Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan Telah diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan (Tahun 2012) kepada seluruh PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai lampiran pelaporan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2012 ke Kantor Pajak Pratama sebanyak 12.804 SPT.

12. Kegiatan

Pengelolaan

dan

Pelaporan

Dana

Tugas

Pembantuan Tersususnnya laporan sebagai hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah (UAW) sebanyak 4 laporan atas Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Laporan tersebut telah dikirim ke Kantor Wilayah Perbendaharaan dengan tepat waktu.

13.Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Tersusunnya Laporan Semester I dan Prognosis Semester II sebagai salah satu pertimbangan untuk 90


melaksanakan

perubahan

anggaran

2012

pendapatan

dan

belanja.

14.Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah Terwujudnya berbagai informasi tentang keuangan daerah melalui leaflet yang menyajikan informasi tentang neraca dan laporan realisasi APBD dari tahun 2006 s/d tahun 2011, tersusunnya buku saku dan buku analisa tentang keuangan dan asset daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2010 dan 2011.

15.Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Telah dilakukannya pencermatan dan pengkajian terhadap surat ijin melebihi standart dan surat ijin melakukan revisi DPA maupun DPPA dari delapan SKPD serta diterbitkan surat ijin melebihi standar dan ijin perubahan alokasi DPA sebanyak 8 SKPD. 16.Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bantuan) Terlaksananya

fasilitasi

pencairan

belanja

PPKD

(belanja tidak langsung) sesuai peruntukkanya dan aturan yang berlaku dengan jumlah anggaran sebesar sebesar Rp78.751.386.829,54

terealisasi

sebesar

Rp67.301.179.057,48. 91


2012

17. Kegiatan Penerbitan SKPP Diterbitkan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) sebanyak 527 dokumen terdiri PNS yang purnatugas sebanyak 476 dokumen, PNS yang meninggal dunia sebanyak 30 dokumen, PNS yang mutasi ke instansi di luar Kab. Bantul sebanyak 5 dokumen, PNS yang pensiun dini sebanyak 7 dokumen, PNS yang diberhentikan sebanyak 5 dokumen dan revisi atas SKPP yang telah diterbitkan sebanyak 4 dokumen.

18. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, PPh ps 21 dan Taperum Telah dilaksanakan potongan, disetor dan dilaporkan atas potongan gaji maupun kekurangan gaji PNS setiap bulan selama tahun 2012 yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp45.754.090.998,00; PPh pasal 21 sebesar

Rp5.886.490.624,00,

taperum

sebesar

Rp1.148.060.000,00 dan Iuran Askes PP 28 sebanyak Rp9.158.693.849,00.

19. Kegiatan Penerbitan SP2D Langsung Telah diterbitkan SP2D Belanja Langsung sebagai dokumen untuk mencairkan anggaran belanja langsung guna terlaksananya kegiatan-kegiatan pada masing-masing SKPD. Pada tahun 2012 telah diterbitkan SP2D terdiri dari :  SP2D UP

sebanyak :

65 dokumen 92


2012

 SP2D GU

sebanyak : 910 dokumen

 SP2D TU


 SP2D LS Gaji NonPNS sebanyak : 268 dokumen  SP2D LS Barang & Jasa sebanyak : 1.105 dokumen.

20. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD Tersedianya data belanja SKPD yang akurat melalui kegiatan rekonsiliasi dengan seluruh SKPD yang diadakan setiap triwulan.

21. Kegiatan Pengkatuan Data PNS Dibukukan

gaji

maupun

kekurangan

gaji

bagi

PNS/CPNS yang diterima oleh masing-masing PNS/CPNS setiap bulan dalam Kartu Gaji Pegawai Peorangan sebanyak 12.804 kartu.

22. Kegiatan Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Terlaksananya

pengujian

atas

dokumen

dan

kelengkapannya belanja tidak langsung yang diajukan oleh seluruh SKPD/Unit Kerja yang terdiri sebagai berikut :  Belanja Gaji PNS/CPNS sebanyak 3.248 dokumen dengan jumlah SKPD/Unit Kerja sebanyak 147; dan  Belanja Tidak Langsung Non Gaji PNS sebanyak 3.108 dokumen dengan jumlah SKPD sebanyak 11.

93


2012

23. Kegiatan Penerbitan SP2D Belanja Langsung Telah diterbitkan SP2D Belanja Langsung sebagai dokumen untuk mencairkan anggaran belanja langsung guna terlaksananya kegiatan-kegiatan pada masing-masing SKPD. Pada tahun 2012 telah diterbitkan SP2D terdiri dari : 

SP2D UP

sebanyak :

65 dokumen

 SP2D GU


 SP2D TU


 SP2D LS Gaji Nono PNS sebanyak : 268 dokumen  SP2D LS Barang & Jasa sebanyak : 1.105 dokumen.

24. Kegiatan Pembinaan Bendahara Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pembinaan Bendahara, dengan mengadakan pembinaan rutin dengan mengundang bendahara pengeluaran dan kepala Sub. Bag. Keuangan seluruh SKPD . Pada tahun ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pembinaan rutin.

Sasaran VI : Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

Sasaran ke enam ini berhubungan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

(PPKD)

dalam

melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan wewenang yaitu melaksanakan kebijakan dan 94


2012

pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bantul yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp2.438.010.328.531,10 yang terdiri yaitu pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.14 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012

No

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

1

Tanah

102,165,635,548.00

2

Peralatan dan mesin

253,040,216,411.47

3

Gedung dan bangunan

815,006,438,808.09

4

Jalan, irigasi dan jaringan

5

Aset tetap lainnya

6

Kontruksi dalam pengerjaan Jumlah Aset Tetap

1,217,534,299,769.33 43,889,855,767.21 6,373,882,227.00 2,438,010,328,531.10

Tujuan yang akan diwujudkan dari sasaran ini adalah mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif. Tujuan ini terwujud dengan tingkat capaian sebesar 88% dengan katagori sangat berhasil. Program yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Barang Daerah yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran 95


sebesar

Rp930.297.000,00

terealisasi

2012

sebesar

Rp602.854.575,00 atau terserap 65%. Salah satu Indikator Kinerja Utama dari pelaksanaan program Pengelolaan Barang Daerah adalah pertumbuhan belanja modal yang merupakan indikator misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Capaian dari indikator pertumbuhan belanja modal pada tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.15 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Tahun Tahun 2011 dan 2012

NO

INDIKATOR

SATUA N

TARGET 2012

CAPAIAN 2011

CAPAI AN 2012

1

2

3

4

5

6

%

1.32

-3,11

17.33

1

Pertumbuhan belanja modal

Rasio pertumbuhan belanja modal memberikan informasi mengenai peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut realisasi rasio pertumbuhan belanja modal pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 17,33% lebih besar dari rasio pertumbuhan belanja modal yang ditargetkan yaitu sebesar 1,32%. Sedang pada tahun tahun 2011 realisasi rasio pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu -3,11%. Untuk lebih jelas realisasi pertumbuhan

96


2012

belanja modal tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

97


2012

Tabel 3.16 Pertumbuhan Belanja Modal (dalam Rupiah) Tahun 2011 dan Tahun 2012

Belanja Modal Uaraian

1 Belanja modal

Tahun 2010

Tahun 2011

Pertumbuhan (Rp)

Tahun 2012

Pertumbuhan (Rp)

2

3

4

5

6

123,249,280,474.00

119,417,030,209.00

(3,832,250,265.00)

140,106,752,810.00

20,689,722,601.00

98


2012

Gambar Grafik 3.3 Pertumbuhab Belanja Modal (Rupiah) Tahun 200, 2011 dan Tahun 2012

145,000,000,000.00

140,000,000,000.00

135,000,000,000.00

130,000,000,000.00

125,000,000,000.00

Belanja modal

120,000,000,000.00

115,000,000,000.00

110,000,000,000.00

105,000,000,000.00 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tujuan dari sasaran ini didukung dengan terlaksananya kegiatan yang berjumlah 6 (enam) dari program Pengelolaan Barang Daerah dalam rangka mewujudkan terlaksananya pengelolaan dan pengadministrasian Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dapat mendukung

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bantul

memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun indiaktor kinerja dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Aparatur Pemda Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pengurus barang pada seluruh SKPD/Unit Kerja dalam mengelola barang daerah melalui forum komunikasi, dan telah dilaksanakan sosialisasi tentang Pengelolaan Barang Milik 99


2012

Daerah (BMD) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 tahun 2012 tentang Pedoman Pengamanan Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah . 2. SIMBADA Melaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP Perwakilan DIY tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka persiapan

penggunaan

dan

operasionalisasi

software

penatausahaan Barang Milik Daerah dengan SIMDA – BMD dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY.

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Pengelolaan

Barang Tersusunnya Laporan RKBMD, DKBMD, RKPMD, Laporan Mutasi Aset Tetap Semester I, Laporan Mutasi Aset Tetap Semester II dan Laporan Mutasi Aset Tetap Tahunan sebagai dokumen perencanaan dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Penataan Aset Terlaksananya pendayagunaan/optimalisasi aset daerah yang tidak digunakan

melalui pinjam pakai dan sewa

menyewa, dengan membuat perjanjian dan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang persetujuan pinjam pakai dan sewa menyewa atas aset yang tidak digunakan antara lain disewanya gedung eks Dnas Pendidikan Menengah dan Non Informal oleh Yayasan Aisiyah, dipergunakan gedung eks Tuti Barat digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk Rumah Barang Sitaan Negara. 100


2012

5. Penghapusan Barang Daerah Terlaksananya penghapusan atas barang inventaris yang telah rusak dari beberapa SKPD/Unit Kerja yang telah mengajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan atas kendaraan dinas yang telah rusak dan tidak dipergunakan dilaksanakan dengan pelelangan terbuka pada bulan Nopember 2012. Sedang untuk inventaris asset tetap yang rusak dan tidak dipergunakan selain kendaraan dinas/operasional penghapusan dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 dengan pelelangan terbatas.

6. Pengamanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah Terwujudnya keamanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dengan cara sebagai berikut :  BPKB kendaraan dinas/operasional disimpan dengan tertib di Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan  Sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah disimpan di deposit box pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul.

7. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi asset tetap pada seluruh SKPD dan unit kerja di Kabupaten Bantul, sehingga data dan nilai asset tetap per 31 Desember 2011 dapat disajikan dengan akurat yang dituangkan dalam Surat 101


2012

Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Aset Tetap pada Seluruh SKPD/Unit Kerja se Kabupaten Bantul per 31 Desember 2011. Sasaran VII : Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah

Sasaran ketujuh ini diperuntukkan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dengan indikator capaian dari sasaran ini sebesar 80% dengan katagor berhasil. Sasaran dan tujuan ini ikut mendukung Pemerintah Daerah dalam meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2012 dapat diketahui setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran ini

adalah

program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran belanja langsung terlaksananya kegiatan ini sebesar Rp25.482.000,00 terealisasi Rp18.275.000,00 atau terserap 77%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

102


2012

1. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam pengelolaan

rangka

untuk

keuangan

meningkatkan

daerah

telah

kualitas

dilaksanakan

sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan mengundang PPK dan pembuat neraca seluruh SKPD yang berjumlah 120 peserta. Sasaran VIII : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran VIII (delapan) diperuntukkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Daerah

melalui

program

Peningkatan

dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daeah dengan kegiatan Pengelolaan Simkeuda dan program Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan SIMBADA telah melaksanakan tahap persiapan dalam tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Alokasi anggaran belanja langsung untuk melaksanalan kegiatan ini sebesar Rp261.178.915 terealisasi sebesar Rp173.813.300,00 atau terserap 67%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebesar 68% dengan katagori berhasil, adapun kegiatankegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut : 103


2012

1. Pengelolaan Simkeuda Dalam rangka mewujudkan good governace dalam pengelolaan

keuangan

daerah

pada

tahun

2013

pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan aplikasi SimKeuda. Adapun persiapan yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah seluruh SKPD seKabupaten

Bantul

dari

proses

penganggaran,

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menggunakan Simkeuda yang dibangun oleh Kantor Perwakilan BPKP Propinsi DIY dengan peserta dari 58 unit kerja/SKPD.

2. SIMBADA Melaksanakan

rapat

koordinasi

dengan

BPKP

Perwakilan DIY tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka persiapan penggunaan dan operasionalisasi software

penatausahaan Barang Milik Daerah dengan

SIMDA – BMD dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY.

3.5.3 ANALISA KINERJA SASARAN DARI MISI III Sasaran I (pertama) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : Sasaran I : Meningkatnya Efisiensi, Efektifitas dan Responbilitas Pelayanan Publik

104


2012

Sasaran sebagaimana tersebut diatas untuk mewujudkan misi “Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja” dengan tujuan terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012. Sasaran sebagaimana tersebut diatas diperuntukkan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan wewenang dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran adalah program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan ketersediaan anggaran belanja langsung sebesar

Rp14.784.537.473,00

terealisasi

sebesar

Rp14.237.119.454,00 atau 96%. Indikator capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas dengan meningkatnya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan target capaian sebesar 80% tercapai sebesar 89% dengan katagori berhasil. Keberhasilan tersebut didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dengan indikator capain kinerja yaitu sebagai berikut :

105


2012

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Indikator kinerja dari kegiatan ini telah menyediakan jasa

komunikasi,

Pemerintah

Daerah

listrik dan

penerangan penerangan

gedung-gedung jalan

dengan

terbayarnya kepada penyedia jasa selama tahun 2012.

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Kegiatan ini telah mengadakan berbagai barang cetakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh SKPD/unit kerja termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan barang cetakan yaitu karcis 1) retribusi pasar Rp 125,00; 2) karcis retribusi pasar Rp 100,00; 3) karcis retribusi pasar Rp 75,00; 4) karcis retribusi kebersihan Rp 200,00; 5) karcis retribusi kebersihan Rp 100,00; 6) buku kas umum; 7) Bend 26a; ; 8) lembar disposisi; 9) kartu kendali; 10) blangko surat setoran; 11) blangko surat setoran pajak daerah; 12) kertas berkop DPPKAD; 13) amplop berkop DPPKAD; 14) kertas berkop Garuda;

15) amplop berkop Garuda ;

16) piagam

penghargaan; 17) stop map batik; 18) kalender dinding tahun 2013; 19) kalender meja tahun 2013; 20) buku kerja;

21) buku agenda. Terpenuhinya seluruh SKPD

termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kantor Pengelolaan Pasar terhadap barang cetakan sebagaimana.

106


2012

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini telah melaksanakan pengadaan baik secara

pelelangan

maupun

penunjukkan

langsung

berbagai macam peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 13 macam dengan jumlah 149 unit yang terdiri dari sebagai berikut : 1. Generator/genset sebanyak 1 unit; 2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit; 3. Kipas angin sebanyak 3 unit; 4. Papan nama beasr sebanyak 1 unit; 5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit; 6. Komputer PC sebanyak 78 unit; 7. Note Book sebanyak 10 unit; 8. Printer sebanyak 33 unit; 9. Monitor/Display sebanyak 4 unit; 10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit; 11. Monitor/Display sebanyak 4 unit; dan 12. Kamera sebanyak 1 unit. Terpenuhinya perlengkapan

kebutuhan

sebagaimana

peralatan tersebut

dan diatas

berdasarkan usulan dari SKPD yang telah dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan

ini

telah

dinas/operasional sebanyak

mengadakan

kendaraan

unit yang terdiri dari roda

2 sebanyak 15 unit, roda 4 sebanyak

unit dan 1 unit 107


2012

kendaraan roda 6. Kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan beberapa SKPD

termasuk

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

5. Pengadaan Mebelair Mebelair merupakan salah satu sarana yang diperlukan oleh SKPD/unit kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Melalui kegiatan ini telah melakukan pengadaan berbagai macam mebelair. 3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp44.361.514.441,00 terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.041.645.605,00



Belanja Langsung sebesar Rp23.319.868.836,00

Realisasi dari anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp38.931.087.283,00 atau terserap 88%.  Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja belanja tidak langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.042.203.475,00 dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp21.041.645.605,00 atau terserap 86%, berikut ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 108


2012

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

I

Gaji dan Tunjangan

5

6

4,188,025,000

4,107,463,980

80,561,020

385,568,000

377,781,919

7,786,081

269,047,000

246,385,000

22,662,000

-

-

-

249,026,000

245,735,000

3,291,000

251,809,000

280,200,500

(28,391,500)

126,146,744

125,956,729

190,015

77,961

76,316

1,645

11,618,965,000

9,158,693,849

2,460,271,151

1,747,563,000

1,566,949,130

180,613,870

1,747,563,000

1,566,949,130

180,613,870

-

-

-

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1,525,680,900

1,525,583,400

97,500

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1,525,680,900

1,525,583,400

97,500

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

679,737,000

407,377,652

272,359,348

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

679,737,000

407,377,652

272,359,348

21,041,645,605

18,042,203,475

2,999,442,130

Tunjangan Keluarga

3

Tunjangan Jabatan Struktural

4

Tunjangan Jabatan Fungsional

5

Tunjangan Fungsional Umum

6

Tunjangan Beras

7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

8

Pembulatan Gaji

II

Iuran Asuransi Kesehatan

III

Biaya Pemungutan Pajak daerah 1

Biaya Pemungutan PBB

2

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

1

4

86,100,261

2

V

%

5,383,599,444

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1

SISA ANGGARAN (Rp)

5,469,699,705

1

IV

REALISASI (Rp)

JUMLAH

98

98

98

92

99

111

100

98

79

90

90

100

100

60

60

86

109




2012

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Anggaran

belanja

langsung

yang

dialokasikan

guna

mendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas, pokok dan tatakerja selaras dengan wewenang yang dilimpahkan yaitu dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp23.319.868.836,00 terealisasi sebesar Rp20.888.883.808,00 atau terserap sebesar 90%. Anggaran dan realisasi dari belanja langsung dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp)

%

1

2

3

4

5

6

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor

7

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

10

11

4,935,000

4,725,980

209,020

7,500,000

7,244,100

255,900

72,456,000

68,971,000

3,485,000

9,486,400

9,153,450

332,950

21,600,000

19,889,750

1,710,250

750,000

573,000

177,000

250,000

247,700

2,300

9,000,000

6,694,900

2,305,100

53,125,000

27,197,500

25,927,500

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

280,000,000

230,812,400

49,187,600

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

2,700,000

1,310,000

1,390,000

7

96

97

95

96

92

76

99

SEKRETARIAT

1

KET

74

51

82

49

110


2012

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp)

%

1

2

3

4

5

6

12

Penyediaan Jasa Keamanan

13

10,799,400

10,799,400

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

248,747,500

157,397,494

91,350,006

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

2,000,000

1,050,000

950,000

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12,500,000

6,676,500

5,823,500

16

Sosialisasi peraturan perundangundangan

13,872,500

13,275,960

596,540

17

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

25,000,000

13,000,000

12,000,000

18

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

95,847,815

89,194,800

6,653,015

20

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah

72,992,000

67,334,150

5,657,850

21

Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bantuan)

137,492,500

126,916,940

10,575,560

22

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

137,493,980

97,318,100

40,175,880

23

Pengelolaan Simkeuda

231,178,915

173,283,300

57,895,615

24

Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

47,000,000

27,868,500

19,131,500

JUMLAH 1

Penyusunan Standar Satuan Harga

2

1,496,727,010

1,160,934,924

335,792,086

25,152,500

4,940,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

208,170,000

166,807,900

41,362,100

3

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

110,450,000

104,556,435

5,893,565

4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

96,740,000

67,708,370

29,031,630

5

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

66,705,000

50,298,600

16,406,400

7

Penerbitan DPA SKPD

83,830,000

80,756,500

3,073,500

8

Penyusunan Anggaran Kas

24,150,000

23,539,350

610,650

7

100

63

53

53

96

52

93

92

92

71

75

59

78

84

80

95

70

75

BIDANG ANGGARAN

30,092,500

KET

96

97

111


2012

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp)

%

1

2

3

4

5

6

9

Penerbitan SPD

10

28,847,250

1,262,750

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

28,050,000

21,562,500

6,487,500

11

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

49,525,000

45,107,500

4,417,500

13

Penyusunan ASB

100,000,000

56,775,000

43,225,000

827,822,500

671,111,905

156,710,595

72,600,000

69,875,800

2,724,200

119,000,000

116,780,000

2,220,000

65,680,000

62,477,425

3,202,575

140,505,000

102,035,600

38,469,400

139,300,000

135,236,300

4,063,700

67,500,000

66,670,500

829,500

38,900,000

36,800,000

2,100,000

40,400,000

38,425,000

1,975,000

65,420,000

55,670,000

9,750,000

41,400,000

39,375,000

2,025,000

32,000,000

29,690,300

2,309,700

47,000,000

41,785,000

5,215,000

61,450,000

58,400,925

3,049,075

36,560,000

33,881,500

2,678,500

967,715,000

887,103,350

75.818.100,00

JUMLAH 1

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

2

Pencetakan Daftar Gaji

3

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

4

TP-TGR

5

Pengelolaan Dana Perimbangan

6

Penyusunan SPT Tahunan

7

Penerbitan SKPP

8

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21 dan Taperum

9

Penerbitan SP2D Belanja Langsung

10

Rekonsiliasi Belanja SKPD

11

Pengkartuan Data PNS

12

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

13

Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

14

Pembinaan Bendahara

JUMLAH

7

96

77

91

57

81

96

98

95

73

97

99

95

95

85

95

BIDANG PERBENDHARAAN

30,110,000

KET

93

89

95

93

90,16

112


2012

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp)

%

1

2

3

4

5

6

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

2

Operasional Pajak Daerah

3

Pengendalian PAD

4

Pemberantasan Cukai Illegal

5

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pembinaan Lingkungan Sosial, Industri, dan Kualitas Bahan Baku

6

Intensifikasi PPh OP (PPh 21)

JUMLAH

374,440,000

311,739,700

62,700,300

433,925,000

357,012,600

76,912,400

271,950,000

221,300,875

50,649,125

2,620,000

2,620,000

231,661,583

159,826,225

71,835,358

46,164,000

35,201,800

10,962,200

1,360,760,583

1,087,701,200

273,059,383

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

354,000,000

310,329,695

43,670,305

2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,343,707,473

1,132,352,750

211,354,723

3

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100,000,000

98,234,840

4

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3,507,200,000

3,289,803,100

217,396,900

5

Pengadaan Mebelair

462,130,000

425,690,700

36,439,300

6

Peningkatan SDM aparatur Pemda

44,300,000

35,330,600

8,969,400

7

SIMBADA

30,000,000

530,000

29,470,000

8

Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

84,850,000

63,597,450

21,252,550

9

Penataan aset

89,230,000

77,823,750

11,406,250

10

Penghapusan barang daerah

76,590,000

75,493,200

1,096,800

11

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

562,752,000

321,159,700

241,592,300

12

Pengamanan Adm. Dokumen kepemilikam Barang Milik Daerah

42,575,000

28,919,875

13,655,125

JUMLAH

6,697,334,473

5,859,265,660

838,068,813

83

82

81

69

76

80

88

84

94

92

80

2

75

BIDANG ASET

1

7

BIDANG PENAGIHAN

1

KET

87

99

57

68

87

113


NO 1 1

2

2012

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp)

%

2

3

4

5

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

150,690,000

26,103,270

87,325,000

78,312,375

9,012,625

117,763,250

84,520,000

33,243,250

3

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

4

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

52,150,000

49,378,500

2,771,500

5

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

24,800,000

23,794,600

1,005,400

6

Penyusunan Laporan Semesteran

56,870,750

55,235,000

1,635,750

7

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

25,482,000

18,275,000

7,207,000

JUMLAH

541,184,270

460,205,475

80,978,795

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9,017,500,000

8,980,708,369

36,791,631

2

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

1,917,895,000

1,371,389,875

546,505,125

3

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

25,000,000

18,835,700

6,164,300

4

Pelayanan Pajak Daerah

281,800,000

240,361,825

41,438,175

5

Penilaian Individual Menara Telekomonikasi

80,000,000

54,536,375

25,463,625

6

Regulasi Peraturan Pajak dn Retribusi Daerah

106,130,000

96,729,150

9,400,850

11,428,325,000

10,762,561,294

665,763,706

23,319,868,836

20,888,883,808

2,430,985,028

JUMLAH JUMLAH BELANJA LANGSUNG

85

90

72

95

96

97

72

85

100

72

75

85

68

91

94

BIDANG PENETAPAN & PENDAFTARAN

1

7

BIDANG AKUNTANSI

176,793,270

KET

90

 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 114


2012

guna mencapai sasaran dan misi yang ditetapkan dengan alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

115


2012

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi per Sasaran No

Sasaran

Anggaran

Realisasi

Sisa

1

2

3

4

5

1

Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan public

14,684,537,473.00

14,138,884,614.00

545,652,859.00

2

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

3,877,355,583.00

2,977,937,075.00

899,418,508.00

3

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan daerah

311,272,500.00

228,087,650.00

83,184,850.00

4


482,065,000.00

389,371,305.00

92,693,695.00

5

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

1,807,110,750.00

1,593,741,515.00

213,369,235.00

6


900,297,000.00

602,324,575.00

297,972,425.00

7

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah

25,482,000.00

18,275,000.00

7,207,000.00

8

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi terintegrasi

261,178,915.00

173,813,300.00

87,365,615.00

22,349,299,221.00

20,122,435,034.00

2,226,864,187.00

J u m l a h

116


2012

3.7 PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan ketugasan pada bidang pengelolaan pendapatan, keuangan

dan

aset

daerah

yang

diimplementasikan

dengan

terlaksananya 8 (delapan) program dan 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi pada tahun 2012 yang perlu diupayakan adanya solusi atas permasalahan tersebut. Permasalahan dan solusi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.18 Permasalahan dan Solusi No

1

2

3

4

5

6

Permasalahan Adanya data dasar pajak dan retribusi belum akurat sehingga berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi Belum efektifnya penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan pajak dan retribusi

Solusi Perlu diupayakan ketersediaan data dasar pajak dan retribusi yang akurat guna mendukung peningkatan PAD Penyusunan Standar Oprational Prosedure (SOP) pengelolaan pajak dan retribusi

Mendayagunakan SDM yang ada dengan membuat skala prioritas, mengoptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD melalui diklat, pemagangan, mengangkat tenaga alih daya dll Mengadakan aplikasi Pajak Daerah Sarana prasarana pemungutan Pajak yang terintegrasi Bidang Penagihan Daerah kurang memadai terutama dan Bidang Pendaftaran dan aplikasi Pajak Daerah masih kurang Penetapan Menganggarkan 1 unit mobil Kendaraan operasional penertiban operasional pada APBD Perubahan Reklame ilegal belum ada 2012. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah . Diperlukan reward dan punishment Kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang konsisten bagi Wajib Pajak dan untuk membayar Pajak Daerah Wajib Retribusi Daerah atas kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah Belum memadainya baik kualitas maupun kuantitas SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada sehingga pemungutan Pajak Daerah masih belum optimal

117


2012

No

Permasalahan

Solusi

7

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak belum sesuai dengan harapan

8

Terdapat beberapa SKPD dalam menyajikan laporan data aset belum akurat dan lengkap

9

Terdapat beberapa pengurus barang yang tidak dapat mengoperasikan komputer tetapi paham akan aturan pengelolaan BMD

Kepala SKPD menunjukkan pegawai sebagai pendamping pengurus barang dalam mengoperasikan computer

10

Terdapat beberapa SKPD dalam mengirim laporan aset tidak tepat waktu

Melakukan tagihan dengan menghubungi lewat telepon dan membuat surat tagihan I dan surat tagihan II

Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan Dilaksanakan klarifikasi dan rekonsiliasi dengan mengundang SKPD yang bersangkutan pada khususnya dan mengundang seluruh SKPD untuk melaksanakan rekonsiliasi data aset pada umumnya

118


BAB

I

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang diatur dalam

pasal

3

mengatur

asas

umum

penyelenggaraan

negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari

penyelenggaraan

pemerintahan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undag-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Oleh

karena

itu

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai 1


kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas dinas sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan

akuntabilitas

disusun

dengan

menggunakan

pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai manivestasi

pengukuran

pencapaian

kinerja

tahunan

yang

tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan konfilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi dan misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

2


bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan tersebut digambarkan mengenai peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam menjalankan tugas pokok

dan

tatakerja

dalam

kurun

waktu

satu

tahun

penyelenggaraaan urusan pemerintahan di daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.2.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan institusi yang menerima pelimpahan kekuasaan dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah juga dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

memiliki kedudukan sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

3


Tahun 2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi dalam pengelolaan keuangan daerah, Bagian Aset yang membidangi dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam

perkembangan

kebutuhan,

karakteristik,

kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan didaerah maka dilaksanakan penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011, nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan komplilasi dari ke tiga instansi tersebut serta ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2012.

4


I.3. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30, susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, terdiri atas : 1. Sub. Bagian Umum; 2. Sub. Bagian Program; dan 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas : 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan; 2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan 3. Seksi Penetapan. d. Bidang Penagihan, terdiri dari 1. Seksi Penagihan dan Piutang; 2. Seksi Keberatan; dan 3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan. e. Bidang Anggaran, terdiri atas : 1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan 2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran; f. Bidang Belanja, terdiri atas : 1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan

5


2. Seksi Belanja Langsung. g. Bidang Akuntansi, terdiri atas : 1. Seksi Pembukuan; dan 2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan. h. Bidang Aset, terdiri atas : 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan 3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian. i. UPT j. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun

bagan

susunan

organisasi

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai berikut :

6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD Kepala Dinas

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan

Seksi Penetapan

Bidang Penagihan

Seksi Penagihan dan Piutang

Seksi Keberatan

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

Sub Bagian Umum

Bidang Perbendaharaan

Bidang Anggaran

Seksi Belanja Tidak Langsung

Seksi Perencanaan Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Belanja Langsung

UPT

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi & Penghapusan

Seksi Penilaian & Optimalisasi

Seksi Pengolahan data dan Pengendalian

7


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh

Kepala

Dinas

dan

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 TUGAS, POKOK DAN KERJA Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

2.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3.

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

bidang

pengelolaan

keuangan dan aset; 4.

melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

8


5.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5

LANDASAN HUKUM Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

9


diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2010.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan data kepegawaian tahun 2012, sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 134 orang terdiri dari sebagai berikut : 1. PNS

sebanyak 131 orang

2. Tenaga Alih Daya sebanyak

1 orang

3. Tenaga Kebersihan sebanyak

1 orang

4. Tenaga Keamanan sebanyak

1 orang.

Adapun kompoisi PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan

10


ruang dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin. Pangkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Jenis Pangkat Golongan Jml

Tingkat Pendidikan

Kelamin

Pegawai LakiWanita

I

II

III

IV

SD

SLTP

SLTA

SARMUD

SI

S2

S3

48

4

32

90

5

1

4

56

11

49

11

-

laki

131

84

1.7. SARANA DAN PRASARANA Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2012 sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 1.2 SARANA DAN PRASARANA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR No


1

1 2 3 4 5 6 7

2

Server Monitor Server AC Almari Brankas Kamera Cash Box

Jumlah 3

8 1 23 75 19 4 2 11


No


Jumlah

1

2

3

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Dingklik Dispenser Faximile Filling Cabinet Genzet Gerenda Handycam Hub Jam Dinding Kenap Kipas Angin Komputer Kursi Laptop LCD Lemari Es Mega phone Meja Mesin Ketik Monitor Note book Papan Rekap PBB Papan Nama Papan Data Perfarator Printer Proyektor Light/OHP Radio Tape Rak Skat Ruangan Sound System Stabilizer Switch Tangga Telepon Televisi Wadrobe White Board Peralatan Jaringan Komputer Jaringan Komputer

12 3 1 59 1 1 1 1 11 1 15 104 478 16 4 3 1 284 21 4 3 1 7 2 2 77 1 1 29 6 5 20 1 1 17 6 1 6 1 4 12


No


Jumlah

1

2

3

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Alat Ukur Laser Disto Teralis Meja Layanan PBB Backwall Pelayanan PBB NAS (Net Attached Stroge) Hardisk External VM Ware v Sphere Essential Kit Rakmount Monitor UPS Cliient Wireless Tablet Kelengkapan Komputer Papan Digital Interaktif Perfurator Karcis Penghisap Debu Alat-alat Rumah Tangga Pemotong Kertas Hadmachine Besar Buku Perpustakaan Aplikasi Software Windows Server Enterprise 2008 Map Info Software Oracle TOTAL

2 1 1 1 1 4 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4 2 1 1 1,435

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana pada tabel diatas juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional yaitu pada tebel dibawah ini :

13


Tabel 1.3 Sarana Mobilitas No

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah (Unit)

1

2

3

1

Kendaraan Dinas R4

5

2

Kendaraan Dinas R2

61

1.8 KEUANGAN Pada tahun 2012 anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp44.361.514.441,00 terdiri dari 1.

Anggaran

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

dianggarkan

sebesar

Rp23.319.868.836,00 terdiri : a.

Gaji

dan

tunjangan

Rp5.469.699.705,00 b.

Iuran

Asuransi

Kesehatan

dianggarkan

sebesar

Rp11.618.965.000,00 c.

Biaya Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.747.563.000,00

d.

Insentif

Pemungutan

Retribusi

Daerah

dianggarkan

sebesar Rp1.525.680.900,00 2.

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp23.319.868.836,00 digunakan untuk melaksanakan delapan program yaitu a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp11.187.809.273,00 untuk melaksanakan 15 kegiatan;

14


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan

sebesar

Rp4.332.577.500,00

untuk

melaksanakan 6 kegiatan; c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dianggarkan sebesar Rp38.872.500,00 untuk melaksanakan 2 kegiatan; d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dianggarkan sebesar Rp95.847.815,00 untuk melaksanakan 1 kegiatan; e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp6.544.774.748,00 untuk melaksanakan 45 kegiatan; f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

dianggarkan

sebesar

Rp36.560.000,00

untuk

melaksanakan 1 kegiatan; g. Program

Penataan

dianggarkan

Peraturan

sebesar

Perundang-undangan

Rp153.130.000,00

untuk

melaksanakan 2 kegiatan; dan h. Program

Pengelolaan

Barang

Daerah

dianggarkan

Rp930.297.000,00 untuk melaksanakan 7 kegiatan. Anggaran sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk mendukung terlaksananya berbagai kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejapat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selain itu juga mendukung

terlaksananya

tugas

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 15

semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat. Bantul, Pebruari 2013 An Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

Recommend Documents