L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Jln Raya Samarang No.115 Tarogong Telp.(0262) 541699 Fax. (0262) 242978 Garut 44151

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP TAHUN 2014 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia‐Nya, sehingga Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Stratejik Tahun 2014‐2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. LAKIP merupakan pertanggungjawaban serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2014. Penyusunan LAKIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Mudah‐mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Garut, Ir.H.DENI SUHERLAN, M.Si NIP.196304231990031005

Kata Pengantar – Halaman

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP TAHUN 2014 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT IHKTISAR EKSEKUTIF 1. Ringkasan Pencapaian Sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tata ruang dan permukiman, dengan fungsi perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang tata ruang dan permukiman sesuai dengan kebijakan nisional dan propinsi. Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut adalah “Pengarusutamaan Tertibnya Bangunan, Perumahan Dan Permukiman Melalui Pengaturan Penataan Ruang Yang Aman, Nyaman Dan Produktif Secara Berkelanjutan” Untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut menetapkan misi‐misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan rencana strategis di urusan tata ruang dan permukiman; 2. Meningkatkan tertib penggunaan lahan sesuai pengaturan penataaan ruang; 3. Mengingkatkan tertib pertumbuhan bangunan dan permukiman sesuai persyaratan bangunan; 4. Memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahaan dan permukiman; 5. Memelihara dan meningkatkan cakupan layanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman; 6. Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana penunjang perkotaan dan perdesaan; 7. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak. Dari Ketujuh misi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja. Capaian kinerja dari tiga puluh dua tersebut secara umum dapat tercapai, dengan rata‐rata capaian masing‐masing sasaran adalah sebagai berikut: 1) Sasaran Pertama, Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan dengan 16 (enam belas ) indikator dapat mencapai target rata‐rata dengan capaian indikator : a. Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum dengan capaian target 41.888 SR. b. Cakupan pelayanan air minum di perkotaan dengan capaian target 46.21 persen. c. Optimalisasi instalasi sumber mata air dan unit distribusi dengan capaian target 7 Paket. d. Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan dengan mencapai target 65 persen. e. Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut dengan mencapai target 100 persen. f. Tersedianya Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum dengan mencapai target i paket. Ikhtisar Eksekutif ‐ Halaman i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP TAHUN 2014 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT g. Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS dengan mencapai target 82 Desa. h. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan mencapai target 5 SPAM. i. Berkurangnya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/domestik dengan mencapai target 55 persen. j. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dengan mencapai target 40.86 persen. k. Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (Km) dengan mencapai target 64.69 persen. l. Drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani (Km) dengan mencapai target 64,69 persen. m. Terbinanya komunitas perumahan dengan mencapai target 7 Komunitas. n. Jumlah rumah tidak layanan huni yang direhabilitasi dengan mencapai target 3.177 Unit. o. Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) dengan mencapai target 60 unit. p. Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba dengan mencapai target 3 unit. 2) Sasaran Kedua, Peningkatan kualitas bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat serta lingkungannya, dengan 7 (tujuh) indikator dapat mencapai target dengan capaian indikator: a. Perencanaan RTBL dengan mencapai target 10 Dokumen. b. Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan dengan capaian target 25 Dokumen. c. Kajian Bangunan dan lingkungan capaian target 4 Kajian. d. Standarisasi HSBGN dan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung & Lingkungan di Kab. Garut dengan capaian target 12 Dokumen. e. Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah dengan capaian target 10 Gedung. f. Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Masyarakat/Non Pemerintah dengan capaian target 5 Gedung. g. Sarana dan prasarana penaggulangan bahaya kebakaran dengan capaian target 32,61 %.

Ikhtisar Eksekutif ‐ Halaman i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP TAHUN 2014 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 3) Sasaran ke tiga, Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan, 4 (empat) indikator dapat mencapai target indikator : a. Prosentase Ruang Terbuka Publik dengan capaian target 16 %. b. Meningkatnya kualitas jalan lingkungan dengan capaian target 10 Km c. Meningkatnya jumlah turap penahan tanah dengan capaian target 10,5 Km d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan dengan capaian target 3 paket. 4) Sasaran ke Empat,Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang dengan 3 ( tig ) Indikator dapat mencapai target Indikator : a. Tersedianya produk rencana tata ruang dengan capaian target 6 Dokumen. b. Tersedianya produk rencana tata ruang kawasan strategis dengan capaian target 5 Dokumen. c. Tersedianya data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan dengan capaian target 3 tematik. 5) Sasaran ke Lima, Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang dengan 2 (dua ) indikator dapat mencapai target indikator : a. Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang dengan capaian target sedang. b. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dengan capain target oprasionalisasi BKPRD.

2. Kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka pencapaian sasaran adalah: a) Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran; b) Masih terdapatnya rumah, dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan; c)

Selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah; Ikhtisar Eksekutif ‐ Halaman i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP TAHUN 2014 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT

d) Tingkat kepeduliaan dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendaliaan pencemaran dan kerusakan lingkungan masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan; e) Pada beberapa desa terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun kendala batas administrasi wilayah; f)

Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagaian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang di konsumsi secara mandiri.

3. Stategi Pemecahan Masalah Dalam langkah antisipasi a. Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran; b. Pembangunan rumah, bangunan dan gedung sesuai dengan standar kesehatan dan syarat teknis; c. Pemecahan Permasalahan Program Pengembangan sistem Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih; d. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai pemahaman masyarakat terhadap peraturan, ketaatan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemecahan kendala batas tapak administrasi wilayah; e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan air bersih; f. Membangun jaringan perpipaan perdesaan dan mengupayakan melalui pembangunan PMA (perlindungan Mata Air).



DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.................................................................................................................................. IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................................................................. DAFTAR GAMBAR................................................................................................................................... DAFTAR TABEL........................................................................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................................................ BAB I

: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang....................................................................................................1 1.2 Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah........................................................2 1.3 Isu Stratejik yang Berpengaruh Terhadap Kinerja................................................5 1.4 Dasar Hukum......................................................................................................5 1.5 Sistematika Penulisan.........................................................................................8

BAB II

: RENCANA STRATEJIK DAN PERJANJIAN KINERJA 9 2.1 Rencana Stratejik...............................................................................................9

2.2 Perjanjian Kerja.................................................................................................13 BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA

14

3.1 Pencapaian Sasaran SKPD dan IKU......................................................................14 3.2 Analisa Pencapaian............................................................................................ 23 3.3 Informasi Keuangan........................................................................................... 29 BAB IV

: PENUTUP 31

LAMPIRAN .................................................................................................................................32



DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan LAKIP........................................................................ 2 Ikhtisar Eksekutif ‐ Halaman i


DAFTAR TABEL Tabel III.1. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 .........................................................................14 Tabel III.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013 ...............................................19



DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 ................................................................32 Lampiran 2. Realisasi Anggaran Per Sasaran ................................................................33


L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Jln. Raya Samarang No.115 Tarogong Garut Telp. (0262) 541699 Fax.(0262)242978

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP TAHUN 2014

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT

1.1 Latar Belakang Dinas Tata Ruang dan Permukiman selanjutnya disingkat menjadi Dinas Tarkim Kabupaten Garut memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang Tata Ruang dan Permukiman, dengan fungsi perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Tata Ruang dan Permukiman sesuai dengan kebijakan Nasional dan Propinsi. Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah, di haruskan setiap Eselon II untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen‐komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah yang kemudian kinerja instansi tersebut dilaporkan dalam bentuk LAKIP. Dengan adanya SAKIP diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Good Goverment. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas ini memuat pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman selama tahun 2014 yang diperoleh dengan cara membandingkan rencana kerja 2014 dengan realisasinnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi dengan realisasinya. Terhadap capaian kinerjanya dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memungkinkan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Pendahuluan ‐ Halaman

1


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja mengikuti alur pikiran sebagai mana gambar 1. Pernyataan Visi dan Misi Tujuan Stratejik Sasaran Stratejik Kebijakan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Kegiatan (Masukan, Keluaran,Hasil, Manfaat, dan Dampak) dalam DAP

Gambar 1 Alur Pikir Penyusunan LAKIP

1.2 Bidang Kewenangan dan perangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan tugas untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tata ruang dan permukiman yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah kabupaten Garut. 1. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Garut no 8 Tahun 2012, Dinas Tata Ruang Dan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Tata

Pendahuluan ‐ Halaman

2


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Ruang dan Permukiman yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas pokok Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksnakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tata ruang dan permukiman meliputi Kesekretariatan, Tata Ruang, Penataan Prasarana Permukimann Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Perumahan, dan Bangunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Fungsi Untuk Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi , sebagai berikut : a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang tata ruang dan permukiman sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah. b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, tata ruang, penataan prasaranaan permukiman , air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, perumahan, dan bangunan, unit pelaksanaann teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional. c. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas. d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya, e. Penyelenggaraan monitoring , evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman. 4. Susunan Organisasi Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 6 orang kepala bidang , kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis Dinas ( UPTD ) , dengan rincian sebagai berikut : Pendahuluan ‐ Halaman

3


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 1. Sekretaris, meliputi a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Meliputi : a. Seksi Prasarana Air Bersih b. Seksi Prasarana Sanitasi c. Seksi Bina Prasarana /Sarana Air Bersih dan Sanitasi 3. Bidang Perumahan a. Seksi Perumahan formal b. Seksi Perumahan Non Formal c. Seksi Bina Perumahan 4. Bidang Bangunan, Meliputi a. Seksi Penataan Bangunan b. Seksi pengawasan dan Pengendalian c. Seksi Bina teknik Bangunan 5. Bidang Tata Ruang, Meliputi a. Seksi Perencanaan Ruang b. Seksi Pemanfaatan Ruang c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6. Bidang Prasarana Permukiman, Meliputi a. Seksi Drainase b. Seksi Jalan dan Jembatan Lingkungan c. Seksi Pemeliharaan 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD ) 8. Kelompok Jabatan Fungsional


4


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 1.3 Isu Stratejik Yang Mempengaruhi Terhadap Kinerja Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut menginventarisir keadaan yang terjadi baik itu perkembangan maupun kendala sehingga issue yang dimunculkan diantaranya Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya komitmen penaatan hukum: 1

Pudarnya budaya dan kearifan masyarakat adat sebagai akibat dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;

2 Menurunnya kualitas beberapa kawasan konservasi ( hutan lindung, cagar alam dan taman wisata alam ); 3 Pelaksanaan proses pencapaian 45% kawasan lindung berdasarkan RTRW Provinsi; 4 Pemanfaatan sumber daya alam; 5 Pendayagunaan SOTK, Kewenangan dan Tupoksi; 6 Data dan informasi lingkungan; 7 Peningkatan kompetensi SDM; 8 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung kinerja; 9 Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman. 1.4. Dasar Hukum Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal maka disusun asumsi dasar sebagai berikut : a.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 538 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah dibidang penataan dan pengelolaan Lingkungan Permukiman dan Penataan Ruang di Kabupaten Garut. Pendahuluan ‐ Halaman

5


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT b. Jumlah aparatur yang cukup memadai tetapi kompetensi aparatur kualifikasi bidang penataan lingkungan perumahan dan permukiman masih terbatas, pegawai kontrak dengan pendidikan dan kemampuan yang baik tidak dapat membantu sepenuhnya mengingat status kepegawaian yang menjadi kendala. c.

Kompetensi SDM aparatur yang kurang mendukung dapat menyebabkan penempatan aparatur yang kurang profesional dan berakibat terhadap manajemen yang kurang baik.

d. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja dapat menghambat kinerja dan hasil kerja, hal ini juga merupakan akibat dari terbatasnya pendanaan. e.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara optimal dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

f.

Dicanangkannya Program Menuju Indonesia Hijau guna meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman.

g.

Adanya perubahan lingkungan global merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama melalui upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

h. Semakin transparannya informasi, sikap masyarakat semakin kritis untuk menuntut pelayanan termasuk tersedianya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Dari faktor internal dan eksternal, setelah dianalisis dengan menggunakan matriks urgensi dan evaluasi faktor internal dan eksternal, maka didapat formula strategi SWOT melalui teknik integrasi yang menghasilkan 4 (empat) formulasi strategis dengan pengertian : a. Strategi SO

:

Merupakan strategi agresif yakni meng‐gunakan kekuatan untuk memperbesar peluang

b. Strategi ST

:

Merupakan strategi diversifikasi yakni memanfaatkan kekuatan untuk menekan atau memperkecil ancaman Pendahuluan ‐ Halaman

6


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT c. Strategi WO

:

Merupakan strategi “Turn around” yang merupakan langkah menekan kelemahan untuk meraih peluang

d. Strategi WT

:

Merupakan strategi yang bersifat defensive, yakni memperkecil kelemahan untuk mengurangi ancaman

Integrasi keempat faktor tersebut dapat menghasilkan formulasi strategis sebagai berikut : a.

Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan permukiman;

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan permukiman; c.

Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

1.5 Sistematika Penyajian BAB. I PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum organisasi dan sekitar pengantar lainya. BAB. II RENCANA STRATEJIK DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diiktisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja. BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menguraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan Pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. BAB .IV PENUTUP L A M P I R A N


7



2.1

Rencana Stratejik Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindak lanjut kegiatan mendasar

yang dibuat oleh pemimpin puncak untuk diimplementasi untuk seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Renstra yang dibuat Dinas Tata Ruang dan Permukiman mencakup komponen‐ komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Kebijakan, program dan kegiatan.



Visi Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan organisasi, karena dengan visi inilah suatu organisasi bergerak dan diarahkan. Visi Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Garut yaitu: ““Pengarusutamaan Tertibnya Bangunan, Perumahan Dan Permukiman Melalui Pengaturan Penataan Ruang Yang Aman, Nyaman Dan Produktif Secara Berkelanjutan”. Berdasarkan visi tersebut maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut bermaksud untuk melakukan penataan bangunan, perumahan, permukiman dan penataan ruang kota yang sedemikian rupa sehingga mencerminkan sebuah kota yang tertata dengan tertib, lues dan berwawasan lingkungan. Dukungan atas pengelolaan dan pelayanan prasarana dasar permukiman yang optimal, mampu melayani seluruh masyarakat Kabupaten Garut pada khususnya dan menimbulkan daya tarik investasi tersendiri dengan demikian diharapkan Kabupaten Garut menjadi salah satu tempat hunian yang dinamis, nyaman, sehat dan ramah lingkungan.



Misi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: Pendahuluan ‐ Halaman

8


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 1.

Mewujudkan rencana strategis di urusan tata ruang dan permukiman;

2.

Meningkatkan tertib penggunaan lahan sesuai pengaturan penataaan ruang;

3.

Meningkatkan tertib pertumbuhan bangunan dan permukiman sesuai persyaratan bangunan;

4.

Memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahaan dan permukiman;

5.

Memelihara dan meningkatkan cakupan layanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;

6.

Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana penunjang perkotaan dan perdesaan;

7.

Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak. Berdasarkan misi di atas Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut

bermaksud untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Pelayanan teknis perijinan bangunan didasarkan pada RDTR yang telah di susun sehingga tatanan ruang Kabupaten Garut sesuai dengan peruntukannya. Untuk meningkatkan pelayanan di atas diperlukan dari aparat dan masyarakat akan pentingnnya pengunaan ruang memalui s osialisasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnnya Tata Ruang dan pelestarian sumber mata air bersih dalam mewujudkan visi Kabupaten Garut Dinas Tata Ruang dan Permukiman membangun berbagai sarana infrastruktur permukiman yang menunjang sebagai Kabupaten Bermatabat, Nyaman dan Sejahtera. 

Tujuan Tujuan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu‐isu dan analisa stratejik. Tujuan Dinas Tata ruang dan Permukiman Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan

potensi

sumber

daya

alam

sesuai

dengan

fungsi

tata

Ruang; 2. Meningkatkan pemantauan dan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan kawasan permukiman; 3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan lingkungan permukiman; Pendahuluan ‐ Halaman

9


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 4. Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengelolaan

Tata

Ruang dan lingkungan permukiman.



Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tata ruang dan Permukiman Kabupaten Garut. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya

kebijakan

pengelolaan

Tata

Ruang

dan

Permukiman

di

Kabupaten Garut yang sinergis; 2. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan permukiman; 3. Tersedianya SDM berbasis kompetensi dan relevansi dalam pengelolaan lingkungan permukiman; 4. Terbinanya masyarakat dalam pengelolaan Tata Ruang dan lingkungan permukiman; 5. Terjagannya fungsi dan kualitas sumber mata air; 6. Tertatanya pembangunan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana bangunan yang memadai dan representatif; 7. Tersusunnya perencanaan teknis pembangunan gedung sarana pemerintah; 8. Terkendalinya dan tanggap darurat bencana kebakaran.



Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan‐ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduaan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut dalam rencana stratejik (Rentra) tahun 2014‐2019 yang merupakan dokumen perencanaan tratejik yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun (Perencanaan Jangka Pendek). Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut untuk mewujudkan visi tersebut adalah: Pendahuluan ‐ Halaman

10


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 1)

Kebijakan Internal - Peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan Tata Ruang dan lingkungan permukiman; - Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan unsur terkait dalam pengelolaan Tata Ruang dan Permukiman secara terpadu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya.

2)

Kebijakan Eksternal - Peningkatan pengendalian tata bangunan dan kerusakan lingkungan permukiman secara berkala; - Pengembangan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan permukiman. Kebijakan internal dan kebijakan eksternal kemudian diintegrasikan dalam kebijakan

yang bersifat universal sebagai berikut : a. Peningkatan pengendalian pendirian bangunan, pencemaran dan kerusakan lingkungan kawasan permukiman; b. Peningkatan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan Tata Ruang dan lingkungan kawasan permukiman; c.

Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman;

d. Optimalisasi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu.



Program Program Kerja berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada program hingga perlu dipersonalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran tahap akhir pada kegiatan‐kegiatan. Adapun program Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan Disiplin aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendahuluan ‐ Halaman

11


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Lingkungan Sehat Perumahan 8. Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 9. Program Penataan Perkotaan dan Perdesaan 10. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 11. Program Penataan Gedung dan Lingkungan 12. Program Perencanaan Tata Ruang

2.2. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut tahun anggaran 2014 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran dt tahun 2014 menjadi tumpuan bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut. Berdasarkan pada instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut dalam Perjanjian Kinerja. Pendahuluan ‐ Halaman

12



Akuntabilitas Kinerja dalam format laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis (RENSTRA) dan rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) atau rencana kerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Garut, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut hingga kemudian sampailah pada pertanggung jawaban pelaksaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya menejemen pendukungnya. Pertanggungjawaban Kinerja Pelaksanaan Pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang di ukur piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang di ukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah di buat.

3.1. PENCAPAIAN SASARAN Berkaitan dengan pencapaian sasaran, pengukuran pencapaian sasaran dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2014. Pencapaian sasaran kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2014 Persentase Sasaran Pencapaia Rencana n Rencana Tingkat Realiasai Keterangan Tingkat Capaian Uraian Indikator (Target) Capaian (Target) 1 2 4 5 12 Bertambahnya Peningkatan sambungan ketersediaan 41,888 SR 41,888 SR 100 rumah untuk air infrastruktur 1 minum dasar Permukiman Cakupan 46,21% 46,21% 100 dan perumahan pelayanan air Pendahuluan ‐ Halaman

13


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT minum di perkotaan Optimalisasi instalasi sumber mata air dan unit distribusi Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut Tersedianya Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berkurangnya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/domestik Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (Km)

7 Paket

7 Paket

100

65%

65%

100

100%

100%

100%

100%

100%

100

82 Desa

82 Desa

100

5 Spam

5 Spam

100

55,00%

55%

100

40,86%

40,86%

100

64,79

64,69

99,85


14


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani (Km) Terbinanya komunitas perumahan Jumlah rumah tidak layanan huni yang direhabilitasi Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba Perencanaan RTBL Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan Kajian Bangunan dan lingkungan Standarisasi Peningkatan HSBGN dan kualitas Analisa Harga bangunan Satuan Gedung 2 Bangunan pemerintah dan Gedung & masyarakat Lingkungan di serta Kab. Garut lingkungannya. Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah Peningkatan sarana dan prasarana bangunan

64,79

64,69

99,85

7 Komunitas

7 Komunita s

100

3.177 Unit

3.177 unit

100

60 Unit

60 unit

100

3 Unit

3 Unit

100

10 Dokumen

10 Dokumen

100

25 Dokumen

25 Dokumen

100

4 Kajian

4 Kajian

100

12 Dok

12 Dok

100

10 Gedung

10 Gedung

100

5 Gedung

5 Gedung

100


15


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT gedung Masyarakat/Non Pemerintah Sarana dan prasarana penaggulangan bahaya kebakaran Prosentase Ruang Terbuka Publik Meningkatnya kualitas jalan Meningkatkan lingkungan kinerja Meningkatnya 3 penataan jumlah turap perkotaan dan penahan tanah perdesaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan Tersedianya produk rencana tata ruang Tersedianya produk rencana tata ruang Peningkatan kawasan peran dan 4 strategis fungsi penataan Tersedianya ruang; data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan Peningkatan Tingkat peran kesesuaian masyarakat, antara rencana 5 dunia usaha, tata ruang pemerintah, dengan dan pemerintah pemanfaatan daerah dalam ruang

32,61%

32,61%

100

16%

16%

100

10 Km

10 km

100

10,5 Km

10,5 km

100

3 Paket

3 Paket

100

Pembangunan Jembatan gantung/rawaya n

6 Dokumen

6 Dokumen

100

5 Dokumen

5 Dokumen

100

3 Tematik

3 tematik

100

Sedang

Sedang

100


16



6

7

8

pelaksanaan Terselenggarany penataan ruang; a fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraa n penataan ruang Meningkatnya Meningkatnya Prosentase penyelenggaraa penegakan n pemerintah disiplin PNS di yang bersih dan seluruh unit bebas KKN kerja Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa Terlaksananya Meningkatnya evaluasi dan kualitas penilaian pelayanan terhadap kinerja publik pelayanan publik Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (Restra,penilaian Meningkatnya , kinerja, kontrak kafasitas dan kinerja, akuntabilitas pengendaliaan, kinerja dan lain‐lain)

Operasionalisa si BKPRD

0,48%

0,48%

100

2 Paket

2 Paket

100

6 Paket

6 Paket

100

0,05%

0,05%

100


17


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 Tahun 2014 Sasaran Persentase Pencapaian Rencana Realisas Tingkat Realias Rencana Target Target i Capaian ai Tingkat Uraian Indikator (Target) Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bertambahnya sambungan 41.728 24.228 41,888 41,888 58 100 rumah untuk SR SR SR SR air minum Cakupan pelayanan air 72,27 46,21 52,83% 73,10% 46,21% 100 minum di % % perkotaan Optimalisasi instalasi 3 7 sumber mata 3 Paket 100 7 Paket 100 Paket Paket air dan unit distribusi Cakupan pelayanan air 65% 63,65% 98% 65% 65% 100 Peningkatan bersih ketersediaan diperdesaan infrastruktur 1 Tahapan dasar pencapaian Permukiman MDGs di 100 100% 100% 100% dan perumahan Kabupaten Garut Tersedianya Master Plan 1 Sistem 1 Paket 100% 100% 100% 100 Paket Penyediaan Air Minum Jumlah desa yang 15 22 melaksanakan 18 Desa 120% 22 Desa 100 Desa Desa Program PAMSIMAS Pembangunan 5 1 5 Spam 100 1 Paket 100 Sistem Spam Paket Penyediaan Pendahuluan ‐ Halaman

18


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Air Minum (SPAM) Berkurangnya dampak pencemaran lingkungan 52,90% akibat limbah rumah tangga/domes tik Meningkatnya kualitas lingkungan 55% permukiman dan perumahan Drainase di wilayah 27,83 perkotaan dan 16 Km km perdesaan (Km) Drainase perkotaan dan perdesaan 18,67 10 Km yang km tertangani (Km) Terbinanya 14 14 komunitas Perum Peruma perumahan ahan han Jumlah rumah tidak layanan 400 1,700 huni yang unit unit direhabilitasi Sarana pendukung 100 1,700 Rumah unit unit Sederhana Sehat (RSH) Jumlah Rusunawa, 3 4 Lokasi Kasiba dan Lokasi Lisiba Peningkatan 2 kualitas bangunan

Perencanaan RTBL

55,00 %

55%

100

40,86 %

40,86%

100

173,90%

64,79

64,69

99,85

186,70%

64,79

64,69

99,85

100

7 Komun itas

7 Komuni tas

100

425%

3.177 Unit

3.177 unit

100

425%

60 Unit

60 unit

100

133,33%

3 Unit

3 Unit

100

10 Doku men

10 Dokum en

100


19


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Gedung pemerintah dan masyarakat serta lingkungannya.

Meningkatkan kinerja 3 penataan perkotaan dan perdesaan

Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan Kajian Bangunan dan lingkungan Standarisasi HSBGN dan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung & Lingkungan di Kab. Garut Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Masyarakat/N on Pemerintah Sarana dan prasarana penaggulanga 25% n bahaya kebakaran Prosentase Ruang Terbuka 11% Publik Meningkatnya 158,68 kualitas jalan 10 Km km lingkungan Meningkatnya jumlah turap 10,5 78,85 penahan Km km tanah Meningkatnya 3 11 paket kualitas dan Paket

25 Doku men

25 Dokum en

100

4 Kajian

4 Kajian

100

12 Dok

12 Dok

100

10 Gedun g

10 Gedung

100

5 Gedun g

5 Gedung

100

32,61 %

32,61%

100

16%

16%

100

1587%

10,5 Km

10 km

100

750,95%

3 Paket

10,5 km

100

366,67%

6 Doku

3 Paket

100


20


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT kuantitas infrastruktur pedesaan Tersedianya produk rencana tata ruang Tersedianya produk rencana tata Peningkatan ruang kawasan peran dan strategis 4 fungsi penataan Tersedianya ruang; data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaa n Tingkat kesesuaian antara Peningkatan rencana tata peran ruang dengan masyarakat, pemanfaatan dunia usaha, ruang 5 pemerintah, dan pemerintah Terselenggara daerah dalam nya fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi penataan ruang; penyelenggara an penataan ruang Meningkatnya Meningkatnya Prosentase penyelenggaraa penegakan 6 n pemerintah disiplin PNS di yang bersih dan seluruh unit bebas KKN kerja Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa

men

6 Perda

6 Perda

100

5 Doku men

6 Dokum en

100

20 Renca na

10 Rencana

50%

3 Temati k

5 Dokum en

100

3 Temati k

‐

3 tematik

Opera sionali sasi BKPRD

Sedang

Operas ionalis Sedang asi BKPRD

0,0048

0,75%

0,71%

106%

0,48%

0,48%

100

2 Paket

2 Paket

100

2 Paket

2 Paket

100


21



7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

8 Meningkatnya kafasitas dan akuntabilitas kinerja

Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (Restra,penilai an, kinerja, kontrak kinerja, pengendaliaan , dan lain‐lain)

3 Paket

3 Paket

100

6 Paket

6 Paket

100

0,6%

0,6%

100

0,05%

0,05%

100

3.2. ANALISA PENCAPAIAN Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas tata Ruang Dan Permukiman mempunyai Visi “Pengarusutamaan Tertibnya Bangunan, Perumahan Dan Permukiman Melalui Pengaturan Penataan Ruang Yang Aman, Nyaman Dan Produktif Secara Berkelanjutan” Untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut menetapkan misi‐misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan rencana strategis di urusan tata ruang dan permukiman; 2. Meningkatkan tertib penggunaan lahan sesuai pengaturan penataaan ruang; 3. Mengingkatkan tertib pertumbuhan bangunan dan permukiman sesuai persyaratan

bangunan; 4. Memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahaan dan permukiman; 5. Memelihara dan meningkatkan cakupan layanan air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman; 6. Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana penunjang perkotaan dan perdesaan; 7. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak.


22


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Dari Ketujuh misi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja. Capaian kinerja dari tiga puluh dua tersebut secara umum dapat tercapai, dengan rata‐rata capaian masing‐masing sasaran adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Pertama, Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan dengan 16 (enam belas ) indikator dapat mencapai target rata‐rata dengan capaian indikator : a.

Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum dengan capaian target 41.888 SR.

b. Cakupan pelayanan air minum di perkotaan dengan capaian target 46.21 persen. c.

Optimalisasi instalasi sumber mata air dan unit distribusi dengan capaian target 7 Paket.

d. Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan dengan mencapai target 65 persen. e.

Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut dengan mencapai target 100 persen.

f.

Tersedianya Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum dengan mencapai target i paket.

g.

Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS dengan mencapai target 82 Desa.

h. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan mencapai target 5 SPAM. i.

Berkurangnya

dampak

pencemaran

lingkungan

akibat

limbah

rumah

tangga/domestik dengan mencapai target 55 persen. j.

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dengan mencapai target 40.86 persen.

k.

Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (Km) dengan mencapai target 64.69 persen.

l.

Drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani (Km) dengan mencapai target 64,69 persen. Pendahuluan ‐ Halaman

23


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT m. Terbinanya komunitas perumahan dengan mencapai target 7 Komunitas. n. Jumlah rumah tidak layanan huni yang direhabilitasi dengan mencapai target 3.177 Unit. o. Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) dengan mencapai target 60 unit. p. Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba dengan mencapai target 3 unit. 2. Sasaran Kedua, Peningkatan kualitas bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat serta lingkungannya, dengan 7 (tujuh) indikator dapat mencapai target dengan capaian indikator: a.

Perencanaan RTBL dengan mencapai target 10 Dokumen.

b. Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan dengan capaian target 25 Dokumen. c.

Kajian Bangunan dan lingkungan capaian target 4 Kajian.

d. Standarisasi HSBGN dan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung & Lingkungan di Kab. Garut dengan capaian target 12 Dokumen. e.

Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah dengan capaian target 10 Gedung.

f.

Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Masyarakat/Non Pemerintah dengan capaian target 5 Gedung.

g.

Sarana dan prasarana penaggulangan bahaya kebakaran dengan capaian target 32,61 %

3. Sasaran ke tiga, Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan, 4 (empat) indikator dapat mencapai target indikator : a.

Prosentase Ruang Terbuka Publik dengan capaian target 16 %.

b. Meningkatnya kualitas jalan lingkungan dengan capaian target 10 Km c.

Meningkatnya jumlah turap penahan tanah dengan capaian target 10,5 Km

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan dengan capaian target 3 paket.


24


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 4. Sasaran ke Empat,Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang dengan 3 ( tig ) Indikator dapat mencapai target Indikator : a.

Tersedianya produk rencana tata ruang dengan capaian target 6 Dokumen.

b. Tersedianya produk rencana tata ruang kawasan strategis dengan capaian target 5 Dokumen. c.

Tersedianya data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan dengan capaian target 3 tematik.

5. Sasaran ke Lima, Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang dengan 2 (dua ) indikator dapat mencapai target indikator : a.

Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang dengan capaian target sedang.

b. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dengan capain target oprasionalisasi BKPRD. 6. Sasaran ke enam (meningkatnya penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN) yang terdiri dari 2 (dua) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Indikator sasaran ini dapat tercapai dengan rata‐rata tingkat capaian 99 %. Capaian kinerja masing‐masing indikator adalah sebagai berikut: a.

Indikator 1 (meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja 0.48 % dapat tercapai 0.48 % dengan tingkat capaian 100 % hal ini disebabkan karena disampingkan adannya pembinaan yang secara kontinue jaga adannya bantuan atau pembagian pakaian dinas.

b. Indikator 2 (meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa) dari target 2 paket dapat tercapai 2 Paket dengan tingkat capaian 100%, hal ini disebabkan karena disamping ada beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang semula akan menggunakan metode pelelangan umum ada perubahan menjadi


25


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT pengadaan langsung dan ada beberapa paket pekerjaan yang dibatalkan pada perubahan anggaran. 7. Sasaran kedua (meningkatnya kualitas pelayanan publik) yang terdiri dari 1 (satu) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan. Indikator sasaran ini adalah terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik dengan target 6 (enam) paket dan mencapai 6 paket, dengan tingkat capaian 100%; 8. Sasaran ketiga (meningkatnya kafasitas dan akuntabilitas kinerja) yang terdiri dari 1 (satu) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 1 (satu) program dan 3 (tiga)kegiatan. Indikator sasaran ini adalah meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (restra, penilaian kinerja, kontak kinerja, pengendalian, dan lain‐lain) dengan target 0,054% dapat tercapai 0,054%, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian untuk masing‐ masing komoditi dapat dilihat pada tabel 3.1. 1. Kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka pencapaian sasaran adalah: a) Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran; b) Masih terdapatnya rumah, dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan; c)

Selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah;

d) Tingkat kepeduliaan dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendaliaan pencemaran dan kerusakan lingkungan masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan;


26


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT e) Pada beberapa desa terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun kendala batas administrasi wilayah; f)

Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagaian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang di konsumsi secara mandiri.

2. Stategi Pemecahan Masalah Dalam langkah antisipasi a. Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran; b. Pembangunan rumah, bangunan dan gedung sesuai dengan standar kesehatan dan syarat teknis; c. Pemecahan Permasalahan Program Pengembangan sistem Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih; d. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai pemahaman masyarakat terhadap peraturan, ketaatan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemecahan kendala batas tapak administrasi wilayah; e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan air bersih; f. Membangun jaringan perpipaan perdesaan dan mengupayakan melalui pembangunan PMA (perlindungan Mata Air).


27


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT 3.3. INFORMASI KEUANGAN 1.

Untuk melaksanakan Sasaran Pertama (Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan) yang terdiri dari 16 (enam belas ) indikator, dengan tingkat capaian kinerja 97 % yang ditempuh dengan program dan 196 (seratus sembilan puluh enam) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 80.114.563.600,‐ dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 82.577.591.900,‐;

2.

Untuk melaksanakan Sasaran kedua (Peningkatan kualitas bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat serta lingkungannya) yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator, dengan tingkat capaian kinerja 89 % yang ditempuh dengan 2 (dua) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.418.652.500,‐ dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.23.461.420.000,‐;

3.

Untuk melaksanakan Sasaran ketiga (Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan ), yang terdiri 4 (empat) indikator, dengan tingkat capaian kinerja. 99 % yang ditempuh dengan 1 (satu) program dan 7 (delapan) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.333.188.700,‐ dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 98.844.244.300,‐;

4.

Untuk melaksanakan Sasaran keempat (Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang dengan 3 ( tiga ) Indikator, dengan tingkat capaian kinerja 69 % yang ditempuh dengan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.617.044.450,‐ dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 3.794.600.000,‐;

5.

Untuk melaksanakan Sasaran kelima (Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang ) dengan 2 (dua) indikator, adapun sasaran kelima ini baru akan terealisasi di tahun 2015,

6.

Untuk melaksanakan Sasaran ke enam (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN) yang terdiri dari 2 (dua) indikator, dengan tingkat capaian kinerja 100 % yang ditempuh dengan 2 (program) dan 14 (empat belas) kegiatan, Pendahuluan ‐ Halaman

28


DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.340.413.150,‐ atau 99 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.1.349.965.650,‐; 7.

Untuk melaksanakan sasaran kedua (meningkatnya kualitas pelayanan publik) yang terdiri dari 1 (indikator), dengan tingkat capaian 100% yang ditempuh dengan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.329.146.300,‐ atau 99 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.332.763.300,‐;

8.

Untuk melaksanakan sasaran ketiga (meningkatnya kafasitas akuntabilitas kinerja) yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan tingkat capaian 100% yang ditempuh dengan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.115.073.850,‐ atau 100% dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.115.073.850,‐.


29



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana pada bab III diatas dapat disimpulkan Target Kinerja Tahun 2014 dapat dicapai sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya LAKIP ini dijadikan bahan dasar perencanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut Ir. H. DENI SUHERLAN, M.Si NIP. 19630423 199003 1 005


30

Lampiran 1

PENGUKURAN KINERJA (PK) SKPD : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun : 2014 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persen %

1

2

3 Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum

4

5

6

1 2 3 4 5 6 1

Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

7 8 9 10 11 12 13 14

Cakupan pelayanan air minum di perkotaan Optimalisasi instalasi sumber mata air dan unit distribusi Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan Tahapan pencapaian MDGs di Kabupaten Garut Tersedianya Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah desa yang melaksanakan Program PAMSIMAS Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berkurangnya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/domestik Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan Drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (Km) Drainase perkotaan dan perdesaan yang tertangani (Km) Terbinanya komunitas perumahan Jumlah rumah tidak layanan huni yang direhabilitasi

41888

SR

41888

SR

100

46,21

%

46,21

%

100

7

Paket

7

Paket

100

65

%

65

%

100

100

%

100

%

100

1

Paket

1

Paket

100

82

Desa

82

Desa

100

5

Spam

5

spam

100

55

%

55

%

100

40,86

%

40,86

%

100

64,79

%

64,69

%

99,8

64,79

%

64,69

%

99,8

7

Komunitas

7

Komunitas

100

3177

Unit

3.177

Unit

100

No

Sasaran

1

2

Indikator Kinerja

15 16 1 2 3

2

3

4

Peningkatan kualitas bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat serta lingkungannya.

Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan

Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang;

Realisasi

Persen %

4

5

6

60

Unit

60

Unit

100

3 10

Unit Dokumen

3 10

Unit Dokumen

100 100

25

Dokumen

25

Dokumen

100

4

Kajian

4

Kajian

100

4

Standarisasi HSBGN dan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung & Lingkungan di Kab. Garut

12

Dokumen

12

Dokumen

100

5

Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah

10

Gedung

10

Gedung

100

6

Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Masyarakat/Non Pemerintah

5

Gedung

5

Gedung

100

7

Sarana dan prasarana penaggulangan bahaya kebakaran

32,61

%

32,61

%

100

1

Prosentase Ruang Terbuka Publik

16

%

16

%

100

2 3

Meningkatnya kualitas jalan lingkungan Meningkatnya jumlah turap penahan tanah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan

10 10,5

Km Km

10 10,5

Km Km

100 100

3

Paket

3

Paket

100

6

Dokumen

6

Dokumen

100

5

Dokumen

5

Dokumen

100

3

Tematik

3

Tematik

100

4 5

Meningkatnya kualitas lingkungan Perkotaan

1

Tersedianya produk rencana tata ruang

2 3

Peningkatan peran masyarakat dunia usaha

3 Sarana pendukung Rumah Sederhana Sehat (RSH) Jumlah Rusunawa, Kasiba dan Lisiba Perencanaan RTBL Perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan Kajian Bangunan dan lingkungan

Target

1

Tersedianya produk rencana tata ruang kawasan strategis Tersedianya data dan informasi spasial dalam mendukung perencanaan pembangunaan Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang

Sedang

Sedang

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persen %

1

2 masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;

3

4

5

6

2

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

Operasionalisasi BKPRD

Operasionalisasi BKPRD

1

Meningkatnya Prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

5

6

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN

2 7

8

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kafasitas dan akuntabilitas kinerja

1 1

Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (Restra,penilaian, kinerja, kontrak kinerja, pengendaliaan, dan lain-lain)

0,48

%

0,48

%

100

2

Paket

2

Paket

100

6

Paket

6

Paket

100

0,054

%

0,054

%

100

Lampiran 2 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN SKPD : Dinas Tata Ruang dan Permukiman TAHUN : 2014 Sasaran 1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan

2 Peningkatan kualitas bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat serta lingkungannya.

Program

Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang;

97,15

2 Pemberdayaan Komunitas Perumahan (5) Penyediaan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan 3 Air Bersih (16) 4 Lingkungan sehat Perumahan (7) 5 Penataan perkotaan dan Perdesaan (2) Jumlah

9.923.351.200 9.209.227.200

92,80

26.453.037.900 25.646.299.900

96,95

4.655.059.750 4.638.784.850 14.056.534.350 13.926.075.750 82.577.651.900 80.127.964.100

99,65 99,07 97,13

1 Penataan Gedung dan Lingkungan (23)

22.461.420.000 17.419.002.500

77,55

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (2)

1.000.000.000 999.650.000

99,97

Jumlah

23.461.420.000 18.418.652.500

88,76

102.831.894.300 101.535.404.200

98,74

102.831.894.300 101.535.404.200

98,74

3.794.600.000 2.747.571.450

72,41

3.794.600.000 2.747.571.450

72,41

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran (12) 2 Peningkatan Disiplin Aparatur (2) Jumlah

1.039.965.650 1.033.868.150 310.000.000 306.545.000 1.349.965.650 1.340.413.150

99,41 98,89 99,15

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (5)

320.763.300 317.146.300

98,87

1 Penataan perkotaan dan Perdesaan (8)

1 Perencanaan Tata Ruang (3) Jumlah

Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, 5 pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; 6 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 7

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Persen (%)

27.489.668.700 26.707.576.400

Jumlah 4

Realisasi

1 Pengembangan Perumahan (166)

2

Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan 3 perdesaan

Target

Sasaran

8

Meningkatnya kafasitas dan akuntabilitas kinerja

Program

Target

Realisasi

Persen (%)

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1)

12.000.000 12.000.000

100,00

Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Capaian Kinerja dan Keuangan (3) Jumlah Jumlah

332.763.300 329.146.300

99,44

115.073.850 115.073.850

100,00

115.073.850 115.073.850 214.463.369.000 204.614.225.550

100,00 93,66

Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut

Ir. H. DENI SUHERLAN, M.Si NIP. 19630423 199003 1 005

L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

Recommend Documents