LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2014
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA JALAN SURAPATI NO. 1 TLP. (0365) 41210, FAX (0365) 41010
NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI JLN SURAPATI No. 1 CIVIC CENTRE TELP/FAX. (0365) 41210 Psw. 3351 N E G A R A.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA NOMOR :12 /DISPERINDAGKOP/2015 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA Meninimbang : a.
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan
pemerintah
yang
lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
kemampuan
dalam
(LAKIP)
untuk
mengetahui
penyebaran Visi, Misi dan Tujuan
serta Sasaran Organisasi ;
b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi
Kabupaten Jembrana ;
c. Bahwa untuk tujuan dimaksud hurf a dan b diatas, Penetapan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ditetapkan
dengan
Keputusan
Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ;
Mengingat
: 1. Undang-undangNomor
69
tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-undang
Nomor
28
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Republik
Kolusi dan Nepotisme Indonesia
Tahun
Tambahan Lembaran
(
Lembaran
2000
Negara
Negara
Nomor
Republik
75
:
Indonesia
Nomor 3851 ) ;
3. Undang- Undang Nomor Keuangan
Negara
(
17
Tahun
Lembaran
2003
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang-Undang Nomor
1
Tahun
Perbendaharaan Negara (Lembaran
2004
tentang
Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
6. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
11. Intruksi Presiden Republik
Indonesia
Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15 : Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Jembrana
Nomor 3 ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 53 Tahun 2011
Tentang
Uraian
Tugas,
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembraba; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 Lembaran
Daerah
(
Kabupaten Jembrana Tahun 2012
Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 31 ); 15. Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 36 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014
(
Berita Daerah Kabupaten JembranaTahun 2011 Nomor 177 ). 16.Perda No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013, Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014, 17.Peraturan
Bupati
Nomor
21
Tahun
2014
tentang
Perubahan ke 2 ( dua ) atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
: Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 KEDUA
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
( LAKIP ) Dimaksud dalam dictum PERTAMA merupakan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana Sebagai laporan
Capaian
kinerja
sebagaimana
yang
telah
ditetapkan dalam penerapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi KabupatenJembrana KETIGA
Naskah (
LAKIP
Laporan )
Akuntabilitas
dimaksud
dalam
Kinerja
Pemerintah
dictum
PERTAMA,
sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara Pada tanggal, 2 Januari 2015 Plt.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
I Made Sudiada,SH. MH Pembina Utama Muda NIP. 19601231 199010 1 003
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana sebagai laporan 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, sebagai laporan 4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Intansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah KabupatenJembrana 5. Para Camat se KabupatenJembrana 6. Arsip.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP
) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP) ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selama Tahun 2014 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Bidang – bidang yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Tim Penyusun
LAKIP
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
dan
Koperasi
Kabupaten Jembrana serta kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2014. Negara, 2 Februari 2015 Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
I Made Sudiada, SH. MH Pembina Utama Muda NIP. 19601231 199010 1 003
DAFTAR ISI Halaman SK PENETAPAN LAKIP 2013 …………………………………………
i
KATA PENGANTAANTAR
ii
……………………………………..
DAFTAR ISI ...................................... ………………………………….
Iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………
1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISAS.........................
1
B. ASPEK STRATEGIS..............................................
12
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSINYA.......................... BAB II
BAB III
BAB IV
24
PERENCANAAN KINERJADAN PENETAPAN KINERJA … ................................
29
A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014 (RKT)....
29
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014..........
38
AKUNTABILITAS KINERJA …………………………….
39
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................
42
B. REALISASI ANGGARAN ...................................
64
PENUTUP.......................................................................
LAMPIRAN – LAMPIRAN : LAMPIRAN
1
: RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).
LAMPIRAN
2.
: PENETAPAN KINERJA 2014 SEBELUM PERUBAHAN
LAMPIRAN
3
: PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN 2014
LAMPIRAN
4
: PENGUKURAN KINERJA
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
merupakan
sebuah
media
pertanggungjawaban yang mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi Pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2013 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013 telah ditetapkan 9 ( Sembilan ) Program dan 31 Kegiatan yang diwujudkan melalui penetapan Kinerja yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2013 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dari hasil laporan
menunjukkan
bahwa
pencapaian
sasaran
strategis
tersebut
menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya.
Capaian strategis yaitu : 1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
6.
Kegiatan Rapat – Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
7.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
8.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9.
Kegiatan Pengadaan mebeleur
10. Kegiatan
Pengadaan
Penyediaan
Jasa
Sewa
Kendaraan
Dinas/Oprasional 11. Kegiatan Pemeliaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional. 12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu 13. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14. Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah. 15. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. 16. Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD 17. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga. 18. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecil Industri Menengah. 19. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk usaha Mikro Kecil dan Menengah. 20. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian. 21. Kegiatan Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman Perkoperasian 22. Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan,
dan
Penghargaan
Koperasi
Berprestasi. 23. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 24. Kegiatan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan perlengkapannya ( UPPT ). 25. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk. 26. Promosi Produk Jembrana 27. Monitoring dan Publikasi Harga 28. Kegiatan
Fasilitasi bagi Industri kecil dan
Menengah
terhadap
pemanfaatan Sumber Daya. 29. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri 30. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri. 31. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda.
Namun dalam perjalanan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain : 1.
Kegiatan yang dilaksanakan dibidang Ketata Usahaan secara umum dapat dlaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian ada kendala dimana kondisi ruangan kerja kurang nyaman sehingga mempengaruhi kinerja Pegawai
2
Sektor Koperasi:
- Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. - Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. - Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). - Terbatasnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang operasional aparat pembina. - Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi. 3
Sektor UMKM: - Rendahnya alokasi permodalan BUMN pada UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari tingginya tunggakan kredit yang ada. - Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. - Terbatasnya dukungan dana untuk pengembangan sentra dan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM. - Fasilitas untuk promosi, permodalan dan penyesuaian HAKI produk UMKM sangat terbatas sehingga sebagian besar UMKM belum memperoleh kesempatan. - Rendahnya tingkat kewirausahaan (enterpreneurship) pengelola UMKM. - Terbatasnya dana pembinaan untuk pemberdayaan UMKM di daerah.
4. Bidang Perdagangan. a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP. b. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan
perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- (Nol rupiah) itu menyebabkan
pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP
tidak bisa mencapai target. c. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. d. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah e. Masih
memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. adanya
para
pengusaha
yang
tidak
melakukan
perpanjangan/ pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. f. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. g. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4. h. Terbatasnya Titik Pelaksanaan Tera yang dilaksanakan oleh UPT Metrologi Provinsi Bali i. Belum memiliki alat untuk mengukur, takar, timbang dalam rangka perlindungan konsumen j. Tidak memiliki tester untuk menguji Produk Konsumsi yang non Formalin. 5. Bidang Industri : Dari aspek internal : a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : a. Ketatnya tingkat persaingan pasar. b. Dinamisnya selera konsumen. c. Tingginya cost produksi. d. Maraknya Black Market. e. Kurang kondusifnya iklim usaha.
Dalam mengantisipasi kendala-kendala seperti tersebut diatas, maka solusi/upaya yang telah dilakukan sebagai berikut : 1.
Kiranya pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas AC secara terus menerus dapat dilaksanakan, namun hasilnya tetap tidak maksimal atau masih kurang nyaman..
2.Sektor Koperasi: - Mengadakan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dan
pihak
perbankan melalui fasilitas pemberian kredit (permodalan) disamping
pembinaan
dan
pendampingan
kepada
Gerakan
Koperasi
sehingga
Koperasi secara rutin dan berkelanjutan. - Perlu
adanya
rasionalisasi
pembentukan
penyebarannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. - Memfasilitasi Gerakan Koperasi untuk mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN, Perbankan maupun antar Koperasi). - Mohon dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. - Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pada gerakan Koperasi tentang
Kelembagaan
dan
Manajemen
Usaha
Pengelolaan
Koperasi. 3. Sektor UMKM: - Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang telah akses bantuan kredit BUMN/perbankan, sehingga dapat terwujud
Tri
Sukses
(Sukses
Realisasi,
Pemanfaatan
dan
Pengembalian). - Memotivasi UMKM dalam mengembangan usaha secara baik dan mantap, sehingga mampu memenuhi persyaratan Fiesible dan Bankible. - Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan PKM secara terpadu baik vertikal maupun horizontal.
- Meningkatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan UMKM
sehingga
mampu
meningkatkan
volume
usaha
dan
pelayanan melalui koordinasi lintas sektoral. - Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang kelembagaan, usaha serta semangat interpreneurship kepada UMKM. - Perlu dukungan pembiayaan dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM. 4. Bidang Perdagangan. a. Sosialisasi perlunya kepemilikan SIUP dan TDP kepada para pelaku usaha. b. Melakukan Pelatihan dan bimbingan tekhnis peningkatan SDM bagi UKM maupun Pembina/Aparat. c. Melakukan pembinaan secara terus menerus antara lain pengurusan perijinan dan promosi produk. d. Mengikuti Pameran/Promosi Produk Unggualan Daerah ke even-even Nasional maupun regional. e. Penerapan Right Man on the Right Place, yaitu penetapan pegawai sesuai
dengan
kualifikasi
dan
kompetensi
yang
dimiliki
dan
dibutuhkan. 5. Bidang Industri. a. Melaksanakan diklat SDM aparatur dan dunia usaha secara berkala. b. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. f. Mengembangkan kreatifitas untuk menciptakan disain-disain produk baru yang sulit dijiplak. g. Melindungi karya cipta melalui HKI. h. Penerapan strategi OVOP dan i. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah
BAB I PENDAHULUAN
A.
Umum
Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya good governance merupakan prasarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan
dan
diterapkan
suatu
sistem
pertanggungjawaban
penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut
menyebutkan
bahwa
setiap
kegiatan
dan
hasil
akhir
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansii pemerintah termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Sebagai realisasi pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kegiatan Tahunan,
maka
diwajibkan
mempertanggungjawabkan
kinerja
melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran.
Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana,
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran
2009 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur RENSTRA Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten
Jembrana
yang
Perdagangan, dan Koperasi oleh kerena menjadi
penting
artinya
sebagai
mencakup
Bidang
Industri,
penyusunan Laporan Kinerja ini salah
satu
materi
laporan
DAN
FUNGSI
pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. B. STRUKTUR
ORGANISASI,
TUGAS
POKOK
DISPERINDAGKOP. Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun
2008,
tentang Uraian Tugas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah : (1). Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
membina,
mengarahkan,
mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagagan dan koperasi berdasarkan azas
otonomi
dan
tugas
pembantuansesuai
dengan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi empunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Penyusunan rencana stratejik dinas; c. Penyelenggaraan
pelayanan
urusan
perindustrian, perdagangan
dan koperasi; d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas. e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3).
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai
berikut :
a. menyusun
rencana kegiatan berdasarkan
kebijakan
dibidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi; b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. d. Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; e. Mengkoordinasikan
penelitian
dan
evaluasi kegiatan
dibidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi; f. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang perindustrian, peradagangan dan koperasi; g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD< KUA dan PPAS; h. Mengkoordinasikan
penyusunan
capaian
kinerja
Dinas
dan
Kabupaten; i.
Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
j.
Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; l.
Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
m. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; SEKRETARIAT (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengawasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;. (2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. Penyelenggaraan program administrasi umum; c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub program; d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; (3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Merencanakan operasional pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan. . b.
Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangn dan naskah dinas dibidang tugasnya; d. Melaksanakan
koordinasi
dengan
kepala
bidang
dalam
keuangan,
surat
melaksanakan tugas; e. Melaksanakan
urusan
umum,
kepegawaian,
menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
f. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan peralatan perlengkapan peralatan Dinas; g. Merencanakan
pelaksanaan
pelayanan
terhadap
kebutuhan
peralatan/perlengkapn Dinas; h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; i.
Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier;
j.
Memeberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian; l.
Menyusun laporan hasil kegiatan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala atasan; (1). Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas
merencanakan
operasionalisasi,
memberi
tugas,
memberi
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub.Bagian Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian (3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dina, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga; d. melalaksanakan
tugas
humas
dan
keprotokolan
dinas,
mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas;
e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pension dan surat cuti pegawai dinas; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan
pengurusan,
pengadaan,
penyimpanan,
pendistribusian, perlengkapan dinas; i.
melaksanakan pemantauan, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
j.
menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai; l.
mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
m. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1). Sub Bagian Perencananan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
kepala
sub
bagian
mempunyai
tugas
merencanakan
operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan. (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub
Bagian
Perencananan,
Evaluasin
dan
Pelaporan
mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.
(3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; c. mengendalikan rencana tahunan; d. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; e. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; f. melaksanakan
pengumpulan,
pengolahan,
penganalisaan
dan
penyajian data statistik serta informasi dinas; g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; i.
melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
j.
melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
k. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; l.
membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (1). Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan
keuangan,
kegiatan
kebendaharawanan
dalam
rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebiajakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.
(3). Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagin Keuangan; b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan peñatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
tugas
pembantu
pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati; i.
memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai mutasi;
j.
mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l.
mengevaluasi hasil program kerja;
m. membuat Laporan hasil Program Kerja; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG PERINDUSTRIAN (1). Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
penyelia,
mengatur,
mengevaluasi
dan
melaporkan
penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB).
(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Bidang mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis bidang; b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; e. pelaksana tugas lain yan diberikan oleh atasan. (3). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB); c. menyelenggarakan pendataan potensi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB); d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB); e. mengupayakan pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang tepat guna serta diversifikasi produk; f. menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan; g. mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang industri kecil dan rumah tangga; h. menyelenggarakan
pembinaan
pengelolaan
dan
pengendalian
limbah industri; i.
mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi
permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya;
j.
mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
k. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan sebagai dasar pengembangan karier;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (1). Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi yang meliputi industri kecil dan industri rumah tangga. (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja seksi; b. penyelenggaraan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi; d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga berdasarkan kebijakan di bidang Perindustrian; b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan industri kecil rumah tangga; c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT); d. menyiapkan bahan pembinan serta pengawasan mutu dan desain produk industri kecil rumah tangga; e. mencari terobosan pengembangan teknologi dan diversifikasi produk industri kecil rumah tangga;
f. menyiapkan dan menyajikan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang IKRT; g. menganalisa kebutuhan diklat SDM industri kecil; h. menyiapakan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah IKRT; i.
mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
mengiventarisasi
permasalahan di Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga, serta mencari alternative pemecahannya; j.
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.
memonitor
dan
mengevaluasi
kineja
bawahan
untuk
bahan
pengambangan karier; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; (1). Seksi Industri Menengah dan Besar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Industri Menengah dan Besar.; (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. penyusunan program seksi; b. penyelenggaraan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Menengah Besar berdasarkan kebijakan di bidang Perindustrian; b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri menengah besar;
c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan industri menengah besar; d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri menengah dan besar; e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan; f. menyiapkan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk industri menengah besar; g. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah Industri Menengah Besar (IMB); h. memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri menengah besar; i.
memfasilitasi kemitraan antar IKRT dengan Industri Menengah Besar (IMB);
j.
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.
memonitor
dan
mengevaluasi
kinerja
bawahan
untuk
bahan
pengembangan karier; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegaiatan kepada atasan.
BIDANG PERDAGANGAN (1). Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
penyelia,
mengatur,
mengevaluasi
dan
melaporkan
penyelenggaraan tugas dibidang perdagangan meliputi peluang usaha dan perlindungan konsumen serta usaha perdagangan (SIUP, TDP dan TDG). (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai tugas : a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non strukural dalam lingkup bidang; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non strukural dalam lingkup bidang; e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Bidang Perdagangan berdasarkan kebijakan Dinas; b. merencanakan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-import); c. merencanakan kegiatan promosi bidang Perdagangan melalui pelaksanaan pameran dan informasi potensi peluang usaha; d. merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga Sembilan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya; e. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
mengiventarisasi
permasalahan dibidang Perdagangan, serta mencari alternative pemecahannya; f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karier; i.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
j.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
(1). Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi;
(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : penyusunan kebijakan teknis seksi; a. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi; b. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (2). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan dibidang Perdagangan; b. melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi pelaksanaan kegiatan tera ulang UTTP, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, barangbarang bersubsidi, barang dan jasa yang beredar dipasar; c. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga barang Sembilan bahan pokok (sembako), barang penting dan barang
strategis
lainnya
termasuk
stock
dan
kebutuhan
masyarakat/konsumen; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventaisasi permaslahan di seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen, serta mencari alternative pemecahannya; e. membagi tugas kepadan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. enilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
(1). Seksi Usaha Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi dibidang usaha perdagangan;
(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis seksi; b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan; (3). Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan berdasarkan kebijakan dibidang Perdagangan; b. melaksanakan bimbingan usaha perdagangan, penyiapan dan pemberian rekomendasi perijinan dibidang usaha perdagangan (SIUP, TDP dan TDG); c. melaksanakan teknis pengembangan kegiatanperdagangan luar negeri (ekspor/import), peningkatan sumber daya manusia, serta menjalin peingkatan kerjasama dengan dunia usaha; d. melaksanakan kegiatan promosi dalam bentuk pameran baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; e. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
mengiventarisasi
permasalahan di Seksi Usaha; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja
bawahaan
dengan jalan
memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.
melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
j.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
BIDANG KOPERASI (1). Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan
petunjuk,
menyelia,
operasionalisasi, mengatur
memberi
mengevaluasi
tugas, dan
memberi
melaporkan
penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis bidang; b. penyel;enggaraan program dan kegiatan bidang; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam llingkup bidang; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang; e. pelaksana tugas lain yang diberikan atasan; (3). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. merencanakan Kelembagaan pengembangan,
dan dan
mengkoordinasikan Usaha
pembinaan,
Koperasi
tugas-tugas
meliputi
penilaiaan
dan
Bina
penumbuhan, evaluasi
serta
tugas-tugas
Bina
pembubaran dan kerjasama koperasi; c. merencanakan
dan
mengkoordinasikan
Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi meliputi pemantapan dan pengawasan
usaha
koperasi,
penumbuhan,
pembinaan,
pengembangan, dan evaluasi serta kemitraan usaha mikro kecil dan menengah; d. menyusundan mengkoordinasikan program fasilitas permodalan, sarana dan prasarana, jaringan usaha, promosi serta peningkatan Sumber Daya Manusia koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
e. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi
permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah serta mencari alternative pemecahannya; f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor
dan
mengevaluasi
hasil
kerjanya
untuk
bahan
pengembangan karier; i.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
j.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(1). Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi di bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi. (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis seksi; b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan kebijakan di bidang Koperasi; b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai organisasi koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian serta melakukan penilaian pemeringkatan koperasi,
kesehatan
KSP/USP
dan
bimbingan
administrasi
organisasi, usaha koperasi, dan sistem akuntansi koperasi;
c. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian, pendaftaran, pembentukan koperasi dan pemberian pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, amalgamasi/penggabungan koperasi, dan pembubaran koperasi; d. memproses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Amalgamasi dan pembubaran koperasi serta pemberian ijin pembukaan kantor cabang KSP/USP sesuai peraturan perundangan yang berlaku; e. menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan
usaha
koperasi
dibidang
perkreditan,
distribusi,
pengolahan dan manajemen koperasi; f. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan
penjabaran
kebijakan
teknis,
pemberian
bimbingan
dan
pengendalian KSP/USP di bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan Kredit; g. menyiapakan
bahan
informasi,
memberikan
fasilitasi
dan
melaksanakan evaluasi terhadap permodalan, sarana dan prasarana, kelembagaan, manajemen, usaha program kerjasama serta akses promosi hasil produksi koperasi; h. menyusun rencana serta memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan koperasi; i.
mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi
permasalahan di Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta mencari alternatif pemecahannya; j.
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksananan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.
menilai
hasil
kerja
bawahan
dengan
jalan
memonitor
dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (1). Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Kepala
Seksi
yang
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan
operasionalisasi,
memberi
tugas,
memberi
petunjuk,
mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi di bidang pemberdayaan dan pengawasan koperasi. (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis seksi; b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3). Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. melakuakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan konsultasi dan evaluasi di bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. melaksanakan pemantapan dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi seta usaha mikro kecil dan menengah; d. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta/BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah; e. menumbuhkan, mengembangkan, membina serta memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, dalam pengembangan usaha sehingga mampu menjadi pengusaha mikro kecil dan menengah mandiri dan unggulan; f. menyiapkan bahan sera memberikan informasi dan fasilitasi terhadap akses permodalan, sarana dan prasaranapendampingan manajemen dan promosi bagi usaha mikro kecil dan menengah;
g. menyiapkan
bahan
informasi
dan
melaksanakan
koordinasi
mengenai pemanfaatan, pengembangan, peningkatan teknologi, sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah; h. mengevaluasi tugas dan mengiventarisasi permasalahan di seksi bina pembedayaan dan pengawasan koperasi, serta mencari alternative pemecahannya; i.
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j.
memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. menilai
hasil
kerja
bawahan
dengan
jalan
memonitor
dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsi
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasin danmekanisme kerja sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA PERDA NO. 3 TAHUN 2008
KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
SEKRETARIS
SUBAG UMUM
SUBAG KEU
SUBAG PEL
BIDANG PERINDUSTRIAN
BIDANG PERDAGANGAN
BIDANG KOPERASI
SEKSI INDUTRI KECIL & RT
SEKSI USAHA PERDAGANGAN
SEKSI BINA KELEMBAGAAN & USAHA KOPERASI
SEKSI INDUSTRI MENENGAH
SEKSI PENYALUR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI BINA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
UPTD
Berdasarkan data bulan Januari 2010 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah 58 orang terdiri dari : 1. Pasca Sarjana
:
4 orang
2. Sarjana
: 23 orang
3. Diploma
:
4. SLTA
: 21 orang
5. SLTP
:
4 orang
6. SD
:
1 orang
5 orang
Pejabat Struktural 14 orang, Pejabat Fungsional 3 orang.
BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK Setiap lembaga memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan : ”Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif”. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Perencanaan
Strategis
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2006 – 2010 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingi8n dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan)
suatu
organisasi.
Disamping
itu
Rencana
Strategis
mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perumusan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Jembrana
mencerminkan
apa
yang
ingin
dicapai,
memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 1. VISI Visi adalah konsepsi ideal yang dapat dipakai sebagai
pedoman dan
penuntun untuk menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki suatu organisasi. Dapat juga dikatakan visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan.
Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diharapkan mampu menangkap peluang dan mengantisipasi era globalisasi yang
ditandai oleh persaingan yang semakinketat baik secara nasional maupun global dan krisis yang berkepanjangan. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, arah dan fokus strategi yang akan ditempuh, serta menjadi perekat bagi setiap komponen dalam jajaran organisasi untuk mengemban tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara sinkron dan sinergis. Dalam perumusannya Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengacu pada Visi yang ditetapkan Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari Visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun Visi Kabupaten Jembrana adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERIMAN DAN BERBUDAYA”. Berdasarkan atas Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah : “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT”. Penjelasan Visi : 1. Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
jembrana
mengandung arti bahwa Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ditetapkan dalam
rangka
mendukung
tercapainya
Visi
Kabupaten
Jembrana sesuai dengan Tugas Pokok yang diemban.
Melalui peningkatan daya saing mengandung arti bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. 2.
Dengan peningkatan daya saing diharapkan terwujudnya peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran yang pada gilirannya
akan
tercapai
peningkatan
volume
penjualan,
peningkatan
pendapatan
masyarakat
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. 3. Pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi mengandung arti bahwa prioritas pembangunan ekonomi diarahkan kepada usaha kecil
menengah dan koperasi karena merupakan sektor
yang sangat strategis dan pilar utama penggerak perekonomian daerah. 4. Keseluruhan dari hasil kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana diharapkan bermuara kepada peningkatan pendapatan masyarakat serta menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana.
2. M I S I : Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
yang telah ditetapkan, maka Misi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah seba gaiberikut : 1. Mengembangkan dan memantapkan pemasaran produk/potensi, Investasi Jembrana,
memperlancar arus barang dan jasa serta
menciptakan iklim yang kondusif dibidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal. 2. Mewujudkan Industri/Kerajianan yang berdaya saing tinggi, maju dan
mandiri serta berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil menengah (KUKM) melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM, pengelola dan kemandirian KUKM. 4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. TUJUAN Tujuan
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan ”Tujuan adalah hasil akhir yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikanperbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk masa 5 (tahun) ke depan meliputi : 1. Meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola usaha, manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD. 2. Meningkatkan
pengetahuan,
ketrampilan
dan
sikap
pimpinan/pengelola UMKM agar mampu mengelola usahanya secara optimal. 3. Meningkatkan fasilitasi dan memperlancar pemasaran pemasaran produk unggulan/khas Kabupaten Jembrana. 4. Meningkatkan
penentuan
kulifikasi
koperasi
baik
peringkat,
kesehatan maupun usaha koperasinya. 5. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelolan kelembagaan maupun usaha koperasi. 6. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa. 7. Meningkatnya promosi sekaligus pemasaran kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.
a. Meningkatkan pemasaran / memperkenalkan produk / barang / hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana agar dikenal oleh konsumen / masyarakat dan buyer baik dari dalam negeri maupun luar negeri. b. Meningkatkan pemantauan dan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten/Kota se-Bali. c. Meningkatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dan produk tertentu menjelang hari raya dan waktu-waktu tertentu. 4. SASARAN. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemeintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan unttuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya
jumlah
Koperasi
yang
difasilitasi
tekhnis
sebanyak 50 Koperasi. 2. Meningkatnya jumlah KUMKM yang dibintek sebanyakl 75 KUMKM. 3. Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina 50 UMKM serta jumlah UMKM yang ikut pameran sebanyak 60 koperasi. 4. Meningkatnya jumlah koperasi yang dievaluasi sebanyak 3 koperasi.
5. Meningkatnya jumlah pengurus koperasi yang ikut study banding sebanyak 25 orang. 6. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap akses negative pemakaian barang dan jasa. 7. Meningkatnya pemasaran produk/barang hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana. 8. Meningkatnya pemasaran produk Kabupaten Jembrana dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana. 9. Meningkatnya informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok melaui media cetaak maupun elektronik. 10. Meningkatnya jumlah persediaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2009
No.
Tujuan
Sasaran
1.
Meningkatkan Pembangunan Industri yang berkesinambungan
Meningkatnya daya saing industri Kabupaten Jembrana, tercermin dari :
2.
Meningkatkan perluasan akses pasar produk / potensi investasi Jembrana.
Meningkatnya segmen dan wilayah pemasaran produk/potensi investasi Jembrana, tercermin dari :
3.
Meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa
4.
Meningkatkan keamanan terhadap penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat.
5.
Meningkatkan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi KUMKM, perijinan (Badan Hukum) Koperasi.
Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan permintaan barang dan jasa melalui pengumpulan, pengolahan dan penyiaran harga melalui Radio. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang aman bagi masyarakat sesuai dengan standar mutu/kesehatan dan legalitas dengan cara pengawasan minuman beralkohol dan pengawasan barang beredar. Meningkatnya kualifikasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM pengelola kemandirian K-UMKM, melalui : a.Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD. b.Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah. c.Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah. d.Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
e.Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi. b.
Masing-masing sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana pada masing – masing Kegiatan No.
Sasaran
Sasaran Kegiatan
1.
Meningkatkan pengetahuan ketrampilan & sikap pengurus dalam mengelola usaha manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan jasa.
Meningkatnya jumlah Koperasi yang di fasilitasi tekhnis sebanyak 50 Kop.,/KUD.
2.
3.
Meningkatkan promosi sekaligus memasarkan kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.
Meningkatnya kesadaran terhadap akses negative barang dan jasa.
Meningkatnya pendapatan Jembrana.
konsumen pemakaian
pemasaran produk dan masyarakat Kabupaten
Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009 adalah : Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Terpilih dan Indikator Kinerja Utamanya Tahun 2009 No.
Sasaran
Sasaran Kegiatan
IKU
1.
Meningkatkan pengetahuan ketrampilan & sikap pengurus dalam mengelola usaha manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pimpinan/pengelola UMKM agar mampu mengelola usaha secara optimal. Meningkatkan fasilitasi dan memperlancar pemasaran produk unggulan/khas Kabupaten Jembrana.
Meningkatnya jumlah Koperasi yang di fasilitasi tekhnis sebanyak 50 Kop.,/KUD.
Jumlah Koperasi yang difasilitasi.
Meningkatnya jumlah KUMKM yang dibintek sebanyak 75 KUMKM.
Jumlah KUMKM yang dibintek.
Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina 50 UMKM serta jumlah UMKM yang ikut pameran sebanyak 60 Koperasi.
Jumlah UMKM yang ikut pameran.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meningkatkann penentuan kualifikasi koperasi baik peringkat, kesehatan maupun usaha koperasinya. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola kelembagaan maupun usaha koperasinya.
Meningkatnya jumlah koperasi yang dievaluasi sebanyak 3 koperasi.
Jumlah Koperasi yang dievaluasi.
Meningkatnya jumlah pengurus koperasi yang ikut study banding sebanyak 25 orang.
Jumlah pengurus koperasi yang ikut study banding.
Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan jasa. Meningkatkan promosi sekaligus memasarkan kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.
Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap akses negative pemakaian barang dan jasa.
Jumlah kesadaran konsumen.
Meningkatnya pemasaran produk dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.
Jumlah pendapatan masyarakat
8.
Meningkatkan pemasaran memperkenalkan produk / barang / hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana agar dikenal oleh konsumen / masyarakatdan buyer baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Meningkatnya produk Jembrana dan masyarakat Jembrana.
pemasaran Kabupaten pendapatan Kabupaten
Jumlah pemasaan produk Kab. Jembrana.
9.
Meningkatkan pemantauan dan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten/Kota se-Bali.
Meningkatnya informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok melaui media cetak maupun elektronik.
Jumlah informasi harga di media.
10.
Meningkatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dan produk tertentu menjelang hari raya dan waktu-waktu tertentu.
Meningkatnya jumlah persediaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.
Jumlah persediaan bahan kebutuhan pokok.
5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara pencapaian tujuan dan sasran.
Cara pencapaian tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari Kebijakan, program dan Kegiatan.
1. Kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Bidang-bidang. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis
ditetapkan
kebijakan
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui : 1. Pengembangan
pemasaran
produk/potensi
investasi
Jembrana. 2. Pengembangan kemitraan usaha. 3. Pengembangan sarana/prasarana promosi/informasi. 4. Pengembangan SDM sarana/prasarana promosi/informasi. 5. Stabilitasi harga dan kelancaran distribusi penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat 6. Pengawasan keamanan penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat. 7. Pengembanganb industri/kerajinan. 8. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 9. Pengembangan
usaha
Koperasi
Pengusaha
Kecil
Menengah. 10. Peemantauan dan evaluasi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 11. Pengembangan jaringan kemitraan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 12. Pemantapan pelayanan masyarakat/dunia usaha.
2. Program. Program merupakan penjabaran darikebijakan yang telah ditetapkan, program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Prgram ditetapkan
dipilih
dalam
dari sejumlah
Permendagri
program
Nomor
13
yang
telah
Tahun
2006
sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009 yaitu : 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah. 3. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
B. RENCANA KINERJA. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten jembrana Tahun 2006 – 2010. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa (c) : Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Jembrana selama tahun 2010 dengan indikat6or dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
Tabel 2.4 Target Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009. No.
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama
1 1.
2 Meningkatnya daya saing produk Industri di Kabupaten Jembrana Meningkatnya segmen pasar terhadap komoditas Jembrana. Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan & permintaan barang/jasa.
3 Jumlah berdirinya klaster industri pangan.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa yang aman bagi masyarakat sesuai dengan standar mutu/kesehatan dan legalitas. Meningkatnya kemitraan UKM dengan swasta.
Jumlah pameran tetap di Tk. Lokal, Provinsi dan Nasional. Jumlah pengumpulan, pengolahan & penyiaran informasi harga melalui radio & pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten. Jumlah pengawasan mikol.
Rencana Target. 4 2 klaster
5 kali 96 kali
20 kali
Jumlah KUKM dalam mengakses modal. Jumlah Perusahaan swasta dan BUMN sebagai debitor. Jumlah KUKM dalam memperkuat pasar dengan swasta.
55 KUKM
Meningkatnya kemitraan usaha a. Jumlah KUKM yang berminat reatil dan waserda. mengelola retail/waserda.. b. Jumlah kepedulian peretail modern terhadap KUKM. c. Jml.mantapnya sistem pengelolaan retail/waserda KUKM. Meningkatnya transformasi a. Jumlah transformasi teknologi teknologi KUKM ke Jawa Barat pakaian konveksi dan dan Malang. kerajinan. b. Jumlah transformasi teknologi pengelolaan waserda. c. Jumlah transformasi teknologi pengembangan produkprodeuk kemasan. Pemberian subsidi bunga a. Jumlah KUKM yang mendapat kepada KUKM. kredit. b. Jumlah penggunaan tenaga kerja. c. Jumlah pengembangan ekonomi produktip. d. Jumlah Subsidi kepada KUKM. Meningkatnya pembinaan, a. Terlaksananya Audit Koperasi. pengawasan dan penghargaan b. Terlaksananya penilaian kope koperasi berprestasi. rasi berkualitas oleh pihak independen.
55 KUKM
5 Perus. 55 KUKM
3Retail 55 KUKM
3 KUKM
9 KUKM 32
20 KUKM 20 orang 20 klp. 20 klp. 5 kop. 25 kop.
c.
Termonitornya bantuan pemerintah terhadap usaha koperasi. d. Terlaksananya mapping koperasi
25 kop.
51 kop.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah
bentuk
kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan missi organisasi dalam mencapai tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
melalui
alat
pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2010. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengulkur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaianpencapaiannyayang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana
dengan
realisasi
pencapaiannya.
Pengukuran
terhadap
pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalahIndikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.
IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinrja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga aoutcomes sebagai berikut.
1. Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator nyang menggambarkan mengenai (1). Kuantitas input, (2) kualitasinput, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.
2. Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang ataujasa. Indikator mengenai
proses
dapat
dikelompokkan
menjadi
(1)
frekuensi
proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.
3. Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.
4. Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output /kegiatan seslesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan
selesai
dan
(7)
peningkatan
pendapatan
setelah
dilakukan
dengan
output/kegiatan selesai. Untuk
mengetahui
capaian
kinerja
dapat
menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut a: a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik,
atau
sebaliknya
jika
realisasi
semakin
rendah
pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = Realisasi X 100 % Rencana
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :
Prosentase Pencapaian = Rencana – (Realisai – Rencana) X 100 % Rencana Tingkat Capaian Rencana
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
dengan
realisasi
pencapaiannya.
Pengukuran
terhadap
pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
B. ANALISA DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikatorindikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan/kegagalan
tersebut
secara
lebih
luas
dan
mendalam.
Pencapaian Nilai akhir kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya daya saing produk industri kerajinan Kabupaten Jembrana. Indikator Kinerja Utama dan sasaran : a. Jumlah pengusaha yang memiliki wawasan kewirausahaan sebanyak 40 orang. b. Jumlah Frekwensi Pembinaan UMKM sebanyak c. Jumlah Calon Klaster Industri yang dibentuk sebanyak 3 klaster.
Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya produk industri kerajinan Kabupaten Jembrana dilakukan melalui Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri. Dalam tahun Anggaran 2009 kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dialokasikan dana Rp. 150.000.000,- dan telah terealisasi Rp 33.000.000,- (22 %), maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 117.000.000,- (78 %). Jumlah kegiatan 2 unit dan telah direalisasikan 100 %. Hasil kegiatan pembinan IKM dalam memperkuat jaringan klaster adalah 1). Telah terbentuk 2 (dua) unit usaha calon klaster industri, 2). Telah terbentuk 4 sentra industri tenun tradisional, 3). Telah terbentuk gugus mutu sebanyak 2 buah, 4). Terlaksananya pembinaan mutu dan manajemen bagi IKM di Kabupaten Jembrana. 2. Meningkatnya segmen pasar pada komoditas Kabupaten Jembrana. Indikator Kinerja Utama dan Sasaran : Semakin luasnya segmen pasar pada komoditas Jembrana adalah (1). Jumlah Pameran di Tingkat Nasional, (2). Jumlah pameran di Tingkat Provinsi dan (3). Jumlah pameran di Tingkat Kabupaten. Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 498.636.000,- dan telah terealisasi Rp. 390.815.500,(78,38
%)
maka
terdapat
penghematan
dana
sebesar
Rp. 107.820.500,- (21,62). Jumlah kegiatan pameran sebanyak 1). Pameran di tingkat nasional 4 kali telah direalisasikan 3 kali (83 %), 2). Pameran di tingkat Provinsi 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %), 3). Pameran tingkat Kabupaten 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %) dan 4). Pameran Produk Export (PPE) 1 kali telah direalisasikan 1 kali (100 %). 3. Meningkatnya stabilitas harga dan keseimbangan penyediaan dan permintaan barang/jasa. Indikator Kinerja Utama dan sasaran : Meningkatnya kestabilan harga dan keseimbangan penyediaan dan permintaan barang dan jasa adalah Monitoring dan penyiaran informasi harga melalui radio.
Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dialokasikan dana APBD
sebesar
Rp.
2.880..000,-
dan
telah
direalisasikan
Rp. 2.880.000,- (100 %) Hasil kegiatan ini adalah Terselenggaranya pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten, 96 kali dan kegiatan ini telah direalisasikan sebanyak 96 kali (100 %). 4. Meningkatnya kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Indikator Kinerja Utama dari sasaran : Meningkatnya kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.
Dalam
tahun
anggaran 2009 kegiatan ini dialokasikan dari APBD dana sebesar Rp. 45.870.000,- dan telah terealisasi Rp 42.670.000,- (93,02 %). Penghematan dana sebesar Rp. 3.200.000,- (6,98 %). Hasil kegiatan 1). Terlaksananya Diklat Akuntasi dan Perpajakan bagi Koperasi, sebanyak 80 koperasi realisasi 80 koperasi (100 %) dan 2). Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM Koperasi sebanyak 80 koperasi dan terealisasi 80 koperasi (100 %) 5. Meningkatnya
ketrampilan
SDM
UKM
dalam
mendukung
pengembangan usaha. Indikator
kinerja
utama
dari
sasaran
meningkatnya
pengembangan sistem pendukung Usaha Mikro bagi usaha mikro kecil menengah adalah 1). Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah, 2). Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah. Dalam tahun anggaran 2009 kegiatan ini dari APBD didanai sebesar Rp.
(1)
Rp.
177.750.000,-
210.000.000,(84,64
%)
telah
realisasi
Penghematan
dana
sebesar sebesar
Rp. 32.250.000,- (15,36 %) (2) Rp. 70.000.000,- telah diealisasi sebesar Rp. 43.000.000,- (61,43 %) Penghematan dana sebesar Rp. 27.000.000,- (38,57 %).
Hasil kegiatn ini adalah 1). Terlaksananya bimbingan teknis pengemasan hasil produk usaha mikro kecil menengah, sebanyak 5 UKM dan realisasi 5 UK (100 %) 2) Terlaksananya produk kemasan, sebanyak 5 UKM realisasi 5 UKM (100 %) 3). Terlaksananya pameran produksi produk usaha mikro kecil dan menengah, sebanyakn 2 UKM realisasi 2 UKM (100 %) 4). Terlaksananya pameran dalam rangka HUT Koperasi sebanyak 2 UKM realisasi 2 UKM (100 %). Sedangkan jumlah bimbingan tekhnis sebanyak 80 orang (100 %). 6. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi sebanyak 119 Koperasi Indikator Kinerja Utama dan Sasaran kegiatan adalah 1). Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, 2). Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi. Kegiatan ini dalam tahun anggaran 2009 dari APBD didanai sebesar sebesar (1). Rp. 176.575.000,- telah direalisir sebesar Rp. 176.525.000,- (99,97 %) terjadi penghematan dana sebesar Rp 50.000,- (0,03 %).
A. ASPEK KEUANGAN
Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam
mencapai
tujuan/sasaran
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, didukung dengan dana sejumlah
Rp. 5.468.455.516,- yang terbagi
kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.510.702.806,-
(93,47 %) dan Alokasi Belanja Langsung
sebesar Rp. 1.957.752.710,Realisasi
belanja
(78 %). tahun
2009
sebesar
Rp.
4.815.203.131,- terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.281.352.621,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 1.533.850.510,-
Dengan demikian sebesar
sisa dana belanja tidak langsung
Rp. 229.350.185,- dan sisa dana belanja langsung
sebesar
Rp. 423.902.200,-
Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut : 1.
Belanja Tidak Langsung. Belanja
tidak
langsung
pada
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2009 sebesar
Rp. 3.510.702.806,- dengan rincian
realisasi sebagai berikut : Tabel 3.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten JembranaTahun 2010. No.
Uraian
1.
Gaji Pokok PNS
2.
Pagu Dana
Realisasi
%
1.825.272.848
1.359.090.060
74
Tunjangan Keluarga
227.327.403
153.391.534
68
3.
Tunjangan Jabatan
155.025.000
122.855.000
79
4.
Tunjangan Fungsional
11.400.000
8.7000
76
5.
Tunjangan Fungsional Umum
142.847.300
72.615.000
50
6.
Tunjangan Beras
129.993.360
89.499.960
68
7.
Tunjangan PPh
54.336.283
34.223.077
63
8.
Pembulatan Gaji
51.850
31.755
62
9.
Iuran Asuransi Kesehatan
44.751.200
27.512.104
61
10
Tambahan Penghasilan Belanja Kerja
441.480.000
326.130.000
74
11
Uang Lauk Pauk
158.400.000
92.930.000
59
3.190.935.244
2.286.978.510
71
Total :
2. Belanja langsung Belanja Langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten
Jembrana
pada
tahun
2010
sebesar
Rp. 2.025.246.500,- terdiri atas 27 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009
No.
Kegiatan
Capaian Fisik
Pagu Anggaran
Realisasi
% Capaian
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100
11.114.000
9.104.000
93
2.
Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
85
235.555.000
176.331.510
74
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
100
6.000.000
5.165.000
86
100
45.594.710
34.431.200
75
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
95
91.383.000
51.246.300
56
100
22.232.000
14.545.000
65
86
6.500.000
5.612.500
86
100
217.350.000
209.043.500
96
80
6.588.000
6.396.000
97
35
150.000.000
33.000.000.
22
4
5
6
7
8
9
10
Rapat – Rapat Kordinasi dan Konsultasi le Luar Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kerja Pembinan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
Keterangan Sudah selesai Sisa Rp. 2.010.000 Sudah selesai Sisa Rp 59.223.490 Sudah selesai Sisa Rp 835.000 Sudah selesai Sisa Rp11.163.510 Sudah selesai Sisa Rp40.136.700 Sudah selesai Sisa Rp7.687.000 Sudah slesai Sisa Rp 887.500 Sudah slesai Sisa Rp 8.306.500 Sudah selesai Sisa Rp 192.000 Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karna waktu
11
12
Industri Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Pameran Produk Eksport
50
7.575.000
2.175.000
29
100
79.925.000
67.212.000
84,09
sangat dekat Belum ada temuan di Lapangan Sudah selesai Sisa Rp 12.713.000 Sudah selesai Sisa Rp 95.107.500 Sudah selesai Sisa Rp 240.000 Sudah selesai Sisa Rp 500.000.-
13
Promosi Produk Jembrana
90
418.711.000
323.603.500
77
14
Monitoring dan Publikasi Harga
95
2.880.000
2.640.000
91
15
Perencanaan Kordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi/KUD Pengembangan Sarana Produk Usaha Mikro Berperestasi Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Mnengah
100
95.000.000
94.500.000
99
100
45.870.000
42.670.000
93
85
210.000.000
177.750.000
85
100
70.000.000
43.000.000
61
Sudah selesai Sisa Rp 27.000.000.-
Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berperestasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerja sama Usaha Koperasi
100
176.575.000
176.525.000
99
Sudah selesai Sisa Rp 50.000.-
100
58.900.000
58.900.000
100
Kegiatan telah dilaksanakan
16
17
18
19
20
Sudah selesai Sisa Rp 3.200.000.Sudah selesai Sisa Rp 32.250.000.-
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten
Jembrana
atas
keberhasilan
dan
kegagalan
penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2009. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran
Kinerja
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi
Kabupaten Jembrana Tahun 2005 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2009 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2009. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.
Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2009 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Disamping itu juga wujud dari keberhasilan dan masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diupayakan sebagai tertuang dalam lampiran 5. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban. 2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan. 3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Jembrana guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2009 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.
Negara, 15 Maret 2010
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kabupaten Jembrana,
I GDE PUTU SUGIANA, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19569729 1979903 1 004
Dinas Perindagkop
BAB I PENDAHULUAN
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jembrana, mempunyai tugas pokok dan fungsi
Merumuskan
Konsep
sasaran,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
pada urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi
Kabupaten
Jembrana
menyusun Rencana Stratejik ( Renstra ), yang dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja ( RASK ). Dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 telah ditetapkan 14( Empat belas )Program dan 32 (Tiga Puluh Dua ) Kegiatan yang diwujudkan melalui penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2014 yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2014 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya. A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkanb Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang : ”Pembentukan Jembrana” dan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Peraturan Bupati Jembrana
”Rincian Tugas dan Pokok
Perangkat
Daerah
Nomor 53 Tahun
Kabupaten
2011, tentang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana ” Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011, tentang Uraian Tugas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
adalah
menyelenggarakan,
:
Merumuskan
membina,
Konsep
mengarahkan,
sasaran,
mengevaluasi,
mengkoordinasikan, serta
melaporkan
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah pada urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang / Urusan yaitu : 1. Sekretariat 2. Bidang Koperasi 3. Bidang Perdagangan
1
Dinas Perindagkop
4. Bidang Industri. Yang masing-masing dipinpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian, dan Bidang membawahi 3 Seksi. Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut : (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perindustrian, perdagangan dan koperasi; c. Pembinaan dan koperasi;dan
penyuluhan
dibidang
perindustrian,
dibidang
perdagangan
dan
d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. (3) Rincian tugas pokok Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. Merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; d. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; e. Menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; f.
Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; h. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS; i.
Mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
2
Dinas Perindagkop
j.
Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; l.
Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masingmasing;
m. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; p. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; r.
Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai
ketentuan
yang
berlaku
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
pengembangan karier; s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas;dan t.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagian kedua SEKRETARIAT
(1) Sekretariat
dipimpin
oleh
seorang
Sekretaris,
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. Penyelenggaraan program administrasi umum;
3
Dinas Perindagkop
c. Pembinaan,
pengkoordinasian,
pengendalian,
pengawasan
program
dan
kegiatan Sub bagian; d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;dan e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.
(3) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
Umum
dan
b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya; d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas; e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas; f. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas; g. Merencanakan pelaksanaan perlengkapan Dinas;
pelayanan
terhadap kebutuhan peralatan /
h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; i.
Menilai prestasi kerja pengembangan karier;
bawahan
sebagai
bahan
j.
Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
pertimbangan
dalam
k. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian; l.
Menyusun laporan hasil kegiatan;
m. Melaksanakan tugasnya;dan
tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Ketiga Bidang Perindustrian (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif. (2) Kepala Bidang dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. Pengevaluasian pelaksaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang;
4
Dinas Perindagkop
c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; d. Pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;dan e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; (1) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Menyusun rencana program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; c. Menyelenggarakan pendataan potensi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; e. Menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan; f.
Mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;
g. Menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian limbah industri; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya; i.
Mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
j.
Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
k. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
m. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Keempat Bidang Perdagangan (1) Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang
5
Dinas Perindagkop
perdagangan meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barangbarang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. Penyelenggaraan dan pelaksana kegiatan Bidang Perdagangan yang meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB; c. Evaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang Perdagangan serta mencari alternatif pemecahannya;dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perdagangan berdasarkan kebijakan Dinas; b. Merencanakan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (eksporimpor); c. Merencanakan kegiatan promosi bidang perdagangan melalui pelaksanaan pameran dan informasi potensi pasar; d. Merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga sembilan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya; e. Merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap distribusi sembilan bahan pokok, barang bersubsidi dan barang strategis; f.
Merencanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi kegiatan tera/tera ulang UTTP, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, melaksanakan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang dilarang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan serta distribusinya;
g. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Perdagangan serta mencari alternatif pemecahannya; i.
Mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6
Dinas Perindagkop
j.
Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
k. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l.
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Kelima Bidang Koperasi (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang koperasi dan UMKM; c. Pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang. (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. Menyusun rencana kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Bina pemberdayaan dan pengawasan usaha koperasi dan Bina usaha mikro kecil dan menengah; d. Menyusun dan mengkoordinasikan program fasilitas permodalan, sarana dan prasarana, jaringan usaha, promosi serta peningkatan Sumber Daya Manusia koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencari alternative pemecahannya;
7
Dinas Perindagkop
f.
Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
g. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.
Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
j.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;
k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagai berikut :
BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA PERDA NO.3 TAHUN 2011
8
Dinas Perindagkop
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sekretariat
Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perdagangan
Bidang Perindustrian
Seksi Industri Kecil dan
Sub-Bagian Keuangan
Bidang Koperasi
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Seksi Perlindungan Konsumen
Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi
Rumah Tangga Seksi Industri Menengah dan
Besar Seksi Promosi dan Penyaluran
Seksi Industri Kreatif
Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah
UPT
Sumber: Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
Berdasarkan data bulan Desember 2014 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah
50 orang
terdiri dari : 1. Pasca Sarjana
:
11 orang
2. Sarjana
:
17 orang
3. SLTA
:
19 orang
5. SLTP
:
1 orang
6. SD
:
- orang
Pejabat Struktural 17 orang, Pejabat Fungsional 6 orang B. ASPEK STRATEGIS
Setiap lembaga memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan : ”Visi adalah cara pandang jauh kedepan
9
Dinas Perindagkop
kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif”. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2015 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perumusan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
B. 1. VISI Visi adalah konsepsi ideal yang dapat dipakai sebagai pedoman dan penuntun untuk menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki suatu organisasi. Dapat juga dikatakan visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diharapkan mampu menangkap peluang dan mengantisipasi era globalisasi yang ditandai oleh persaingan yang semakinketat baik secara nasional maupun global dan krisis yang berkepanjangan. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, arah dan fokus strategi yang akan ditempuh, serta menjadi perekat bagi setiap komponen dalam jajaran organisasi untuk mengemban tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara sinkron dan sinergis. Dalam perumusannya Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengacu pada Visi yang ditetapkan Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari Visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun Visi Kabupaten Jembrana adalah : “TERWUJUDNYA MELALUI SUMBER
KESEJAHTERAAN
PENINGKATAN DAYA
MASYARAKAT
PEREKONOMIAN
MANUSIA,
YANG
DAN
JEMBRANA,
PROFESIONALISME
DILANDASI
SEMANGAT
KEBERSAMAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBAERDAYAAN MASYARAT “ Berdasarkan atas Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah : “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA MELALUI PENINGKATAN
DAYA
SAING
DAN
PEMBERDAYAAN
USAHA
KECIL,
10
Dinas Perindagkop
MENENGAH
DAN
KOPERASI
DALAM
RANGKA
MENINGKATKAN
PENDAPATAN MASYARAKAT”. Penjelasan V I S I : 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat jembrana mengandung arti bahwa Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Jembrana sesuai dengan Tugas Pokok yang diemban. Melalui peningkatan daya saing mengandung arti bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. 2. Dengan peningkatan daya saing diharapkan terwujudnya peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran yang pada gilirannya akan tercapai peningkatan volume penjualan, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi mengandung arti bahwa prioritas pembangunan ekonomi diarahkan kepada usaha kecil menengah dan koperasi karena merupakan sektor yang sangat strategis dan pilar utama penggerak perekonomian daerah. 4. Keseluruhan dari hasil kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana diharapkan bermuara kepada peningkatan pendapatan
masyarakat
serta menunjang
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Jembrana.
B.2. M I S I : Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah seba gaiberikut : 1. Mengembangkan dan memantapkan pemasaran produk/potensi, Investasi Jembrana,
memperlancar arus barang dan jasa serta menciptakan iklim
yang kondusif dibidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal. 2. Mewujudkan Industri/Kerajianan yang berdaya saing tinggi, maju dan mandiri serta berbasis ekonomi kerakyatan. 3. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil menengah (KUKM) melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM, pengelola dan kemandirian KUKM. 4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11
Dinas Perindagkop
B.3. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan ”Tujuan adalah hasil akhir yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun
tujuan
yang
ditetapkan
dalam
Perencanaan
Strategis
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk masa 5 (tahun) ke depan meliputi : 1. Meningkatkan kwalitas SDM pelaku Usaha Industri dan Perdagangan serta aparat pembina dalam medukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. 2. Mewujudkan perkembangan Industri dan Perdagangan berbasis sumber daya alam berorientasi pasar untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi , Usaha Mikro, kecil dan menengah. 4. Meningkatkan
pengetahuan
ketrampilan
dan
sikap
pengurus
dalam
mengelola usaha, manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD. 5. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pimpinan/pengelola UMKM agar mampu mengelola usahanya secara optimal. 6. Meningkatkan fasilitasi dan memperlancar pemasaran pemasaran produk unggulan/khas Kabupaten Jembrana. 7. Meningkatkan penentuan kulifikasi koperasi baik peringkat, kesehatan maupun usaha koperasinya. 8. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelolan kelembagaan maupun usaha koperasi. 9. Meningkatkan
harkat
dan
martabat
konsumen
dengan
cara
menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa. 10. Meningkatnya promosi sekaligus pemasaran kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri. 11. Meningkatkan pemasaran / memperkenalkan produk / barang / hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana agar dikenal oleh konsumen / masyarakat dan buyer baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
12
Dinas Perindagkop
9
Meningkatkan pemantauan dan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten/Kota se-Bali.
10 Meningkatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dan produk tertentu menjelang hari raya dan waktu-waktu tertentu. B.4 SASARAN. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemeintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan unttuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Jumlah UKM. 2. Meningkatnya jumlah wira usaha baru 3. Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/KUD. 4. Meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga. 5. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Produk Unggulan UMKM. 6. Meningkatnya Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil Produksinya. 7. Meningkatnya kemampuan SDM Berkualitas dan Koperasi Berprestasi. 8. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Berkualitas. 9. Meningkatnya Jumlah Koperasi berprestasi dalam kemitraan dan Pemahaman IT Manajemen Koperasi 10.Terkendalinya Produk-produk yang dijual di Pasar 11.Meningkatnya Pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya ( UTTP ). 12. Tersedianya Data/buku profil Usaha perdagangan. 13.Terpenuhinya Sosialisasi ijin Usaha Perdagangan. 14.Terlaksanannya Promosi hasil Produk Industri Kerajinan
Kabupaten
Jembrana.. 15.Meningkatnya Monitoring dan publikasi Imformasi harga. 16.Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional. 17.Tersusunnya Data Pengguna LPG 3 Kg.di Kab. Jembrana 18.Meningkatnya Peran Sektor industri terhadap Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Jembrana. 19. Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin. 20. Meningkatnya cakupan pembinaan perajin sentra Industri 21. Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Perajin.
13
Dinas Perindagkop
22.Meningkatnya Jumlah Pengerajin yang menjadi Binaan Dekranasda
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Kabupaten
No 1
2
3
Tujuan
Sasaran
MeningkatnyaPengetahuan - Meningkatnya Jumlah Wirausaha Keterampilan dan Sikap Pengurus Baru dalam mengelola Usaha -Meningkatnya Pengetahuan dan Manajemen dan Pengawasan Kompetensi Pengurus Koperasi / Koperasi / KUD KUD Meningkatkan kuantitas dan - Meningkatnya peranan sektor kualitas perindustrian industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. - Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten jembrana. - Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. Meningkatnya harkat dan - Meningkatnya pengawasan martabat Konsumen dengan cara peredaran barang dan jasa. menghadirkan dari akses negative - Meningkatnya Pengawasan dan Pemakaian Barang dan Jasa Pelaksanaan Tera Ulang. - Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri. Masing-masing sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana pada masing – masing Kegiatan
No. 1.
2.
3.
Sasaran Meningkatkan pengetahuan ketrampilan & sikap pengurus dalam mengelola usaha manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan jasa.
Sasaran Kegiatan Meningkatnya jumlah Koperasi yang di fasilitasi tekhnis sebanyak 50 Kop.,/KUD.
Meningkatnya kesadaran terhadap akses negative barang dan jasa.
konsumen pemakaian
Meningkatkan promosi sekaligus Meningkatnya pemasaran produk dan memasarkan kerajinan Kabupaten pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar Jembrana. dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014 adalah : Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Terpilih dan Indikator Kinerja Utamanya Tahun 2014
14
Dinas Perindagkop
No.
Sasaran
Sasaran Kegiatan
IKU
1.
Meningkatnya UKM
2.
Meningkatnya jumlah Meningkatnya jumlah -Jumlah Wira Usaha baru KUMKM yang dibintek terselenggaranya sebanyak 75 KUMKM. Bimtek kewirausahaan -Jumlah UMKM yang dilatih.
3.
Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi / KUD
4.
Jumlah Meningkatnya jumlah Jumlah tersedianya Koperasi yang di Data Base UMKM fasilitasi tekhnis sebanyak 50 Kop.,/KUD.
Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina 50 UMKM serta jumlah UMKM yang ikut pameran sebanyak 60 Koperasi. Meningkatnya UMKM Meningkatnya jumlah yang mampu koperasi yang dievaluasi melakukan kerjasama sebanyak 3 koperasi. dengan pihak ketiga
5.
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya jumlah dan kuantintas Produk pengurus koperasi yang Unggulan UMKM ikut study banding sebanyak 25 orang.
6.
Meningkatnya Jumlah Meningkatnya kesadaran UMKM yang mampu konsumen terhadap memasarkan hasil akses negative Produksinya pemakaian barang dan jasa.
7.
Meningkatnya kemampuan SDM Berkualitas dan Koperasi berprestasi
8.
-Meningkatnya Jumlah Meningkatnya Koperasi aktif dan pemasaran produk Berkualitas. Kabupaten Jembrana dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.
Meningkatnya pemasaran produk dan pendapatan masyarakat Kabupaten Jembrana.
-Jumlah terselenggaranya Bumtek Koperasi. -Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang dilatih -Jumlah terselenggaranya Bimtek bagi Pengelola Usaha KUMKM dalam mengakses Modal Pasar dan Manajemen. -Jumlah UMKM yang mengikuti bintek - Jumlah UMKM yang mendapat bimbingan/pembinaan UMKM. - Jumlah UMKM yang menjadi pendapingan dalam pemasaran produk UMKM -Jumlah terlaksananya Pameran UMKM -Jumlah UMKM yang mengikuti pameran -Jumlah terlaksananya Lomba Design Busana Endek ke Kantor. -Jumlah koperasi yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan Koperasi -Jumlah Pembentukan Koperasi Baru. -Jumlah Buku tentang Undang-undang Perkoperasian. - jumlah koperasi yang aktif berkualitas dan Koperasi berprestasi -Jumlah Koperasi yang mengikuti Pemeringkatan - Jumlah terlaksananya penilaian lomba Koperasi. - Jumlah Koperasi yang diaudit - Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan
15
Dinas Perindagkop
KSP/USP -Jumlah Jenis Lomba Koperasi.
9.
10
11
12
Meningkatnya Jumlah Koperasi berprestasi dalam kemitraan dan Pemahaman IT Manajemen Koperasi
Meningkatnya informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok melaui media cetak maupun elektronik.
Terkendalinya produk produk yang dijual di pasar
Meningkatnya jumlah Jumlah Pengawasan persediaan bahan yang di- laksanakan kebutuhan pokok menjelang hari raya. Para Pedagang Jumlah terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Tera Ulang
Meningkatnya Pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang Ukuran,Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Tersedianya data / buku profil usaha perdagangan
Masyarakat Pembeli dan Pengerajin Kab,
-Jumlah KUKM yang mengikuti Kemitraan -Jumlah KUKM yang mengikuti Teknologi dan Manajemen Koperasi.
Jumlah Kegiatan Pendataan Barang dan Jasa
Jembrana 13
Terpenuhinya sosialisasi ijin Usaha Perdagangan.
Masyarakat Jembrana yang berminat membuat usaha baru
14
Terlaksanannya Promosi hasil produk industri Kerajinan Kab. Jembrana
Usaha Mikro Kecil, Menengah(UMKM) dan
Jumlah terlaksananya Pembinaan Ijin Usaha Perdagangan di Kab.Jembrana Jumlah Pameran yang diikuti/ di selenggarakan.
Koperasi di Kabupaten Jembrana
15
16
Meningkatnya Monitoring dan publikasi Informasi harga.
Masyarakat Jembrana
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar tradisional
Masyarakat Jembrana
yang berminat membentuk Usaha baru
yang telah mempunyai usaha industri
17
Tersusunnya Data pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
Jumlah terlaksananya monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
Masyarakat Jembrana yang berminat membuat usaha baru
Jumlah terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional
Jumlah Tersusunnya Buku Data Pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
16
Dinas Perindagkop
18
Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin
Jumlah terlaksananya bintek manajemen sederhana dan kerajinan bambu
19
Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin
Jumlah Bimtek Patung mill,bordir dan kemasan
20
Meningkatnya cakupan pembinaan perajin sentra industri
Jumlah Terlaksananya Pameran
21
Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Pengerajin
Jumlah Pencelupan Menjahit
22
Meningkatnya Jumlah Pengerajin yang menjadi binaan Dekranasda
Jumlah Pembinaan Industri kerajinan di Kabupaten Jembrana
Bimtek dan
B.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara pencapaian tujuan dan sasaran yaitu dengan Strategi . Cara pencapaian tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik. Strategi yang dimaksud adalah terdiri dari
: Kebijakan,
program dan Kegiatan. B.5.1. Kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Urusan. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui : 1. Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan Perdagangan. 2. Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan berbasis Sumberdaya Alam untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. 3. Melalui pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa ditingkat Produser, distribusi, Sub, distributor, pengecer mengadakan pembinaan dan Penataan perusahaan yang bergerak di sektor Perdagangan. 4. Melalui Pembangunan dan refitalisasi pasar tradisional modern, melaksanakan dan mengikuti pameran didalam dan diluar Daerah.
17
Dinas Perindagkop
5. Melalui Penataan dan Pemberdayaan PKL. 6. Stabilitasi harga dan kelancaran distribusi penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat 7. Melalui Penciptaan iklim Usaha yang kondusif dan peningkjatan peran BUMN/BUMD/Swasta dalam pengembangan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. 8. Pemantauan dan evaluasi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. B.5.2 . Program. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan, program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Prgram dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014 yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif. 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Keil dan Menengah 8.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
9.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
10. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 11. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri. 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 14. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
B.5.3.Kegiatan. Sesuai dengan DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )Tahun 2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana terdapat 32 kegiatan , antara lain : 1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja
3.
Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor
4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18
Dinas Perindagkop
5.
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
6.
Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7.
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
8.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
9.
Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
10. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 11. Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah. 12. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. 13. Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD 14. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga 15. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga, Industri Kecil dan industri Menengah. 16. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi produk Usaha mikro kecil dan menengah. 17. Kegiatan Sosialisasi Prinsip=prinsip pemahaman Perkoperasian 18. Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. 19. Kegiatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 20. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. 21. Kegiatan
Pelaksanaan
Pengawasan
dan
Tera
Ulang
Ukuran
Takaran,Timbangan dan Perlengkapannya ( UTTP ). 22. Kegiatan Penyiapan Data Base Kuota setiap Jenis Barang dan Jasa. 23. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha 24. Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi barang / produk 25. Kegiatan Promosi Produk Jembrana 26. Kegiatan Monitoring dan Publikasi harga. 27. Kegiatan Penyusunan Data Penggunaan LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana. 28. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya. 29. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri. 30. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat. 31. kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri. 32. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda. C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSINYA. Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut: C.1.
URUSAN KOPERASI DAN UMKM
1. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. 2. Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif.
19
Dinas Perindagkop
3. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). 4. Terbatasnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang operasional aparat pembina. 5.
Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi.
6. Adanya Perubahan Undang-undang Koperasi berdampak pada struktur Badan Hukum Koperasi 7. Rendahnya alokasi permodalan BUMN pada UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari tingginya tunggakan kredit yang ada. 8. Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. 9. Terbatasnya dukungan dana untuk pengembangan sentra dan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM. 10. Fasilitas untuk promosi, permodalan dan penyesuaian HAKI produk UMKM sangat
terbatas
sehingga
sebagian
besar
UMKM
belum
memperoleh
kesempatan. 11. Rendahnya tingkat kewirausahaan (enterpreneurship) pengelola UMKM. 12. Terbatasnya dana pembinaan untuk pemberdayaan UMKM di daerah. 13. Rendahnya tingkat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM.
Solusi : Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana disebutkan di atas, diambil langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 1. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perbankan melalui fasilitas pemberian kredit (permodalan) disamping pembinaan dan pendampingan kepada Gerakan Koperasi secara rutin dan berkelanjutan. 2. Perlu
adanya
rasionalisasi
pembentukan
Koperasi
sehingga
penyebarannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. 3. Memfasilitasi Gerakan Koperasi untuk mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN, Perbankan maupun antar Koperasi). 4. Mohon dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 5. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pada gerakan Koperasi tentang Kelembagaan dan Manajemen Usaha Pengelolaan Koperasi. 6. Upaya menyesuaikan dengan aturan yang ada, sambil menunggu undang-undang Koperasi yang memberikan kepastian Hukum. 7. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang telah akses bantuan kredit BUMN/perbankan, sehingga dapat terwujud Tri Sukses (Sukses Realisasi, Pemanfaatan dan Pengembalian).
8. Memotivasi UMKM dalam mengembangan usaha secara baik dan mantap, sehingga mampu memenuhi persyaratan Fiesible dan Bankible.
20
Dinas Perindagkop
9. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan PKM secara terpadu baik vertikal maupun horizontal. 10. Meningkatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga mampu meningkatkan volume usaha dan pelayanan melalui koordinasi lintas sektoral. 11. Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang kelembagaan, usaha serta semangat interpreneurship kepada UMKM. 12. Perlu dukungan pembiayaan dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM. 13. Peningkatan Bimtek kepada UMKM. C,2. URUSAN PERDAGANGAN 1. Terbatasnya SDM untuk mendukung pelaksanaan Program di Bidang Perdagangan. 2. Dalam melaksanakan program perlindungan konsumen kendala yang dihadapi ; - Adanya penambahan jumlah jenis barang dan jasa yang perlu mendapat pengawasan. -
Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen dalam perdagangan barang dan jasa. - Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan tera terhadap alat UTTP yang dimilikinya. - Terbatasnya jumlah titik Tera yang dilaksanakan oleh UPT Metrologi Privinsi Bali di Kabupaten Jembrana. - Terbatasnya sarana prasarana kendaraan operasional dan peralatan seperti tester dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan konsumen 3. Dalam melaksanakan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, kendala yang dihadapi : - Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan legalitas usaha seperti Ijin SIUP, TDP, Ijin Gudang, dan lain-lain.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentinya promosi terhadap produk yang dihasilkan maupun produk yang dijual dipasar. - Masih rendahnya kesadaran pedagang pasar akan pentingnya perbaikan sarana prasarana pasar rakyat. Solusi : 1. Perlu adanya penambahan Pegawai yang berkompeten dalam Pengawasan Barang dan Jasa, dan untuk melaksanaan Tera alat UTTP. (bila memungkinkan diusulkan formasi dalam rekruitmen PNS Pemkab Jembrana) 2. Meningkatkan pembinaan kepada pedagang akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen 3. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha dikabupaten jembrana terkait dengan legalitas usaha dan tera alat UTTP yang dimilikinya.
21
Dinas Perindagkop
4. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha yang memiliki uttp untuk melaksanakan tera atas alat UTTP nya. 5. Meningkatkan jumlah produk IKM dan UKM Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan promosi baik local maupun nasional. 6. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya revitalisasi pasar menuju ke pasar yang bersih, tertib nyaman dan aman. 7. adanya penambahan jumlah jenis barang dan jasa yang perlu mendapat pengawasan, C.3. URUSAN INDUSTRI Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain: 1. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah: 3. Ketatnya tingkat persaingan pasar. 4. Dinamisnya selera konsumen. 5. Tingginya cost produksi. 6. Maraknya Black Market. 7. Kurang kondusifnya iklim usaha. Solusi : Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebai berikut: 1. Melaksanakan diklat SDM aparatur dan dunia usaha secara berkala. 2. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. 3. Mengembangkan kreatifitas untuk menciptakan disain-disain produk baru yang sulit dijiplak. 4. Melindungi karya cipta melalui HKI. 5. Penerapan strategi OVOP dan 6. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah
22
Dinas Perindagkop
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA.
A. Perencanaan Kinerja Tahun ( RKT ) 2014. Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan
Kinerja
dilakukan
oleh
Instansi
untuk
menyusun
solusi
permasalahan yang dihadapi secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan Sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan permasalahan dan sumber daya yang dimiliki, perencanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, di tuangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2014, dan kemudian ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Rencana Kinerja Merupakan Penjabaran dari RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi
Kabupaten
Jembrana
Selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT) , dan RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a)
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
(b)
Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa
(c)
Kebijakan Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan
target
capaiannya. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana selama tahun 2014 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) sebagaimana terlampir .
23
Dinas Perindagkop
Tabel 2.4 Target Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014.
No .
Program/Kegiatan
1 1.
a
2.
a.
b.
3.
a.
Sasaran Kegiatan
2 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF Kegiatan : Perencanaan Kordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kegiatan : Pelatihan Manajemen Pengololaan Koperasi/KUD
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Kegiatan : Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga
Indikator Kinerja Utama 3
Rencan
Anggaran
a Target. 4
49.050.000 Meningkatnya Jumlah 1 Paket Jumlah UMKM tersedianya Produktif Data base UMKM
22.350.000 Meningkatnya -Jumlah 3 Kali Jumlah Wira terselenggara Usaha Baru nya Bimtek kewirausahaa n 75 -Jumlah Orang UMKM yang dilatih Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/KUD
-Jumlah terselenggara nyaBimtek Koperasi -Jumlah Pengurus/Pe ngelola yang dilatih
Meningkatnya UMKM yang mampu mellakukan kerjasama denganPihak III
-Jumlah terselenggara nya Bimtekbagi Pengelola Usaha KUKM dalam mengakses Modal Pasar dan Managemen.
2 Kali.
91.800.000
50 Kop.
3 Kali
28.500.000
24
Dinas Perindagkop
usaha dalam mengakses modal pasar dan menejemen -Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek b.
c..
4.
a.
b..
Kegiatan : Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Kegiatan : Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Meningkatnya kwalitas dan kwantitas Produk Unggulan UMKM
Meningkatnya jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil Produksinya
Jumlah UMKM yang mendapat bimbingan/pe mbinaan UMKM - Jumlah UMKM sebagai pendapingan dalam pemasaran produk UMKM
-Jumlah terlaksananya pameran UMKM -Jumlah UMKM yang ikut Pameran -Jumlah terlaksananya lomba Design Busana Endk ke Kantor
75 UMKM
375 UMKM
88.175.000
75 UMKM
1 kali
84.500.000
2 UMKM
1 Kali
44.750.000 Meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dan Koperasi berprestasi
- jumlah koperasi yang mendapatkan penyuluh dan pembinaan koperasi - Jumlah pembentukan koperasi baru - Jumlah buku tentang Undangundang Perkoperasian
206 Kop
10 Kop.
250 buku
Kegiatan :
25
Dinas Perindagkop
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berperstasi
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan berkualitas
Jumlah Koperasi yang aktif berkualitas dan Koperasi berprestasi Jumlah Koperasi yang mengikuti peme ringkatan Jumlah terlaksananya penilaian lomba koperasi Jumlah koperasi yang di audit Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP nya - Jumlah jenis Koperasi yang dilombakan
c.
5.
a.
.b.
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Dan Tera Ulang, Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
206 Kop
165.075.000
25 Kop.
1 Kali
5 Kop.
100 Kop.
4 Jenis
Meningkatnya julah Koperasi berprestasi dalam kemitraan dan pemahaman IT manajemen Koperasi
-Jumlah KUKM yang mengikuti kemitraan -Jumlah KUKM yang mengikuti teknologi dan Manajemen Koperasi
25 KUMKM
125.000.000
Terkendalinya produk produk yang dijual di pasar
Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan
32 Kali
34.676.000
Meningkatnya Pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang Ukuran,Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Tera Ulang
20 Kali
7.080.000
25 KUMKM
26
Dinas Perindagkop
6.
a.
7
a..
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kegiatan : Penyiapan Data Base Kuota setiap Jenis Barang dan Jasa.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI. Kegiatan : Promosi Produk Jembrana .
Tersedianya data / Jumlah buku profil usaha Kegiatan perdagangan Pendataan Barang dan Jasa
Terlaksanannya Promosi hasil produk industri Kerajinan Kab. Jembrana
Jumlah Pameran yang diikuti/ di selenggarakan .
5 Kali
3..875.000
4 Kali
413.320.000
b.
Kegiatan : Monitoring dan Publikasi Harga
meningkatnya Monitoring dan publikasi Informasi harga.
Jumlah terlaksananya monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
96 Kali
17.636.000
c.
kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar tradisional Barang / Produk
Jumlah terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional
7 Paket
3.379.085.5 00
d.
Kegiatan: Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
Terpenuhinya sosialisasi ijin Usaha Perdagangan.
Jumlah terlaksananya Pembinaan Ijin Usaha Perdagangan di Kab.Jembrana
5 Kali
9.520.000
e.
Kegiatan : Penyusunan Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabuoaten Jembrana
Tersusunnya Data pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
Jumlah Tersusunnya Buku Data Pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
25 Buku
47.752.500
8.
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH. Meningkatnya
Jumlah
2 kali
70.300.000
a.
Kegiatan :
27
Dinas Perindagkop
Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya
9
Kegiatan : Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
10
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA - SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
a.
Kegiatan : Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat
c.
terlaksananya bintek manajemen sederhana dan kerajinan bambu
Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin
3 Kali Jumlah Bimtek Patung mill,bordir dan kemasan
61.091.000
Meningkatnya cakupan pembinaan perajin sentra industri
Jumlah Terlaksananya Pameran
1 Kali
90.160.000
Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Pengerajin
Jumlah Bimtek Pencelupan dan Menjahit
2 Kali
25.597.000
Meningkatnya Jumlah Pengerajin yang menjadi binaan Dekranasda
Jumlah Pembinaan Industri kerajinan di Kabupaten Jembrana
12 Kali
]137.902.00 0
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
a.
b.
Jumlah dan Keterampilan Pengerajin
Kegiatan : Peningkatan Produktivitas Sentra Industri
Kegiatan : Pemberdayaan Dekranasda
Tabel 2.5 Target Pencapaian Indikator Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014. No.
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana
28
Dinas Perindagkop
Target. 1
2
3
4
1.
Jumlah tersedianya Data Base UMKM
Paket.
1
2.
-Jumlah terselenggaranya Bimtek kewirausahaan -Jumlah UMKM yang dilatih.
Kali
3
-Jumlah terselenggaranya Bumtek Koperasi. -Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang dilatih
Kali
2
Koperasi
50
-Jumlah terselenggaranya Bimtek bagi Kali Pengelola Usaha KUMKM dalam mengakses Modal Pasar dan Manajemen. -Jumlah UMKM yang mengikuti bintek KUMKM - Jumlah UMKM yang mendapat UMKM bimbingan/pembinaan UMKM. - Jumlah UMKM yang menjadi KUMKM pendapingan dalam pemasaran produk UMKM
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-Jumlah terlaksananya Pameran UM KM -Jumlah UMKM yang mengikuti pame ran -Jumlah terlaksananya Lomba Design Busana Endek ke Kantor.
orang
75
1
UMKM
2
Kali
1 206 10 250
Koperasi Kali Koperasi Koperasi Jenis
206 1 5 100 4
9.
-Jumlah KUKM yang mengikuti - KUMKM Kemitraan -Jumlah KUKM yang mengikuti -KUMKM Teknologi dan Manajemen Koperasi
10.
Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan
Kali
11.
Jumlah terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Tera Ulang
Kali
Jumlah Kegiatan Pendataan Barang dan Jasa
Kali
12.
75 375
Kali
-Jumlah koperasi yang mendapatkan Koperasi penyuluhan dan pembinaan Koperasi -Jumlah Pembentukan Koperasi Baru. Koperasi -Jumlah Buku tentang Undang-undang Buku Perkoperasian. - jumlah koperasi yang aktif berkualitas dan Koperasi berprestasi -Jumlah Koperasi yang mengikuti Pemeringkatan - Jumlah terlaksananya penilaian lomba Koperasi. - Jumlah Koperasi yang diaudit - Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan KSP/USP -Jumlah Jenis Lomba Koperasi.
75
25 . 25
32
20
5
29
Dinas Perindagkop
13
Jumlah terlaksananya Pembinaan Ijin Usaha Perdagangan di Kab.Jembrana
Kali
14.
Jumlah Pameran yang diikuti/ di selenggarakan.
Kali
Jumlah terlaksananya monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
Kali
16.
Jumlah terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional
Paket
17.
Jumlah Tersusunnya Buku Data Buku Pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana Jumlah terlaksananya bintek manajemen Kali sederhana dan kerajinan bambu
15.
18. 19
Jumlah Bimtek Patung mill,bordir dan kemasan
5
4
96
Kali
20
Jumlah Terlaksananya Pameran
Kali
21
Jumlah Bimtek Pencelupan dan Menjahit
Kali
22
Jumlah Pembinaan Industri kerajinan di Kali Kabupaten Jembrana
7 25 2 3
1 2 12
.B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target/kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilki instansi. Melalui perjanjian knerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenag serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana akan lebih baik dan terarah. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
30
Dinas Perindagkop
Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2014. dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana terdapat intisari kegiatan yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Atas Nama Bupati Jembrana pada tanggal 20 Januari 2014, Adapun Program dan Kegiatan yang diperjanjikan adalah sebagai terlampir :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan
Koperasi
Kabupaten Jembrana adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan pencapaian Visimissi dalam kurun waktu tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2014. Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana telah menyusun Penetapan Kinerja di awal Tahun pelaporan setelah DPA disahkan dengan menetapkan
32 sasaran strategis dalam upaya
mewujudkan Visi Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana periode ke-4. Realisasi padatahun 2014 rata-rata tercapai 100 % dari setiap indikator. Untuk mengetahui keberhasilan dari pada sasaran tersebut dilakukan Pengukuran Kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi targettarget yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja
adalah
sistem
membandingkan
secara
yang
digunakan
sistematis
dan
untuk
mengulkur,
berkesinambungan
menilai atas
dan
kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran
kinerja
ini
dilakukan
dengan
menghitung
pencapaian-
pencapaiannyayang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalahIndikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan
31
Dinas Perindagkop
acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.
IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinrja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga aoutcomes sebagai berikut. 1. Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator nyang menggambarkan mengenai (1). Kuantitas input, (2) kualitasinput, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 2. Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang ataujasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3. Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.
4. Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai.
32
Dinas Perindagkop
Dalam banyak kondisi, hasil hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output /kegiatan seslesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = Realisasi X 100 % Rencana
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :
Prosentase Pencapaian = Rencana – (Realisai – Rencana) X 100 % Rencana Tingkat Capaian Rencana
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Terlampir : A. Capaian Kinerja Organisasi Suatu
pelaporan
akuntabilitas
kinerja
tidak
hanya
berisi
tingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan Pencapaian Nilai akhir kinerja masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yang meliputi 32 sasaran strategis untuk pencapaian Visi
33
Dinas Perindagkop
Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dapat diuraikan melalui realisasi suatu program dan kegiatan sebagai berikut :
Misi
Pertama : Mengembangkan
dan memantapkan pemasaran
produk/potensi, Investasi Jembrana, memperlancar arus barang dan jasa serta menciptakan iklim yang Kondusif di bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi.
Dalam pencapaian Misi I di Tahun ke 4 ( empat ) ini, dilaksanakan melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan capaian Indikator sebagai berikut.
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah UMKM
Untuk tercapainya Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Jumlah UMKM Maka pada tahun 2014 lebih ditekankan melalui survey identifikasi penyusunan data base UMKM Kabupaten Jembrana untuk
tersedianya profil data base yang
akurat,dan melalui koordinasi Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif yang dikaitkan
dengan
peran
BUMN/BUMD/Swasta
dalam
pengembangan
akses
permodalan, pemasaran dan managemen bagi koperasi dan UMKM. Dan bermanfaat juga untuk mempermudah mengefaluasi sekaligus sebagai bahan perencanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Dengan Indikator kinerja tahun 2014 adalah Jumlah tersedianya data base UMKM di Kabupaten Jembrana dengan target Indiator adalah 1 paket , dan capaian target tersebut telah terealisasi 1 paket / 100 %. Sedangkan target Indikator Tahun 2013 Juga terealisasi 100 %. Capaian sasaran ini pada Tahun 2014 adalah sebanyak 1 paket dari target yang ditetapkan dalam perjannjian Kinerja sebanyak 1 Paket. Bisa dikatakan sangat baik. untuk lebih jelasnya sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
Meningkatnya
Jumlah
tersedianya
data 1 Paket
Jumlah UMKM
base UMKM di Kabupaten
100 % ( 1 paket )
Jembrana
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA Jumlah
tersedianya
data
UMKM di Kabupaten Jembrana
base
Tahun 2013
Tahun 2014
100 % (190 UMKM/51Desa /Kel/1 paket )
100 % ( 1 paket )
34
Dinas Perindagkop
Sasaran Strategis 2 : tersedianya data/buku profil usaha Perdagangan
Untuk tercapainya Sasaran strategis 2 yaitu
tersedianya data/buku profil usaha
Perdagangan Maka pada tahun 2014 lebih ditekankan
melalui
pelaksanaan
penyusunan data barang dan jasa yang diexport di wilayah Kabupaten Jembrana oleh pengusaha local. Saran Strategis ke 2 ini dicapai melalui Program dan Kegiatan : Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional Sasaran dari Program ini adalah mengetahui data ekspor dan inpor barang yang ada di Kabupaten Jembrana.Kebijakan dari Program ini adalah melaksanakan penyusunan data barang dan jasa yang diexport di wilayah Kabupaten Jembrana oleh pengusaha local. indikator Kinerja dari sasaran strategis yang ke-2 ini adalah jumlah terlaksananya kegiatan pendataan barang dan jasa, dengan target kinerja 5 kali pendataan atau 5 buku profil usaha Perdagangan, dan sampai dengan triwulan IV target tersebut telah terealisasi sebanyak 5 kali pendataan, atau tercetak 5 buku profil. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
tersedianya data/buku jumlah profil
terlaksananya 5 kali /5 buku
usaha kegiatan
Perdagangan
100%
(
5
kali/5 buku )
pendataan
barang dan jasa,
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun teraqkhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA jumlah kegiatan
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
-
100% ( 5 kali/5 buku )
terlaksananya pendataan
barang dan jasa,
Sasaran Strategis ke-3 : Terpenuhinya Sosialisasi ijin Usaha Perdagangan .
Sasaran Strategis ke-3 ini yaitu Terpenuhinya Sosialisasi ijin Usaha Perdagangan . Untuk tercapainya sasaran strategis ke-3 ini maka tahun 2014 dilaksanakan sosialisasi dan pengawasan
perijinan
untuk
memantau
serta
mensosialisasikan
perlunya
kepemilikan Dokumen Perijinan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagngan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Selain itu, Bidang Perdagangan termasuk salah satu anggota tim perijinan yang bertugas untuk melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi pada pembuatan ijin
35
Dinas Perindagkop
yang berkaitan dengan surat ijin usaha perdagngan (SIUP), surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), tanda daftar perusahaan (TDP), dantanda Daftar Gudang (TDG) Sedangkan indikatornya adalah jumlah terlaksananya Pembinaan ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Jembrana, dengan target kinerja 5 kali sosiaisasi / Pembinaan. Dengan capaian Indikator dari sasaran strategis ke-3 ini adalah ......
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
Terpenuhinya Sosialisasi jumlah terlaksananya 5 kali
100%
ijin Usaha Perdagangan
kali )
Pembinaan ijin Usaha Perdagangan
(
5
di
Kabupaten Jembrana
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA jumlah
terlaksananya
Usaha
Perdagangan
Pembinaan di
Tahun 2013
Tahun 2014
-
100% ( 5 kali )
ijin
Kabupaten
Jembrana
Sasaran Strategis ke-4 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
Dalam
rangka
meningkatkan
jumlah
pelaku
usaha
perdagangan,
meningkatkan volume barang, memperlancar arus barang antar daerah, membantu mengendalikan inflasi dan memasok barang-barang pokok bagi penduduk yang berada di daerah terpencil, makaSasaran Strategis ke-4 ini dapat dicapai melalui tersedianya sarana dan prasarana Pasar Tradisional yang memadai
denganmelaksanakan 7 paket pembangunan dan revitalisasi pasar
tradisional, sedangkanindikator Kinerja adalah jumlah terlaksananya pembangunan dan Revitalisasi pasar tradisional , dengan target kinerja sebanyak 7 paket, dan realisasi target indikator 100 %. Sedangkan di Tahun 2013 target kinerja sebanyak
4 paket
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
36
Dinas Perindagkop
Terpenuhinya
Sarana Jumlahterlaksananya
dan Prasarana Pasar pembangunan Tradisional
7 paket
7 paket
dan
Revitalisasi pasar tradisional
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA Jumlah
terlaksananya
pembangunandanRevitalisasi
pasar
Tahun 2013
Tahun 2014
100 %
100 %
(4 Paket)
( 7 paket )
tradisional
Misi ke dua ( 2 ) : Mewujudkan Industri / kerajinan yang berdaya saing
tinggi,
maju
dan
Mandiri
serta
berbasis
ekonomi
kerakyatan.
Dalam pencapaian Misi II di Tahun ke 4 ( empat ) ini, dilaksanakan melalui 6 (enam) sasaran strategis dengan capaian Indikator sebagai berikut.
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah dan keterampilan Pengerajin
Sasaran Strategis ke-1 ini yaitu Meningkatnya Jumlah dan keterampilan Pengerajin yang Capaiannyamelalui Bintek Manajemen Sederhana.Dengan Bintek manajemen sederhana, diharapkan pelaku usaha industri kecil rumah tangga mendapatkan pengetahuan atau memahami dan mempraktekkan tentang cara bagaimana mengatur atau mengolah usaha secara sederhana dari sisi keuangan perusahaan sehingga jelas untung dan rugi dari usaha yang dijalankannya. Disamping itu Juga sasaran strategis ke-1 dari Misi ke. 2 dapat dicapai melalui : Bintek Kerajinan Bambu. Bintek kerajinan Bambu bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal membuat kerajinan Bambu dan sejenisnya, dengan indikator kinerja adalah Jumlah terlaksananya bimtek manajemen Sederhana dan Kerajinan Bambu, dengan target kinerja sebanyak 2 kali pelaksanaan Bimtek.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
Meningkatnya Jumlah dan Jumlah keterampilan Pengerajin
bimtek
terlaksananya 2 kali manajemen
100 % ( 2 kali )
Sederhana dan Kerajinan Bambu
37
Dinas Perindagkop
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA Jumlah
terlaksananya
Tahun 2013
Tahun 2014
100 %
100 %
( 3 Kali )
( 2 kali)
bimtek
manajemenSederhana dan Kerajinan Bambu
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Jumlah dan keterampilan Pengerajin
Sasaran Strategis ke-2 yaitu Meningkatnya Jumlah dan keterampilan Pengerajin ini
dapat
dicapai
melalui
Prograqm
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
IndustriKegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Dimana melalui kegiatan ini Pemerintah memberikan Bimbingan Teknis kepada para Pengerajin, antara lain berupa Bintek Patung Mil. Kegiatan ini bertujuan untuk : menambah Pengetahuan tentang Tehnik Patung Mil, mengetahui tehnik pembentukan kerangka Patung, dan menyerap tenaga Kerja, Bintek Bordir yang bertujuan
untuk menambah
Pengetahuan tentang tehnik bordir, mengikuti perkembangan desain, semakin tubuh penjahit bordir dalam menyerap tenaga Kerja. Dan Juga melalui Bintek Kemasan , yang bertujuan untuk menambah Pengetahuan dan Keterampilan Peserta di dalam memahami kemasan Produk, dan merubah persepsi peserta setelah memahami pentingnya kemasan. Dengan Indikator kinerjanya adalah jumlah terlaksananya bimtek Patung Mil, Bordir dan Kemasan di Kabupaten Jembrana, dengan target kinerja 3 kali pelaksanaan bimtek, dan sampai dengan triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi sesuai target yaitu 3 kali Bimtek atau 100 %.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
Meningkatnya Jumlah dan jumlah keterampilan Pengerajin
terlaksananya 3 kali
bimtek Patung Mil, Bordir dan
Kemasan
100 % ( 3 kali )
di
Kabupaten Jembrana
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA jumlah terlaksananya bimtek Patung Mil, Bordir dan Kemasan di Kabupaten Jembrana
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
100 %
100 %
( 3 Kali )
( 3 kali )
38
Dinas Perindagkop
Sasaran Strategis 3 : meningkatnya cakupan pembinan perajin sentra Industri.
Sasaran Strategis 3 yaitu meningkatnya cakupan pembinan perajin sentra Industri dapat dicapai melalui Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat yaitu melalui Pameran Inacraft. Dan Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah terlaksananya Pameran yang diikuti, dengan target kinerja 1 Kali pelaksanaan Pameran. Capaian Indikator sasaran adalah 100 % atau telah mengikuti 1 Kali pelaksanaan Pameran Inacraf.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
1
meningkatnya
cakupan Jumlah
terlaksananya 1kali
pembinaan perajin sentra Pameran yang diikuti
100 % ( 1 kali )
Industri
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Jumlah terlaksananya Pameran yang diikuti
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
-
100 % ( 1 kali )
Sasaran Strategis 4 : meningkatnya keterampilan dan Kemampuan Pengerajin
Sasaran Strategis 4 yaitu meningkatnya keterampilan dan Kemampuan Pengerajin dapat dicapai melalui Program pengembangan sentra-sentra industri potensial pada kegiatan Peningkatan Produktivitas sentra Industri. Dengan Sub kegiatan berupa Bimbingan Teknis Pencelupan Warna Alam. Adapun Tujuan dari Bimtek Ini adalah : Menambah Pengetahuan dan keterampilan peserta didalam teknik pencelupan warna alam dengan bahan dasar herbal, Pengerajin dapat mengembangkan kreatifitas dengan memadukan warna dasar alami dengan motif daerah, dan meningkatkan gairah para pengerajin kain tenun tradisional ( ATBM ) dalam memenuhi peluang pasar. Bimbingan teknis yang ke-2 yaitu Bimtek Bintek Menjahit
39
Dinas Perindagkop
Adapun tujuan dari Bintek Menjahit adalah : menambah tenaga terampil dalam pembuatan desain, mengisi peluang usaha dan tenaga kerja, dan bersaing dalam menciptakan desain-desain busana. dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah terlaksananya bimtek Pencelupan dan menjahit ,yang target kinerjanya 2 kali pelaksanaan bimtek . Dan sampai dengan Tri Wulan IV ini Target tersebut telah terealisasi 100 %.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN TRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
1
meningkatnya keterampilan Jumlah danKemampuan
bimtek
Pengerajin
menjahit
terlaksananya 2 kali
100 %
Pencelupan dan
( 2 kali )
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2013
Jumlah terlaksananya bimtek Pencelupan dan
-
Tahun 2014 100 %
menjahit
( 2 kali )
Sasaran Strategis 5 : meningkatnya jumlah Pengerajin yang menjadi binan Dekranasda
Sasaran Strategis 5
yaitumeningkatnya jumlah Pengerajin yang menjadi binan
Dekranasda dapat dicapai melalui Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, KegiatanPemberdayaan Dekranasda. Melalui kegiatan ini Pemerintah memajang atau memamerkan hasil kerajinan dari Pengerajin Kabupaten Jembrana di Gedung Dekranasda Kab, Jembrana. Dan Indikator kinerja Sasaran strategis ini adalah Jumlah pembinaan Industri kerajinan Kabupaten Jembrana oleh Dekranasda, dengan target kinerja 12 Kali pembinaan. Dan sampai dengan Triwulan IV ini telah mengadakan Pembinaan sesuai dengan target sebanyak 12 kali
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
meningkatnya
jumlah Jumlahpembinaan Industri 12 kali
Pengerajin yang menjadi kerajinan binan Dekranasda
Jembrana
Kabupaten
100
%
(12 kali )
oleh
Dekranasda, Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut :
40
Dinas Perindagkop
REALISASI
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2013
Tahun 2014
100 %
100 %
( 12 Kali )
( 12 kali )
Jumlah pembinaan Industri kerajinan Kabupaten Jembrana oleh Dekranasda,
Sasaran Strategis ke-6 Terlaksananya Promosi hasil Produk Industri kerajinan Kabupaten Jembrana :
Sasaran Strategis ke-6 yaitu Terlaksananya Promosi hasil Produk Industri kerajinan Kabupaten Jembrana dapat dicapai melalui Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Kegiatan promosi produk Jembrana. Dalam rangka pemasaran hasil produksi
pengusaha
kecil
dan
menengah,
bidang
perdagangan
telah
menginformasikan dan memfasilitasi para pengrajin untuk mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapaun kegiatan pameran yang telah diikuti pada tahun 2014 ini yaitu : -
Pameran Apkasi 2014 di Jakarta
-
Pameran dalam rangka Ulang Tahun TMII di Jakarta
-
Pameran PKB
-
Pameran Dalam rangka HUT Kota Negara.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pengrajin / pengusaha yang ada untuk dapat mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi transaksi/kontak dagang antara pembeli dan penjual.
Dengan
adanya
kegiatan
pameran,
pengrajin
Jembrana
memiliki
kesempatan untuk mempromosikan hasil kerajinannya, baik di dalam Daerah maupun di Luar Daerah. Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah : indikator Kinerja sasaran ini adalah jumlah terlaksananya pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Luar Daerah yang diikuti / diselenggarakan. Denga target kinerja sebanyak 4 kali Pameran dan sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi 100 % pelaksanaan Pameran yang diikuti.
]Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Terlaksananya Promosi hasil Produk Industri kerajinan Kabupaten Jembrana .
jumlah terlaksananya 4kali pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Luar Daerah yang diikuti / diselenggarakan.
100 % (4 kali )
41
Dinas Perindagkop
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA jumlah terlaksananya pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Luar Daerah yang diikuti / diselenggarakan.
Misi ke Tiga ( III )
Tahun 2013
Tahun 2014
100 %
100 %
( 5 Kali )
( 4 kali )
: Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(
pengembangan Peningkatan
UMKM
)
Partisifasi SDM
melalui anggota,
pengelola
dan
Kemandirian UMKM.
Dalam pencapaian Misi III di Tahun ke 4 ( empat ) ini, dilaksanakan melalui 8 (delapan) sasaran strategis dengan capaian Indikator sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru Sasaran Strategis
1 yaitu Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru dapat dicapai melalui
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewiraushaan Indikator Kinerja sasaran strategis adalah Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan, yang targetnya di tahun 2014 ini adalah sebanyak 75 UMKM/75 orang, dan terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis kewirausahaan sebanyak 3 kali dan sampai saat ini indikator tersebut terealisasi 100 %. Sedangkan di Tahun 2013
targetnya adalah 75 UMKM/75 orang dan terealisasi 100 % . Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Meningkatnya Wira Usaha Baru
Jumlah
-Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan,. -terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis kewirausahaan
75 UMKM/75 orang 3 Kali
100 % (4 kali ) 100 % ( 3 Kali )
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA -Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan,. -terselenggaranya kegiatan
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
75 UMKM/75 orang
100 % ( 4
3 Kali
kali100 % ( 3
42
Dinas Perindagkop
Bimbingan Teknis kewirausahaan
Kali ))
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Pengurus
Koperasi/KUD
Sasaran Strategis
1
yaituMeningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus
Koperasi/KUD dapat dicapai melalui Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD. Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia UMKM yang berwira usaha dan profesional serta meningkatnya kompetensi SDM dan jiwa wirausaha pengelola UMKM maka setiap tahun Pemerintah menyelenggarakan Bimbingan Teknis keWirausahaan
melalui kegiatan dan Program tersebut diatas
dengan Indikator Kinerja Sasaran jumlah Pengurus koperasi/KUD yang mendapat pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 150 koperasi dan terealisasi 100 % sedangkan target di Tahun 2013 adalah : 50 koperasi dan 1
paketrealisasinya mencapai 100 %. berupa Bimtek kelembagaan koperasi dan Bimtek administrasi / akuntasi koperasi) dan terlatihnya SDM Pengurus/Pengelola Kop/KUD serta terwujudnya sumber daya manusia koperasi yang mampu meningkatkan managemen pengelolaan koperasi
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Meningkatnya pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/KUD
jumlah Pengurus 150 koperasi/KUD yang Koperasi mendapat pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD
100 % (150 Koperasi)
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA jumlah Pengurus koperasi/KUD yang mendapat pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
75 UMKM/75 orang
100 % ( 4 kali 100 % ( 3 Kali ))
3 Kali
Sasaran Strategis 3 : meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
Sasaran Strategis
3 yaitu meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerjasama
dengan pihak ketiga dapat dicapai melalui Program pengembangan system pendukung Usaha bagi Mikro Kecil MenengahKegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga. indikator dari kegiatan ini adalah jumlah terselenggaranya
43
Dinas Perindagkop
Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar sebanyak 3 kali dan telah terealisasi 100 % atau 3 kali Bimtek yaitu Bimtek Peningkatan usaha UMKM pada kelompok usaha prodkutif/sentra UMKM, Bimtek pendampingan dalam mengakses permodalan denagan lembaga keuangan dan Bimtek peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah, dengan jumlah KUMKM yang mengikuti bimbingan tehnis sebanyak 75 KUMKM. Sedangkan target di Tahun 2013 75 UMKM dan terealisasi 100 %.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Meningkatnya pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/KUD
jumlah Pengurus 150 koperasi/KUD yang Koperasi mendapat pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD
100 % (150 Koperasi)
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA jumlah Pengurus koperasi/KUD yang mendapat pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD
Tahun 2013
Tahun 2014
75 UMKM/75 orang
100 % ( 4 kali 100 % ( 3 Kali ))
3 Kali
Sasaran Strategis 4 : meningkatnya kualitas dan kuantitas produk unggulan UMKM
Sasaran Strategis
4 yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas produk unggulan
UMKM dapat dicapai melalui Program pengembangan system pendukung Usaha bagi Mikro, Kecil dan Menengah Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Industri Menengah. Dengan indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan/pendampingan pengolahan produk dan pemasaran produk sebanyak 375 UMKM. Dan Jumlah UMKM sebagai pendampingan dalam pemasaran Produk, dengan target sebanyak 75 KUMKM. Dan Indikator tersebut telah terealisasi 100 %.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
44
Dinas Perindagkop
meningkatnya kualitas dan kuantitas produk unggulan UMKM
- Jumlah UMKM yang 375 mendapat UMKM pembinaan/pendampingan pengolahan produk dan pemasaran produk
100 % (375 UMKM)
-Jumlah UMKM pendampingan pemasaran Produk
100 % (75 KUMKM.)
sebagai 75 dalam UMKM
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA - Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan/pendampingan pengolahan produk dan pemasaran produk -Jumlah UMKM pendampingan dalam Produk
sebagai pemasaran
Tahun 2013
Tahun 2014
100 % (375 UMKM)
100 % (375 UMKM)
100 % (375 UMKM)
100 % (75UMKM.)
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil produksinya.
Sasaran Strategis
5 yaitu Meningkatnya jumlah UMKM yang mampu memasarkan
hasil produksinya dapat dicapai melalui Program pengembangan system pendukung Usaha bagi Mikro, Kecil dan Menengah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. indikator dari kegiatan ini adalah jumlah terlaksananya pemasaran produk melalui Pameran UMKM di luar daerah dan lomba desain hasil produk UMKM, dengan target 1 kali Pameran, serta jumlah UMKM yang ikut pameran dengan target 2 UMKM
dan jumlah terlaksananya lomba desain
Busana Endek ke Kantor yang merupakan hasil produk UMKM ,dengan jumlah UMKM yang mengikuti Pameran UMKM sebanyak 2 UMKM dan 1 UMKM yang mengikuti lomba desain produk lokal. Target tersebut diatas telah terealisasi 100 %.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Meningkatnya UMKM yang memasarkan produksinya.
jumlah mampu hasil
-jumlahterlaksananya 1 kali Pameran UMKM - jumlah UMKM yang ikut 2 UMKM pameran -jumlah terlaksananya lomba 1 Kali desain Busana Endek ke Kantor
100 % (1 kali) 100 % (2 UMKM) 100 % (1 Kali.)
45
Dinas Perindagkop
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA -jumlahterlaksananya UMKM
Tahun 2013
Pameran
- jumlah UMKM yang ikut pameran
Tahun 2014
100 % ( 2 Kali )
100 % (1 kali)
100 % ( 2 UMKM )
100 % 2 (UMKM)
-jumlah terlaksananya lomba desain Busana Endek ke Kantor
-
100 % (1 Kali)
Sasaran Strategis 6 : meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dankoperasi berprestasi
Sasaran Strategis
6 yaitu meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dankoperasi
berprestasi dapat dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiKegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian.Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan perkoperasian dengan target kinerja sebanyak 6 Koperasi, jumlah koperasi yang dibentuk atau penyesuaian Anggaran dasar koperasi sebanyak 10 koperasi serta jumlah tercetaknya buku UU koperasi sebanyak 250 buku. Target tersebut telah terealisasi 100 %
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
meningkatnya kemampuan SDMberkualitas dankoperasi berprestasi
-jumlah koperasi yang 206 Kop. mengikuti pembinaan dan penyuluhan perkoperasianjumlah Pembentukan 10 Kop Koperasi Baru -jumlah Buku tentang 250 buku Undang-undang perkoperasian
100% Kop)
(206
100 % (10Kop 100 % (250buku .)
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA -jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan perkoperasian - jumlah Pembentukan Koperasi Baru -jumlah Buku tentang Undang-undang Perkoperasian
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
100 % (231 Koprasi)
100% 206 Kop)
100 % (10 Koperasi ) -
100 % (10Kop) 100 % (250
46
Dinas Perindagkop
buku .)
Sasaran Strategis 7 : meningkatnya Julah koperasi aktif, dan berkualitas
Sasaran Strategis
7 yaitu meningkatnya Julah koperasi aktif, dan berkualitas dapat
dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi. indikator dari kegiatan ini adalah jumlah
Koperasi yang Aktif berkualitas dan Koperasi berprestasi
sebanyak 206 Koperasi, Jumlah koperasi yang mengikuti Pemeringkatan sebanyak 25 koperasi, Jumlah terlaksananya Penilaian lomba Koperasi sebanyak 1 Kali , Jumlah Koperasi yang diaudit sebanyak 5 Koperasi, jumlah koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP sebanyak 100 koperasi dan jumlah Jenis Lomba Koperasi sebanyak 4 Jenis. Dan Indikator tersebut terea;lisasi 100 %
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
meningkatnya koperasi
aktif,
berkualitas
Julah - jumlah Koperasi yang Aktif berkualitas dan Koperasi dan berprestasi - Jumlah koperasi yang mengikuti Pemeringkatan, - Jumlah terlaksananya Penilaian lomba KoperasiJumlah Koperasi yang diaudit -jumlah koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP -jumlah Jenis Lomba Koperasi
206 Kop.
100% (206 Kop)
25 koperasi 1 Kali
100 % (25Kop 100 % (1 Kali) 100 % (5 Kop) 100 % (100 Kop) 100 % (4 Jenis)
5 Koperasi 100 koperasi 4 Jenis
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
47
Dinas Perindagkop
-jumlah Koperasi yang Aktif berkualitas dan Koperasi berprestasi - Jumlah koperasi yang mengikuti Pemeringkatan, - Jumlah terlaksananya Penilaian lomba Koperasi -Jumlah Koperasi yang diaudit -jumlah koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP -jumlah Jenis Lomba Koperasi
100%(206 kop)
100% (206 Kop)
100 % (25Kop )
100 % (25Kop )
100 % (1 Kali)
100 % (1 Kali)
100 % (5 Kop) 100 % (100 Kop )
100 % (5 Kop) 100 % (100 Kop)
100 % (4 Jenis)
100 % (4 Jenis)
Sasaran Strategis 8 : meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM dalam melaksanakan rintisan kerjasama pengembangan IT dan managemen usaha koperasi
Sasaran Strategis
8 yaitu meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM berprestasi dalam
kemitraan dan Pemahaman IT dan managemen koperasi dapat dicapai melalui Program Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi,
Kegiatan
Peningkatan
dan
pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi. indikatornya adalah jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti kemitraan Koperasi dengan target 25 KUMKM, dan jumlah KUMKM yang mengikuti teknologi dan Manajemen Koperasi dengan target kinerja 25 KUMKM. Dan Target tersebut telah terealisasi 100 %
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM berprestasi dalam kemitraan dan Pemahaman IT dan managemen koperasi
- jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti kemitraan Koperasi -jumlah KUMKM yang mengikuti teknologi dan Manajemen Koperasi,
25 KUMKM.
100% (25 KUMKM )
25 KUMKM
100 % (25KUMKM )
STRATEGIS
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
48
Dinas Perindagkop
-
- jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti kemitraan Koperasi -jumlah KUMKM yang mengikuti teknologi dan Manajemen Koperasi
Misi ke Empat
:
-
100% (25 KUMKM ) 100 % (25KUMKM )
Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Dalam pencapaian Misi ke-4 ( Empat ) di Tahun ke 4 ( empat ) ini, dilaksanakan melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan capaian Indikator sebagai berikut.
Sasaran Strategis 1 : Terkendalinya produk-produk yang dijual di pasar
Sasaran Strategis 1 yaitu Terkendalinya produk-produk yang dijual di pasar dapat dicapai melaluiProgram perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. dengan indikator Kinerja : jumlah pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan target kinerja sebanyak 32 kali pengawasan, sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi sebanyak 32 Kali / 100 % Pengawasan.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Terkendalinya produk- -jumlahpelaksanaan produk yang dijual di PengawasanPeredaran Barang dan Jasa pasar
32 kali
100 kali
%
(32
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014
-jumlahpelaksanaan 56 % ( 28 Kali ) PengawasanPeredaran Barang dan Jasa
100 % ( 32 kali)
49
Dinas Perindagkop
Sasaran Strategis 2
:
meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan Tera Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya,
Sasaran Strategis 2
ulang
yaitu meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan Tera ulang
Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya, dapat dicapai melalui Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Kegiatan pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP). dengan indikator jumlah terlaksananya pengawasan Alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana dengan target kinerja 20 Kali pelaksanaan Pengawasan Tera Ulang di Kabupaten Jembrana. Sampai dengan Triwulan IV target tersebut terealisasi sebanyak 20 Kali Pengawasan Tera Ulang.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan Tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya
-jumlah terlaksananya 20 Kali pengawasan Alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana
100 % Kali )
(20
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA jumlah terlaksananya pengawasan Alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana
Sasaran Strategis 3
REALISASI Tahun 2013
Tahun 2014 100 % (20 Kali )
:
meningkatnya monitoring dan publikasi informasi harga
Sasaran Strategis 3
yaitu meningkatnya monitoring dan publikasi informasi harga dapat
dicapai melalui Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Kegiatan monitoring dan publikasi harga indikatornya adalah jumlah terlaksananya kegiatan monitoring harga Sembilan bahan Pokok, dengan target kinerja 96 kali kegiatan. Dan realisasi target tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 96 kali pelaksanaan Monitoring.
50
Dinas Perindagkop
Pada kegiatan ini Tim monitoring dan publikasi harga dan BBM melakukan kegiatan. Kegiatan yang dilakukanya adalah melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Pendataan dilakukan 2x seminggu di Pasar Negara dan di Pasar Melaya.Data harag yang didapat tersebut dikirim ke radio untuk disiarkan supaya masyarakat kabupaten Jembrana bisa mengetahui harga-harga di pasar Negara dan Pasar Melaya.Selain itu data tersebut dikirim juga ke Kabupaten-kabupaten di seluruh Bali dan ke Dinas Perindag Provinsi Bali sebagai sarana tukar informasi.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
meningkatnya monitoring jumlah terlaksananya 96 kali kegiatan monitoring harga dan publikasi informasi Sembilan bahan Pokok harga
100 % Kali )
(96
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2013
jumlah terlaksananya kegiatan monitoring harga Sembilan bahan Pokok
Tahun 2014 100 % (96 Kali )
Sasaran Strategis 4 : Tersusunnya Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana
Sasaran Strategis 4
yaitu Tersusunnya Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabupaten
Jembrana dapat dicapai melalui Programpeningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Kegiatan Penyusunan Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kab. Jembrana. Sedangkan Indikator Kinerja adalah jumlah tersusunnya Buku Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana dengan target kinerja sebanyak 25 buku. Dan sampai dngan Triwulan IV, target tersebut telah terealisasi sebanyak 25 buku atau 100 %.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut: SASARAN
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
2
3
4
STRATEGIS
1
Tersusunnya
Data jumlah tersusunnya Buku 25 buku Data Pengguna LPG 3 Kg. Pengguna LPG 3 Kg. Di Di Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana
100 % (25 buku )
51
Dinas Perindagkop
Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran ini beberapa tahun terakhir sebagai berikut : REALISASI
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2013
jumlah tersusunnya Buku Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana
Tahun 2014 100 % (25 buku )
B. REALISASI ANGGARAN Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, didukung dengan dana sebelum perubahan anggaran belanja daerah sejumlah
Rp . 22.467.212.560,- ( Dua Puluh Dua Miliyar Empat Ratus Enam Puluh
Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah ) yang terdiri dari Belanja tidak langsung dan belanja langsung, jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sejumlah Rp. 3.625.290.800,- ( Tiga Miliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah ) dan jumlah Anggaran Belanja langsung sejumlah Rp. 18.841.921.760,- ( Delapan Belas Miliyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah ) dan setelah perubahan Anggaran didukung dengan Anggaran untuk Belanja Daerah sejumlah Rp. 9.189.443.760 ( Sembilan Miliyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah ) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi sebesar
belanja
tidak
langsung setelah Perubahan Anggaran
Rp. 3.631.290.800,- ( Tiga Miliyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan ratus Rupiah ) dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.558.152.960,-
( Lima Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta
Seratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah ). Jika dibandingkan dengan Anggaran 2013 setelah perubahan Anggaran didukung dengan Anggaran
untuk Belanja Daerah
sejumlah Rp. 16.606.691.260,- ( Enam Belas Miliyar
Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah ) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi Perubahan Anggaran
sebesar
belanja
tidak
langsung setelah
Rp. 3.714.669.500,- ( Tiga Miliyar Tujuh
Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 12.892.021.760,- ( Dua Belas Miliyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah ). Realisasi belanja tahun 2013 sebesar
Rp. 16.299.727.828,- atau 98,15 % ,
sedangkan realisasi fisik belanja daerah mencapai 99,75 % terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung realisasinya sebesar
Rp.
52
Dinas Perindagkop
3.595.865.032,- atau 96,80 % sedangkan realisasi fisik untuk belanja tidak langsung mencapai 96,80 %. Dan belanja langsung realisasinya sebesar Rp. 12.703.862.796,- atau 98,54 %, Sedangkan realisasi fisik untuk belanja langsung mencapai 99,73 %. Dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 118.804.468,- dan sisa dana belanja langsung sebesar Rp. 188.158.964,- . Sehingga total sisa Anggaran dari Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 306.963.432,Realisasi belanja tahun 2014 sebesar Rp. 8.390.018.111,- atau 91,30 % , sedangkan realisasi fisik belanja daerah mencapai 95,80 % terbagi kedalam dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung realisasinya sebesar
Rp. 3.246.02.701,- atau 89,41 %
sedangkan realisasi fisik untuk belanja tidak langsung mencapai 89,41 %. Dan belanja langsung realisasinya sebesar Rp. 5.143.115.410,- atau 92,53 %, Sedangkan realisasi fisik untuk belanja langsung mencapai 96,50 %. Dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar
Rp. 384.388.099,- dan sisa dana belanja langsung sebesar
Rp. 415.037.550,- . Sehingga total sisa Anggaran dari Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 799.425.649 Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut : 1.Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 3.631.290.800.dengan rincian realisasi sebagai berikut : Tabel 4 Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten JembranaTahun 2014.
Pagu Dana No.
1.
Uraian
Gaji Pokok PNS /
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
Realisasi
%
2.124.517.900,-
2.084.515.900,-
2.062.300.425
98.93
230.015.700,-
230.015.700,-
212.980.174
92.59
165.165.000,-
165.165.000,-
163.330.000
98.89
15.600.000,-
15.600.000,-
15.600.000
100
73.220.900,-
73.220.900,-
67.370.000
92.01
136.429.600,-
136.429.600,-
132.753.280
97.31
uang representasi 2.
Tunjangan Keluarga
3.
Tunjangan Jabatan
4.
Tunjangan Fungsional
5.
Tunjangan Fungsional Umum
6.
Tunjangan Beras
53
Dinas Perindagkop
7.
Tunjangan PPh
8.
Pembulatan Gaji
9.
Iuran
Asuransi
41.324.300,-
41.324.300,-
49.293.848
79.09
47.000,-
47.000,-
36.485
74.46
47.090.400,-
47.090.400,-
63.131.523
87.57
545.640.000,-
545.640.000,-
510.246.000
851
229.680.000,-
229.680.000
159795.000
69,57
2.160.000,-
2.160.000,-
2.160.000
100
600.000,-
600.000,-
600.000
100
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100
Kesehatan 10
Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja
11
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
12
Tunjangan bendahara
13
14
Tunjangan bendahara pembantu Tunjangan PPTK
15
Tunjangan Pengurus Barang
2.400.000
2.400.000
2.400.000
100
16
Tunjangan
3.000.000
3.000.000
3.000.000
100
2.400.000
2.400.000
2.400.000
100
3.625.290.800,-
3.631..290.800,-
3.453.396.735,
95,10
Pejabat Pengadaan 17
Tunjangan PPK SKPD Jumlah
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten JembranaTahun 2013.
Pagu Dana No.
1.
Uraian
Gaji Pokok PNS /
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
Realisasi
%
2.125.977.500,-
2.220.977.500,-
1.898.204.456
7.85
205.805.300,-
230.805.300,-
204.356.508
11.10
uang representasi 2.
Tunjangan
54
Dinas Perindagkop
Keluarga 3.
Tunjangan
152.460.000,-
170.460.000,-
162.665.000
2.91
14.400.000,-
20.400.000,-
15.000.000
10.17
72.380.000,-
77.380.000,-
79.940.000
8.95
143.112.000,-
151.112.000,-
117.743.360
5.74
55.005.800,-
75.005.800
58.550.082
14.66
70.100,-
70.100,-
34.026
43.38
42.578.800
48.578.800,-
38.848.171
21.64
473.640.000,-
473.640.000,-
403.740.000
5.42
229.680.000,-
229.680.000
175.548.000
71
1.680.000
1.680.000
1.680.000
100
Tunjangan bendahara pembantu Tunjangan PPTK
1.080.000
1.080.000
1.080.000
100
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100
Tunjangan Pengurus Barang
2.400.000
2.400.000
2.400.000
Tunjangan
3.000.000
3.000.000
500.000
0,01
2.400.000
2.400.000
2.400.000
100
3.531.669.500,-
3.714.669.500,-,-
3.595.865.032
96,80
Jabatan 4.
Tunjangan Fungsional
5.
Tunjangan Fungsional Umum
6.
Tunjangan Beras
7.
Tunjangan PPh
8.
Pembulatan Gaji
9.
Iuran
Asuransi
Kesehatan 10
Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja
11
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
12
Tunjangan bendahara
13
14
15
16
100
Pejabat Pengadaan 17
Tunjangan PPK SKPD Jumlah
55
Dinas Perindagkop
2.Belanja langsung Belanja Langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana pada tahun 2014 sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 18.841.921.760.dan setelah Perubahan APBD mendapat Anggaran sebesar Rp. 5.558.152.960,- yang terdiri dari 14 Program dan 32 Kegiatan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : URUSAN KOPERASI DAN UKM. Urusan Koperasi Tahun 2014 terdiri dari 4 Program dan 9 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 699.200.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ). Dari anggaran tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.659.091.560,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 94,26% dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik mencapai 98,65 %. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013
terdiri dari 4 Program dan 9 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 471.950.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Dari anggaran tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.460.487.956,- ( Empat ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh Tujuh ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah )
atau sebesar 97,57 %
dari total anggaran. Realisasi Angaran Tahun 2014 dipergunakan antara lain untuk : .
1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif Program ini dilaksanakan dalam rangka mendata dan mewujudkan UMKM produktif sekaligus mewujudkan validitas data base UMKM guna mendukung perencanaan tentang pembinaan dan pemberdayaan UMKM tahun berikutnya. Adapun program ini menyangkut kegiatan: a. Perencanaan kordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah, Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah UMKM dengan Indikator kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya data base UMKM di Kabupaten Jembrana dengan target Indiator adalah 1 paket , dan target tersebut telah terealisasi 1 paket / 100 %. Sedangkan target Indikator Tahun 2013 Juga terealisasi 100 %. Anggaran Kegiatan ini dialokasikan untuk penyusunan data base UMKM di Kabupaten Jembranadengan sub kegiatan survey identifikasi penyusunan data base UMKM Kabupaten Jembrana, sebagian besar untuk belanja Jasa Konsultasi kepada pihak ketiga ( Pengadaan peralatan data base ) Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.49.050.000 (empat puluh Sembilan juta Lima Puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.48.330.620,- (empat puluh
Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah ) atau sebesar 98,66 % sedangkan realisasi fisik mencapai 100%
Jika dibandingkan
dengan Tahun Anggaran 2013, dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 49.900.000
(empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah ) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.806.800,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah ) atau sebesar 99,81% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%dengan penggunaan anggaran di Tahun 2014 sebagian besar untuk belanja jasa konsultasi kepada pihak ketiga. Dan Juga untuk pembelian BBM
56
Dinas Perindagkop
untuk kegiatan pembinan UMKM, koordinasi/Konsultasi. Output kegiatan ini meningkatnya Jumlah UMKM produktif sebanyak 190 UMKM sedangkan Manfaat dari kegiatan ini adalah mempermudah untuk mengefaluasi sekaligus sebagai bahan perencanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kopetensi pengelola UMKM sehingga memiliki Jiwa Enterpreneur (jiwa wirausaha) di dalam mengelola usahanya. Selain itu dalam upaya peningkatan SDM Koperasi yang Profesional dalam pengelolaan kelembagaan dan Usaha Koperasi. Sasaran dari Program ini adalah meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru dan meningkatnya SDM pengelolaan Koperasi, dan Kebijakan dalam program ini adalah melalui Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Adapun program ini terdiri dari: b. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewiraushaan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah wira usaha baru, dan Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan, yang targetnya di tahun 2014 ini adalah sebanyak 75 UMKM/75 orang, dan terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis kewirausahaan sebanyak 3 kali dan sampai saat ini indikator tersebut terealisasi 100 %. Sedangkan di Tahun 2013
targetnya adalah 75 UMKM/75 orang dan terealisasi 100 % . Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.350.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.21.162.410,-,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah ) atau 94,68 %Sedangkan realisasi fisik mencapai 100% Jika dibandingkan pada Tahun 2013 alokasi anggaran sebesar Rp. 20.050.000,-
(Dua Puluh Juta lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.040.900,- (Dua Puluh Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 99.96%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. dengan penggunaan anggaran di Tahun 2014 adalah untuk honorarium instruktur, uang harian kepada peserta, biaya konsumsi dan biaya pendukung lainnya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang dengan mitra kerja kegiatan adalah dari Nara Sumber ? Instruktur yang berkompeten. Output kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak 75 UMKM dan terlatih SDM UMKM. Sedangkan outcome kegiatan adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia UMKM yang berwira usaha dan profesional sebanyak 75 UMKM. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kompetensi SDM dan jiwa wirausaha pengelola UMKM.
a. Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pengurus koperasi/KUD, indikator dari kegiatan ini adalah jumlah Pengurus koperasi/KUD
57
Dinas Perindagkop
yang mendapat pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 150 koperasi dan terealisasi 100 % sedangkan target di Tahun 2013 adalah : 50
koperasi dan 1 paketrealisasinya mencapai 100 %. Indikator 2013 ( berupa Bimtek kelembagaan koperasi dan Bimtek administrasi / akuntasi koperasi) dengan terselenggaranya kegiatan bimbingan tehnis pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 6 kali. Alokasi anggaran kegiatan ini setelah diadakan perobahan sebesar Rp. 91.800.000,- ( sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp. 91.606.440,- ( Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah ) atau 99,78 % dan realisasi phisik sebesar 100 % jika dibandingkan dengan Tahun 2013 alokasi anggaran sebesar Rp.
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan realisasi keungan sebesar Rp. 34.986.730 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 99,96% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Dan sisa anggaran di Tahun 2014 sebesar Rp.193.560,- ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah ) merupakan sisa penggunaan anggaran dari kegiatan pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD antara lain berupa : - Bimtek kelembagaan koperasi - Bimtek administrasi / akuntasi koperasi). Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang dengan mitra kerja kegiatan adalah dari Narasumber / instruktur yang berkompeten. Output kegiatan ini adalah jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan managemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 150 koperasi ( berupa Bimtek kelembagaan koperasi dan Bimtek administrasi / akuntasi
koperasi)
dan
terlatihnya
SDM
Pengurus/Pengelola
Kop/KUD
sedangkan outcome kegiatan adalah terwujudnya sumber daya manusia koperasi yang mampu meningkatkan managemen pengelolaan koperasi sebanyak 150 koperasi. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kompetensi SDM koperasi dan professional pengelolaan Koperasi. 3. Program pengembangan system pendukung Usaha bagi Mikro Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola UMKM agar mampu mengelola usahanya dengan optimal sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitas sesuai permintaan pasar serta mampu menyerap tenaga lokal. Sasaran dari program ini meningkatnya jumlah binaan UMKM Produktif, kebijakan dari program ini melalui Pemberdayaan K-UMKM,
Promosi
Produk Lokal UMKM dan Jaringan Kerjasama dengan stokc holder. Adapun dalam kegiatan program ini adalah : a. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya Koperasi dan UMKM yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, indikator dari kegiatan ini adalah jumlah terselenggaranya Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal,
58
Dinas Perindagkop
managemen dan pasar sebanyak 3 kali dan telah terealisasi 100 % atau 3 kali Bimtek
yaitu Bimtek Peningkatan usaha UMKM pada kelompok usaha
prodkutif/sentra UMKM, Bimtek pendampingan dalam mengakses permodalan denagan lembaga keuangan dan Bimtek peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah, dengan jumlah KUMKM yang mengikuti bimbingan tehnis sebanyak 75 KUMKM. Sedangkan target di Tahun 2013 75
UMKM dan terealisasi 100 %. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 28.500.000,- ( dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 27.764.670,- ( Dua puluh tujuh juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah ) atau 97,41 % dan realisasi phisik sebesar 100 %. realisasi keuangan sebesar Rp. 34.987.900,- (tiga
puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dari anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau 99,97 % dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini adalah mencapai 100% dan sisa anggaran di Tahun 2014 sebesar Rp. 735.330,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga
Puluh Rupiah ). Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang dengan mitra kerja kegiatan adalah dari Narasumber / instruktur yang berkompeten.Output kegiatan ini adalah terlaksananya Bimtek bagi pengelola KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar sebanyak 3 kali sedangkan outcome kegiatan adalah terpenuhinya bimtek bagi pengelola KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kompetensi SDM Koperasi dan UMKM dalam bidang usaha, permodalan dan pemasaran produk unggulan. b. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Industri Menengah. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produk unggulan UMKM, indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan/pendampingan pengolahan produk dan pemasaran produk sebanyak 375 UMKM. Dan Jumlah UMKM sebagai pendampingan dalam pemasaran Produk, dengan target sebanyak 75 KUMKM. Dan Indikator tersebut telah terealisasi 100 %. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.175.000,- ( delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 87.469.890,- ( delapan puluh juta empat
ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah ) atau 99,20 % dan realisasi phisik sebesar 100 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 705.150,- (Tujuh ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah). Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang dengan mitra kerja kegiatan adalah dari Narasumber / instruktur yang berkompeten. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pendampingan pengolahan produk kualitas dan pemasaran produk sebanyak 10 kali sedangkan outcome
59
Dinas Perindagkop
kegiatan adalah terpenuhinya pembinaan dan pendampingan pengolahan produk kualitas dan pemasaran produk sebanyak 375 UMKM. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kompetensi SDM
pengelola ekonomi usaha
produktif baik dalam bidang tehnis produksi, kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan pemasaran produk. c. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil produksinya, indikator dari kegiatan ini adalah jumlah terlaksananya pemasaran produk melalui Pameran UMKM di luar daerah dan lomba desain hasil produk UMKM, dengan target 1 kali Pameran, serta jumlah UMKM yang ikut pameran dengan target 2 UMKM dan jumlah terlaksananya lomba desain Busana Endek ke Kantor yang merupakan hasil produk UMKM ,dengan jumlah UMKM yang mengikuti Pameran UMKM sebanyak 2 UMKM dan 1 UMKM yang mengikuti lomba desain produk lokal. Target tersebut diatas telah terealisasi 100 %. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 84.500.000,- ( delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV sudah tercapai dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 70.108.250,- (
Tujuh puluh juta seratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) atau 82,96 % dan realisasi phisik sebesar 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 14.391.750,- ( Empat belas juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ), sedangkan Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 5 orang dengan jumlah UMKM sebanyak 3 orang, Output kegiatan ini adalah jumlah UMKM yang ikut pemeran UMKM sebanyak 2 orang dan 1 UMKM yang ikut Lomba desain sedangkan outcome kegiatan adalah terlaksananya mengikuti pameran UMKM dan lomba desain. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya produk UMKM sekaligus memperluas pangsa pasar produk unggulan Kabupaten Jembrana. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koperasi berprestasi, koperasi kualitas, koperasi yang sehat, koperasi aktif berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi, Sasaran dari program ini adalah meningkatnya jumlah koperasi aktif dan berkualitas .serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi. kebijakan dari program melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Adapun kegiatan dalam program ini terdiri dari : a. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dankoperasi berprestasi dalam memahami jati diri koperasi dan aturan perkoperasian, indikator dari kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan perkoperasian dengan target kinerja sebanyak 06 Koperasi, jumlah koperasi yang dibentuk atau penyesuaian Anggaran dasar koperasi sebanyak 10 koperasi serta jumlah tercetaknya buku UU koperasi sebanyak 250 buku. Target tersebut telah terealisasi 100 % Alokasi anggaran
60
Dinas Perindagkop
kegiatan ini sebesar Rp. 44.750.000,- ( Empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV
sebesar Rp. 36.158.100,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh
Delapan Ribu Seratus Rupiah ) atau 80,80 % dan realisasi phisik sebesar 87,89 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 8.593.900,- ( Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah ), Adapun dalam kegiatan ini untuk sosialisasi /penyuluhan perkoperasian sudah termasuk pembentukan koperasi atau penyesuaian anggaran dasar koperasi baru sebanyak 10 koperasi yang direncanakan termasuk monev dan pembinaan koperasi . Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang, Output kegiatan ini adalah jumlah koperasi 213 yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan perkoperasian
termasuk
10
kop
yang
sudah
dilaksanakan
pembentukan/penyesuaian UU koperasi sedangkan outcome kegiatan adalah terlaksananya
pembinaan
dan
penyuluhan
perkoperasian
serta
pembentukan/penyesuaian UU koperasi. Manfaatnya adalah meningkatnya kemampuan SDM Koperasi dalam memahami UU perkoperasian dan jati diri koperasi. b. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya koperasi aktif, koperasi berprestasi, koperasi yang sehat dan koperasi berkualitas, adalah jumlah
indikator dari kegiatan ini
Koperasi yang Aktif berkualitas dan Koperasi berprestasi
sebanyak 226 Koperasi, Jumlah koperasi
yang mengikuti lomba koperasi
berprestasi sebanyak 25 koperasi, Jumlah terlaksananya Penilaian Koperasi sebanyak 1 Kali , Jumlah Koperasi yang diaudit sebanyak 5 Koperasi, jumlah koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP sebanyak 100 koperasi dan jumlah koperasi yang dipemeringkatkan sebanyak 25 koperasi serta koperasi yang diaudit sebanyak 5 koperasi dan jumlah Jenis Lomba Koperasi sebanyak 4 Jenis. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 165.075.000,- ( seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah )
dengan realisasi keuangan
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 162.589.390,- ( Seratus Enam
Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah ) atau 98,49 % dan realisasi phisik sebesar 100 %, sisa anggaran sebesar Rp. 2.485.610,- ( dua juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah ). Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 10 orang, Output kegiatan ini adalah jumlah 25 koperasi yang mengikuti lomba koperasi berprestasi, 100 koperasi yang dinilai USP/KSP, 25 kop yang diperingkatkan dan 5 koperasi yang diaudit. sedangkan outcome kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. Manfaatnya adalah terwujudnya koperasi aktif berkualitas dan berprestasi. c. Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.
61
Dinas Perindagkop
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM dalam melaksanakan rintisan kerjasama pengembangan IT dan managemen usaha koperasi, indikatornya adalah jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti rintisan kerjasama usaha koperasi dan kemitraan Koperasi dengan target 25 KUMKM.
Kegiatan
ini
dialokasikan
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ), realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 115.942.300,- ( Seratus Lima Belas Juta Sembilan
Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Rupiah ) atau 92,75
%,
Sedangkan Realisasi fisik mencapai 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.057.700,- ( Sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah ). Kegiatan ini meliputi seleksi terhadap koperasi yang berprestasi dan UMKM, serta pelaksanaan kegiatan rintisan agribisnis pengembangan IT dan managemen usaha koperasi dilokasi yang dituju termasukmonev dan pelaporan Koperasi dan UMKM.
dan Sumber daya manusia yang terlibat
dalam kegiatan ini sebagai pendampingan sebanyak 5 orang, Output kegiatan ini adalah jumlah 20 koperasi dan 5 UMKM yang mengikuti kegiatan rintisan agribisnis pengembangan IT dan managemen usaha koperasi. sedangkan outcome
kegiatan
adalah
terlaksananya
kegiatan
rintisan
agribisnis
pengembangan IT dan managemen usaha koperasi. Manfaatnya adalah meningkatnya SDM koperasi dan UMKM dalam pengelolaan managemen dan pengembangan usaha koperasi yang berbasis tehnologiKabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:
alokasi dan Reaalisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Tahun 2014
Realisasi N o
A.
B.
C.
Program/Kegiatan Anggaran ( Rp ) Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif. a. Perencanaan Kordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan dan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Realisa si Fisik (%)
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%)
49.050.000
100
48.393.640 98,66
22.350.000
100
21.162.410. 94,68
91.800.000
100
91.606.440 99,78
62
Dinas Perindagkop
Realisasi N o
D.
Realisa si Fisik (%)
Program/Kegiatan Anggaran ( Rp ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah a. Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga b. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah c. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. a. Sosialisasi Prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian. b. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berperstasi c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Jumlah
28.500.00
100
88.175.000
100
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%)
27.764.670 97,41 87.469.890 99,20 84.500.000
100
70.108.250 82,96
44.750.000
87,89
36.156.100 80,80
165.075.000
100
162.589.390 98,49
125.000.000
100
98,65 %
699.200.000
115.942.300 92,75
661.193.090
94,56
Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: Tabel 3.63 Perkembangan Koperasi di Jembrana
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah
Jenis-Jenis Koperasi KUD KSU KSP Koperasi Jasa Koppas Koppontren Kop.Pertanian Kop.Perkebunan Kop.Ternak Kop.Nelayan Kopwan KPN Kopkar Kop.Kopti Kop.Pedagang Kaki Lima Kop.Lainnya Kop.Sekunder Kp.Veteran Kop.Angkatan
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9 49 13 4 4 5 15 1 5 1 55 28 9 1 1
9 50 13 4 4 5 16 1 5 1 55 28 9 1 1
9 52 12 4 4 4 16 1 5 1 56 28 9 1 1
9 60 18 4 4 4 16 1 5 2 56 28 9 1 1
9 62 21 6 4 4 16 1 5 2 56 28 9 1 1
9 63 25 6 4 4 16 1 5 2 56 28 9 1 1
5 1 1
5 1 1
5 1 1
8 1 1
11
12
1 1
1 1
63
Dinas Perindagkop
No
Jumlah
Jenis-Jenis Koperasi
2009
2010
2011
2012
2013
Darat Kop.Kepolisian Kp.Wredatama Kop.Pegawai Telkom Kop.Pepabri
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Jumlah Koperasi
214
216
218
232
242
Jumlah Kopeasi Aktif
190
204
206
213
20 21 22
2014 1 1 1
223
247 228
Tabel 3.64 Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Formal) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Sektor UMKM Anek N Industri Jumla Kecamatan Industri a o Non h Perdagangan Pertanian Usah Pertanian UMKM a 1. Melaya 176 37 33 42 288 2. Negara 396 97 65 82 640 3. Jembrana 225 68 40 46 409 4. Mendoyo 227 43 22 30 322 5. Pekutatan 71 21 5 22 119 JUMLAH SEKTOR 1.125 266 165 222 1.778
Tabel 3. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Informal) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Sektor UMKM No Kecamatan Perdagangan Industri Industri Non Aneka Jumlah Pertanian Pertanian Usaha UMKM 1. 2. 3. 4. 5.
Melaya Negara Jembrana Mendoyo Pekutatan
847 1.617 910 552 326
265 131 481 175 128
120 324 56 22 21
90 112 103 21 25
1.322 2.184 1.550 770 500
64
Dinas Perindagkop
JUMLAH SEKTOR
4.252
1.180
543
351
6.326
Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2013
Uraian /
Satua
Tahun
n
Jumlah Koperasi Koperasi Aktif Koperasi berkualitas Koperasi Sehat Koperasi yg telah di Audit Koperasi yg RAT
2009
2010
2011
2012
2013
Unit
214
219
222
232
242
Unit
199
204
207
213
223
Unit
119
139
167
192
115
Unit
184
184
234
120
124
Unit
30
30
35
49
54
Unit
150
150
152
165
176
48.44
48.47
8
1
1.949
Orang
Koperasi Penyerapan Tenaga Kerja SHU
Volume Usaha
Asset
245
219 129
129
59
Jumlah Anggota
2014
Orang Rupia h Rupia h
Rupia h
4.515
103.8 64
118.3 67
58.60 50.657
51.369
56.720
1.965
1.127
1.151
1.224
4.452,
5.038,92
087
3
6.267.345
6.714.250
112.900,
123.063.26
147.789.7
561
1
22
138.308,
226.444.06
241.036.7
686
2
76
103.8 84,97 4 118.4 07,11 5
185
Uraian/Tahun
2009
2010
2011
UKM Formal
1.701
1.786
1.801
UKM Informal
17.370
17.395
19.071
2012
2013
1.246
6.42
170
271
2014
2.134
1.739
1.778
19.168
6.364
6.326
65
Dinas Perindagkop
8.104 Jumlah
19.071
Tenaga Kerja
Volume Usaha
Asset UMKM
19.181
20.872
26.377
26.527
27.323
766.300.85
767.830.85
790.865.77
2
2
8
717.241.66
719.814.16
741.408.59
5
5
0
21.302
8.103
30.055
11.219
1.246
869.952 432.976.1 .356
434.976
78
815.549 407.774.7 .449
407.774
25
Prestasi dan Penghargaan Bidang Koperasi Keragaan koperasi /Lembaga Berprestasi di Kabupaten Jembrana sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Nama No
Nama Ketua
Tingkat
Tahun
I Ketut Warem, S.Pd
Nasional
2005
KUD Surya Merta
I Made Sudirna
Provinsi
2006
Primkopol
I Kt Siman Atmaja, SH
Nasional
2009
Koppas Serba Guna
H. Ashari
Provinsi
2010
KUD Surya Merta
Kt Sudirna
Provinsi dan
2011
Koperasi/Lembaga KPN Eka Cita
K Ket
Nasional SMK N 1 Negara
I Putu Wardana, S.Pd
Provinsi
2011
KPN Eka Cita
I Ketut Sorden, S.Pd
Provinsi
2012
KUD. Catur Guna
Drs. I Nyoman Singgih
Provinsi
2012
KUD Amerta Buana
I Ketut Welem
Provinsi
2013
Bupati Jembrana
I Putu Artha,SE,MM
Nasional
2013
KUD Tamblang
I Kade Nama
Propinsi
2014
Amerta
0
1
No
INDIKATOR
I
KOPERASI
1
Persentase Koperasi Aktif (%)
2010
2011
2012
93,55
92,79
91,77
2013
92,15 %
2014
92,30 %
66
Dinas Perindagkop
2
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah( % )
II
PERDAGANGAN
1
% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
2
60,00
64,00
65,18
Turun sebesar 61,96 %
0,01 %
19,34
20,16
20,30
20,37
-
Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)
159.301.357 144.229.332 1.018.974.00 .446..100.0.000,46
III
INDUSTRI
1
Kontribuksi 7,78 Sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan 0,91 % Industri
2
1.422.88 8.965.09 4
7,70
7,50
7,21 %
-
0,79 %
0,91 %
0,38 %
Menurun sebesar 72,81 %
URUSAN PERDAGANGAN Urusan perdagangan tahun 2014 sebelum perubahan Anggaran terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 17.455.713.800,- ( tujuh belas milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 16.064.643.800,- ( enam belas milyar enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.391.070.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah ) Dan setelah Perubahan APBD 2014 Jumlah total Urusan Perdagangan sebesar Rp. 3.912.945.000,( Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dari anggaran tersebut sampai dengan Triwulan IV ini hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.682.561.275,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ), atau sebesar 94,11 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 99,22 %, sedangkan di Tahun 2013 dialokasikan Anggaran sebesar Rp.11.069.965.994,- ( Sebelas Miliar Enam
Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ). Anggaran Tersebut bersumber dari dari APBD sebesar Rp.10.049.805.994,- dan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp.1.020.160.000,- dari Anggaran tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.11.013.673.884,- ( Sebelas Miliar Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah ), atau sebesar 99,48%, sedangkan realisasi fisik mencapai 99,50 % dengan rincian program dan kegiatan di Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sasaran dari program ini adalah terlaksananya semua kegiatan pada program perlindungan konsumen dan
67
Dinas Perindagkop
pengamanan
perdagangan.
Serta kebijakan dari
program
ini
adalah
melalui
pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa ditingkat produser, distribusi, sub, distribusi dan pengecer serta mengadakan pembinaan alat Tera yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan. Program ini terdiri dari kegiatan, yaitu : a. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Sasaran dari kegiatan ini adalah Terkendalinya produk-produk yang dijual di pasar, dengan indikator Kinerja : jumlah pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan target kinerja sebanyak 32 kali pengawasan, sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi sebanyak 32 Kali / 100 % Pengawasan. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk pembayaran honorarium tim mikol dan BBM tim Pengawasan Barang dan Jasa. Kegiatan ini realisasi keuangannya sebesar Rp. 30.403.250 ( Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) dari anggaran Rp. 34.676.000,- ( tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) atau sebesar 88 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. sisa anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.966.750,- ( Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ). Peruntukan anggaran yang telah realisasi adalah belanja Pegawai sebesar Rp. 5.490.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.097.750,- ( tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) -
Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jembrana. Kegiatan tersebut meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di kawasan wisata, warung tradisional, Super Market, hotel dan restaurant yang tersebar di 5 Kecamatan se Kabupaten Jembrana. Dari kegiatan tersebut diharapkan tingakat kerawanan dan ketertiban masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin dan juga menghindari adanya peredaran Minuman Beralkohol yang ilegal/palsu
-
Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran barang di Pasar. Kegiatan tersebut meliputi antara lain:
•
Kegiatan pengawasan peredaran barang/makanan kadaluarsa, barang melamin berformalin, barang palsu, kosmetik yang mengandung mercury, obat-obatan ilegal, makanan berformalin dan lain-lainnya. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagaimana ketentuan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari kegiatan ini diharapkan para pihak distributor semakin meningkat kesadaran untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud.
•
Pengawasan terhadap peredaran dan pendistribusian barang-barang bersubsidi termasuk pupuk, gula pasir, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 Kg sangat penting untuk dilaksanakan dan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan adanya kelancaran arus distribusi barang-barang dan ketersediaan barang serta stabilitas harga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
•
Tahun 2014 dalam kegiatan pengawasan, pembinaan bekerjasama dengan BP POM Denpasar ditemukan barang atau produk yang tidak layak edar. Barang/produk tersebut telah diamankan oleh BP POM. Jenis Brang/Produk
68
Dinas Perindagkop
yang dimaksud antara lain : Obat tradisional dengan pendaftaran Pikxiy, Obat Tradisional BKO, Obat Tradisional tanpa ijin edar, Obat Keras daftar G yang dijual diwarung, Kosmitik mengandung bahan berbahaya dan Kosmetik tanpa ijin edar. Manfaat Kegiatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa: 1. Masyarakat lebih dapat terlindungi dari resiko mengkonsumsi barang yang tidak layak konsumsi 2. Meminimalisir peredaran barang dan jasa yang tidak layak edar 3. Menekan tingkat kerawanan, ketertiban dan menghindari adanya peredaran Mikol yang ilegal b. Kegiatan pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan Tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya, dengan indikator jumlah terlaksananya pengawasan Alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana dengan target kinerja 20 Kali pelaksanaan Pengawasan Tera Ulang di Kabupaten Jembrana. Sampai dengan Triwulan IV target tersebut terealisasi sebanyak 20 Kali Pengawasan Tera Ulang. Dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.517.500,- ( Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah ) dari anggaran Rp. 7.080.000,- ( Tujuh Juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 92 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Kegiatan program tersebut bekerjasama dengan Kantor UPDT Metereologi Provinsi Bali melakukan kegiatan Peningkatan Legalitas Alat UTTP. Dan Untuk Tahun 2014 ini tidak ditetapkan pasar Adat Lelateng sebagai pasar tertib Ukur. 2. .Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional Sasaran dari Program ini adalah mengetahui data ekspor dan inpor barang yang ada di Kabupaten Jembrana.Kebijakan dari Program ini adalah melaksanakan penyusunan data barang dan jasa yang diexport di wilayah Kabupaten Jembrana oleh pengusaha local.Program ini meliputi : a. kegiatan penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data/buku profil usaha Perdagangan dan indikator dari kegiatan ini adalah jumlah terlaksananya kegiatan pendataan barang dan jasa, dengan target kinerja 5 kali pendataan atau 5 buku profil usaha Perdagangan, dan sampai dengan triwulan IV target tersebut telah terealisasi sebanyak 5 kali pendataan, atau tercetak 5 buku profil.. Realisasi anggaran ini adalah Rp. 1.557.700,( Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) atau 40 % dari anggaran Rp. 3.875.000,- ( Tiga Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Sasaran dari program ini adalah Terlaksananya semua kegiatan pada program efisiensi Perdagangan dalam Negeri. Kebijakan dari program ini adalah melalui pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional modern, melaksanakan dan mengikuti pameran di dalam dan di luar daerah. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
69
Dinas Perindagkop
a. Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Sasaran kegiatan ini adalah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, dengan indikator Kinerja jumlah terlaksananya pembangunan dan Revitalisasi pasar tradisional , dengan target kinerja sebanyak 7 paket, dan realisasi target indikator 100 %. Sedangkan di Tahun 2013 target kinerja sebanyak 4 paket dan
Realisasi
keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.202.280.925,- Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah ) dari anggaran Rp. 3.379.085.500,- ( Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ) atau sebesar 95 % sedangkan realisasi fisik mencapai 93,75 %. Dan pada Tahun 2013 Realisasi
keuangan
untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.536.947.434,- (Sepuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dari Anggaran Rp. 10.575.963.000,-
(Sepuluh
Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Linam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu rupiah) atau sebesar 99,63% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya 7 paket pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional, sedangkan outcaam dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Pasar Tradisional yang memadai. Adapun sub kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: - Perencanaan revitalisasi Pasar Gilimanuk Kec.Melaya - Revitalisasi Pasar Gilimanuk Kec.Melaya - Pengawasan Revitalisasi Pasar Gilimanuk Kec.Melaya - Perencanaan Pembangunan Pasar Senggol Yehembang - Pembangunan Pasar Senggol Yehembang - Pengawasan Pembangunan Pasar Senggol Yehembang - Perencanaan Revitalisasi Pasar Dauh Waru - Perencanaan Revitalisasi Pasar Anyar Banjar Tengah Kec.Negara - Pembangunan Pasar Senggol Melaya Kec. Melaya. - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Los Pasar Melaya - Paket Pengawasan Pembangunan Pasar Senggol Melaya dan Rehabilitasi dan Pemeliharan Los Pasar Melaya - Pembangunan Papan Publikasi Pasar Tradisional Kec. Pekutatan. - Pembangunan Papan Publikasi Peken Ijo Gading Jembrana. - Paket Pengawasan Pembangunan Papan Publikasi Peken Ijo Gading dan Papan Publikasi Pasar Tradisional Kec. Pekutatan. - Perencanaan Penataan Areal Parkir Pasar Tradisional Kec. Pekutatan - Penataan Areal Parkir Pasar Tradisional Kec. Pekutatan - Pengawasan Penataan Areal Parkir Pasar Tradisional Kec. Pekutatan - Penataan Areal Parkir Sisi Barat Pasar Yehembang Kec. Mendoyo - Pengawasan Penataan Areal Parkir Barat Pasar Yehembang Kec.Mendoyo - Rehabilitasi Saluran drainase Pasar Senggol Melaya Sehingga dengan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Sampai dengan triwulan Empat ( IV ) ini penggunaan anggaran adalah untuk biaya Pembelian Barang dan
70
Dinas Perindagkop
jasa sebesar Rp.11.459.300 ( sebelas juta empat ratus lima puluh Sembilan tiga ratus rupiah) dan pembayaran kegiatan Perencanaan Revitalisasi Pasar Gilimanuk Kecamatan Melaya sebesar Rp. 39.978.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) serta pembayaran kegiatan Perencanaan Penataan Areal Parker Pasar Tradisional Kecamatan Pekutatan sebesar Rp. 6.490.000,- (enam juta empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) b. Kegiatan promosi produk Jembrana Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Promosi hasil Produk Industri Kerajinan Kabupaten Jembrana., dengan indikator Kinerja jumlah terlaksananya pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Luar Daerah yang diikuti / diselenggarakan. Denga target kinerja sebanyak 4 kali Pameran dan sampai dengan Triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi 100 % pelaksanaan Pameran yang diikuti. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 370.025.700,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) dari anggaran Rp. 413.320.000 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 90 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Peruntukan penggunaan anggaran ini Sampai dengan Triwulan IV adalah digunakan untuk biaya keikutsertaan pameran beserta biaya-biaya penunjang pameran yang lainnya, uang jasa untuk 2 orang petugas PIPJ, dan biaya modal pengadaan printer multifungsi. Untuk presentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi yang dapat dilakukan dalam pendanaan kegiatan tersebut. Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, bidang perdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para pengrajin untuk mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapaun kegiatan pameran yang telah diikuti pada tahun 2014 ini yaitu : - Pameran Apkasi 2014 di Jakarta - Pameran dalam rangka Ulang Tahun TMII di Jakarta - Pameran PKB - Pameran Dalam rangka HUT Kota Negara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pengrajin / pengusaha yang ada untuk dapat mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi transaksi/kontak dagang antara pembeli dan penjual. Dengan adanya kegiatan pameran, pengrajin Jembrana memiliki kesempatan untuk mempromosikan hasil kerajinannya, baik di dalam Daerah maupun di Luar Daera c.
Kegiatan monitoring dan publikasi harga Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya monitoring dan publikasi informasi harga, sedangkan indikatornya adalah jumlah terlaksananya kegiatan monitoring harga Sembilan bahan Pokok, dengan target kinerja 96 kali kegiatan. Dan realisasi target tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 96 kali pelaksanaan Monitoring. Sedangkan Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.15.162.300,- ( Lima Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga
71
Dinas Perindagkop
Ratus Rupiah ) dari anggaran Rp. 17.636.000,- ( tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau 86 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sampai dengan Teriwulan IV anggaran ini adalah digunakan untuk biaya pembayaran honorarium tim monitoring dan publikasi harga dan BBM tim monitoring dan publikasi hargakegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Pendataan dilakukan 2x seminggu di Pasar Negara dan di Pasar Melaya.Data harag yang didapat tersebut dikirim ke radio untuk disiarkan supaya masyarakat kabupaten Jembrana bisa mengetahui harga-harga di pasar Negara dan Pasar Melaya.Selain itu data tersebut dikirim juga ke Kabupaten-kabupaten di seluruh Bali dan ke Dinas Perindag Provinsi Bali sebagai sarana tukar informasi.
d. Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan Sasaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Sosialisasi ijin Usaha Perdagangan.Sedangkan indikatornya adalah jumlah terlaksananya Pembinaan ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Jembrana, dengan target kinerja 5 kali sosiaisasi / Pembinaan. Realisasi anggaran ini adalah Rp. 9.361.400,- ( Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah ) atau 98 % dari anggaran Rp.70.300.000,- (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ), sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %, realisasi anggaran ini sampai dengan triwulan IV dipergunakan untuk pembayaran honorarium
tim fasilitas
kemudahan perijinan dan BBM tim fasilitas kemudahan perijinan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan pengawasan perijinan dilakukan untuk memantau serta mensosialisasikan perlunya kepemilikan Dokumen Perijinan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagngan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Selain itu, Bidang Perdagangan termasuk salah satu anggota tim perijinan yang bertugas untuk melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi pada pembuatan ijin yang berkaitan dengan surat ijin usaha perdagngan (SIUP), surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), tanda daftar perusahaan (TDP), dantanda Daftar Gudang (TDG) e. Kegiatan Penyusunan Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kab. Jembrana. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana, Sedangkan Indikator Kinerja adalah jumlah tersusunnya Buku Data Pengguna LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana dengan target kinerja sebanyak 25 buku. Dan sampai dngan Triwulan IV, target tersebut telah terealisasi sebanyak 25 buku atau 100 %. Kegiatan ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp.47.752.500,-( Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ). Sedangkan realisasinya mencapai Rp. 47.252.500 ( Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %
72
Dinas Perindagkop
Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2014
No.
Program / Kegiatan
Realisasi Fisik Keuangan (%) (Rp.)
Anggaran (Rp.)
Program perlindungan Konsumen dan 1. Pengamanan Perdagangan a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Program Peningkatan 2 Kerjasama Perdagangan Internasional
3.
a. Penyiapan Data Base Kuota setiap jenis Barang dan Jasa Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 1 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha 2.Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 3.Promosi produk Jembrana
Capaian (%)
34.676.000,-
100
30.403.250
88
7.080.000,-
100
6.517.500
92
3.875.000,-
100
1.557.700
40
9.520.000,-
100
9.361.400
98
3.202.280.925
95
3.379.085.500
93,75
413.320.000
100
370.025.700
87
4 Monitoring dan Publikasi Harga
17.636.000
100
15.162.300
86
5.Penyusunan Data Penggunaan LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
47.752.500
100
47.252.500
99
TOTAL
3.912.945.000,-
3.682.561.275
94,11
Jumlah (Formal dan Nonformal) Perkembangan Perdagangan dan Penyerapan Tenaga Kerja
JUMLAH PEDAGANG NO
1
TAHUN
2008
PENYERAPAN TENAGA KERJA
FORMAL
NON FORMAL
JML
FORMAL
4.536
6.504
11.040
8.075
NON FORMAL 9.011
JML 17.086
73
Dinas Perindagkop
JUMLAH PEDAGANG NO
TAHUN
PENYERAPAN TENAGA KERJA
FORMAL
NON FORMAL
JML
FORMAL
NON FORMAL
JML
2
2009
4.720
6.727
11.447
16.067
10.568
26.635
3
2010
4.906
7.114
12.020
16.544
18.198
34.742
4
2011
5.200
7.228
12.428
17.226
18.823
36.049
5
2012
5.279
7.426
12.705
17.726
19.219
36.945
6
2013
5.499
7.546
13.045
18.166
19.319
37.481
7
2014
5.731
7.894
13.625
18.630
20.015
38.645
Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Sampai Desember 2014. THN
SIUP
SIUP MB NAIK TURUN
%
RETRIBUSI ( Rp )
NAIK/TURU N
%
148
-8
- 5.41
34.020.000
11.670.000
34.30
208
60
28.85
24.650.000
-93.700.000
27.54
2008
147
2009
208
2010
185
1
186
- 22
11.83
23.200.000
- 1.450.000
- 5.88
2011
93
10
103
- 83
80.58
14.800.000
- 8.400.000
56.76
2012
267
4
269
271
-
0
0.00
2013
308
2
310
41
100.7 4 15
-
-
-
2014
232
1
233
75
25
-
-
-
19
1.457
334
31,92
96.670.000
1.937.500
55.87
Rata rata
1
PENER BITAN
Data Perkembangan SIUP Dari Tahun 2008 S/d Desember 2014.
No
Tahun
PK
PM
PB
1
2008
181
17
10
2
2009
174
7
4
3
2010
177
6
4
2011
96
5
2012
6 7
SIP MB
JUMLAH 208
Jumlah Penerimaan 24.650.000
1
186
23.200.000
3
5
191
46.250.000
9
0
6
111
10.450.000
66
9
0
4
79
-
2013
290
18
-
2
310
-
2014
68
20
1
1
90
-
Ket
74
Dinas Perindagkop
1.052
86
18
19
1.175
104.550.000
URUSAN PERINDUSTRIAN pada Tahun 2014 Urusan Industri memperoleh Anggaran sebesar Rp. 310.050.000,( Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ) dan setelah perubahan APBD 2014 Urusan Industri mengelola Keuangan sebesar Rp. 385.050.00,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ) Sampai dengan Tri Wulan IV ini, realisasi sebesar Rp. 281.618.934
( Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta
Enam Ratus Delapan Belas RibuSembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah ) atau mencapai 73,13 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 91,47 %. Pada Urusan Industri realisasi Fisik maupun Keuangan tidak mencapai 100 % dikarenakan Lomba UP2K Tk. Provinsi pada kediatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri tidak dilaksanakan,dan Belanja Barang Hibah pada Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda tidak bisa direalisasikan. Hasil yang diharapkan dari program/kegiatan yang dirancang tahun 2014 ini adalah meningkatnya daya saing industri Kabupaten Jembrana sehingga semakin dapat diandalkan sebagai penopang perekonomian masyarakat. Adapun
alokasi program dan kegiatan serta realisasinya urusan
perindustrian tahun 2014 baik secara fisik maupun keuangan dapat dillihat pada tabel dan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pengembangan IKM Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya Jumlah Unit Industri. Sedangkan Kebijakan dari Program ini adalah Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. Program ini terdiri dari satu kegiatan, yaitu 1.Kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah
Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin,
dengan indikator kinerja adalah Jumlah terlaksananya bimtek manajemen Sederhana dan Kerajinan Bambu, dengan target kinerja sebanyak 2 kali pelaksanaan Bimtek. Adapun Sumber Dana kegitan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.300.000,- (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan Tri Wulan IV sebesar Rp.64.705.490,-(Enam
Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan puluh Rupiah ) atau 92,04 %. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 99,07 %. Terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 5.594.510,- (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah ). Peruntukan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan Empat ( IV ) ini adalah untuk kegiatan Bintek Manajemen Sederhana dan Bintek Kerajinan Bambu. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub, antara lain: Bintek Manajemen Sederhana
75
Dinas Perindagkop
Dengan Bintek manajemen sederhana, diharapkan pelaku usaha industri kecil rumah tangga mendapatkan pengetahuan atau memahami dan mempraktekkan tentang cara bagaimana mengatur atau mengolah usaha secara sederhana dari sisi keuangan perusahaan sehingga jelas untung dan rugi dari usaha yang dijalankannya. Bintek Kerajinan Bambu Bintek kerajinan Bambu bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal membuat kerajinan Bambu dan sejenisnya,
1. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
Sasaran dari Program
ini adalah Meningkatnya produktifitas Usaha Industri.
Sedangkan Kebijakannya adalah Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu : Kegiatan : 1. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. yang sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan keterampilan pengerajin. Dengan Indikator kinerjanya adalah jumlah terlaksananya bimtek Patung Mil, Bordir dan Kemasan di Kabupaten Jembrana, dengan target kinerja 3 kali pelaksanaan bimtek, dan sampai dengan triwulan IV ini target tersebut telah terealisasi sesuai target yaitu 3 kali Bimtek atau 100 %.
Adapun sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.61.091.000,- (Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah ) dimana realisasinya sebesar Rp.51.430.320,- (Lima Puluh Satu Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah
).atau 84,18 %.
Sedangkan Realisasi Fisik mencapai 94,93 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.660.680,- ( Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah ).Peruntukan Anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah untuk Biaya Bintek Patung Mil, Bintek Bordir, dan Bintek Kemasan. Sub-kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 (Tiga) yaitu: Bintek Patung Mil Kegiatan ini bertujuan untuk : menambah Pengetahuan tentang Tehnik Patung Mil, mengetahui tehni pembentukan kerangka Patung, dan menyerap tenaga Kerja. Bintek Bordir Tujuan bimtek, Bordir menambah Pengetahuan tentang tehni bordir, mengikuti perkembangan desain, semakin tubuh penjahit bordir dalam menyerap tenaga Kerja.
76
Dinas Perindagkop
Bintek Kemasan Bimtek Kemasan bertujuan untuk menambah Pengetahuan dan Keterampilan Peserta di dalam memahami kemasan Produk, berubahnya persepsi peserta setelah memahami mpentingnya kemasan. Outcome dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas, kualitas dan utilitas teknologi yang diterapkan pada sektor industri di Kabupaten Jembrana. 2.
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya cakupan Bina perajin Sentra Industri. Dengan Kebijakannya adalah : Melalui pembangunan Industri dan dan perdagangan berbasis Sumberdaya alam untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan pembinan perajin sentra Industri. Dan Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah terlaksananya Pameran yang diikuti, dengan target kinerja 1 Kali pelaksanaan Pameran. Pagu Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 90.160.000,- Dan Realisasi Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 77.783.360 ( Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah ) atau 86,27 %. Sedangkan Realisasi Fisik mencapai 97,48 % Peruntukan Anggaran Sampai dengan Triwulan IV Ini adalah untuk membiayai / Belanja Pameran Inacraft. 2. Kegiatan Peningkatan Produktivitas sentra Industri. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah untuk meningkatnya keterampilan dan Kemampuan Pengerajin, dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah terlaksananya bimtek Pencelupan dan menjahit ,yang target kinerjanya 2 kali pelaksanaan bimtek . Dan sampai dengan Tri Wulan IV ini Target tersebut telah terealisasi 100 %. Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.597.000,(Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ). Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 25.044.164,-( Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah ) atau 94,84 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 99,19 %. Sisa Anggaran sebesar Rp 552.836,- ( Limas Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ). .Peruntukan Anggaran yang telah realisasi sampai dengan triwulan IV ini adalah untuk membiayai Kegiatan dibawah ini . Antara lain : b. kegiatan Bimbingan Teknis Pencelupan Warna Alam. Adapun Tujuan dari Bimtek Ini adalah : Menambah Pengetahuan dan keterampilan peserta didalam teknik pencelupan warna alam dengan bahan dasar
herbal,
Pengerajin
dapat
mengembangkan
kreatifitas
dengan
memadukan warna dasar alami dengan motif daerah, dan meningkatkan
77
Dinas Perindagkop
gairah para pengerajin kain tenun tradisional ( ATBM ) dalam memenuhi peluang pasar. c. Bintek Menjahit Adapun tujuan dari Bintek Menjahit adalah : menambah tenaga terampil dalam pembuatan desain, mengisi peluang usaha dan tenaga kerja, dan bersaing dalam menciptakan desain-desain busana. 3. KegiatanPemberdayaan Dekranasda. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Pengerajin yang menjadi binan Dekranasda, dan Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah pembinaan Industri kerajinan Kabupaten Jembrana oleh Dekranasda, dengan target kinerja 12 Kali pembinaan. Dan sampai dengan Triwulan IV ini telah mengadakan Pembinaan sesuai dengan target sebanyak 12 kali. Adapun Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pagu sebesar Rp.137.902.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Fribu Rupiah ). Realisasinya mencapai
Rp.
62.655.600,- (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah ), atau 45,43 %. Realisassi fisik mencapai 66,67 % Sisa Anggaran sebesar
Rp.75.246.400,- (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh
Enam Ribu Empat Ratus Rupiah ) .Adapun Sub kegiatannya adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai Honorarium 4 orang tenaga kontrak Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka HUT Dekranas di Jakarta Belanja Modal Pengadaan Mebeulair untuk pajangan di ruang Pameran di Gedung
Dekranasda Kabupaten Jembrana.
Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Industri Tahun 2014
No.
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. a. Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Indutri Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial a. Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses
Realisasi Fisik Keuangan (%) (Rp.)
Capaian (%)
70.300.000
99,07
64.705.490
92,04
61.091.000
94,93
51.430.320
84,18
90.160.000
97,48
77.783.360
86.27
78
Dinas Perindagkop
No.
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
Masyarakat b. Peningkatan Produktivitas Sentra Industri c. Pemberdayaan Dekranasda
25.597.000
Realisasi Fisik Keuangan (%) (Rp.) 99,19
25.044.164
Capaian (%) 97,84
137.902.000 66,67 62.655.600 45.43 281.618.934 73,13 385.050.000 91,47 Capaian Kinerja pembangunan Industri di Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari datadata terkait dengan sektor industri sebagai berikut:
79
Dinas Perindagkop
Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Industri di Jembrana Industri Kecil Rumah Tangga
NO
TAHUN
UNIT USAHA
1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014
5.634 5.679 5.731 5.753 1.513
TENAGA KERJA (Orang) 13.186 13.354 21.457 16.867 9.950
INVESTASI (Rp.MIL) 79,96 80,54 104,86 106,04 20.219
Tabel 3.4 Data Perkembangan Industri Menengah Dasar
No
TAHUN
UNIT USAHA
TENAGA KERJA (Orang)
1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014
34 34 41 45 51
2.748 2.748 3.318 3.344 3.394
INVESTASI (Rp.Mil) 32,53 32,53 41,09 41,87 43.120
Tabel 3.5 Perkrembangan Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri Dalam 5 Tahun Terakhir Jumlah Naik / Turun Tahun Unit Usaha Jumlah % 2009 5,583 208 3.87 2010 5.668 85 1,52 2011 5.713 45 0,79 2012 5.772 59 1,03 2013 5.798 26 0,45 2014 1.564 Rata - rata 70,50 1,28
Jumlah Tenaga Kerja
Naik / Turun Jumlah 525 2.988 168 8.673 4.564
12,946 15.934 16.102 24.775 20.211 13.344 17.218,67 1.298,33
% 4,23 23,08 1,05 53,86 18,42 10,63
Jumlah Investasi (Rp 000 )
Naik / Turun Jumlah (Rp 000)
56,43 112,49 113,07 145,95 147,91 245,31
13,32 56,06 0,58 32,88 1,96
% 30,88 99,34 0,52 29,08 1,34
136,86
17,47
26,86
Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Jembrana
Ir. I Made Yasa, M.Si Pembina Utama MUda Nip. 19650816 199203 1 017
80
Dinas Perindagkop
Catatatan :
untuk tahun 2012 kolom Tenaga Kerja tertulis jumlah 21.357 orang
seharusnya 16.357 orang. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 rata rata jumlah unit usaha yang bertambah di Kabupaten Jembrana adalah sebesar 75 unit atau bertambah sejumlah 1,37 persen. Sedangkan jumlah Tenaga Kerja rata rata bertambah sebanyak 911 orang atau sebesar 6,86 persen dan Investasi bertambah sebesar Rp 12.585.035,8,- atau bertambah sebesar 20,93 persen. Hal itu terjadi karena Jumlah Unit Usaha yang ada di Kabupaten Jembrana Datanya disesuaikan dengan Potensi yang ada. Selanjutna sesuai pendataan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 Jumlah Unit Usaha menurun menjadi 1.564 Unit Usaha, Karena Data Tahun 2014 adalah Riil atau yang benar- benar terdata. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi perkembangan dan peningkatan terhadap jumlah industri kecil rumah tangga yang berimplikasi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di Kabupaten Jembrana. Hal ini tentu menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan pada urusan Industri sudah menunjukkan hasil yang positif dalam rangka mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha. Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Tabel 5 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014
N o. 1.
2.
3
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Cap aian Fisik 100
Pagu Anggaran Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 10.100.000, 7.670.000 -
Realisasi
% Capa ian
7.670.000,-
100
KET
95,4 9
44.857.210, -
52.889.960, -
50.505.500, -
95,4 9
98,7 4
10.000.000, -
11,500.000, -
11.355.000, -
98,7 4
Sisa Anggaran Rp. 2.384.460 Sisa Rp. – 145.000,-
91,3 3
42.549.150
35.323.500
32.260.500, -
91,3 3
Sisa Rp. 3.063.000,-
81
Dinas Perindagkop
5
Penyediaan makanan dan Minuman
99,8 9
12.000.000, -
13.185.000, -
99,8 9
Sisa Rp. 15.000,
6
Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.
96,5 7
200.000.000 200.000.000 193.149.800 ,,-
96,5 7
Sisa Rp. 6.850.200,.-
100
48.000.000, -,-
3.000.000,-
100
Sisa Rp. -
84,5 6
226.723.100 212.010.000 179.265.283
84,5 6
Rp 32.744.717
100
14.00.000
14.000.000
14.000.000
100
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perencanaan Kordinasi dan Pengembanga n Usaha kecil, Menengah. Penyelenggar aan Pelatihan Kewirausahaa n
100
15.480.500
11.364.500
11.364.500
100
Sisa Rp. -
100
49.900.000, -
49.050.000
48.393.640
98,6 6
Sisa Rp.656.360
100
20.050.000
22.350.000
20.400.810
91,2 8
Sisa Rp.1.949.1 90
13
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
100
35.000.000
91.800.000
91.643.890
99,8 3
Sisa Rp. 156.110
14
Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga
100
35.000.000
28.500.000
27.495.800
96,4 8
Sisa Rp1.004.20 0
15 .
Penyelenggar aan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah Penyelenggar aan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
100
77.000.000
88,175.000
87.469.850
99,2 0
Sisa Rp. 705.150-
100
84.500.000
84.500.000
70.213.250
83.0 9
Sisa Rp. 14.286.750
7
8
9
10
11
12
16
13.200.000, -
3.000.000,-
82
Dinas Perindagkop
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman Perkoperasian Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan dan Pengembanga n Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa. Pelaksanaan Pengawasan dan tera Ulang Takaran , Timbangan dan Perlengkapan nya (UTTP). Penyiapan Data Base Kuota setiap Jenis Barang dan Jasa Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembanga n Usaha Pengembanga n Pasar dan Distribusi Barang/Produ k Promosi Produk Jembrana. Monitoring dan Publikasi Harga. Penyusunan Data Penggunaan LPG 3 Kg. Di Kabupaten Jembrana Fasilitas bagai industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
87,8 9
35.000.000
44.750.000
35.114.220
78,4 7
Sisa Rp. 9.635.780
100
150.000.000 165.075.000 162.417.800
98,3 9
Sisa Rp. 2.657.200
100
125.000.000 115.942.300
92,7 5
Sisa Rp.9.057.7 00
100
34.676.000
34.676.000
30.403.250
88
Sisa Rp. 4.272.750
100
7.080.000
7.080.000
6.517.500
92
Sisa Rp 562.500,-
100
3.875.000
3.875.000
1.557.700
40
3.875.000
100
9.520.000
9.520.000
9.361.400
98
158.600
93,7 5
16.969.606. 800
3.379.085.5 3..202.280.9 00 25
95
Sisa Rp. 176.804.57 5
100
413.320.000 413.320.000
370..025.70 0
90
Sisa Rp 43.294.300
100
17.636.000
17.636.000
15.162.300
86
Sisa Rp 2.473.700
100
-
47.752.500
47.252.500
99
Sisa Rp.500.000
99,0 7
70.300.000
70.300.000
67.280.490
95,7 0
Sisa Rp 3.019.510
83
Dinas Perindagkop
29
30
31
32
Pengembanga n dan Pelayanan Teknologi Industri. Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat Peningkatan Produktivitas Sentra Industri. Pemberdayaa n Dekranasda
94,9 3
61.091.000
61.091.000
51.775.420
84,7 5
Sisa Rp. 9.315.580
97,4 8
90.160.000
90.160.000
77.783.360
86,2 7
Sisa Rp.12.376. 640
99,1 9
25.597.000
25.597.000
25.044.164
97,8 4
Sisa Rp. 552.836,-
66,6 7
62.902.000 137.902.000
62.655.600
45,4 3
Sisa Rp. 75.246.400
Jumlah
96,5 0
5.141.947.4 52
92,5 1
Sisa Rp. 416.205.50 8,-
18.841.921. 760
5.558.152.9 60
Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013
N o. 1.
2.
3
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Barang Cetakan
Cap aian Fisik
Pagu Anggaran Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 4.550.000 4.550.000
Realisasi 4.550.000
100
99,8 7
45.128.210
44.278.210
40.920.800
92.42
100
3.500.000
3.500.000
3.500.000
100
99.0 9
42.549.150
41.899.150
40.113.750
96
100
% Capai an
KET Sudah selesai Sisa Rp. .Sudah selesai Sisa Rp. 3.357.410 ,Sudah selesai Sisa Rp. -
Sudah selesai Sisa
84
Dinas Perindagkop
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
dan Penggadaa n Penyediaan makanan dan Minuman Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantopr Pengadaan Peralatan gedung Kantor.
Rp.1.785. 400,100
4.250.000
99.7 4
200.300.00 0
100
4.250.000
4.250.000
200.300.00 199.777.100 0
100
Sudah selesai Sisa Rp. -
99.74
Sudah selesai Sisa Rp. 522.900.-
1.500.000
1.500.000
100
Sudah slesai Sisa Rp. Sudah slesai Sisa Rp. 2.320.000 ,Sudah selesai Sisa Rp. -
100
20.600.000
20.600.000
18.280.000
89
100
72.000.000 0
72.000.000
72.000.000
100
94.2 9
58.375.000
86.375.000
81.198.808
94
Sudah slesai Sisa Rp 5.176.192 ,-
69.3 6
20.000.000
20.000.000
10.800.000
54
Fasilitas bagai industri kecil dan menengah terhadap pemanfaata n sumber daya. Pembinaan Kemampua n Teknologi Industri.
91.5 5
89.600.000
102.596.00 0
59.603.500
58.10
Kegiatan sudah dilaksana kan sisa Rp 9.200.000 .Sudah selesai Sisa Rp 42.992.50 0.-
99.8 5
146.556.00 0
146.556.00 135.043.000 0
92.14
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat .
98.4 2
115.286.50 0
115.286.50 0
79.58
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Oper asional. Pemeliaraa n Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/Oper asional. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.
91.743.500
Sudah selesai Sisa Rp. 11.513.00 0,Sudah selesai Sisa Rp. 23.543.00 0,-
85
Dinas Perindagkop
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
Peningkata n Produktivita s Sentra Industri. Peningkata n Pengawasa n Peredaran Barang dan jasa. Pelaksanaa n Pengawasa n dan tera Ulang Takaran , Timbangan dan Perlengkap annya (UPPT). Pengemba ngan Pasar dan Distribusi Barang/Pro duk Promosi Produk Jembrana.
2 0
Monitoring dan Publikasi Harga.
2 1
Peningkata n Jaringan Kerja sama antar Lembaga Penyelengg araan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah Penyelengg araan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pembangu nan Sistem informasi Perencana an
2 2
2 3
2 4
90
43.800.000
43.800.000
43.200.000
98.63
Sudah selesai Sisa Rp. 600.000,-
92.1 7
29.314.500
29.314.500
25.552.700
87.17
Sudah selesai Sisa Rp. 3.761.800 ,-
85.9 3
13.640.000
13.640.000
11.706.700
85.83
Sudah selesai Sisa Rp 1.933.300 ,-
100
11.238.226 .600
8.685.751. 600
8.655.913.2 00
99.66
Sudah selesai Sisa Rp. 29.838.40 0,-
92.7 4
440.189.50 0
440.189.50 401.347.300 0
91.18
93.9 4
13.008.000
13.008.000
11.569.400
88.94
95
33.875000
46.935.000
42.672.323
90.92
100
76.800.000
76.800.000
76.800.000
100
Sudah selesai Sisa Rp 38.842.20 0,Sudah selesai Sisa Rp 1.438.600 ,Sudah Selesai Sisa Rp. 4.262.677 ,Kegiatan selesai Sisa Rp. -
100
47.940.000
47.940.000
41.210.000
85.96
Kegiatan selesai Sisa Rp. 6.730.000 ,-
100
40.000.000
40.000.000
40.000.000
100
Kegiatan telah dilaksana kan, sisa Rp. -
86
Dinas Perindagkop
2 5
2 6
Pengemba ngan Perkoperas ian Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahama n Perkoperas ian Pembinaan , Pengawasa n dan Pengharga an Koperasi Berprestasi Jumlah
88
59.800.000
59.800.000
55.407.880
92.66
Kegiatan selesai Sisa Rp. 4.392.120 ,-
99,4 4
116.675.00 0
116.675.00 0
114.360.700
98.02
Kegiatan selesai Sisa Rp. 2.314.300 ,-
99
12.975.963 .460
10.477.544 .460
10.283.020. 661
98.14
Sisa Rp. 194.523.7 99,-
BAB
IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2014 Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.
87
Dinas Perindagkop
LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokarasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2014 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan
keberhasilan
dan
kegagalan
masing-masing
sasaran
serta
permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2014 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan tentang capaian Kinerja Dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2014 yaitu Pada tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana setelah Perubahan Anggaran mendapat Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 9.189.443.760 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 5.558.152.960 dan Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.631.290.800. Dengan total Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp. 8.595.344.192 atau 93.53 %, sedangkan Realisasi fisik mencapai 95,80 %. Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 yang memperoleh Anggaran Belanja Daerah Total sebesar Rp.16.606.691.280 dengan Capaian Realisasi Total Anggaran sebesar Rp. 16.299.727.828 atau 98,15 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 99,75 %. Demikian capaian di Tahun 2014 selanjutnya terkait dengan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 agar Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana, kami akan mengambil langkah-langkah dengan mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pelaksanaan Program / Kegiatan, dan mengoptimalkan kemampuan / pengetahuan Personil. Disamping itu juga wujud dari keberhasilan dan masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diupayakan sebagai tertuang dalam lampiran 5. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban. 2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan. 3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Jembrana guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama
Negara, 2 Pebruari 2015 Plt.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
88
Dinas Perindagkop
Kabupaten Jembrana
I Made Sudiada, SH. MH Pembina utama Muda Nip: 19601231 199010 1 003
89
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran
NO
: Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana : 2014
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3
4
1
REALISASI
%
BIDANG KOPERASI
Meningkatnya jumlah Binaan UMKM Produktif
Persentase Jumlah Binaan Industri Produktif
Meningkatnya Jumlah UMKM
Jumlah tersedianya Database UMKM
Meningkatnya jumlah WiraUsaha Baru
Persentase WiraUsaha Baru
2
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru
Jumlah terselenggaranya Bimtek Kewirausahaan Jumlah UMKM yang dilatih
3
Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi '/ Jumlah terselenggaranya Bimtek Koperasi KUD Jumlah Pengurus/Pengelola yang dilatih
1
Meningkatnya jumlah Binaan UMKM Produktif
4
5
6
8
9
1 Paket
100
3 kali 75 0rang orang
3 kali 75 0rang orang
100 100
2 Kali
6 Kali
50 Kop
150 Kop
Meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerjasama dengan Jumlah terselenggaranya Bimtek bagi Pengelola Pihak ketiga Usaha KUMKM dalam mengakses modal, Pasar dan Manajemen Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek
3 Kali 3 Kali jjjkkk llllll jjjkkk u llllllllll k 75 KUMKM 75 KUMKM
Meningkatnya kwalitas dan kwantitas Produk unggulan UMKM
375 UMKM
Meningkatnya Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil Produksinya
Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan bimbingan UMKM Jumlah UMKM sebagai Pendampingan dalam Pemasaran Produk Jumlah terlaksananya Pameran UMKM
375 UMKM jjjkkk 75 KUMKM 75 KUMKM
1 kali 2 UMKM 1 Kali
Meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dan koperasi berprestasi
Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penyuluhan dan 206 Kop Pembinaan Koperasi 10 Kop 250 Buku Jumlah Pembentukan Koperasi Baru 10 Kop Jumlah Buku Tentang Undang - undang 250 Buku Perkoperasian
206 Kop 10 Kop 250 Buku 10 Kop 250 Buku
Jumlah Koperasi yang Aktif Berkualitas dan Koperasi Berprestasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Pemeringkatan Jumlah Terlaksananya Penilaian Lomba Koperasi Jumlah koperasi yang diaudit Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan KSP/USP Jumlah Jenis Lomba Koperasi
206 Kop
206 Kop
1 Paket 1 Kali 5 Kop 100 Kop 4 Jenis
1 Paket 1 Kali 5 Kop 100 Kop 4 Jenis
Jumlah KUKM yang mengikuti Kemitraan
25 KUMKM 25 KUMKM gggggg 25 KUMKM 25 KUMKM
Meningkatnya jumlah Koperasi Berprestasi dalam Kemitraan dan Pemahaman IT manajemen Koperasi
PERDAGANGAN Terlaksananya semua kegiatan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Cakupan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
10
Terkendalinya produk produk yang dijual di pasar
Jumlah Pengawasan yang di- laksanakan
32 kali.
11
Meningkatnya Pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Tera Ulang
20 Kali
Terlaksananya semua Kegiatan pada Program Peningkatan kerjasama Perdagangan Internasional
Persentase Cakupan Meningkatnya kegiatan Pendataan Barang dan Jasa
Tersedianya data / buku profil usaha perdagangan
Jumlah Kegiatan Pendataan Barang dan Jasa
Terlaksananya semua kegiatan pada Program efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Cakupan Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Terpenuhinya sosialisasi ijin Usaha Perdagangan.
Jumlah terlaksananya Pembinaan ijin usaha Perdagangan di Kab. Jembrana
13
1 Kali
Persentase Koperasi Aktif dan Berkualitas
Jumlah KUMKM yang mengikuti teknologi dan Manajemen Koperasi
12
1 kali uuuuuuu 2 UMKM
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Berkualitas
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Berkualitas
300 300
Persentase meningkatnya Binaan UMKM Produktif
Jumlah UMKM yang Ikut Pameran Jumlah Terlaksananya Lomba Design Busana Endek ke kantor
7
1 Paket
28 kali 20 kali
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
87,50
100
5 kali
5 kali
100
5 kali
5 kali
100
14
Terlaksananya Promosi hasil produk industri kerajinan Kab. Jembrana
Jumlah Pameran yang diikuti/ di selenggarakan.
15
Meningkatnya Monitoring dan publikasi Informasi harga.
Jumlah terlaksananya Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok
96 kali
96 kali
16
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
Jumlah terlaksananya Pembangu-nan dan Revitalisasi Pasar Tradisional
7 Paket
7 paket
Jumlah Tersusunnya Buku Data Pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
25 Buku
17
Tersusunnya Data pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Jembrana
PERINDUSTRIAN Meningkatnya Jumlah Unit Industri
18
Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin
4 kali 100 100
100 25 buku
100
Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Jumlah terlaksananya bimtek manaje- men sederhana 2 Kali dan kerajinan bambu
Meningkatnya Produktivitas Usaha Industri
Persentase Cakupan Peningkatan Kemampuan teknologi Industri
Meningkatnya Jumlah dan Keterampilan Pengerajin
Jumlah Bimtek Patung mill, bordir dan kemasan
Meningkatnya Cakupan Bina Perajin Sentra Industri
Persentase Cakupan Kemampuan Teknologi Industri
20
Meningkatnya Cakupan pembinaan Perajin Sentra Industri
21 22
19
4 Kali
2 Kali 100
3 kali
3 kali
100
Jumlah Terlaksananya Pameran
1 kali
1 kali
100
Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Pengerajin
Jumlah Bimtek Pencelupan Menjahit
2 kali
2 kali
100
Meningkatnya Jumlah Pengerajin yang menjadi Binaan Dekranasda
Jumlah Pembinaan Industri Kerajinan di kabupaten Jembrana
12 kali
12 kali 100
Negara, 13 Januari 2015 Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
I Made Sudiada, SH, MH Pembina Utama Muda Nip: 19601231 199010 1 003
