KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PRESS CONFERENCE 3 Mei 2016
PENYAMPAIAN INFORMASI CATURWULAN I PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada periode bulan Januari s.d 29 April 2016 adalah sebanyak 488 laporan, dan sejumlah 572 surat tembusan. dengan rincian terdapat pada tabel berikut : Tabel Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
No
Jenis Laporan
Bulan Jan
Febr
Mar
26 April
Jumlah
1
Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung ke Kantor Komisi Yudisial
9
13
24
21
67
2
Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos
62
75
103
109
349
3
Informasi
13
0
3
0
16
4
Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung
19
8
7
22
56
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima
103
96
137
152
488
5 Surat Tembusan Total Penerimaan Laporan dan Tembusan
143
166
127
136
572
246
262
264
288
1060
No.
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan, Periode Bulan Januari s.d. 29 April 2016:
Bulan
Jenis Perkara
Jml
Januari
Februari
Maret
April
1
Pidana
32
18
38
37
125
2
Perdata
48
47
67
83
245
3
TUN
5
7
8
9
29
4
Militer
0
0
1
0
1
5
Agama
1
7
6
2
16
6
Tipikor
7
5
4
9
25
7
Niaga
0
0
1
3
4
8
PHI
4
6
6
3
19
9
HAM
0
0
0
0
0
10
SYARIAH
0
0
0
0
0
11
Pidana & Perdata
0
1
0
0
1
12
Pajak
0
0
0
0
0
13
Lingkungan
0
0
0
0
0
14
Uji Materil UU
0
0
0
0
0
15
Pembubaran Parpol
0
0
0
0
0
16
Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu
0
0
1
1
2
17
*Lain-lain
6
5
5
5
21
103
96
137
152
488
Jumlah
No
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima, Periode Bulan Januari s.d. 29 April 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Propinsi
DKI Jakarta Sumatera Utara Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Riau Kalimantan Barat Jambi Sumatera Selatan Bali Sumatera Barat
Banten Kalimantan Selatan DI Yogyakarta
Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Maluku Nanggroe Aceh Darussalam Lampung Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Bengkulu Papua Kalimantan Tengah Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Kalimantan Utara Papua Barat
Januari
11 20 9 7 1 9 5 3 3 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Bulan Februari Maret
25 9 10 13 7 2 3 2 3 5 4 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 10 20 8 8 4 10 3 3 3 3 2 2 5 5 2 4 3 0 1 1 3 3 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
April
32 15 9 8 12 7 3 8 5 4 4 6 6 4 3 2 3 3 5 0 3 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0
Jml
91 54 48 36 28 22 21 16 14 13 12 12 11 11 10 8 8 8 6 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0
10 Propinsi yang banyak terdapat laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan ke Komisi Yudisial sepanjang Periode Januari s.d 29 April 2016.
Verifikasi Laporan Masyarakat Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d 29 April 2016 sejumlah 488 laporan, dapat dikategorikan jenis laporan masyarakat yang diterima sebagai berikut: No.
Hasil Verifikasi
Jumlah
(%)
232
48 %
1.
Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH
2.
Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain
36
7%
3.
Laporan Diteruskan Ke BAWAS MA
63
13 %
4.
Laporan Permohonan Pemantauan
93
19 %
5.
Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas
9
2%
6.
Masih Proses Verifikasi
55 Jumlah
488
11 % 100 %
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Sudah Diregister Jumlah Laporan Tahun 2016 yang yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi periode bulan Januari s.d. 29 April 2016 adalah sebanyak 174 Laporan, dengan rincian sebagai berikut: No
Jenis Laporan Yang Diregister
Bulan
Jan
Febr
Maret
April
Jumlah
1
Laporan Masyarakat Langsung
36
8
3
9
56
2
Laporan Masyarakat via pos
64
9
19
8
100
3
Informasi
14
1
2
1
18
114
18
24
18
174
Jumlah Laporan
NO
PENERIMAAN
JUMLAH REGISTER
1
2014
3
2
2015
113
3
2016
58
TOTAL REGISTER
174
Dari Jumlah 174 laporan yang diregister pada tahun 2016, termasuk didalamnya adalah laporan yang diterima pada tahun sebelumnya, dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan Analisis yang dilakukan pada periode Januari s.d 29 April 2016, dapat diketahui progres penanganan Analisis Laporan sebagai berikut:
No.
Bulan
JUMLAH
1.
Januari
70
2.
Februari
8
3.
Maret
2
4.
s.d April
6
Jumlah
86
Penanganan Lanjutan laporan masyarakat berdasarkan hasil keputusan sidang Panel pada periode Januari s.d 29 April 2016 sebanyak 99 laporan dengan hasil sebagai berikut:
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel
NO
Berdasarkan Hasil Keputusan Sidang PANEL
BULAN Jumlah Jan
Feb
Mar
Apr
1.
Laporan Dapat Ditindaklanjuti
11
7
12
6
36
2.
Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti
22
11
17
13
63
TOTAL
33
18
29
19
99
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel
25 22 20 17 15 11
11
13
12
10 7
6
5
0
Jan
Feb Laporan Dapat Ditindaklanjuti
Mar Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti
Apr
Pihak-pihak yang telah dipanggil dan hadir untuk memberikan keterangan/dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 29 April 2016 sejumlah 297 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Pelaksanaan Pemeriksaan PEMERIKSAAN No.
Bulan
Jumlah (Org)
Terlapor
Pelapor
Saksi
Kuasa Pelapor
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
-
9
11
5
25
1.
Januari
2.
Februari
12
20
74
5
111
3.
Maret
10
26
88
5
129
4.
s.d 26 Aprl
3
8
21
0
32
25
63
194
15
297
JUMLAH
Register Laporan masyarakat Tahun 2016 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 29 April 2016 sebanyak 58 laporan, dengan rincian sebagai berikut:
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang PLENO
HASIL KEPUTUSAN SIDANG PLENO No.
Bulan
1.
JUMLAH
Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
Tidak Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
Januari
3
5
8
2.
Februari
3
14
17
3.
Maret
0
26
26
4.
April
3
4
7
9
49
58
JUMLAH
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang PLENO HASIL KEPUTUSAN SIDANG PLENO
4 April
3
26
Maret
0
14 Februari
3
5
Januari
3
0
5
10
15
Tidak Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
20
25
Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
30
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Sepanjang periode Januari s.d 29 April 2016 Komisi Yudisial telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi kepada terlapor untuk
diserahkan kepada Mahkamah Agung sebanyak 8 (delapan) orang hakim terlapor.
