‘
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450 TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id
UNTUK DITERBITKAN SEGERA
Jakarta, 03 Mei 2016 PRESS RELEASE
KY Terima 1060 Laporan Masyarakat pada Caturwulan I Tahun 2016 Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja, Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan laporan penanganan masyarakat pada periode Januari-April 2016. KY menerima 1060 laporan masyarakat pada periode 1 Januari – 29 April 2016, yang terdiri 488 laporan masyarakat yang diterima dan 572 surat tembusan. Dibandingkan pada periode Januari–April 2015, jumlah tersebut mengalami penurunan yang berjumlah 1273 laporan masyarakat, yang terdiri dari 574 laporan masyarakat dan 699 surat tembusan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) semakin baik dan berkualitas. Berdasarkan jenis perkara, pada periode Januari–April 2016 perkara perdata dan pidana yang berada di bawah Pengadilan Negeri menempati dua jumlah terbanyak yang dilaporkan. Tren tersebut juga sama terjadi pada periode Januari – April 2015. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pengadilan dengan tingkat laporan yang tinggi berasal dari Pengadilan Negeri kelas 1A khusus karena kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitive. Sementara berdasarkan lokasi aduan yang diterima, lima propinsi yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dari 488 laporan masyarakat yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 174 laporan masyarakat. Setelah dilakukan registrasi, KY kemudian melakukan penanganan analisis laporan berjumlah 86 laporan masyarakat. Untuk penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan hasil keputusan sidang panel sebanyak 99 laporan masyarakat, yaitu 36 laporan dapat ditindaklanjuti dan 63 laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan sidang pleno sebanyak 58 laporan dengan menghasilkan keputusan sidang pleno: 9 laporan terbukti adanya pelanggaran KEPPH dan 49 laporan tidak terbukti adanya pelanggaran KEPPH.
Dari total 58 laporan yang masuk di tingkat sidang pleno, sekitar 84% (49 laporan)i tidak terbukti. Artinya, hanya sekitar 16% (9 laporan) yang terbukti dan dijatuhi sanksi. Hal ini lazim terjadi, bahkan di Amerika Serikat sekalipun, sekitar 90% laporan dilakukan dismissal procedure karena tidak terbukti atau tidak berkaitan dengan pelanggaran perilaku hakim. Usul Penjatuhan Sanksi Pada periode 1 Januari – 29 April 2016, KY telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap 8 (delapan) orang hakim terlapor. Adapun rinciannya, yaitu: 5 orang hakim terlapor dikenakan sanksi ringan berupa teguran lisan (1 orang), teguran tertulis (2 orang), dan pernyataan tidak puas secara tertulis (2 orang); 2 orang hakim terlapor dikenakan sanksi sedang berupa hakim nonpalu paling lama 3 bulan (1 orang) dan penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun (1 orang); dan 1 orang hakim dikenakan sanksi berat dengan hasil Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berupa pemberhentian dengan hormat. Untuk pelaksanaan sidang MKH, KY telah melaksanakan 1 (satu) kali yaitu pada 13 April 2016 terhadap Hakim F berdasarkan rekomendasi sanksi dari KY dengan hasil keputusan sidang MKH berupa pemberhentian dengan hormat. Dengan adanya laporan penanganan masyarakat ini, hal ini merupakan sumbang saran KY kepada MA, pemerintah, masyarakat, dan media massa untuk perbaikan peradilan di Indonesia. Juru Bicara KY Farid Wajdi Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi : Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, (021) 3906189, www.komisiyudisial.go.id
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PRESS CONFERENCE 3 Mei 2016
PENYAMPAIAN INFORMASI CATURWULAN I PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada periode bulan Januari s.d 29 April 2016 adalah sebanyak 488 laporan, dan sejumlah 572 surat tembusan. dengan rincian terdapat pada tabel berikut : Tabel Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
No
Jenis Laporan
Bulan Jan
Febr
Mar
26 April
Jumlah
1
Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung ke Kantor Komisi Yudisial
9
13
24
21
67
2
Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos
62
75
103
109
349
3
Informasi
13
0
3
0
16
4
Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung
19
8
7
22
56
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima
103
96
137
152
488
5 Surat Tembusan Total Penerimaan Laporan dan Tembusan
143
166
127
136
572
246
262
264
288
1060
No.
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan, Periode Bulan Januari s.d. 29 April 2016:
Bulan
Jenis Perkara
Jml
Januari
Februari
Maret
April
1
Pidana
32
18
38
37
125
2
Perdata
48
47
67
83
245
3
TUN
5
7
8
9
29
4
Militer
0
0
1
0
1
5
Agama
1
7
6
2
16
6
Tipikor
7
5
4
9
25
7
Niaga
0
0
1
3
4
8
PHI
4
6
6
3
19
9
HAM
0
0
0
0
0
10
SYARIAH
0
0
0
0
0
11
Pidana & Perdata
0
1
0
0
1
12
Pajak
0
0
0
0
0
13
Lingkungan
0
0
0
0
0
14
Uji Materil UU
0
0
0
0
0
15
Pembubaran Parpol
0
0
0
0
0
16
Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu
0
0
1
1
2
17
*Lain-lain
6
5
5
5
21
103
96
137
152
488
Jumlah
No
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima, Periode Bulan Januari s.d. 29 April 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Propinsi
DKI Jakarta Sumatera Utara Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Riau Kalimantan Barat Jambi Sumatera Selatan Bali Sumatera Barat
Banten Kalimantan Selatan DI Yogyakarta
Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Maluku Nanggroe Aceh Darussalam Lampung Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Bengkulu Papua Kalimantan Tengah Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Kalimantan Utara Papua Barat
Januari
11 20 9 7 1 9 5 3 3 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Bulan Februari Maret
25 9 10 13 7 2 3 2 3 5 4 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 10 20 8 8 4 10 3 3 3 3 2 2 5 5 2 4 3 0 1 1 3 3 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
April
32 15 9 8 12 7 3 8 5 4 4 6 6 4 3 2 3 3 5 0 3 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0
Jml
91 54 48 36 28 22 21 16 14 13 12 12 11 11 10 8 8 8 6 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0
10 Propinsi yang banyak terdapat laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan ke Komisi Yudisial sepanjang Periode Januari s.d 29 April 2016.
Verifikasi Laporan Masyarakat Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d 29 April 2016 sejumlah 488 laporan, dapat dikategorikan jenis laporan masyarakat yang diterima sebagai berikut: No.
Hasil Verifikasi
Jumlah
(%)
232
48 %
1.
Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH
2.
Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain
36
7%
3.
Laporan Diteruskan Ke BAWAS MA
63
13 %
4.
Laporan Permohonan Pemantauan
93
19 %
5.
Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas
9
2%
6.
Masih Proses Verifikasi
55 Jumlah
488
11 % 100 %
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Sudah Diregister Jumlah Laporan Tahun 2016 yang yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi periode bulan Januari s.d. 29 April 2016 adalah sebanyak 174 Laporan, dengan rincian sebagai berikut: No
Jenis Laporan Yang Diregister
Bulan
Jan
Febr
Maret
April
Jumlah
1
Laporan Masyarakat Langsung
36
8
3
9
56
2
Laporan Masyarakat via pos
64
9
19
8
100
3
Informasi
14
1
2
1
18
114
18
24
18
174
Jumlah Laporan
NO
PENERIMAAN
JUMLAH REGISTER
1
2014
3
2
2015
113
3
2016
58
TOTAL REGISTER
174
Dari Jumlah 174 laporan yang diregister pada tahun 2016, termasuk didalamnya adalah laporan yang diterima pada tahun sebelumnya, dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan Analisis yang dilakukan pada periode Januari s.d 29 April 2016, dapat diketahui progres penanganan Analisis Laporan sebagai berikut:
No.
Bulan
JUMLAH
1.
Januari
70
2.
Februari
8
3.
Maret
2
4.
s.d April
6
Jumlah
86
Penanganan Lanjutan laporan masyarakat berdasarkan hasil keputusan sidang Panel pada periode Januari s.d 29 April 2016 sebanyak 99 laporan dengan hasil sebagai berikut:
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel
NO
Berdasarkan Hasil Keputusan Sidang PANEL
BULAN Jumlah Jan
Feb
Mar
Apr
1.
Laporan Dapat Ditindaklanjuti
11
7
12
6
36
2.
Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti
22
11
17
13
63
TOTAL
33
18
29
19
99
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel
25 22 20 17 15 11
11
13
12
10 7
6
5
0
Jan
Feb Laporan Dapat Ditindaklanjuti
Mar Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti
Apr
Pihak-pihak yang telah dipanggil dan hadir untuk memberikan keterangan/dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 29 April 2016 sejumlah 297 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Pelaksanaan Pemeriksaan PEMERIKSAAN No.
Bulan
Jumlah (Org)
Terlapor
Pelapor
Saksi
Kuasa Pelapor
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
-
9
11
5
25
1.
Januari
2.
Februari
12
20
74
5
111
3.
Maret
10
26
88
5
129
4.
s.d 26 Aprl
3
8
21
0
32
25
63
194
15
297
JUMLAH
Register Laporan masyarakat Tahun 2016 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 29 April 2016 sebanyak 58 laporan, dengan rincian sebagai berikut:
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang PLENO
HASIL KEPUTUSAN SIDANG PLENO No.
Bulan
1.
JUMLAH
Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
Tidak Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
Januari
3
5
8
2.
Februari
3
14
17
3.
Maret
0
26
26
4.
April
3
4
7
9
49
58
JUMLAH
Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang PLENO HASIL KEPUTUSAN SIDANG PLENO
4 April
3
26
Maret
0
14 Februari
3
5
Januari
3
0
5
10
15
Tidak Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
20
25
Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH
30
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Sepanjang periode Januari s.d 29 April 2016 Komisi Yudisial telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi kepada terlapor untuk
diserahkan kepada Mahkamah Agung sebanyak 8 (delapan) orang hakim terlapor.
