KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450 TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id
UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 14 September 2016 PRESS RELEASE
KY Ungkap Penanganan Laporan Masyarakat Caturwulan II Tahun 2016 Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja, Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan penanganan laporan masyarakat pada Januari s.d 31 Agustus 2016. Pada periode itu, KY menerima 1.092 laporan masyarakat dan 1.257 surat tembusan. Jumlah ini hampir sama dengan laporan masyarakat yang diterima pada Januari-31 Agustus 2015, yaitu 1.052 laporan dan 1.242 surat tembusan. Lebih lanjut, jenis perkara yang banyak diadukan dalam laporan masyarakat itu adalah perdata (49%), pidana (29%), tata usaha negara (8%), dan tindak pidana korupsi (7%), agama (3%) dan pengadilan hubungan industrial (3%). Pada periode Januari s.d. 31 Agustus 2015, perkara perdata dan pidana juga menempati urutan teratas berdasarkan jenis perkara yang dilaporkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat laporan yang tinggi berasal dari Pengadilan Negeri Kelas 1A yang kompleksitas perkaranya tinggi dan sensitif. Yang menarik adalah jenis perkara Tipikor. Meski hanya berjumlah 7% dari total laporan masyarakat yang masuk, tetapi jumlah laporan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Pada periode Januari-31 Agustus 2015, rekapitulasi penerimaan perkara Tipikor yang dilaporkan hanya berjumlah 17. Sementara periode Januari s.d. 31 Agustus 2016 berjumlah 74 laporan. Laporan ini berasal dari pelapor (60,8%), lembaga swadaya masyarakat (29,7%), informasi (5,4%), dan penghubung (4%). Sementara berdasarkan lokasi aduan, lima propinsi terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah DKI Jakarta (20,6%), Jawa Timur (10,53%), Sumatera Utara (9,52%), Jawa Barat (8,33%) dan Jawa Tengah (5,49). Lima provinsi tersebut juga menempati posisi sama pada periode Januari s.d 31 Agustus 2015.
Namun, yang agak berbeda adalah provinsi Kepulauan Riau yang pada periode Januari s.d. 31 Agustus 2016 ada di posisi 10 (2,47%) dengan jumlah laporan sebanyak 27 laporan. Sementara pada periode Januari s.d. 31 Agustus 2015, Kepulauan Riau hanya ada di urutan 25 dengan jumlah laporan sebanyak 8 laporan. Sanksi Ringan Mendominasi Usul Penjatuhan Sanksi KY Dalam menjalankan salah satu wewenangnya untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY menyampaikan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH kepada Mahkamah Agung (MA). Rekomendasi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat. Sepanjang periode Januari s.d 31 Agustus 2016 Komisi Yudisial telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi kepada terlapor untuk diserahkan kepada MA sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang hakim terlapor. Adapun rinciannya, yaitu sebanyak 16 hakim terlapor (57%) memperoleh rekomendasi sanksi ringan berupa teguran lisan (4 orang), teguran tertulis (5 orang), dan pernyataan tidak puas secara tertulis (7 orang). Sementara sebanyak 7 hakim terlapor (25%) memperoleh rekomendasi sanksi sedang, berupa: hakim nonpalu paling lama 3 bulan (3 orang) dan penundaaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun (4 orang). Untuk rekomendasi sanksi berat, diusulkan kepada 5 orang hakim terlapor (18%) berupa hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun (2 orang) dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat (3 orang). KY Kembali Usulkan Tiga Sidang MKH kepada MA Sejak pertama kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar di tahun 2009 hingga Agustus 2016, KY telah melaksanakan 45 kali sidang MKH. MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang MKH ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh KY dengan MA. Dari keseluruhan MKH yang digelar, kasus penyuapan dan perselingkuhan mendominasi pelanggaran KEPPH. Adapun rincian posisi kasus tersebut adalah penyuapan (42,2%), perselingkuhan (28,9%), indisipliner (11,1%), narkoba (6,7%), memainkan putusan (4,4%), dan lainnya (6,7%). Khusus pada periode Januari s.d. 31 Agustus 2016, KY sudah melaksanakan sidang MKH pada 13 April 2016 sebanyak 1 (satu) kali karena kasus menerima uang. Hakim terlapor dijatuhi pemberhentian dengan hormat.
KY juga telah mengusulkan kembali kepada MA bahwa terdapat 3 (tiga) hakim yang diduga melanggar KEPPH dan diusulkan sanksi berat, kemudian akan dilakukan sidang MKH. Ketiga hakim terlapor ini terkait kasus perselingkuhan (2 orang) dan penyuapan (1 orang).
Juru Bicara KY Farid Wajdi Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi : Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, (021) 3906189, www.komisiyudisial.go.id
Lampiran: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Januari s.d 31 Agustus 2016
No
1 2 3 4
Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung ke Kantor Komisi Yudisial Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos Informasi Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima 5
Bulan
Jenis Laporan
Surat Tembusan
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan
Jml
Jan
Febr
Mar
April
Mei
Jun
Jul
Agst
9
13
24
21
22
25
13
28
155
62
75
103
109
116
135
68
117
785
13
0
3
0
2
2
4
5
30
19
8
7
22
27
13
7
19
122
103
96
137
152
167
175
92
169
1092
143
166
127
136
123
269
101
192
1257
246
262
264
288
290
444
193
361
2349
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan, Periode Bulan Januari s.d. 31 Agustus 2016: No.
Jenis Perkara
Bulan Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Jml
1
Pidana
32
18
38
37
50
37
32
49
293
2
Perdata
48
47
67
83
77
77
36
71
506
3
TUN
5
7
8
9
9
11
11
22
82
4
Militer
0
0
1
0
1
0
0
2
4
5
Agama
1
7
6
2
4
7
2
5
34
6
Tipikor
7
5
4
9
13
27
3
6
74
7
Niaga
0
0
1
3
4
0
1
2
11
8
PHI
4
6
6
3
4
6
1
4
34
9
Pidana & Perdata
0
1
0
0
1
0
0
1
3
10
Pajak
0
0
0
0
0
0
1
0
1
11
Lingkungan
0
0
0
0
1
1
1
0
3
12
Uji Materil UU Pembubaran Parpol Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu *Lain-lain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
6
5
5
5
3
10
4
6
44
103
96
137
152
167
176
92
167
1092
13 14 15
Jumlah
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan, Yang Diterima Periode Bulan Januari s.d 31 Agustus 2016 Bulan No Propinsi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags
Jml
1
DKI Jakarta
11
25
23
32
37
40
18
39
225
2
Jawa Timur
9
10
20
9
20
17
12
18
115
3
Sumatera Utara
20
9
10
15
11
13
7
19
104
4
Jawa Barat
7
13
8
8
16
24
3
12
91
5
Jawa Tengah
1
7
8
12
8
9
5
10
60
6
Riau
3
2
3
8
11
13
0
6
46
7
Sulawesi Selatan
9
2
4
7
9
2
4
7
44
8
Nusa Tenggara Timur
5
3
10
3
7
1
2
4
35
9
Sumatera Selatan
1
4
3
4
8
6
3
1
30
10
Kepulauan Riau
0
1
2
1
0
6
6
11
27
11
Kalimantan Barat
3
3
3
5
5
0
4
1
24
12
Sumatera Barat
3
0
2
6
2
5
0
5
23
13
Jambi
1
5
3
4
0
6
0
4
23
14
Banten
2
0
5
4
2
6
3
0
22
15
Kalimantan Timur
0
2
3
0
1
5
4
7
22
16
Bali
3
1
2
6
4
2
2
0
20
17
Nusa Tenggara Barat
1
0
4
3
2
2
4
4
20
18
Sulawesi Utara
1
1
3
3
5
2
1
3
19
19
Kalimantan Selatan
1
1
5
3
3
0
2
2
17
20
Maluku
1
0
0
5
3
2
1
1
13
21
Lampung
1
0
1
3
1
4
0
2
12
22
2
2
2
2
1
2
1
0
12
2
2
1
0
3
2
0
1
11
24
DI Yogyakarta Nanggroe Aceh Darussalam Sulawesi Tengah
0
1
3
1
2
1
0
3
11
25
Bengkulu
0
1
2
1
0
1
1
2
8
26
Sulawesi Tenggara
1
0
1
0
0
0
3
1
6
27
Papua
1
0
1
2
2
0
0
0
6
28
Gorontalo
0
0
0
2
0
1
1
0
4
29
Maluku Utara
0
0
0
1
1
0
1
1
4
30
Bangka Belitung
1
0
1
0
1
0
0
0
3
31
Kalimantan Tengah
0
1
0
2
0
0
0
0
3
32
Sulawesi Barat
0
0
1
0
0
0
0
0
1
33
Papua Barat
0
0
0
0
0
1
0
0
1
34
Kalimantan Utara
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Lain-lain (tidak disebutkan lokasi)
13
0
3
0
2
3
4
5
30
TOTAL
103
96
137
152
167
176
92
169
1092
23
Rekapitulasi Jumlah Usulan Penjatuhan Sanksi, Yang Diterima Periode Bulan Januari s.d 31 Agustus 2016 BULAN No. 1
2
Usul Penjatuhan Sanksi
Feb
Mar
April
Mei
Juni
Jul
Ags
1
1
1
4
2
1
5
3
2
7
Sanksi Ringan a.
Teguran Lisan
b.
Teguran Tertulis
1
c.
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
2
1 1
Sanksi Sedang a. b. c.
3
Jan
JMLH
Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan Hakim Non Palu Paling Lama 6 (enam) bulan
d.
Penundaan Gaji Berkala Paling Lama 1 (satu) tahun
e.
Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun
f.
Mutasi
1
1
1
3
1
2
1
4
Sanksi Berat a.
Hakim Non Palu Lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2
2
2
(dua) tahun b.
Pembebasan dari Jabatan
c.
Pemberhentian Tetap Tidak
1
Dengan Hormat d.
1
1
3
10
6
28
Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun JUMLAH
3
3
0
2
0
4
Rekapitulasi Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2009 – s.d Agustus 2016 No
Tahun
Jumlah Pelaksanaan MKH
1
2009
3
Penyuapan (3)
2
2010
6
Penyuapan (3) Indisipliner (2) Memainkan Putusan (1)
3
2011
4
Penyuapan (3) Perselingkuhan (1)
4
2012
5
Penyuapan (3) Perselingkuhan (1) Memainkan Putusan (1)
5
2013
7
Penyuapan (2) Perselingkuhan (4) Narkoba (1)
13
Penyuapan (3) Perselingkuhan (6) Indisipliner (3) Narkoba (1)
6
2014
Jenis Pelanggaran
7
2015
6
Penyuapan (1) Perselingkuhan (1) Pelecehan Seksual (1) Narkoba (1) Pinjam Uang (1) Pemalsuan Dokumen (1)
8
s.d 31 Agustus 2016
1
Penyuapan (1)
Jumlah
45
Rekapitulasi Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2009 – s.d Agustus 2016
Chart Title 6.66
6.67
4.44 42.22
28.88
11.11 Penyuapan
Indisipliner
Perselingkuhan
Memainkan Putusan
Narkoba
Lain-lain
