KATA PENGANTAR. waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun merupakan laporan Tahun pertama dari pelaksanaan Peraturan

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG 2015

KATA PENGANTAR Alhamdulillah,

Dengan

memanjatkan

puji

syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya,

maka

tugas

penyusunan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Laporan

Pemerintah

(LKj IP) Kabupaten Tabalong Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 merupakan laporan Tahun pertama dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 – 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

berpedoman

pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong dimaksudkan sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan KATA PENGANTAR

i


bertanggung akuntabilitas

jawab

dan

kinerja

pertanggungjawaban

untuk instansi

dalam

lebih

memantapkan

pemerintah

mencapai

misi

dan

pelaksanaan

sebagai

wujud

tujuan

instansi

pemerintah, serta dalam menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (good governance and clean government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua fihak atas kebersamaan dan dukungan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2015. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Tabalong ini dapat menjadi

sarana evaluasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong bagi peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Tanjung,

Maret 2015

BUPATI TABALONG,

Drs.H.ANANG SYAKHFIANI,M.Si

KATA PENGANTAR

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………..

i

Daftar isi ………………………………………………………………….

iii

Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………….......

iv

Daftar Tabel ………………………………………………………….......

vi

Daftar Grafik ……………………………………………………………...

viii

Bab I

Bab II

Pendahuluan A.

Gambaran Umum …………………………………...

1

B.

Kondisi Sumber Daya Manusia / Aparatur ……….

9

C.

Organisasi Perangkat Daerah ……………………..

15

Perencanaan Kinerja A. B.

Bab III

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ………………………………………………..

18

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 …………………….

25

Akuntabilitas Kinerja A.

Capaian Kinerja Organisasi ..................................

30

B.

Akuntabilitas Keuangan ………….........................

100

BAB IV PENUTUP ………………………………………………….

119

LAMPIRAN Pernyataan Telah Direviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Daftar Penghargaan Tahun 2015

DAFTAR ISI

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong berisi pertanggung jawaban Kinerja Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas

keberhasilan

maupun

kegagalan

dalam

menjalankan tugas dan fungsi. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tahun 2015 adalah tahun ke-1 (pertama) dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 yang menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam bentuk pencapaian agenda tujuan dan prioritas sasaran. Pengukuran Kinerja dan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai setiap sasaran di Kabupaten Tabalong pada Tahun 2015, dapat diberikan ringkasan hasil sebagai berikut:  Tujuan 1: “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, berkepribadian dan beriman” Dengan jumlah 3 (tiga) sasaran yang diukur melalui 10 (sepuluh) indikator, dengan hasil capaian: 6 (enam) indikator dengan capaian sangat memuaskan; 1 (satu) indikator dengan capaian memuaskan; 1 (satu) indikator dengan capaian sangat baik; 1 (satu) indikator dengan capaian baik; dan 1 (satu) indikator dengana capaian cukup. IKHTISAR EKSEKUTIF

iv


 Tujuan 2: “Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, daya saing dan pertumbuhan ekonomi” Dengan jumlah 8 (delapan) sasaran yang diukur melalui 32 (tiga puluh dua) indikator, dengan capaian: 26 (dua puluh enam) indikator dengan capaian sangat memuaskan; 4 (empat) indikator dengan capaian memuaskan; 1 (dua) indikator dengan capaian kurang; 1 (satu) indikator dengan capaian sangat kurang; dan

 Tujuan 3: “Meningkatkan kemandirian, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan” Dengan jumlah 5 (lima) sasaran yang diukur melalui 18 (tujuh belas) indikator, dengan capaian: 14 (empat belas) indikator dengan capaian sangat memuaskan; 1 (satu) indikator dengan capaian memuaskan; 1 (satu) indikator dengan capaian sangat kurang; dan 2 (dua) indikator lainnya tercapai sesuai target.

IKHTISAR EKSEKUTIF

v


DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Jumlah Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan …

5

Tabel 1.2.

SDM berdasarkan Jenis Kelamin …………………………………

9

Tabel 1.3.

SDM berdasarkan Golongan/Kepangkatan ……………………

10

Tabel 1.4.

SDM berdasarkan Pendidikan Formal ……………………………

11

Tabel 1.5.

SDM berdasarkan Jabatan / Eselonering ………………………

13

Tabel 1.6.

SDM berdasarkan Jenis Diklat Penjenjangan …………………

14

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab.Tabalong Tahun 2015 ……

25

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja ………………………………………

31

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Pemerintahan Dan

33

Kemasyarakatan …………………………………………………… Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Kerja Yang Berkualitas Dan Produktif …………………………………

Tabel 3.4.

37

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial Serta Peran Masyarakat Dalam

42

Menurunkan Penyakit Masyarakat (Pekat) ……………………… Tabel 3.5.

Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

Indeks

Pembangunan Manusia ……………………………………………

47

Tabel 3.6.

Peringkat IPM Tabalong Tahun 2014 …..………………………

51

Tabel 3.7.

Pengukuran

Tabel 3.8.

Kinerja

Sasaran

Berkembangnya

Ekonomi

Berbasis Pertanian Dalam Arti Luas ……………………………...

59

Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan …

61

DAFTAR TABEL

vi


Tabel 3.9.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur ……………………………………………...

Tabel 3.10.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ……………………………..

Tabel 3.11.

Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Terwujudnya

86

Manajemen

Perencanaan Yang Efektif ………………………………………… Tabel 3.18.

83

Kualitas

Pelayanan Publik …………………………………………………… Tabel 3.17.

82

Ketahanan

Pangan Yang Mantap ……………………………………………… Tabel 3.16.

78

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah …………………………………………………

Tabel 3.15.

75

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Produksi Sektor Industri Kecil Dan Menengah Dan Koperasi …

Tabel 3.14.

70

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Potensi Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Seni Budaya …………………………

Tabel 3.13.

67

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDA Dan Lingkungan Hidup …………………………………………………..

Tabel 3.12.

64

93

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Rangka Pertumbuhan Daerah …

96

Tabel 3.19.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 (Unaudit) ……….

101

Tabel 3.20.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 (Unaudit) …………….

111

Tabel 3.21.

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 (Unaudit) ………

118

DAFTAR TABEL

vii


DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1.

Banyaknya Desa menurut Kecamatan …………………...

Grafik 1.2.

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tabalong menurut

6

Kecamatan …………………………………………………

6

Grafik 1.3.

Berdasarkan Golongan / Kepangkatan …………………

10

Grafik 1.4.

Berdasarkan Pendidikan Formal …………………………

12

Grafik 1.5.

Berdasarkan Jabatan / Eselonering ……………………

13

Grafik 1.6.

Berdasarkan Jenis Diklat Penjenjangan ………………...

14

DAFTAR GRAFIK

viii


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

K

abupaten

Tabalong

terbentuk

secara

sah

dengan

dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tanggal 14 juni 1965, yang mendorong daerah pesiapan Tingkat II Tabalong ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, yang menjalankan roda Pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun Legislatif. 1. GEOGRAFI DAN IKLIM Kabupaten Tabalong secara geografis berada pada 1150 9’ – 1150 47’ Bujur Timur dan 10 18’ – 20 25’ Lintang Selatan. Dengan batas-batas: sebelah utara dan timur dengan propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tabalong yang meliputi 12 kecamatan adalah 3.946 km2 atau sebesar 10,61% dari luas propinsi Kalimantan Selatan. BAB I – PENDAHULUAN

1


Bentuk morfologi wilayah dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu daratan alluvial, dataran, bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya ternyata wilayah ini didominasi oleh dataran sebesar 41,34 persen dan pegunungan sebesar 29,79 persen. Temperatur udara di temperatur udara maksimum di Kabupaten Tabalong pada tahun 2014 berkisar antara 220C sampai 330C, temperatur udara minimum berkisar antara 220C sampai 25.50C dan rata-rata temperature udara setiap bulan berkisar antara 24,50C sampai 270C. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan maksimum terjadi pada bulan Maret yaitu 109 mm sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Januari, dan Desember yaitu 0,4 mm. Jumlah seluruh curah hujan selama tahun 2014 adalah 2.323 mm dan jumlah hari hujan adalah 146 hari.

2. PEMERINTAHAN Wilayah administrasi Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 Kecamatan

yang

terbagi

atas

tiga

wilayah

pengembangan

pembangunan (WPP), bagian utara meliputi kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Bagian tengah meliputi kecamatan Tanta, Tanjung, dan Murung Pudak. Serta bagian selatan

BAB I – PENDAHULUAN

2


meliputi kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Kelua, dan Muara Harus. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong ini sebanyak 121 desa dan 10 kelurahan. Pusat kota dan kantor pemerintahan kabupaten Tabalong berada di 3 Kecamatan yaitu Tanjung sebagai ibukota kabupaten, Murung Pudak, dan Tanta.


3


PETA KABUPATEN TABALONG


4


Tabel 1.1. Jumlah Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah

Luas wilayah

Kelurahan Banua Lawas

15

161,67

Pugaan

7

64,06

Kelua

11

Muara Harus

7

62,90

Tanta

14

172,10

Tanjung

11

4

323,34

Murung Pudak

5

5

118,72

Haruai

13

469,77

Bintang Ara

9

391,50

Upau

6

323,00

Muara Uya

14

924,16

Jaro

9

819,00

Jumlah

121


1

10

115,78

3.946,00

5


Grafik 1.1. Banyaknya Desa menurut Kecamatan

Grafik 1.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tabalong menurut Kecamatan


6


3. PENDUDUK Jumlah penduduk yang besar dengan disertai kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan suatu keuntungan bagi daerah yang bersangkutan. Hal ini merupakan modal penting dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kualitas yang handal, akan berpotensi menjadi factor penghambat pembangunan daerah. Penduduk kabupaten Tabalong tahun 2014 berjumlah 235.777 jiwa yang terdiri dari laki-laki 119.767 jiwa dan perempuan 116.010 jiwa dan jumlah rumahtangga adalah 66.480 rumahtangga. Penduduk terbanyak adalah pada kecamatan Murung Pudak sebanyak 48.633 jiwa, disusul kecamatan Tanjung 35.126 jiwa. Dan yang paling sedikit adalah kecamatan Muara Harus 6.341 jiwa. Kepadatan penduduk per km2 di kabupaten Tabalong adalah 60 jiwa, dimana kecamatan Murung Pudak adalah yang terpadat dengan 410 jiwa per km2 disusul kecamatan Kelua 210 jiwa per km2, sedangkan kecamatan Jaro yang terjarang penduduknya yaitu 19 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabalong dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah 11.75 persen. Kecamatan Jaro adalah kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan yang terbesar yaitu 2.83 persen, dan yang terendah adalah Banua Lawas dengan 0.83 persen.


7


4. PENDIDIKAN Pendidikan adalah indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan akan membawa pengaruh positif bagi masa depan. Jumlah sekolah negeri untuk tingkat dasar di kabupaten Tabalong adalah TK 4 buah, SD 219 buah, SLTP 55 buah, SLTA 11 buah, serta SMK 8 buah. Sedangkan untuk sekolah swasta TK 172 buah, SD 6 buah, SLTP 4 buah, SLTA 2 buah, serta SMK 2 buah. Sekolah agama juga banyak terdapat didaerah ini yaitu MI negeri 12 buah, swasta 21 buah kemudian Tsanawiyah negeri 12 buah, swasta 12 buah, serta Aliyah negeri 4 buah dan swasta 5 buah.

5. KESEHATAN Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, dan pada gilirannya masyarakat akan memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Jumlah Puskesmas di kabupaten Tabalong tahun 2014 adalah 16 buah dan Puskesmas Pembantu sebanyak 31 buah. Sementara itu jumlah dokter umum dan dokter gigi masing-masing sebanyak 28 dan 5 orang, sedangkan jumlah dokter spesialis 7 orang di RSUD Tanjung.


8


B. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR o Jumlah

pegawai

negeri

sipil

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Tabalong sampai Desember 2015 mencapai 5.448 orang, terdiri 2.638 laki-laki (48,42%), dan 2.810 perempuan (51,58%). Tabel : 1.2. Berdasarkan Jenis Kelamin

PRIA

WANITA

JUMLAH

2,638

2,810

5,448

o Jumlah

pegawai

negeri

sipil

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Tabalong sampai Desember 2015, berdasarkan golongan terdiri dari : -

Golongan IV/A :

1.265 orang ( 23,22% )

-

Golongan IV/B :

152 orang

( 2,79% )

-

Golongan IV/C :

25 orang

( 0,46% )

-

Golongan IV/D :

0 orang

( 0% )

-

Golongan IV/E :

0 orang

( 0% )

-

Golongan III/A :

649 orang

( 11,91% )

-

Golongan III/B :

843 orang

( 15,47% )

-

Golongan III/C :

668 orang

( 12,26% )

-

Golongan III/D :

594 orang

( 10,90% )

-

Golongan II/A

:

170 orang

( 3,12% )

-

Golongan II/B

:

216 orang

( 3,96% )

-

Golongan II/C

:

413 orang

( 7,58% )

-

Golongan II/D

:

330 orang

( 6,06% )

-

Golongan I/A

:

14 orang

( 0,26% )


9


-

Golongan I/B

:

37 orang

( 0,68% )

-

Golongan I/C

:

39 orang

( 0,72% )

-

Golongan I/D

:

33 orang

( 0,61% )

Tabel : 1.3. Berdasarkan Golongan/Kepangkatan GOLONGAN

IV

III

II

JLH

I

A

B

C

D

E

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1,265

152

25

0

0

649

843

668

594

170

216

413

330

14

37

39

33

Grafik 1.3. Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 1,265

843 668

649

594 413

152

A

B

330

170 216 25

0

0

C

D

E

IV

A

B

C

D

A

III

B

C II

D

14

37

39

33

A

B

C

D

I

GOLONGAN


10

5,448


o Jumlah

pegawai

negeri

sipil

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Tabalong sampai Desember 2015, berdasarkan pendidikan terdiri dari : -

SD

: 90 orang

-

SLTP

: 106 orang ( 1,95% )

-

SLTA

: 957 orang ( 17,57% )

-

D-I

: 37 orang

-

D-II

: 623 orang ( 11,44% )

-

D-III

: 584 orang ( 10,72% )

-

D-IV

: 83 orang

-

S-1

: 2.744 orang ( 50,37% )

-

S-2

: 224 orang ( 4,11% )

-

S-3

: 0 orang

( 1,65% )

( 0,68% )

( 1,52% )

( 0% )

Tabel : 1.4. Berdasarkan Pendidikan Formal

PENDIDIKAN JUMLAH SD

SLTP

SLTA

D-I

D-II

D-III

D-IV

S-1

S-2

S-3

90

106

957

37

623

584

83

2,744

224

0


5,448

11


Grafik : 1.4. Berdasarkan Pendidikan Formal

2,744

957 106

90 SD

623

584 83

37

SLTP SLTA

D-I

D-II

D-III

D-IV

S-1

224

0

S-2

S-3

PENDIDIKAN

o Jumlah

pegawai

negeri

sipil

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Tabalong sampai Desember 2015, berdasarkan jabatan / eselonering, terdiri dari : -

Jafung (JFT/AK)

: 3.566 orang ( 65,46% )

-

Non Eselon (JFU)

: 1.144 orang ( 21,00% )

-

Eselon II.a

: 1 orang

( 0,02% )

-

Eselon II.b

: 30 orang

( 0,55% )

-

Eselon III.a

: 54 orang

( 0,99% )

-

Eselon III.b

: 96 orang

( 1,76% )

-

Eselon IV.a

: 411 orang

( 7,54% )

-

Eselon IV.b

: 114 orang

( 2,09% )

-

Eselon V.a

: 32 orang

( 0,59% )

-

Eselon V.b

: 0 orang

( 0% )


12


Tabel : 1.5. Berdasarkan Jabatan / Eselonering ESELON NON JAFUNG

V

IV

III

II

JUMLAH

ESELON

3,566

1,144

A

B

A

B

A

B

A

B

32

0

411

114

54

96

1

30

5,448

Grafik : 1.5. Berdasarkan Jabatan / Eselonering 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 A

B

A

V

B IV

JAFUNG NON ESELON

o Jumlah

pegawai

A

B

A

B

III

II

lingkungan

Pemerintah

ESELON

negeri

sipil

di

Kabupaten Tabalong sampai Desember 2015, berdasarkan jenis diklat penjenjangan, terdiri dari : -

Non Diklat

: 4.867 orang ( 89,34% )

-

Diklatpim IV

: 462 orang

( 8,48% )

-

Diklatpim III

: 101 orang

( 1,85% )

-

Diklatpim II

: 18 orang

( 0,33%)

-

Diklatpim I

: 0 orang

( 0% )


13


Tabel : 1.6. Berdasarkan Jenis Diklat Penjenjangan

SEPADA/ADUM/

SEPADYA/

SESPA/

LEMHANAS

JUMLAH

NON DIKLAT SEPALA/ADUMLA/

SPAMA

SPAMEN

SPATI/

DIKLAT PIM IV

DIKLATPIM III

DIKLATPIM II

DIKLATPIM I

462

101

18

0

4,867

5,448

Grafik : 1.6. Berdasarkan Jenis Diklat Penjenjangan 5,448

4,867

462


101

18

0

14


C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kecamatan

dan

Kelurahan

di

Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten

Tabalong,

Jumlah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong terdiri dari: 1) Sekretariat Daerah; 2) Sekretariat DPRD; 3) Inspektorat Daerah 4) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortilkutura 5) Dinas Peternakan Dan Perikanan 6) Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 7) Dinas Pekerjaan Umum 8) Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pengelolaan Pasar 9) Dinas Pendidikan 10) Dinas Kesehatan 11) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga 12) Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja


15


13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM 14) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 15) Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 16) Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral 17) Dinas Pendapatan Daerah 18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19) Badan Lingkungan Hidup Daerah 20) Badan Kepegawaian Daerah 21) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 22) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 23) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 24) Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian 25) Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 26) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28) Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung 29) Satuan Polisi Pamong Praja 30) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 31) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 32) Kecamatan (12) 33) Kelurahan (10)


16


Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tabalong 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong, maka jumlah UPT yang ada di Kabupaten Tabalong sebanyak 65 (enam puluh lima) buah.


17


BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 1.

Visi isi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala

V

daerah

dan

wakil

kepala

daerah

terpilih

yang

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima)tahun sesuai misi yang diemban. Dokumen Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Tahun 2015–2019 Kabupaten Tabalong merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun. Dalam

dokumen

RPJMD

terkandung

berbagai

program

pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah. Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2014, maka pembangunan Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan visi : “Menuju Kabupaten Tabalong yang agamais, sejahtera dan mandiri” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terhadap

sebuah

keinginan

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

yang

kuat

untuk

mewujudkan 18


Kabupaten Tabalong sebagai sebuah daerah yang tatanan masyarakatnya

diarahkan

kepada

masyarakat

madani

yang

beretika dan bermoral serta mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman yang didukung oleh sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak. Secara filosofis visi diatas dapat dijelaskan melalu makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut: -

Kabupaten Tabalong yang agamais Merupakan pendekatan membumi melalui pembiasaan dalam rangka

mengamalkan

nilai-nilai

agama

pada

kalangan

masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk hidup agamais dan modern dalam tatanan sosial kemasyarakatan serta

memiliki

kebiasaan

dalam

bekerja

produktif

dan

bermanfaat. Nilai-nilai agama yang seharusnya mendapat perhatian tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, keikhlasan, kemandirian, keadilan, amanah, profesionalisme, musyawarah, kebersamaan/persatuan, aspiratif/akomodatif, tawakal dan lainlain. -

Kabupaten Tabalong yang sejahtera Merupakan pendekatan lahiriah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampumemenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman untuk menjadi masyarakat


19


yang lebih baik, makmur, sehat dan damai. -

Kabupaten Tabalong yang mandiri Merupakan pendekatan kelembagaan dan profesionalitas dalam rangka perkuatan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif.

2. MISI Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun MISI pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 20152019 adalah sebagai berikut: -

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Agamais Dalam

misi

ini

pembangunan

diarahkan

agar

tercapai

masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat

kelembagaan

keagamaan,

pendidikan

dan

kemasyarakatan.


20


-

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

-

Mewujudkan

Kemandirian

Dengan

Membangun

dan

Mengembangkan Potensi Sumber Daya. Dalam misi ini pembangunan diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan.

3. Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setian misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadidasar

penyusunan

arsitektur

kinerja

pembangunan

daerah secara keseluruhan.


21


Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi juga menjawab permasalahan pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan masingmasing misi sebagai berikut: - Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamais Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, berkepribadian dan beriman. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya

pemahaman

dan

pengamalan

nilai-nilai

keagamaan dalam pemerintahan dan kemasyarakatan b. Meningkatnya budaya kerja yang berkualitas dan produktif c. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial serta peran masyarakat dalam menurunkan penyakit masyarakat (PEKAT) - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya indeks pembangunan manusia b. Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas c. Menurunnya angka kemiskinan


22


d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak f. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup g. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga, pariwisata dan seni budaya h. Meningkatnya kualitas dan produksi sektor industri kecil dan menengah dan koperasi - Mewujudkan kemandirian

dengan

membangun

dan

mengembangkan potensi sumber daya. Tujuan

dari

misi

ini

adalah

meningkatkan

kemandirian,

profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan . Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah b. Meningkatnya ketahanan pangan yang mantap c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik d. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif e. Meningkatnya keberdayaan keberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pertumbuhan daerah


23


4. Arah Kebijakan Tahun 2015 Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang terkait dengan visi dan misi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2015 –2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD, namun tetap tidak terlepas dan harus mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2015 – 2025. Arah

kebijakan

tahun

2015

diarahkan

untuk

memperkokoh

kelembagaan pemerintahan daerah dan penataan seluruh sektor pembangunan sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tabalong selama lima tahun. Penguatan kelembagaan yang didukung dengan penanaman nilai-nilai keagamaan dilakukan tidak hanya pada lembaga pemerintahan daerah, namun juga pada kelembagaan sosial masyarakat dan kelembagaan politik yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan daerah, sehingga terwujud Kabupaten Tabalong yang agamais. Sedangkan penataan seluruh sektor pembangunan dilakukan untuk menghadapi periode pembangunan yang akan berjalan lebih pesat di masa yang akan datang. Arah Kebijakan tahun 2015 dapat disebut sebagai TAHUN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN


24


B.

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Tabel : 2.1. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG 2015

SASARAN STRATEGIS 1.

2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan dalam pemerintahan dan kemasyarakatan

1.

Penurunan jumlah bernuansa SARA

2.

Jumlah sarana prasarana sosial dan keagamaan yang mendapat bantuan

223

Meningkatnya budaya kerja yang berkualitas dan produktif

1.

Persentase penyelesaian hukuman disiplin

80

2.

Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah

WTP

3.

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, oleh : BPK Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, oleh : BPKP, Itjen, Provinsi, APIP lainnya

90

5.

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, oleh : Reguler Kabupaten

90

6.

Persentase pencapaian prolegda

4.


konflik

TARGET

kasus

0

90

31,25

25


SASARAN STRATEGIS 3.

4.

5.

6.

7.


TARGET

Meningkatnya kualitas dan jangkaua pelayanan sosial serta peran masyarakat dalam menurunkan penyakit masyarakat (PEKAT)

1.

Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda

kasus

100

2.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

75

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

1.

Indeks Pembangunan Manusia

72,65

2.

APK SD/MI/Paket A

113,42

3.

APK SMP/MTs/Paket B

96,69

4.

APM SD/MI/Paket A

99,18

5.

APM SMP/MTs/Paket B

78,12

6.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

7.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99,83

8.

Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

71,39

9.

Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

86,70

10.

Angka Kematian Ibu

130

11.

Angka Kematian Bayi

11

12.

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100

1.

Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein

88,82

2.

Penguatan Cadangan Pangan

50,00

3.

Stabilitas pangan

55,00

1.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk

2.

Angka Kemiskinan

1.

Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik

Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas

Menurunnya kemiskinan

Meningkatnya kualitas kuantitas

angka

dan


harga

dan

pasokan

100

55

5,14 Kabupaten

68

26


SASARAN STRATEGIS infrastruktur


TARGET

2.

Persentase Jembatan Kabupaten Dengan Kondisi Baik

63

3.

Jumlah Jaringan Irigasi

40

4.

Rasion Rumah Layak Huni

90

5.

Persentase ketersediaan sarana angkutan darat

30

8.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

1.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100

9.

Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup

1.

Persentase luas pemukiman yang tertata

17,87

2.

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 30 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

26,5

3.

Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di daerah yang belum terjangkau PLN

60

4.

Persentase lingkungan

100

1.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara

10.500

2.

Jumlah prestasi olah raga dalam berbagai kejuaraan

12

3.

Terbentuknya wisata

9

Meningkatnya kualitas dan produksi industry kecil, menengah, dan koperasi

1.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

99,96

2.

Persentase koperasi aktif

74,23

12.

Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

1.

Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

13.

Meningkatnya

1.

Produksi Padi Meningkat

10.

11.

Meningkatnya potensi pemuda, olahraga, pariwisata dan seni budaya


Penegakan

tempat

hukum

tujuan

113.261. 638.000 97.704

27


SASARAN STRATEGIS

14.

15

16.


TARGET

ketahanan pangan yang mantap

2.

Peningkatan produksi perkebunan

71,69

3.

Produksi perikanan

10.600

Meningkatnya kualitas pelayanan public

1.

Prosentase peningkatan Survey kepuasan Masyarakat (IKM)

2.

Predikat SAKIP Kabupaten

3.

Meningkatnya masyarakat

4.

Peningkatan Sistem Pelayanan Perijinan

informasi

1

5.

Pelaksanaan apel kesadaran nasional bagi PNS/ASN

12

6.

Rasio penduduk satuan penduduk

7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

83

8.

Website milik pemerintah daerah

30

9.

Peningkatan klasifikasi RSUD H.Badaruddin

C

1.

Persentase capaian pelaksanaan program pembangunan dengan SKPD

100

2.

Persentase kesesuaian pembangunan daerah dengan ketentuan aturan tata ruang

80

3.

Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan RTRW

60

1.

Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan (terbentuknya BUMDes)

24

2.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Jumlah desa mandiri)

20

Terwujudnya manajemen perencanaan efektif

yang

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pertumbuhan daerah

minat

75% C

baca

ber KTP per

25.000

0,563

.


28


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

aporan akuntabilitas Kinerja berisi pertanggung jawaban Kinerja

L

suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan, menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

realisasi

pencapaian

Indikator

Kinerja

utama

organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja, dan pembandingan capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran berkesinambungan

Kinerja untuk

adalah menilai

proses keberhasilan

sistematis dan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap Indikator Kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian Kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

29


sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran

atau

penilaian

dalam

proses

penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). A.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja pada setiap sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap Indikator dengan realisasinya, sehingga hasil akhir terhadap perhitungan capaian kinerja dapat dilakukan sebagai pengkategorian setiap hasil capaian. Dalam tabel berikut disajikan pengelompokan klasifikasi pengkategorian penilaian terhadap setiap hasil capaian.


30


Tabel : 3.1. SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA No

Nilai Angka

Interpretasi

1.

>90-100

Sangat Memuaskan

2.

>80-90

Memuaskan

3.

>70-80

Sangat Baik

4.

>60-70

Baik

5.

>50-60

Cukup

6.

>30-50

Kurang

7.

0-30

Sangat Kurang

3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Salah satu fondasi utama dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Mendasari IKU Kabupaten Tabalong dan sebagai format pelaporan kinerja ini maka dapat

diberikan evaluasi dan analisis

capaian terhadap 3 tujuan, 16 sasaran strategis dan 60 indicator kinerja, yang dapat dirinci sebagai berikut: Tujuan 1 dengan 3 sasaran dan 10 indikator Tujuan 2 dengan 8 sasaran dan 32 indikator Tujuan 3 dengan 5 sasaran dan 18 indikator


31


TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG PRODUKTIF, BERKEPRIBADIAN DAN BERIMAN Dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator. o

Sasaran Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam pemerintahan dan kemasyarakatan, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Penurunan jumlah konflik bernuansa SARA, dan (2) Jumlah sarana prasarana sosial dan keagamaan yang mendapat bantuan.

o

Sasaran Meningkatnya budaya kerja yang berkualitas dan produktif, diukur melalui 6 Persentase

penyelesaian

(enam) indikator yaitu (1) kasus

hukuman

disiplin,

(2)

Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah (3) Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh BPK,

(4)

Prosentase

penyelesaian

tindak

lanjut

hasil

pengawasan oleh BPKP, Itjen, Provinsi, APIP lainnya, (5) Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh Reguler Kabupaten,

dan (6) Persentase pencapaian program

legislasi daerah (Prolegda). o

Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial serta peran masyarakat dalam menurunkan penyakit masyarakat (PEKAT), diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran Perda, dan (2) Tingkat waktu tanggap

(response

time

rate)

daerah

layanan

Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

32


TUJUAN 1

SASARAN 1

Meningkatkan kualitas sumber daya Meningkatnya manusia

yang

produktif, Pengamalan

berkepribadian dan beriman

Dalam

Pemahaman Nilai-Nilai

Dan

Keagamaan

Pemerintahan

Dan

Kemasyarakatan

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.2. Pengukuran kinerja sasaran MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

Penurunan 1.

konflik

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

0

0

100%

223

200

89,68%

jumlah

bernuansa

SARA

Sangat memuaskan

Jumlah sarana prasarana sosial 2.

dan keagamaan

Memuaskan

yang mendapat bantuan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.2. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja, hasil capaian adalah:


33


1 (satu)

indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja

dengan kategori sangat memuaskan dan; 1 (satu)


dengan kategori memuaskan.

Penurunan jumlah konflik bernuansa SARA, SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Sesuai dengan target,

di Tabalong pada tahun 2015 tidak ada

peristiwa konflik bernuansa SARA, meski tidak ada peristiwa bernuansa SARA berbagai upaya melalui

tindakan

pencegahan

telah diupayakan antara lain dengan

mengaktifkan

Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB), seminar kerukunan umat beragama, dan merencanakan serta mengevaluasi berbagai program

kegiatan

untuk

meningkatkan

kerukunan

dalam

masyarakat, upaya lain adalah dengan mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelelijen Daerah (Kominda), optimalisasi peran aparat Kecamatan maupun Perangkat Desa, meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan


34


(Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya konflik. Peningkatan

toleransi

dan

kerukunan

dalam

beragama

dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan tokoh agama melalui sosialisasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sedangkan peningkatan

rasa

solidaritas

dan

ikatan

sosial

dikalangan

masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan.

Jumlah

sarana

prasarana

sosial

dan

keagamaan

yang

mendapat bantuan, Pada tahun 2015 target sarana prasarana sosial keagamaan yang mendapat bantuan sebanyak 223 buah, sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 200 buah, sehingga capaia kinerja adalah 89,68% (tinggi). Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat (5) menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan

kepada

a.l:

Badan,

Lembaga,

dan

Organisasi

Kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, seyogyanya bantuan di Tabalong hampir tidak dapat

dilaksanakan dengan

adanya ketentuan tersebut, namun dengan adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4627/SJ bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan dari TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan. BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan dasar inilah 35


bantuan terhadap sarana prasarana sosial dan keagamaan dapat direalisasikan meski belum mencapai 100%, tidak terpenuhinya target 100% ini disebabkan pula oleh keterlambatan dari calon penerima hibah/bantuan yang terlambat melengkapi berkas dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.


36


TUJUAN 1

SASARAN 2

Meningkatkan kualitas sumber daya Meningkatnya manusia

yang

budaya

kerja

yang

produktif, berkualitas dan produktif


Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.3. Pengukuran kinerja sasaran

MENINGKATNYA BUDAYA KERJA YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

80

95

118,7%

WTP

WTP

100%

90

100

111%

90

94

104%

Persentase 1.

penyelesaian kasus hukuman disiplin Meningkatnya

2.

kualitas pengelolaan Keuangan Daerah

Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

Prosentase penyelesaian tindak 3.

lanjut

hasil

Sangat memuaskan

pengawasan, oleh : BPK Prosentase 4.

penyelesaian tindak lanjut

Sangat memuaskan

hasil


37


pengawasan, oleh : BPKP,

Itjen,

Provinsi,

APIP

lainnya Prosentase penyelesaian tindak 5.

lanjut

hasil

90

58

64%

Baik

31,25

25

80%

Sangat baik

pengawasan, oleh : Reguler Kabupaten Persentase 6.

pencapaian prolegda

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.3. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 6 (enam) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 4 (empat)


dengan kategori sangat memuaskan. 1 (satu)


sangat baik dan; 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja baik.

Persentase penyelesaian kasus hukuman disiplin, terpenuhinya target keberhasilan dalam penanganan penyelesaian kasus hukuman disiplin tidak terlepas dari dukungan semua pihak, berbagai upaya juga telah dilakukan oleh BKD seperti sosialisasi peraturan per undang-undangan tentang disiplin PNS, melakukan


38


komunikasi dan pembinaan terhadap PNS yang terlibat pelanggaran disiplin, langkah lain yang ditempuh adalah optimalisasi terhadap kerja tim penjatuhan hukuman disiplin, membentuk tim pansus dalam mencari akurasi data dilapangan khususnya dalam hal yang menyangkut izin perceraian yang berindikasi kearah pelanggaran disiplin PNS. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tahun 2014 opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tabalong adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2015 ditargetkan dapat mempertahankan opini WTP, mengingat

hasil penilaian opini BPK terhadap pengelolaan

keuangan daerah baru dapat diketahui sekitar bulan Juni dan Juli. Maka capaian realisasi pada tahun 2015 terhadap opini BPK belum dapat diketahui. Dalam rangka mempertahankan opini WTP tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan dukungan seluruh SKPD telah berupaya

dengan melaksanakan

kegiatan penatausahaan aset sesuai dengan aturan yang berlaku, melaksanakan stock of name barang (persediaan barang) dengan baik, dimana posisi saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar 6.487.364.368,- , melaksanakan system pengendalian internal yang memadai (pengawasan oleh pimpinan masing-masing SKPD), dan adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sedangkan

untuk

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Tabalong disusun dari kompilasi laporan keuangan 79


39


SKPD yang telah terintegrasi dalam system informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah. LKPD tersebut biasanya diserahkan pada tanggal 31 Maret. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh: BPK LHP dari hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKPD pemerintah tabalong pada tahun 2015 terdapat 34 (tiga puluh empat) buah rekomendasi. Dimana dari seluruh rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti seluruhnya / 100% Penetapan tindak lanjut selesai sesuai rekomendasi dan dalam proses penyelesaian ditentukan selanjutnya oleh BPK Pusat di Jakarta. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh: BPKP, Itjen, Provinsi, APIP lainnya LHP dari BPKP pada tahun 2015, terdapat 7 (tujuh) buah laporan hasil pemeriksaan, dengan jumlah temuan terbanyak 48 (empat puluh delapan) buah temuan. Dari 48 temuan trersebut sudah ditindak lanjuti sebanyak 45 (empat puluh lima) temuan / 94%. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh: Reguler Kabupaten penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan pada kabupaten pada tahun 2015, dari target capaian sebesar 90% hanya terealisasi sebanyak 58% dengan rincian sbb : 

pada tahun 2015 ada 32 LHP yang terbit dengan jumlah rekomendasi 126 buah


40




47 buah rekomendasi selesai ditibndaklanjuti (37,30%)



26 buah rekomendasi dalam proses penyelesaian (20,63%)

Belum tercapainya target kondisi ini disebabkan antara lain : 

Terdapat 7 (tujuh) laporan hasil pemeriksaan yang terbit pada minggu terakhir desember 2015, sehingga tim evaluasi dan monitoring cukup kesulitan menyelesaikan tindak lanjutnya.



tim evaluasi dan monitoring inspektorat jugamenyelesikan tindak lanjut atas LHP tahun sebelumnya.

Persentase Pencapaian Prolegda Pada tahun 2015 ini, target dari program legislasi daerah (Prolegda) sebanyak 32 Peraturan Daerah (PERDA), yang sudah disampaikan ke DPRD oleh Bupati Tabalong sebanyak 14 PERDA dan yang sudah di paripurnakan oleh DPRD sebanyak 7 PERDA, sedangkan untuk Raperda inisiatif targetnya sebanyak 2 PERDA dan yang terealisasi hanya 1 buah PERDA, dengan target di tahun 2015 penyelesaian persentase Raperda sebesar 31,25% sedangkan persentase Perda yag telah diparipurnakan sebesar 25%, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah 80% sehingga kategorinya adalah tinggi.


41


TUJUAN 1

SASARAN 3

Meningkatkan kualitas sumber daya Meningkatnya kualitas dan jangkauan manusia

yang

produktif, pelayanan


masyarakat

sosial

serta

dalam

peran

menurunkan

penyakit masyarakat (PEKAT)

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.4. Pengukuran kinerja sasaran MENINGKATNYA KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN SOSIAL SERTA PERAN MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) TAHUN 2015 KATEGORI

INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100

100

100%

Prosentase 1.

Sangat

penyelesaian kasus

memuaskan

pelanggaran Perda Tingkat tanggap 2.

time

waktu (response

rate)

layanan

daerah

75

44

58,66%

Cukup

Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)



42


1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat memuaskan dan; 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori cukup. Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran Perda, upaya penegakan Perda dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum pada umumnya adalah terkendala dengan persoalan masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait yang belum berjalan secara optimal. Dalam hal implementasi Perda acapkali muncul adanya keterbatasan dimana belum mengatur persoalan sanksi yang memadai, sehingga terkesan pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas.

Meskipun

demikian

pada

tahun

2015

belum

ada

permasalahan pelanggaran Perda yang ditangani satpol PP sehingga target penyelesaian 100% dapat terlaksana. Tingkat

waktu tanggap (response time rate) daerah layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

(WMK) adalah rasio

antara

kejadian

kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK, pada tahun


43


2015 target yang telah ditetapkan di wilayah kabupaten Tabalong adalah 75%, sedangkan realisasi sebesar 44%, sehingga capaian kinerja adalah 58,66% (rendah). Rendah dan tidak tercapainya indikator ini adalah : Kabupaten Tabalong wilayah perkebunan dan kehutanan lebih besar dari wilayah permukiman masyarakat, sehingga bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan potensinya lebih besar ketimbang wilayah permukiman, hal lain sebagai kendala adalah sarana dan prasarana yang ada dan dimiliki oleh UPT Damkar masih minim dan sangat terbatas bila dibanding dengan rasio kebutuhan, juga masih minimnya ketrampilan dan pelatihan terhadap SDM petugas pemadam kebakaran sehingga belum memenuhi sesuai dengan harapan.


44


TUJUAN 2 : MENINGKATKAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM, DAYA SAING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator o Sasaran Meningkatnya indeks pembangunan manusia, diukur melalui 12 (dua belas) indikator yaitu (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) APK SD/MI/Paket A, (3) APK SMP/MTs/Paket B, (4) APM SD/MI/Paket A, (5) APM SMP/MTs/Paket B, (6) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, (7) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, (8) Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV,

(9)

Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, (10) Angka/Jumlah Kematian Ibu melahirkan, (11) Angka/Jumlah Kematian Bayi, dan (12) Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan. o Sasaran Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein, (2) Penguatan Cadangan Pangan, dan (3) Stabilitas harga dan pasokan pangan. o Sasaran Menurunnya angka kemiskinan, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu

(1) Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk dan (2) Angka Kemiskinan.


45


o Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur, diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu (1) Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik,

(2)

Persentase Jembatan Kabupaten

Dengan Kondisi Baik, (3) Jumlah Jaringan Irigasi, (4) Rasion Rumah Layak Huni, dan (5) Persentase ketersediaan sarana angkutan darat. o Sasaran

Meningkatnya

pemberdayaan

perempuan

dan

Perlindungan anak, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu (1) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. o Sasaran Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup, diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase luas pemukiman yang tertata, (2) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 30 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan,

(3)

Pemasangan

pembangkit listrik tenaga surya di daerah yang belum terjangkau PLN, dan (4) Persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penanganan lingkungan hidup. o Sasaran Meningkatnya potensi pemuda, olahraga, pariwisata dan seni budaya, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara, (2) Jumlah prestasi olah raga dalam berbagai kejuaraan, dan

(3) Terbentuknya

tempat tujuan wisata. o Sasaran Meningkatnya kualitas dan produksi industry kecil, menengah, dan koperasi, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1)

Persentase Usaha Mikro dan Kecil,

dan (2) Persentase

koperasi aktif.


46


TUJUAN 2

SASARAN 1

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Meningkatnya indeks pembangunan Manusia Dan Sumber Daya Alam, manusia Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi


MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

72,65

69,28

95,36

113,42

94,75

83,54

96,69

96,52

99,82

99,18

93,10

93,87

78,12

94,28

120,69

100

96,71

96,71

Indeks 1.

Pembangunan Manusia

2.

3.

4.

5.

6.

APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B

APM SD/MI/Paket A

APM SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan (AL) SD/MI


Sangat memuaskan

Memuaskan Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sangat memuaskan

47


7.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persentase

8.

99,83

93,83

93,99

71,39

81,81

114,50

86,70

84,80

97,81

130

145,4

89,4%

11

9,2

119,6%

100

100

100%

Guru

SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

9.

Persentase

Guru

SMP/MTs

Yang

Memenuhi

Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

Kualifikasi S1/D-IV 10.

11.

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi

Memuaskan Sangat memuaskan

Cakupan Balita Gizi 12.

Buruk

Yang

Mendapat

Sangat memuaskan

Perawatan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.5. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 10 (sembilan) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat memuaskan; dan 2 (dua)


dengan kategori memuaskan;


48


Indeks Pembangunan Manusia Dengan adanya metode perhitungan baru, secara umum level IPM dengan menggunakan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Akibatnya terjadi perubahan peringkat IPM, namun peringkat tidak bisa dibandingkan karena adanya perbedaan metodologi dan indikator. IPM Tabalong pada tahun 2015 ditarget sebesar 72,65 hal ini sesuai dengan RPJMD Tabalong tahun 2015-2019, dalam realisasinya berdasarkan angka sementara (*) dari BPS Tabalong mencapai 69,28, sehingga capaian kinerjanya adalah 95,36% (sangat memuaskan) Kemajuan pembangunan manusia secara umum ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Aspek pendidikan diwakili oleh indeks rata-rata lama sekolah, aspek kesehatan diwakili oleh rasio

hidup

dan

aspek

ekonomi

direpresentasikan

oleh

kemampuan daya beli. Mengacu dari data BPS Tabalong untuk IPM

Kabupaten

Tabalong

tahun

2014

dengan

metode

penghitungan baru sebesar 68,36, lebih tinggi dibanding dengan angka Kalimantan Selatan yaitu 67,63. Pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong mengalami kemajuan di bandingkan tahuntahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama di picu oleh semakin membaiknya mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan secara umum. Infrastruktur sekolah dan layanan kesehatan sudah


49


menjangkau sampai 131 desa / kelurahan di Kabupaten Tabalong lebih terus ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Angka harapan hidup merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas yang mencerminkan kualitas fisik penduduk. Pada tahun 2015 mencapai AHH 69,59(*). Konsumsi riil perkapita penduduk Tabalong pada tahun 2014 sebesar 10,1 juta. Konsumsi tersebut adalah konsumsi riil yang sudah disesuaikan dengan daya beli penduduk Tabalong. Daya beli penduduk Tabalong dihitung dengan perbandingan harga barang di Tabalong dan di Jakarta Selatan yang meliputi 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan. Indeks

Pembangunan

Manusia

mencerminkan

indikator

pembangunan daerah. Perbandingan antar daerah dapat dilihat pada tabel, Tabalong pada tahun 2014 mencapai 68,36. Bila diurutkan ada di urutan 3 se kalimantan selatan, hal ini menjadi tanggungjawab

yang

berat bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan semua komponen pembangunan manusia ini.


50


Tabel 3.6. PERINGKAT IPM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kab/Kota

IPM

PERINGKAT

Tanah Laut

66.50

6

Kotabaru

65.76

7

Banjar

65.71

8

Barito Kuala

62.56

12

Tapin

66.99

4

HSS

65.25

10

HST

65.37

9

HSU

61.32

13

Tabalong

68.36

3

Tanbu

66.94

5

Balangan

64.44

11

Banjarmasin

74.94

2

Banjarbaru

77.30

1

Kalimantan

67.63

Selatan

Sumber : BPS Kalsel Keterangan : IPM < 60 IPM 60 - 70 IPM 70 – 80 IPM > 80

: IPM rendah : IPM sedang : IPM tinggi : IPM sangat tinggi


51


Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Hasil capaian ini dihitung dari jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya dikali 100.Realisasi indikator pada tahun 2015 sebesar 94,75% ( Jumlah Siswa SD/MI 25.529siswa dibagi jumlah penduduk usia 712 tahun 27.421 siswa x 100) dari target 113,42 % atau capaian Indikator kinerja sebesar 83,54%. Pada indikator ini terealisasi sebesar 94,75 %, dibanding dengan target yaitu 113,42 % sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 83,54%. Realisasi ini didapat dari Jumlah Peserta Didik yang duduk di SD/MI sederajad (25.982 siswa) dibagi dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun (27.421 orang) dikali 100 persen. Tercapainya realisasi indikator tersebut hingga 94,75% tersebut adalah merupakan imbasan dari dampak banyaknya peserta didik kabupaten/provinsi tetangga yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, terutama pada sekolah-sekolah dasar yang langsung berbatasan dengan Kabupaten/provinsi tetangga seperti KabupatenPaser, Kabupaten Barito Timur,

Kabupaten Balangan

dan Kabupaten HSU yang pindah sekolah ikut orang tua. Capaian realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 18,02% pada angka 112,77%.


52


Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Hasil capaian ini dihitung dari jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya dikali 100. Realisasi indikator ini pada tahun 2015sebesar 96,52% (Jumlah siswa usia SMP 26.129 siswa dibagi jumlah penduduk usia 13-15 sebanyak 27.421 siswa dikali 100) dari target 96,69% atau capaian kinerja sebesar 99,82%. Realisasi indikator ini pada tahun 2015 sebesar 96,52% dari target 96,69% atau capaian kinerja sebesar 99,82%. Realisasi ini didapat dari Jumlah Peserta Didik yang duduk di SMP/MTs sederajad (12.629 siswa) dibagi dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 1315 tahun (13.084 orang) dikali 100 persen. Apabila dilihat dari capaian realisasi tahun 2015 terhadap target yang ditetapkan sudah mencapai kategori sangat baik serta apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2014 naik sebesar 0,53% pada angka 95,99%, dan bila dibandingkan dengan target nasional untuk mencapai APK Tuntas Madya sebesar 98,00 % hingga akhir periode RPJMD 2019. Periode RPJMD dengan waktu berjalan tersisa 4 tahun untuk mencapai APK Tuntas Madya, diharapkan setiap tahunnya dapat ditargetkan peningkatan APK sebesar 0,05%, dengan terus mengupayakan keberlanjutan program pemberian BOS dan BSM/PIP khususnya bagi peserta didik yang kurang mampu agar dapat bertahan disekolah tersebut dan dalam rangka pendidikan gratis wajar 9 tahun. Namun juga terus


53


diupayakan dengan memperbanyak Implementasi school come in to client, sekolah yang mendatangi siswa, khususnya wilayahwilayah yang tidak terjangkau baik dari segi transportasi ataupun dari segi fungsional melalui penyelenggaraan sekolah kecil kelas jauh dan SD Satu Atap. Hasil capaian ini dihitung Jumlah peserta didik kelompok usia 7-12 th yang duduk di SD/MI sederajat (25.529siswa) dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 th (27.421 orang) dikali 100 persen. Pada tahun 2015, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tabalong untuk kelompok umur 7-12 tahun (SD sederajat) sebesar 93,10% menurun 5,88% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 98,98%. Belum tercapainya realisasi kinerja terhadap target kinerja ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah peserta didik yang duduk di SD sederajat dengan umur masih dibawah 7 tahun. Peserta didik yang baru berumur 5-6 tahun sudah duduk di kelas 1 SD sederajat, kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong perlu membuat regulasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan ketentuan bahwa peserta didik yang duduk dikelas 1 SD/sederajat sudah berumur minimal 7 tahun, selain itu juga perlu diperbaiki mutu belajar, agar peserta didik yang belajar di sekolah dasar sederajat diharapkan sudah lulus sekolah dasar ketika mereka berumur 12-13 tahun.


54


Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Hasil capaian ini dihitung Jumlah peserta didik kelompok usia 13-15 Th yang duduk di SMP/MTs sederajad dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Th dikali 100 persen (12.336 dibagi 13.084 dikali 100). Realisasi indikator ini pada tahun 2015 sebesar 94,28% dari target 78,12% dan tercapai indikator kenerja sebesar 120,69% atau capaian kinerja naik sebesar 16,16% terhadap target, namun masih dapat dikatakan baik. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tabalong untuk kelompok Usia 13-15 tahun (SMP sederajat) sebesar 94,28% naik 19,13% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 75,15%. Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Hasil capaian ini dihitung dari jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah guru dikali 100.Realisasi indikator ini pada tahun 2015 sebesar 81,80% dari target 71,39%. capaianindicator Kinerja sebesar 114.58%dari target. Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Realisasi indikator ini pada tahun 2015 sebesar 81,80% (Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dibagi jumlah guru dikali 100) dari target 71,39%, capaian indikator sebesar 114,58% dengan gap realisasi terhadap target sebesar 10,41 %. Dibandingkan tahun 2014, capaian kinerja meningkat 17,56% dari realisasi 64,24%.


55


Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Realisasi indikator ini pada tahun 2015 sebesar 84,80% (Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dibagi jumlah guru dikali 100) dari target 86.70% dengan capaian indikator sebesar 97,81% dengan gap realisasi terhadap target sebesar 1,90%.Dibandingkan tahun 2014, capaian kinerja meningkat 1,42% dari realisasi 83,38%. Angka Kematian Ibu Dari hasil perhitungan diperoleh Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tabalong tahun 2015 sebesar 145,4. Hal tersebut berarti di Kabupaten Tabalong dari 100.000 kelahiran hidup terdapat 145,4 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin. AKI tahun 2015 memang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 173,4, akan tetapi pencapaiannya masih dibawah target yang diharapkan yaitu 130 atau capaian hanya 89,4%.Banayak tantangan yang dihadapi dan perlu kerjasama lintas sector dalam menurunkan AKI di Kabupaten Tabalong.Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam menurunkan AKI seperti melakukan pembinaan kepada bidan, puskesmas, melakukan kunjungan rumah ibu hamil dan nifas, memberikan pelayanan standar, ANC (Ante Natal Care) untuk ibu hamil dan nifas, pemberian multivitamin dan mineral, kelas

ibu

hamil,

pemberian

makanan

tambahan

bagi

ibu

hamil/menyusui Kurang Energi Kronis (KEK), meningkatkan skill bidan dalam penanganan kasus ibu melalui pelatihan, pemberian


56


konseling kepada ibu dan keluarga, penapisan risiko tinggi ibu hamil, pemberian imunisasi pada ibu hamil, kemitraandengan dukun kampung ataupun pendampingan penanganan kasus rujukan. Angka Kematian Bayi Dari hasil perhitungan diperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tabalong tahun 2015 sebesar 9,2. Hal tersebut berarti di Kabupaten Tabalong dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 9 kematian bayi dibawah satu tahun. AKB tahun 2015 memang penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 9,4 dan bila dibandingkan dengan target tahun 2015 berarti telah mencapai target yang diharapkan yaitu 11 atau capaian 119,6%. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dlam menurunkan AKB sama seperti halnya upaya menurunkan AKI, seperti

melakukan

pembinaan

kepada

bidan,

puskesmas,

memberikan pelayanan standar, kunjungan neonates (homecare), pemberian multivitamin dan mineral pada bayi diatas usia 6 bulan, kelas ibu balita, pemberian makanan tambahan bagi bayi 6 bulan keatas, meningkatkan skill bidan dalam penanganan kasus bayi melalui pelatihan, imunisasi, pemberian konseling kepda ibu dan keluarga seperti konseling menyusui, penapisan bayi risiko tinggi, ataupun pendampingan penangganan kasus rujukan.


57


Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Pada tahun 2015 terdapat kasus gizi buruk sebanyak 1 kasus dan mendapatkan penanganan serta perawatan di Rumah sakit H. Badaruddin Tanjung. Kasus gizi buruk yang terjadi factor penyebab langsungnya adalah karena kelainan jantung bawaan. Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan makanan tambahan berupa biscuit dan susu, kunjungan rumah pasien di Desa Bumi Makmur Dusun Undul Kecamatan Bintang Ara oleh petugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Faktor kemiskinan dan sosial budaya menjadi factor mendasar terjadinya kasus gizi buruk.


58


TUJUAN 2

SASARAN 2

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Berkembangnya

ekonomi

berbasis

Manusia Dan Sumber Daya Alam, pertanian dalam arti luas Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.7. Pengukuran kinerja sasaran BERKEMBANGNYA EKONOMI BERBASIS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

88,82

80,50

90,94%

50,00

42,25

84,5%

55,00

49,75

90,45%

Tingkat 1.

Ketersediaan Energi dan Protein

2.

3.

Penguatan Cadangan Pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan

Sangat memuaskan

Memuaskan

Sangat memuaskan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.7. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 2 (dua)


dengan kategori sangat memuaskan dan; 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori memuaskan.


59


Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein Dalam tahun 2015, realisasi pencapaian Indikator Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein mencapai 80,50% dari target 88,82%

dengan capaian sebesar (90,63%) maka pencapaian

sasaran terhdap indikator ini adalah sangat tinggi. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJM, pencapaian ini telah mencapai 83,42% dari rencana kinerja tahun 2015. Dengan angka Kecukupan energi dan protein sebesar 2.500 Kkal/Kap/hr, Sehingga capaian ini sudah diatas standar nasiaonal (2.200 Kkal/kap/hr). Penguatan Cadangan Pangan Dalam tahun 2015, Realisasi pencapaian Indikator Tingkat Penguatan Cadangan Pangan mencapai 42,25% dari target 50,00% sehingga capaian kinerjanya sangat tinggi (84,50%).. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RP JMD, pencapaian ini telah mencapai 60,36% dari rencana kinerja tahun 2015. Stabilitas harga dan pasokan pangan Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator kinerja ini menunjukkan bahwa dari target 55,00%, realisasi mencapai 49,75% sehingga capaian kinerjanya mencapai 90,45% (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan capaian target akhir RPJMD 2019 telah mencapai 71,07%.


60


TUJUAN 2

SASARAN 3

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Menurunnya angka kemiskinan Manusia Dan Sumber Daya Alam, Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.8. Pengukuran kinerja sasaran MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

55

54,96

99,92

5,14

6,45

79,69

Persentase Penyandang Masalah 1.

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

Sangat memuaskan

memperoleh bantuan sosial* 2.

Angka Kemiskinan

* Data dari

Memuaskan

bidang pemberdayaan sosial

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.8. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat memuaskan dan;


61


1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori memuaskan.

Persentase

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) yang memperoleh bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu

hambatan,

kesulitan,

atau

gangguan,

tidak

dapat

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Target

di tahun 2015 Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial adalah

sebesar

55%,

berdasarkan

data

dari

bidang

Pemberdayaan Sosial bahwa pada tahun 2015 jumlah PMKS di Tabalong sebanyak 24.978 orang, dan jumlah yang telah diberikan bantuan / realisasi sebanyak 13.728 orang (54,96%), berdasarkan data tersebut

maka capaian kinerja terhadap

indikator ini adalah sebesar 99,92% dengan arti sangat tinggi.


62


Angka Kemiskinan Untuk menekan angka kemiskinan, salah satu misi pembangunan di

Tabalong

yang

dikembangkan

adalah

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga

dibuatlah

program

yang

bernama

gerakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera (Gerbang Emas). Sasaran Gerbang Emas yakni : o

Terbangunnya sarana prasarana dasar meliputi: pendidikan, social

keagamaan,

kesehatan,

transportasi,

pertanian,

pemasaran, air bersih, dan sanitasi; o

Menguatnya fungsi kelembagaan kemasyarakatan di desa;

o

Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat;

o

Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

o

Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Gerbang Emas dilaksanakan secara simultan di 121 desa pada 12 Kecamatan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2019. Untuk tahun 2015, program gerbang emas daerah Tabalong dilaksanakan pada 12 desa dengan alokasi dana sebesar Rp.33.300.599,754


63


TUJUAN 2

SASARAN 4

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Meningkatnya kualitas dan kuantitas Manusia Dan Sumber Daya Alam, infrastruktur Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.9. Pengukuran kinerja sasaran MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA Persentase 1.

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

68

72,21

106,19%

63

66,72

105,9%

40

43,74

109,35%

90

91,23

101,36%

30

13

43,33%

Jalan

Kabupaten Dengan Kondisi Baik

Sangat memuaskan

Persentase 2.

Jembatan Kabupaten Dengan

Sangat memuaskan

Kondisi Baik

3.

4.

Jumlah Jaringan Irigasi Rasio Rumah Layak Huni

Sangat memuaskan Sangat memuaskan

Persentase 5.

ketersediaan sarana

Kurang

angkutan darat


64


Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.9. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 4 (empat) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat memuaskan dan; 1 (satu)

indikator belum memenuhi target capaian sehingga

realisasi kinerja dengan kategori kurang. Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik Dengan jumlah panjang jalan 904,126 km,

jalan kabupaten

dengan kondisi baik pada tahun 2015 sepanjang 652,909 km atau 72,21%, sedangkan dalam kondisi rusak / rusak berat sebesar 27,79% atau sepanjang 251.217 km. sesuai target kondisi jalan baik pada tahun 2015 sebesar 68% sedangkan realisasinya 72,21%

maka capaian kinerjanya adalah: 106,19% (sangat

tinggi). Persentase Jembatan Kabupaten Dengan Kondisi Baik Jumlah jembatan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 dengan kondisi baik adalah sebanyak 589 buah. Pada tahun 2015 dari target sebesar 63 %, realisasinya adalah 66,72%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 105,9% (sangat tinggi).


65


Jumlah Jaringan Irigasi Pada tahun 2015 dari target sebesar 40%, realisasinya adalah 43,74%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,35% (sangat tinggi). Rasio Rumah Layak Huni Pada tahun 2015 dari target sebesar 90%, realisasinya adalah 91,23%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 101,36% (sangat tinggi) Dari semua indikator tersebut realisasinya diatas 100% atau dapat dikategorikan sangat tinggi, capaian target tersebut terlampaui disebabkan adanya tambahan anggaran dari APBN (DAK) baik DAK regular maupun DAK infrastruktur daerah. Persentase ketersediaan sarana angkutan darat Dengan target pada tahun 2015 ketersediaan sarana angkutan darat sebesar 30%, dalam realisasinya hanya tercapai 13% sehingga capaian kinerja sangat rendah (43%), kendala yang dihadapi adalah kebutuhan akan sarana angkutan darat masih belum dapat terakomodir dimana (supply < demand)

terutama

untuk wilayah utara dan selatan.


66


TUJUAN 2

SASARAN 5

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Meningkatnya

pemberdayaan

Manusia Dan Sumber Daya Alam, perempuan dan perlindungan anak Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi


MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100

100

100%

Penyelesaian pengaduan perlindungan 1.

perempuan

dan

Sangat memuaskan

anak dari tindakan kekerasan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.10. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja, hasil capaian adalah: Sangat memuaskan.


67


Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan, adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public atau kehidupan pribadi . Kekerasan terhadap anak, adalah setiap perbuatan terhadp anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelentaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan serta melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi

dalam

bentuk


kekerasan

fisik,

kekerasan

68


psikologis/emosional, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan kekerasan spiritual. Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 bahwa Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah sebesar 100%, target ini dapat dirincikan sebagai berikut: penyelesaian kasus pelecehan seksual (13 kasus), perebutan hak asuh anak (2 kasus), penelantaran anak (1 kasus), KDRT (1 kasus) sehingga total target penyelesaian adalah sebanyak 23 kasus. Dari sebanyak kasus tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan baik sehingga terealisasi 100%, maka capaian kinerja yang didapat adalah 100% (sangat tinggi).


69


TUJUAN 2

SASARAN 6


kualitas

SDA

dan

Manusia Dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi


MENINGKATNYA KUALITAS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase

luas

pemukiman

yang

TAHUN 2015

KATEGORI

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

17,87

17,69

99%

Sangat memuaskan

tertata Tersedianya luasan RTH publik sebesar 2.

30 % dari luas wilayah

26,5

3,19

12,03

60 unit

60 unit

100%

Sangat kurang

kota/kawasan perkotaan Pemasangan pembangkit

3.

tenaga

listrik

surya

di

daerah yang belum

Sangat memuaskan

terjangkau PLN


70


Persentase

4.

Penegakan

hukum

100%

100%

100%

lingkungan

Sangat memuaskan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.11. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 3 (tiga)


dengan kategori sangat memuaskan dan; 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat kurang.

Persentase luas pemukiman yang tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan Penyelenggaraan

kawasan

permukiman

dilakukan

untuk

mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan berkelanjutan

yang

terencana,

sesuai

dengan

menyeluruh, rencana

terpadu, tata

dan ruang.

Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

71


dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan Target capaian penataan luas permukiman di Tabalong pada tahun 2015 adalah sebesar 17,87%, terealisasi sebesar 17,69%, sehingga capaian kinerja mencapai 99% (sangat tinggi). Tersedianya luasan RTH publik sebesar 30 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH public dikawasan perkotaan Tabalong pada tahun 2015 ditarget sebesar 26,5%, realisasinya adalah 3,19%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah hanya sebesar 12,03% (sangat rendah), capaian ini jauh dibawah target karena target awal yang telah ditetapkan dan direncanakan angkanya terlalu besar / tinggi sedangkan kawasan lahan yang dimiliki pemerintah daerah dikawasan perkotaan statusnya masih belum ada / belum jelas baik terhadap lahan yang sudah ada maupun lahan yang dalam tahap pembebasan.


72


Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di daerah yang belum terjangkau PLN Lokasi pemasangan PLTS adalah desa yang belum dijangkau listrik PLN, diprioritaskan lokasi yang paling jauh dan daerah perbatasan dengan kabupaten lain, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, Pemasangan PLTS pada tahun 2015 dari 60 unit yang direncanakan dapat direalisasikan seluruhnya, sehingga target yang dicapai adalah 100%. secara rinci lokasi Pemasangan Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah sebagai berikut : 1. Desa Panaan RT.01 Kecamatan Bintang Ara mendapatkan 30 unit PLTS yang terdiri dari 24 unit rumah warga dan 6 unit fasilitas umum. 2. Desa Salikung Kecamatan Muara Uya mendapatkan 30 unit PLTS yang semuanya diperuntukan bagi rumah warga yang terdiri dari:  RT. 01 mendapatkan 8 unit PLTS  RT. 02 mendapatkan 8 unit PLTS  RT. 03 mendapatkan 7 unit PLTS  RT. 05 mendapatkan 7 unit PLTS


73


Persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penanganan lingkungan hidup Realisasi target sebesar

100% diperoleh dari perbandingan

jumlah kasus yang terselesaikan dengan kasus yang ada atau masuk ke dalam pos pengaduan BLHD Kabupaten Tabalong selama tahun 2015 dikali 100%. Untuk Tahun 2015 kasus dugaan pencemaran yang ada sebanyak 15 kasus dan terselesaikan sebanyak 15 kasus, sehingga realisasi target untuk tahun ini adalah 100% atau dengan kata lain Capaian kinerja untuk sasaran 2 (dua) tahun 2015 adalah 100% (sangat tinggi).


74


TUJUAN 2

SASARAN 7


potensi

pemuda,

Manusia Dan Sumber Daya Alam, olahraga, pariwisata dan seni budaya Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan

Ekonomi


MENINGKATNYA POTENSI PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN SENI BUDAYA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

10.500

16.615

158,23%

12

20

166,66%

9

13

144%

Kunjungan 1.

Wisatawan Mancanegara

Dan

Sangat memuaskan

Nusantara (orang) Jumlah prestasi olah 2.

raga dalam berbagai kejuaraan Terbentuknya

3.

tempat

tujuan

wisata (buah)


Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

75


Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.12. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 3 (tiga)


dengan kategori sangat memuaskan. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara Target kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2015 di Tabalong adalah sebanyak 10.500 orang, dalam realisasinya jumlahnya mencapai 16.615 orang, dengan demikian capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 158,23% (sangat tinggi). Terlampauinya target dimaksud dikarenakan wisatawan berdatangan sebagai dampak dari semakin gencarnya promosi objek wisata baru di Kabupaten Tabalong. Selain dari objek wisata, bertambahnya jumlah kunjungan wisata dipengaruh juga oleh event-event yang diadakan di Kabupaten Tabalong, seperti Tabalong Ethnic, Gelar Buadaya Hari Jadi Tabalong, dan Tabalong Expo yang menarik kunjungan wisnus dan wisman. Jumlah prestasi olah raga dalam berbagai kejuaraan Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Tabalong Tahun 2015 adalah sebagai peringkat 2 tingkat provinsi kalsel untuk kejuaraan penyandang cacat (NPC) dengan total perolehan 7 emas, 4 perak, dan 3 perunggu, sedangkan untuk POPDA meraih 13 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. sehingga medali yang diperoleh tahun


76


2015 adalah 20 emas, 12 perak, dan 8 perunggu (total 40 medali), dengan hanya menghitung target medali emas yang ditetapkan pada tahun 2015 yakni sebanyak 12 medali emas, sedangkan realisasinya adalah 20 emas maka capaian kinerjanya adalah 166,66% (sangat tinggi). Terbentuknya tempat tujuan wisata Jumlah terbentuknya tujuan wisata (destinasi) di Tabalong tahun 2015 adalah sebanyak 9 buah, dalam realisasinya terdapat 13 buah, sehingga capaian kinerja adalah mencapai 144 % (sangat tinggi). Potensi pariwisata yang ada cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kecamatan, seperti Danau Undan di Banua Lawas, Makam Durun Nafis di Kecamatan Kelua, Makam Datuk Abi di Kecamatan Pugaan, Upacara Adat dan Budaya Warukin di Tanta, Tanjung Puri Indah di Murung Pudak, Bian Kim Kinarum di Upau, dan Air terjun Lano di Jaro bisa dikembangkan supaya lebih representatif sebagai tujuan wisata. Saat ini tempat wisata yang cukup memberikan kebanggaan Bian Kin Arum, dimana masyarakat desa turut mengelola dengan menampilkan kesenian adat mereka seperti Tari Giring-giring dan Tari Kurung-Kurung yang sering ditampilkan setiap tahun disana, menceritakan antusias masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar sungai bebatuan tersebut.


77


TUJUAN 2

SASARAN 8

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Meningkatnya kualitas dan produksi Manusia Dan Sumber Daya Alam, sektor industri kecil dan menengah Daya

Saing

Dan

Pertumbuhan dan koperasi

Ekonomi


MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA 1.

Persentase

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

99,96

99,96

100%

Usaha

Mikro dan Kecil 2.

Persentase koperasi aktif

Sangat memuaskan

74,23

75,25

101,37%

Sangat memuaskan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.13. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja, hasil capaian adalah: (dua)


dengan kategori sangat memuaskan.


78


Persentase Usaha Mikro dan Kecil Target persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2015 adalah sebesar 99,96%, dengan realisasi Jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) di Tabalong pada tahun 2015 adalah sebanyak 7.045 buah, sedangkan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 7.046 buah, maka capaian realisasi adalah 99,96% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Persentase koperasi aktif Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan target pada tahun 2015 jumlah persentase koperasi aktif adalah sebesar 74,23, dengan mendasari di tahun 2015 koperasi yang melakukan RAT sebanyak 73 koperasi dari total koperasi sebanyak 97 buah, maka realisasinya sebesar 75,25%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,37%


79


TUJUAN 3 : MENINGKATKAN

KEMANDIRIAN,

PROFESIONALISME,

PRODUKTIVITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN PERAN SERTA

MASYARAKAT

DALAM

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN Dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator. o

Sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu (1) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

o

Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan yang mantap, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Produksi Padi Meningkat, (2) Peningkatan produksi perkebunan, dan (3) Produksi perikanan.

o

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan public, diukur melalui 9 (sembilan) indikator yaitu (1) Prosentase peningkatan Survey kepuasan Masyarakat (IKM), (2) Predikat SAKIP Kabupaten, (3) Meningkatnya minat baca masyarakat, (4) Peningkatan Sistem informasi Pelayanan Perijinan, (5) Pelaksanaan apel kesadaran nasional bagi PNS/ASN, satuan penduduk, (8)

(6)

Rasio penduduk ber KTP per

(7) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK,

Website milik pemerintah daerah, dan (9) Peningkatan

klasifikasi RSUD H.Badaruddin. o

Sasaran Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Persentase capaian


80


pelaksanaan program pembangunan dengan SKPD,

(2)

Persentase kesesuaian pembangunan daerah dengan ketentuan aturan

tata

ruang,

dan

(3)

Meningkatkan

kesesuaian

pembangunan dengan RTRW. o

Sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pertumbuhan daerah, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1)

Tingkat perkembangan lembaga ekonomi

perdesaan (terbentuknya BUMDes), dan (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Jumlah desa mandiri).


81


TUJUAN 3 Meningkatkan

SASARAN 1 kemandirian, Meningkatnya kemampuan keuangan

profesionalisme, produktivitas aparatur, daerah pelayanan publik dan peran serta masyarakat

dalam

pembangunan

berkelanjutan

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.14. Pengukuran kinerja sasaran MENINGKATNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

113.261.

122.951.

638.000,00

120.183,50

CAPAIAN

Persentase 1.

peningkatan Pendapatan

Asli

108,55%

Sangat memuaskan

Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.14. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 1 (satu)


dengan kategori sangat memuaskan.

Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.113.261.638.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.122.951.120.183,50 atau dalam perbandingan relatif pencapaian realisasi sebesar 108,55%. Sedangkan realisasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan adalah sebesar 9,88%.


82



SASARAN 2 kemandirian, Meningkatnya

ketahanan

pangan

profesionalisme, produktivitas aparatur, yang mantap pelayanan publik dan peran serta masyarakat

dalam

pembangunan

berkelanjutan


MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN YANG MANTAP TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

1.

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

97.704

94.349

96,57%

71,69

113,28

158,01%

10.600

10.802

101,91%

Produksi Padi Meningkat (ton)

2.

Peningkatan produksi perkebunan

3.

Produksi perikanan

Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sangat memuaskan



83


3 (dua)


dengan kategori sangat memuaskan

Produksi Padi Meningkat Pada tahun 2015 target produksi padi adalah sebesar 97.704 ton, dalam realisasinya sebesar 94,349 ton, meski realisasi belum tercapai namun dalam capian kinerja angka persentasenya masih tinggi yakni sebesar 96,57%. Karena target produksi yang belum tercapai pada tahun berikutnya diperlukan upaya yang lebih keras dalam bentuk perluasan lahan areal sawah melalui cetak sawah dan intensifikasi penerapan teknologi. Hal lain adalah dengan adanya program nasional

percepatan

swasembada

pangan

nasional

untuk

peningkatan produksi padi dan kedelai dengan melibatkan TNI, tenaga penyuluh, dan stakeholder lainnya. Untuk program kegiatan ini didukung oleh dana APBD dan APBN.

Peningkatan produksi perkebunan Target peningkatan produksi perkebunan di tahun 2015 adalah 71,69%, realisasi sebesar 113,8%, dengan demikian capaian kinerja adalah 158,01% (sangat tinggi. Terlampauinya target diatas adalah disebabkan adanya peningkatan produksi dari beberapa jenis komoditi perkebunan seperti kelapa, kopi, aren, dan kemiri. Hal lain adalah meningkatnya volume kegiatan


84


dibidang perkebunan dimana adanya dana sharing dari APBN dan APBD Provinsi, terutama untuk jenis komoditi kopi, kakao, dan karet. Produksi perikanan Produksi perikanan pada tahun 2015 ditarget sebesar 10.600 ton, dalam realisasinya pencapaian melebihi target yakni sebesar 10.802 ton, sehingga capaian kinerja adalah sangat tinggi atau dalam persentase sebesar 101,91%. Terpenuhinya target adalah disebabkan beberapa hal yakni adanya ekstensifikasi dan perluasan

lahan

perikanan

di

tabalong,

hal

lain

adalah

dilakukannya intensifikasi bidang perikanan seperti budi daya, dan optimalisasi tenaga penyuluh yang ada di lapangan.


85




kualitas

pelayanan

profesionalisme, produktivitas aparatur, public pelayanan publik dan peran serta masyarakat

dalam

pembangunan

berkelanjutan


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

75

95,45

127%

C

C

C

25.000

25.000

100%

1

1

100%

Prosentase 1.

peningkatan Survey kepuasan

Sangat memuaskan

Masyarakat (IKM) 2.

Predikat SAKIP Kabupaten Meningkatnya minat

3.

baca

masyarakat

(orang) Peningkatan Sistem 4.

informasi Pelayanan Perijinan (paket)


Tercapai

Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

86


Pelaksanaan 5.

apel

kesadaran nasional

12

10

83,33%

0,563

0,598

106,2%

83

89,6

92,63%

30

36

120%

C

C

C

memuaskan

bagi PNS/ASN (kali) Rasio penduduk ber 6.

KTP

per

satuan

penduduk Penerapan 7.

Nasional

KTP berbasis

NIK (%)

8.

Website milik pemerintah daerah

Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

Sangat memuaskan

Peningkatan 9.

klasifikasi

RSUD

Tercapai

H.Badaruddin

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.16. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 6 (enam) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat memuaskan; 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori memuaskan dan; 2 (dua)


dengan kategori tercapai.


87


Indikator

Prosentase

peningkatan

Survey

kepuasan

Masyarakat (IKM) Target survey IKM di tahun 2015 adalah sebesar 75% dan dilaksanakan terhadap SKPD dan Unit kerja pelayanan publik, dengan asumsi SKPD / unit pelayanan public sebanyak 22 buah, sedangkan SKPD / unit kerja yang melaksanakan survey sebanyak 21 buah, maka realisasi adalah sebesar, 95,45%, sehingga capaian kinerja mencapai 127% (sangat tinggi). Indikator Predikat SAKIP Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), lnspektorat Provinsi

Kalimantan

Selatan

atas

nama

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2015. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 mendapat nilai 47.53 atau dengan predikat penilaian "C". Sedangkan pada tahun 2014 mendapat nilai 44,67 juga dengan


88


predikat penilaian C. Dengan hasil tersebut terdapat perbaikan dan penambahan point angka sebesar 2,86 point, meski dari predikat hasil masih belum ada perubahan. Untuk upaya perbaikan terhadap SAKIP, beberapa point saran tindak yang diberikan oleh tim evaluator akan dijadikan bahan perbaikan selanjutnya dengan melibatkan semua stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten tabalong. Indikator meningkatnya minat baca masyarakat Tercapainya target sebesar 100% ini adalah berkat adanya upaya kegiatan pelibatan masyarakat seperti kursus computer gratis dan kegiatan komunitas membawa impact dengan meningkatnya kunjungan

masyarakat

ke

perpustakaan

disamping

itu

perpustakaan selalu berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan dalam bentuk penyediaan wifi gratis dan koleksi koleksi buku terbaru. Indikator Peningkatan Sistem informasi Pelayanan Perijinan Berdasarkan target yang ada dengan indikator tersedianya system informasi

pelayanan

perizinan,

tahun

2015

dilaksanakan

penyediaan 1 paket SPIPISE yang dilaksanakan oleh BPMPT Tabalong, paket ini merupakan pelaksanaan kegiatan 2014 dan merupakan program pemerintah pusat dibidang penanaman modal namun baru dapat terealisasi tahun 2015, dalam rangka pengembangan system ini telah dilatih sebanyak 5 (lima) orang


89


tenaga yang ada pada pelayanan perizinan, sedangkan dalam penerapannya system ini masih menghadapi kendala yakni belum adanya

pelimpahan

tentang

izin

penanaman

modal

yang

dilaksanakan daerah. Pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional bagi PNS/ASN Apel Kesadaran Nasional (AKN) direncanakan dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya, target setiap tahunnya adalah sebanyak 12 kali pelaksanaan atau 100%. Petugas Apel Kesadaran Nasional (AKN) di laksanakan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan surat bupati, peserta apel adalah Semua PNS/ASH anggota korpri termasuk instansi vertikal. Pada tahun 2015 dari target 12 kali pelaksanaan apel kesaran nasional, hanya dapat dilaksanakan sebanyak 10 kali, hal ini disebabkan pelaksanaan apel dimaksud ditiadakan karena bertepatan dengan peringatan hari-hari besar / upacara nasional lainnya. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Pada tahun 2015 jumlah penduduk kabupaten tabalong yang telah memiliki KTP sebanyak 140.520 orang dari total penduduk sebanyak 234.763 orang. Maka rasio penduduk ber KTP tahun 2015 sebesar 0,598. Capaian Kinerja rasio penduduk ber KTP pada tahun 2015 sebesar 106,2% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,563.


90


Penerapan KTP nasional berbasis NIK Tahun 2015 jumlah penduduk yang melakukan rekam E-KTP sebanyak 145.187 orang dari target rekam e-ktp sebanyak 162.026 orang. Sehingga capaian realisasi sebesar 89,6%; mengingat target yang ditetapkan dalam RPJMD adlah sebesar sebesar 83%, maka capain kinerja adalah : 92,63% Indikator website milik pemerintah daerah Website milik pemerintah daerah yang ditargetkan berjumlah 30 website pada realisasinya telah melebihi dari target, yakni berjumlah 36 website sehingga capaian kinerja sebesar 120% (sangat tinggi), namun dengan sedikit catatan bahwa 34 website aktif dan update, dan 2 website berstatus suspended sehingga tidak dapat diakses. Jumlah tersebut dapat dicapai karena telah ditambahkannya website kecamatan dan desa. Bagi admin dari website-website tersebut juga telah dilakukan pelatihan. Mereka aktif mengelola serta mengupdate website mereka tangani, kecuali untuk 2 website yang berstatus suspended atau diblokir oleh penyedia domain web hosting yang mungkin disebabkan karena kelalaian dari pengelola website terkait. Peningkatan klasifikasi RSUD H.Badaruddin Pada tahun 2015 RSU D H.Badaruddin Tanjung masih dalam klasifikasi tipe C hal ini masih sesuai dengan target, Berdasarkan target jangka menengah maka statusnya akan ditingkatkan menjadi tipe kelas B ditahun 2018, untuk memenuhi persayaratan


91


peningkatan klasifikasi tersebut beberapa hal telah diupayakan oleh pemerintah daerah, antara lain dalam hal pemenuhan peralatan dan persyaratan tata bangunan dan prasarana rumah sakit. Selanjutnya pelayanan yang telah dipersiapkan adalah meliputi:

pelayanan

medic,

kefarmasian,

keperawatan

dan

kebidanan, penunjang klinik, penunjang nonklinik, dan rawat inap. Untuk tenaga medis telah diupayakan pemenuhan berupa minimal tersedianya 12 dokter umum, 3 dokter gigi umum, 3 dokter spesialis pelayanan medic spesialis dasar, 2 dokter spesialis pelayanan

medic

spesialis

penunjang,

1

dokter

spesialis

pelayanan medic spesialis lain, 1 dokter subspesialis pelayanan medic subspesialis, dan 1 dokter gigi spesialis pelayanan medic spesialis gigi mulut.


92



SASARAN 4 kemandirian, Terwujudnya

manajemen

profesionalisme, produktivitas aparatur, perencanaan yang efektif pelayanan publik dan peran serta masyarakat

dalam

pembangunan

berkelanjutan

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.17. Pengukuran kinerja sasaran TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERENCANAAN YANG EFEKTIF TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100

100

100%

80

80

100%

60

60

100%

Persentase capaian pelaksanaan 1.

program pembangunan

Sangat memuaskan

dengan SKPD Persentase kesesuaian 2.

pembangunan daerah

dengan

ketentuan

Sangat memuaskan

aturan

tata ruang Meningkatkan 3.

kesesuaian pembangunan

Sangat memuaskan

dengan RTRW (%)


93


Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.17. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 3 (tiga)


dengan kategori sangat memuaskan. Capaian pelaksanaan program pembangunan dengan SKPD Dimana jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sama dengan program dalam RKA SKPD dan program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sama dengan program dalam DPA SKPD yaitu 8 program.

Persentase

kesesuaian

pembangunan

daerah

dengan

ketentuan aturan tata ruang Sesuai dengan Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong, setiap orang atau badan sudah mematuhi dan mentaati sesuai dengan pasal 64 pada perda tersebut yaitu : - Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan - Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan - Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan


94


- Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan

dinyatakan

sebagai

milik

umum Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan RTRW Sesuai dengan Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong, setiap orang atau badan yang tidak mematuhi dan mentaati sesuai dengan pasal 60 pada Perda tersebut akan dikenakan sanksi administratif apabila : - Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang - Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi - Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten - Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten - Pemanfaatan

ruang

yang

menghalangi

akses

terhadap

kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dan atau - Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar atau tidak sah. Pada tahun 2015 dari 31 pemohon izin prinsip, ada 30 pemohon yang direkomendasikan izin prinsipnya. Sedangkan 1 (satu) perusahaan lain tidak diberikan rekomendasi karena belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.


95




keberdayaan

profesionalisme, produktivitas aparatur, masyarakat dan desa dalam rangka pelayanan publik dan peran serta pertumbuhan daerah masyarakat

dalam

pembangunan

berkelanjutan

Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel : 3.18. Pengukuran kinerja sasaran MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA PERTUMBUHAN DAERAH TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

KATEGORI TARGET

REALISASI

CAPAIAN

24

33

137,5%

20%

0%

0%

Tingkat perkembangan 1.

lembaga

ekonomi

perdesaan

Sangat memuaskan

(terbentuknya BUMDes) Tingkat

2.

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

(Jumlah

desa

Sangat kurang

mandiri)


96


Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.18. dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja, hasil capaian adalah: 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat memuaskan dan; 1 (satu) indikator mememenuhi target capaian realisasi kinerja dengan kategori sangat kurang. Tingkat

perkembangan

lembaga

ekonomi

perdesaan

(terbentuknya BUMDes) BUM Des adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hasil usaha BUM

Desa

dimanfaatkan

untuk

pengembangan

usaha,

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan peran pemerintah daerah

adalah

denganmemberikan

mendorong hibah

perkembangan dan/atau

akses

BUM

Desa

permodalan;

melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.


97


Tahun 2015 target Bumdes sebanyak 24 desa, dengan realisasi 33 desa, maka capaian kinerja terhadap indikator ini adalah sebesar 137,5% (sangat tinggi). Secara

teoritis target

sebenarnya

dapat

dipenuhi dengan

maksimal, hal ini dikarenakan semua desa telah menganggarkan pembentukan BUMDes melalui dana ADD, namun dalam realitanya

hal

tersebut

belum

dapat

dicapai

dikarenakan

keterbatasan SDM pada desa, hal lain adalah belum adanya data dan laporan telah terbentuknya BUMDes di 3 (tiga) Kecamatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Jumlah desa mandiri) Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Desa yang akan menuju desa mandiri harus melihat beberapa hal, seperti: mempunyai potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi prasarana dan sarana yang besar, mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa, mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa, terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa, tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata, besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi, banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan,

adanya tokoh

penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar


98


dalam masyarakat, dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan target rencana di tahun 2015 dari jumlah 121 desa, sekitar 20% (24 desa) akan dijadikan desa mandiri, dalam realisasinya target tersebut tidak dapat dipenuhi (0%). tidak tercapainya pemenuhan desa mandiri ini adalah terkendala dengan adanya ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 yang mensyaratkan beberapa indikator yang mesti dipenuhi dalam rangka upaya pemenuhan syarat sebagai criteria desa mandiri, meski demikian 1 (satu) desa yakni desa kambitin raya telah ditetapkan sebagai desa percontohan kabupaten tabalong tahun 2015-2019.


99


B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Pengelolaan Pendapatan Daerah Penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2015 cukup maksimal yaitu sebesar 91,40% dari target anggaran dikarenakan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah belum maksimal. Secara umum Anggaran Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2015 penerimaannya masih ketergantungan dengan pendapatan dana transfer (dana perimbangan), sehingga memerlukan strategi dan kehati-hatian dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya yang berasal dari Pajak dan Retribusi yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 yang mengacu kepada format sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 yang diarahkan untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntable dan transparan. Dalam Format Pendapatan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokan menjadi sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk mengetahui lebih rinci realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :


100


Tabel : 3.19. Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 (Unaudit) Anggaran Nomor Setelah Urut

Realisasi

Lebih/Kurang

Uraian Perubahan

1

PENDAPATAN

1.361.119.589.000,00

1.244.129.307.757,50

(116.990.281.242,50)

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

113.261.638.000,00

122.951.120.183,50

9.689.482.183,50

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

40.379.536.000,00

40.387.158.162,00

7.622.162,00

1.1.2

Pendapatan Retribusi

9.377.437.000,00

9.428.890.869,00

51.453.869,00

1.1.3

Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yg

9.660.000.000,00

9.112.858.930,00

(547.141.070,00)

53.844.665.000,00

64.022.212.222,50

10.177.547.222,50

dipisahkan 1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah


101


1.2

PENDAPATAN TRANSFER

1.222.116.954.000,00

1.116.819.735.768,00

(105.297.218.232,00)

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

992.014.904.000,00

908.297.131.192,00

(83.717.772.808,00)

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

93.790.966.000,00

70.829.109.950,00

(22.961.856.050,00)

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

365.480.178.000,00

323.159.661.242,00

(42.320.516.758,00)

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

431.954.810.000,00

431.954.810.000,00

-

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

100.788.950.000,00

82.353.550.000,00

(18.435.400.000,00)

1.2.2

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

130.949.297.000,00

130.949.297.000,00

-

1.2.2.2

Dana Penyesuaian

130.949.297.000,00

130.949.297.000,00

-

1.2.3

Transfer Pemerintah Provinsi

99.152.753.000,00

77.573.307.576,00

(21.579.445.424,00)

1.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

99.152.753.000,00

77.573.307.576,00

(21.579.445.424,00)

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

25.740.997.000,00

4.358.451.806,00

(21.382.545.194,00)

1.3.1

Pendapatan Hibah

25.740.997.000,00

4.293.872.351,00

(21.447.124.649,00)

1.3.3

Pendapatan Lainnya

-

64.579.455,00

64.579.455,00

1.361.119.589.000,00

1.244.129.307.757,50

(116.990.281.242,50)

JUMLAH PENDAPATAN


102


Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa target pendapatan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.1.361.119.589.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.244.129.307.757,50 atau dalam perbandingan relatif sebesar 91,40%, sedangkan perbandingan realisasi perkelompok pendapatan adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah, ditargetkan sebesar Rp.113.261.638.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.122.951.120.183,50 atau dalam perbandingan relatif pencapaian realisasi sebesar 108,55%. Sedangkan realisasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan adalah sebesar 9,88%


103


2. Pendapatan

Transfer,

Rp.1.222.116.954.000,00 Rp.1.116.819.735.768,00 pencapaian

realisasi

ditargetkan dapat

atau

sebesar

sebesar

direalisasikan

dalam 91,38%.

sebesar

perbandingan Sedangkan

relatif realisasi

kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan adalah sebesar 89,77%. 3. Lain-lain

Pendapatan

Rp.25.740.997.000,00

yang dapat

Sah,

ditargetkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.4.358.451.806,00 atau dalam perbandingan relatif pencapaian realisasi

sebesar

16,93%.

Sedangkan

realisasi

kontribusi

pendapatan transfer terhadap total pendapatan adalah sebesar 0,35%.

Dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut diatas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah, yang direalisasikan sebesar: Rp. 122.951.120.183,50 terdiri dari jenis-jenis pendapatan sebagai berikut : a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.40.379.536.000,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp.40.387.158.162,00 atau

dalam perbandingan relatif sebesar 100,02%, sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 32,85%.


104


b. Retribusi

Daerah,

Rp.9.377.437.000,00

yang dapat

ditargetkan

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp.9.428.890.869,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 100,55%, sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 7,67%. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang ditargetkan sebesar Rp.9.660.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.9.112.858.930,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 94,34%, sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 7,41%. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, yang ditargetkan sebesar Rp.53.844.665.000,00

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.64.022.212.222,50 atau dalam perbandingan relatif sebesar 118,90%, sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 52,07%.

2. Pendapatan Transfer, dapat direalisasikan sebesar: Rp. 1.116.819.735.768,00 Terdiri dari jenis-jenis pendapatan sebagai berikut : a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, yang ditargetkan

sebesar

Rp.992.014.904.000,00

dapat

direalisasikan sebesar Rp.908.297.131.192,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 91,56%, dan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 81,33%.


Dari

realisasi

105


penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dapat dirinci dalam obyek penerimaan sebagai berikut : 1) Bagi Hasil Pajak, ditargetkan sebesar Rp.93.790.966.000,00 ,dapat direalisasikan sebesar

Rp.70.829.109.950,00 atau

dalam perbandingan relatif pencapaian realisasi sebesar 75,52% yang terdiri dari : a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat direalisasikan sebesar Rp.61.250.618.750,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil pajak sebesar 86,86% b) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21, pasal 25

dan

pasal

29),

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.9.308.491.200,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil pajak sebesar 13,14%. 2) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), ditargetkan sebesar

Rp.365.480.178.000,00

,dapat

direalisasikan

sebesar Rp.323.159.661.242,00 atau dalam perbandingan relatif pencapaian realisasi sebesar 82,02% yang terdiri dari : a) Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan, dapat direalisasikan sebesar Rp.593.355.506,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak sebesar 0,18%. b) Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi, dapat direalisasikan sebesar Rp.2.031.289.731,00 memberikan kontribusi


106


terhadap realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak sebesar 0,63% c) Bagi

Hasil

Dari

Iuran

Tetap

(Landrent),

dapat

direalisasikan sebesar Rp.6.139.521.852,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak sebesar 1,90% d) Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti),

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.307.791.198.620,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak sebesar 95,24% e) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, dapat direalisasikan sebesar Rp.5.901.031.500,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak 1,83% f) Bagi

Hasil

dari

Pungutan

hasil

perikanan,

dapat

direalisasikan sebesar Rp.703.264.033,00 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak 0,22%

b. Dana

Alokasi

Umum,

Rp.431.954.810.000,00 Rp.431.954.810.000,00


yang dapat

atau

ditargetkan

sebesar

direalisasikan

sebesar

dalam

perbandingan

relatif

107


sebesar 100 % dan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 38,68% c. Dana

Alokasi

Khusus,

Rp.100.788.950.000,00

yang

dapat

ditargetkan

sebesar

direalisasikan

sebesa

Rp.82.353.550.000,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 81,71%, dan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 7,37%. d. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dari Dana Penyesuaian, yang

ditargetkan

sebesar

Rp.130.149.297.000,00

dapat

direalisasikan sebesar Rp.130.149.297.000,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 100% dan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 11,73%. e. Transfer Pemerintah Provinsi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang

ditargetkan

direalisasikan

sebesar

sebesar

Rp.99.152.753.000,00

Rp.77.573.307.576,00

atau

dapat dalam

perbandingan relatif sebesar 88,99%, dan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 78,24%. Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah propinsi terdiri dari : 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), direalisasikan sebesar Rp.9.275.092.865,00

memberikan

kontribusi

terhadap

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar 11,96%.


108


2) Bea

Balik

Nama

Kendaraan

Bermotor

(BBN-KB),

direalisasikan sebesar Rp.11.706.990.012,00 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar 15.09%. 3) Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan

Bermotor

(PBB-KB),

direalisasikan sebesar Rp.48.458.015.895,00 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar 62,47%. 4) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, direalisasikan

sebesar

Rp.105.325.830,00

memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar 0,14%. 5) Pendapatan dari Pajak Rokok, direalisasikan sebesar Rp.8.027.882.974,00

memberikan

kontribusi

terhadap

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar 10,35%. 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, yang ditargetkan sebesar Rp.25.740.997.000,00

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.4.358.451.806,00 atau 16,93% memberikan kontribusi terhadap Total Pendapatan sebesar 0,35%.


109


Pengelolaan Belanja Daerah

Pengeluaran belanja daerah dalam tahun anggaran 2015 pengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan berkembangnya memberikan

aspirasi

arah

dan

dan

tuntutan

kebijakan

masyarakat dalam

yang

pelaksanaan

pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran 2015 sejalan dengan perkembangan kebutuhan belanja yang semakin meningkat

seiring

dengan

kemajuan

perkembangan

perekonomian di Kabupaten Tabalong. Dalam

rangka memenuhi tuntutan

masyarakat

yang

semakin berkembang dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin mendesak maka kiranya tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dan diwujudkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan melalui adanya perubahan anggaran tahun 2015. Namun menyadari adanya kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas maka tidak semua tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut dapat segera diwujudkan sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat strategis dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan ekonomis.


110


Tabel : 3.20. Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 (Unaudit) 2 2.1

BELANJA BELANJA OPERASI

1.508.822.797.618,52

1.238.160.101.966,00

82,06

1.053.783.485.796,52

871.774.988.036,00

82,73

2.1.1

Belanja Pegawai

661.330.712.334,52

557.166.991.704,00

84,25

2.1.2

Belanja Barang

275.860.058.022,00

202.900.443.226,00

73,55

2.1.5

Belanja Hibah

19.062.569.000,00

17.086.316.000,00

89,63

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

7.961.672.200,00

6.248.298.000,00

78,48

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

89.568.474.240,00

88.372.939.106,00

98,67

446.563.613.822,00

360.909.415.930,00

80,82

2.2

BELANJA MODAL

2.2.1

Belanja Tanah

37.944.463.645,00

8.586.193.117,00

22,63

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

66.037.001.924,00

56.301.682.769,00

85,26

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

107.931.454.110,00

80.712.085.366,00

74,78

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

231.697.359.243,00

212.639.350.461,00

91,77

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

2.001.666.250,00

1.901.654.217,00

95,00

2.2.6

Belanja Aset Lainnya

951.668.650,00

768.450.000,00

80,75

3.000.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

5.475.698.000,00

5.475.698.000,00

100,00

Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA

5.475.698.000,00

5.475.698.000,00

100,00

2.4.1.1

Bagi Hasil Pajak

4.537.954.000,00

4.537.954.000,00

100,00

2.4.1.2

Bagi Hasil Retribusi

937.744.000,00

937.744.000,00

100,00

2.3 2.3.1 2.4 2.4.1

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga TRANSFER

SURPLUS / (DEFISIT)


(147.703.208.618,52)

5.969.205.791,50

(4,04)

111


Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja

daerah

sebesar

Rp.

1.238.160.101.966,00

dari

target

anggaran yang tetapkan sebesar Rp. 1.508.822.797.618,52 Secara garis

besar

terjadi

penghematan

atau

saving

sebesar

Rp.270.662.695.652,52 atau dalam perbandingan relatif realisasi belanja sebesar 82,06% dari target anggaran yang telah ditetapkan. 1. Belanja Operasi Realisasi

belanja

Rp.871.774.988.036,00

operasi

dari

target

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.1.053.783.485.796,52 atau realisasi belanja sebesar 82,73%. Realisasi belanja operasi apabila

diperbandingan terhadap total

realisasi belanja adalah sebesar 70,41%. Dalam belanja operasi dibagi dalam beberapa belanja yaitu sebagai berikut : a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp.661.330.712.334,52 direalisasikan sebesar Rp.557.116.991.704,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 84,25%. Sedangkan prosentase realisasi Belanja Pegawai terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 63,91%. b. Belanja Barang Belanja Barang ini ditetapkan sebesar Rp.275.860.058.022,00 direalisasikan sebesar Rp.202.900.443.226,00 atau

dalam

perbandingan relatif sebesar 73,55%. Sedangkan prosentase


112


realisasi Belanja Barang terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 23,27%. c. Belanja Hibah Belanja Hibah ini ditetapkan sebesar Rp.19.062.569.000,00 direalisasikan sebesar Rp.17.086.316.000.00

atau dalam

perbandingan relatif sebesar 89,63%. Sedangkan prosentase realisasi Belanja Hibah terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 1,96% d. Belanja Bantuan Sosial Belanja

Bantuan

Sosial

Rp.7.961.672.200,00

ini

ditetapkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.6.248.298.000,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 78,48%. Sedangkan prosentase realisasi belanja bantuan sosial terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 0,72%. e. Belanja Bantuan Keuangan Belanja

Bantuan

Rp.89.568.474.240,00

Keuangan

ini

ditetapkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.88.372.939.106,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 98,67%. Sedangkan prosentase realisasi belanja bantuan keuangan terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 10,14%.


113


2. Belanja Modal Realisasi

belanja

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.446.563.613.822,00 atau realisasi belanja sebesar

80,82%.

Rp.360.909.415.930,00

modal

dari

target

Realisasi belanja modal apabila

diperbandingan terhadap total

realisasi belanja adalah sebesar 29,15%. Dalam belanja modal dibagi dalam beberapa belanja yaitu sebagai berikut : a. Belanja Modal Tanah Belanja

modal

tanah

Rp.18.702.292.000,00

ini

dari

direalisasikan target

anggaran

sebesar sebesar

Rp.39.499.500.000,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 47,35%.

Sedangkan

prosentase

realisasi

belanja

tanah

terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 2,38%. b. Belanja Peralatan dan Mesin Belanja

peralatan

dan

mesin

Rp.66.037.001.924,00

ini

ditetapkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.56.301.682.769,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 85,26%. Sedangkan prosentase realisasi belanja peralatan dan mesin terhadap realisasi total Belanja Modal adalah sebesar 15,60%. c. Belanja Gedung dan Bangunan Belanja

gedung

dan

Rp.107.931.454.110,00

bangunan

ini

ditetapkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.80.712.085.366,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

114


74,78%. Sedangkan prosentase realisasi belanja gedung dan bangunan terhadap realisasi total Belanja Modal adalah sebesar 22,36%. d. Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan Belanja jalan, irigasi dan jaringan ini ditetapkan sebesar Rp.231.697.359.243,00

direalisasikan

Rp.212.639.350.641,00

sebesar

atau dalam perbandingan relatif

sebesar 91,77%. Sedangkan prosentase realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 58,92%. e. Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja

aset

tetap

Rp.2.001.666.250,00

lainnya

ini

ditetapkan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp.1.901.654.217,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 95%. Sedangkan prosentase realisasi belanja aset tetap lainnya terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 0,53%. f. Belanja Aset Lainnya Belanja aset lainnya ini ditetapkan sebesar Rp.951.668.650,00 direalisasikan

sebesar

Rp.768.450.000,00

atau

dalam

perbandingan relatif sebesar 80,75%. Sedangkan prosentase realisasi belanja aset tetap lainnya terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 0,21%.


115


3. Belanja Tidak Terduga Belanja

tidak

terduga

ini

ditetapkan

sebesar

Rp.3.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 0,00%. Sedangkan prosentase realisasi belanja tidak terduga terhadap realisasi total Belanja adalah sebesar 0,00%. 4. Belanja Transfer Belanja transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa ini ditetapkan sebesar

Rp.5.475.698.000,00

Rp.5.475.698.000,00

direalisasikan

sebesar

atau dalam perbandingan relatif sebesar

100%. Sedangkan prosentase realisasi belanja transfer terhadap realisasi total Belanja adalah sebesar

0,44%. Dalam Belanja

transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa dibagi dalam beberapa belanja yaitu sebagai berikut : a. Transfer

Bagi

Hasil

Pajak

Rp.4.537.954.000,00 Rp.4.537.954.000,00

ditetapkan

direalisasikan atau

dalam

perbandingan

sebesar sebesar relative

sebesar 100%. Sedangkan prosentase realisasi belanja transfer Bagi Hasil Pajak terhadap realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Kab/Kota/Desa adalah sebesar 82,87%. b. Transfer

Bagi

Hasil

Retribusi

ditetapkan

sebesar

Rp.937.744.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 937.744.000,00 atau dalam perbandingan relative sebesar 100%. Sedangkan prosentase realisasi belanja


transfer Bagi Hasil Retribusi

116


terhadap realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Kab/Kota/Desa adalah sebesar 17,13%.

Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi belanja daerah dalam tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.238.160.101.966,00 yang tersebar kedalam 79 SKPD dan UPTD dengan berbagai macam program dan kegiatan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diarahkan atau disusun dengan pendekatan kinerja mengalami perubahan yang cukup mendasar sebagai salah satu reformasi anggaran yang menuju akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 196.889.798.410,52 dan pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp. 42.383.997.096,00 seperti uraian dibawah ini :


117


Tabel : 3.21. Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 (Unaudit) PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH

197.687.628.724,52

196.889.798.410,52

99,60

196.727.628.724,52

196.727.628.724,52

100,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

500.000.000,00

0,00

0,00

Penerimaan Bagian Laba Dari Penyertaan Modal

460.000.000,00

162.169.686,00

35,25

49.984.420.106,00

42.383.997.096,00

84,79

47.000.000.000,00

40.000.000.000,00

85,11

2.484.420.106,00

2.383.997.096,00

95,96

500.000.000,00

0,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

147.703.208.618,52

154.505.801.314,52

104,61

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0,00

160.475.007.106,02

0,00

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah


118


BAB IV PENUTUP

aporan

Kinerja

L

manajemen

(LKj)

menggambarkan

pembangunan

berbasis

penekanan

kinerja

dan

pada

perbaikan

pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran

dan

pelaporan

atas

kinerja

institusi

dengan

menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tabalong,. LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi sebagai daerah otonom. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2015. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong ke

BAB IV – PENUTUP

119


depan.

Peran

Pemerintah

Kabupaten

Tabalong

diperlukan

untuk

memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Hal

lain

adalah

pentingnya

koordinasi

dan

sinergi

antara

Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan berbagai unsur di wilayahnya. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya

dalam

siklus

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

BAB IV – PENUTUP

120

KATA PENGANTAR. waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun merupakan laporan Tahun pertama dari pelaksanaan Peraturan

Recommend Documents