Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,

sehingga

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif LAKIP Kabupaten Banyuwangi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

pemerintahan,

yang

pelaksanaan

menginformasikan kebijakan,

serta

tentang pencapaian

penyelenggaraan sasaran

dalam

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Kata Pengantar

i


Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Banyuwangi,

Kata Pengantar

Maret 2013

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result

oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan

yang

perlu

diimplementasikan

adalah

akuntabilitas

kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2012 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2010-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikatorindikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 9 Misi yang diinstisarikan menjadi 5 Misi, 7 Tujuan dan 42 Sasaran. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja tahun 2012, telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan sasaran), dengan indikator sasaran sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :  Misi I terdiri dari 1 tujuan, 4 sasaran dan 36 indikator sasaran;  Misi II terdiri dari 1 tujuan, 13 sasaran dan 75 indikator sasaran;  Misi III terdiri dari 2 tujuan, 8 sasaran dan 48 indikator sasaran;  Misi IV terdiri dari 2 tujuan, 7 sasaran dan 73 indikator sasaran;  Misi V terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran dan 43 indikator sasaran. Capaian sasaran pada Misi pertama, sebanyak 34 indikator sasaran atau 94,04 % kategori baik sekali, 1 indikator sasaran atau 2,78 % kategori baik dan 1 indikator sasaran atau 2,78 % masih kurang.

Ikhtisar Eksekutif

iii


Capaian Misi kedua, sebanyak 57 indikator sasaran atau 76 % kategori baik sekali, 17 indikator sasaran atau 22,67 % kategori baik, 1 indikator sasaran atau 1,33 % kategori cukup. Capaian Misi ketiga sebanyak 43 indikator sasaran atau 89,58 % kategori baik sekali, 3 indikator sasaran atau 6,25 % kategori baik, 2 indikator sasaran atau 4,17 % masih kurang. Capaian Misi keempat sebanyak 62 indikator sasaran atau 84,93 % kategori baik sekali, 6 indikator sasaran atau 8,22 % kategori baik, 1 indikator sasaran atau 1,37 % kategori cukup dan 4 indikator sasaran atau 5,48 % masih kurang. Sedangkan Misi

kelima sebanyak 34 indikator sasaran atau 79,07 %

kategori baik sekali, 3 indikator sasaran atau 6,98 % kategori baik, 2 indikator sasaran atau 4,65 % kategori cukup dan 4 indikator sasaran atau 9,30 % masih kurang Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan diperoleh 91 indikator sasaran atau 33,09 % telah sesuai dengan target, 63 indikator sasaran atau 22,91 % belum mencapai target dan 121 indikator sasaran atau 40 % telah melampaui target. Tingkat ketercapaian indikator sasaran dirinci sebagai berikut : 

Misi pertama dengan 36 indikator sasaran diperoleh 20 indikator sasaran atau 55,56 % telah sesuai target, 5 indikator sasaran atau 13,89 % tidak mencapai target dan 11 indikator sasaran atau 30,56 % telah melampaui target.



Misi kedua dengan 75 indikator sasaran diperoleh 10 indikator sasaran atau 13,33 % telah sesuai dengan target, 24 indikator sasaran atau 32 % tidak mencapai target dan 41 indikator sasaran atau 54,67 % telah melampaui target.



Misi ketiga dengan 48 indikator sasaran diperoleh 14 indikator sasaran atau 29,17 % telah sesuai dengan target, 7 indikator sasaran atau 14,58 % tidak mencapai target dan 27 indikator sasaran atau 56,25 % telah melampaui target.



Misi keempat dengan 73 indikator sasaran diperoleh 30 indikator sasaran atau 41,10 % telah sesuai dengan target, 18 indikator sasaran atau 24,66 % tidak

Ikhtisar Eksekutif

iv


mencapai target dan 25 indikator sasaran atau 34,25 % telah melampaui target. 

Misi kelima dengan 43 indikator sasaran diperoleh 17 indikator sasaran atau 39,53 % telah sesuai dengan target, 9 indikator sasaran atau 20,93 % tidak mencapai target dan 17 indikator sasaran atau 39,63 % telah melampaui target. Selanjutnya, hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran

mencakup 275 indikator sasaran diketahui sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sasaran atau sebanyak 97,37 % dikategorikan baik sekali dan 1 (satu) sasaran atau 2,63 % dikategorikan baik.

Ikhtisar Eksekutif

v


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................

i-ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................

iii-v

DAFTAR ISI ......................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ...............................................................................................

vii-x

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang ......................................................................

1-5

1.2.

Bidang Kewenangan .............................................................

5-6

1.3.

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB ...............................................

6-9

1.4.

Aspek Strategis Kabupaten Banyuwangi ..............................

9-16

1.5.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah .................................

16-17

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 2.1.

BAB III

BAB IV

Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 .................................

18

a. Visi ....................................................................................

18-20

b. Misi ....................................................................................

20-22

c. Tujuan ...............................................................................

22

d. Sasaran ............................................................................

22-32

e. Indikator Kinerja Utama ....................................................

33-41

f. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 .........

41-43

2.2.

Rencana Kinerja ...................................................................

43-44

2.3.

Penetapan Kinerja .................................................................

44-55

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja ...............................................................

56-65

3.2.

Analisis Capaian Kinerja ........................................................

65-106

3.3.

Akuntabilitas Keuangan .........................................................

106-116

PENUTUP ........................................................................................

117-121

LAMPIRAN : 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 2. Penetapan Kinerja Tahun 2012 3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

Daftar Isi

vi


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

PDRB

ADHK

dan

Pertumbuhan

Ekonomi

Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2009 – 2012 ............................................ Tabel 1.2.

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 .......................................................

Tabel 1.3.

12

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 .......................................................

Tabel 1.4.

7

Jumlah

Penduduk

Berdasarkan

Mata

Pencaharian

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 ..................................... Penduduk

Berdasarkan

Tingkat

13 14

Tabel 1.5.

Jumlah

Pendidikan 14

Tabel 2.1.

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 ..................................... Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi .............................................

Tabel 2.2

Prioritas Pembangunan Daerah ..............................................

42

Tabel 3.1.

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ..............

59

Tabel 3.2.

Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target ..................

59

Tabel 3.3.

Pencapaian Target Misi ..........................................................

65

Tabel 3.4.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ..........................

Tabel 3.5.

31

65

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai .

Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menguatnya Kapasitas

Kelembagaan

Melalui

Regulasi

Yang

Konprehensif Dan Berkeadilan ............................................ Tabel 3.7.

69

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya partisipasi pendidikan ...........................................................

Daftar Tabel

68

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya buta aksara ...................................................................................

Tabel 3.9.

68

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum ........................................

Tabel 3.8.

67

70 vii


Tabel 3.10.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan .............

Tabel 3.11. Tabel 3.12.

71

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Meningkatnya usia harapan hidup ........................................

73

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya angka

74

kematian bayi ....................................................................... Tabel 3.13.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan .............................................

Tabel 3.14.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Menurunnya anak balita dibawah garis merah ...................................................

Tabel 3.15.

76

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ...........................

Tabel 3.18.

75

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya peserta KB aktif ....................................................................

Tabel 3.17.

75

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita .........................................

Tabel 3.16.

74

76

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat ......................

Tabel 3.19.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional ..

Tabel 3.20.

77

Analisis

Pencapaian

Sasaran

Strategis

78

17

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren ........................... Tabel 3.21.

81

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian ..............................................................................

Tabel 3.22. Tabel 3.23.

81

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian ......................

84

Analisis

85

Pencapaian

Sasaran

Strategis

20

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan Tabel 3.24.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN .......................

Daftar Tabel

85 viii


Tabel 3.25.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya ......................................

Tabel 3.26.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM ................

Tabel 3.27.

87

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat

serta jejaring

pelaku ekonomi ................................................................... Tabel 3.28.

86

88

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah ................................................................

Tabel 3.29.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi ...................................

Tabel 3.30.

88 90

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata .............

Tabel 3.31.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian .........................

Tabel 3.32.

91 91

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi ..........

Tabel 3.33.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan

dalam

jumlah kualitas yang memadai ............................................ Tabel 3.34.

93

94

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara

97

terpadu dan konprehensif ................................................... Tabel 3.35.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32 Meningkatnya

97

jumlah jalan poros desa Tabel 3.36.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33 Menurunnya tingkat pengangguran ..........................................................

Tabel 3.37.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34 Menurunnya angka kemiskinan ................................................................

Tabel 3.38

99

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis

Daftar Tabel

98

pada ix


pengarusutamaan gender .................................................... Tabel 3.39

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat ......................

Tabel 3.40

100 102

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 37 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan .......................................

Tabel 3.41

103

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 38 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal ............

104

Tabel 3.42.

Perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi .....................

109

Tabel 3.43.

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 ...............................................................

Tabel 3.44.

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 ...............................................................

Tabel 3.45.

111

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 ................................................................

Tabel 3.46.

110

112

Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 ...........................................................................

113

Tabel 3.47

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 ..........................

114

Tabel 3.48

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 ..................................

116

Daftar Tabel

x


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gambar 1.2.

Daftar Gambar

Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut Penggunaannya ......................................................

10

Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi ...............

11

xi


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan,

telah

menumbuhkembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih dan optimalisasi pelayanan publik. Agar Good Governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, serta integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian konsep Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri. Terwujudnya pemerintahan yang baik diera reformasi ini, merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada tingkatan responsibilitas manajerial pada setiap lingkungan dalam organisasi. Masing-masing individu pada setiap lingkungan organisasi bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya kepada atasan langsungnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (Controllable Activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (Uncontrollable Activities). Kegiatan yang Bab I Pendahuluan

1


terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai/dievaluasi hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang percayakan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggunggunawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, Inpres Nomor Bab I Pendahuluan

2


7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2012. a.

Maksud dan Tujuan Penyusunan dimaksudkan

LAKIP

sebagai

Kabupaten wujud

Banyuwangi

Tahun

pertanggungjawaban

2012

ini

pelaksanaan

Pemerintahan Daerah Tahun 2012. Adapun tujuannya adalah untuk : a. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama Tahun Anggaran 2012; b. Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk perbaikan ditahun-tahun berikutnya. b.

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 sebagai berikut : 1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Bab I Pendahuluan

3


2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007; 9. Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10.

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; Bab I Pendahuluan

4


15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012. 1.2. Bidang Kewenangan Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Bab I Pendahuluan

5


Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan wajib yang dilaksanakan meliputi : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan

dan

catatan

sipil,

ketenagakerjaan,

ketahanan

pangan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan; dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan; dan ketransmigrasian.

1.3. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Kondisi perekonomian daerah secara makro di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009 hingga 2010 menunjukkan pergerakan yang stabil. Hal ini dapat ditunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2009 sebesar 5,39 persen menjadi 6,81 persen tahun 2010. Pertumbuhan ini antara lain disebabkan intervensi pemulihan ekonomi nasional oleh Pemerintah Pusat, dengan pengelolaan arus modal (capital inflow), nilai tukar (exchange rate), menjaga laju inflasi di level regional, serta promosi investasi secara pesat pada tahun 2010. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi dapat mengalami recovery sehingga tahun 2010 mencapai sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 5,0 persen. Bab I Pendahuluan

6


Adapun

pada

tahun

2011,

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten

Banyuwangi diprediksi stabil pada posisi 6,08-6,27 persen. Pertumbuhan ini diprediksi merupakan kondisi stabilitas pergerakan ekonomi yang didukung dengan peningkatan daya beli masyarakat, perluasan investasi, stimulasi belanja pemerintah dan surplus perdagangan dalam daerah. Perkembangan

perekonomian

di

Kabupaten

Banyuwangi

dapat

ditunjukkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Sejak tahun 2010, PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 sebesar Rp 11,082 triliun, meningkat menjadi Rp 11,77 triliun pada tahun 2011 dan diprediksi pada tahun 2012 meningkat menjadi . Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 - 2012 No

Realisasi Kondisi

Sektor

. 1

Pertanian

2

Pertambangan

2009

5.774.827

6.144.416

426.031,59

452.270,83

482.773

513.670

588.452,20

624.694,90

657.300

699.367

65.685,97

69.731,56

74.436

79.200

33.470,68

35.532,13

37.758

40.175

2.511.102,45

2.665.761,00

2.873.804

3.057.728

451.014,23

478.792,15

506.246

538.646

671.011,14

712.338,65

744.334

558.234,84

592.616,47

625.667

665.709

Total

10.439.329,31

11.082.286,61

11.777.146

12.530.883

Pertumbuhan Ekonomi

6,04 persen

6,81 persen

6,27 persen

6,20 - 6,40 persen

&

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Minum

5

Bangunan

6

Perdagangan, Restoran & Hotel Pengangkutan

&

Komunikasi Bank

dan

Lembaga

Keuangan 9

Prediksi 2012

5.450.548,92

3

8

2011

5.134.326,25

Penggalian

7

2010

Jasa-Jasa

791.971

Sumber: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2012

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut terutama ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu tumbuh rata-rata diatas 7% setiap tahunnya. Pada tahun 2009, sektor ini memberikan kontribusi pada total PDRB sebesar 2,5 triliun rupiah, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 2,7 triliun Bab I Pendahuluan

7


rupiah, 2,8 triliun rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 diprediksi mencapai 3,0 triliun rupiah. Sementara sektor paling besar yang menopang tetap pada sektor pertanian yang mempunyai kontribusi paling besar sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian sektor ini tumbuh berada dibawah pertumbuhan ekonomi kabupaten. Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan namun sektor ini tetap menjadi sektor paling dominan dengan angka tiap tahunnya mendekati 50% atau separo nilai PDRB total Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 sektor ini menyumbang sebesar 5,4 triliun rupiah, pada tahun 2011 sebesar 5,7 triliun rupiah, pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 6,1 triliun rupiah. Berdasarkan prediksi PDRB di atas maka diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2012 tetap dijaga dan mulai menunjukkan kondisi peningkatan. Perkembangan diharapkan terjadi dengan jumlah barang dan jasa yang secara fisik dihasilkan bertambah besar dibandingkan dengan tahun 2011. Pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2012 diharapkan menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor-sektor dimana orang miskin bekerja. Peningkatan PDRB di Kabupaten Banyuwangi disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan antar daerah. Di sektor investasi pada tahun 2009 terdapat penurunan modal asing sebesar US $ 300.000 dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 130,38 miliar. Meskipun berbagai kemajuan pembangunan daerah telah dicapai pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 serta diprekdisikan naik pada tahun 2012, namun

masih

banyak

permasalahan

yang

harus

dipecahkan

dalam

pembangunan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 20102015 yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan perekonomian memang sudah sangat baik. Pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai terus meningkat dan cukup tinggi. Namun demikian penyumbang dari pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah tertentu. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Oleh sebab itu, pertumbuhan

Bab I Pendahuluan

8


ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu tantangan yang harus dapat dicarikan jalan keluarnya. 1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banyuwangi 1. Kondisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagaian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas se-Jawa Timur, dengan luas wilayah 5.782,50 km2. Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen; sedangkan

yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas

sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi Bab I Pendahuluan

9


tanaman

perkebunan

dan

kehutanan,

serta

memiliki

potensi

untuk

dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Gambar 1.1 Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut Penggunaannya

Hutan (31,72 %) Lain-lain (17,59 %) Perkebunan (14,21 %) Tambak (0,31 %)

Sawah (11,44 %) Ladang (2,80 %) Permukiman (22,04 %)

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka 2012

Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau sebanyak 15 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7 o , 43 – 80 o ,46 Lintang Selatan dan 113 o ,53 - 114 o ,38 Bujur Timur. Bab I Pendahuluan

10


Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai ketinggian antara 25 – 100 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi mempunyai batas daerah

sebagai berikut :

a. Sebelah Utara

: Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

b. Sebelah Timur

: Selat Bali.

c. Sebelah Selatan

: Samudera Indonesia.

d. Sebelah Barat

: Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi

P. Kalong P. Merah P. Bedil

P. Watupagar

P. Karangbolong P. Lutung P. Mustika

P. Watulayar

P. Mandi

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

11


Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

No.

Kecamatan

Jumlah Desa

Kelurahan

1.

Pesanggaran

5

-

2.

Siliragung

5

-

3.

Bangorejo

7

-

4.

Purwoharjo

8

-

5.

Tegaldlimo

9

-

6.

Muncar

10

-

7.

Cluring

9

-

8.

Gambiran

6

-

9.

Tegalsari

6

-

10.

Glenmore

7

-

11.

Kalibaru

6

-

12.

Genteng

5

-

13.

Srono

10

-

14.

Rogojampi

18

-

15.

Kabat

16

-

16.

Singojuruh

11

-

17.

Sempu

7

-

18.

Songgon

9

-

19.

Glagah

8

2

20.

Licin

8

-

21.

Banyuwangi

-

18

22.

Giri

2

4

23.

Kalipuro

5

4

24.

Wongsorejo

12

-

189

28

JUMLAH Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi

Bab I Pendahuluan

12


2. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 mencapai 1.614.416 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki – laki 799.441 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 814.975 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata – rata 279,168 jiwa/km². Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 No

Kelompok Umur / Tahun

1

0-4

103.993

6,44

2

5-9

130.447

8,08

3

10 - 14

132.583

8,21

4

15 - 19

144.092

8,93

5

20 - 24

130.801

8,10

6

25 - 29

152.531

9,45

7

30 - 34

150.440

9,32

8

35 - 39

152.781

9,46

9

40 - 44

145.787

9,03

10

45 - 49

140.428

8,70

11

50 - 59

70.122

4,34

12

60 - 64

60.881

3,77

13

65 - 69

54.412

3,37

14

70 - 74

30.110

1,87

15

> 75

15.008

0,93

1.614.416

100

JUMLAH

Jumlah

Prosentase

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar bermata pencaharian bidang Pertanian / Perkebunan yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 28,06 %. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut :

Bab I Pendahuluan

13


Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 No

Mata Pencaharian

Jumlah

Prosentase

1.

Belum / Tidak Bekerja

275.106

27,02

2.

Mengurus Rumah Tangga

122.259

12,01

3.

Pelajar / Mahasiswa

234.622

23,04

4.

Pensiunan

7.030

0,69

5.

Pegawai Negeri Sipil

12.233

1,20

6.

TNI

1.306

0,13

7.

POLRI

1.200

0,12

8.

Perdagangan

44.915

4,41

9.

Pertanian / Perkebunan

285.668

28,06

10.

Peternakan

607

0,06

11.

Nelayan / Perikanan

11.385

1,12

12.

Lainya

21.773

2,14

1.018.104

100

JUMLAH

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD / Sederajat yaitu sebesar 493.677 atau 31,29 % dari jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 1.577.823 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Prosentase

1.

Belum / Tidak Sekolah

309.707

19,63

2.

Tidak Tamat SD

282.532

17,91

3.

SD / Sederajat

493.677

31,29

4.

SLTP / Sederajat

258.551

16,39

5.

SLTA / Sederajat

195.787

12,41

6.

Diploma I / II

5.736

0,36

7.

Diploma III

6.604

0,42

8.

Strata I

24.280

1,54

9.

Strata II

900

0,06

10.

Strata III

49

0,00

1.577.823

100

Jumlah Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi Bab I Pendahuluan

14


Potensi penduduk tersebut, diharapkan mampu memiliki daya dukung terhadap pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi, bahwa tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk meningkatkan kemakmuran

atau

kesejahteraan

masyarakat

Banyuwangi. Tidak hanya

sejahtera melainkan juga mandiri dan berakhlak. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai kesejahteraan semacam itu, digunakan 4 (empat) strategi pembangunan secara umum yaitu : pro growth, pro jop dan pro poor, pro

environtment. 1. Pro Growth berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan. Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui startegi jalur ganda (dua track strategi). Strategis pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, namun disisi lain terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pro growth dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang soial ekonomi dan politik sehingga dicapai kesejahteraan yang berkeadilan.Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 2. Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan sekolah setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti mendorong berkembangnya sektor riil di Kabupaten Banyuwangi terutama sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri berbasis pertanian dan pariwisata; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3)

Bab I Pendahuluan

15


Menjaga iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. 3. Pro poor berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan. Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai dengan tingkat kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui usaha

dan

bekerja

bersama

untuk

mencapai

keberdayaan

dan

kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 4. Pro environtment, diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana.

1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis

Penataan

Organisasi

Perangkat

Daerah,

yang

telah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Dinas Daerah (16 Dinas) : Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perindustrian, Bab I Pendahuluan

16


Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendapatan. 4. Lembaga Teknis Daerah : -Inspektorat; -(8 Badan) : Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Badan

Kepegawaian dan Diklat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup; -Kantor (2 Kantor) : Kantor Ketahanan Pangan, dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; -RSUD (2 RSUD) : RSUD Blambangan dan RSUD Genteng 5. Kecamatan (24 Kecamatan) : Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Banyuwangi, Kabat, Rpgojampi, Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Tegalsari, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Cluring, Gambiran, Pesanggaran dan Siliragung; 6. Kelurahan (28) : Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampungmelayu,

Kampungmandar,

Lateng,

Singotrunan,

Pengantigan,

Sumberejo, Tamanbaru, Kalipuro, Klatak, Gombengsari, Bulusan, Banjarsari, Bakungan, Boyolangu, Mojopanggung, Penataban dan Giri. Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Perda tersendiri, yaitu : -Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; -Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Bab I Pendahuluan

17


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. a. Visi Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

18


Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF

WIDYATMOKO (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SEJAHTERA

DAN

MASYARAKAT BERAKHLAK

BANYUWANGI MULIA

YANG

MELALUI

MANDIRI,

PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”. Penjelasan dari Visi sebagai berikut: 1)

Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya

dalam

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihakpihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerahdaerah lain yang saling menguntungkan. 2)

Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3)

Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.

4)

Peningkatan

perekonomian

pertumbuhan

perekonomian

diarahkan rakyat

untuk

dengan

meningkatkan

mendorong

secara

sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

19


industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai. 5)

Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. Visi

Kabupaten

Banyuwangi

tersebut

berpedoman

pada

Visi

Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yaitu : “KABUPATEN

BANYUWANGI

YANG

RELIGIUS,

SEJAHTERA

DAN

MANDIRI BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU ”, dengan Misinya : 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan SDM berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 4. Mewujudkan peningkatan pembangunan insfrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan bertanggung jawab; 6. Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri berbasis agribisnis terpadu; 7. Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri berbasi ekowisata terpadu.

b.

Misi Misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati) ditetapkan 9 (sembilan) Misi sebagai berikut :


20


1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. 2) Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha

dan

kelompok-kelompok

masyarakat

untuk

mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan. 4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan

melalui

penciptaan

iklim

yang

kondusif

untuk

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. 5) Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 7) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal. 8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 9) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari Misi adalah sebagai berikut: 1)

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance). 2)

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

3)

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

4)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik.


21


5)

Mewujudkan

kesejahateraan

sumberdaya

daerah

masyarakat

berbasis

melalui

pemberdayaan

optimalisasi masyarakat,

pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. c. Tujuan Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan. Untuk mencapai visi dan misi telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut : 1)

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.

2)

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

3)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat.

4)

Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi.

5)

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik.

6)

Menurunkan

kesenjangan

antar

wilayah

khususnya

dalam

hal

ketersediaan sarana dan prasarana fisik. 7)

Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

d.

Sasaran Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Berdasarkan tujuan di atas, sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama periode RPJMD disertai indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :


22


.

MISI I : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktif dan statis Cakupan patroli petugas Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Rasio bayi berAkte Kelahiran Rasio pasangan berAkte Nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten"

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Sasaran Strategis 3 : Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum

Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Penegakan PERDA Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penyelesaian izin lokasi


23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 MISI II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya Tujuan 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 5 : Menurunnya angka buta aksara

Angka melek huruf (AMH) Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

Pendidikan Dasar : Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs) : Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA) : Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Kelulusan : Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah -

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kesadaran moral peserta didik Sasaran Strategis 9 : Menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya usia harapan hidup


-

Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay)

24


Sasaran Strategis 10 Menurunnya angka kematian bayi Sasaran Strategis 11 Menurunnya jumlah kematian maternal Sasaran Strategis 13 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan Sasaran Strategis 14 Menurunnya anak balita dibawah garis merah Sasaran Strategis 15 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita Sasaran Strategis 16 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Sasaran Strategis 17 Meningkatnya peserta KB aktif

Sasaran Strategis 18 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat Sasaran Strategis 19 Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan Sasaran Strategis 20 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional

Sasaran Strategis 21 : Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren


BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) -

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Rasio posyandu per satuan balita

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Posyandu aktif

25


MISI III : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Eonomi Masyarakat SASARAN Sasaran Strategis 22 : Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

INDIKATOR KINERJA

Produksi daging (Ton/Th) Produksi telor (Ton/Th) Produksi susu (ton/Th) Mortalitas ternak (angka kematian ternak) Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani Gabah Beras (Ton) Kesediaan pangan utama Produksi perikanan Konsumsi ikan

Sasaran Strategis 23 : Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Sasaran Strategis 24 : Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan Sasaran Strategis 25 : Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN Sasaran Strategis 26 : Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya Sasaran Strategis 27 : Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM


Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industri Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Kunjungan wisata domistik Kunjungan wisata mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM Usaha Mikro dan Kecil

26


MISI III : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 28 : Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Sasaran Strategis 29 : Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah

Lama proses perjinan Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP) Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan

MISI IV : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik

SASARAN

Tujuan 5 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 30 : Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Sasaran Strategis 31: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerahdaerah tujuan wisata Sasaran Strategis 32 : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian


Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional / lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Web site milik pemerintah daerah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

27


Daur ulang sistem irigasi Rasio Jaringan Irigasi Persentase penduduk yang memiliki lahan Sasaran Strategis 33 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai

MISI IV : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik Tujuan 6 : Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 34 :

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Meningkatnya prasarana dan

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

sarana pendidikan dan

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

kesehatan dalam jumlah

Jumlah klub olahraga

kualitas yang memadai

Jumlah gedung olahraga Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persentase penanganan sampah Persentase luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil


28


Sasaran Strategis 35 : Tersusunnya dan tertatanya

Ketaatan terhadap RTRW

RTRW Kabupaten

Luas wilayah produktif

Banyuwangi secara terpadu

Luas wilayah industri

dan konprehensif

Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Sasaran Strategis 36 : Meningkatnya jumlah jalan

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman

poros desa

penduduk (mimal dilalui roda 4)

MISI V : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan Tujuan 7 : Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 37 : Menurunnya tingkat

Angka partisipasi angkatan kerja

pengangguran

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Rasio ketergantungan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU )

Sasaran Strategis 38 : Menurunnya angka

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan

kemiskinan

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

Sasaran Strategis 39 : Meningkatnya programprogram pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

Meningkatnya jaminan dan

rehabilitasi


29


perlindungan sosial

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

masyarakat

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sasaran Strategis 41 : Meningkatnya peranan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan

kelompok-kelompok dalam

masyarakat (LPM)

masyarakat di dalam berbagai

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

kegiatan pembangunan

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat


Jumlah group kesenian

Meningkatnya upaya

Jumlah gedung

pelestarian dan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

pengembangan budaya lokal

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan


30


Tabel. 2.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia Misi 1.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Tujuan 1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

Sasaran 1. 2.

3.

4.

2.

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

2.

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

20. 21.

3.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat 4. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi

22.

23.

24. 25. 26.

27. 28.


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai; Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum Menurunnya angka buta aksara; Meningkatnya angka partisipasi pendidikan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan; Meningkatnya kesadaran moral peserta didik; Menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral; Meningkatnya usia harapan hidup; Menurunnya angka kematian bayi; Menurunnya jumlah kematian maternal; Menurunnya angka kematian ibu melahirkan; Menurunnya anak balita di bawah garis merah; Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan; Meningkatnya peserta KB aktif; Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat; Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan; Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional; serta Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Possiaga serta Poskestren. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian; Meningkatkan industri olahan yang inovatif dan kreatif berbasis pertanian; Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan; Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN; Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya; Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM; Meningkatnya jejaring kekuatan ekonomi antar kabupaten, provinsi

31


29. 4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik

30. 31.

32.

6. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik

5.

Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

7. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan


dan nasional serta jejaring pelaku ekonomi; serta Tersusunnyaregulasi penguatan ekonomi kerakyatan. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi; Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata; Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian;

33. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi; 34. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; 35. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif; serta 36. Meningkatnya jumlah jalan poros desa. 37. Menurunnya tingkat pengangguran; 38. Menurunnya angka kemiskinan; 39. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender; 40. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat; 41. Meningkatnya peranan kelompokkelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan; serta 42. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

32


e. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

IKU Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi mengacu pada Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015, sebagai berikut :

NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktif dan statis Cakupan patroli petugas Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Rasio bayi berAkte Kelahiran Rasio pasangan berAkte Nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten"

2.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang


Tingkat efektifitas anggaran

*

Tingkat Efisiensi Anggaran

*

Jumlah Perda yang diselesaikan

*

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat % Jumlah keluhan masyarakat

*

33


ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai 3.

4.

Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah

Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Penegakan PERDA Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penyelesaian izin lokasi

5.

Menurunnya angka buta aksara

Angka melek huruf (AMH)

*

Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

*

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

*

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 6.

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

Pendidikan Dasar : Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs) Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA) Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah


34


Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Kelulusan : Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 7.

Meningkatnya kesadaran

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta

masyarakat akan

aksara)

pentingnya pendidikan

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

8

Meningkatnya usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup

*

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

*

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

*

BOR (Bed Occupancy rate )

*

AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) 9

Menurunnya angka

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000

kematian bayi

kelahiran) *


35


10

Menurunnya angka

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran

kematian ibu melahirkan

hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani *

11

Menurunnya anak balita dibawah garis merah

12

Menurunnya prevalensi

Persentase balita gizi buruk

*

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Rasio posyandu per satuan balita

gizi kurang pada balita 13

14

Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

15

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

*

Cakupan pembantu puskesmas Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

16

Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

*

Jumlah Poliklinik * Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 17

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan,


Posyandu aktif

36


18

19

seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian

Produksi daging (Ton/Th)

*

Produksi telor (Ton/Th) * Produksi susu (ton/Th) * Mortalitas ternak (angka kematian ternak) Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani * Gabah Beras (Ton) Kesediaan pangan utama Produksi perikanan * Konsumsi ikan *

Meningkatkan industri

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

olahan dan kreatif

Ekspor bersih perdagangan

berbasis pertanian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

*

Pertumbuhan industri 20

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan

21

Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) *

22

23

24

25

Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi

Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah


*

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) * Rasio daya serap tenaga kerja * Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)* Kunjungan wisata domistik * Kunjungan wisata mancanegara * Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) * Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 8 Jumlah BPR / LKM Usaha Mikro dan Kecil Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Kontribusi (pertumbuhan) sektoral : Perdagangan, restoran dan hotel * Ekspor bersih perdagangan * Cakupan bina kelompok perdagangan / usaha informal Lama proses perijinan Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP)

*

37


Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan * 26

Meningkatnya sarana

Jumlah jaringan komunikasi

informasi dan alat

Jumlah surat kabar nasional / lokal

transportasi

Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Web site milik pemerintah daerah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek

*

Jumlah uji kir angkutan umum

*

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat

*

*

Kepemilikan KIR angkutan umum

*

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu 27

Meningkatnya kualitas

*

*

*

*

*

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

*

dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata 28

Meningkatnya sarana

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

dan prasarana penunjang

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan

pertanian

lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil Daur ulang sistem irigasi Rasio Jaringan Irigasi Persentase penduduk yang memiliki lahan

29

Meningkatnya kuantitas

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

dan kualitas jalan dan

Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum

sarana serta prasarana

Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal

yang menghubungkan

per tahun

pusat-pusat kegiatan

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

ekonomi

Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4


38


Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

*

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

*

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

*

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai 30

Meningkatnya prasarana


dan sarana pendidikan


dan kesehatan dalam


jumlah kualitas yang


memadai

Jumlah gedung olahraga Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persentase penanganan sampah

*

Persentase luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air

*

*

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

*

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

*

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

31

Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif

32

Meningkatnya jumlah

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan

jalan poros desa

pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

Menurunnya tingkat


pengangguran

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

33

*

*

*

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka

*

Keselamatan dan perlindungan


39


Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Rasio ketergantungan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU ) 34

35

Menurunnya angka kemiskinan

Meningkatnya programprogram pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT * Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur * Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) * Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) * Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan *

36

Meningkatnya jaminan

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

dan perlindungan sosial

rehabilitasi

masyarakat

PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penurunan PMKS

*

Prosentase penduduk mempunyai jaminan sosial 37

*

Meningkatnya peranan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan

kelompok-kelompok

masyarakat (LPM)

dalam masyarakat di


dalam berbagai kegiatan

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB

pembangunan

Cakupan bina kelompok petani

*

*

Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif * Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 38

Meningkatnya upaya


pelestarian dan

Jumlah gedung

pengembangan budaya


lokal

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

*

*

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan


*

40


f.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 Tantangan yang dihadapi pada tahun 2012 adalah terutama menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal. Untuk mengatasi hal itu perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (affirmative masyarakat.

policy)

guna

Sehingga

mengurangi

strategi

kesenjangan

pembangunan

kesejahteraan

yang

dipilih

di

adalah

pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dirumuskan dengan tema “Percepatan Dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan

Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.” Adapun di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2012, maka telah menetapkan tema “Pemerataan Pembangunan Dan Percepatan

Pertumbuhan

Ekonomi

Yang

Didukung

Pemantapan

Tata

Kelola

Kepemerintahan Dalam Rangka Mewujudkan Kemakmuran Yang Lebih Baik.” Berdasarkan tema dan analisis kondisi Kabupaten Banyuwangi pada tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi pada tahun 2012, maka ditetapkan tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2012 “Menggerakkan Pembangunan Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi Dan Pengurangan Disparitas Wilayah .” Maksud dari tema ini adalah : 1. Peningkatan kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, dicapai dengan cara menggerakkan seluruh pelaku pembangunan daerah guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik regional bruto. Hal ini selaras


41


dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. 2. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, juga dapat memberikan dampak adanya disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Untuk itu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi harus disinergikan dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah, antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan,

mengingat

setiap

warga

Kabupaten

Banyuwangi

mempunyai hak yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan serta mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Tabel 2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2010-2015

Tahun 2012

1.

Pengentasan kemiskinan dan

1.

pengangguran; 2.

Peningkatan akses dan kualitas

pengangguran; 2.

pendidikan yang bermoral dan berakhlak; 3.

Peningkatan akses dan kualitas

Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak;

3.

kesehatan;

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

4.

Revitalisasi sektor pertanian;

4.

Revitalisasi sektor pertanian;

5.

Pengembangan pariwisata berbasis

5.

Pengembangan pariwisata berbasis

kearifan lokal; 6.

7.

Peningkatan daya saing koperasi, usaha

kearifan lokal; 6.

Peningkatan daya saing koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah berbasis

mikro, kecil dan menengah berbasis

kelompok dan kluster;

kelompok dan kluster;

Pengembangan industri olahan dan kreatif

7.

berbasis pertanian;

Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;

8.

Peningkatan investasi;

8.

Peningkatan investasi;

9.

Pemberdayaan kelompok masyarakat;

9.

Pemberdayaan kelompok masyarakat;

10.

Pengembangan perlindungan dan jaminan

10.

Pengembangan perlindungan dan

sosial; 11.

Pengembangan infrastruktur dan tata

jaminan sosial; 11.

ruang; 12.

Peningkatan akses transportasi dan

Pengembangan infrastruktur dan tata ruang;

12.

informasi;

Peningkatan akses transportasi dan informasi;

13.

Rehabilitasi lahan dan hutan;

13.

Rehabilitasi lahan dan hutan;

14.

Pelestarian dan pengembangan budaya

14.

Pelestarian dan pengembangan budaya

lokal; 15.

Pengarusutamaan jender dan perlindungan


lokal; 15.

Pengarusutamaan jender dan

42


anak.

perlindungan anak.

16.

Peningkatan kesadaran hukum;

16.

Peningkatan kesadaran hukum;

17.

Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan;

17.

Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan;

18.

Pengembangan jejaring kekuatan-

18.

Pengembangan jejaring kekuatan-

19.

kekuatan ekonomi antar daerah, provinsi

kekuatan ekonomi antar daerah, provinsi

dan pusat;

dan pusat;

Peningkatan kapasitas birokrasi dan

19.

kualitas pelayanan publik; 20.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif;

2.2.

Peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik;

20.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif;

Rencana Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 (ada

dilampiran LAKIP ini). 2.3. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan amanat Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

43


Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Indikator Kinerja Utama Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Satuan

Target 2012

%

1 : 0,84

%

51,24

Buah

80

Pengelolaan arsip secara baku

%

40

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

%

80

Tersimpannya arsip inaktif dan statis

%

35

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Kegiatan

144

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

%

0,0009

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda

%

80

%

93

Sistim

9

%

46

Rasio bayi berAkte Kelahiran


44


Rasio pasangan berAkte Nikah

%

0,164

Kepemilikan KTP

%

85,71

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

%

8,03

Ada / Tidak

SIAK 2010

Sudah / Belum

Sudah

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Dokumen

Tersedia

Buku "Kabupaten dalam Angka"

Ada / Tidak

Ada

Buku "PDRB Kabupaten"

Ada / Tidak

Ada

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Satuan %

Target 2012 78

Sasaran Strategis 3 Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan Indikator Kinerja Utama Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Satuan

Target 2012

Restoran

59

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Penginapan /

62

Hotel Lahan bersertifikat

%

13

Penyelesaian kasus tanah

%

100

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum Indikator Kinerja Utama Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Satuan %

Target 2012 60

Kegiatan pembinaan politik daerah

%

60

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

%

1 : 1,16

Penegakan PERDA

%

91

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penyelesaian izin lokasi

%

87

Kasus Kali %

722 4 97,7

Satuan

Target 2012


%

98,45-98,23

Angka rata-rata lama sekolah

%

7,25

Angka partisipasi kasar SD/MI

%

108,66

Angka partisipasi kasar SLTP

%

96,99

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka buta aksara Indikator Kinerja Utama


45


Angka partisipasi kasar SLTA

%

60,29

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

%

97,92


%

73,58

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

%

44,32

Angka Partisipasi Murni :

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Angka partisipasi sekolah

%

100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

%

96,76

Rasio guru/murid

%

15,32

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

%

23,59


%

93,69

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

%

96,76

Rasio guru terhadap murid

%

15,43

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

%

38,06


%

77,04

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

%

52,01


%

15,24

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

%

38,06

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

%

99,75

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

96,18

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

95,78

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

99,69

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

88,74

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

85,92

Pendidikan Dasar :

Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs)

sekolah

Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA)

sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Angka Kelulusan :

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

%

99,86

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

%

0,04

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

%

0,49

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

%

1,29

Jumlah perpustakaan

%

1

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

%

57.653

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

%

58.610

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)


46


Sasaran Strategis 8 Meningkatnya usia harapan hidup Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012


Th

67,0-67,50

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

%

90

%

100

%

15

Cakupan kunjungan bayi

%

86


%

60

AVLOS ( Average Length of Stay)

Hari

9

BTO (Bed Turn Over)

Kali

50

TOI ( Turn Over Interval)

hari

4

per mile

45

(UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Angka Kematian > 48 jam (GDR)

(‰) Angka Kematian < 48 jam (NDR)

per mile

70

(‰) Sasaran Strategis 9 Menurunnya angka kematian bayi Indikator Kinerja Utama Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000

Satuan

Target 2012

%

30

kelahiran) Sasaran Strategis 10 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan Indikator Kinerja Utama Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran

Satuan

Target 2012

%

70

%

81

hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Sasaran Strategis 11 Menurunnya anak balita dibawah garis merah Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012


%

≤5

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

Sasaran Strategis 12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita Indikator Kinerja Utama Rasio posyandu per satuan balita

Satuan

Target 2012

%

1,95

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


47


Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

%

95,4

Satuan

Target 2012

orang

2

Rasio akseptor KB

%

0,72

Cakupan peserta KB aktif

%

72,8

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

%

41,6

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Sasaran Strategis 14 Meningkatnya peserta KB aktif Indikator Kinerja Utama Rata-rata jumlah anak per keluarga

Sasaran Strategis 15 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

%

100

Cakupan pembantu puskesmas

%

48,39

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

%

142,18

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

%

1:14,53

Satuan

Target 2012

Rasio dokter per satuan penduduk

%

7,45

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

%

2,19

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

%

2,31

Jumlah Rumah Sakit

RS

11

Puskesmas,

216

Cakupan puskesmas

Sasaran Strategis 16 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional Indikator Kinerja Utama

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

Pustu, Pusling Jumlah Tenaga Medis

Orang

250

Keperawatan (perawat dan bidan)

Orang

1.250

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Orang

37

Tenaga kesehatan

Orang

60

Sanitarian

Orang

31

Ahli gizi

Orang

37

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

%

15,64

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

%

44,05

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

%

3,75

Sasaran Strategis 17 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren Indikator Kinerja Utama


Satuan

Target 2012

48


Posyandu aktif

%

100

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian Indikator Kinerja Utama Produksi daging (Ton/Th)

Satuan

Target 2012

Ton

5.674

Produksi telor (Ton/Th)

Ton

9.389

Produksi susu (ton/Th)

Ton

424.706

Mortalitas ternak (angka kematian ternak)

%

0,5

Kejadian penyakit

%

5,8

Jumlah Puskewan

Puskewan\

8

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

%

7,63

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

%

1,07

Kw/hektar

65,03

%

49,27

%

9,05

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani

%

110,65

Gabah

Ton

833.572

Beras (Ton)

Ton

502.122

%

305,28

Ton

60.810

%

29,6

Kesediaan pangan utama Produksi perikanan Konsumsi ikan

Sasaran Strategis 19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

%

23,81

Rp.

17.162.308

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

%

5,68

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor

%

6,0

%

4,85

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan

industri Pertumbuhan industri Sasaran Strategis 20 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan Indikator Kinerja Utama Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan

Satuan

Target 2012

%

1,05

%

0,04

Sasaran Strategis 21 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN Indikator Kinerja Utama Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Satuan

Target 2012

Investor

1

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)


50 Orang

238

%

4,04

Rp.

1

49


Sasaran Strategis 22 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Kunjungan wisata domistik

Orang

786.114

Kunjungan wisata mancanegara

Orang

20.437

%

3,71

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Sasaran Strategis 23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM Indikator Kinerja Utama Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM Usaha Mikro dan Kecil

Satuan

Target 2012

%

79,9

UKM

21.000

BPR/LKM

1.900

UMK

36

Sasaran Strategis 24 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi Indikator Kinerja Utama Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Satuan

Target 2012

Bank

43

Perush. Asuransi

4

Sasaran Strategis 25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Lama proses perijinan

%

92,31

Penyelesaian ijin lokasi

%

97,7

Ada / Tidak ada

Ada

Rp.

35,611

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah Pajak daerah (milyar RP) Retribusi Daerah (milyar RP)

Rp.

25,578

Macam pajak daerah

Macam

11

Macam retribusi daerah

Macam

30

Perda

1

%

93

Perda

1

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan

Sasaran Strategis 26 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi Indikator Kinerja Utama Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional / lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Satuan

Target 2012

Jaringan

13

Jenis

18

Penyiaran /

49/2

tayang Jumlah penyiaran TV lokal

Tayang

1

Web site milik pemerintah daerah

Web site

1

%

92

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik


50


Jumlah arus penumpang angkutan umum

Orang

1.568.444

%

0,00032


Angkutan

1.420

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan

2/1/8

Angkutan darat

%

0,001


%

31,16

Menit

20

Rp.

37.500

%

0,055

Rasio ijin trayek

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu

Sasaran Strategis 27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata Indikator Kinerja Utama Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Satuan

Target 2012

%

92

Sasaran Strategis 28 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

%

85

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan

%

40

%

85

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan

%

85

Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai

%

40

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi

%

80

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

%

85

Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

%

85

Daur ulang sistem irigasi

%

40

Rasio Jaringan Irigasi

%

85

Persentase penduduk yang memiliki lahan

%

20

lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)

yang terkenan abrasi

Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi Indikator Kinerja Utama Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Satuan

Target 2012

%

0,005


Orang

1.568.444

Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal

Orang

1.568.444


%

85

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

82

per tahun


51


Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

%

55

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

%

55

Rasio rumah layak huni

%

50

Rasio permukiman layak huni

%

50

Panjang jalan dilalui Roda 4

%

0,0002

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

92,40

Km

25.500

%

30

%

78

%

97

Lingkungan Pemukiman

Pemukiman

113.991

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam,

Bangunan

25

%

80

penduduk

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai Sasaran Strategis 30 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai Satuan

Target 2012



%

86,03


%

84,56


%

96,86

Klub

62

Gedung

2

Rumah tangga pengguna air bersih

RT

32.670

Rumah tangga pengguna listrik

RT

326.537

Rumah tangga ber-Sanitasi

RT

476.227

pemukiman

37.150

Rumah

1.296.007

%

40

Persentase penanganan sampah

%

42,5

Persentase luas pemukiman yang tertata

%

37

Pencemaran status mutu air

%

90

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber

%

78


%

74,19

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

%

40

Penegakan hukum lingkungan

%

85

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

%

82

Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga

Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

mata air

Sasaran Strategis 31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif


52



Satuan

Target 2012

Kondisi

Baik


%

82,6


%

2,39

Luas wilayah kebanjiran

%

0,09

Luas wilayah kekeringan

%

0,09

Luas wilayah perkotaan

%

9,7

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

40

Bangunan

3.555


Sasaran Strategis 32 Meningkatnya jumlah jalan poros desa Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

%

92

Satuan

Target 2012


%

71,6

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

%

1,72

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

71,6

Pencari kerja yang ditempatkan

%

20,1

Tingkat pengganguran terbuka

%

3,64-4,64


%

74,57

Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

%

26,67

Rasio ketergantungan

%

32,7

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

%

30

Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU )

%

17,66

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Sasaran Strategis 33 Menurunnya tingkat pengangguran Indikator Kinerja Utama

pemerintah

Sasaran Strategis 34 Menurunnya angka kemiskinan Satuan

Target 2012

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan


%

82,72

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

65,27

Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

%

7,28

%

58,63

Sasaran Strategis 35 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

15,5

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

85,5


53


Rasio KDRT

%

0,007

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

0,53

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)

%

16,09

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

%

38,28

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

85,5

Sasaran Strategis 36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Unit

80


%

0,034

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

%

0,034

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Sasaran Strategis 37 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Kelompok

80

Kelompok

80


%

3,86


%

26,15

Kelompok

37

Nelayan

7

Ton

137,1

Kelompok

27

Sentra

16

Jumlah LSM

LSM

217

LPM Berprestasi

LPM

40

PKK aktif

PKK

100

%

75

%

60

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Sasaran Strategis 38

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2012

Group

685

Gedung

1


kali

5

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Unit

9

Buah/tempat

25

Jumlah group kesenian Jumlah gedung

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan


54



55


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

selaku

pengemban

amanah

masyarakat Banyuwangi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah

tersebut.

Penyajian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bab III Akuntabilitas Kinerja

56


a. Kerangka Pengukuran Kinerja Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala

LAN

Nomor

239/IX/618/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator

sasaran

serta

menggambarkan

pula

tingkat

capaian

pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk

mempermudah

interprestasi

atas

pencapaian

sasaran

diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu: - 85 s.d. 100 = Baik Sekali (BS) - 70 s.d. <85 = Baik (B) - 55 s.d. <70 = Cukup (C) - < 55 = Kurang (K) Bab III Akuntabilitas Kinerja

57


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. � Indikator Kinerja Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. � Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. b. Analisis Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015. Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 9 Misi yang diinstisarikan menjadi 5 Misi, 7 Tujuan dan 42 Sasaran. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja tahun 2012, telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan sasaran), dengan indikator sasaran sebanyak 275 (dua ratus tujuah puluh lima) indikator sasaran terdiri dari 1 tujuan dan 36 indikator kinerja untuk Misi I, 1 tujuan dan 75 indikator kinerja untuk Misi II, 2 tujuan dan 48 indikator kinerja untuk Misi III, 2 tujuan dan 73 indikator kinerja untuk Misi IV, dan 1 tujuan dan 43 indikator kinerja untuk Misi V. Dari ketiga puluh delapan sasaran dengan 275 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Bab III Akuntabilitas Kinerja

58


Tabel 3.1. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No.

Kategori

Misi I (36 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi II (75 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi III (48 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi IV (73 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi V (43 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang

Jumlah Indikator Sasaran

Persentase

34 1 1

94,44 2,78 0,00 2,78

57 17 1 -

76,00 22,67 1,33 0,00

43 3 2

89,58 6,25 0,00 4,17

62 6 1 4

84,93 8,22 1,37 5,48

34 3 2 4

79,07 6,98 4,65 9,30

Adapun ketercapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut : Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target No.

Sasaran

Jumlah Indikator

Ketercapaian Target

Keterangan

Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance Terwujudnya tata kelola pemerintahan 1 23 22 Indikator 22 Indikator yang baik dan bersih mencapai mencapai > 100 Capaian kinerja sasaran = 102,48 % kategori Baik Sekali

target 1 Indikator tidak mencapai target

% = BS 1 Indikator mencapai <55 %=K (100 % = 15, lebih 100 % = 6, tdk tercapai = 2)


59


2

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai

1

1 Tidak mencapai target

1 Indikator mencapai 85 - < 100 % = BS (tdk tercapai =1)

Capaian kinerja sasaran = 99,09 % kategori Baik Sekali

3

Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan

4

4 Indikator mencapai taget

(100% = 3, lebih 100% = 1)


4

Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum

4 Indikator mencapai > 100 % = BS

8


6 Indikator mencapai target 2 Indikator tdk mencapai target

6 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85-< 100 % (BS) 1 Indikator mencapai 70 <85 % = B (100% = 2, lebih 100% = 4, tdk tercapai = 2)

Misi II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya 5

Menurunnya angka buta aksara

8


7 Indikator mencapai target 1 Indikator tidak mencapai target

7 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS (100% = 1, lebih 100% = 6, tdk tercapai = 1)

6

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

19



15 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai mencapai 85 - < 100 % =BS 1 Indikator mencapai 70<85 % = B 1 Indikator mencapai 55<70 % = C. (100% = 1, lebih 100% = 14, tdk tercapai = 4)

7

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

7



5 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS (100% = 2, lebih 100% = 3, tdk tercapai = 2)

8

Meningkatnya usia harapan hidup Capaian kinerja sasaran = 120,48 % kategori Baik Sekali


11


10 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 70-

60


<85 % = B (100% = 1, lebih 100% = 9, tdk tercapai = 1)

9

Menurunnya angka kematian bayi

1


10

Menurunnya melahirkan

angka

kematian

1 Indikator mencapai terget

1 Indikator mencapai > 100 % = BS (lebih 100% = 1)

ibu

2


Menurunnya anak balita dibawah garis merah

2

2 Indikator mencapai target

Capaian kinerja sasaran = 100.27 % kategori Baik Sekali

1 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 70<85 % = B (tdk tercapai = 2 )

11


12

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita

(100% = 1, lebih 100% = 1)

1


13

Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Meningkatnya peserta KB aktif

1

4

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat


1 Indikator tidak mencapai target

1 Indikator mencapai 70<85 % = B (tdk tercapai = 1)


15


(lebih 100% = 1)


14



4 Indikator mencapai > 100 % = BS (100% = 1, lebih 100% = 3)

4

4

Indikator mencapai target



16

Tersedianya tenaga kesehatan cukup, berkualitas dan profesional

yang

14


1

Indikator mencapai target 13 Indikator tidak mencapai target

1 Indikator mencapai > 100 % = BS 13 Indikator mencapai 70<85 % = B (lebih 100% = 1, tdk tercapai = 13)

17

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren

1

1


1 Indikator mencapai > 100 % = BS (100% = 1)

Capaian kinerja sasaran = 100 % kategori Baik Sekali


61


Misi III : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal 18 Meningkatnya daya saing daerah dan 17 14 Indikator kemandirian ekonomi berbasis pertanian mencapai target Capaian kinerja sasaran = 134,02 % kategori Baik 3 Indikator tidak Sekali mencapai target 19

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan

5

5

Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

2

2

Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya




5

5


22


(lebih 100% = 5)


21

14 Indikator mencapai > 100 % = BS 3 Indikator mencapai 70<85 % = B (100% = 5, lebih 100% = 9, tdk tercapai = 3)


20

Yang Berkualitas



3

3


3 Indikator mencapai > 100 % = BS ( lebih 100% = 3)


23

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM

4

4


24

Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi



2

2


2 Indikator mencapai > 100 % = BS ( lebih 100% =2)


25

Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah Capaian kinerja sasaran = 83,95 % kategori Baik

10

6

4

Indikator mencapai target Indikator tidak mencapai target

6 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS 2 Indikator mencapai <55 % = K. ( 100% = 4, lebih 100% =2, tdk tercapai = 4)

Misi IV : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik 26 Meningkatnya sarana informasi dan alat 15 14 Indikator transportasi mencapai Capaian kinerja sasaran = 110,12 % kategori Baik target Sekali 1 Indikator tidak


14 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator

62


mencapai target

mencapai 85 - < 100 % =BS ( 100% = 11, lebih 100% =3, tdk tercapai =1)

27

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata

1

1

Indikator tidak mencapai target

1 Indikator mencapai 70<85 % = B ( tdk tercapai =1)


28

Meningkatnya sarana penunjang pertanian

dan

prasarana

11


8

3


8 Indikator mencapai > 100 % = BS 3 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS ( 100% = 6, lebih 100% =2, tdk tercapai =3)

29

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

18



14 Indikator mencapai > 100 % = BS 3 Indikator mencapai 70 - < 85 % =B 1 Indikator mencapai 55<70% = C. ( 100% = 5, lebih 100% =9, tdk tercapai =4)

30

Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai

19



12 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS 1 Indikator mencapai 70 - < 85 % =B 4 Indikator mencapai <55% = K. ( 100% = 4, lebih 100% =8, tdk tercapai =7)

31

Tersusunnya dan tertatanya RTRW

8

6

Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif

2



6 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 85 - < 100 % =BS 1 Indikator mencapai 70 - < 85 % =B (100% = 4, lebih 100% =2, tdk tercapai =2)

32

Meningkatnya jumlah jalan poros desa Capaian kinerja sasaran = 101,09 % kategori Baik Sekali


1


1 Indikator mencapai > 100 % = BS ( lebih 100% =1)

63


Misi V : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan 33

10

Menurunnya tingkat pengangguran



8 Indikator > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 70 - < 85 % =B I Indikator mencapai >55 = K (100% = 3, lebih 100% =5, tdk tercapai =2)

34

4

Menurunnya angka kemiskinan



35

4 Indikator mencapai > 100 % = BS (100% = 2, lebih 100% =2)

Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

7

3 Indikator mencapai target 4 Indikator tidak mencapai


3 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai 70<85 % = B 1 Indikator mencapai 55<70 % = C 1 Indikator <55 = K. (100% = 1, lebih 100% =2, tdk tercapai =4)

36

Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat

3



2 Indikator mencapai > 100 % = BS 1 Indikator mencapai 55<70 % = C ( lebih 100% =2, tdk tercapai =1)

37

Meningkatnya peranan kelompokkelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

14



12 Indikator mencapai > 100 % = BS 2 Indikator mencapai <55 = K. (100% = 6, lebih 100% =6, tdk tercapai =2)

38

Meningkatnya upaya pelestarian pengembangan budaya lokal

dan

5




Dari 38 sasaran di atas, pencapaian realisasi terhadap target yang sudah ditentukan dapat diketahui sebagai berikut :


64


Tabel 3.3. Pencapaian Target Misi Tingkat Pencapaian

Jumlah No.

Misi

Indikator

Sesuai Target

Belum Mencapai Target

Melampaui Target

Sasaran

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Misi 1

36

20

55,56

5

13,89

11

30,56

2

Misi 2

75

10

13,33

24

32,00

41

54,67

3

Misi 3

48

14

29,17

7

14,58

27

56,25

4

Misi 4

73

30

41,10

18

24,66

25

34,25

5

Misi 5

43

17

39,53

9

20,93

17

39,53

275

91

33,09

63

22,91

121

40,00

Jumlah

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Tahun 2011 Indikator Sasaran

1 2 3 4 5

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pengelolaan arsip secara baku

6

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktif dan statis

7

Cakupan patroli petugas Satpol PP

8

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda

9 10 11


Satuan Target

Realisasi

%

1 : 0,84

0,88

%

42,86

Buah

80

% % %

Capaia n Kinerja Tahun 2011 (%)

Tahun 2012


Target

Realisasi

104,76

1 : 0,84

1,09

129,76

42,9

100,9

51,24

51,24

100

85

106,25

80

85

106,25

40

13,6

34,00

40

40

100

50

50

100

80

80

100

30

30

100

35

35

100

Kegiatan

96

192

200

144

156

108,33

%

0,0006

0,0006

100

0,0009

0,0009

100

%

75

75

100

80

80

100

%

90

90

100

93

93

100

Sistim

8

8

100

9

15

166,67

65


12


%

26,7

30,87

115,62

46

61,35

133,37

13


%

0,142

0,142

100

0,164

0,021

12,80

14

Kepemilikan KTP

%

74,57

77,43

103,84

85,71

92,79

108,26

15

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

%

5,27

2,42

45,92

8,03

7,35

91,53

Ada /

SIAK 2010

SIAK 2010

100

SIAK

SIAK

100

2010

2010

Sudah

Sudah

100

Sudah

Sudah

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

100

Ada /

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100

16 17 18 19 20 21 22

Penerapan KTP nasional berbasis NIK Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka"

Tidak Sudah / Belum

Tidak 23


Ada / Tidak

Rata-rata capaian kinerja

104,76

102,48

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 23 indikator sasaran yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik mencapai 102,48 % atau bermakna Baik Sekali. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai rata-rata 104,76 %, maka capaian kinerja tahun 2012 mengalami penurunan meskipun sama-sama bermakna Baik Sekali. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja sasaran yang mengalami penurunan yaitu :  Rasio Pasangan Berakte Nikah, dengan target 0,164 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 0,021 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 12,80 %. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Solusi permasalahan ini perlu dilaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006, bahwa setiap peristiwa kependudukan harus dilaporkan kepada instansi terkait, seperti kelahiran anak, pernikahan, pindah tempat tinggal dan lainnya.  Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk juga mengalami penurunan, dengan target 8,03 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 7,35 % atau capaian Bab III Akuntabilitas Kinerja

66


kinerja indikator sasaran sebesar 91,53 %. Penyebab tidak tercapainya indikator kinerja

ini

karena

rendahnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Pengelolaan arsip secara baku atau SKPD yang mengetrapkan pengelolaan arsip secara baik dan benar pada tahun 2012 mencapai 40 %. Hal ini mengakibatkan arsip rusak dan hilang.  Peningkatan SDM pengelola arsip belum bisa dilaksanakan pada tahun 2012 karena tidak ada anggaran untuk peningkatan SDM pengelola arsip.  Tersimpannya arsip inaktif dan statis tahun 2012 ditargetkan 40% sudah dikirim ke Depo Arsip dan sudah ditata serta disimpan dengan baik, sehingga arsip dapat diselamatkan sewaktu-waktu dibutuhkan akan mudah untuk menemukannya. Tabel 3.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Satuan


Berdasarkan

Target

Realisasi

76

76

%

tabel

di

atas,

diketahui

Capaia n Kinerja Tahun 2011 (%) 100

bahwa

Tahun 2012

Target

Realisasi

78

77,29

pencapaian

Capaia n Kinerja Tahun 2012 (%) 99,09

sasaran

Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja dan Budaya Kerja Pegawai pada tahun 2012 dari target 78 % hanya terealisasi 77,29 % atau mencapai 99,09 % yang bermakna Baik Sekali. Pencapaian tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2011 dari target 76 % terealisasi 76 % atau 100 % yang bermakna Baik Sekali. Tidak tercapainya target pada tahun 2012 disebabkan antara lain belum meratanya kemampuan petugas pelayanan publik sehingga penyelesaian tugasnya kurang optimal. Selain itu proses pelayanan dipandang masih terlalu panjang dan


67


berbelit. Sehingga langkah kedepan adanya peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik dan pemangkasan proses layanan yang dianggap tidak perlu.

Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


Restoran

59

62

105,08

59

59

100

2


Penginap

62

65

104,34

62

62

100

an / Hotel

3

Lahan bersertifikat

%

12

12

100

13

33,78

259,85

4


%

100

100

100

100

100

100


102,35

139,96

Dari tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif dan Berkeadilan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2011. Pada tahun 2012 mencapai 139,96 % sedangkan pada tahun 2011 mencapai 102,35 %. Dari 4 indikator kinerja sasaran tahun 2012 melebihi target atau bermakna Baik Sekali. Indikator kinerja sasaran yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah indikator lahan bersertifikat. Kenaikan ini seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah. Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Satuan


Target

Realisasi

40

40

100

40

100

Tahun 2012


Target

Realisasi

60

90

150

60

95

158,33

1 : 1,16

100

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

% %

40

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Penegakan PERDA

%

1:1,34

1,13

83,96

1 : 1,16

%

89

9

10,11

91

100

109,89

%

82

82

100

87

85

97,70

6

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas

Kasus

683

668

102,25

722

718

100,56

7

Jumlah demo

Kali

4

4

100

4

4

100

8

Penyelesaian izin lokasi

%

95

93

97,89

97,7

81,18

83,09

2 3 4 5



86,78

122,44

68


Dari tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Penegakan Hukum pada tahun 2012 yang mencapai rata-rata 122,44 % mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang hanya mencapai rata-rata 86,78. Dari 8 indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai 2 indikator yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten yang hanya mencapai 97,70 % atau bermakna Baik Sekali dan Penyelesaian izin lokasi yang hanya mencapai 83,09 % atau bermakna Baik, hal ini karena wilayah kerja sangat luas dan beban tugas yang relative padat, namun belum didukung oleh adanya kendaraan roda dua dan jumlah pegawai yang terbatas untuk survey ke lokasi.

Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya buta aksara Tahun 2011 Indikator Sasaran

1


Satuan

%

Target

Realisasi

98,1898,06

99,33


Tahun 2012

Target

Realisasi

98,45-

99,86


98,23

2


%

6,75

6,79

100,59

7,25

7,25

100

3


%

108,56

106,56

98,27

108,66

102,91

94,71

4


%

93,99

97,27

103,82

96,99

101,44

104,59

5


%

58,29

59,25

101,65

60,29

76,68

127,19

%

97,4

98,47

101,10

97,92

98,10

100,18

%

73,16

80,45

109,98

73,58

84,32

114,60

%

42,33

44,89

106,65

44,32

57,02

128,66

Angka Partisipasi Murni : 6

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

7


8

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Rata-rata capaian kinerja

102,96

108,94

Berdasarkan tabel di atas, dari 8 indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator yang mencapai lebih 100 %, 1 indikator mencapai 100 % dan Sekali dan 1 indikator mencapai 94,71 dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 108,94 % atau bermakna Baik Sekali. Capaian kinerja sasaran tahun 2012 lebih meningkat dibandingkatkan capaian kinerja sasaran tahun 2011 yang mencapai 102,96 %. Adapun indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target adalah Angka Partisipasi Kasar SD/MI, meskipun secara umum kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.


69


Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya partisipasi pendidikan Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


Pendidikan Dasar : 1


%

100

103,14

103,14

100

101,59

101,59

2

Rasio ketersediaan

%

96,61

97,16

100,57

96,76

101,51

104,91

sekolah/penduduk usia sekolah 3

Rasio guru/murid

%

15,52

16,96

109,28

15,32

16,42

107,18

4


%

23,73

24,08

101,47

23,59

18,92

80,20

Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs) 5


%

91,57

91,75

100,20

93,69

96,32

102,81

6

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

%

96,61

106,41

110,14

96,76

96,78

100,02

penduduk usia sekolah 7


%

15,47

16,

8

Rasio guru terhadap murid per kelas

%

38

37,34

15,43

17,02

110,30

98,26

38,06

25,68

67,47

rata- rata Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA) 9


%

74,49

50,75

68,12

77,04

68,59

89,03

10


%

49,01

59,52

121,75

52,01

65,60

126,13

penduduk usia sekolah 11


%

15

14,71

98,07

15,24

15,53

101,90

12

Rasio guru terhadap murid per kelas

%

38

38,97

102,55

38,06

35,23

92,56

%

53,3

75,44

141,54

54,39

78,00

143,41

rata- rata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 13

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Kelulusan :

14


%

99,75

99,96

100,21

99,75

99,86

100,11

15


%

96,17

99,77

100,21

96,18

99,84

103,81

16


%

95,55

97,12

101,64

95,78

99,31

103,69

17

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

%

99,69

99,98

100,29

99,69

101,69

102,01

%

88,36

88,39

100,03

88,74

89,93

101,34

%

82,38

83,06

100,83

85,92

94,62

110,13

ke SMP/MTs 18

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

19

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Rata-rata capaian kinerja

97,81

102,56

Berdasarkan tabel di atas, dari 19 indikator sasaran terdapat 15 indikator sasaran yang mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan dan hanya 4 indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu Rasio guru/murid per kelas ratarata (pendidikan dasar), Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP/MTs), Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA) dan Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SMA/SMK/MA). Rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan 102,56 % atau bermakna Baik Sekali, capaian ini meningkat Bab III Akuntabilitas Kinerja

70


dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran tahun 2011 yang hanya mencapai 97,81 %. Adapun 4 indikator sasaran yang belum mencapai target sebagai berikut :  Rasio guru/murid per kelas rata-rata (pendidikan dasar) dengan target 23,59 % tahun 2012 terealisasi sebesar 18,92 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 80,20 % hal ini dikarenakan adanya kewajiban jumlah mengajar sebanyak 24 jam per-Minggu. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan penyesuaian jam mengajar bagi guru.  Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP/MTs) dan Rasio guru terhadap

murid

per

kelas

rata-

rata

(SMA/SMK/MA)

juga

mengalami

permasalahan yang sama dengan Rasio guru/murid per kelas rata-rata (pendidikan dasar) sehingga tidak mencapai target. Dari target yang ditentukan untuk Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP/MTs) 38,06 % tahun 2012 hanya terealisasi 25,68 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 67,47 %. Kemudian untuk Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata (SMA/SMK/MA) dari target 38,06 % tahun 2012 hanya terealisasi 35,23 % sehingga capaian kinerja indikator sasarannya hanya mencapai 92,56 %.  Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA) dari target yang ditentukan 77,04 % terealisasi 68,59 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,03 %. kalau dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang hanya mencapai 68,12 %, capaian kinerja tahun 2012 lebih meningkat. Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Penduduk yang berusia >15 Tahun

Satuan Target

Realisasi

%

99,82

99,83


Tahun 2012


Target

Realisasi

100,01

99,86

99,81

96,95

melek huruf (tidak buta aksara) 2


%

0,05

0,04

125,00

0,04

0,04

100

3

Angka Putus Sekolah (APS)

%

0,54

0,48

112,50

0,49

0,44

111,36

%

1,42

1,01

140,59

1,29

0,94

137,23

%

1

1

100

1

1

100

orang

52.412

32.909

62,79

57.653

288.000

499,54

SMP/MTs 4

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

5

Jumlah perpustakaan

6

Jumlah pengunjung perpustakaan


71


pertahun 7

Koleksi buku yang tersedia di

buku

52.681

56.575

107,39

58.610

56.112

95,75

perpustakaan daerah Rata-rata capaian kinerja

106,90

162,98

Dari tabel di atas, bahwa capaian kinerja tahun 2012 untuk sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 162,98 % lebih meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu dari 7 indikator sasaran yang tidak mencapai target 2 indikator sasaran yaitu indikator sasaran Penduduk yang yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) dari target yang ditentukan 99,86 % hanya terealisasi 99,81 % sehingga capaian kinerjanya hanya 96,95 % dan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari target yang ditentukan 58.610 buku terealisasi sebesar 56.112 buku sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 95,75 %. Tidak tercapainya indikator sasaran Penduduk yang yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada tahun 2012 dikarenakan masih tingginya angka buta aksara yang ada dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses Pendidikan Dasar dan Menengah (penduduk usia 7-18 tahun). Untuk mengatasi permasalahan ini dengan mewujudkan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun serta rintisan pendidikan menengah 12 tahun melalui Unit Sekolah alternatif (SD-SMP Satu Atap) dan pembangunan Unit Sekolah Baru. Sedangkan tidak tercapainya indikator sasaran Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2012 dikarenakan banyak buku yang rusak meskipun pada tahun 2012 telah diadakan penambahan buku. Sedangkan indikator sasaran yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2012 adalah indikator sasaran Jumlah pengunjung pengunjung perpustakaan per tahun, dari target yang ditentukan 57.653 orang pengunjung realisasi 288.000 orang pengunjung sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 449,54 %. Peningkatan ini disebabkan adanya Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Khusus di beberapa Kecamatan sebanyak 108 tempat. Upaya-upaya untuk meningkatkan indikator sasaran ini terus dilakukan yaitu antara lain dengan menambah jumlah perpustakaan. Pada tahun 2013 yang ditargetkan menambah 2 Bab III Akuntabilitas Kinerja

72


perpustakaan yaitu bertempat di di Kecamatan Genteng dan MOS (Mall of Sritanjung). Untuk Perpustakan di Kecamatan Genteng direncanakan berbasis IT dan tahun 2012 sudah dilaksanakan kajian oleh Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Banyuwangi. Tabel 3.11. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Meningkatnya usia harapan hidup


1 2

Satuan


Target

Realisasi

66,967,20

67,20

%

85

77,4

91,06

%

100

100

%

15

Th

Cakupan Desa/Kelurahan Universal


Tahun 2012


Target

Realisasi

67,0-

67,98

100,71

90

71,40

79,33

100

100

100

100

54,45

363

15

19

126,67

100

67,50

Child Immunization (UCI) 3

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

4

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

5


%

84

94,1

112,02

86

97,50

113,37

6


%

60

65,75

109,58

60

71,62

119,37

7


Hari

9

3,78

238,10

9

7,62

118,11

8

BTO (Bed Turn Over)

Kali

50

57,34

114,68

50

67,08

134,15

9


hari

4

2,15

186,05

4

3,06

130,72

10


per mile

50

43,41

115,18

45

36,12

124,58

80

52,93

151,14

70

39,39

177,71

(‰) 11

Angka Kematian < 48 jam (NDR)

per mile (‰)


152,80

120,43

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari 11 indikator sasaran terdapat 10 indikator yang telah mencapai target 100 % bahkan lebih yang mempunyai makna Baik Sekali. Hanya 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari target yang ditentukan 90 % hanya terealisasi 71,40 %, sehingga capaian kinerjanya 79,33 %, capaian kinerja tahun 2012 ini menurun dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang dapat mencapai 91,06 %.

Diketahui

bahwa

Indikator

capaian

UCI

Desa/Kelurahan harus memenuhi cakupan imunisasi 9 antigen vaksin, apabila salah satu dari antigen tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa mencapai Desa/kelurahan UCI.

Pencapaian

Cakupan

Desa/Kelurahan

UCI

sangat

dipengaruhi

oleh

ketersediaan petugas yang dilengkapi dengan kemampuan dalam pelayanan imunisasi yang baik. Selain itu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang terus dibangun melalui penyuluhan/sosialisasi di posyandu, Bab III Akuntabilitas Kinerja

73


pusling/poliklinik, konseling di rumah sakit atau dokter praktek dan tempat lainnya yang dapat digunakan untuk penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya imunisasi bagi anak untuk kekebalan tubuhnya dan menjadi anak sehat. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat desa saat ini masih kurang terhadap pentingnya 5 imunisasi dasar lengkap, hal ini disebabkan karena masyarakat masih melihat akibat atau efek samping dari pemberian imunisasi tersebut. Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya angka kematian bayi


1

Satuan

Angka kelangsungan hidup bayi

%

Target

Realisasi

35,54

67,1


Tahun 2012

Target

Realisasi

30

9,3


(kematian bayi per 1000 kelahiran)

Berdasarkan

tabel

di

atas,

diketahui

bahwa

pencapaian

sasaran

Menurunnya angka kematian bayi melebihi target, dari target yang ditentukan 30 % dapat terealisasi 9,3 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 322,58 %. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dari insan-insan tenaga kesehatan (bidan) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses melahirkan, disamping kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang sudah ada. Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan


1

Angka kematian ibu melahirkan (per

Satuan Target

Realisasi

%

75

82,7

%

80

56,1


Tahun 2012


Target

Realisasi

90,69

70

65,6

106,71

70,13

81

76

93,83

100.000 kelahiran hidup) 2

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Rata-rata capaian kinerja

80,41

100,27

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran Menurunnya angka kematian ibu melahirkan tahun 2012 sebesar 100,27 % meningkat dari tahun 2011 yang hanya mencapai 80,41 %. Indikator sasaran yang Bab III Akuntabilitas Kinerja

74


melampaui target adalah indikator Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) dari target 70 % angka kematian ibu melahirkan dapat ditekan sehingga angka kematian itu melahirkan berkurang dan mencapai 65,6 %. Untuk indikator Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meskipun tidak mencapai target namun ada peningkatan dibandingkan tahun 2011, dimana tahun 2012 mencapai 93,83 % sedangkan tahun 2011 hanya mencapai 70,13 %. Peningkatan kedua indikator tersebut dikarenakan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup baik. Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Menurunnya anak balita dibawah garis merah


Satuan

1


%

2

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

%


Tahun 2012

Target

Realisasi


Target

Realisasi

≤5 100

5,1

98,04

≤5

1,1

454,55

100

100

100

100

100

perawatan Rata-rata capaian kinerja

99,02

277,28

Dari tabel di atas, diketahui capaian kinerja untuk sasaran Menurunnya anak balita dibawah garis merah rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 277,28 %. Capaian kinerja yang cukup signifikat tersebut diperoleh dari ketercapaian kinerja indikator Persentase balita gizi buruk dari target yang ditentukan lebih kecil sama dengan 5 % dapat terealisasi 1,1 %, sehingga capaian kinerjanya untuk tahun 2012 sebesar 454,55 %. Ini berarti penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Banyuwangi cukup optimal, baik penanganan melalui pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, pemeriksaan laboratorium dan pemberian tambahan makanan dan vitamin serta kegiatan lainnya kerkait penanganan balita gizi buruk. Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita


1

Rasio posyandu per satuan balita


Satuan

%

Target

Realisasi

1,95

1,8


Tahun 2012

Target

Realisasi

1,95

2,06


75


Berdasarkan tabel di atas, bahwa capaian sasaran Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita pada tahun 2012 mencapai 105,64 % atau bermakna Baik Sekali. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang hanya mencapai 92,38 %. Peningkatan ini seiring dengan tingkat pengetahuan / pendidikan, ekonomi dan pola hidup masyarakat yang semakin baik.

Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


1

Satuan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

Target

Realisasi

94,6

92,3


Tahun 2012

Target

Realisasi

95,4

94,9


Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan belum tercapai. Dimana indikator sasaran Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari target yang ditentukan untuk tahun 2012 sebesar 95,4 % terealisasi 94,9 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,40 %. Namun dibandingkan tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari target yang ditentukan sebesar 94,6 % terealisasi 92,3 dengan capaian kinerja sebesar 97,57 %. Peningkatan ini didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya meskipun tenaga tersebut secara kuantitas masih mengalami kekurangan.

Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya peserta KB aktif


Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

orang

2

1,9

105,26

2

2

100

2

Rasio akseptor KB

%

0,73

0,73

100

0,72

0,75

104,17

3


%

72,5

73,3

101,10

72,8

75,2

103,29

4

Keluarga pra sejahtera dan keluarga

%

41,66

40,6

102,61

41,6

39,7

104,79

sejahtera I Rata-rata capaian kinerja


102,24

103,06

76


Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atas sasaran Meningkatnya peserta KB aktif semuanya melebihi target (100% lebih) atau bermakna Baik Sekali dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 103,06 %, capaian tahun 2012 ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang telah mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 102,24 %. Capaian sasaran Meningkatnya peserta KB aktif dipengaruhi oleh :  Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terutama pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran;  Adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan lintas sektor terkait dalam membina dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  Adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab. Banyuwangi beserta segenap komponen (swasta, perbankan, koperasi, LSM, lembaga/organisasi keagamaan dan lintas sektor lainnya.

Tabel 3.18. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat


1

Satuan


Target

Realisasi

100

100

100

Tahun 2012

Target

Realisasi

100

187,5


Cakupan puskesmas

%

2


%

48,39

48,39

100

48,39

48,39

100

3

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

%

142,18

142,18

100

142,18

318,24

223,83

%

1 : 14,49

15,5

106,90

1:14,53

1:14,53

100

4


101,73

152,83

Berdasarkan tabel di atas, dari 4 indikator sasaran semuanya mencapai target bahkan melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar 152,83 %. Dari 4 indikator sasasaran yang mengalami kenaikan secara signifikan Bab III Akuntabilitas Kinerja

77


adalah indikator sasaran Cakupan puskesmas, dan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk (2 indikator). Cakupan puskesmas dari target yang ditentukan 100 % dapat terealisasi 187,5 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 187,5 %. Sedangkan indikator sasaran Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk dari target yang ditentukan 142,18 % dapat terealisasi 318,24 % sehingga capaian kinerja tahun 2012 sebesar 223,83 %. Rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar 152,83 % meningkat dibandingkan tahun 2011 yang telah mencapai 101,73.

Tabel 3.19. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


%

7,27

3,45

47,46

7,45

6,88

92,35

2

Rasio tenaga kefarmasian per

%

2,19

0,5

22,83

2,19

2,13

97,26

%

2,19

0,65

29,68

2,31

2,06

89,18

100.000 penduduk 3

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

4

Jumlah Rumah Sakit

5

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

RS

11

11

100

11

14

127,27

Puskesm

216

165

85,65

216

195

90,28

as, Pustu, Pusling 6

Jumlah Tenaga Medis

Orang

240

157

65,42

250

239

95,6

7


Orang

1240

695

56,05

1.250

1.191

95,28

8

Kefarmasian (apoteker dan ahli

Orang

35

16

45,71

37

34

91,89

farmasi) 9

Tenaga kesehatan

Orang

50

19

38,00

60

54

90

10

Sanitarian

Orang

28

17

60.71

31

27

87,10

11

Ahli gizi

Orang

35

18

51,43

37

33

89,19

12

Rasio tenaga medis per 1000

%

15,05

7,14

47,44

15,64

14,95

95,59

%

43,83

21,57

49,21

44,05

41,61

94,46

%

3,14

1,12

35,67

3,75

3,38

90,13

penduduk 13

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

14

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Rata-rata capaian kinerja

48,18

94,68

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional mencapai 94,68 %. Meskipun tidak mencapai 100 % namun capaian tersebut lebih meningkat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai sebesar 48,18 %. Kalau dilihat dari indikator sasaran dari 14 indikator sasaran yang mencapai target adalah 1 indikator Bab III Akuntabilitas Kinerja

78


sasaran yaitu Jumlah Rumah Sakit dari target 11 Rumah Sakit terealisasi 14 Rumah Sakit sehingga capaian kinerjanya 127,89. Sedangkan 13 indikator sasaran lainnya tidak mencapai target namun capaiannya dapat dikatakan Baik Sekali karena melebihi nilai 85. Adapun tidak tercapaianya 13 indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :  Rasio dokter per satuan penduduk, dengan target 7,54 % pada tahun 2012,

terealisasi sebesar 6,88 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 92,35 %,dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga medis melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap tahun ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga mengurangi tenaga medis yang ada. Solusinya perlu perekrutan tenaga medis melalui perekrutan tes PNS.  Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk, dengan target 2,19 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 2,13 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 97,26 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini sama dengan indikator sasaran Rasio dokter per satuan penduduk.  Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk, dengan target 2,31 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 2,06 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,18 %, penyebabnya masih belum ada perekrutan tenaga medis.  Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling, dengan target 216 buah pada tahun 2012, terealisasi sebesar 195 buah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar

90,28 %, dikarenakan jumlah Puskesmas Keliling masih belum

memenuhi target yang diharapkan, yaitu masih sekitar 77,78 %.  Jumlah Tenaga Medis (dokter, dokter gigi), dengan target 250 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 239 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,60 %. Tidak tercapainya target dikarenakan masih kurangnya tenaga medis.  Keperawatan (perawat dan bidan), dengan target 1.250 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 1.191 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,28 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, karena keterbatasan tenaga medis (perawat dan bidan).


79


 Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi), dengan target 37 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 34 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 91,89 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, karena keterbatasan tenaga medis (apoteker dan ahli farmasi).  Tenaga kesehatan, dengan target 60 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 54 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 90,00 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, karena keterbatasan tenaga kesehatan.  Sanitarian, dengan target 31 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 27 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 87,10 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga medis melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap tahun ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga mengurangi tenaga medis yang ada.  Ahli Gizi, dengan target 37 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,19 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga medis melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap tahun ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga mengurangi tenaga medis yang ada.  Rasio tenaga medis per 1000 penduduk, dengan target 15,64 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 14,95 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,59 %. Indikator sasaran ini belum tercapai karena tenaga medis yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, sedangkan disisi lain belum ada perekrutan tenaga medis.  Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk, dengan target 44,05 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 41,61 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 94,46 %, dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga medis melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap tahun ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga mengurangi tenaga medis yang ada sedangkan penduduk terus bertambah. Bab III Akuntabilitas Kinerja

80


 Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, dengan target 3,75 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 3,38 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 90,13 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini karena kurangnya tenaga kesehatan disisi lain penduduk terus bertambah. Tabel 3.20. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Satuan

Posyandu aktif

Berdasarkan

Target

Realisasi

100

100

%

tabel

di

atas,

diketahui


bahwa

Tahun 2012

Target

Realisasi

100

100

pencapaian


sasaran

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes dan Pos Siaga serta Poskestren dengan 1 indikator sasaran Posyandu Aktif mencapai target 100 %. Capaian ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam mendukung program-program kesehatan melalui kesadaran dalam memanfaatkan Posyandu adn tempat kesehatan lainnya yang ada dilingkungan desa/kelurahan masing-masing.

Tabel 3.21. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


Ton

5.646

2.823

50,00

5.674

6.853

120,78

2


Ton

8.164

8.164

100

9.389

10.744

114,43

3


Ton

400.338

400.338

100

424.706

2.567.385

604,51

4

%

0,5

0,5

100

0,5

0,5

100

5

Mortalitas ternak (angka kematian ternak) Kejadian penyakit

%

6,0

6

100

5,8

6

103,45

6

Jumlah Puskewan

Puskewa

7

7

100

8

8

100

%

7,44

7,44

100

7,63

8

104,85

%

1,00

1,63

153,77

1,07

1,52

142,05

Kw/hektar

63,76

65,22

102,29

65,03

65,30

100,42

n 7 8 9

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Produktifitas padi atau bahan pangan


81


12

utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani

%

110,55

110,38

99,85

110,65

110,70

100,04

13

Gabah

Ton

817.399

702.205

85,91

833.572

792.640

95,08

14

Beras (Ton)

Ton

502.122

442.276

88,08

502.122

504.873,3

100,55

10 11

%

49,25

46,59

94,60

49,27

46,19

93,75

%

8,99

8,19

91,10

9,05

7,73

85,41

6 15

Kesediaan pangan utama

16

Produksi perikanan

17

Konsumsi ikan

%

306,62

271,08

88,41

305,28

317,51

104,01

Ton

59.039

41.773

70,75

60.810

66.340

109,09

%

29,3

29,45

100,51

29,6

29,6

100


95,60

134,02

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 17 indikator sasaran yang mencapai melebihi target 100 % sebanyak 11 indikator sasaran, yang mencapai target 100 % sebanyak 3 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target 3 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 134,02 %. Rata-rata capaian kinerja tahun 2012 ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2011 yang hanya mencapai 95,60 %. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB, dengan target 49,27 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 46,19 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 93,75 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan berkembangnya sektor non pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif, hal ini berdampak pada pertumbuhan sektor pertanian yang hanya sekitar 5 % dibawah pertumbuhan sektor Pajak Hotel dan Restoran sebesar 9 % dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara agregat mencapai 7, 15 %. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang, dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin berkurang dan bergeser ke sektor lain, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, Pajak Hotel dan Restoran, perumahan, pertambangan dan penggalian serta sektor jasa. Namun demikian, sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan NTP bisa meningkat serta disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian.


82


Solusinya perlu dilakukan pengetatan segala bentuk izin penggunaan lahan produktif selain untuk lahan pertanian dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian.  Kontribusi sektor perkebunan ( tanaman keras ) terhadap PDRB, dengan target 9,05 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 7,73 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 85,41 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan : -Harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi oleh harga di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman keras di tingakat domestik, selain itu adanya proteksi dari perkebunan besar negara/swasta yang hanya menanam tanaman semusim seperti papaya, tebu dan pisang, karena lebih prospektif serta lebih elastis di pasaran domestik maupun mancanegara. -Adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang meningkat dan kondisi kelembaban udara relative tinggi sehingga memicu meningkatnya OPT. -Menurunnya produktivitas perkebunan tanaman keras karena sebagian sudah tua (kurang Produktif) dan sebagian lain tergolong tanaman muda (belum berproduksi secara optimal) serta masih dalam tahap peremajaan. Solusi : 

Perkebunan besar negara/swasta yang hanya menanam tanaman semusim, diharapkan juga memberikan ruang untuk menanam tanaman keras, karena selain untuk menambah cadangan air bawah tanah juga untuk menjaga kelestarian hutan.



Meningkatkan ketersediaan pupuk dan pestisida melalui dana cukai tembakau untuk keperluan ready stock sehingga bisa di dropping sewaktu-waktu

ke

lokasi

serangan

hama

serta

meningkatkan

penyuluhan dan pendampingan tentang pengendalian OPT kepada petani. 

Meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara pembibitan secara berkala dan berkelanjutan.

 Gabah, dengan target 833.572 ton pada tahun 2012, terealisasi sebesar 792.640 ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,08 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, disebabkan :


83


-Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat, hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen. -Terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan yang semakin meningkat dan bersifat sporadis, hal ini dapat mempengaruhi produksi dan kualitas tanaman. -Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan. Solusi : 

Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam implementasinya sehingga mampu mempertahankan lahan-lahan subur produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Juga perlu adanya sinergitas dan singkronisasi program antar sektor atau stokeholders.



Menghimbau petani / kelompok tani untuk melakukan pengaturan pola tanam yang serentak dan melakukan pergiliran (rotasi) tanaman secara konsisten dan berkelanjutan.



Melakukan pengawalan teknologi pemupukan secara bijaksana dan menggalakkan penggunaan pupuk organik kepada petani. Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian Tahun 2011

Indikator Sasaran

1

Kontribusi sektor perdagangan

Satuan Target

Realisasi

%

23,80

23,80

Rp.

15.501.52

15.501.52

9

9

%

5,67

5,67

%

5,5

%

4,84


Tahun 2012


Target

Realisasi

100

23,81

27,43

115,20

100

17.162.30

18.197.01

106,03

8

1

100

5,68

6,16

108,45

5,5

100

6,0

9,65

160,83

4,84

100

4,85

6,52

134,43

terhadap PDRB 2 3

Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

4

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

5

Pertumbuhan industri Rata-rata capaian kinerja

100

124,99

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 5 indikator sasaran untuk sasaran Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar Bab III Akuntabilitas Kinerja

84


124,99 %. Rata-rata capaian kinerja meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa industri olahan dan kreatif yang berbahan dasar pertanian semakin baik. Hal ini didukung oleh potensi pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tabel 3.23. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

1,03

1,03

100

1,05

1,05

100

2

Kerusakan kawasan hutan

%

0,04

0,04

100

0,04

0,04

100


100

100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja atas sasaran Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan menunjukkan hasil yang Baik Sekali karena mencapai target 100 %. Diketahui bahwa hutan merupakan sumber kehidupan, oleh karenanya hutan akan terus menerus dilestarikan. Upayaupaya agar hutan tetap optimal fungsinya adalah dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit tanaman penghijauan khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari target yang tentukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,05 % dapat terealisasi 1,05 % sehingga capaian kinerjanya 100 % begitu juga pada indikator sasaran kerusakan kawasan hutan dari target yang ditentukan 0,04 % dapat terealisasi 0,04 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100 %. Tabel 3.24. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN


1 2

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)

3

Rasio daya serap tenaga kerja

4

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)

5



Satuan Target

Realisasi

Investor

1

1

Rp.

50

Orang


Tahun 2012


Target

Realisasi

100

1

1

100

80,88

161,76

50

62,338

124,66

237

238

100,42

238

240

100,84

%

4,04

4,425

109,53

4,04

4,37

108,17

Rp.

1

1

100

1

1

100

(milyar)

114,34

106,73

85


Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa 5 indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100 % untuk 2 indikator sasaran dan 3 indikator sasaran melebihi 100 % yang mempunyai makna Baik Sekali dengan ratarata capaian kinerja 106.73 %. Hal ini berarti pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal / investasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 berhasil dengan baik. Namun demikian bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar 114,34 % capaian kinerja tahun 2012 menurun.

Tabel 3.25. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya


Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


Orang

396.016

401.968

101,50

786.114

1.312.092

166,91

2


Orang

42.856

42.933

100,19

20.437

50.783

248,49

3

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Rata-rata capaian kinerja

%

3,71

4,25

114,55

3,71

4,27

115,09

Berdasarkan Meningkatnya

tabel

pemanfaatan

105,41

di

196,83

atas,

diketahui

bahwa

pencapaian

potensi

pariwisata

seperti

Kawah

Ijen,

sasaran Pantai

Plengkung,Sukamade dan lainnya berhasil dengan Baik Sekali dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar 196,83 %, dengan capaian kinerja masingmasing sebagai berikut :  Indikator sasaran kunjungan wisata domistik dari target yang ditentukan sebesar 786.114 orang wisatawan terealisasi sebesar 1.312.092 orang sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 166,91 %;  Indikator sasaran kunjungan wisata mancanegara dari target yang ditentukan sebesar 20.437 orang wisatawan terealisasi sebesar 50.783 orang sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 248,49 %; Bab III Akuntabilitas Kinerja

86


 Indikator sasaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari target yang ditentukan sebesar 3,71 % terealisasi sebesar 4,27 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 115,09 %. Capaian kinerja tahun 2012 di atas lebih meningkat dibandingkan tahun 2011,

dimana

rata-rata

capaian

kinerja

sasaran

pada

tahun

2011

mencapai 105,41 %.

Tabel 3.26. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM


1 2

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3

Jumlah BPR / LKM

4

Usaha Mikro dan Kecil Rata-rata capaian kinerja

Satuan Target

Realisasi

%

79,5

79,68


Tahun 2012


Target

Realisasi

100,23

79,9

82,60

103,37

UKM

20.900

20.946

100,22

21.000

21.420

102

BPR/LKM

1.700

1.844

108,47

1.900

1.938

102

UMK

29

29

100

36

36

102,23

100 101,82

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM dapat tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu masing-masing diatas 100 % dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,82 %, capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai sebesar 102,23 %. Ada 1 indikator sasaran yang capaian kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu Jumlah BPR/LKM dari target yang ditentukan tahun 2012 sebesar 1.900 BPR/LKM terealisasi 1.938 BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 102 %. Pada tahun 2011 untuk indikator tersebut dari target yang ditentukan 1.700 BPR/LKM terealisasi 1.884 BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,47 %.


87


Tabel 3.27. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi


1

Jenis dan jumlah bank dan cabang

2

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Satuan Target

Realisasi

Bank

43

95

Perush.

3

3


Tahun 2012


Target

Realisasi

220,93

43

62

144,19

100

4

7

175

Asuransi


160,47

159,60

Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi yang terdiri dari 2 indikator dapat tercapai melebihi 100 %. Untuk indikator sasaran Jenis dan jumlah bank dan cabang dari target yang ditentukan sebesar 43 bank terealisasi 62 bank sehingga capaian kinerjanya sebesar 144,19 % atau bermakna Baik Sekali. Namun capaian tahun 2012 ini menurun dibandingkan capaian tahun 2011 dari target yang ditentukan 43 bank dapat terealisasi 95 sehingga capaian kinerjanya mencapai 220,93 %. Untuk indikator sasaran Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang mengalami kenaikan dari target yang tentukan tahun 2012 ada 4 perusahaan asuransi terealisasi 7 perusahaan asuransi sehingga capaian kinerjanya sebesar 175 %. Sedangkan tahun 2011 ditargetkan sebesar

3 perusahaan asuransi dapat

terealisasi 3 perusahaan asuransi sehingga capaian kinerjanya 100 %.

Tabel 3.28. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


%

86,84

86,84

100

92,31

91,67

100,70

2


%

95

93

97,89

97,7

95

97,24

3

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah

Ada /

Ada

Ada

100

Ada

Ada

100

23.458

32.423

138,21

35.611

40.770

144,49

4

Pajak daerah (milyar RP)


Tidak ada Rp.

88


5

Retribusi Daerah (milyar RP)

Rp.

20,762

2,129

10,25

25,578

24,817

97,02

6

Macam pajak daerah

Macam

11

11

100

11

11

100

7


Macam

30

36

120

30

36

100

8

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda Ekonomi Kerakyatan

Perda

1

0

0

1

0

0

%

90

90

100

93

93

100

Perda

1

0

0

1

0

9 10


76,64

0 83,95

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pencapaian sasaran Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah dari 10 indikator sasaran yang tercapai hanya 6 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 83,95 atau bermakna Baik. Sedangkan 4 indikator sasaran tidak mencapai target. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Penyelesaian ijin lokasi bahwa tahun 2012 ditargetkan 97,7 % penyelesaian ijin lokasi dari semua pemohon ijin lokasi namun hanya terealisasi 95 % sehingga capaian kinerja sebesar 97,24 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan ada beberapa permohonan yang tidak direalisasikan karena administrasi persyaratan kurang lengkap, tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan permasalahan lainnya;  Retribusi daerah (milyar Rp) target yang ditentukan sebesar Rp. 25,578 milyar terealiasi Rp. 24,817 milyar sehingga capaian kinerja sebesar 97,02 %. Tidak tercapainya target ini indikator sasaran ini disebabkan disamping kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi yang masih kurang juga belum adanya sanksi yang tegas / sanksi yang masih terlalu ringan bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi. Untuk itu perlu sosialisasi yang intens kepada masyarakat dan adanya perubahan/revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.  Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha dari target yang ditentukan 1 Perda namun tidak terealiasi (0%). Hal ini dikarenakan Perda tentang Reklame yang diusulkan pada tahun 2012 belum terealisasi.  Perda ekonomi kerakyatan dari target yang ditentukan 1 Perda namun tidak terealisasi (0%).


89


Tabel 3.29. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi


1


2


3

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Satuan Target

Realisasi

Jaringan

12

12

Jenis

15

Penyiaran


Tahun 2012


Target

Realisasi

100

13

13

100

15

100

18

18

100

44/1

44/1

100

49/2

49/2

100

/ tayang 4

Jumlah penyiaran TV lokal

Tayang

1

1

100

1

1

100

5


Web site

1

1

100

1

1

100

6

Proporsi panjang jaringan jalan

%

90

90

100

92

89,7

97,50

Orang

1.255.914

1.255.914

100

1.568.444

1.568.720

100,02

%

0,00032

0,00032

100

0,00032

0,00032

100

dalam kondisi baik 7

Jumlah arus penumpang angkutan umum

8

Rasio ijin trayek

9


Angkutan

1,378

1,378

100

1.420

1.420

100

10

Jumlah Pelabuhan

Pelabuha

2/1/8

2/1/8

100

2/1/8

2/1/8

100

Laut/Udara/Terminal Bis

n

11

Angkutan darat

%

0,001

0,0001

100

0,001

0,001

100

12


%

27,33

27,33

100

31,16

67,90

217,91

13

Lama pengujian kelayakan angkutan

Menit

20

20

100

20

20

100

Rp.

37.500

37.500

100

37.500

37.500

100

%

0.058

0,058

100

0,055

0,075

136,36

umum (KIR) 14

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

15

Pemasangan Rambu-rambu


100

110,12

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi tahun 2012 sebesar 110,12 % meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan kondisi informasi dan alat transportasi di Banyuwangi semakin membaik. Terlihat dari 15 indikator sasaran hampir semuanya mencapai target 100 % bahkan ada yang mencapai lebih dari 100 %, hanya 1 indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu indikator sasaran Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang mana dari target yang ditentukan 92 % terealisasi 89,7 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,50 %.


90


Tabel 3.30. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata


1

Satuan

Proporsi panjang jaringan jalan

Target

Realisasi

90

90

%


Tahun 2012

Target

Realisasi

92

89,7

100


dalam kondisi baik

Berdasarkan

tabel

di

atas,

diketahui

bahwa

pencapaian

sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata pada tahun 2012 dengan indikator sasaran Proporsi panjan jalan dalam kondisi baik berhasil Baik Sekali karena mencapai 97,50 % meskipun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang dapat mencapai 100 %. Tabel 3.31. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Rasio jaringan irigasi dan luas

Satuan Target

Realisasi

%

85

85

%

25

%


Tahun 2012


Target

Realisasi

100

85

85

100

25

100

40

40

100

85

85

100

85

80

94,12

%

85

80

94,12

85

80

94,12

%

25

25

100

40

40

100

%

70

70

100

80

80

100

%

85

85

100

85

85

100

%

85

85

100

85

90

94,12 125,00

daerah irigasi 2

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan

3

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)

4

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan

5

Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi

6

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi

7

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

8

Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

9


%

40

40

100

40

50

10


%

85

85

100

85

85

100

11

Persentase penduduk yang memiliki

%

19

19

100

20

25

125,00

lahan Rata-rata capaian kinerja


99,47

102,94

91


Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian pada tahun 2012 sebesar 102,94 %. Dari 11 indikator sasaran yang mencapai target 8 indikator sasaran yaitu 6 indikator sasaran mencapai 100 % dan 2 indikator sasaran capaiannya lebih dari 100 %. Sedangkan yang tidak mencapai target 3 indikator sasaran sebagai berikut :  Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS), dengan target 85 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 80 %, sehingga

capaian

kinerja

indikator sasaran

sebesar 94,12 %.

Tidak

tercapainya indikator sasaran ini, karena jumlah air pada kondisi normal sebesar 79.800 meter kubik per detik, menyusut menjadi 23.500 meter kubik per detik dari luas areal persawahan 66.500 hektar di Banyuwangi yang membutuhkan air sekitar 88.200 meter kubik per detik. Kondisi ini dapat di atasi dengan membangun titik jaringan irigasi tersier sebanyak 355 dan akan membangun lagi sebanyak 10 titik waduk kecil serta 8 bendungan. Hal ini dilakukan untuk menampung curah hujan diwaktu musim penghujan dan diharapkan dapat mengurangi penyusutan debit air diwaktu musim kemarau tiba. Selain itu diperlukan adanya reboisasi kembali terhadap hutan atau gunung yang gundul, hal ini dimaksudkan untuk menambah persediaan sumber air bawah tanah yang kian mengecil.  Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan, dengan target 85 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 80 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 94,12 %, karena jumlah air pada kondisi normal sebesar 79.800 meter kubik per detik, menyusut menjadi 23.500 meter kubik per detik dari luas areal persawahan 66.500 hektar di Banyuwangi yang membutuhkan air sekitar 88.200 meter kubik per detik. Untuk mangatasi permasalahan ini perlu membangun titik jaringan irigasi tersier sebanyak 355 dan akan membangun lagi sebanyak 10 titik waduk kecil serta 8 bendungan.  Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil, dengan target 85 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 80 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 94,12 %. Untuk mangatasi permasalahan ini perlu membangun titik jaringan irigasi tersier sebanyak 355 dan akan membangun lagi sebanyak 10 titik waduk kecil serta 8 bendungan.


92


Tabel 3.32. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Rasio panjang jalan per jumlah

Satuan Target

Realisasi

%

0,005

0,005

Orang

1.255.914

Orang


Tahun 2012


Target

Realisasi

100

0,005

0,0005

100

1.255.914

100

1.568.444

1.350.415

86,10

1.255.914

1.255.914

100

1.568.444

1.350.415

86,10

%

85

85

100

85

87

102,35

kendaraan 2


3

Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun

4


5


%

80,7

80,7

100

82

45,96

56,05

6

Rasio tempat pemakaman umum per

%

50

50

100

55

55

100

%

55

55

100

55

55

100

satuan penduduk 7

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

8


%

45

45

100

50

79,20

158,40

9


%

45

45

100

50

79,20

158,40

10


%

0.0002

0,0002

100

0,0002

0,0002

100

11

Panjang jalan kabupaten dalam

%

91

91

100

92,40

89,70

97,08

Km

23.400

23.400

100

25.500

25.900

101,57

%

40

40

100

30

25

120,00

%

68

68

100

78

78

100

%

97

97

100

97

100

103,09

Pemukim

94.992

94.992

100

113.991

113,998

100,01

10

10

100

25

355

1.420

70

70

100

80

100

125,00

kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 12

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

13

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

14

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

15

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

16


an 17 18

Pembangunan waduk, embung dan

Banguna

longstorege, cek dam, ground sill

n

Pembangunan infrastruktur

%

pengaman pantai dan muara sungai Rata-rata capaian kinerja

100

178,56

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 18 indikator sasaran dari sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, yang mencapai target 100 % sebanyak 5 indikator sasaran, yang melebihi target 100 % sebanyak 9 indikator sasaran sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran. Ratarata capaian kinerja sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi sebesar 178,56 % yang mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 yang hanya mencapai 100 %. Adapun indikator sasaran yang Bab III Akuntabilitas Kinerja

93


mengalami kenaikan paling signifikan adalah indikator sasaran Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill dari target yang ditentukan 25 bangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill terealisasi 355 bangunan sehingga capaian kinerjanya sebesar 1.420 %. Tabel 3.33. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Satuan

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

Target

Realisasi

%

83,72

87,04

%

84,08

%


Tahun 2012


Target

Realisasi

103,97

86,03

87,25

101,42

84,88

100,95

84,56

94,38

111,61

96,76

96,8

100,04

96,86

98,06

101,24 4.630

bangunan baik 2


3


4


5

Jumlah gedung olahraga

6

Klub

61

61

100

62

2.871

Gedung

1

1

100

2

2

100


RT

31.620

31.620

100

32.670

38.756

118,63

7


RT

317.062

317.062

100

326.537

326.537

100

8


RT

462.358

462.356

100

476.227

230.618

48,43

9

Lingkungan pemukiman kumuh

pemukim

38.250

38.250

100

37.150

37,150

100

Rumah

1.062.301

1.062.301

100

1.296.007

397.424

30,67

%

38

38

100

40

32

80,00

an 10

Rumah layak huni

11

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

12


%

37,5

37,5

100

42,5

66,5

156,47

13

Persentase luas pemukiman yang

%

25

20

80

37

33,75

91,22

tertata 14


%

89

62

69,66

90

52,63

58,48

15

Cakupan penghijauan wilayah rawan

%

74

40

54,05

78

15

19,23

%

73,33

70,37

95,96

74,19

100

134,79

%

30

30

100

40

38

95,00

longsor dan sumber mata air 16


17

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

18


%

80

48

50

85

100

117,65

19

Sumber air/mata air dalam kondisi

%

81

67

82,72

82

82

100

baik/kondisi debit stabil Rata-rata capaian kinerja

Berdasarkan

tabel

91,44

di

atas,

diketahui

bahwa

314,74

pencapaian

sasaran

Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai pada tahun 2012 rata-rata capaian kinerjanya sebesar 314,74 %. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan rata-rata capaian kerja tahun 2011 yang hanya mencapai 91,44 %. Dari 19 indikator sasaran pada tahun 2012 yang mencapai target 100 % sebanyak 4 indikator sasaran, yang targetnya melebihi


94


100 % sebanyak 8 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 7 indikator sasaran. 7 (tujuh) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Rumah tangga ber-Sanitasi, dengan target 476.277 rumah tangga pada tahun 2012, terealisasi sebesar 230.618 rumah tangga, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 48,43 %, karena Masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Oleh karena itu,

perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan arti

pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta membangun fasilitas MCK.  Rumah layak huni, dengan target 1.296.007 rumah pada tahun 2012, terealisasi sebesar 397.424 rumah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 30,67 %, karena

masih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah

pedesaan yang belum layak huni karena faktor kemiskinan, solusinya dengan menggalakkan program bedah rumah dan memberikan bantuan lainnya yang dapat mengentaskan kemiskinan.  Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB, dengan target 40,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 32,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 80,00 %, karena ada beberapa lahan produktif telah berubah fungsi menjadi perumahan, terjadinya penebangan pohon di hutan secara berlebihan dan perusahaan yang ada masih kurang memperhatikan Amdal, dalam arti membuang limbah sembarangan. Solusi, diperlukan penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pembatasan bagi pengembang perumahan dan penindakan tegas bagi perusahaan yang mencemari lingkungan.  Prosentase luas permukiman yang tertata, dengan target 37,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33,75 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 91,22 %, karena masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap

penataan

dan

keindahan

lingkungan

permukiman.

Solusi,

menyediakan anggaran yang memadai guna mengcover masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan permukiman dan penataan permukiman baru dengan memperhatikan ruang terbuka hijau. Bab III Akuntabilitas Kinerja

95


 Pencemaran status mutu air, dengan target 90,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 52,63 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 58,48 %, karena masih ada perusahaan yang membuang limbah industrinya secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan air limbah, sehingga bisa mencemari sumber - sumber air dan merusak lingkungan sekitarnya. Solusi melakukan pembinaan secara teknis kepada para pelaku industri dalam pengolahan air limbah agar menurunkan tingkat pencemaran yang bisa membahayakan terhadap kehidupan di sekitar industri, serta memberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepada Industri yang membuang limbahnya melebihi baku mutu yang telah ditentukan.  Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dengan target 78,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 15,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 19,23 %. Tidak tercapainya target ini diakibatkan terjadinya erosi di daerah sekitar sumber-sumber mata air, sehingga buffer penyimpanan air debitnya berkurang. Untuk itu kedepan perlu secara kontinue akan dilakukan penghijauan / penanaman kembali di sekitar sumbersumber mata air dan pemberian anggaran yang memadai guna pengadaan bibit tanaman penghijauan.  Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dengan target 40,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 38,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,00 %. Tidak tercapainya target ini disebabkan beberapa hal yaitu : - Kurangnya tempat pembuangan sampah akhir, mengingat wilayah Kabupaten Banyuwangi yang begitu luas, sehingga perlu penambahan lokasi TPSA. - Keterbatasan

armada

pengangkut

sampah

sehingga

mengakibatkan

terjadinya penumpukan sampah dibeberapa tempat. - Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut : - Membuat Design Engginering Design dan Sanitary Land Fill serta pembagian zona tempat penampungan akhir, dengan adanya itu diharapkan masingmasing zona bisa menampung semua sampah di Kabupaten Banyuwangi.


96


- Penambahan jumlah armada persampahan, agar masalah penumpukan sampah bisa cepat tertangani sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. - Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, sosialisasi mengenai penanganan persampahan untuk skala rumah tangga dan pengolahannya menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan. Tabel 3.34. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


Kondisi

Baik

Baik

100

Baik

Baik

100

2


%

57,65

57,65

100

82,6

83,85

101,51

3


%

2,2

2,2

100

2,39

2,39

100

4


%

1

1

100

0,09

0,09

100

5


%

1

1

100

0,09

0,09

100

6


%

9,6

9,6

100

9,7

9,65

99,48

7


%

38

38

100

40

32

80

Banguna

2.925

2.925

100

3.555

5.405

152,04

8

n


Berdasarkan

100

tabel

di

atas,

diketahui

bahwa

104,13

pencapaian

sasaran

Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2011 dapat mencapai 100 % sedangkan pada tahun 2012 mencapai 104,13 %. Adapun yang mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2012 adalah indikakator sasaran Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan dari target yang ditentukan sebesar 3.555 bangunan yang ber-IMB dapat terealisasi 5.405 bangunan yang sudah ber-IMB, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tabel 3.35. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32 Meningkatnya jumlah jalan poros desa Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Satuan Target

Realisasi

90

90


Tahun 2012

Target

Realisasi

92

93



%

100

101,09

penduduk (mimal dilalui roda 4)


97


Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) tercapai dengan Baik Sekali. Dari target yang ditentukan 92 % terealisasi 93 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,09 %. Capaian kinerja tahun 2012 ini meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai 100 %. Tabel 3.36. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33 Menurunnya tingkat pengangguran Tahun 2011 Indikator Sasaran

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


1


%

76,5

76,5

100

71,6

76,08

106,26

2

Angka sengketa pengusaha - pekerja

%

2,16

2,12

101,89

1,72

2,54

147,67

per tahun 3


%

71,5

68,34

104,62

71,6

76,08

106,26

4


%

20,1

28,81

143,33

20,1

50,48

251,14

5


%

4,01-5,01

3,95

101,52

3,64-4,64

3,71

125,07

6


%

73,01

87,47

119,81

74,57

12,64

16,95

7

Perselisian buruh dan pengusaha

%

35,71

28,59

124,90

26,67

26,67

100

terhadap kebijakan pemerintah 8


%

33,8

33,8

100

32,7

32,7

100

9

Peningkatan kualitas Sumber Daya

%

25

25

100

30

30

100

%

17,73

60,19

339,48

17,66

14,72

83,35

Manusia 10

Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU ) Rata-rata capaian kinerja

133,56

113,67

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian kinerja tahun 2012 untuk sasaran Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 113,67 % menurun dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai 133,56 %. Dari 10 indikator sasaran yang mencapai target 100 % sebanyak 3 indikator sasaran, yang melebihi target 100 % sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Adapun 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Keselamatan dan perlindungan target 74,57 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 12,64 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 16,95 %. Tidak tercapainya target ini disebakan jumlah perusahaan yang sudah menerapkan K3 sejumlah 149 perusahaan dari 1.179 perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan perhatian dan Bab III Akuntabilitas Kinerja

98


kepedulian khususnya pihak perusahaan tempat bekerja, agar mau melakukan upaya keselamatan dan perlindungan bagi pengusaha maupun pekerja serta sosialisasi dan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja selalu dilakukan, dengan harapan akan mengurangi resiko high cost apabila sampai terjadi kecelakaan kerja.  Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM dan TU), dengan target 17,66 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 14,72 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,35 %. Capaian ini termasuk katagori Baik karena dari jumlah transmigran yang berhasil diberangkatkan pada tahun 2012 sebanyak 77 kk serta jumlah lokasi penempatannya juga bertambah dari 6 lokasi menjadi 8 lokasi penempatan. Tabel 3.37. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34 Menurunnya angka kemiskinan Tahun 2011 Indikator Sasaran

1 2 3 4

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Rata-rata capaian kinerja

Satuan Target

Realisasi

%

81,34

81,20

%

49,81

% %


Tahun 2012


Target

Realisasi

99,83

82,72

89,52

108,22

49,85

100,08

65,27

71

108,78

5,52

5,52

100

7,28

7,28

100

53,89

53,89

100

58,63

58,63

100

99,98

104,25

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 104,25 % dan meningkat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 99,98 %. Indikator sasaran yang mengalami kenaikan capaian kinerja adalah indikator sasaran Prosentase penduduk di atas garis kemiskinan dan indikator sasaran rumah tanggal yang menggunakan listrik. Untuk indikator Prosentase penduduk di atas garis kemiskinan dari target yang ditentukan 82,72 % terealisasi 89,52 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,22, sedangkan untuk indikator sasaran rumah tanggal yang menggunakan listrik dari target yang ditentukan 65,27 % terealisasi 71 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,78 %. Adapun indikator sasaran yang capaian kinerjanya sama dengan tahun 2011 adalah Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) yaitu masing-masing Bab III Akuntabilitas Kinerja

99


kinerjanya mencapai 100 %. Capaian ini menunjukkan bahwa program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki dimensi keberpihakan kepada masyarakat miskin mengalami peningkatan. Tabel 3.38. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender Tahun 2011 Indikator Sasaran

1 2 3 4 5 6 7

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT

%

15

3,99

26,60

15,5

39,89

257,35

%

85,3

47,50

55,67

85,5

47,63

55,70

%

0,006

0,11

54,54

0,007

0,010

70

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

0,51

0,51

100

0,53

0,53

100

%

16,05

18

112,15

16,09

16

99,44

%

3.825

5.677

148,42

38,28

1,75

4,57

%

81,26

75

108,35

85,5

97,80

114,39


86,53

100,21

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 7 indikator sasaran untuk sasaran Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender yang mencapai target hanya 3 indikator (1 indikator sasaran mencapai 100 % dan 2 indikator sasaran mencapai 100 % lebih). Sedangkan yang tidak mencapai target 4 indikator. Namun rata-rata capaian kinerja tahun 2012 untuk sasaran Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender yang mencapai sebesar 100,21 % meningkat dibandingkan rata-rata capaian pada tahun 2011 yang hanya mencapai 86,53 %. Ini berarti bahwa program-program pembangunan yang berbasis pada kaum perempuan semakin meningkat. 4 (empat) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dengan target 85,50 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 47,63 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 55,71 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan keterlibatan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan belum mendapatkan tempat Bab III Akuntabilitas Kinerja

100


secara optimal sehingga peran perempuan dalam mengisi pembangunan belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, kedepan peran perempuan lebih ditingkatkan melalui peningkatan keterlibatan organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dalam mengisi pembangunan.  Rasio KDRT, dengan target 0,007 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 0,010 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 70,00 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini karena masih tingginya budaya patriarki dan ketimpangan gender dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi. Solusi permasalahan tersebut melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, dan peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak yang sesuai dengan undang-undang serta pemenuhan komitmen-komitmen internasional.  Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif), dengan target 16,09 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 16,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 99,44 %. Kondisi ini berarti keterlibatan peran perempuan dalam memperoleh kesempatan kerja pada Legislatif sangat kurang, sehingga peran serta perempuan dalam mengisi pembangunan belum terlaksana secara optimal. Kedepan

perlu

upaya

peningkatan

peran

perempuan

dalam

mengisi

pembangunan pada lembaga Legislatif sehingga kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dapat tercapai.  Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif), dengan target 38,28 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 1,75 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 4,57 %. Capaian ini menunjukkan bahwa di lembaga eksekutif partisipasinya masih sangat kecil dibandingkan kaum pria, meskipun di semua sektor/bidang pembangunan terlihat perannya sudah semakin meningkat, termasuk peningkatan kebijakan isu gender dalam berbagai program pemerintah, Bab III Akuntabilitas Kinerja

101


khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banyuwangi “Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012” pada tahun 2011 jumlah PNS mencapai 14.248 orang atau 60,11 %. Terdiri dari 8.564 orang laki-laki dan 5.684 orang perempuan atau 39,89 %. Tabel 3.39. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Sarana sosial seperti panti asuhan,

Satuan Target

Realisasi

Unit

65

65

%

0,0189

%

0,0189


Tahun 2012


Target

Realisasi

100

80

46

57,50

0,0092

48,68

0,034

0,139

408,82

0,0092

48,68

0,034

0,139

408,82

panti jompo dan panti rehabilitasi 2


3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Rata-rata capaian kinerja

65,78

291,71

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 3 indikator sasaran untuk sasaran Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat yang mencapai target bahkan capaian kinerja melebihi 100 % sebanyak 2 indikator sasaran, sedangkan yang tidak mencapai target 1 indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 291,71 % atau bermakna Baik Sekali. 2 indikator sasaran yang melebihi target yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang capaian kinerjaanya sebesar 408,82 % dan indikator sasaran Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang capaian kinerjanya sebesar 408,82 %, kedua indikator sasaran ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2011 yang masing-masing hanya mencapai 48,68 % atau bermakna kurang pada tahun 2011. 1 Indikator sasaran yang tidak mencapai target pada tahun 2012 adalah indikator sasaran Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dari target yang ditentukan 80 unit sasaran sosial hanya terealisasi 46 unit sarana sosial sehingga capaian kinerja sebesar 57,50 %. Capaian kinerja sasaran ini menurun dibandingkan dengan capaian sasaran tahun 2011 yaitu dari target yang ditentukan sebesar 65 unit sarana sosial dapat terealisasi 65 unit sarana sosial sehingga capaian kinerja tahun 2011 sebesar 100 %.


102


Tidak tercapaianya indikator sasaran Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, karena pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan bantuan kepada panti, namun hanya memberikan monitoring untuk mengetahui jumlah penghuni panti dan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana panti yang dimiliki. Tabel 3.40. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 37 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan Tahun 2011 Indikator Sasaran

1

Satuan

Rata-rata jumlah kelompok binaan

Target

Realisasi

Kelompok

75

100

Kelompok

75

%


Tahun 2012


Target

Realisasi

133,33

80

90

112,50

217

289,33

80

80

100

3,69

3,8

102,11

3,86

3,98

103,11

lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2


3


4


5

Cakupan bina kelompok nelayan

6

Jumlah nelayan yang dapat bantuan

%

26,05

26,6

102,11

26,15

26,96

103,10

Kelompok

32

32

100

37

54

145,95

Nelayan

0

13

130

7

8

114,29

Ton

134,4

135,1

100,52

137,1

148,6

108,39

Kelompok

24

24

100

27

27

100

Pemda pada tahun 7

Produksi perikanan kelompok nelayan

8

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

9

Cakupan bina kelompok pengrajin

Sentra

7

11

157,14

16

16

100

10

Jumlah LSM

LSM

217

217

100

217

88

40,55

11

LPM Berprestasi

LPM

30

35

116,67

40

12

30

12

PKK aktif

PKK

100

242

242

100

100

100

13

Swadaya Masyarakat terhadap

%

70

102

145,71

75

75

100

%

50

100

200

60

60

100

Program pemberdayaan masyarakat 14

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Rata-rata capaian kinerja

Berdasarkan

tabel

144,20

di

atas,

diketahui

bahwa

96,99

pencapaian

sasaran

Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan dengan 14 indikator sasaran yang melebihi target atau di atas 100 % sebanyak 6 indikator, yang sesuai target yaitu 100 % sebanyak 6 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Bab III Akuntabilitas Kinerja

103


Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,99 % atau bermakna Baik Sekali. Capaian kinerja sasaran ini bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2011 mengalami penurunan karena pada tahun 2011 rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 144,20 %. Penurunan tersebut terlihat pada beberapa indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :  Jumlah LSM, target 217 LSM pada tahun 2012 terealisasi sebesar 88 LSM, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 40,55 %, pada tahun 2011 mencapai 100 %. Di lapangan dari hasil identifikasi sebenarnya jumlah LSM sebanyak 217 LSM, namun yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 88 LSM. Oleh karena itu, disamping untuk pencapaian target indikator kinerja dan juga agar LSM mendapatkan legalitas, maka LSM yang ada diharuskan mendaftarkan dan mengurusi segala administrasi tentang pendirian LSM baru, serta sosialisasi dari Bakesbangpol tentang pendirian LSM perlu ditingkatkan agar tidak ada LSM yang belum memiliki legalitas hukum.  LPM Berprestasi, dari target 40,00 % yang tentukan pada tahun 2012, terealisasi sebesar 12,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 30,00 %. Pada tahun 2011 mencapai 116,67 %. Penurunan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh LPM yang masih belum dikelola dengan baik dan optimal serta minimnya batas waktu untuk kegiatan survey di lapangan, sehingga mempengaruhi dalam penciptakan inovasi baru dibidang Tehnologi Tepat Guna. Tabel 3.41. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 38 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Tahun 2011 Indikator Sasaran

1


2

Jumlah gedung

3

Penyelenggaraan festival seni dan

Satuan Target

Realisasi


Tahun 2012

Target

Realisasi


Group

652

652

100

685

685

100

Gedung

1

1

100

1

1

100

kali

4

4

100

5

5

100

Unit

9

9

100

9

9

100

budaya 4

Sarana penyelenggaraan seni dan


104


budaya 5

Benda, situs dan kawasan cagar

Buah/tem

budaya yang dilestarikan

23

23


Berdasarkan

100

25

25

100

pat

tabel

100

di

atas,

diketahui

bahwa

100

pencapaian

sasaran

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dari 5 indikator sasaran dapat mencapai target seluruhnya yaitu 100 % sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 % atau bermakna Baik Sekali. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi betul-betul baik. Lebih lanjut capaian sasaran Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal, sebagai berikut :  Indikator sasaran Jumlah group kesenian dari target yang ditentukan 685 group kesenian dapat terealisasi 685 group kesenian sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Jumlah group kesenian ini semua group kesenian yang berada di masing-masing kecamatan se Kabupaten Banyuwangi atau di 24 kecamatan.  Indikator sasaran Jumlah gedung kesenian dari target yang ditentukan 1 jumlah gedung kesenian terealisasi 1 gedung kesenian sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini 100 %. Gedung kesenian ini adalah gedung kesenian yang berada di Jalan Diponegoro Banyuwangi yang dikenal dengan sebutan Gesibu (Gedung Seni dan Budaya).  Indikator sasaran Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari target yang ditentukan sebanyak 4 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat terealisasi 4 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %. Even-even festival seni dan budaya di Banyuwangi dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap seni budaya yang terus berkembangan di Banyuwangi, namun juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah seperti HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Banyuwangi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.  Indikator sasaran Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari target yang ditentukan sebesar 9 unit sarana dapat terealisasi 9 unit sarana sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % untuk tahun 2012. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2011 yang dapat mencapai 100 %.


105


 Indikator sasaran Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari target yang ditentukan sebanyak 25 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat terealisasi 25 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % pada tahun 2012. Capaian ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2011 yaitu dari target yang ditentukan 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat terealisai 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga capaian kinerja 100 %.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap

pertumbuhan

ekonomi,

maka

strategi-strategi

kebijakan

fiskal

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 diarahkan kepada (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan / anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat public services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesejangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; Bab III Akuntabilitas Kinerja

106


c. Fungsi

stabilitasi,

pertumbuhan

yaitu

ekonomi,

penganggaran perluasan

diarahkan

lapangan

kerja,

untuk

mendorong

dan

peningkatan

pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban Selanjutnya

berdasarkan

Peraturan

Bupati

Banyuwangi

Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012, bahwa APBD Rp.

Tahun

Anggaran

1.736.094.839.547,00

dan

2012

sebelum

ABPD

Tahun

perubahan Anggaran

sebesar

2012

setelah

perubahan sebesar Rp. 1.865.588.732.099,07 ada penambahan sebesar Rp. 129.493.893.462,07, dengan rincian sebagai berikut :  Pendapatan : Sebelum perubahan Rp. 1.502.196.122.889,00 setelah perubahan sebesar Rp. 1.671.229.354.804,82 (bertambah Rp. 169.033.231.915,82).  Belanja : Sebelum perubahan Rp. 1.736.094.839.547.547,00 setelah perubahan sebesar Rp. 1.865.588.732.099,07 (bertambah 129.493.892.462,07). Sehingga

terjadi

defisit

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp.

194.359.377.204,25.  Pembiayaan : a. Penerimaan Semula Rp. 269.098.716.658,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 228.839.377.204,25 (berkurang 40.259.339.453,75); b. Pengeluaran Semula

Rp.

35.200.000.000,00

setelah

perubahan

menjadi

34.480.000.000,00 (berkurang Rp. 720.000.000,00); Sehingga

jumlah

pembiayaan

Neto

setelah

perubahan

Rp.

194.359.377.204,25 dengan demikian tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan. 3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah


107


Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan, yaitu : a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah; b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito; c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah; d. Intensifikasi pendapatan

dan

ekstensifikasi

daerah,

terutama

penggalian melalui

sumber-sumber

usaha

daerah

dan

pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga; e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil. .Upaya-upaya

efektif

dalam

penggalian

sumber-sumber

pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Selanjutnya terkait dengan perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan daerah


108


Yang Sah selama periode 2010-2012 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Tabel 3.42. Perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 Tahun

Naik / Turun (%)

PAD

2010

87.091.140.847,23

2011

106.124.047.762,61

2012

132.846.110.220,82

Proporsi Terhadap APBD (%)

APBD 1.400.623.284.767,23

6,22

17,93

1.631.397.418.692,18

6,50

20,11

1.865.588.732.099,07

7,12

Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2010 ada peningkatan PAD dan peningkatan proporsi PAD terhadap APBD. Penerimaan PAD tahun 2010 sebesar Rp. 87.091.140.847,23, pada tahun 2011 naik menjadi Rp. 106.124.047.762,61 atau naik sebesar 17,93 %. Kemudian pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 132.846.110.220,82 atau naik 20,11 % dari PAD tahun 2011. Hal tersebut dibarengi pula oleh kenaikan proporsi PAD dalam APBD. Pada tahun 2010 proporsi PAD terhadap APBD sebesar 6,22 %, tahun 2011 sebesar 6,50 % dan pada tahun 2012 sebesar 7,12 % PAD tersebut diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi

Daerah,

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Yang

Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. b. Dana Perimbangan Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kabupaten Banyuwangi. Dana perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam 3 tahun terakhir dana perimbangan Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi dana sebagai berikut :


109


Tabel 3.43. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 Naik / Turun (%)

Tahun

Perimbangan

2010

906.774.713.137,00

2011 2012


APBD 1.400.623.284.767,23

64,74

969.233.081.021,00

6,31

1.631.397.418.692,18

59,41

1.186.178.479.143.00

18,28

1.865.588.732.099,07

63,58


Melihat alokasi dana perimbangan tiga tahun terakhir 2010-2012, dana perimbangan untuk Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 906.774.713.137,00, pada tahun 2011 naik menjadi 969.233.081.021,00 atau naik 6,31 %, dan tahun 2012 naik menjadi 1.186.178.479.143.00 atau naik 18,28 % dari tahun 2011. Hal Ini menandakan bahwa ketergantungan Kabupaten Banyuwangi cukup besar dalam membiayai pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap APBD Kabupaten Banyuwangi. Dari tabel diatas juga dapat digambarkan besarnya proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 proporsi dana perimbangan terhadap APBD sebesar 64,74 %. Pada tahun 2011 sebesar 59,41 % dan pada tahun 2012 sebesar 63,58 %, sehingga masih naik turun proporsinya terhadap APBD Kabupaten Banyuwangi. Sumber-sumber dana perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. b. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Dana penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak

dari

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

lainnya,

Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya dan Sumbangan Pihak Ketiga. Bab III Akuntabilitas Kinerja

110


Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan lain pendapatan yang sah dapat dilihat dari Tabel berikut : Tabel 3.44. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 Tahun

Dana Lain-lain

2010

172.892.966.219,00

2011

334.272.405.171,00

2012

352.204.756.441,00

Naik / Turun (%)


APBD 1.400.623.284.767,23

12,34

48,27

1.631.397.418.692,18

20,48

5,09

1.865.588.732.099,07

18,87


Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode tahun 2010-2012 Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah tiga mengalami

kenaikan.

Pada

tahun

2010

sebesar

Rp.

172.892.966.219,00 menjadi Rp. 334.272.405.171,00 pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 48,27 %, dan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 352.204.756.441,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,09 % dari tahun 2011 dengan proporsi terhadap APBD 2012 sebesar 18,87 %. 3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat. a. Kebijakan Umum Belanja Daerah Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanah, Pemerintah Daerah, dan DPRD dengan peran fungsinya masing-masing sebagai Bab III Akuntabilitas Kinerja

111


pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam

meningkatkan

kesejahteraan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja

(berorientasi

pada

hasil).

Hal

tersebut

bertujuan

untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

memihak

kepentingan

publik,

disamping

tetap

menjaga

eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas, yang harapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. b. Perkembangan Belanja Daerah Dalam tiga tahun 2010-2012 Proporsi Belanja Tidak Langsung selalu lebih besar dari pada Belanja Langsung. Pada tahun 2010 proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai 72,86 % dan Belanja Lansung 27,14 %. Pada tahun 2011 proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai 64,54 % dan Belanja Langsung 35,46 %. Untuk tahun 2012 Belanja Tidak Lansung sebesar 64,25 % dan dan Belanja Langsung sebesar 35,75 %. Tabel 3.45. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 Tahun

Belanja Tidak Langsung

Proporsi (%)

Belanja Langsung

Proporsi (%)

2010

1.020.474.533.036,00

72,86

380.148.751.731,23

27,14

2011

1.052.885.746.353,00

64,54

578.511.672.339,18

35,46

2012

1.198.555.481.147,00

64,25

667.033.250.862’07

35,75

Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi Bab III Akuntabilitas Kinerja

112


3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan

Manajemen

Pembiayaan

Daerah

dalam rangka

akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan; 3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan. Adapun perkembangan pembiayaan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Tabel 3.46. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012 Tahun

Penerimaan

Naik/Turun (%)

Pengeluaran

Naik/Turun (%)

2010

245.139.271.964,00

2011

222.255.627.297,57

-99,33

487.742.560,00

-97,99

228.839.377.204,25

2,96

34.480.000.000,00

6.696

2012

11.274.807.400,00


Selama tahun 2010 – 2012 Kabupaten Banyuwangi mengalami defisit anggaran yang ditutupi dengan pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah dari Pos SILPA tahun yang lalu. Pertumbuhan tahun 2012 untuk penerimaan daerah dalam pembiayaan sebesar 2,96 %, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan tahun 2012 sebesar 6.696 %. 3.3.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012. 1. Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan

daerah

pada

tahun

2012

sebesar

Rp.

1.671.229.354.804,82 yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan Bab III Akuntabilitas Kinerja

113


dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan realisasi sebesar Rp. 1.690.432.594.242,19 atau 101,15 %, sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.47. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Pedapatan Daerah : Pendapatan Asli Daerah

132.846.110.220,82

140.314.936.339,19

105,62

Hasil pajak daerah

37.242.520.504,00

40.769.833.221,00

109,47

Hasil retribusi daerah

22.103.845.195,00

24.814.269.408,00

112,26

Hasil pengelolaan kekayaan

15.560.721.446,82

14.503.063.660,51

93,20

daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yag sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi

57.939.023.075,00

60.227.770.049,68

103,95

1.186.178.479.143,00 88.305.252.143,00

1.198.575.211.872,00 100.701.984.872,00

101,05 114,04

1.030.217.037.000,00

1.030.217.037.000,00

100,00

hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus

67.656.190.000,00

67.656.190.000,00

352.204.765.441,00

351.542.446.031,00

100,00 99,81

1.132.540.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 82.306.549.441,00

0,00 82.167.898.760,00

0,00 99,83

dan

209.618.226.000,00

210.000.496.000,00

100,18

dari

59.147.450.000,00

59.374.051.271,00

100,38

pihak

0,00

0,00

0,00

Jumlah Pendapatan Daerah

1.671.229.354.804,82

1.690.432.594.242,19

101,15

Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang sah Pendapatan hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan

pemerintah

daerah lainnya Dana

penyesuaian

otonomi khusus Bantuan provinsi

keuangan atau

pemerintah

daerah lainnya Sumbangan

dari

ketiga

Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2012

2. Realisasi Belanja Daerah Pagu Belanja Daerah / Anggaran Tahun 2012 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 1.865.588.732.099,07, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.198.555.481.147,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 667.033.250.862,07, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung : Bab III Akuntabilitas Kinerja

114


-Belanja pegawai Rp. -Belanja hibah Rp. -Belanja bantuan soaial Rp. -Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. -Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Rp. -Belanja tidak terduga Rp.

Jumlah b. Belanja Langsung : -Belanja pegawai -Belanja barang dan jasa -Belanja modal

Jumlah

984.045.897.182,00 106.902.082.965,00 24.323.751.000,00

1.933.750.000,00

76.350.000.000,00 5.000.000.000,00

Rp.

1.198.555.481.147,00

Rp. Rp. Rp.

38.093.254,00 234.755.199.483,07 394.184.796.453,00

Rp.

667.033.250.862,07

2. Realisasi Anggaran Tahun 2012 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 1.683.006.465.113,97 atau 90,21 % dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung : -Belanja pegawai Rp. 919.880.835.377,00 -Belanja hibah Rp. 70.523.019.415,00 -Belanja bantuan soaial Rp. 22.830.673.000,00 -Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 1.780.517.950,00 -Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Rp. 71.805.778.390,00 -Belanja tidak terduga Rp. 0,00

Jumlah realisasi Rp. 1.086.820.824.132,00 Atau 90,68 % dari pagu anggaran b. Belanja Langsung : -Belanja pegawai

Rp.

34.536.247.450,00

-Belanja barang dan jasa

Rp.

205.837.086.906,97

-Belanja modal

Rp.

355.812.306.625,00

Rp.

596.185.640.981,97

Jumlah realisasi

Atau 89,38 % dari pagu anggaran Tabel 3.48. Bab III Akuntabilitas Kinerja

115


Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Belanja Daerah : 1.198.555.481.147,00

1.086.820.824.132,00

90,68

984.045.897.182,00

919.880.835.377,00

93,48

0,00

0,00

0,00

0,00 106.902.082.965,00

0,00 70.523.019.415,00

0,00 65,97

24.323.751.000,00

22.830.673.000,00

93,86

1.933.750.000,00

1.780.517.950,00

92,08

76.350.000.000,00

71.805.778.390,00

94,05

5.000.000.000,00

0,00

0,00

667.033.250.862,07

596.185.640.981,97

89,38

38.093.254.926,00

34.536.247.450,00

90,66

Belanja barang dan jasa

234.755.199.483,07

205.837.086.906,97

87,68

Belanja modal

394.184.796.453,00

355.812.306.625,00

90,27

1.865.588.732.009,07

1.683.006.465.113,97

90,21

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai

Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi 2012


116


PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Tiga Puluh Delapan sasaran sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar (97,37%) telah dapat direalisasikan dengan Baik Sekali. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan

dan

pelaksanaan

kebijakan

publik

berdasarkan

prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh

Lima) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) indikator sasaran atau sebanyak 83,64 % dikategorikan Baik Sekali, 30 (Tiga Puluh) indikator sasaran atau 10,91 % dikategorikan Baik, 4 (empat) indikator sasaran atau 1,45 % hanya mencapai kategori Cukup dan 11 (Sebelas) indikator sasaran atau 4 % hanya mencapai kategori Kurang dalam pencapaian indikator sasaran. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Sasaran yang berketegori cukup dan kurang tersebut yaitu : 1. Meningkatnya partisipasi pendidikan indikator yang perlu peningkatan dan perhatian khusus dalam tataran implementasi adalah mengenai rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata, yang capaian kinerjanya masih berkategori cukup. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban jumlah mengajar guru sebanyak 24 jam per-Minggu. Untuk menyikapi permasalahan ini akan dilakukan penyesuaian jam mengajar bagi guru. Bab IV Penutup

117


2. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi daerah, indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah jumlah Perda yang mendukung iklim usaha, dan Perda ekonomi kerakyatan, yang masih berkatagori kurang. Hal ini dikarenakan Perda yang sudah diusulkan pada tahun 2012 yaitu Perda tentang Reklame belum terealisasi. Untuk menyikapi permasalahan ini akan dilakukan komunikasi yang lebih baik dan intensif dengan pihak-pihak yang terkait. 3. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan perhatian khusus dalam tataran implementasi adalah mengenai :  Rumah tangga ber-sanitasi, capaian kinerja tahun 2012 masih kurang, yang disebabkan masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat khususnya masyarakat pedesaan melakukan mandi, cuci dan buang air besar di sungai. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, perlu peningkatan pembangunan MCK di masyarakat pedesaan.  Rumah layak huni,

capaian kinerja tahun 2012 masih kurang, hal ini

dikarenakan masih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah pedesaaan yang belum layak huni karena faktor kemiskinan. Untuk menyikapi permasalahan

ini

dengan

menggalakkan

program

bedah

rumah

dan

memberikan bantuan lainnya guna mengentaskan kemiskinan.  Pencemaran status air, capaian kinerja tahun 2012 cukup dan belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan masih adanya perusahaan yang membuang limbah industrinya secara langsung ke lingkungan / sungai tanpa diolah

terlebih

dahulu

dalam

instalasi

pengolahan

limbah,

sehingga

menyebabkan pencemaran sumber-sumber air dan merusak lingkungan sekitarnya. Menyikapi hal tersebut langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pembinaan secara teknis kepada para pelaku industri dalam pengolahan air limbah, agar terjadi penurunan tingkat pencemaran yang bisa membahayakan lingkungan sekitarnya serta memberikan sanksi hukum yang tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pihak Industri yang membuang limbahnya melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Bab IV Penutup

118


 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, capaian kinerja tahun 2012 masih kurang. Hal ini dikarenakan terjadinya erosi di daerah sekitar sumber-sumber mata air, sehingga Buffer penyimpanan air debitnya berkurang. Penyikapi hal tersebut kedepan kegiatan-kegiatan atau gerakan penghijauan / penanaman kembali khususnya di daerah sekitar sumber-sumber mata air terus digalakkan. 4. Menurunnya tingkat pengangguran, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan perhatian khusus adalah mengenai keselamatan dan perlindungan yang pada tahun 2012 capaian kinerjanya masih kurang. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan yang sudah menerapkan K3 sejumlah 149 perusahaan dari 1.179 perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Menyikapi permasalahan ini akan meminta kepada pihak perusahaan agar mau menerapkan K3 di lingkungan perusahaan masing-masing agar keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja dapat terjamin dengan baik. 5. Meningkatnya

program-program

pembangunan

yang

berbasis

pada

pengarusutamaan gender, indikator sasaran yang perlu mendapat perhatian adalah :  Partisipasi perempuan di lembaga swasta, yang pada tahun 2012 capaian kinerjanya masih kategori cukup, hal ini dikarenakan peran kaum perempuan di segala bidang yang sebenarnya sudah semakin baik dan luas, namun peran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam hal pengambilan kebijakan / keputusan dan masih didominasi oleh kaum laki-laki.  Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif). Pada tahun 2012 capaian kinerjanya masih sangat kecil, karena perannya kurang optimal. Kalau melihat data dari BPS Kabupaten Banyuwangi (Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012) jumlah PNS yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 14.248 orang, dari jumlah tersebut jumlah perempuan mencapai 5.684 orang atau 39,89 % sedangkan laki-laki sebanyak 8.564 orang atau 60,11 %. keberadaan perempuan hampir berbanding antara 2 PNS laki-laki terhadap 1 PNS perempuan. Bab IV Penutup

119


Terhadap kondisi kedua indikator sasaran di atas, guna peningkatan peran perempuan baik di lembaga swasta maupun di lembaga eksekutif, kedepan kaum perempuan akan terus didorong agar mampu memanfaatkan perannya secara optimal seiring dengan meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender. 6. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan mendapat perhatian adalah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2012 capaian kinerjanya berkategori cukup. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat terhadap lembaga tersebut masih kurang dan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2012 ditargetkan 80 sarana hanya terealisasi 46 sarana. Untuk mengatasi hal ini selain meningkatkan bantuan pemerintah juga mendorong masyarakat khususnya masyarakat mampu untuk berpartisipasi demi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana sosial tersebut. 7. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan perhatian adalah :  Jumlah LSM. Indikator sasaran ini pada tahun 2012 capaian kinerjanya berkategori kurang, dikarenakan banyak LSM yang belum mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, guna legalitas,

maka

kelembagaannya

semua ke

LSM

Badan

akan

Kesatuan

dihimbau Bangsa

untuk

dan

mendaftarkan

Politik Kabupaten

Banyuwangi.  LPM yang berprestasi. Indikator sasaran ini pada tahun 2012 capaian kinerjanya berkategori kurang. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumber daya alam oleh LPM yang belum dikelola secara baik dan optimal. Selain itu, minimnya waktu untuk melaksanakan kegiatan survey di lapangan, sehingga mempengaruhi dalam menciptakan inovasi di bidang Teknologi Tepat Guna.

Bab IV Penutup

120


Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang

dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran maupun pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan

dan

ketidaksempurnaan

sebagai

manusia,

karena

disadari

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Banyuwangi, 20 Maret 2013

Bab IV Penutup

121


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

LAMPIRAN Pengkuran Kinerja Tahun 2012 Penetapan Kinerja Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahunan 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi


PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten

: Banyuwangi

Tahun

: 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktif dan statis Cakupan patroli petugas Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Rasio bayi berAkte Kelahiran Rasio pasangan berAkte Nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan

Pengukuran Kinerja 2012

Satuan

Target

Realiasi

%

%

1 : 0,84

1,09

129,76

%

51,24

51,24

100

Buah

80

85

106,25

%

40

40

100

%

80

80

100

%

35

35

100

Kegiatan

144

156

108,33

%

0,0009

0,0009

100

%

80

80

100

%

93

93

100

Sistim

9

15

166,67

%

46

61,35

133,37

%

0,164

0,021

12,80

%

85,71

92,79

108,26

%

8,03

7,35

91,53

Ada / Tidak

SIAK 2010

SIAK 2010

100

Sudah /

Sudah

Sudah

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Dokumen

Tersedia

Tersedia

100

Belum


Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" 2. Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai 3. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan

4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum


Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Tersedia

100

Ada / Tidak

Ada

Ada

100

Ada / Tidak

Ada

Ada

100

%

78

77,29

99,09

Restoran

59

59

100

Penginapan /

62

62

100

Hotel %

13

33,78

259,85


%

100

100

100

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Penegakan PERDA

%

60

90

150

%

60

95

158,33

%

1 : 1,16

1 : 1,16

100

%

91

100

109,89

%

87

85

97,70

Kasus

722

718

100,56

Kali

4

4

100

Penyelesaian izin lokasi

%

97,7

81,18

83,09


%

98,45-98,23

99,86

101,66

Angka rata-rata lama

%

7,25

7,25

100

%

108,66

102,91

94,71

%

96,99

101,44

104,59

%

60,29

76,68

127,19

%

97,92

98,10

100,18

%

73,58

84,32

114,60

%

44,32

57,02

128,66

Jumlah demo

buta aksara

Tersedia

Lahan bersertifikat

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas

5. Menurunnya angka

Dokumen

sekolah Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 6. Meningkatnya angka


Pendidikan Dasar :


partisipasi pendidikan


%

100

101,59

101,59

Rasio ketersediaan

%

96,76

101,51

104,91

Rasio guru/murid

%

15,32

16,42

107,18

Rasio guru/murid per kelas

%

23,59

18,92

80,20


%

93,69

96,32

102,81

Rasio ketersediaan sekolah

%

96,76

96,78

100,02


%

15,43

17,02

110,30


%

38,06

25,68

67,47


%

77,04

68,59

89,03

Rasio ketersediaan sekolah

%

52,01

65,60

126,13


%

15,24

15,53

101,90


%

38,06

35,23

92,56

%

54,39

78,00

143,41


%

99,75

99,86

100,11

Angka Kelulusan (AL)

%

96,18

99,84

103,81

%

95,78

99,31

103,69

%

99,69

101,69

102,01

%

88,74

89,93

101,34

%

85,92

94,62

110,13

%

99,86

99,81

96,95

sekolah/penduduk usia sekolah

rata-rata Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs)

terhadap penduduk usia sekolah

per kelas ratarata Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA)

terhadap penduduk usia sekolah

per kelas rata- rata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Kelulusan :

SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 7. Meningkatnya

Penduduk yang berusia >15

kesadaran

Tahun melek huruf (tidak

masyarakat akan

buta aksara)



pentingnya


%

0,04

0,04

100

pendidikan

SD/MI %

0,49

0,44

111,36

%

1,29

0,94

137,23

Jumlah perpustakaan

%

1

1

100

Jumlah pengunjung

%

57.653

288.000

499,54

%

58.610

56.112

95,75


Th

67,0-67,50

67,98

100,71

Cakupan Desa/Kelurahan

%

90

71,40

79,33

%

100

100

100

%

15

19

126,67


%

86

97,50

113,37


%

60

71,62

119,37

AVLOS ( Average Length of

Hari

9

7,62

118,11

BTO (Bed Turn Over)

Kali

50

67,08

134,15


hari

4

3,06

130,72

Angka Kematian > 48 jam

per mile

45

36,12

124,58

70

39,39

177,71

%

30

9,3

322,58

%

70

65,6

106,71

%

81

76

93,83


%

≤5

1,1

454,55

balita dibawah garis

Cakupan Balita Gizi Buruk

%

100

100

100

merah

mendapat perawatan %

1,95

2,06

105,64

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 8. Meningkatnya usia harapan hidup Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Stay)

(GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) 9. Menurunnya angka kematian bayi

Angka kelangsungan hidup

(‰) per mile (‰)

bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)

10. Menurunnya angka

Angka kematian ibu

kematian ibu

melahirkan (per 100.000

melahirkan

kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

11. Menurunnya anak

12. Menurunnya


Rasio posyandu per satuan


prevalensi gizi kurang

balita

pada balita 13. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


14. Meningkatnya peserta

Rata-rata jumlah anak per

KB aktif

%

95,4

94,9

99,40

orang

2

2

100

Rasio akseptor KB

%

0,72

0,75

104,17


%

72,8

75,2

103,29

Keluarga pra sejahtera dan

%

41,6

39,7

104,79

%

100

187,5

187,5

Cakupan pembantu puskesmas Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

%

48,39

48,39

100

%

142,18

318,24

223,83

%

1:14,53

1:14,53

100

Rasio dokter per satuan

%

7,45

6,88

92,35

%

2,19

2,13

97,26

%

2,31

2,06

89,18

RS

11

14

127,27

Puskesmas,

216

195

90,28

keluarga

keluarga sejahtera I 15. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat

16. Tersedianya tenaga

Cakupan puskesmas

kesehatan yang

penduduk

cukup, berkualitas

Rasio tenaga kefarmasian

dan profesional

per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

Pustu, Pusling

Jumlah Tenaga Medis

Orang

250

239

95,6

Keperawatan (perawat dan

Orang

1.250

1.191

95,28

Orang

37

34

91,89

Tenaga kesehatan

Orang

60

54

90

Sanitarian

Orang

31

27

87,10

Ahli gizi

Orang

37

33

89,19

%

15,64

14,95

95,59

%

44,05

41,61

94,46

%

3,75

3,38

90,13

%

100

100

100

bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 17.Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes,


Posyandu aktif


dan Pos Siaga serta Poskestren Produksi daging (Ton/Th)

Ton

5.674

6.853

120,78

dan


Ton

9.389

10.744

114,43

kemandirian ekonomi


Ton

424.706

2.567.385

604,51

%

0,5

0,5

100

%

5,8

6

103,45

Puskewan\

8

8

100

%

7,63

8

104,85

%

1,07

1,52

142,05

Kw/hektar

65,03

65,30

100,42

%

49,27

46,19

93,75

%

9,05

7,73

85,41

18. Meningkatnya saing

daya

daerah

berbasis pertanian Mortalitas ternak (angka kematian ternak) Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani

%

110,65

110,70

100,04

Gabah

Ton

833.572

792.640

95,08

Beras (Ton)

Ton

502.122

504.873,36

100,55

%

305,28

317,51

104,01

Kesediaan pangan utama Produksi perikanan

19. Meningkatkan industri

Ton

60.810

66.340

109,09

Konsumsi ikan

%

29,6

29,6

100

Kontribusi sektor

%

23,81

27,43

115,20

Rp.

17.162.308

18.197.011

106,03

%

5,68

6,16

108,45

%

6,0

9,65

160,83

Pertumbuhan industri

%

4,85

6,52

134,43

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan

%

1,05

1,05

100

%

0,04

0,04

100

Investor

1

1

100

Milyar

50

62,338

124,66

Orang

238

240

100,84

%

4,04

4,37

108,17

Rp.

1

1

100

olahan dan kreatif

perdagangan terhadap

berbasis pertanian

PDRB Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

20. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan 21. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)


22. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya 23. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM


Orang

786.114

1.312.092

166,91

Kunjungan wisata mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Orang

20.437

50.783

248,49

%

3,71

4,27

115,09

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM

%

79,9

82,60

103,37

UKM

21.000

21.420

102

BPR/LKM

1.900

1.938

102

Usaha Mikro dan Kecil

UMK

36

36

100

24. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Bank

43

62

144,19

Perush.

4

7

175

25. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah


%

92,31

91,67

100,70


%

97,7

95

97,24

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah Pajak daerah (milyar RP)

Ada / Tidak

Ada

Ada

100

Rp.

35,611

40.770

144,49

Retribusi Daerah (milyar RP)

26. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Asuransi

ada

Rp.

25,578

24,817

97,02

Macam pajak daerah

Macam

11

11

100


Macam

30

36

100

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan

Perda

1

0

0

%

93

93

100

Perda

1

0

0


Jaringan

13

13

100

Jumlah surat kabar nasional

Jenis

18

18

100

Penyiaran /

49/2

49/2

100

1

100

1

100

89,7

97,50

1.568.720

100,02

0,00032

100

1.420

100

2/1/8

100

/ lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal

tayang

Jumlah penyiaran TV lokal

Tayang

1

Web site milik pemerintah

Web site

1

%

92

Orang

1.568.444

%

0,00032

Angkutan

1.420

Pelabuhan

2/1/8

daerah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan



Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat

%

0,001

Kepemilikan KIR angkutan

%

31,16

Menit

20

Rp.

37.500


%

0,055

Proporsi panjang jaringan

%

0,001

100

67,90

217,91

20

100

37.500

100

0,075

136,36

92

89,7

97,50

%

85

85

100

%

40

40

100

%

85

80

94,12

%

85

80

94,12

%

40

40

100

%

80

80

100

%

85

85

100

%

85

90

94,12


%

40

50

125,00


%

85

85

100

Persentase penduduk yang

%

20

25

125,00

%

0,005

0,0005

100

Orang

1.568.444

1.350.415

86,10

Orang

1.568.444

1.350.415

86,10

%

85

87

102,35

umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

27. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan

dan

sarana

jalan dalam kondisi baik

serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata 28. Meningkatnya sarana

Rasio jaringan irigasi dan

dan prasarana

luas daerah irigasi

penunjang pertanian

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

memiliki lahan 29. Meningkatnya

Rasio panjang jalan per

kuantitas dan kualitas

jumlah kendaraan

jalan

Jumlah orang / barang yang

dan

sarana

serta prasarana yang

terangkut angkutan umum

menghubungkan

Jumlah orang / barang

pusat-pusat kegiatan

melalui dermaga / bandara /

ekonomi

terminal per tahun Rasio tempat ibadah per



satuan penduduk Persentase rumah tinggal

%

82

45,96

56,05

%

55

55

100

%

55

55

100


%

50

79,20

158,40

Rasio permukiman layak

%

50

79,20

158,40


%

0,0002

0,0002

100

Panjang jalan kabupaten

%

92,40

89,70

97,08

Km

25.500

25.900

101,57

%

30

25

120,00

%

78

78

100

%

97

100

103,09


Pemukiman

113.991

113,998

100,01

Pembangunan waduk,

Bangunan

25

355

1.420

%

80

100

125,00

%

86,03

87,25

101,42

%

84,56

94,38

111,61

%

96,86

98,06

101,24

Klub

62

2.871

4.630

Gedung

2

2

100

RT

32.670

38.756

118,63

RT

326.537

326.537

100

RT

476.227

230.618

48,43

pemukiman

37.150

37,150

100

bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

huni

dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

embung dan longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai 30. Meningkatnya

Sekolah pendidikan SD/MI

prasarana dan sarana

kondisi bangunan baik

pendidikan dan

Sekolah pendidikan

kesehatan dalam

SMP/MTs kondisi bangunan

jumlah kualitas yang

baik

memadai

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman



kumuh Rumah layak huni

Rumah

1.296.007

397.424

30,67

%

40

32

80,00

%

42,5

66,5

156,47

%

37

33,75

91,22


%

90

52,63

58,48

Cakupan penghijauan

%

78

15

19,23

%

74,19

100

134,79

%

40

38

95,00

%

85

100

117,65

%

82

82

100

Kondisi

Baik

Baik

100

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persentase penanganan sampah Persentase luas pemukiman yang tertata

wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil 31. Tersusunnya dan


tertatanya RTRW


Kabupaten

%

82,6

83,85

101,51


%

2,39

2,39

100


%

0,09

0,09

100


%

0,09

0,09

100


%

9,7

9,65

99,48


%

40

32

80

Bangunan

3.555

5.405

152,04

%

92

93

101,09

%

71,6

76,08

106,26

%

1,72

2,54

147,67

%

71,6

76,08

106,26

%

20,1

50,48

251,14

Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif

32. Meningkatnya jumlah

Jalan Penghubung dari

jalan poros desa

ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

33. Menurunnya tingkat pengangguran

Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang



ditempatkan Tingkat pengganguran

%

3,64-4,64

3,71

125,07

%

74,57

12,64

16,95

%

26,67

26,67

100


%

32,7

32,7

100

Peningkatan kualitas

%

30

30

100

%

17,66

14,72

83,35

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

%

82,72

89,52

108,22

%

65,27

71

108,78

%

7,28

7,28

100

%

58,63

58,63

100

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT

%

15,5

39,89

257,35

%

85,5

47,63

55,70

%

0,007

0,010

70


%

0,53

0,53

100

%

16,09

16

99,44

%

38,28

1,75

4,57

%

85,5

97,80

114,39

Sarana sosial seperti panti

Unit

80

46

57,50

%

0,034

0,139

408,82

%

0,034

0,139

408,82

Kelompok

80

90

112,50

terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

Sumber Daya Manusia Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU ) 34. Menurunnya angka kemiskinan

35. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

36. Meningkatnya jaminan dan

asuhan, panti jompo dan

perlindungan sosial

panti rehabilitasi

masyarakat

PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

37. Meningkatnya

Rata-rata jumlah kelompok

peranan kelompok-

binaan lembaga

kelompok dalam

pemberdayaan masyarakat

masyarakat di dalam

(LPM)



berbagai kegiatan

Rata-rata jumlah kelompok

Kelompok

80

80

100

pembangunan

binaan PKK %

3,86

3,98

103,11

%

26,15

26,96

103,10

Kelompok

37

54

145,95

Nelayan

7

8

114,29

Ton

137,1

148,6

108,39

Kelompok

27

27

100

Sentra

16

16

100

Jumlah LSM

LSM

217

88

40,55

LPM Berprestasi

LPM

40

12

30

PKK aktif

PKK

100

100

100

%

75

75

100

%

60

60

100

Group

685

685

100

Gedung

1

1

100

kali

5

5

100

Unit

9

9

100

Buah/tempat

25

25

100

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 38. Meningkatnya upaya


pelestarian dan

Jumlah gedung

pengembangan

Penyelenggaraan festival

budaya lokal

seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah Anggaran Tahun 2012

: Rp.

1.865.588.732.009,07

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012

: Rp.

1.683.006.465.113,97



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi


Lampiran

: Penetapan Kinerja Tahun 2012

PENETAPAN KINERJA Kabupaten

: Banyuwangi

Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator Kinerja Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pengelolaan arsip secara baku

Target 2012

%

1 : 0,84

%

51,24

Buah

80

%

40

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

%

80


%

35

Kegiatan

144

%

0,0009

%

80

%

93

Cakupan patroli petugas Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda

Penetapan Kinerja 2012

Satuan

Sistim

9


%

46


%

0,164

Kepemilikan KTP

%

85,71

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK

%

8,03

Ada / Tidak

SIAK 2010

Sudah / Belum

Sudah

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dokumen

Tersedia

Ada / Tidak

Ada


Ada / Tidak

Ada


2. Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai


3. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan



5. Menurunnya angka buta aksara


%

78

Restoran

59

Penginapan /

62

Hotel

Lahan bersertifikat

%

13


%

100


%

60


%

60


%

1 : 1,16

%

91


%

87

Kasus Kali %

722 4 97,7


%

98,45-98,23


%

7,25


%

108,66


%

96,99


%

60,29

%

97,92

%

73,58

%

44,32


%

100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

%

96,76

Rasio guru/murid

%

15,32


%

23,59


%

93,69


%

96,76


%

15,43

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-

%

38,06

Angka Partisipasi Murni : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 6. Meningkatnya angka

Pendidikan Dasar :

partisipasi pendidikan

usia sekolah


penduduk usia sekolah



rata Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA) Angka partisipasi sekolah

%

77,04


%

52,01


%

15,24


%

38,06

%

54,39


%

99,75


%

96,18


%

95,78

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

%

99,69

%

88,74


%

85,92

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek

%

99,86


rata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Kelulusan :

SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

huruf (tidak buta aksara)



%

0,04


%

0,49


%

1,29

Jumlah perpustakaan

%

1


%

57.653

%

58.610


Th

67,0-67,50

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

%

90

%

100

%

15


%

86


%

60


Hari

9

BTO (Bed Turn Over)

Kali

50

SMA/SMK/MA

pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 8. Meningkatnya usia harapan hidup Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin



TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR)

hari

4

per mile

45


per mile

70

(‰) 9. Menurunnya angka

%

30

%

70

%

81


%

≤5

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

%

100


%

1,95

13. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


%

95,4

14. Meningkatnya peserta KB


orang

2

Rasio akseptor KB

%

0,72


%

72,8


%

41,6

kematian bayi 10. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

11. Menurunnya anak balita dibawah garis merah

perawatan 12. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita

aktif

sejahtera I 15. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

%

100


%

48,39


%

142,18

%

1:14,53


%

7,45

kesehatan yang cukup,

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000

%

2,19

berkualitas dan profesional

penduduk %

2,31

RS

11

Puskesmas,

216


Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling


Orang

250


Orang

1.250


Orang

37

Tenaga kesehatan

Orang

60

Sanitarian

Orang

31

Ahli gizi

Orang

37

%

15,64




Rasio tenaga keperawatan per 100.000

%

44,05

%

3,75

%

100

penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 17.Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren

Posyandu aktif

18. Meningkatnya daya saing


Ton

5.674


Ton

9.389


daerah

dan

kemandirian

ekonomi berbasis pertanian

Ton

424.706


%

0,5

Kejadian penyakit

%

5,8

Jumlah Puskewan

Puskewan\

8

%

7,63

%

1,07

Kw/hektar

65,03

%

49,27

%

9,05

%

110,65

Gabah

Ton

833.572

Beras (Ton)

Ton

502.122

%

305,28

Ton

60.810

Konsumsi ikan

%

29,6

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

%

23,81

Rp.

17.162.308


%

5,68

Kontribusi industri rumah tangga

%

6,0


%

4,85

20. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan


%

1,05


%

0,04

21. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

Investor

1

Milyar

50

Orang

238

%

4,04

Rp.

1

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani


19. Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis

PDRB

pertanian


terhadap PDRB sektor industri

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)



22. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya


Orang

786.114


Orang

20.437


%

3,71

23. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM


%

79,9

UKM

21.000

Jumlah BPR / LKM

BPR/LKM

1.900


UMK

36



Bank

43

Perush.

4



%

92,31


%

97,7

Ada / Tidak ada

Ada

Rp.

35,611



Rp.

25,578

Macam pajak daerah

Macam

11


Macam

30

Perda

1

%

93

Perda

1

Jaringan

13

Jenis

18

Penyiaran /

49/2

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan 26. Meningkatnya sarana

Asuransi


informasi dan alat


transportasi



Tayang

1


Web site

1

%

92

Orang

1.568.444

%

0,00032


Angkutan

1.420

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

Pelabuhan

2/1/8

Angkutan darat

%

0,001


%

31,16

Menit

20

Rp.

37.500

%

0,055

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek

Bis

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu



27. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta

prasarana

menghubungkan

yang

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

%

92

%

85

%

40

%

85

%

85

%

40

%

80

%

85

%

85


%

40


%

85


%

20

%

0,005

Orang

1.568.444

Orang

1.568.444

%

85


%

82


%

55

%

55


%

50


%

50


%

0,0002

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

%

92,40

Km

25.500

%

30

kondisi baik

daerah-

daerah tujuan wisata 28. Meningkatnya sarana dan

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah

prasarana penunjang

irigasi

pertanian

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

lahan 29. Meningkatnya kuantitas dan


kualitas jalan dan sarana

kendaraan

serta

Jumlah orang / barang yang terangkut

prasarana

menghubungkan

yang pusat-

pusat kegiatan ekonomi

angkutan umum Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar



Drainase dalam kondisi

%

78

%

97


Pemukiman

113.991


Bangunan

25

%

80

%

86,03

%

84,56

%

96,86

Klub

62

Gedung

2


RT

32.670


RT

326.537


RT

476.227

pemukiman

37.150

Rumah

1.296.007

%

40


%

42,5


%

37


%

90


%

78

%

74,19

%

40


%

85


%

82

Kondisi

Baik

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai 30. Meningkatnya prasarana


dan sarana pendidikan dan

bangunan baik


Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi


bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga


longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

baik/kondisi debit stabil 31. Tersusunnya dan tertatanya


RTRW Kabupaten



%

82,6


%

2,39


%

0,09


%

0,09


%

9,7


%

40

Bangunan

3.555

dan konprehensif



32. Meningkatnya jumlah jalan poros desa


%

92


%

71,6

Angka sengketa pengusaha - pekerja per

%

1,72


%

71,6


%

20,1


%

3,64-4,64


%

74,57


%

26,67


%

32,7


%

30

%

17,66


%

82,72

%

65,27

%

7,28

%

58,63

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

15,5

%

85,5

Rasio KDRT

%

0,007


%

0,53

%

16,09

%

38,28

%

85,5

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti

Unit

80

penduduk (mimal dilalui roda 4) 33. Menurunnya tingkat pengangguran

tahun

terhadap kebijakan pemerintah

Manusia Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU ) 34. Menurunnya angka kemiskinan

35. Meningkatnya programprogram pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

36. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial

jompo dan panti rehabilitasi

masyarakat


%

0,034

Penanganan penyandang masalah

%

0,034

Kelompok

80

Kelompok

80

%

3,86

%

26,15

kesejahteraan sosial 37. Meningkatnya peranan



lembaga pemberdayaan masyarakat

masyarakat di dalam

(LPM)

berbagai kegiatan


pembangunan

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani



Cakupan bina kelompok nelayan

Kelompok

37

Nelayan

7

Ton

137,1

Kelompok

27

Sentra

16

Jumlah LSM

LSM

217

LPM Berprestasi

LPM

40

PKK aktif

PKK

100

%

75

%

60

Group

685

Gedung

1

kali

5

Unit

9

Buah/tempat

25

Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 38. Meningkatnya upaya


pelestarian dan

Jumlah gedung

pengembangan budaya


lokal

budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah Anggaran Tahun 2012 Rp. 1.865.588.732.099,07



RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2012


RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kabupaten

: Banyuwangi

Tahun

: 2012

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator Kinerja Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pengelolaan arsip secara baku

%

1 : 0,84

%

51,24

Buah

80

%

40

%

80


%

35

Kegiatan

144

%

0,0009

%

80

%

93

Sistim

9


%

46


%

0,164

Kepemilikan KTP

%

85,71

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK

%

8,03

Ada / Tidak

SIAK 2010

Sudah / Belum

Sudah

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Dokumen

Tersedia

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda

Rencana Kinerja 2012

Target 2012

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Cakupan patroli petugas Satpol PP

2. Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai

Satuan

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dokumen

Tersedia

Ada / Tidak

Ada


Ada / Tidak

Ada

%

78



3. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan


5. Menurunnya angka buta aksara

Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Restoran

59

Penginapan /

62

Hotel

Lahan bersertifikat

%

13


%

100


%

60


%

60


%

1 : 1,16

%

91


%

87

Kasus Kali %

722 4 97,7


%

98,45-98,23


%

7,25


%

108,66


%

96,99


%

60,29

%

97,92

%

73,58

%

44,32


%

100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

%

96,76

Rasio guru/murid

%

15,32


%

23,59


%

93,69


%

96,76


%

15,43


%

38,06

%

77,04

Angka Partisipasi Murni : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 6. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan

Pendidikan Dasar :

usia sekolah



rata Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA) Angka partisipasi sekolah




%

52,01


%

15,24


%

38,06

%

54,39


%

99,75


%

96,18


%

95,78

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

%

99,69

%

88,74


%

85,92

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek

%

99,86


rata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Kelulusan :

SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

huruf (tidak buta aksara)



%

0,04


%

0,49


%

1,29

Jumlah perpustakaan

%

1


%

57.653

%

58.610


Th

67,0-67,50

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

%

90

%

100

%

15


%

86


%

60


Hari

9

BTO (Bed Turn Over)

Kali

50


hari

4

per mile

45

SMA/SMK/MA

pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 8. Meningkatnya usia harapan hidup Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin



per mile (‰)


70


9. Menurunnya angka

%

30

%

70

%

81


%

≤5

12. Menurunnya prevalensi gizi


%

1,95

kurang pada balita 13. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


%

95,4

14. Meningkatnya peserta KB


orang

2

Rasio akseptor KB

%

0,72


%

72,8


%

41,6

kematian bayi 10. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

11. Menurunnya anak balita dibawah garis merah

aktif

sejahtera I 15. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat


Cakupan puskesmas

%

100


%

48,39


%

142,18

%

1:14,53


%

7,45

kesehatan yang cukup,

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000

%

2,19

berkualitas dan profesional

penduduk %

2,31

RS

11

Puskesmas,

216

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling


Orang

250


Orang

1.250


Orang

37

Tenaga kesehatan

Orang

60

Sanitarian

Orang

31

Ahli gizi

Orang

37


%

15,64

Rasio tenaga keperawatan per 100.000

%

44,05

%

3,75

%

100

penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk 17.Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam


Posyandu aktif


Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren 18. Meningkatnya daya saing daerah

dan

kemandirian

ekonomi berbasis pertanian


Ton

5.674


Ton

9.389


Ton

424.706


%

0,5

Kejadian penyakit

%

5,8

Jumlah Puskewan

Puskewan\

8

%

7,63

%

1,07

Kw/hektar

65,03

%

49,27

%

9,05

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai tukar petani

%

110,65

Gabah

Ton

833.572

Beras (Ton)

Ton

502.122

%

305,28


Ton

60.810

Konsumsi ikan

%

29,6

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

%

23,81

Rp.

17.162.308


%

5,68

Kontribusi industri rumah tangga

%

6,0


%

4,85

20. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan


%

1,05


%

0,04

21. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

Investor

1

Milyar

50

Orang

238

%

4,04

Rp.

1

19. Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis

PDRB

pertanian


terhadap PDRB sektor industri

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) 22. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya


Orang

786.114


Orang

20.437


%

3,71

23. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM


%

79,9

UKM

21.000

BPR/LKM

1.900


Jumlah BPR / LKM



UMK

36



Bank

43

Perush.

4



%

92,31


%

97,7

Ada / Tidak ada

Ada

Rp.

35,611



Rp.

25,578

Macam pajak daerah

Macam

11


Macam

30

Perda

1

%

93

Perda

1

Jaringan

13

Jenis

18

Penyiaran /

49/2

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan 26. Meningkatnya sarana

Asuransi


informasi dan alat


transportasi



Tayang

1


Web site

1

%

92

Orang

1.568.444

%

0,00032


Angkutan

1.420

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

Pelabuhan

2/1/8

Angkutan darat

%

0,001


%

31,16

Menit

20

Rp.

37.500


%

0,055

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

%

92

%

85

%

40

%

85

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek

Bis

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

27. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta

prasarana

menghubungkan

yang

kondisi baik

daerah-

daerah tujuan wisata 28. Meningkatnya sarana dan

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah

prasarana penunjang

irigasi

pertanian

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan



dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio pemanfaatan air tanah dan air

%

85

%

40

%

80

%

85

%

85


%

40


%

85


%

20

%

0,005

Orang

1.568.444

Orang

1.568.444

%

85


%

82


%

55

%

55


%

50


%

50


%

0,0002

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

%

92,40

Km

25.500

%

30

%

78

%

97


Pemukiman

113.991


Bangunan

25

%

80

permukaan Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

lahan 29. Meningkatnya kuantitas dan


kualitas jalan dan sarana

kendaraan

serta

Jumlah orang / barang yang terangkut

prasarana

menghubungkan

yang pusat-

pusat kegiatan ekonomi

angkutan umum Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai



30. Meningkatnya prasarana


dan sarana pendidikan dan

bangunan baik


Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi


bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA

%

86,03

%

84,56

%

96,86

Klub

62

kondisi bangunan baik Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga

Gedung

2


RT

32.670


RT

326.537


RT

476.227

pemukiman

37.150

Rumah

1.296.007

%

40


%

42,5


%

37


%

90


%

78

%

74,19

%

40


%

85


%

82


longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

baik/kondisi debit stabil 31. Tersusunnya dan tertatanya


Kondisi

Baik

RTRW Kabupaten



%

82,6


%

2,39


%

0,09


%

0,09


%

9,7


%

40

Bangunan

3.555

%

92


%

71,6

Angka sengketa pengusaha - pekerja per

%

1,72


%

71,6


%

20,1


%

3,64-4,64


%

74,57

dan konprehensif

32. Meningkatnya jumlah jalan poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

33. Menurunnya tingkat pengangguran

tahun




%

26,67


%

32,7


%

30

%

17,66


%

82,72

%

65,27

%

7,28

%

58,63

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

15,5

%

85,5

Rasio KDRT

%

0,007


%

0,53

%

16,09

%

38,28

%

85,5

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti

Unit

80

terhadap kebijakan pemerintah

Manusia Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU ) 34. Menurunnya angka kemiskinan

35. Meningkatnya programprogram pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

36. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial

jompo dan panti rehabilitasi

masyarakat


%

0,034

Penanganan penyandang masalah

%

0,034

Kelompok

80

Kelompok

80

%

3,86

%

26,15

Kelompok

37

Nelayan

7

Ton

137,1

Kelompok

27

Sentra

16

Jumlah LSM

LSM

217

LPM Berprestasi

LPM

40

PKK aktif

PKK

100

kesejahteraan sosial 37. Meningkatnya peranan



lembaga pemberdayaan masyarakat

masyarakat di dalam

(LPM)

berbagai kegiatan


pembangunan

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin



Swadaya Masyarakat terhadap Program

%

75

%

60

Group

685

Gedung

1

kali

5

Unit

9

Buah/tempat

25

pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 38. Meningkatnya upaya


pelestarian dan

Jumlah gedung

pengembangan budaya


lokal

budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 KATA PENGANTAR

Recommend Documents