KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

LAPORAN TRIWULANAN

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

BANK INDONESIA TERNATE Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-3124017

LAPORAN TRIWULANAN

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

TRIWULAN I-2010

BANK INDONESIA TERNATE Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-31-24017

VISI BANK INDONESIA “Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

MISI BANK INDONESIA “Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan”

TUGAS BANK INDONESIA (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999)

1. 2. 3.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, Mengatur dan mengawasi bank.

Kritik, saran dan komentar dapat disampaikan kepada : Redaksi : Kelompok Kajian, Statistik, Survey dan Pengawasan Bank Kantor Bank Indonesia Ternate Jl. Jos Sudarso No. 1, Ternate Telp : (0921) 3121217 Fax : (0921) 3124017

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah. Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Bank Indonesia Ternate berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Laporan Perkembangan Ekonomi, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara. Laporan ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah. Laporan Triwulan ini meliputi perkembangan inflasi regional; ekonomi, moneter dan Perbankan; sistem pembayaran dan prospek ekonomi. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 5 Mei 2009 BANK INDONESIA TERNATE

Marlison Hakim Pemimpin

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

i ii iv v vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

ix

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 1.1 Gambaran Umum 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran

1 1 2 8

BOKS 1

Maluku & Maluku Utara Investment Day 2010

20

BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL 2.1 Gambaran Umum 2.2 Inflasi Triwulanan 2.3 Inflasi Tahunan

25 25 26 30

BAB III

PERKEMBANGAN PERBANKAN 3.1 Perkembangan Perbankan a. Perkembangan Aset Bank Umum b. Penghimpunan Dana Bank Umum c. Penyaluran Kredit c.1. Penyaluran Kredit Berdasarkan Bank Pelapor d. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum e. Non Performing Loans (NPLs) Bank Umum

35 35 35 37 39 39 41 42

BAB IV

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH 4.1 Gambaran Umum 4.2 Pendapatan Daerah 4.3 Belanja Daerah 4.4 Kapasitas Fiskal

44 44 45 47 48

BOKS 2

Efisiensi Keuangan Daerah di Maluku Utara

50

BAB V

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.1 Transaksi Tunai 5.2 Transaksi Non Tunai

53 53 58

BAB VI

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH 6.1 Kondisi Umum 6.2 Lapangan Pekerjaan Utama 6.3 Status Pekerjaan Utama

60 60 61 61 ii

6.4 BAB VII

Upah

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 7.2 Prosoek Inflasi Daerah

62 64 64 64

iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3

Komposisi Kepemilikan Aset Bank Umum di Maluku Utara (Milyar Rp) Perkembangan Kredit Bank Umum di Maluku Utara (Miliar rupiah) Nilai Dana Alokasi Umum (Milyar Rupiah) Kapasitas Fiskal Provinsi Malut Kegiatan Kas Keliling BI Ternate Perkembangan Pemusnahan Uang Kertas Di bank Indonesia Ternate (Miliar Rp) Kegiatan Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah Perkembangan Kliring Perbankan Penyelesaian transaksi RTGS Kota Ternate Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Tenaga Kerja Bedasarkan Status Pekerjaan (Ribu orang) Perkembangan UMP 2010

37 40 46 48 56 57 57 59 59 61 62 62

iv

DAFTAR GAMBAR Halaman 1

Gambar 1.1

Perkembangan PDRB Riil Maluku Utara

Gambar 1.2

Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Permintaan dan Kontribusinya (y-o-y)

2

Gambar 1.3

Perkembangan Konsumsi Riil Maluku Utara

3

Gambar 1.4

Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi Oleh Perbankan di Malut

3

Gambar 1.5

Konsumsi Riil Masyarakat Maluku Utara (Milyar Rupiah)

4

Gambar 1.6

Perkembangan Investasi Riil Maluku Utara

4

Gambar 1.7

Perkembangan Kredit Investasi Oleh Perbankan di Malut

5

Gambar 1.8

Perkembangan Riil Pengeluaran Pemerintah

5

Gambar 1.9

Perkembangan Ekspor Riil

6

Gambar 1.10 Realisasi Ekspor Nickel Maluku Utara

7

Gambar 1.11 Perkembangan Impor Maluku Utara

7

Gambar 1.12 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Penawaran dan Kontribusinya (y-o-y)

8

Gambar 1.13 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian

9

Gambar 1.14 Volume Produksi Ikan di PPN Ternate (Ton)

10

Gambar 1.15 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian

11

Gambar 1.16 Produksi Tambang PT NHM

11

Gambar 1.17 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan

12

Gambar 1.18 Perkembangan PDRB Riil Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

13

Gambar 1.19 Konsumsi Listrik Maluku Utara (MWh)

14

Gambar 1.20 Produksi, Distribusi dan Air Terjual

14

Gambar 1.21 Perkembangan PDRB Riil Sektor Bangunan

15

Gambar 1.22 Perkembangan PDRB Riil Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

15

Gambar 1.23 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

16

Gambar 1.24 Lalu Lintas Angkutan Udara

17

Gambar 1.25 Perkembangan PDRB Riil Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Gambar 1.26 Perkembangan PDRB Riil Sektor Jasa-jasa

18

Gambar 2.1

25

Perbandingan Triwulanan dan Tahunan Inflasi Ternate Terhadap Nasional

18

v

Gambar 2.2

Perbandingan Inflasi Triwulanan dan Tahunan Wilayah Sulampua

26

Gambar 2.3

Inflasi Sub Kelompok Bahan Makanan (q-t-q)

27

Gambar 2.4

Gambar 2.6

Inflasi Sub Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 27 (q-t-q) Inflasi Sub Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar 28 (q-t-q) Inflasi Sub Kelompok Sandang, Air, Gas dan Bahan Bakar (q-t-q) 28

Gambar 2.7

Inflasi Sub Kelompok Kesehatan (q-t-q)

29

Gambar 2.8

Inflasi Sub Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (q-t-q)

29

Gambar 2.5

Gambar 2.9

Inflasi Sub Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (q-t-q) Gambar 2.10 Inflasi Sub Kelompok Bahan Makanan (y-o-y)

30 31

Gambar 2.11 Inflasi Sub Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 31 (y-o-y) Gambar 2.12 Inflasi Sub Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar 32 (y-o-y) Gambar 2.13 Inflasi Sub Kelompok Sandang, Air, Gas dan Bahan Bakar (y-o-y) 33 Gambar 2.14 Inflasi Sub Kelompok Kesehatan (y-o-y)

33

Gambar 2.15 Inflasi Sub Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (y-o-y)

33

Gambar 2.16 Inflasi Sub Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (y-o-y) Gambar 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara

34

Gambar 3.2

Perkembangan Aset Bank Umum Valuta Asing di Maluku Utara

37

Gambar 3.3

Perkembangan DPK Perbankan

39

Gambar 3.4

Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

42

Gambar 3.5

Perkembangan NPL’s Perbankan Daerah

43

Gambar 4.1

Perkembangan APBD Maluku Utara

45

Gambar 4.2

Perkembangan Penerimaan Daerah

46

Gambar 4.3

Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Malut

49

Gambar 5.1

Perkembangan Kegiatan Kas Bank Indonesia Ternate (Milyar Rupiah)

54

Gambar 5.2

Perkembangan Kegiatan Kas Keliling BI Ternate

55

Gambar 5.3

Rata-rata Harian Transaksi Kliring

58

Gambar 6.1

Perkembangan TPT dan TPAK

60

36

vi

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH INFLASI & PDRB

INDIKATOR

TAHUN 2009

TAHUN 2010 Tw. I

MAKRO Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) Laju Inflasi Tahunan (yoy %) PDRB - harga konstan (miliar Rp) - Pertanian - Pertambangan & Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas & Air Bersih - Bangunan - Perdagangan, Hotel & Restoran - Pengangkutan & Komunikasi - Keuangan, Persewaaan & Jasa - Jasa Pertumbuhan PDRB (yoy %) Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) Volume Impor Nonmigas (ribu ton)

120,38 3,88

122,53 4,43

996.835,99 114.391,76 351.854,73 13.163,75 50.798,64 734.592,56 228.831,21 101.673,46 218.071,06 6,01

253.750,78 30.529,27 91.087,93 3.388,23 13.295,66 197.290,73 59.398,63 26.307,33 57.427,63 9,35

115,64 3.221,16 0,25 0,07

3,132 77,54 2,2 0,13

Keterangan * Data Ekspor dan Impor pada Tw. I-2010 baru mencakup Januari dan Februari 2010

vii

PERBANKAN

INDIKATOR PERBANKAN Bank Umum: Total Aset (Rp triliun) DPK (Rp triliun) - Giro - Tabungan - Deposito Kredit (Rp triliun) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR Kredit UMKM (Rp juta) Kredit Mikro (Rp juta) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi Kredit Kecil (Rp juta) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi Kredit Menengah (Rp juta) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi Total Kredit MKM (Rp juta) NPL MKM (%) Keterangan: Kredit Mikro (< Rp50 juta) Kredit Kecil (Rp50 juta < X ≤ Rp500 juta) Kredit Mikro (Rp500 juta < X ≤ Rp5 miliar)

TAHUN 2010 Tw. I

TAHUN 2009

3,04 2,67 0,51 1,56 0,60 1,69 0,55 0,16 0,98 63,11%

3,08 2,69 0,68 1,40 0,62 1,84 0,58 0,18 1,08 68,41%

686,376 58,280 11,225 616,871 543,775 167,085 50,769 325,921 380,512 259,053 84,273 37,86 1.610,663 2,92

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

viii

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara

Ringkasan Eksekutif GAMBARAN UMUM Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan I-2010 mengalami pertumbuhan 9,35% (y-o-y).

Kondisi perekonomian Maluku Utara pada triwulan I2010 masih menunjukan kinerja positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara tahunan tercatat angka pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada triwulan I-2010 adalah 9,35% (yo-y).

Tingkat

pertumbuhan

ini

merupakan

tingkat

pertumbuhan tahunan tertinggi sejak dimekarkannya Provinsi Maluku Utara. Tingkat inflasi tahunan Maluku Utara tercatat 3,88% ...

Tingkat inflasi di Kota Ternate sebagai representasi tingkat harga di Maluku Utara pada Triwulan I-2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tingkat harga pada Triwulan IV-2009. Secara triwulanan perkembangan harga di Ternate pada triwulan I-2010 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,79% (qt-q), sedangkan secara tahunan pada triwulan laporan terjadi inflasi sebesar 4,43% (y-o-y).

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Perkembangan ekonomi masih digerakan oleh konsumsi…

Perkembangan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2010 secara dominan masih digerakan oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I-2010 sebesar 7,45%. Meningkatnya kinerja ekspor juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan

Ringkasan Eksekutif

laporan,

dimana

kontribusi

pertumbuhan

ekonomi

tercatat

dibandingkan

pertumbuhannya,

ekspor

sebesar komponen

terhadap

2,63%.

Jika

PDRB

sisi

ix


permintaan yang mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi adalah impor yang tumbuh sebesar 18,29% (y-o-y). Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan, hotel dan restoran…

Dari sisi penawaran, seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara pada triwulan I-2010 menunjukan kinerja yang positif.

Pertumbuhan

tertinggi

dialami

oleh

sektor

perdagangan, hotel dan restoran, lalu sektor pertambangan dan penggalian juga sektor jasa-jasa yang seluruhnya tumbuh diatas 10%. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

INFLASI REGIONAL Inflasi tahunan menurun sedangkan inflasi triwulanan meningkat…

Tingkat inflasi di Kota Ternate pada triwulan I-2010 secara triwulanan (q-t-q) mengalami peningkatan, sedangkan secara tahunan (y-o-y) terjadi penurunan. Pada triwulan I2010 tingkat inflasi di Kota Ternate tercatat sebesar 1,79% (q-t-q), sedangkan pada triwulan IV-2009 tingkat inflasinya sebesar 1,54% (q-t-q). Secara tahunan tingkat inflasi pada triwulan I-2010 adalah 4,43% (y-o-y), dimana pada triwulan yang sama tahun sebelumnya tingkat inflasi yang terjadi adalah 7,64% (y-o-y).

Inflasi Ternate lebih tinggi dari nasional…

Jika dibandingkan terhadap inflasi nasional, inflasi yang terjadi di Kota Ternate lebih tinggi, baik itu secara triwulanan maupun secara tahunan. Inflasi nasional pada triwulan IV-2009 adalah 0,99% (q-t-q), sedangkan secara tahunan inflasi yang terjadi adalah 3,45% (y-o-y).

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan…

Jika dianalisa secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 6,96%, sedangkan penurunan harga terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus0,24%.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH Kinerja perbankan mengalami peningkatan…

Secara umum kinerja perbankan pada triwulan IV2009 mengalami peningkatan. Total aset bank umum di

Ringkasan Eksekutif

x


wilayah kerja Bank Indonesia Ternate tumbuh sebesar 2,01% (y-o-y),

mengalami

peningkatan

dibandingkan

triwulan

sebelumnya. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan menurun sebesar minus 4,72% (y-o-y). Kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh sebesar 33,17%

(y-o-y),

mengalami

peningkatan

ibandingkan

triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 kegiatan intermediasi perbankan mengalami peningkatan dimana LDR bank umum tercatat sebesar 68,41%. Jumlah kredit bermasalah pada triwulan II-2009 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 2,79% pada triwulan IV-2009 menjadi 2,62% pada triwulan I-2010.

DAU Pemprov Malut naik 4,63% ...

KEUANGAN DAERAH Pada tahun 2010 dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan 4,63%. Daerah yang mengalami penurunan DAU adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara, yaitu masing-masing sebesar minus 9,29% dan minus 24,80%. Kota Ternate mengalami kenaikan DAU sebanyak 7,32%; lalu Kabupaten Halmahera Barat naik sebanyak 8,66%; Kabupaten Halmahera Timur kenaikannya sebesar 6,67%; Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan 1,20%; Kabupaten Kepulauan Sula naik 1%; dan kenaikan tertinggi terjadi pada Kota Tidore Kepulauan dengan kenaikan 14,40%.

SISTEM PEMBAYARAN Pada triwulan I-2010 jumlah uang kartal yang masuk Aliran uang kartal yang masuk melalui BI meningkat ...

ke Bank Indonesia Ternate tercatat sebesar Rp 84,6 miliar, dimana pada triwulan IV-2009 jumlahnya adalah Rp 65,6 miliar. Dengan demikian terjadi peningkatan aliran masuk uang kartal sebanyak 28,98% (q-t-q) pada triwulan I-2010. Secara bulanan puncak aliran uang kartal di triwulan I-2010

Ringkasan Eksekutif

xi


terjadi pada bulan Januari dengan jumlah mencapai Rp 47,8 miliar. Disisi lain terjadi penurunan aliran uang keluar Aliran uang kartal yang keluar melalui BI menurun...

sebanyak minus 34,87% (q-t-q), dimana jumlah uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia Ternate pada triwulan I-2010 adalah Rp 159,3 miliar, sedangkan pada triwulan IV-2009 jumlah uang kartal yang keluar adalah Rp 244,6 miliar rupiah. Apabila dilihat secara bulanan, puncak outflow pada triwulan I-2010 terjadi di bulan Januari dan Maret, dengan jumlah masing-masing mencapai Rp 65,9 miliar dan Rp 76,9 miliar. Pada triwulan I-2010 rata-rata penyelesaian transaksi

Penyelesaian transaksi melalui kliring mengalami peningkatan ...

harian melalui kliring mengalami peningkatan. Nilai rata-rata harian transaksi kliring pada triwulan laporan adalah Rp 2,94 miliar, mengalami kenaikan 11,57% (q-t-q) dibandingkan posisi triwulan IV-2009 yang jumlahnya adalah Rp 2,64 miliar.

Penyelesaian transaksi melalui RTGS mengalami penurunan ...

Penyelesaian transaksi ekonomi pada triwulan I-2010 melalui sarana RTGS mengalami penurunan. Transaksi ekonomi melalui sarana RTGS keluar wilayah Maluku Utara (outflow), kedalam wilayah Maluku Utara (inflow), maupun antar bank di wilayah Maluku Utara (from-to) secara nominal dan volume seluruhnya mengalami penurunan.

TENAGA KERJA Penduduk usia kerja di Maluku Utara mengalami penurunan ...

Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Ternate sampai dengan bulan Agustus 2009 secara tahunan mengalami penurunan, serta diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Pada posisi bulan Agustus 2009 jumlah angkatan kerja di Ternate adalah 402 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar minus 4,71% (y-o-y) dimana jumlah angkatan kerja pada posisi Agustus 2008 adalah 421,9 ribu jiwa. Proporsi sektor primer dalam menyerap tenaga kerja secara tahunan mengalami penurunan. Pada Agustus 2008 sektor primer mampu menyerap sebanyak 60,92% seluruh

Ringkasan Eksekutif

xii


tenaga kerja yang ada di Maluku Utara, namun pada Agustus 2009 sektor ini hanya menyerap 57,03%. Proporsi sektor formal dalam menyerap tenaga kerja mengalami

peningkatan

dibandingkan

sektor

informal.

Berdasarkan posisi Agustus 2009, sector formal mampu menyerap sebanyak 31,34% seluruh tenaga kerja, sedangkan pada Agustus 2008 penyerapan tenaga kerja di sektor ini adalah 22,91%.

PROSPEK EKONOMI REGIONAL Pada triwulan II-2010 perekonomian Maluku Utara Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada triwulan I-2010 ...

diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% ± 1% (y-o-y). Munculnya panen raya cengkih, dan membaiknya kondisi cuaca merupakan faktor pendorong pertumbuhan pada triwulan II-2010. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga dipercaya akan menjadi faktor pendorong lainnya.

Inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya...

Pada triwulan I-2010 inflasi diproyeksikan akan berada pada tingkat 4,25% ± 1% (y-o-y). Tingginya inflasi diperkirakan akan dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat, sehubungan dengan masa liburan sekolah.

Ringkasan Eksekutif

xiii


Perkembangan Ekonomi Makro

Bab I 1.1

Gambaran Umum

Kondisi

perekonomian

Maluku

Utara

pada

triwulan

I-2010

masih

menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara tahunan tercatat angka pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada triwulan I-2010 adalah 9,35% (y-o-y). Tingkat pertumbuhan ini merupakan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi sejak dimekarkannya Provinsi Maluku Utara. Meskipun kinerja perekonomian sempat mengalami perlambatan pada triwulan IV-2008, namun pada triwulantriwulan berikutnya kinerja perekonomian terus mengalami peningkatan.

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Riil Maluku Utara 10%

800

9%

700

8%

600

7% 6%

500

5%

400

4%

300

3%

200

2%

100

1%

‐

0% I

II

III

2007

IV

I

II

III

IV

2008 PDRB (Milyar Rp)

I

II

III

2009

IV

I 2010

Pertumbuhan (y‐o‐y)

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Maluku Utara pada triwulan I-2010 secara dominan masih ditopang oleh kegiatan konsumsi

masyarakat. Terus membaiknya kinerja ekspor juga memberikan

kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi pada periode ini.


1


Dari sisi penawaran, seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara pada triwulan I-2010 menunjukkan kinerja yang positif. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

1.2

Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Perkembangan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2010 secara dominan masih digerakan oleh konsumsi masyarakat. Seperti yang tampak pada gambar 1.2., konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I-2010 sebesar 7,45%. Artinya dari angka pertumbuhan sebesar 9,35% (yo-y), sebanyak 7,45% berasal dari konsumsi. Meningkatnya kinerja ekspor juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan, dimana kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,63%. Jika dibandingkan pertumbuhannya, komponen PDRB sisi permintaan yang mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi adalah impor yang tumbuh sebesar 18,29% (y-o-y).

Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Permintaan dan Kontribusinya (y-o-y) Pertumbuhan PDRB

Kontribusi Pertumbuhan

PDRB

9,35%

PDRB

Konsumsi

9,28%

Konsumsi

Kons. Pemerintah

9,35%

Kons. Pemerintah

Investasi

9,35%

Investasi

Ekspor

9,35%

Ekspor

Impor

18,29%

Impor

9,35% 7,45% 2,54% 0,68% 2,63% 3,94%


A. Konsumsi Konsumsi masyarakat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi swasta di Maluku Utara pada triwulan I-2010 masih menunjukkan kinerja positif meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan I-2010 konsumsi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9,28% (y-o-y),


2


mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya yaitu 12,19% (y-o-y). Melambatnya pertumbuhan konsumsi ini lebih banyak dipengaruhi faktor musiman, dimana pada triwulan IV-2009 konsumsi masyarakat memang lebih tinggi, seiring adanya perayaan maupun event-event di akhir tahun. Kinerja positif konsumsi ini didukung pula oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang pertumbuhannya masih cukup tinggi.

Gambar 1.3 Perkembangan Konsumsi Riil Maluku Utara 14%

600

12%

500

10%

400

8% 300 6% 200

4%

100

2%

0

0% I

II

III

IV

I

II

2006

III

IV

I

II

2007

III

IV

I

II

2008

Konsumsi (Milyar Rp)

III

2009

IV

I 2010



Gambar 1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi Oleh Perbankan di Malut 70%

1.200

60%

1.000

50%

800

40% 600 30% 400

20%

200

10%

0

0% I

II

III

IV

I

2008

II

III 2009

KK (Miliar Rupiah)

IV

I 2010

g_KK

Kinerja positif konsumsi pada triwulan laporan didorong oleh kinerja positif konsumsi rumah tangga dan konsumsi swasta. Meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan periode triwulan sebelumnya, namun konsumsi rumah


3


tangga masih tumbuh secara positif dengan angka sebesar 9,35% (y-o-y). Konsumsi swasta tumbuh 2,83% (y-o-y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 1.5 Konsumsi Riil Masyarakat Maluku Utara (Milyar Rupiah) 14%

700

12%

600

10%

500

8%

400

6%

300

4%

200

2%

100

0%

8%

7

6%

6

4 2% 3 0% I

‐ I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

5

4%

II

III

IV

I

II

2007 2007

2008

2009

Kons. RT (milyar rupiah)

III

IV

I

II

III

IV

I

‐2%

I 2010

2008

2009

‐4%

2010

2 1 ‐

g (y‐o‐y)

Kons. Sws (milyar rupiah)

g (y‐o‐y)


B. Investasi Pada triwulan I-2010 investasi di Maluku Utara tumbuh 9,35% (y-o-y). Meskipun masih tumbuh secara positif, namun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah, sejak triwulan II-2009 kinerja investasi terus mengalami perlambatan. Meskipun sempat mengalami peningkatan di akhir tahun 2009, namun pada awal tahun 2010 kinerjanya kembali melambat. Masih positifnya kinerja ekspor didukung pula oleh perkembangan kredit investasi yang masih bergerak positif. Gambar 1.6 Perkembangan Investasi Riil Maluku Utara 70

45% 40%

60

35% 50

30% 25%

40

20%

30

15%

20

10% 10

5%

‐

0% I

II

III

2006

IV

I

II

III

IV

2007 Investasi (Milyar Rp)

I

II

III

IV

2008

I

II

III

2009

IV

I 2010




4


Gambar 1.7 Perkembangan Kredit Investasi Oleh Perbankan di Malut 200

70%

180

60%

160

50%

140

40%

120 100

30%

80

20%

60 40

10%

20

0%

0 I

II

III

IV

I

II

2008

III

IV

I

2009 KI (Miliar Rupiah)

2010

g_KI

Sumber: Bank Indonesia Ternate

C. Pengeluaran Pemerintah Pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 9,35% (y-o-y). Angka pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Secara musiman pada awal tahun umumnya pengeluaran pemerintah relatif lebih lamban, apalagi pada tahun 2010 ini dana APBD memang belum cair sehingga ikut mempengaruhi tingkat pengeluran pmerintah.

Gambar 1.8 Perkembangan Riil Pengeluaran Pemerintah 25%

250

20%

200

15%

150

10%

100

5%

50

‐

0% I

II

III

2006

IV

I

II

III

2007

IV

I

II

III

IV

2008

Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)

I

II

III

2009

IV

I 2010




5


D. Kegiatan Ekspor dan Impor Pertumbuhan ekspor bersih pada triwulan I-2010 masih mengalami kontraksi, namun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan ekspor bersih tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 33,30% (y-o-y). Meskipun

ekspor

tumbuh,

namun

peningkatan

ekspor

yang

lebih

kecil

dibandingkan peningkatan impor, belum dapat mendongkrak kinerja ekspor bersih untuk kembali tumbuh positif.

Ekspor Malut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9,35% (y-o-y), mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,05% (y-o-y). Positifnya pertumbuhan ekspor ini dikonfirmasi oleh data ekspor nickel, dimana ekspor pada triwulan I-2010 memang mengalami peningkatan dibandingkan ekspor pada triwulan I-2009. Gambar 1.9 Perkembangan Ekspor Riil 20%

300

15% 250

10% 5%

200

0% ‐5% ‐10%

I

II

III

IV

2006

I

II

III

IV

2007

I

II

III

2008

IV

I

II

III

2009

IV

I

150

2010 100

‐15% ‐20%

50

‐25% ‐30%

‐ Ekspor (Milyar Rp)




6


Gambar 1.10 Realisasi Ekspor Nickel Maluku Utara 60%

250

40% 200

20% 0%

150 III

‐20%

IV

I

II

2008

‐40%

III

IV

I

2009

2010

‐60%

100

50

‐80% 0

‐100% Ekspor Nickel (milyar Rp)

Growth (y‐o‐y)

Sumber: Bank Mandiri, diolah

Impor Maluku Utara pada triwulan I-2010 masih menunjukkan pertumbuhan tinggi yaitu sebesar 18,29% (y-o-y). Kondisi impor ini sebenarnya lebih banyak berupa impor antar pulau, dimana pertumbuhannya pada triwulan I-2010 mencapai 18,83% (y-o-y). Disisi lain pertumbuhan impor luar negeri hanya sebesar 3,27% (yo-y). Gambar 1.11 Perkembangan Impor Maluku Utara 25%

200 180

20%

160 140

15%

120

10%

80

100 60 40

5%

20 ‐

0% I

II

III

2006

IV

I

II

III

IV

2007 Impor (Milyar Rp)

I

II

III

IV

2008

I

II

III

2009

IV

I 2010



Pada triwulan laporan tercatat adanya impor barang modal berupa mesin. Berdasarkan informasi dari Kantor Beacukai, mesin tersebut merupakan mesin untuk pertambangan, sehingga diharapkan produksi sektor pertambangan kedepan akan mengalami peningkatan.


7


1.3

Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara pada triwulan I-2010 menunjukkan kinerja yang positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, lalu sektor pertambangan dan penggalian juga sektor jasa-jasa yang seluruhnya tumbuh diatas 10%. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Gambar 1.12 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Penawaran dan Kontribusinya Tw I-2010 (y-o-y) Pertumbuhan PDRB

Kontribusi Pertumbuhan

PDRB Pertanian

Pertanian

5,00%

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

13,07%

Keuangan, Persewaan & Js. Prsh. Jasa‐jasa

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

8,80% 5,87% 10,18%

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi

PDRB

9,35%

14,71%

0,53% 1,10% 0,03%

Bangunan

0,18%

Perdagangan, Hotel & Restoran

Keuangan, Persewaan & Js. Prsh.

7,83%

1,80%

Listrik, Gas & Air Bersih

Pengangkutan & Komunikasi

8,56%

9,35%

12,41%

Jasa‐jasa

3,78% 0,70% 0,29% 0,95%


A. Pertanian Sektor pertanian tumbuh 5,00% (y-o-y) pada triwulan I-2010. Seluruh subsektor yang ada menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh subsektor perikanan, dan pertumbuhan terkecil dialami oleh sub sektor kehutanan. Meskipun sejak triwulan III-2008 mengalami perlambatan dan berlanjut hingga ke triwulan III-2009, akan tetapi sejak triwulan IV-2009 kinerja sektor ini terus menunjukkan peningkatan hingga pada triwulan laporan.


8


Gambar 1.13 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 14%

300

12%

250

10%

200

8% 150 6% 100

4%

50

2% 0%

0 I

II

III

2006

IV

I

II

III

IV

2007 Pertanian (Milyar Rp)

I

II

III

IV

I

2008

II

III

2009

IV

I 2010



Subsektor tanaman bahan makanan tumbuh 4,46% (y-o-y). Angka pertumbuhan ini masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi di triwulan IV-2009 yaitu sebesar 1,88% (y-o-y). Secara siklus, kondisi pada triwulan I biasanya memang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan IV, dimana pola pertanian tanaman bahan makanan di Maluku Utara adalah dua kali panen, yang terjadi pada triwulan I dan III, sedangkan triwulan II dan IV merupakan periode tanam.

Pada subsektor tanaman perkebunan, pertumbuhan yang terjadi pada triwulan I2010 adalah 4,50% (y-o-y). Hasil tanaman perkebunan ini didominasi oleh kopra yang banyak diproduksi di Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.

Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya tumbuh 3,84% (y-o-y). Meskipun secara triwulanan subsektor ini sebenarnya mengalami kontraksi sebesar minus 0,35% (qt-q) yang disebabkan oleh penurunan produksi daging, akan tetapi secara tahunan kinerja sektor ini pada triwulan laporan masih lebih baik dibandingkan dengan kinerjanya pada triwulan yang sama tahun lalu.

Subsektor kehutanan tumbuh 0,55% (y-o-y). Meskipun demikian sebenarnya secara triwulanan subsektor ini mengalami kontraksi sebesar minus 0,17% (q-t-q). Penurunan kinerja secara triwulanan ini sangat dipengaruhi oleh pola aktivitas kontraktor, dimana pada awal tahun aktivitas pembangunan memang belum


9


banyak terjadi, sehingga permintaan terhadap hasil hutan juga menurun, dan akhirnya juga berpengaruh terhadap produksi.

Subsektor perikanan tumbuh 10,67% (y-o-y). Peningkatan kinerja subsektor perikanan yang tinggi ini dikonfirmasi dengan pergerakan data produksi ikan di PPN Ternate. Meskipun belum mencakup produksi seluruh Maluku Utara, namun setidaknya hal ini memberikan gambaran tentang produksi ikan yang ada. Dibandingkan dengan produksi di triwulan I-2009, pada triwulan I-2010 memang produksi ikan mengalami peningkatan yang signifikan.

Gambar 1.14 Volume Produksi Ikan di PPN Ternate (Ton) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 I

II

III 2009

IV

I 2010

Sumber: DKP, diolah

B. Pertambangan & Penggalian Perkembangan sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I-2010 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kondisi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat sektor ini tumbuh 13,07% (y-o-y). Sejak mengalami kontraksi pada triwulan II-2008, kinerja sektor ini terus mengalami penurunan, dan baru pada triwulan II-2009 kinerja sektor ini mulai meningkat kembali.


10


Gambar 1.15 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian 40

30% 25%

35

20% 30 15% 25

10%

20

5% 0% ‐5%

15 I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I 10

‐10%

2006

2007

2008

2009

2010 5

‐15% ‐20%

0 Pertambangan & Penggalian (Milyar Rp)



Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian ini disebabkan oleh tumbuhnya dua subsektor yang ada, yaitu subsektor pertambangan dan subsektor penggalian. Pada triwulan I-2010 tercatat subsektor pertambangan tumbuh 13,10% (y-o-y), dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Disisi lain secara triwulanan subsektor ini sebenarnya mengalami kontraksi sebesar minus 0,44% (q-t-q). Penurunan secara

triwulanan

ini

merupakan

bagian dari

siklus

produksi

pertambangan, dimana biasanya produksi meningkat sekitar pertengahan tahun.

Gambar 1.16 Produksi Tambang PT NHM 18000

30%

16000

20%

14000 10%

12000

0%

10000 8000

‐10%

6000

‐20%

4000 ‐30%

2000 0

‐40% I

II

III

IV

I

2008 Dore bullion (Kg)

II

III 2009

Gold (Kg)

Silver (Kg)

IV

I* 2010

g_total (y‐o‐y)

Sumber: Departemen ESDM, diolah


11


Kondisi ini dikonfirmasi dengan data produksi tambang PT Nusa Halmahera Minerals. Pada triwulan I-2010 data produksi baru mencakup bulan Januari dan Februari saja, namun demikian diperkirakan produksi pada triwulan I-2010 tidak akan melebihi produksi pada triwulan IV-2009. Disamping itu kondisi serupa juga terjadi pada PT Aneka Tambang, dimana menurut data ekspor nickel, kondisi pada triwulan I-2010 memang lebih rendah dibandingkan kondisi triwulan IV-2009.

Subsektor penggalian tumbuh sebesar 12,83% (y-o-y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Subsektor penggalian ini masih didominasi oleh galian tipe C seperti pasir. Secara triwulanan subsektor ini mengalami kontraksi sebesar minus 0,14% (q-t-q), karena permintaan di subsektor ini mengikuti pola aktivitas pembangunan, yang cenderung menurun di awal tahun.

C. Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan pada triwulan I-2010 tumbuh 8,80% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan tidak adanya industri migas di Maluku Utara, maka industri non migas merupakan satu-satunya industri pendukung. Dua subsektor yang ada, yaitu sub sektor makanan, minuman, dan tembakau serta sub sektor barang kayu dan hasil hutan lainnya sama-sama menunjukkan kinerja positif. Gambar 1.17 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan 15%

96 94

10%

92 90

5%

88 86

0% I ‐5%

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

84 82

2006

2007

2008

2009

2010 80 78

‐10%

76 ‐15%

74 Industri Pengolahan (Milyar Rp)




12


Subsektor makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 7,10% (y-o-y). Secara triwulanan subsektor ini sebenarnya mengalami kontraksi sebesar minus 0,12% (qt-q), dimana hal ini terjadi sebagai dampak musiman, karena relatif tingginya permintaan pada triwulan IV-2009 seiring adanya beberapa hari raya di akhir tahun seperti hari raya Idul Adha, Natal dan tahun baru. Selain itu permasalahan bahan baku juga menjadi pemicu menurunnya kinerja subsektor ini.

Sub sektor barang kayu dan hasil hutan lainnya tumbuh 9,44% (y-o-y) pada triwulan I-2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan subsektor ini mengalami kontraksi, seiring kontraksi yang terjadi pada subsektor kehutanan sebagai subsektor pendukung.

D. Listrik, Gas & Air Bersih Pada triwulan I-2010 sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 5,87% (y-o-y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja sektor ini disebabkan oleh peningkatan produksi pada dua subsektor yang ada, yaitu subsektor listrik dan subsektor air bersih. Gambar 1.18 Perkembangan PDRB Riil Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 10%

3,5

9%

3,4

8%

3,3

7%

3,2

6%

3,1

5%

3

4%

2,9

3%

2,8

2%

2,7

1%

2,6

0%

2,5 I

II

III

2006

IV

I

II

III

IV

I

2007

Listrik, Gas & Air Bersih (Milyar Rp)

II

III

IV

2008

I

II

III

2009

IV

I 2010



Pada triwulan laporan subsektor listrik tumbuh 7,22% (y-o-y). Apabila dibandingkan antara produksi listrik pada triwulan I-2010 dengan triwulan I-2009 memang terjadi peningkatan dari sisi daya terpasang maupun daya mampu. Dari sisi pelanggan juga telah terjadi peningkatan, dimana jumlah pelanggan pemerintah naik 1,47% (y-o-y),


13


lalu jumlah pelanggan bisnis naik 2,26% (y-o-y), sedangkan jumlah pelanggan rumah tangga naik 1,01% (y-o-y). Gambar 1.19 Konsumsi Listrik Maluku Utara (MWh) 70 60 50 40 30 20 10 0 I

II

III

IV

I

2009 Daya Terpasang

2010

Daya Mampu

Beban Puncak

Sumber: PLN Ternate

Subsektor air bersi tumbuh 4,39% (y-o-y). Peningkatan kinerja subsektor ini disebabkan oleh peningkatan produksi, juga adanya penambahan pelanggan baru.

Gambar 1.20 Produksi, Distribusi dan Air Terjual 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 ‐ I

II

III

IV

I

2008 Produksi

II

III

IV

2009 Distribusi

Terjual

Sumber: PDAM Kota Ternate

E. Bangunan Sektor bangunan tumbuh 10,18% (y-o-y) pada triwulan I-2010 dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan secara triwulanan, sektor ini sebenarnya mengalami kontraksi sebesar minus 0,20% (q-t-q). Pada awal tahun sektor ini memang biasanya mengalami penurunan, dimana aktivitas pembangunan akan mulai meningkat pada pertengahan tahun.


14


Gambar 1.21 Perkembangan PDRB Riil Sektor Bangunan 14

25%

12

20%

10 15%

8

10%

6 4

5%

2

0%

0 I

II

III

IV

I

2006

II

III

IV

I

2007

II

III

IV

I

2008

Bangunan (Milyar Rp)

II

III

IV

2009

I 2010



F. Perdagangan, Hotel & Restoran Pada triwulan I-2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 14,71% (y-o-y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana pertumbuhan yang terjadi adalah 16,05% (y-o-y). Perlambatan ini terjadi karena pada triwulan IV-2009 permintaan masyarakat masih lebih tinggi seiring adanya beberapa hari raya di akhir tahun seperti hari raya Idul Adha, Natal dan tahun baru.

Gambar 1.22 Perkembangan PDRB Riil Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 18%

250

16% 200

14% 12%

150

10% 8%

100

6% 4%

50

2% 0%

0 I

II

III

2006

IV

I

II

III

2007

IV

I

II

III

IV

2008

Perdagangan, Hotel & Restoran (Milyar Rp)

I

II

III

2009

IV

I 2010




15


Subsektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada sektor ini, dimana pertumbuhan yang terjadi adalah 14,85% (y-o-y). Subsektor hotel tumbuh 7,62% (y-o-y), sedangkan subsektor restoran tumbuh 6,04% (y-o-y).

G. Pengangkutan & Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 8,56% (y-o-y) pada triwulan I-2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif ditunjukkan baik pada sisi pengangkutan maupun komunikasi. Meskipun masih tumbuh, akan tetapi kinerja komunikasi mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pengangkutan tumbuh 8,42% (y-o-y), dimana subsektor angkutan udara mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 11,97% (y-o-y). Peningkatan kinerja subsektor ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah penerbangan dan jumlah penumpang, baik itu yang tiba ataupun berangkat. Dibandingkan dengan triwulan IV-2009, jumlah penerbangan pada triwulan I-2010 meningkat 13,21% (yo-y), sedangkan jumlah penumpang meningkat 67,28% (y-o-y). Dengan terus dikembangkannya fasilitas dan sarana bandara, diharapkan akan terus terjadi peningkatan.

Gambar 1.23 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 18%

70

16%

60

14% 50

12% 10%

40

8%

30

6%

20

4% 10

2% 0%

0 I

II

III

2006

IV

I

II

III

2007

IV

I

II

III

IV

2008

Pengangkutan & Komunikasi (Milyar Rp)

I

II

III

IV

2009

I 2010




16


Gambar 1.24 Lalu Lintas Angkutan Udara 2.500

120.000

2.000

100.000 80.000

1.500

60.000 1.000

40.000

500

20.000

‐

‐ I

II

III

IV

2009

I

I

II

2010

III

IV

2009

I 2010

Jml Penumpang

Jml Penerbangan 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 ‐

200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 ‐ I

II

III

IV

2009

I 2010

Jml Bagasi (kg)

I

II

III

IV

2009

I 2010

Jml Kargo (kg)

Sumber: Bandara Sultan Babullah, diolah

Subsektor angkutan jalan raya tumbuh 6,83% (y-o-y), dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Angkutan laut tumbuh 8,20% (y-o-y) pada triwulan I2010. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan tumbuh 9,23% (y-o-y). Sedangkan jasa penunjang angkutan tumbuh 6,67% (y-o-y).

Komunikasi seluruhnya masih ditopang oleh subsektor pos dan telekomunikasi. Subsektor ini tumbuh 8,83% (y-o-y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. H. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Pada triwulan I-2010 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 7,83% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Subsektor bank mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 15,25% (y-oy). Subsektor lembaga keuangan non bank juga mengalami pertumbuhan yang tinggi hingga mencapai 14,40% (y-o-y). Sewa bangunan menunjukkan kinerja positif dengan angka pertumbuhan sebesar 4,48% (y-o-y). Sedangkan jasa perusahaan tumbuh 7,69% (y-o-y).


17


Gambar 1.25 Perkembangan PDRB Riil Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 16%

30

14%

25

12% 20

10% 8%

15

6%

10

4% 5

2% 0%

0 I

II

III

IV

I

2006

II

III

IV

I

2007

II

III

IV

I

II

2008

III

IV

2009

Keuangan, Persewaan & Js Prshn (Milyar Rp)

I 2010



I. Jasa-jasa Pertumbuhan sektor jasa-jasa pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 12,41% (y-o-y). Pertumbuhan yang tinggi ini terutama dipicu oleh pertumbuhan pada jasa pemerintahan dan umum, khususnya pada administrasi pemerintahan dan pertahanan yang tumbuh 15,62% (y-o-y).

Gambar 1.26 Perkembangan PDRB Riil Sektor Jasa-jasa 14%

70

12%

60

10%

50

8%

40

6%

30

4%

20

2%

10

0%

0 I

II

III

2006

IV

I

II

III

IV

2007 Jasa‐jasa (Milyar Rp)

I

II

III

2008

IV

I

II

III

2009

IV

I 2010



Jasa swasta juga masih menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 4,33% (y-o-y). Masing-masing subsektor yang ada tumbuh positif, dengan


18


pertumbuhan tertinggi dialami oleh subsektor jasa perorangan dan rumah tangga yang tumbuh 5,32% (y-o-y). Jasa sosial kemasyarakatan tumbuh 3,90% (y-o-y), sedangkan jasa hiburan dan rekreasi tumbuh 3,83% (y-o-y).


19

BOKS 1 Maluku & Maluku Utara Investment Day 2010

Tahun 2010 ini Provinsi Maluku Utara memasuki usia ke 11 tahun sejak dimekarkan pada tahun 1999. Dari tahun ke tahun kegiatan perekonomian di Maluku Utara terus menunjukkan pertumbuhan, meskipun bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia terutama di wilayah Indonesia bagian barat, Maluku Utara masih tergolong provinsi yang tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan atau mensejajarkan diri dengan wilayah lain di Indonesia.

Salah satu upaya nyata dukungan pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan oleh Bank Mandiri, yaitu dengan menggelar Maluku & Maluku Utara Investment Day pada tanggal 12 -13 April 2010 di Jakarta. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Hatta Rajasa dampingi oleh Menteri Negara BUMN; Mustafa Abubakar dan Menteri Negara PPN/Bappenas; Armida Alisjahbana, Menteri Pekerjaan Umum; Djoko Kirmanto, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; Jero Wacik, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Selain menghadirkan wakil pemerintah pusat dan daerah, hadir pula pimpinan Instansi/lembaga terkait termasuk Bank Indonesia serta para investor.

Dalam forum Maluku & Maluku Utara Investment Day tersebut, wakil pemerintah daerah Maluku dan Maluku Utara berkesempatan mempresentasikan potensi wilayahnya di hadapan wakil pemerintah dan para investor. Dengan demikian, pemerintah pusat memperoleh informasi mengenai fasilitas/kebijakan apa yang dibutuhkan daerah dan para investor mengetahui potensipotensi yang bisa dikembangkan untuk perluasan usaha. Acara tersebut berkonsep One-on-One Meeting, sehingga antara Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, serta Bupati/Walikota yang hadir dapat bertemu langsung dengan 143 investor dan melakukan negosiasi langsung. Dengan begitu, kedua provinsi tersebut diharapkan bisa menjadi wilayah yang maju dan sejahtera di Kawasan Timur Indonesia.

Acara ini dimaksudkan untuk mempertemukan para pengusaha (investor) dengan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta mendengarkan pandangan dari para pemangku kepentingan, pejabat pemerintah pusat dan para pakar, dengan tujuan akhir adalah bagaimana modal swasta (investor) padat masuk. Pertemuan antara calon investor dengan daerah potensial akan menstimulus realisasi investasi di kedua provinsi tersebut. 20

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 3 (tiga) prinsip pokok pembangunan ekonomi yaitu: 1) strong economy growth yaitu pembangunan ekonomi harus dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7% pada tahun 2014; 2) inclusive yaitu pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang adil, merata dan berdimensi kewilayahan; 3) sustainable yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhitungkan dampak lingkungan hidup.

Penjabaran dari ketiga prinsip tersebut telah dituangkan dalam Peratutan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 - 2014. Sebagai wujud pelaksanaannya untuk pembangunan wilayah Maluku & Maluku Utara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah di bidang perkebunan,

peternakan,

perikanan,

pertambangan,

pariwisata

dengan

memperhatikan

keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Pada penataan ruang, pengembangan wilayah kedua provinsi diarahkan pada pengembangan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan parsarana dan sarana yang memadai, khususnya trasportasi, energi, dan sumber daya air.

Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn menyatakan bahwa transportasi merupakan kunci pengembangan kawasan yang berbentuk kepulauan, baik jalan, pelabuhan maupun bandara. Akan tetapi kondisi di Maluku Utara dengan jarak melintang sepanjang 770 kilometer (km) dan membujur sepanjang 660 km, dengan 805 pulau besar dan kecil, (hanya 82 pulau yang dihuni) saat ini belum semuanya terhubung oleh sarana transportasi. Pekerjaan rumah pemda di kawasan Maluku Utara bukan hanya mencari sumber pembiayaan baru namun juga mengoptimalkan anggaran yang sudah disusun. Pasalnya, penggunaan pembiayaan yang ada belum maksimal, tercatat realisasi APBD masih kurang dari 70% dari alokasi yang ada. Di sisi lain, rasio kredit terhadap simpanan (LDR) bank di Maluku Utara baru berada pada kisaran 60%, sehingga pembiayaan pembangunan dari perbankan masih berpotensi besar.

Dalam acara tersebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum dapat menafaatkannya secara optimal. Penanyangan profil Maluku Utara masih sangat minim informasi, baik mengenai potensi investasi di Maluku Utara maupun komitmen/dukungan pemerintah daerah terhadap calon investor. Disamping itu, dari 9 (sembilan) Kota/kabupaten yang ada di wilayah Maluku Utara hanya 2 (dua) Kabupaten yang berpartisipasi dalam acara tersebut, yaitu Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Kesempatan dan peluang emas menjaring investor untuk berperan dalam rangka 21

pencapaian peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah tidak dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah daerah masih kurang berinisiatif dalam menggelar pertemuan seperti Maluku & Maluku Utara Investment Day.

Moment pertemuan dengan calon investor dalam Maluku & Maluku Investment Day tersebut, secara tidak langsung sejalan dengan perkembangan di daerah. Penyelenggaraan Pemilukada Kota Ternate pada tanggal 22 April 2010 yang berjalan dengan aman dan lancar diharapkan menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Maluku Utara. Kondisi ini menggambarkan masyarakat di Maluku Utara sudah semakin dewasa dalam menyikapi perkembangan politik di daerah. Disamping itu peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Babullah Ternate, baik dengan penambahan jumlah rute penerbangan maupun penambahan maskapai yang melayani penumpang ke/dari Maluku Utara akan mempermudah mobilitas investor.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan Maluku & Maluku Utara Investment Day antara lain: 1) Penegasan dan penjabaran visi-misi pembangunan daerah melalui RTRWP harus dipahami dan didukung oleh semua elemen masyarakat di Maluku Utara; 2) Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menggelar dan memanfaatkan pertemuan dengan calon investor. Pemda sebaiknya memiliki agenda rutin mempertemukan calon investor dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. Disamping itu lokasi penyelenggaraan sebaiknya dilakukan pula di Maluku Utara sehingga calon investor akan memperoleh informasi dan gambaran kondisi riil di lapangan; 3) Untuk pencapaian tiga prinsip pokok pembangunan, perkembangan kesejahteraan masyarakat (salah satu indikatornya adalah daya beli masyarakat) harus ditingkatkan dengan mengupayakan tingkat perkembangan harga barang dan jasa (inflasi) yang rendah dan stabil. 4) Kepatuhan SKPD dalam merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan realisasi anggaran perlu ditingkatkan.

22

Perkembangan Investasi di Maluku Utara No.

Nama & Alamat Perusahaan

TAHUN 2006 PMA 1 PT. GLORY PEARL NUSANTARA Menara KADIN Indonesia Lt. 11, R IIC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 2‐3 Jaksel 12950 2 PT. AGC INDONESIA Gedung One Stop Sukses Lt. 2 Jl. T.B. Simatupang Kav. 15 Cilandak, Jaksel 1256 3 PT. AGB ENERGI Plaza Mutiara Lt.3, Suite 301 Jl. Lingkar Mega kuningan Kav. E.12 No. 1‐2 Jaksel 4 PT. ASG HARITA MINNING SERVICE Perkantoran Hijau Arkadia, Tower C Lt. 8, Jl. TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520 5 PT. AGB PLANTATION Jl. Gurah Tengah Tobelo, Halut

Nomor & Tgl. SP

Bidang Usaha & Lokasi

Jasa Penyimpanan BBM Halsel

$758,500 Eksplorasi

241/I/PMA/2006 tgl. 3 Maret 2006

Pertambangan Umum Halsel

$500,000 Eksplorasi

325/II/PMA/2006 tgl. 6 September 2006

Industri Kimia Dasar Organik dari Hasil Pertanian Tobelo‐Halut

1184/I/PMA/2006 tgl. 7 November 2006

Pertambangan Umum Halsel

$1,000,000 Eksplorasi


Perkebunan Jarak Tobelo‐Halut


65/I/PMDN/2006 tgl 2 Mei 2006

Industri Pembekuan Ikan Posi‐Posi Rao ‐ Morotai Jasa Penyiaran

330/III/PMA/2007 tgl. 13 Maret 2007

Rp5,000,000,000 Eksplorasi

Rp2,500,000,000,000

Rp2,505,000,000,000

374/I/PMA/2007 tgl. 30 Maret 2007

Jasa Kontraktor, Pertambangan Umum & Furniture Halsel Ind. Komponen Bahan Bangunan dari Bambu dan Kayu serta Furniture

77/V/PMA/2007 tgl. 27 April 2007

Jasa Penyiaran Kota Ternate

967/I/PMA/2007 tgl. 30 Juli 2007

Jasa Penunjang Pertambangan Umum Mabapura ‐ Haltim

$10,000,000

$10,000,000

967/I/PMA/2007 tgl. 30 Juli 2007

Jasa Penunjang Pertambangan Umum Mabapura ‐ Haltim

$10,000,000

$10,000,000

$6,771,619,877

$21,800,000

JUMLAH PMDN 1 PT. GINANG FOHU PLANTATION Menara BDN Lt. 21 Jl MH. Thamrin No. 5, Kebon Sirih Menteng ‐ Jakpus


$23,258,500

JUMLAH TAHUN 2007 PMA 1 PT. HAI SUNG CORE Jl. Dermaga Baru, Kav I, Muara Angke Pluit, Jakarta Utara 2 PT. B.B. LAMO Jl. Jumati Lalamali No. 7 Kel. Gosoma Tobelo, Halut 3 PT. LATIVI MEDIAKARYA Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawa Terate II No. 2 Jaktim 13250 4 PT. ALLESTARI MINING INDONESIA Menara batavia Lt. 25 Jl. KH. Mansyur Kav. 126 Jakpus 10220 5 PT. HENG FUNG MINING INDONESIA Menara batavia Lt. 25 Jl. KH. Mansyur Kav. 126 Jakpus 10220

Realisasi Investasi

211/I/PMA/2006 tgl. 24 Februari 2006

JUMLAH PMDN 1 PT. PRIMA REVA INDO Jl. Kertajaya No. 48 Penjaringan Jakarta Utara 2 PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X‐6 No. 8 Karet Kuningan, Setiabudi Jaksel

Rencana Investasi

139/I/PMDN/2007 tgl. 27 Agustus 2007

JUMLAH

Perkebunan Kelapa sawit & Industri Minyak Kasar (minyak Makan) dari Nabati

$1,800,000

$1,800,000

$1,800,000

$6,748,019,877

823,565,729,000

Rp823,565,729,000

23

TAHUN 2008 PMA 1 PT. CHAMPION HALMAHERA MINING JL. Majapahit No. 8, Lt. 11 Jakpus 2 PT. SNNK NICKEL INDONESIA The Energy Building, Lt. 19 Lot 11A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 ‐ 53 Kebayoran Baru ‐ Jaksel 3 PT. SOLWAY MINING INDONESIA Indonesia Stock Exchange Tower 2, Lt. 17 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 ‐ 53 Jaksel 4 PT. BUKU MUST INDONESIA Taman Palem Lestari No. 9 Blok W Cengkareng ‐ Jakbar 5 PT. HENG XIN MINING EXPLORATION JL. Zainal Arifin, Komp. Ketapang Indah Blok B, No. 30‐31 Jakbar

223/I/PMA/2008 tgl. 15 Februari 2008

Jasa Penunjang Pertambangan Umum Halut

400,000

967/I/PMA/2008 tgl. 12 Juni 2008

Jasa Penunjang Pertambangan Umum & Perdagangan Ekspor Haltim

1,000,000

1087/I/PMA/2008 tgl. 7 Juli 2008

Jasa Penunjang Pertambangan Umum Haltim

4,000,000


Jasa Penunjang Pertambangan Umum

1,400,000

2008/I/PMA/2008 tgl. 17 Desember 2008

Jasa Penunjang Pertambangan Umum

1,000,000

JUMLAH PMDN 1 PT. LESTARI MANISE ABADI Jl. St. Babullah, SK4/21 Waihoang, Nusaniwe Ambon

226/I/PMDN/2008 tgl. 18 November 2008

$6,800,000 Pembangkit Tenaga Listrik

Rp28,504,300,000

JUMLAH TAHUN 2009 PMA PT. SERVINDO JAYA UTAMA Gd. Plaza Sentral, Lt. 18 Jl Jend. Sudirman No. 47 Jaksel PT. KEMAKMURAN HAOTIAN NIKEL INDUSTRI Desa Loleba, Kec Wasile Haltim PT. AUSENCO INDONESIA d/a. 60 k Timur Laut Ternate Halut

28,504,300,000 Pembangunan

914/I/PMA/2009 tgl. 30 juli 2009

Jasa Penunjang Pertambangan Umum Halsel

5,000,000

927/I/PMA/2009 tgl. 3 Agustus 2009

Industri Pembuat Pertambangan Umum Dasar Bukan Besi Haltim Jasa Pertambangan Umum Halut

5,000,000

777/I/PMA/2009 tgl. 1 Juli 2009 JUMLAH

500,000

$10,500,000

Sumber: BKPMD Provinsi Maluku Utara

24


Bab II

Perkembangan Inflasi Regional

2.1. Gambaran Umum Tingkat inflasi di Kota Ternate pada triwulan I-2010 secara triwulanan (q-tq) mengalami peningkatan, sedangkan secara tahunan (y-o-y) terjadi penurunan. Pada triwulan I-2010 tingkat inflasi di Kota Ternate tercatat sebesar 1,79% (q-t-q), sedangkan pada triwulan IV-2009 tingkat inflasinya sebesar 1,54% (q-t-q). Secara tahunan tingkat inflasi pada triwulan I-2010 adalah 4,43% (y-o-y), dimana pada triwulan yang sama tahun sebelumnya tingkat inflasi yang terjadi adalah 7,64% (y-o-y).

Jika dibandingkan terhadap inflasi nasional, inflasi yang terjadi di Kota Ternate lebih tinggi, baik itu secara triwulanan maupun secara tahunan. Inflasi nasional pada triwulan IV-2009 adalah 0,99% (q-t-q), sedangkan secara tahunan inflasi yang terjadi adalah 3,45% (y-o-y).

Gambar 2.1 Perbandingan Triwulanan dan Tahunan Inflasi Ternate Terhadap Nasional


Jika dibandingkan dengan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), secara triwulanan Manokwari, Palu dan Kendari merupakan daerah yang mengalami deflasi masing-masing sebesar minus 0,64% (q-t-q), minus 0,44% (q-t-q) dan minus 0,2% (q-t-q). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon dengan angka inflasi sebesar


25


2,84% (q-t-q). Secara tahunan Ambon juga merupakan kota yang memiliki tingkat inflasi tertinggi hingga mencapai 7,08% (y-o-y), sedangkan inflasi terendah terjadi pada Kota Kendari yaitu sebesar 1,36% (y-o-y

Gambar 2.2. Perbandingan Inflasi Triwulanan dan Tahunan Wilayah Sulampua


2.2. Inflasi Triwulanan Inflasi tertinggi pada triwulan ini terjadi pada kelompok bahan makanan dengan inflasi sebesar 4,12% (q-t-q). Adapun sub kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada kelompok ini adalah sub kelompok ikan segar yang inflasinya mencapai 21,38%. Dari tiga sub kelompok yang mengalami deflasi, sub kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan sub kelompok yang deflasinya terbesar yaitu mencapai minus 1,21% (q-t-q). Kondisi ini terutama dipicu oleh deflasi pada sub kelompok transport.

A. Kelompok Bahan Makanan Perkembangan inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan I-2010 sedikit menurun dibandingkan kondisi triwulan IV-2009. Pada triwulan IV-2010 tercatat kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,89% (q-t-q) sedangkan pada triwulan I-2010 inflasinya menjadi 4,12% (q-t-q). Dari sebelas sub kelompok yang ada, enam sub kelompok mengalami inflasi, sedangkan lima sub kelompok lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok ikan segar dan deflasi terbesar terjadi pada sayur-sayuran.


26


Gambar 2.3 Inflasi Kelompok Bahan Makanan (q-t-q)


B. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan I2010 tercatat sebesar 1,26% (q-t-q), meningkat dibandingkan inflasi yang terjadi pada triwulan IV-2009 yang sebesar 0,46% (q-t-q). Peningkatan inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok tembakau & minuman beralkohol serta minuman tidak beralkohol, sedangkan sub kelompok makanan jadi mengalami deflasi sebesar minus 0,01%.

Gambar 2.4 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (q-t-q)


C. Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar Inflasi kelompok perumahan , listrik, air, gas dan bahan bakar pada triwulan I-2010 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 inflasi yang terjadi adalah sebesar 0,53% (q-t-q), sedangkan pada triwulan I-2010 inflasinya menjadi 2,47% (q-t-q). Kenaikan inflasi ini terutama dipicu oleh inflasi


27


pada sub kelompok biaya tempat tinggal yang mengalami inflasi hingga 3,88% (q-tq), dimana pada triwulan IV-2009 sub kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar minus 0,14% (q-t-q).

Gambar 2.5 Inflasi Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar (q-t-q)


D. Kelompok Sandang Pergerakan harga pada kelompok sandang di triwulan I-2010 mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2009. Pada triwulan laporan tercatat kelompok ini mengalami deflasi sebesar minus 0,48% (q-t-q), dimana pada triwulan IV-2009 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,06% (q-t-q). Penurunan harga ini terutama disebabkan oleh penurunan harga pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya yang mengalami deflasi sebesar minus 3,55% (q-t-q), dimana pada triwulan IV-2009 kelompok ini mencatatkan inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,70% (q-t-q).

Gambar 2.6 Inflasi Kelompok Sandang (q-t-q)



28


E. Kelompok Kesehatan Pada triwulan I-2010 kelompok kesehatan tercatat mengalami deflasi sebesar minus 0,30% (q-t-q), atau masih melanjutkan trend penurunan harga yang dimulai sejak triwulan III-2009. Pada triwulan laporan, penurunan harga ini disebabkan oleh deflasi yang terjadi pada sub kelompok perawatan jasmani & kosmetika serta sub kelompok obat-obatan.

Gambar 2.7 Inflasi Kelompok Kesehatan (q-t-q)


F. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tercatat mengalami inflasi sebesar minus 0,01% (q-t-q) pada triwulan I-2010, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi triwulan IV-2009. Inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok olahraga yang mengalami inflasi sebesar 0,65% (q-t-q).

Gambar 2.8 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (q-t-q)



29


G. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar minus 1,21% (q-t-q), masih melanjutkan trend penurunan harga yang dimulai pada triwulan III-2009. Faktor utama terjadinya deflasi ini adalah terjadinya penurunan harga pada sub kelompok transport yang mengalami deflasi sebesar minus 1,79% (q-t-q).

Gambar 2.9 Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (q-t-q)


2.3. Inflasi Tahunan (y-o-y) Jika dianalisa secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 6,96%, sedangkan penurunan harga terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus0,24%.

A. Kelompok Bahan Makanan Secara tahunan kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 6,96% (y-o-y), sedikit meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan I-2010. Peningkatan ini terutama dipicu oleh kenaikan harga pada bahan makanan pokok seperti beras, ikan, buah dan daging. Sub kelompok ikan diawetkan tercatat mengalami inflasi tertinggi hingga mencapai 39,79% (y-o-y). Ikan segar yang digunakan sebagai input produksi juga mengalami kenaikan sebesar 11,00% (y-o-y). Sub sektor buahbuahan mengalami inflasi sebesar 13,76%. Sedangkan sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya tercatat mengalami inflasi sebesar 11,66% (y-o-y).


30


Gambar 2.10 Inflasi Kelompok Bahan Makanan (y-o-y)


B. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Sejak triwulan IV-2008, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau secara gradual menunjukkan trend penurunan inflasi. Pada triwulan I-2010 tercatat kelompok ini mengalami inflasi sebesar 4,74% (y-o-y). Meskipun demikian sub kelompok minuman tidak beralkohol mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu 13,26% (y-o-y). Gambar 2.11 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (y-o-y)


C. Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar Inflasi kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 5,22% (y-o-y) atau meningkat dibandingkan inflasi yang terjadi pada triwulan IV-2009 yang sebesar 4,20% (y-o-y). Inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok biaya tempat tinggal yaitu sebesar 6,54% (y-o-y) sedangkan inflasi


31


terendah adalah pada sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga dengan inflasi sebesar 0,54% (y-o-y).

Gambar 2.12 Inflasi Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar (y-o-y)


D. Kelompok Sandang Selama setahun terakhir, inflasi pada kelompok sandang terus menunjukkan trend penurunan. Pada triwulan I-2010 tercatat inflasi yang terjadi pada kelompok ini sebesar 0,11% (y-o-y). Kondisi ini terutama dipicu oleh deflasi yang terjadi pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lain, meskipun sub kelompok sandang lakilaki, sandang wanita dan sandang anak-anak masih mengalami kenaikan harga.

Gambar 2.13 Inflasi Kelompok Sandang (y-o-y)


E. Kelompok Kesehatan Inflasi pada sub kelompok kesehatan di triwulan I-2010 tercatat sebesar 2,76% (y-oy). Inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok obat-obatan dimana inflasinya sebesar


32


5,48% (y-o-y). Inflasi terendah dialami oleh sub kelompok jasa perawatan jasmani dimana inflasinya pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,39% (y-o-y). Gambar 2.14 Inflasi Kelompok Kesehatan (y-o-y)


F. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Pada triwulan I-2010 inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2009. Pada triwulan laporan tercatat inflasi kelompok ini adalah 5,76%, dimana pada triwulan sebelumnya inflasi yang terjadi adalah 5,68% (y-o-y). Inflasi tertinggi dialami oleh sub sektor pendidikan, sedangkan sub sektor kursus-kursus/pelatihan tidak mengalami perubahan harga.

Gambar 2.15 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (y-o-y)



33


G. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Pergerakan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan masih menunjukkan terjadinya deflasi. Pada triwulan I-2010 tercatat deflasi yang terjadi adalah minus 0,24% (y-o-y). Meskipun secara umum mengalami deflasi, namun pada sub kelompok sarana penunjang transport terjadi inflasi sebesar minus 1,30% (y-o-y), juga pada sub kelompok jasa keuangan sebesar 0,32% (y-o-y).

Gambar 2.16 Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (q-t-q)



34


Bab III 3.1

Perkembangan Perbankan Daerah

Perkembangan Perbankan

Secara umum kinerja perbankan pada triwulan IV-2009 mengalami peningkatan. Total aset bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Ternate tumbuh sebesar 2,01% (y-o-y), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan menurun sebesar minus 4,72% (y-o-y). Kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh sebesar 33,17% (y-o-y), mengalami peningkatan ibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 kegiatan intermediasi perbankan mengalami peningkatan dimana LDR bank umum tercatat sebesar 68,41%. Jumlah kredit bermasalah pada triwulan II-2009 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 2,79% pada triwulan IV-2009 menjadi 2,62% pada triwulan I-2010. a. Perkembangan Aset Bank Umum 1

Total aset bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Ternate pada akhir Triwulan I-2010 mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan tercatat total aset bank umum sebesar Rp 3,075 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 2,01% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank pemerintah masih mendominasi penguasaan aset perbankan di Maluku Utara dengan proporsi sebesar 86,54%, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi triwulan IV-2009, dimana persentase aset bank pemerintah terhadap total aset adalah 85,23%.

Pada triwulan I-2010 perkembangan aset bank pemerintah menunjukkan performa tahunan yang lebih baik dibandingkan dengan bank swasta, dimana secara tahunan 1

Tidak termasuk KCP BCA karena laporan bulanannya menginduk ke KC di Manado


35


aset bank pemerintah tumbuh secara positif, sedangkan aset bank swasta terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Aset bank pemerintah tumbuh 1,77% (yo-y), dimana pada triwulan sebelumnya sempat mengalami penurunan sebesar minus 2,00% (y-o-y). Disisi lain aset bank swasta meskipun masih tumbuh sebesar 3,63% (y-o-y), namun pertumbuhan ini masih lebih lambat dibandingkan periode triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan yang terjadi adalah 13,83% (y-o-y).

Gambar 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

Penyebaran aset bank umum di Maluku Utara pada triwulan I-2010 mayoritas masih berada di Kota Ternate dengan proporsi sebesar 80,83%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2009 dimana proporsinya sebesar 81,96%. Proporsi aset perbankan di Kabupaten Halmahera Tengah pada triwulan laporan adalah 9,44%, menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya dengan porsi sebesar 10,13%. Adapun sisanya yaitu sebanyak 9,73% tersebar di Kabupaten dan Kota lainnya di Maluku Utara. Dengan melihat kecenderungan ini tampaknya pertumbuhan aset perbankan diluar Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah semakin meningkat, dan kondisi inilah yang memang diharapkan terjadi, mengingat saat ini ruang ekspansi untuk Kota Ternate relatif terbatas, sementara di Kabupaten/Kota lain ruang ekspansi perbankan masih cukup terbuka.


36


Tabel 3.1 Komposisi Kepemilikan Bank Umum di Maluku Utara (Milyar Rp) Keterangan 2009 I II III IV 3.014,40 3.175,53 3.008,33 3.044,54 Jenis Bank 2.614,98 2.763,03 2.582,73 2.594,74 Pemerintah 399,42 412,51 425,60 449,80 Swasta

2010 I 3.075,05 2.661,14 413,91

Dati II Ternate Maluku Utara Halteng

3.014,40 2.264,59 320,12 429,70

3.175,53 2.398,24 331,80 445,49

3.008,33 2.328,39 289,80 390,14

3.044,54 2.495,25 240,83 308,46

3.075,05 2.485,44 299,20 290,41

Jenis Valuta Rupiah Valas

3.014,40 2.947,12 67,29

3.175,53 3.084,56 90,98

3.008,33 2.983,80 24,53

3.044,54 2.987,84 56,70

3.075,05 3.041,62 33,43

Sumber: LBU, diolah

Proporsi aset perbankan dalam bentuk valuta asing pada triwulan I-2010 mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Proporsi aset valas pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,09%, mengalami penurunan sebesar minus 50,32% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Gambar 3.2 Perkembangan Aset Bank Umum Valuta Asing di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

b. Penghimpunan Dana Bank Umum Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2010 mengalami penurunan. Jumlah dana pihak ketiga yang


37


berhasil dihimpun oleh perbankan pada triwulan laporan adalah Rp 2,694 triliun, mengalami penurunan sebesar minus 4,72% (y-o-y) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi ini masih melanjutkan trend kontraksi yang telah dimulai sejak triwulan III-2009.

Jika dilihat masing-masing komponennya, DPK dalam bentuk giro masih terus menunjukkan penurunan. Setelah pada triwulan IV-2009 mengalami penurunan mencapai minus 36,04% (y-o-y), pada triwulan I-2010 giro kembali mengalami penurunan sebesar minus 32,45% (y-o-y). Penurunan giro ini disebabkan oleh penarikan dana khususnya pada rekening milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, juga pada BUMN dan BUMD. Dengan belum cairnya anggaran tahun 2010, pembangunan masih dilanjutkan dengan dana sisa tahun anggaran sebelumnya.

Disisi lain jumlah DPK dalam bentuk tabungan pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 11,35% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,18% (y-o-y). Meskipun masih tumbuh sebesar 9,05% (y-o-y), peningkatan dana masyarakat dalam bentuk deposito pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan triwulan IV-2009 yang tumbuh sebesar 13,75% (y-o-y).

Apabila dilihat komposisinya, pada triwulan laporan porsi dana masyarakat dalam bentuk giro mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2009. Porsi giro dalam penghimpunan dana perbankan adalah 25,56%, dimana pada triwulan sebelumnya hanya sebesar 19,23%. Deposito juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, dimana porsinya pada triwulan IV-2009 22,41%, sedangkan pada triwulan I-2010 porsinya adalah 22,91%.


38


Gambar 3.3 Perkembangan DPK Perbankan

Sumber: LBU, diolah

Jika dibandingkan berdasarkan lokasi penghimpunan dana, Kota Ternate masih menjadi pusat penghimpunan dana di Malut, dimana 82,68% dana perbankan di Malut berasal dari Kota Ternate. Kemudian sebanyak 10,45% dana berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah, dan sisanya sebanyak 6,88% tersebar di wilayah Malut lainnya. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2009,

c. Penyaluran Kredit c.1.Penyaluran Kredit Berdasarkan Bank Pelapor Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh perbankan di Malut masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, dan sedikit meningkat dibandingkan

triwulan

sebelumnya.

Pada

triwulan

IV-2009

tercatat

pertumbuhan kredit sebesar 32,88% (y-o-y), sedangkan pada triwulan I-2010 pertumbuhan yang terjadi adalah 33,17% (y-o-y).

Dari sisi penggunaan, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi sebesar 58,81%, diikuti oleh kredit modal kerja sebanyak 31,62%, dan sisanya sebesar 9,57% diberikan untuk kredit investasi. Jika dilihat pertumbuhan

masing-masing

kredit

tersebut,

kredit

investasi

mencatatkan

pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 62,11% (y-o-y), lalu kredit konsumsi tumbuh 34,48% (y-o-y), sedangkan kredit modal kerja tumbuh 24,21% (y-o-y).


39


Dari sisi golongan kredit, total kredit kepada UKM mencapai 1,67 triliun rupiah atau sebesar 92,05% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan Maluku Utara. Dari jumlah tersebut sebanyak 47,34% diberikan untuk kredit usaha kecil (KUK), dan sisanya sebanyak 44,71% diberikan kepada UKM non KUK. Dengan demikian pada triwulan I-2010 telah terjadi pertumbuhan kredit UKM kepada KUK sebesar 320,91% (y-o-y) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Disisi lain kredit UKM non KUK mengalami penurunan, dimana pada triwulan I-2010 kredit yang diberikan kepada golongan ini mengalami kontraksi hingga mencapai minus 24,43% (y-o-y), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan kredit non UKM masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 69,75% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan berdasarkan jenis bank, kredit yang disalurkan oleh bank pemerintah masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi sebanyak 92,94%, sedikit meningkat dibandingkan porsinya pada triwulan IV-2009 yang sebesar 92,81%. Dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan kredit bank swasta masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan bank pemerintah, dimana pertumbuhan kredit bank swasta adalah 39,61% (y-o-y), sedangkan pertumbuhan kredit bank pemerintah adalah 32,70% (y-o-y). Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja penyaluran kredit bank swasta pada triwulan laporan mengalami peningkatan.

Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Bank Umum di Maluku Utara (Miliar rupiah) 2009 2010 I Jenis Penggunaan Modal Kerja Investasi Konsumsi

II

III

IV

I

1.384,28 1.529,61 1.641,67 1.687,10 1.843,40 469,28 515,76 550,91 547,67 582,88 108,79 135,23 149,92 159,46 176,35 806,22 878,62 940,84 979,98 1.084,16

Golongan Kredit 1.384,28 1.529,61 1.641,67 1.687,10 1.843,40 UKM - KUK (inc. PKT) 207,32 228,44 268,71 557,35 872,66 UKM - Non KUK 1.090,66 1.200,34 1.265,84 1.016,50 824,26 Non UKM 86,29 100,83 107,13 113,25 146,48


40


Jenis Bank Bank Pemerintah Bank Swasta

1.384,28 1.529,61 1.641,67 1.687,10 1.843,40 1.291,11 1.424,62 1.528,54 1.565,84 1.713,32 93,17 105,00 113,13 121,27 130,08

Sumber: LBU, diolah

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, pada triwulan I-2010, sektor pertanian yang merupakan sektor dominan dalam PDRB, hanya memperoleh sebanyak 0,24% kredit dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara. Kondisi ini jauh menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana porsi kredit yang disalurkan kepada sektor ini masih sebesar 4,42%. Dengan demikian telah terjadi penurunan penyaluran kredit kepada sektor pertanian sebesar minus 93,75% (y-oy).

Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor unggulan mengalami penurunan porsi kredit, dimana pada triwulan IV-2009 porsinya adalah 25,59%, sedangkan pada triwulan I-2010 porsinya menjadi 22,74%. Secara tahunan penyaluran kredit di sektor ini masih tumbuh sebesar 18,54% (y-o-y), meskipun pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan yang tejadi pada triwulan sebelumnya.

Sektor unggulan lainnya, yaitu industri pengolahan mengalami peningkatan porsi kredit dari 0,15% pada triwulan IV-2009 menjadi 0,77% pada triwulan I-2010. Secara tahunan sektor ini mengalami pertumbuhan yang tinggi hingga mencapai 161,15% (y-o-y).

Dari seluruh sektor yang ada, sektor jasa-jasa sosial/masyarakat mencatatkan pertumbuhan tahunan tertinggi hingga mencapai 255,16% (y-o-y). Sektor lain yang juga pertumbuhannya menembus angka 200% adalah sektor jasa-jasa dunia usaha, dengan angka pertumbuhan kredit sebesar 203,16% (y-o-y). d. Pada

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum triwulan

I-2010

kegiatan

intermediasi

perbankan

mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat LDR perbankan adalah sebesar 68,41%, dimana pada triwulan IV-2009 LDR bank umum adalah 63,11%. Peningkatan LDR ini didorong oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi


41


dibandingkan pertumbuhan DPK pada triwulan I-2010, dibandingkan triwulan IV2009.

Jika dibandingkan antara LDR bank pemerintah dengan bank swasta, bank pemerintah masih menunjukkan fungsi intermediasi yang lebih baik. Nilai LDR bank pemerintah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 74,93%, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi triwulan IV-2009 dimana nilai LDR adalah 69,82%. Disisi lain tingkat LDR bank swasta juga mengalami peningkatan, dimana pada triwulan IV2009 nilai LDR adalah 28,15%, kemudian pada triwulan I-2010 nilai LDR tersebut naik menjadi 31,85%.

Gambar 3.4 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

e. Non Performing Loans (NPL’s) Bank Umum Jumlah kredit bermasalah pada triwulan I-2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan’s) terhadap keseluruhan kredit oleh perbankan di Maluku Utara adalah 2,62%, sedangkan pada triwulan IV-2009 rasionya adalah 2,79%. Dengan semakin kecilnya angka NPL’s dapat diartikan bahwa

perbankan

di

Malut

telah

meningkatkan

kehati-hatiannya

dalam

menyalurkan kredit, sehingga benar-benar membiayai debitur yang berkualitas.


42


Gambar 3.5 Perkembangan NPL’s Perbankan Daerah

Sumber: LBU, diolah


43


Bab IV

Perkembangan Keuangan Daerah

4.1. Gambaran Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 diketahui bahwa untuk tahun anggaran 2009 pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara ditargetkan sebesar 721,41 miliar rupiah sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar 755,91 miliar rupiah.

Sampai Bulan November 2009, realisasi anggaran baru mencapai 62,14%, sedangkan realisasi pendapatan daerah masih belum jelas karena keterbatasan data yang tersedia. Dari 36 SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, baru 30,55% yang tingkat realisasi anggarannya mencapai lebih dari 80% sementara jumlah SKPD yang realisasinya masih di bawah 50% mencapai 13,89%.

Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun RAPBD yang mengalami surplus anggaran. Hal ini berbeda dengan penganggaran dua tahun sebelumnya yang menganut anggaran defisit. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp675,67 miliar sementara belanja daerah hanya mencapai 667,42 miliar. Dengan demikian diperoleh gambaran awal bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan pada tahun 2010 dapat dibiayai menggunakan anggaran pada tahun yang sama.


44


Gambar 4.1 Perkembangan APBD Maluku Utara Pendapatan

miliar

Belanja

Surplus/Defisit

miliar

800 700 600 500 400 300 200 100 -

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2006

2007

2008

2009

2010

4.2. Pendapatan Daerah Pada tahun 2010, total pendapatan Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebanyak 87,49% penerimaan daerah pada tahun 2010 diperkirakan berasal dari dana perimbangan sementara pendapatan asli daerah diperkirakan hanya memiliki porsi sebesar 12,51% dari total penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, jumlah dana perimbangan yang diterima Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 3,37% dari total penerimaan tahun 2009. Salah satu penyebabnya adalah minimnya tingkat realisasi dana perimbangan pada periode sebelumnya, dimana sampai akhir semester I-2009 baru terserap sebesar 46,17%.

Pendapatan daerah pada tahun 2010 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 4,87% dari PAD tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagai salah satu dampak dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan mampu diimbangi dengan pelaksanaan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu stimulus dalam perekonomian.


45


Gambar 4.2 Perkembangan Penerimaan Daerah 800,000 Total Penerimaan

700,000

Dana Perimbangan

600,000

PAD

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 ‐ 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pada tahun 2010 dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan 4,63%. Daerah yang mengalami penurunan DAU adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara, yaitu masing-masing sebesar minus 9,29% dan minus 24,80%. Kota Ternate mengalami kenaikan DAU sebanyak 7,32%; lalu Kabupaten Halmahera Barat naik sebanyak 8,66%; Kabupaten Halmahera Timur kenaikannya sebesar 6,67%; Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan 1,20%; Kabupaten Kepulauan Sula naik 1%; dan kenaikan tertinggi terjadi pada Kota Tidore Kepulauan dengan kenaikan 14,40%.

Tabel 4.1. Nilai Dana Alokasi Umum (Milyar Rupiah) WIlayah 2009 2010 Provinsi Maluku Utara 458,512 479,727 Kab. Halmahera Tengah 245,558 222,738 Kota Ternate 262,094 281,285 Kab. Halmahera Barat 216,055 234,755 Kab. Halmahera Timur 195,098 208,115 Kab. Halmahera Selatan 301,036 304,644 Kab. Halmahera Utara 275,720 207,331 Kab. Kepulauan Sula 234,012 236,361 Kota Tidore Kepulauan 229,386 262,423 Kab. Pulau Morotai ‐ 76,154 Sumber: Departemen Keuangan


46


4.3. Belanja Daerah Realisasi belanja daerah biasanya sampai akhir November 2009 mencapai 62,14%. Pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Maluku Utara yang berlarut-larut serta persiapan pemindahan ibukota provinsi ke Sofifi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dari 36 SKPD yang ada di pemerintahan provinsi, sebanyak 30,56% yang telah melaksanakan realisasi anggaran diatas 80%, sementara ada 13,89% SKPD yang tingkat realisasi anggarannya masih di bawah 50%. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat telah merealisasikan 96,99% dari total anggaran yang disusun pada tahun 2009, sementara Dinas Koperasi & UKM mencapai 93,32%. Kedua instansi tersebut memang memegang peranan penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat yang didominasi oleh pengusaha kecil (UKM).

Di sisi lain, Dinas Sosial, Diklat Provinsi dan Dinas Perhubungan masing-masing baru merealisasikan anggarannya sebesar 23,57%, 28,16% dan 28,27%. Tingkat realisasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena dengan sumber daya yang masih terbatas pemerintah seharusnya lebih sering lagi menggelar diklat sehingga dapat menekan angka pengangguran di daerah. Sementara masih minimnya sarana transportasi membuat mobilitas penduduk, barang dan informasi sedikit mengalami hambatan. Dengan demikian peran instansi ini dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan sehingga pembangunan daerah akan lebih terakselarasi.

Pada tahun 2010 belanja daerah diperkirakan mencapai Rp667,42 miliar. Dari total pengeluaran tersebut, belanja langsung masih mendominasi sekitar 64,12%. Dengan asumsi proporsi belanja modal sama dengan tahun sebelumnya sebesar 54% maka belanja modal pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp231,08 miliar atau mengalami penurunan sebesar minus 15,13% bila dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun 2009. Penurunan tersebut akan berdampak pada penurunan stimulus ekonomi pemerintah daerah. Untuk meminimalisir penurunan tersebut, pemerintah daerah harus lebih pro aktif dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Maluku Utara.


47


4.4. Kapasitas Fiskal Salah satu indikator dalam melihat bagaimana kemampuan penerimaan daerah untuk membiayai tugas pemerintahan adalah kapasitas fiskal. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2009 Provinsi Maluku Utara termasuk kategori dengan kapasitas fiskal tinggi. Sebagian besar Kota/Kabupaten yang ada juga memiliki kategori fiskal yang sangat tinggi. Akan tetapi pada tahun 2009 beberapa Kota/Kabupaten justru menyatakan mengalami defisit anggaran. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat beberapa aspek dalam menghitung kebutuhan fiskal daerah, seperti total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, PDRB per kapita di Maluku Utara yang relative masih rendah. Tabel 4.2 Kapasitas Fiskal Provinsi Malut Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Maluku Utara 1,5052 Kabupaten Halmahera Tengah 2,2025 Kabupaten Halmahera Barat 1,1603 Kota Ternate 2,5453 Kabupaten Halmahera Timur 2,3032 Kabupaten Halmahera Selatan 1,3852 Kabupaten Halmahera Utara 1,7389 Kabupaten Kepulauan Sula 2,2387 Kota Tidore Kepulauan 3,3564

Kategori Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Secara historis, kapasitas fiskal di Maluku Utara mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2007, dan kembali naik sejak 2008. Pada tahun 2009 indeks kapasitas fiskal tumbuh 23,70%, dimana pada tahun 2008 indeks kapasitas fiskal yang ada adalah 1,2168.


48


Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Malut

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Jika dibandingkan per kabupaten/kota, Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah dengan indeks kapasitas fiskal tertinggi di Malut pada tahun 2009, yaitu 3,3564. Indeks ini tumbuh 13,75% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 indeks tersebut sebesar 2,9506.


49

BOKS 2 Efisiensi Keuangan Daerah di Maluku Utara

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada di daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya masyarakat, maupun sumber daya keuangan. Pengelolaan sumber daya yang baik, akan memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu indikator yang digunakan secara umum dalam melihat pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. PDRB dapat dilihat atau dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu berdasarkan lapangan usaha atau secara sektoral (9 sektor ekonomi) dan berdasarkan penggunaannya (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor). Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku (nilai nominal) dan harga konstan (nilai riil).

Salah satu komponen pembiayaan dari PDRB bersumber dari pengeluaran pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota. Pembiayaan lainnya bisa bersumber dari perbankan, maupun pembiayaan non perbankan.

Pada pembahasan kajian ekonomi regional (KER) triwulan II-2009, dalam box 3 disampaikan pembahasan mengenai hubungan antara perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Dalam box tersebut telah diuraikan bagaimana pada kasus Maluku Utara pertumbuhan ekonomilah yang akan mendorong berkembangnya sektor perbankan, dan bukan sebaliknya, sehingga perbankan belum mampu menjadi motor penggerak perekonomian.

Dalam kasus Maluku Utara, peran pemerintah daerah memang masih sangat dominan dalam pembangunan ekonomi, apalagi peran swasta juga sangat minim. Sebagaimana hasil survei pemeringkatan iklim usaha di 33 provinsi pada tahun 2008, yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Maluku Utara termasuk dalam lima daerah terbawah pada peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah.

50

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1, nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 adalah Rp 4,7 triliun rupiah. Dari jumlah ini, porsi APBD saja mencapai 95,49% atau sebesar Rp 4,5 triliun. Meskipun porsi APBD ini sangat besar, namun tampaknya penggunaan keuangan daerah belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dimana nilai PDRB masih lebih rendah dari nilai potensialnya. JIka diasumsikan bahwa sumber pembiayaan ekonomi daerah hanya bersumber dari APBD dan kredit, maka pada tahun 2009 terdapat dana tidak terserap sebesar lebih dari Rp 1,6 trilun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mengelola keuangan secara efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi belum dapat terwujud secara optimal, karena terdapat sumber daya keuangan yang tidak termanfaatkan.

Tabel 1. Perbandingan PDRB dan Sumber Pembiayaannya 2001

1.953.003,62

APBD (jt)2 585.499,35

96.989,00

1.270.515,27

29,98%

2002

2.035.165,51

834.962,08

132.456,00

1.067.747,43

41,03%

2003

2.175.010,29

1.009.526,15

191.834,00

973.650,14

46,41%

2004

2.368.865,47

934.874,93

828.630,00

605.360,54

39,47%

Tahun

PDRB (jt)1

Kredit (jt)3

Lainnya (jt)4

Share APBD5

2005

2.583.101,46

1.081.194,04

620.974,00

880.933,42

41,86%

2006

2.818.416,83

2.464.017,16

724.617,00

(370.217,33)

87,43%

2007

3.160.041,71

3.153.759,00

1.034.215,00

(1.027.932,29)

99,80%

2008

3.877.935,75*

3.817.578,00

1.522.684,00

(1.462.326,25)

98,44%

2009

4.689.928,29**

4.478.281,00

1.837.617,00

(1.625.969,71)

95,49%

Keterangan: 1

PDRB atas dasar harga berlaku, sumber: BPS Provinsi Malut

2

Untuk tahun 2007-2009 tidak diperoleh data realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sumber: Departemen Keuangan

3

Kredit atas dasar lokasi proyek

4

Sumber pembiayaan lainnya, diperoleh dari nilai PDRB dikurangi APBD dan Kredit

5

Porsi APBD terhadap PDRB

Tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara historis data telah tampak sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 terdapat dana tidak terserap sebanyak Rp 370 miliar, dan sejak saat tersebut jumlah dana yang tidak dioptmalkan terus mengalami peningkatan.

Dengan tidak terkelolanya sumber daya keuangan dengan baik, maka pembangunan ekonomi daerah akan berjalan secara tidak maksimal. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat, menjadi dana tidur, dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

51

Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumberdaya keuangan yang dimilikinya, dengan menjalankan program-program yang telah direncanakan, dan pengerjaannya dilakukan tepat waktu. Kedepan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dituntut menjadi lebih transparan. Publik berhak memperoleh informasi setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan secara resmi sejak 1 Mei 2010. Konsekuensi atas pemberlakuan itu adalah badan publik, lembaga pemerintah atau non pemerintah yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri, harus transparan. Berdasarkan Pasal 51 UU KIP, pejabat publik bisa diancam penjara satu tahun dan denda Rp 5 juta apabila menghambat atau menolak memberikan informasi.

52


Bab V Perkembangan

Perkembangan Sistem Pembayaran sistem

pembayaran

berkembang

sejalan

dengan

perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan awal terciptanya sistem pembayaran sebagai piranti/alat yang dapat mempermudah transaksi ekonomi yang terjadi. Namun, di beberapa daerah justru terkesan perkembangan sistem pembayaran yang ditawarkan/tersedia lebih cepat dari perkembangan teknologi atau bahkan mungkin perkembangan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Kondisi tersebut terutama terjadi pada perkembangan sistem pembayaran non-tunai.

Penyelenggaraan sistem pembayaran menjadi salah satu tugas yang diemban oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter di Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai adalah memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar (fit for circulation). Sementara dari sisi pembayaran non tunai kebijakan diarahkan untuk menyediakan sistem pembayaran yang efektif, efisien, handal dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Pemantauan perkembangan penyelesaian transaksi pembayaran tunai dapat dilakukan dengan mengamati aliran uang yang masuk dan keluar dari kas Bank Indonesia, sedangkan untuk transaksi pembayaran non tunai dipantau melalui kegiatan kliring dan RTGS (Real Time Gross Settlement).

5.1

Transaksi Tunai

5.1.1. Aliran Uang Kartal (Outflow / Inflow) Dibandingkan dengan kondisi triwulan IV-2009, pada triwulan I-2010 aliran uang

kartal

yang

masuk

(inflow)

ke

Bank

Indonesia

mengalami

peningkatan, sedangkan aliran uang yang keluar (outflow) mengalami penurunan.

Perkembangan Sistem Pembayaran

53


Pada triwulan I-2010 jumlah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia Ternate tercatat sebesar Rp 84,6 miliar, dimana pada triwulan IV-2009 jumlahnya adalah Rp 65,6 miliar. Dengan demikian terjadi peningkatan aliran masuk uang kartal sebanyak 28,98% (q-t-q) pada triwulan I-2010. Secara bulanan puncak aliran uang kartal di triwulan I-2010 terjadi pada bulan Januari dengan jumlah mencapai Rp 47,8 miliar.

Disisi lain terjadi penurunan aliran uang keluar sebanyak minus 34,87% (q-t-q), dimana jumlah uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia Ternate pada triwulan I2010 adalah Rp 159,3 miliar, sedangkan pada triwulan IV-2009 jumlah uang kartal yang keluar adalah Rp 244,6 miliar rupiah. Apabila dilihat secara bulanan, puncak outflow pada triwulan I-2010 terjadi di bulan Januari dan Maret, dengan jumlah masing-masing mencapai Rp 65,9 miliar dan Rp 76,9 miliar.

Gambar 5.1 Perkembangan Kegiatan Kas Bank Indonesia Ternate (Milyar Rupiah)

Sumber : Bank Indonesia Ternate, diolah

Apabila diperhatikan pola pergerakan secara bulanan, pada Desember 2009 merupakan periode terjadinya outflow tertinggi di triwulan IV-2009. Disisi lain pada Januari 2010 merupakan periode terjadinya inflow tertinggi. Dari sini dapat diartikan bahwa dana masyarakat yang banyak digunakan di akhir tahun, khususnya pada bulan Desember, telah masuk kembali pada sistem perbankan di awal tahun. Tingginya outflow pada bulan Maret merupakan indikasi tingginya kebutuhan dana,


54


dimana pada bulan April merupakan periode pemilihan Walikota Ternate (PILWAKO), sehingga untuk mendanai kegiatan kampanye seperti pencetakan spanduk, baliho, bendera, kaos ataupun atribut kampanye lainnya memang diperlukan biaya besar.

Jika dibandingkan antara jumlah dana masuk dengan jumlah dana keluar, pada triwulan I-2010 terjadi net outflow, dimana jumlah dana yang keluar lebih banyak dari jumlah dana yang masuk. Kondisi ini memang secara historis hampir selalu terjadi di Maluku Utara. Pada triwulan laporan net outflow yang terjadi adalah sebesar minus Rp 74,68 miliar, mengalami penurunan sebesar minus 58,28% (q-t-q) dibandingkan kondisi triwulan IV-2009.

Dalam rangka mengupayakan ketersediaan uang yang layak edar dan dalam pecahan/denominasi yang tepat serta jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia Ternate melaksanakan pelayanan kas keliling untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang tidak layak edar (uang lusuh, sobek, tercoret, dll.), uang yang sudah ditarik dari peredaran, ataupun penukaran pecahan kecil. Pada triwulan I-2010 Bank Indonesia Ternate telah melakukan sembilan kali kegiatan kas keliling, baik itu didalam kota, maupun diluar kota. Gambar 5.2 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling BI Ternate

Sumber : Bank Indonesia Ternate, diolah


55


Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling BI Ternate Periode

Tgl. Pelaksanaan

Tempat/Lokasi

12 Jan 10

Dalam Kota Ternate, Target Pelayanan : Para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Gamalama Ternate Kab.Halmahera Barat (Jailolo), Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Terminal dan Pasar Akediri Kota JailoloKab.Halmahera Barat. Dalam Kota Ternate, Target Pelayanan : Para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Gamalama Ternate Dalam Kota Ternate, Target Pelayanan : Para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Bastiong dan Gamalama Ternate Dalam Kota Ternate, Target Pelayanan : Para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Bastiong dan Gamalama Ternate Dalam Kota Ternate, Target Pelayanan : Para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Bastiong dan Gamalama Ternate Kas Keliling Speedboat ke Pulau-pulau Sekitar Ternate, Target Pelayanan : Masyarakat dan pedagang di pulau Mare-Moti-Hiri dan Tidore Dalam Kota Ternate, Target Pelayanan : Para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Bastiong dan Gamalama Ternate Kab.Halmahera Selatan (Bacan), Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Kota Bacan-Kab.Halmahera Selatan.

20 - 22 Jan 2010

02 Feb 10

16 Feb 10

I-2009

02 Mar 10

03 Mar 10

9 - 11 Mar 2010

17 Mar 10

23 - 26 Mar 2010

5.1.2. Pemusnahan Uang Jumlah uang kertas yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia Ternate pada triwulan I-2010 mengalami penurunan. Pada triwulan I-2010, Bank Indonesia Ternate telah melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 11 kali dengan jumlah uang yang diracik mencapai Rp 41,48 miliar. Secara triwulanan jumlah uang yang diracik pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar minus 13,90% (q-t-q) dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu rasio jumlah uang yang dimusnahkan dibandingkan dengan jumlah inflow pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 rasio peracikan mencapai 73,42% dimana pada triwulan I-2010 rasio tersebut sebesar 49,01%.


56


Tabel 5.2 Perkembangan Pemusnahan Uang Kertas Di Bank Indonesia Ternate (Miliar Rp) MRUK Triwulan 2008

2009

2010

Inflow

I

95,86

Nominal 30,28

% Inflow 31,59

II

22,63

28,89

127,67

III

25,19

29,08

115,42

IV

93,64

34,40

36,74

I

106,43

16,34

15,35

II

37,76

10,10

26,75

III

60,45

34,77

57,51

IV

65,62

48,18

73,42

I

84,64

41,48

49,01

Sumber : Bank Indonesia Ternate

5.1.3. Uang palsu Salah satu indikator kualitas uang yang beredar di masyarakat adalah semakin minimnya peredaran uang palsu. Meskipun tingkat peredaran uang palsu di Maluku Utara termasuk rendah, namun dengan kondisi geografis Maluku Utara yang didominasi oleh daerah kepulauan yang berbatasan dengan laut lepas dan berbatasan dengan negara lain, Bank Indonesia Ternate terus mengupayakan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Kegiatan sosialisasi dilaksankaan kepada berbagai elemen masyarakat, baik itu di lokasi Kantor Bank Indonesia Ternate, maupun diluar perkantoran. Selama triwulan I-2010 telah dilakukan sosialisasi sebanyak empat kali, dengan target peserta adalah pedagang dan pelajar.

Tabel 5.3 Kegiatan Sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Triwulan

Tgl

12 Jan 2010

I-2010

20 - 22 Jan 2010 18 Feb 2010 21 Feb 2010


Tempat/Lokasi

Sosialisasi CCKUR kepada para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate Sosialisasi CCKUR kepada para pedagang dan masyarakat di Pasar Tradisional Terminal dan Pasar Akediri Kota Jailolo - Kabupaten Halmahera Barat Sosialisasi CCKUR kepada anak-anak sekolah SD Inpres 1 dan 5 Tanah Tinggi Kota Ternate Sosialisasi CCKUR kepada Pramuka tingkat SMA se Kota Ternate di Bumi Perkemahan Gambesi - Kota

57


Ternate Sumber : Bank Indonesia Ternate

5.2

Transaksi Non Tunai

5.2.1

Perkembangan Kliring Lokal

Pada triwulan I-2010 rata-rata penyelesaian transaksi harian melalui kliring mengalami peningkatan. Nilai rata-rata harian transaksi kliring pada triwulan laporan adalah Rp 2,94 miliar, mengalami kenaikan 11,57% (q-t-q) dibandingkan posisi triwulan IV-2009 yang jumlahnya adalah Rp 2,64 miliar.

Gambar 5.3. Rata-rata Harian Transaksi Kliring

Sumber : Bank Indonesia Ternate

Kualitas kliring di Ternate pada triwulan I-2010 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penolakan cek/bilyet giro yang kosong. Secara rata-rata, jumlah nominal warkat kliring yang ditolak pada triwulan I-2010 adalah 1,79% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,43%. Dari sisi volume, terjadi kenaikan penolakan cek/BG kosong, dari 0,86% pada triwulan IV-2009 menjadi 1,31% pada triwulan I-2010.


58


Tabel 5.4 Perkembangan Kliring Perbankan Perputaran Kliring

Periode 2009

2010

Lembar (satuan)

Rata-rata Harian Perputaran Kliring

Nominal (miliar Rp)

Lembar (satuan)

Penolakan Cek/BG Kosong

Nominal (miliar Rp)

Lembar (%)

Nominal (%)

I

2.834

137,71

48

2,33

0,64%

1,16%

II

3.071

147,95

49

2,35

1,66%

3,19%

III

3.264

179,82

55

3,05

1,38%

2,63%

IV

3.501

166,01

56

2,64

0,86%

0,43%

I

3.437

179,63

56

2,94

1,31%

1,79%

Sumber: Bank Indonesia Ternate

5.2.2

Perkembangan Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement)

Penyelesaian transaksi ekonomi pada triwulan I-2010 melalui sarana RTGS mengalami penurunan. Transaksi ekonomi melalui sarana RTGS keluar wilayah Maluku Utara (outflow), kedalam wilayah Maluku Utara (inflow), maupun antar bank di wilayah Maluku Utara (from-to) secara nominal dan volume seluruhnya mengalami penurunan.

Nominal transaksi RTGS outflow pada triwulan I-2010 mengalami penurunan sebesar minus 49,95% (q-t-q), dibandingkan triwulan IV-2009. Dari sisi volumenya, terjadi penurunan sebesar minus

36,79% (q-t-q). Untuk transaksi RTGS inflow,

terjadi penurunan nilai nominal transaksi sebesar minus 16,10% (q-t-q), sedangkan dari sisi volume penurunan

yang terjadi adalah minus 33,39% (q-t-q). Untuk

transaksi RTGS antar bank di Maluku Utara, terjadi penurunan nominal transaksi sebanyak 29,29% (q-t-q), sedangkan secara volume terjadi penurunan sebesar minus 23,98% (q-t-q).

Tabel 5.5 Penyelesaian transaksi RTGS Kota Ternate Outflow (From) Periode 2009

2010

I II III IV I

Nominal (miliar) 1.186,20 1.274,22 1.437,39 1.387,98 694,73

Volume 1.993 2.335 2.449 2.563 1.620

Inflow (To) Nominal (miliar) 992,88 1.073,63 1.157,77 1.176,21 986,85

From-To

Volume 1.812 2.313 2.533 3.828 2.550

Nominal (miliar) 384,17 464,83 479,74 411,75 291,14

Volume 399 545 574 734 558

Sumber : www.bi.go.id


59


Bab VI 6.1

Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah

Kondisi Umum

Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Ternate sampai dengan bulan Agustus 2009 secara tahunan mengalami penurunan, serta diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Pada posisi bulan Agustus 2009 jumlah angkatan kerja di Ternate adalah 402 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar minus 4,71% (y-o-y) dimana jumlah angkatan kerja pada posisi Agustus 2008 adalah 421,9 ribu jiwa.

Penurunan angkatan kerja ini, tidak didukung dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan, dimana pada Agustus 2008 TPAK sebesar 65,94%, kemudian pada Agustus 2009 jumlahnya menjadi 61,98%. Dengan kondisi ini tingkat pengangguran terbuka meningkat, dimana pada Agustus 2008 jumlahnya sebanyak 6,48%, sedangkan pada Agustus 2009 jumlahnya menjadi 9,25%.

Gambar 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK


Ketenagakerjaan Daerah

60


6.2. Lapangan Pekerjaan Utama Proporsi sektor primer dalam menyerap tenaga kerja secara tahunan mengalami penurunan. Pada Agustus 2008 sektor primer mampu menyerap sebanyak 60,92% seluruh tenaga kerja yang ada di Maluku Utara, namun pada Agustus 2009 sektor ini hanya menyerap 57,03%.

Turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor primer diikuti oleh peningkatan pada sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder menyerap 9,86% dari seluruh angkatan kerja pada posisi Agustus 2009, sedangkan pada Agustus 2008 penyerapan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 8,51%.

Pada sektor tersier, penyerapan tenaga kerja mencapai 33,11% berdasarkan posisi Agustus 2009, sedangkan berdasarkan data Agustus 2008 penyerapan tenaga pada sektor ini sebesar 30,57%. Tabel 6.1 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi 2008 2009 Sektor Lapangan Pekerjaan Utama Agustus Agustus Primer Pertanian 233,63 207,96 Pertambangan 6,75 4,13 Sekunder Industri 15,03 15,81 Listrik, Gas dan Air 0,76 1,04 Bangunan 17,80 19,82 Tersier Perdagangan 44,58 54,96 Angkutan dan Pergudangan 25,43 30,42 Keuangan dan Jasa Perusahaan 2,96 3,64 Jasa Kemasyarakatan 47,63 34,10

Share Agt 08

Agt 09

59,21% 55,92% 1,71% 1,11% 3,81% 4,25% 0,19% 0,28% 4,51% 5,33% 11,30% 14,78% 6,45% 8,18% 0,75% 0,98% 12,07% 9,17%


6.3. Status Pekerjaan Utama Proporsi

sektor

formal

dalam

menyerap

tenaga

kerja

mengalami

peningkatan dibandingkan sektor informal. Berdasarkan posisi Agustus 2009, sector formal mampu menyerap sebanyak 31,34% seluruh tenaga kerja, sedangkan pada Agustus 2008 penyerapan tenaga kerja di sektor ini adalah 22,91%. Pergeseran ini didorong oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang statusnya bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dimana. Pada Agustus 2008 tenaga kerja


61


yang memiliki status tersebut sejumlah 19,17% sedangkan pada Agustus 2009 proporsinya menjadi 27,82%. Tabel 6.2 Tenaga Kerja Bedasarkan Status Pekerjaan (Ribu orang) Jumlah Share Status Pekerjaan Agt 08 Agt 09 Agt 08 Agt 09 F o r m a l Berusaha dibantu buruh tetap 14,76 13,09 3,74% 3,52% Buruh/ Karyawan/ Pegawai 75,64 103,458 19,17% 27,82% I n f o r m a l Berusaha sendiri 91,13 74,786 23,10% 20,11% Berusaha dibantu buruh tidak tetap 95,84 84,158 24,29% 22,63% Pekerja bebas di pertanian 13,04 16,103 3,30% 4,33% Pekerja bebas di non pertanian 7,91 17,404 2,00% 4,68% Pekerja tak dibayar 96,24 62,886 24,39% 16,91% Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Salah satu hal yang positif adalah berkurangnya proporsi tenaga kerja yang memiliki status pekerja tak dibayar, dari jumlah 24,39% pada Agustus 2008 menjadi 16,91% pada Agustus 2009.

6.4. Upah Tingkat upah minimum provinsi di Maluku Utara pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 UMP Malut ditetapkan sebesar Rp 840.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 8,4% dibandingkan UMP tahun 2009 yang sebesar Rp 775.000,00. Secara sektoral, kenaikan upah ini berkisar pada 5% dan 10%.

Tabel 6.3 Perkembangan UMP 2010

2009

2010

UMP

770.000

847.000

10,00%

UM Sektoral Propinsi

Perubahan

Penebangan Hutan

1.100.000

1.210.000

10,00%

Penangkapan, Pengambilan Hasil Laut

1.013.870

1.115.260

10,00%

Pemeliharaan Hasil Laut

804.760

885.236

10,00%

Perkebunan (Hutan Tanaman Industri)

803.000

883.300

10,00%

1.427.000

1.498.350

5,00%

Pertambangan dan Galian Umum


62


Pertambangan Emas

1.498.350

1.573.268

5,00%

Pertambangan Nikel

1.469.810

1.543.300

5,00%

Industri Pengolahan dan Pengawasan Ikan

905.190

995.710

10,00%

Industri Penggergajian, Pengetaman dan Pengolahan Kayu

774.400

851.840

10,00%

Listrik, Gas dan Air

1.257.093

1.382.802

10,00%

Bangunan

1.149.500

1.207.000

5,00%

830.060

913.066

10,00%

Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi

1.026.300

1.128.930

10,00%

Jasa Keuangan Perbankan dan Lembaga Lainnya

1.236.400

1.360.040

10,00%

Hotel/Penginapan dan Restoran


63

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara

Bab VII 7.1

Prospek Perekonomian Daerah

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi di Maluku Utara pada triwulan I-2010 searah dengan proyeksi yang dibuat Bank Indonesia Ternate pada kajian ekonomi regional triwulan sebelumnya. Realisasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I-2010 adalah sebesar 9,35% (y-o-y), atau berada pada tingkat proyeksi optimis. Dengan melihat kecenderungan dan arah perekonomian kedepan, pada triwulan II-2010 perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% ± 1% (y-o-y). Munculnya panen raya cengkih, dan membaiknya kondisi cuaca merupakan faktor pendorong pertumbuhan pada triwulan II-2010. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga dipercaya akan menjadi faktor pendorong lainnya.

7.2

Prospek Inflasi Daerah

Inflasi yang terjadi pada triwulan I-2010 searah dengan proyeksi yang telah dilakukan Bank Indonesia Ternate pada Kajian Ekonomi Regional triwulan IV-2010. Realisasi inflasi di Kota Ternate pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 4,43% (y-o-y) dimana angka proyeksi pada triwulan IV-2009 adalah 4% ± 1% (y-o-y). Dengan melihat kecenderungan perekonomian kedepan pada triwulan I-2010 inflasi diproyeksikan akan berada pada tingkat 4,25% ± 1% (y-o-y). Masa libur sekolah pada akhir triwulan II-2010 diduga akan meningkatkan permintaan masyarakat sehingga mendorong terjadinya inflasi.

Prospek Perekonomian Daerah

64

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

Recommend Documents