LAPORAN TRIWULANAN
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-3124017
VISI BANK INDONESIA “Menjadi Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai nilai nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”
MISI BANK INDONESIA “Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem s stem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan”
TUGAS BANK INDONESIA (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999) 1. 2. 3.
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem s stem pembayaran, Mengatur dan mengawasi bank.
Kritik, saran dan komentar dapat disampaikan kepada : Redaksi : Unit Kajian, Statistik, dan Survey Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Jl. Jos Sudarso No. 1, Ternate Telp : (0921) 3121217 Fax : (0921) 3124017
KATA PENGANTAR
Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah. Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Bank Indonesia Ternate berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.
Ternate, Agustus 2013 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA
Budiyono Kepala Perwakilan
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH
i ii iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
vi
BAB I
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 1.1 Kondisi Umum 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran
1 1 2 11
BOKS 1
PERANAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENDORONG DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA
18
BAB II
PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL 2.1 Kondisi Umum 2.2.1 Inflasi Bulanan 2.2.2 Inflasi Triwulanan 2.2.3 Inflasi Bulanan
21 21 22 24 27
BAB III
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH 3.1 Kondisi Umum 3.2 Perkembangan Aset Bank Umum 3.3 Penghimpunan Dana Bank Umum 3.4 Penyaluran Kredit 3.5 Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum 3.6 Non Performing Loans (NPLs) Bank Umum 3.7 Perkembangan Bank Syariah 3.8 Perkembangan BPR dan BPRS
31 31 31 32 33 34 34 35 36
BOKS 2
EDUKASI PERBANKAN SYARIAH
38
BAB IV
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH 4.1 Kondisi Umum 4.2 Pendapatan Daerah 4.3 Belanja Daerah 4.4 Defisit dan Pembiayaan
39 39 39 40 41
BAB V
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.1 Kondisi Umum 5.2 Transaksi Pembayaran Tunai 5.3 Transaksi Pembayaran Non Tunai
45 45 45 48
BOKS 3
KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG LOGAM
52
ii
BAB VI
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH 6.1 Kondisi Umum 6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah
55 55 55
BAB VII
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 7.2 Prospek Inflasi Daerah 7.3 Prospek Perbankan
59 59 60 61
iii
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA
A. Inflasi dan PDRB INDIKATOR
Tw.1
TAHUN 2012 Tw.2 Tw.3
Tw.4
Tw.1
TAHUN 2013 Tw.2
Tw.3
MAKRO Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) Laju Inflasi Tahunan (yoy %)
133.20 4.5
134,73 4.3
135.68 3.9
136.87 3.3
138.49 4.0
138.68 2.9
PDRB - harga konstan (Milyar Rp) - Pertanian - Pertambangan & Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas & Air Bersih - Bangunan - Perdagangan, Hotel & Restoran - Pengangkutan & Komunikasi - Keuangan, Persewaaan & Jasa - Jasa Pertumbuhan PDRB (yoy %)
837.07 279.7 33.79 97.13 3.98 16.33 241.55 67.71 30.88 65.95 7.3
851.22 284.5 31.92 98.30 4.05 17.03 246.61 69.06 31.45 68.28 7.3
874.47 287.8 32.87 99.38 4.15 17.56 259.41 71.04 32.29 70.02 6.3
882.71 287.7 33.86 98.21 4.23 17.78 265.32 72.03 32.32 71.22 5.8
886.78 288.8 33.91 100.25 4.18 17.31 268.65 71.74 32.33 69.61 5.9
904.98 923.29 288.3 292.171 33.38 33.35 102.88 104.49 4.31 4.35 17.63 17.93 280.00 288.35 72.47 73.94 33.58 34.38 72.47 74.32 6.3 5.6
0.14 2.87 9.82 3.10
0.10 2.04 2.63 2.14
0.12 2.59 0.00 0.00
0.17 4.32 0.52 2.11
0.19 4.51 0.25 0.02
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) Volume Impor Nonmigas (ribu ton)
163.86 9.66
0.19 4.55 0.90 2.80
0.18 3.82 0.53 0.17
iv
B. Perbankan INDIKATOR PERBANKAN Bank Umum: Total Aset (Rp milyar) DPK (Rp milyar) - Tabungan - Giro - Deposito Kredit (Rp milyar) - Modal Kerja - Konsumsi - Investasi LDR Kredit UMKM (Rp milyar) Kredit Mikro (Rp milyar) - Modal Kerja - Konsumsi - Investasi Kredit Kecil (Rp milyar) - Modal Kerja - Konsumsi - Investasi Kredit Menengah (Rp milyar) - Modal Kerja - Konsumsi - Investasi Total Kredit MKM (Rp milyar) NPL MKM gross (%)
Tw.1
5072.35 12441.08 4056.922 6126.826 2257.336 3299.828 1119.042 300.2819 1880.504 76.51
TAHUN 2012 Tw.2 Tw.3
5266.306 12905.37 4419.182 6392.95 2272.995 3552.112 1356.446 330.1432 1865.523 81.61
5,477.92 4,461.72 2,351.96 1,323.81 785.95 3,708.30 1,164.32 2,196.47 347.51 83.1
Tw.4
5,791.38 4,424.58 2,737.29 865.03 822.26 3,864.23 1,169.31 2,334.80 360.13 87.3
254.13 405.79 222.32 224.39 214.80 363.65 175.05 180.25 39.33 42.15 47.27 44.14 650.16 810.30 761.40 805.70 589.35 614.76 575.70 613.33 8.05 0.14 52.75 195.40 185.70 192.37 242.57 299.90 273.13 260.39 204.20 242.16 217.98 191.21 38.37 57.73 55.15 69.18 1,275.70 1,250.02 1,256.85 1,290.48 1.9 2.2 4.1 3.8
TAHUN 2013 Tw.1 Tw.2
5,906.48 4,792.54 2,513.83 1,390.55 888.16 4,025.03 1,185.19 2,469.36 370.48 84.0
5,959.34 4,743.51 2,598.37 1,282.53 862.61 4,375.88 1,278.99 2,623.35 473.54 92.2
Tw.3
6262.194 14409.38 3617.33 8292.11 2499.938 4508.428 1278.455 479.1493 2750.823 91.57
235.73 255.97 249.11 190.67 191.63 184.57 0.00 45.06 64.34 64.54 790.40 840.55 820.45 594.57 595.76 580.44 195.83 244.79 240.01 282.47 335.78 347.74 211.85 248.75 256.98 0.00 70.62 87.03 90.76 1,308.60 1,432.30 1,417.30 5.5 5.6 3.17
v
Ringkasan Eksekutif GAMBARAN UMUM Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara atas dasar harga konstan pada triwulan III-2013 tercatat sebesar Rp 923,29 milyar rupiah, tumbuh 5,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berada sedikit dibawah pertumbuhan tahunan nasional yang tercatat sebesar 5,62% (yoy). Jika dibandingkan triwulan II-2013 pertumbuhan yang terjadi pada triwulan laporan adalah 1,97% (qtq), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,1% (qtq). Laju kenaikan harga barang dan jasa Maluku Utara yang direpresentasikan oleh Kota Ternate mengalami peningkatan selama triwulan III-2013. Secara tahunan, terlihat terjadi volatilitas yang cukup besar tingkat inflasi di kota ternate selama tahun 2013 dengan posisi di akhir bulan laporan sebesar 9,66% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,87% (yoy).
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Dari sisi permintaan (penggunaan), pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 1,90% (qtq), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta 1,51% (qtq), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,95% (qtq), Pembentukan Modal Tetap Bruto 1,75% (qtq), dan Impor Barang dan Jasa 3,26% (qtq). Secara sektoral, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 2,98% (qtq), disusul oleh sektor Jasa-jasa 2,70% (qtq), sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,40% (qtq), kemudian sektor pengangkutan dan Komunikasi 2,06% (qtq). Sedangkan sektor lainnya tumbuh dibawah 2,00%.
Ringkasan Eksekutif
vi
INFLASI REGIONAL Tekanan inflasi bulanan Kota Ternate di sepanjang triwulan III-2013 menunjukkan tren peningkatan dengan posisi puncak terjadi pada bulan Juli-2013 (6,04%; mtm) sebagai imbas dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi serta kenaikan harga menjelang hari raya keagamaan. Koreksi mulai terjadi sejak bulan Agustus, dengan laju inflasi yang mulai mereda sebesar 3,66% (mtm). Diakhir triwulan III-2013, terjadi koreksi lebih dalam hingga mencapai deflasi pada bulan September sebesar 2,39%; mtm.
PERKEMBANGAN PERBANKAN Secara umum kinerja perbankan di Maluku Utara pada triwulan III-2013 menunjukan perkembangan positif, baik secara kelembagaan maupun secara keuangan.
Aset
perbankan pada triwulan laporan
tercatat
mengalami kenaikan yang juga diiringi oleh kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan. Pada triwulan laporan tingkat pertumbuhan
penyaluran
dana
tercatat
lebih
tinggi
dibandingkan
penghimpunan DPK sehingga mengakibatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat. Peningkatan penyaluran kredit ini juga diiringi peningkatan rasio Non Performing Loan’s (NPL) yang sedikit meningkat, namun demikian rasio ini masih berada didalam batas aman yang ditetapkan.
KEUANGAN DAERAH Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam APBD-P (setelah perubahan) sebesar Rp 1,524 triliun, meningkat 14,95% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Sementara itu target belanja di APBD-P sebesar Rp 1,621 triliun, naik 15,57% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Dengan demikian pada tahun 2013 akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 97 miliar atau meningkat 26% (yoy) dibandingkan APBD sebelum perubahan.
Ringkasan Eksekutif
vii
SISTEM PEMBAYARAN Pada triwulan III 2013, nilai transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai (kliring) di Maluku Utara Utara menunjukkan kondisi outflow, baik dari sisi perkembangan aliran uang kartal maupun pada sistem pembayaran non-tunai melalui kliring dan Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Kondisi net outflow berada diluar tren tahunan (yoy) jika dilihat data selama dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan transaksi seiring pelaksanaan puasa ramadhan dan peringatan hari raya idul fitri 1434 H serta pelaksanaan Pilkada Gubernur Maluku Utara yang terjadi pada triwulan laporan.
TENAGA KERJA Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Maluku Utara, kondisi ketenagakerjaan pada triwulan III-2013 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari membaiknya berbagai indikator tenaga kerja regional. Angka pengangguran Maluku Utara menunjukkan penurunan sebesar -19,3% (yoy) dibandingkan pada Agustus 2012 yang berada pada angka -13, 9% (yoy). Menurut daerah dan jenis kelamin, TPAK di daerah perkotaan lebih rendah dibanding daerah pedesaan, dan TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki.
PROSPEK EKONOMI REGIONAL Pertumbuhan
perekonomian
Maluku
Utara
pada
triwulan
IV-2013
diperkirakan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan posisi triwulan
sebelumnya
(triwulan
III-2013).
masih
kuatnya
konsumsi
masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang meningkat cukup tinggi pada triwulan
IV-2013
diperkirakan
akan
menjadi
pendorong
terjadinya
peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2013. Inflasi pada triwulan IV-2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat dan faktor ekspektasi masyarakat serta pelaku usaha selama musim liburan akhir tahun 2013.
Ringkasan Eksekutif
viii
BAB I . PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
1.1 KONDISI UMUM Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara atas dasar harga konstan pada triwulan III2013 tercatat sebesar Rp 923,29 milyar rupiah, tumbuh 5,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berada sedikit dibawah pertumbuhan tahunan nasional yang tercatat sebesar 5,62% (yoy). Jika dibandingkan triwulan II-2013, pertumbuhan yang terjadi pada triwulan laporan adalah 5,58% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,3% (yoy). Kondisi perekonomian global yang masih belum menunjukkan kinerja positif, memberikan dampak terhadap perlambatan perekonomian terutama dari sisi investasi dan ekspor. Hal ini memerlukan langkah penyesuaian struktural seperti perbaikan iklim investasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Tekanan juga terjadi sebagai dampak peningkatan harga BBM bersubsidi yang memberi tekanan terhadap biaya produksi sector usaha di Maluku Utara. Namun demikian adanya pelaksanaan bulan suci ramadhan diawal triwulan III-2013, perayaan hari raya idul fitri 1434 hijriah, pelaksanaan Pilkada Gubernur Maluku Utara menjadi pemicu masih tumbuh positifnya konsumsi.
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara (yoy) 950.00
923.29
8.0 7.0
900.00
6.0 5.6
850.00
5.0 4.0
800.00
3.0 2.0
750.00
1.0 700.00
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
2012 PDRB
Q1
Q2
Q3
2013
g_pdrb_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
1
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Dari sisi permintaan (penggunaan), pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 1,90% (qtq) atau 6,3% (yoy),, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta 1,51% ((qtq) atau 9,0% (yoy), ( Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,95% ((qtq) atau 4,1% (yoy),, Pembentukan Modal Tetap Bruto 1,75% (qtq) atau 5,3% (yoy),, dan Impor Barang dan Jasa 3,26% ((qtq) atau 2,8% (yoy). ( Secara sektoral, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami p pertumbuhan ertumbuhan tertinggi yaitu 2,98% 2,98 (qtq) atau 11,2% (yoy),, disusul oleh sektor Jasa Jasa-jasa 2,70% (qtq) atau 6,1% (yoy), ( sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,4 2,40% (qtq) atau 6,5% (yoy),, kemudian sektor pengangkutan dan Komunikasi 2,06% ((qtq) atau 4,1% (yoy).. Sedangkan sektor lainnya tumbuh dibawah 2%.
1.2 Perkembangan PDRB Sisi Permintaan Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan (penggunaan) pada triwulan III-2013 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebelumnya.. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan sumbangan terbesar yaitu 68,08%, diikuti oleh Pengeluaran Pe Konsumsi Pemerintah 31,52%, Dikurangi Impor Barang dan Jasa 26,04%, Eksor barang dan Jasa sebesar 24,31%,, serta PMTB sebesar 10,20% 10,20%. Grafik 1.2 Struktur Perekonomian Provinsi Maluku Utara Dikurangi Impor Barang dan Jasa, 26.0
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 68.1
Ekspor Barang dan Jasa, 24.3
Perubahan Stok & 6. Diskrepansi Statistik, (8.8) Pembentukan Modal Tetap Bruto, 10.2
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 31. 5
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba, 0.8
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Nilai Impor Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,28% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau sebesar 8,20 8,20%(yoy) secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya ketergantungan Provinsi Maluku Utara terhadap daerah lain. Secara tahunan (yoy), ), laju pertumbuhan tertinggi dari 7 (tujuh) komponen penyusun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba sebesar
2
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 9,04%, disusul oleh Impor Barang dan Jasa yang tumbuh 8,20%, serta Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 6,34%. Tabel 1.1 Struktur Perekonomian Provinsi Maluku Utara
Komponen
Pertumbuhan
Kontribusi
Kons. Masyarakat
6,34%
3,80%
Kons. Pemerintah
4,07%
1,76%
PMTB
5,33%
0,57%
Ekspor
2,81%
1,36%
Dikurangi Impor
8,20%
1,45%
PDRB
5,58%
5,58%
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
1.2.1 Konsumsi Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada triwulan laporan masih terjaga pada tingkat yang baik, dan cenderung stabil dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 1,90% (qtq)) dibandingkan triwulan sebelumnya atau secara tahunan tumbuh 6,34% (yoy). ( Sedangkan konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh 1,51 1,51% (qtq)) atau tumbuh 9,04% (yoy) ( jika dibandingkan dengan periode eriode yang sama tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memicu memi pertumbuhan konsumsi adalah pelaksanaan bulan suci ramadhan diawal triwulan III-2013, III perayaan hari raya idul fitri 1434 hijriah, pelaksanaan n Pilkada Gubernur Maluku Utara. Utara Grafik 1.3 Perkembangan Konsumsi Masyarakat Maluku Utara 900.00
10.0%
800.00
9.0%
700.00
8.0% 7.0%
600.00
6.0%
500.00
5.0%
400.00
4.0%
300.00
3.0%
200.00
2.0%
100.00
1.0%
-
0.0% Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011 Kons. Masyarakat
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
g_yoy (menggunakan aksis kanan)
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
3
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Secara triwulanan, perkembangan konsumsi masyarakat pada triwulan III-2013 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2013. Di triwulan laporan, konsumsi mengalami engalami pertumbuhan sebesar 6,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya lumnya yang tercatat sebesar 8,4% (qtq). Meningkatnya kinerja konsumsi juga tercermin dari perkembangan angka indeks tendensi konsumen (ITK) yang berada rada pada level 113 113,23.. Tingkat ITK yang masih berada diatas 100 menunjukkan optimisme masyarakat masih tinggi terhadap kegiatan konsumsi pada triwulan berjalan. Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) 116 113.23
114 111.7
112
110.4
110 107.8
108
109.4
108.6
106.6 105.3
106 104
111.56
102.45
102.4
102 100 98 96 I
II
III
IV
I
II
2011
III
IV
I
2012
II
III
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Meningkatnya konsumsi masyarakat juga terlihat dari tingkat pendapatan rumah tangga yang pada periode ode laporan tercatat sebesar 112,81 atau masih berada di level optimis. Konsumsi masyarakat juga didukung oleh penyaluran kredit dari perbankan, dimana tercata tercatatt kredit konsumsi meningkat 25,2%% (yoy). Grafik 1.5 Perkembangan Kredit Konsumsi 3,000.00 2,500.00
Grafik 1.6 Indeks Pendapatan Rumah Tangga 50.00%
114
45.00%
112
40.00%
1,500.00 1,000.00 500.00
30.00%
108
25.00%
106
20.00%
104
15.00%
102
10.00%
100
5.00% -
110.1
110
35.00%
2,000.00
112.81
Jumlah Kredit Konsumsi
106.87
105.8 103.8
103.6
105.0
104.98 101.88
96 I
2012
109.7
98
0.00% 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2011
111.2
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
2013
2011
g_kredit_yoy
2012
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
4
III
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Sementara itu angka nilai tukar petani (NTP) yang menggambarkan daya beli petanidi wilayah pedesaan, pada triwulan III-201 2013 1 tercatat sebesar 99,25 atau turun tipis sebesar-0,01%(yoy) sebesar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sertaturun -0,02%(qtq) (qtq) jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan demikian demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi masih digerakan an oleh m masyarakat di perkotaan. Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 103.00
5.0%
102.00
4.0% 3.0%
101.00
2.0%
100.00
1.0%
99.00
0.0%
98.00
-1.0%
97.00
-2.0% 1
3
5
7
9
11 1
3
5
2011
7
9
11 1
3
2012 NTP
5
7
9
2013
g_NTP_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Meningkatnyatingkat nyatingkat konsumsi masyarakat didukung pula oleh kenaikan pasokan kebutuhan masyarakat, yang terlihat dari aktivitas bongkar barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate selama triwulan laporan, pada hampir seluruh komoditas bahan pokok. Grafik 1.8 Volume Bongkar Komoditas Bahan Makanan(Ton/M3) Makanan 1400
2000 1800
1200
1600
1000
800
800
1400 1200 1000
600
800
400
600
526
400
200
200
0
0 1
3
5
7 2011
9
11
1
3
5
7
9
11
1
2012
3
5
7
9
1
2013
3
5
7 2011
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
1
Grafik 1.9 Volume Bongkar Komoditas Bawang (Ton/M3) Makanan
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
2012
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
Menggunakan angka rata-rata bulanan
5
5 2013
7
9
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.11 Perkembangan Kegiatan Bongkar (total)
Grafik 1.10 Volume Bongkar Komoditas Telur(Ton/M3) 700
70,000
600
60,000
500
50,000
400
40,000
300
30,000
200
20,000
100
10,000 0
0 1
3
5
7
9
11
1
3
5
2011
7
9
11
1
3
2012
5
7
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
9
2009
2013
2010
2011
2012
2013
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
1.2.2 Investasi (PMTB) Pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan III2013 masih bergerak positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya ebelumnya yang berada pada posisi 9,6% (yoy)) ataupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,2% (yoy yoy).. Kegiatan investasi pada triwulan laporan banyak digerakan oleh pembangunan infrastruktur hampir di seluruh w wilayah ilayah Provinsi Maluku Utara. Beberapa kegiatan investasi antara lain yaitu revitalisasibeberapa ruang terbuka hijau di Kota Ternate, pembangunan Hypermart serta rumah sakit internasional oleh Lippo Group dan beberapa pembangunan lainnya di wilayah Prov. Maluku Utara. Grafik 1.12 Volume Bongkar Komoditas Bahan Makanan(Ton/M3) Makanan 80.0
16.0
70.0
14.0
60.0
12.0
50.0
10.0
40.0
8.0
30.0
6.0
20.0
4.0
10.0
2.0
-
Q1
Q2
Q3
2011 PMTB (Miliar)
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2012
Q1
Q2
Q3
2013
g_PMTB_yoy (menggunakan aksis kanan)
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
Perlambatan pertumbuhan investasi juga tercermin dari
perkembangan kredit investasi yang
melambat jika dibandingkan secara ttriwulanan maupun tahunan. Jika pada triwulan sebelumnya
6
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO pertumbuhan kredit investasi mencapai 43 43,4%(yoy), ,4%(yoy), maka pada triwulan laporan pertumbuhannya terkoreksipada posisi37,88% (yoy yoy) dengan nilai Rp 479,15 milyar. Perlambatan investasi tidak terindikasi darii penurunan realisasi pengadaan semen karena terjadi sedikit peningkatan jumlah bongkar semen di Pelabuhan Ahmad Yani selama triwulan laporan yaitu 40.000 ton dibandingkan triwulan sebelumnya39.500 ton, ini mengindikasikan bahwa kegiatan rencana investasi masyarakat di Maluku Utara masih tinggi namun pelaksanaannya sebagian besar di akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014. Grafik 1.14 Perkembangan Kredit Investasi
Grafik 1.13 Volume Bongkar Semen (Ton/M3) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2010
2011
2012
600.00
80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00%
500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 1
3
5
7
9 11 1
3
2011
2013
5
7
9 11 1
2012 Kredit Investsi
SEMEN TONASA / TIGA RODA DSB
3
5
7
9
2013 g_yoy
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
1.2.3 Pengeluaran Pemerintah Kinerja pengeluaran pemerintah pa pada triwulan III-2013 tumbuh 4,1%(yoy), (yoy), melambat me jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwul triwulan sebelumnya lumnya yang sebesar 9,3%(yoy). 9,3 Namun secara ecara triwulanan, pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,0%(qtq), (qtq), dimana pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,0 5,0%(qtq). Grafik 1.15 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pengeluaran Pemerintah 300.00
14.0
250.00
12.0 10.0
200.00
8.0 150.00 6.0 100.00
4.0
50.00
2.0
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kons. Pemerinta (Rp. miliar)
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
7
10 g_yoy
11
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Peningkatan belanja pemerintah secara triwulan tergambar dari perkembangan saldo giro pemerintah daerah di perbankan, baik itu pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. Pada triwulan III-2013 jumlah saldo giro pemerintah daerah pada perbankan mengalami penurunan sebesar -41,37%(yoy) dibandingkan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Semakin rendah saldo giro yang dimiliki pemda menandakan bahwa pengeluaran belanja pemerintah daerah pada tahun berjalan sudah relatif baik baik. Namun semakin tinggi saldonya dibandingkan tahun lalu, menunjukkan potensi belanja pemerintah akan meningkat pada tahun berjalan Grafik 1.16 Perkembangan Rekening Giro Pemerintah 700
200%
Nominal
600
150%
g_yoy
500
100%
400 50% 300 0%
200
-50%
100 0
-100% I
II
III
2011
IV
I
II
III
2012
IV
I
II
III
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
1.2.4 Kegiatan Ekspor dan Impor Kinerja ekspordan impor pada triwulan berjalan mengalami peningkatan namun keseimbangan perdagangan Maluku Utara masih berada pada posisi net imporkarena karena nilai impor lebih besar dari ekspor. Sejak beberapa tahun terakhir ekspor bersih memang terus menunjukan tendensi penurunan, dan sejak triwulan III--2012 telah terjadi kondisi net impor. Walaupun pertumbuhan ekspor tidak seagresif pertumbuhan impor, p perkembangan erkembangan ekspor pada triwulan laporan menunjukan kinerja p positif dan masih mengalami peningkat ningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor p pada da triwulan laporan tercatat sebesar 2,8% (yoy). Masih positifnya kinerja ekspor tercermin dari aktivitas ekspor luar negeri, dimana diman sepanjang triwulan laporannilai ekspor mencapai Rp. 171,5miliar atau tumbuh 2,7% (yoy yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan ekspor antar daerah pada triwulan laporan mencapai nilai Rp. 56,3 miliar atau tumbuh 3,1% ((yoy)) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
8
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.17 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pengeluaran Pemerintah 235.00
7.0
230.00
6.0 5.0
225.00
4.0
220.00
3.0 215.00
2.0
210.00
1.0
205.00
-
200.00
(1.0) Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
2013
Ekspor (Rp. miliar)
g_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah Grafik 1.18 Perkembangan Volume Ekspor Maluku Utara 5,000,000 4,500,000
Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Ekspor Maluku Utara 250.0%
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
200.0%
4,000,000 3,500,000
150.0%
3,000,000 2,500,000
100.0%
2,000,000
50.0%
1,500,000 1,000,000
0.0%
500,000 0
-50.0% Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012 Vol. Ekspor (Ton)
Q2
200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Q3
2013
2011
g_yoy
2012 Nilai Ekspor
2013 g_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Jika dilihat berdasarkan nilainya, ekspor Maluku Utara yang didominasi oleh bijih nikel mengalami kenaikan. Kenaikan ekspor nikel tersebut terjadi sejak bulan September 2012 sebagai bentuk antisipasi dari mulai diberlakukannya UU Minerba pada awal tahun 2014. 2014.Kenaikan enaikan volume ekspor yang signifikan mampu mengakselerasi naiknya nilai ekspor walaupun harga nikel di tingkat internasional turun dimana harga nikel pada triwulan laporan adalah USD13.801,4 13.801,4/MT, turun 20,2%(yoy) %(yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Turunnya harga nikel global dipengaruhi oleh over supply yang terjadi di seluruh dunia disebabkan oleh pembukaan tambang baru dan meningkatnya ekspor nikel dari Kuba untuk mengantisipasi turunnya perekonomian Kuba akibat turunnya pendapatan dari sektor par pariwisata. iwisata. Selain itu, teknologi baru yang diterapkan pada produksi nickel pig iron, sebagai substitute dari Nikel, yang mengakibatkan biaya produksi nickel pig iron semakin murah juga menekan harga nikel ke tingkat yang lebih rendah 9
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.20 Perkembangan Volume Ekspor Bijih Nikel 5,000,000
Grafik 1.20 Perkembangan Volume Ekspor Kopra
250.0%
1,200,000
200.0%
1,000,000
150.0%
800,000
100.0%
600,000
250.0%
4,500,000 4,000,000
200.0% 150.0%
3,500,000
100.0%
3,000,000 2,500,000 2,000,000 50.0%
1,500,000 1,000,000
200,000
0.0%
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
-100.0%
0
-50.0% Q1
0.0% -50.0%
500,000 0
50.0%
400,000
-150.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Q3
2011
2013
Volume Ekspor (Ton)
2012
Vol. Ekspor Kopra (Ton)
g_yoy
2013
g_yoy (menggunakan aksis kanan)
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah Grafik 1.21 Perkembangan Harga Nikel Internasional 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2011
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
Harga Nikel
Q2
Q3
2013
g_qtq (menggunakan aksis kanan)
Sumber : IMF, diolah
Sementara itu aktivitas ekspor antar daerah, yang diantaranya digambarkan oleh aktivitas muat barang di pelabuhanmengalami mengalami penurunan penurunan.Tercatat .Tercatat total volumemuat barang melalui Pelabuhan Pelab Ahmad Yani Ternate adalah 6.487 487ton/m3, turun-43% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Grafik 1.22 Perkembangan Harga Nikel Internasional 12000
250.0%
10000
200.0% 150.0%
8000
100.0% 6000 50.0% 4000
0.0%
2000
-50.0%
0
-100.0% Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2011
Q2
Q3
2012 Total Kegiatan Muat (Ton)
Sumber : IMF, diolah
10
Q4
Q1
Q2 2013
g_yoy
Q3
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Pertumbuhan rtumbuhan impor pada triwulan IIIII-2013 tercatat sebesar 10,8% (yoy), mengalami peningkatan akselerasi dibandingkan triwulan riwulan sebelumnya yang tumbuh 8,1 8,1% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja impor luar negeri maupun impor dalam negeri yang sama sama-sama sama meningkat. Namun porsi impor dalam negeri masih memiliki kontribusi yang tinggi, yaitu dengan pangsa mencapai 98,2%. Tingginya kontribusi impor antar daerah dikarenakan masih tergantungnya Maluku Utara terhadap daerah lain terhadap pasokan barang barang-barang barang kebutuhan pokok. Hal ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak untuk terus mengembangkan potensi produ produksi ksi lokal Maluku Utara sehingga terwujudnya kemandirian pangan di Maluku Utara Grafik 1.24 Perkembangan Kegiatan Muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate
Grafik 1.23 Perkembangan PDRB Riil Sektor Impor 300.0
12.0%
12000
250.0%
250.0
10.0%
10000
200.0%
200.0
8.0%
8000
150.0
6.0%
6000
150.0% 100.0% 50.0%
100.0
4.0%
4000
50.0
2.0%
2000
0.0
0.0% Q1 Q2 Q3 Q4 2011
Q1
Impor (Rp. Miliar)
-50.0%
0
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012
0.0%
-100.0% Q1
2013
Q2
Q3
2011
g_yoy
Q4
Q1
Q2
Q3
2012 Total Kegiatan Muat (Ton)
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Q4
Q1
Q2
Q3
2013 g_yoy
Sumber : Pelindo Kota Ternate, diolah
Meningkatnya impor mpor antar daerah juga terindikasi dari perkembangan bongkar barang di pelabuhan yang menunjukan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,1% (qtq). ( Tercatat volume bongkar barang di PPelabuhan Ahmad Yani selama triwulan laporan sebanyak 6.487 ton/m3 dan selama tahun 2013 sebanyak 18,266 ton/m3.
1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran Struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan laporan masih didominasi oleh sektor s pertanian dengan pangsa 31,9%, %, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan pangsa 30,9%, dan sektorr industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,4 11,4%. %. Sektor pertambangan dan penggalian yang diharapkan dapat menjadi sektor unggulan llainnya ainnya memiliki pangsa sebesar 3,7%. Seluruh sektor perekonomian di Maluk Maluku Utara pada triwulan III-2013 menunjukan kinerja positif. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan adalah sektor perdagangan, hotel dan rrestoran (PHR) yaitu sebesar 3,9% % (yoy). Sektor ini 11
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO juga tercatat at sebagai sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya, lainn diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan perusahaan. Grafik 1.26 Pertumbuhan & Kontribusi Sektoral PDRB Tw. III-2013 2013
Grafik 1.25 Struktur PDRB Sisi Lapangan Usaha Pengangkutan & Komunikasi, 7.6 %
Keuangan, Perse waan, & Js. Perusahaan, 3.9 %
g_yoy
Jasa-jasa, 7.2%
Kontribusi (menggunakan aksis kanan)
12.0
2.00%
10.0
Pertanian, 33.6 %
1.50%
8.0 1.00%
PHR, 27.1% 6.0
0.50% 4.0 0.00%
2.0
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Jasa-jasa
PHR
Bangunan
Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan
Pertambangan & Penggalian, 4.3 %
Pengangkutan & Komunikasi
Industri Pengolahan, 12. 5%
Listrik, Gas, dan Air Bersih
Listrik, Gas, dan Air Bersih, 0.6%
Industri Pengolahan
Bangunan, 3.3%
Pertambangan & Penggalian
-0.50% Pertanian
-
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
1.3.1 Pertanian Sektor pertanian tumbuh 1,5% (yoy yoy),lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan triwula sebelumnya yang sebesar 1,3%(yoy). Pertumbuhan didorong oleh semua subsektor, terutama subsektor tanaman perkebunan dengan andil terhadap sektor pertanian sebesar 43,6% %(yoy), subsektor tanaman bahan makanan 23,7% ((yoy) dan subsektor perikanan 20,1% (yoy yoy). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan produksi, seiring masuknya musim panen untuk beberapa komoditas. komoditas Subsektor tanaman bahan pangan tumbuh 3,1 3,1% (yoy), naikdibandingkan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -1,5% (yoy yoy) serta jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya -0,2% (yoy). Sektor ektor pertanian diprediksiakan tetap tumbuh posistif hingga akhir tahun 2013.. Hal ini seiring dengan prediksi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai hingga akhir tahun 2013 serta usaha pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan strategi nasional menuju Indonesia swasembada beras 2014 2014. Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa terjadi pergeseran jumlah tenaga kerja sektor pertanian ke sektor lainnya sehingga mempengaruhi kapasitas produksi produksi.Oleh .Oleh karena itu, menambah ambah luas lahan produksi, memberikan bantuan mesin pembajak sawah, mesin giling padi, dan pembuatan lapangan jemur kepada petani merupakan kombinasi strategi yang dapat diambil untuk menjaga kapasitas produksi pada posisi positif serta meningkatkan ingkatkan kualitas hasil produksi
12
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO sehingga harga jual produsen meningkat yang bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan petani (NTP). Grafik 1.25 Perkembangan Sektor Pertanian PDRB
Grafik 1.26 Perkembangan Sektor Pertanian PDRB
295.00
7.0%
900
290.00
6.0%
800
5.0%
700
4.0%
600
3.0%
500
2.0%
400
1.0%
300
0.0%
200
285.00 280.00 275.00 270.00 265.00 260.00 255.00 Q1
Q2
Q3
Q4
2011 Pertanian (Rp. miliar)
Q1
Q2
Q3
Q4
2012
Q1
Q2
Q3
150% Prod. Ikan (Ton) g_yoy 100%
50%
0%
-50%
-100% 100 -
2013
-150% 1
g_yoy_menggunakan aksis kanan
3
5
7
9
2011
11
1
3
5
7 2012
9
11
1
3
5
7
9
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Produksi padi pada tahun 2013 diperkirakan mengalami kenaikan. Berdasarkan angka ramalan (ARAM I) tahun 2013,, produksi padi sepanjang tahun 2013diperkirakan naik 2,0 0% dibandingkan angka tetap produksi tahun 2012 (ATAP 2012) 2012).. Kenaikan produksi disebabkan oleh o naiknya luas panen sebesar 1,4% dibandingkan tahun 2012 2012, sedangkan produktivitas diperkirakan juga mengalami kenaikan sebesar 0,7% % (yoy). Sementara itu produksi jagung pada tahun 2013 diperkirakan juga meningkat. meningkat Secara total produksi jagung g pipilan kering pada tahun 2013 diperkirakan meningkat 4,2 2% dibandingkan tahun 2012,, yang disebabkan oleh kenaikan luas panen sebesar 0,7% dan produktivitas sebesar 3,5% (yoy). Produksi kacang kedelai pada tahun 2013 diperkirakan juga meningkat. meningkat Pada tahun 2013 diperkirakan terjadi peningkatan produksi sebesar 9,5% % dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan eningkatan luas panen sebesar 12,1%(yoy) walaupun walaupu dari sisi produktivitas mengalami penurunan sebesar 2,3%(yoy). Subsektor kehutanan mengalami kontraks kontraksi pertumbuhan hingga mencapai -3,5 5% (yoy), dimana pada triwulan sebelumnya subsektor ini juga mengalami kontraksi sebesar -4,2% (yoy). Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya produksi kayu di Halmahera. Sementara itu, subsektor perikanan juga mengalami penurunan. Tercatat rcatat subsektor ini i mengalami kontraksi sebesar -0,9% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar -2,1% (yoy). Turunnya kinerja subsektor perikanan dikonfirmasi oleh produksi perikanan 13
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO tangkap di PPN Ternate pada triwulan IIIII-2013 2013 yang mengalami penurunan sebesar -9,3% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya atau turun turun-19,6%(yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, dengan an jumlah produksi sebesar 1.508 ton.
1.3.2 Perdagangan, Hotel & Restoran Sektor perdagangan, hotel tel dan restoran (PHR) tumbuh 11,2% (yoy).. Subsektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan adalah subsektor perdagangan besar b dan eceran dengan andil 1,7% (yoy) dan tercatat men mengalami pertumbuhan sebesar 11,3 3% (yoy). Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) ke supermarket di Kota Ternate juga menem menemukan ukan bahwa sepanjang triwulan III-2013 terjadi peningkatan permintaan masyarakat yang terutama dipicu oleh bulan ramadhan, perayaan idul fitri 1434 hijriah, serta dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. bersubsidi Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan pada sisi konsumsi masyarakat yang juga mengalami peningkatan. peni
Subsektor hotel tumbuh 5,2% (yoy), naik dibandingkan pertumbuhan triwulan iwulan sebelumnya se yang sebesar 3,2% (yoy). Sedangkan dangkan subsektor restoran tumbuh 1,9% (yoy), ( melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan ssebelumnya ebelumnya yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Peningkatan ini juga terjadi karena peningkatan permintaan menjelang Hari raya Idul Fitri 1434 H. Grafik 1.26 Perkembangan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 350.00
16.0
300.00
14.0 12.0
250.00
10.0
200.00
8.0 150.00
6.0
100.00
4.0
50.00
2.0
0.00
Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012 PHR (Rp. miliar)
Q2
Q3
2013 g_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Kinerja subsektor hotel yang membaik terlihat dari naiknya rata-rata rata tingkat penghunian kamar (TPK) pada triwulan III-2013 2013 adalah 21,31% (yoy) serta lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -8,47% % (yoy).
14
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.27 Perkembangan TPK TPK
Grafik 1.28 Perkembangan Kredit Sektor PHR
g_yoy
35
30%
30
20%
25
10%
20
60.00
140.00%
50.00
120.00% 100.00%
40.00
80.00% 30.00 60.00%
0% 15
20.00
40.00%
-10%
10
-20%
5 0
10.00
20.00%
0.00
0.00%
-30% I
II
III
IV
I
II
1
III
3
5
7
2011
2012
2013
9 11 1
3
5
7
3
2012 Kredit Sektor PHR
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
9 11 1
5
7
9
2013 g_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Meningkatnya kinerja sektor PHR sejalan dengan perkembangan penyaluran kredit perbankan kepada sektor ini yang masih bergerak positif positif. Tercatat kredit sektor PHR di triwulan laporan sebesar Rp 149,24 miliar atau tumbuh 4 43,7% (yoy).
1.3.3 Industri Pengolahan Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan III-2013 2013 mengalami pertumbuhan sebesar se 5,2% (yoy), mengalami percepatan jika dibandingkan bulan sebelumnya, dimana pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,7 4,7% (yoy). ). Subsektor yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan adalah subsektor industri pengolahan nonmigas dengan kontribusi kontri sebesar 0,7%. Seiring dengan pertumbuhan industri pengolahan, p pertumbuhan tahunan produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan III-2013 naik sebesar 13,4% (yoy) dari triwulan III tahun 2012, pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2013 I yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,8% (yoy). Pertumbuhan terbesar dialami oleh sektor barang galian bukan logam yang mengalami pertumbuhan hingga 43,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Lalu diikuti oleh beberapa sektor lainnya antara lain industri alat angkutan lainnya (24,0%,yoy), industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,4%,yoy) dan Industri logam dasar yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,1% (yoy).
15
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.26 Perkembangan Sektor Industri Pengolahan 106.0 104.0
Industri Pengolahan (Rp. miliar)
102.0
g_yoy (aksis kanan)
6.0% 5.0% 4.0%
100.0 98.0
3.0%
96.0
2.0%
94.0
1.0%
92.0
0.0%
90.0 88.0
-1.0% Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
1.3.4 Pertambangan & Penggalian Sektor ektor pertambangan dan penggalian tumbuh 1,5% (yoy) secara tahunan, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,6% ((qtq) serta jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2,7% (yoy). Subsektor penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan ssubsektor sektor lainnya yaitu sebesar 4,9% (yoy), naik tipis dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 4,8% (yoy). Subsektor sektor ini memberikan andil terha terhadap dap pertumbuhan sebesar 0,4%. Subsektor penggalian terutama masih digerakan oleh penambangan bahan galian tipe C seperti pasir. Hal ini terjadi seiring dengan usaha reklamasi yang dilakukan oleh Pemkot Ternate dan beberapa usaha penambangan yang dilakukan di daerah Kota Tidore dan Kabupaten Sula. Subsektor pertambangan tanpa migas tumbuh 0,9 0,9% (yoy), terkoreksi cukup dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,6% ((yoy). ). Subsektor ini memberikan andil terhadap pertumbuhan sebesar 2.0%.. Pertambangan di Maluku Utara masih didominasi oleh nikel. nikel Berdasarkan hasil liaison KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, semakin dekatnya penerapan UU Minerba pada tahun 2014 yang melarang penjualan barang tambang mentah, perusahaanpe perusahaan tambang di Prov. Maluku Utara mulai melakukan pembangunan pabrik olahan barang tambang seperti pembangunan pabrik ferro nikel milik perusahan salah satu perusahaan tambang yang akan dibangun di Halmahera Timur.
16
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO Grafik 1.27 Perkembangan Sektor Pertambangan & Penggalian 34.50
Pertambangan & Penggalian
g_yoy (aksis kanan)
34.00
6.0 5.0
33.50 4.0
33.00 32.50
3.0
32.00
2.0
31.50
1.0
31.00 30.50
-
30.00
(1.0) Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Sedangkan bagi perusahaan tambang lainnya yang belum memiliki pabrik pengolahan, saat ini mereka sedang memaksimalkan kapasitas tambangnya hingga 300% diatas normal. Jika sebelumnya kapasitas produksi normal hanya mencapai 3 juta ton/tahun namun akhir-akhir akhir ini meningkat hingga mencapai 7-8 8 Juta ton/tahun ton/tahun. Grafik 1.27 Perkembangan Kredit Sektor Pertambangan & Penggalian 5.00
7000.0%
Sektor Pertambangan & Penggalian
4.50
6000.0%
g_yoy (aksis kanan)
4.00
5000.0% 3.50 4000.0%
3.00 2.50
3000.0%
2.00
2000.0%
1.50 1000.0% 1.00 0.0%
0.50 -
-1000.0% 1
3
5
7
2011
9 11 1
3
5
7
9 11 1
2012
3
5
7
9
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Disisi lain perkembangan penyaluran kredit kepada sektor pertambangan pada triwulan laporan mengalami kontraksi baik secara triwulanan -58,2% (qtq)) atau secara tahunan -26,5% (yoy). Penyaluran enyaluran kredit kepada sektor ini memang masih relatif kecil, yaitu baru mencapai menca Rp 1,33 milyar, hal ini dikarenakan pembiayaan perusahaan tambang di Maluku Utara sebagian besar bukan berasal dari perbankan yang ada di Maluku Utara.
17
BOKS 1. PERANAN KEWIRAUSAHAAN
BOKS 1.PERANAN PERANAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI MALUKU UTARA I. LATAR BELAKANG Pertumbuhan Maluku Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata rata pertumbuhan mencapai 5,2%/tahun sejak tahun 2001. Namun begitu, faktor pertumbuhan ekonomi yang utama masih didorong oleh konsumsi masyarakat yang memiliki share hingga lebih dari 80% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Sedangkan porsi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara relatif masih rendah hanya mencapai 8% dari nilai PDB. Hal ini menunjukkan ‘kurang berkualitasnya’ pertumbuhan n ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Besarnya porsi konsumsi ini tidak didukung pula oleh kemandirian pasokan kebutuhan, karena masih di disupply dari luar Maluku Utara.
II. PERUMUSAN MASALAH Untuk menjadi masyarakat yang produktif produktif,, masyarakat juga harus kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan masyarakat yang kreatif sangat identik dengan jiwa wirausaha atau entrepreneurship yang sebenarnya kemampuan tersebut dimiliki oleh setiap individu. Setiap entrepreneurmemiliki memiliki banyak kecerdasan bisnis yang sehat serta ketrampilan pemikiran
baru.wirausahawan wirausahawan
lebih
mampu
mengenali
kemungkinan-kemungkinan kemungkinan
dan
menciptakan arah-arah arah baru bagi industri industri. Wirausahawanjuga harus memiliki pemahaman alami mengenai apa yang diperlukan untuk melaksanakan, mengembangkan, dan menciptakan suatu bisnis. Kualitas dan Kuantitas SDM Untuk k permasalahan keterbatasan SDM, permasalahannya terjadi pada berbagai mulai dari hulu hingga ke hilir. Mengatasi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem pendidikan baik yang bersifat formal (melalui sekolah atau pelatihan, penyuluhan dan pendampingan) maupun informal (pemberdayaan masyarakat). Dengan menanamkan ilmu-ilmu ilmu yang bersifat basic (pemasaran, pemasaran, SDM, teknologi, pembiayaan dan perijinan), intermediary(akses (akses informa informasi, si, pasar, pembiayaan dan kewirausahaan)maupunadvance kewirausahaan)maupun (pengembangan pengembangan produk, ekspor dan quality control).
18
BOKS 1. PERANAN KEWIRAUSAHAAN
Peningkatan kapasitas teknis kewirausahaan dapat dilakukan melalui pelatihan, inkubasi, magang, kolaborasi dan kemitraan. Sementara untuk mengatasi permasalahan permodalan dapat dilakukan dengan perluasan akses pembiayaan (KUR), modal ventura, keuangan syariah, dana bergulir, dan pembiayaan ekspor. Untuk perluasan akses pasar dapat dilakukan melalui pembangunan pasar dan pertokoan, promosi penggunaan produk dalam negeri dan pembelian pemerintah yang optimal terhadap produksi lokal. Hal penting lainnya yang dapat mendukung dan meningkatkan pertumbuhan
kegiatan
wirausaha
adalah
penyederhanaan
regulasi
dan
ke
mudahan
birokrasi.Khusus Khusus untuk pengembangan kewirausahaan, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara telah menjadikan program ini sebagai salah satu program utamanya. Dimana hal ini, sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia secara nasional kedepan. Bank Indonesia mengembangkan program kewirausahaan inikarena dianggap perlu dalam mengoptimalkan kekuatan masyarakat kelas menengah yang merupakan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini ini.. Untuk itu, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta, Bank Indonesia aktif melakukan program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. umum.Sementara Sementara itu, untuk mengurangi hambatan terkait tingginya suku bunga pada segmen kredit mikro, Bank Indonesia mendorong kompetisi petisi yang sehat pada segmen mikro ini, antara lain melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Mikro (SBDKM). Pengembangan kewirausahaan juga perlu dilakukan dengan memberikan motivasi kepada para wirausahawan muda untuk menumbuhkan semangat berwirausaha sejak dini. dini Dengan pemberian motivasi tersebut, diharapkan para wirausahawan muda tersebut dapat lebih ‘tahan banting’ dan mau untuk bekerjakeras dalam mencapai hasil yang ingi ingin n mereka peroleh.
III.KESIMPULAN
Diperlukan pergeseran pemikiran dari masyarakat Maluku Utara kedepannya, yaitu dari masyarakat konsumsif menjadi masyarakat produktif.
Pengembangan wirausaha di sektor pertanian, industri kreatif, jasa-jasa dan pariwisatadirasa pariwisata cocok dengan kondisi Maluku Utara.
Pengembangan UMKM di M Maluku Utara,, masih menghadapi banyak tantangan dimana salah satunya adalah permasalahan SDM.
Mengatasi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem pendidikan baik yang bersifat formal maupun informal d dengan menanamkan ilmu-ilmu ilmu yang bersifat basic intermediary maupunadvance advance.
19
BOKS 1. PERANAN KEWIRAUSAHAAN
HALAMA AN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
20
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
2.1 Kondisi Umum
Laju kenaikan harga barang dan jasa Maluku Utara yang direpresentasikan oleh Kota Ternate mengalami peningkatan selama triwulan III-2013. Secara tahunan, terlihat terjadi volatilitas yang cukup besar tingkat inflasi di kota ternate selama tahun 2013 dengan posisi di akhir bulan laporan sebesar 9,66% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,87% (yoy). Tekanan inflasi Kota Ternate juga berada diatas nasional yang tercatat pada posisi 8,40% (yoy) dan Zona Sulampua yang pada posisi 7,46% (yoy). Kenaikan ini banyak disebabkan oleh dampak lanjutan peningkatan harga BBM bersubsidi yang diikuti peningkatan ekspektasi menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2013. Grafik 2.1 Inflasi Kota Ternate, Sulampua & Nasional (yoy)
Grafik 2.2 Inflasi Kota Ternate & Nasional (mtm) 7,00%
12,00% 9,66%
10,00%
8,40%
8,00%
6,04%
6,00% 5,00%
3,66%
4,00%
6,00%
7,46%
3,00%
4,00%
2,00%
2,00%
1,00% 0,00%
0,00% I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
-1,00% -2,00%
2010 yoy-TTE
2011 yoy-Sulampua
2012
2013
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2010
2011
2012
-3,00%
yoy-Nasional
-2,39% TTE mtm
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
2013
Nasional mtm
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Tekanan inflasi bulanan Kota Ternate di sepanjang triwulan III-2013 menunjukkan tren peningkatan dengan posisi puncak terjadi pada bulan Juli-2013 (6,04%; mtm) sebagai imbas dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi serta kenaikan harga menjelang hari raya keagamaan.Koreksi mulai terjadisejak bulan Agustus, dengan laju inflasi yang mulai mereda sebesar3,66%; mtm. Diakhir triwulan III-2013, terjadi koreksi lebih dalam hingga mencapai deflasi pada bulan September sebesar 2,39%; mtm.Terjadinya penurunan harga disebabkan mulai kembalinya harga kebutuhan pokok menuju pola normalnya setelah mengalami peningkatan pada dua bulan sebelumnya, kondisi ini juga didukung kondisi cuaca yang baik 21
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH sehingga pasokan bahan makanan terutama bumbu-bumbuan bumbuan dan ikan segar mengalami peningkatan dan mendorong terjadinya terja penurunan harga. Grafik 2. 2.4 SBTT Kondisi Aktual Kenaikan Harga Jual Produsen
Grafik 2.3 SBTT Ekspektasi Kenaikan Harga Jual Produsen 50.00
Pertanian, Perkebunan, Peterna kan, Kehutanan dan Perikanan
35
Pertanian, Perkebunan, Peterna kan, Kehutanan dan Perikanan
Industri Pengolahan
30
Pertambangan
Listrik, Gas dan Air Bersih
25
Bangunan
20
Perdagangan, Hotel dan Restoran
15
Pertambangan
40.00
30.00
20.00
10.00
40
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
10 0.00 Q1 -10.00
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Pengangkutan dan Komunikasi
5
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Jasa - Jasa
Jasa - Jasa
0
2013
Q1 -5 -20.00
Q2
Q3 2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi tahunan Kota Ternate didorong oleh :
Peningkatan ekspekstasi sebagai dampak lanjutan terjadinya kenaikan harga BBM bersubsid bersubsidi
Peningkatan permintaan menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2013
Penurunan pasokan akibat cuaca yang kurang baik
Adanya event pilkada Provinsi Maluku Utara
2.2
Inflasi Menurut Kelompok Barang Dan Jasa
2.2.1 Inflasi Bulanan Laju inflasi bulanan Kota Ternate sepanjang triwulan III 2013 menunjukkan tren penurunan yaitu berada pada posisi -2,39% 2,39% (grafik 2.1) dan angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional maupun Zona Sulampua yang tercatat pada level -0,35% 0,35% ((mtm) dan -0,42% (mtm). ). Pada Juli 2013 Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 6,04% ((mtm), inflasi yang tinggi ini dikarenakan oleh naiknya permintaan terutama untuk kelompok bahan makanan sebagai persiapan peringatan hari raya keagamaan, bulan ramadhan 1434 hijria hijriah dan kenaikan harga BBM. Namun demikian, laju inflasi terkoreksi tajam pada bulan agustus dan september akibat melemahnya dampak ketiga faktor tersebut sertamasuknya suplai baru dari luar provinsi seperti Surabaya dan Manado yang merupakan pemasok sebagian sebagia n besar kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
22
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Grafik 2 2.4 Inflasi dan Andil Kelompok Pengeluaran
Juli 2013
Tekanan
inflasi
pada
awal
periode
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan Pendidikan, Rekreasi dan Olahrga
pelaporan cukup tinggi yang tercatat pada level 6,04% (mtm) atau secara
Kesehatan
tahunan tercatat sebesar 7,68% (yoy). ( Naiknya
harga
dipengaruhi
berbagai
peningkatan
komoditas permintaan
Sandang
Andil
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Inflasi
Bahan Makanan
menjelang bulan Ramadhan danIdul dan Fitri
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
1434 H.Kondisi ini ditambah dampak lanjutan
peningkatan
harga
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
sebagai
dampak naiknya nya harga BBM bersubsidi oleh pemerintah yang mempengaruhi ongkos produksi dan distribusi komoditas-komoditas komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Andil inflasi nflasi tertinggi dialami oleh kelompok bahan makanan (4,02%) ( %) kemudian disusul oleh kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (1,02%) %) dan posisi ketiga diduduki oleh kelompok Perumahan, Listrik, gas, dan Air Bersih (0,55 0,55%).
Agustus 2013
Laju inflasi di bulan Agustus 2013 mengalami perlambatan laju inflasi menjadi sebesar 3,66% (mtm)) dibandingkan bulan Juli 2013 atau secara tahunan berada pada level 11,10% ((yoy). Perlambatan ini terjadi karena mulai melemahnya dampak dari kenaikan harga BBM BBM, namun demikian kondisi cuaca yang buruk, mengakibatkan terkendalanya produksi pada daerah sentra produksi sehingga menghambat pasokan bahan makanan. makanan. Kondisi ini juga diikuti dengan naiknya demandmenjelang menjelang Idul Fitri 1434 H, sehingga masih terjadi inflasi yang cukup tinggi pada bulan Agustus 2013. Grafik 2..5 Inflasi dan Andil Kelompok Pengeluaran
Komoditas yang mengalami kenaikan
Transpor, Komunikasi dan Jasa …
harga dan beras, ikan cakalang segar,
Pendidikan, Rekreasi dan Olahrga Kesehatan
cakalang asap, jeruk, salak, bawang
Sandang
merah, cabe rawit, cabe merah, mie
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan …
instan, kontrak rumah, sewa rumah,
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan …
tarif angkutan laut, dan tarif angkutan
Bahan Makanan 0.00% Andil
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Inflasi
udara. Naiknya tarif angkutan udara dipengaruhi oleh naiknya demand dari
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
masyarakat yang menjelang liburan hari raya idul fitri 1434 hijriah. Masih dominannya masyarakat mengkonsumsi ikan cakalang terutama 23
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH pada perayaan hari keagamaan diperkirakan mendorong naiknya harga ikan cakalang di bulan Agustus 2013. Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ikan tude segar, lolosi, malaluqis, kembung, ekor kuning, teri kering, telur ayam ras, kangkung, tomat sayur, buncis dan bawang putih. Penurunan harga ini banyak disebabkan oleh cukupnya pasokan , sehingga harga kembali normal, setelah terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada bulan sebelumnya
September 2013
Inflasi Kota Ternate kembali terkoreksi hingga menyentuh deflasi sebesar --2,39% (mtm) atau secara tahunan tercatat sebesar 9,66% (yoy). Deflasi ini diperkirakan karena semakin melemahnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi serta kembalinya demand masyarakat ke posisi normal setelah naik pada saat perayaan hari raya keagamaan. Kondisi ini juga didukung dengan kondisi suplai yang baik sehingga mampu mengkoreksi laju inflasi September 2013. Grafik 2.6 Inflasi dan Andil Kelompok Pengeluaran Transpor, Komunikasi dan Jasa … Pendidikan, Rekreasi dan Olahrga Kesehatan Sandang Perumahan, Air, Listrik, Gas dan … Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan … Bahan Makanan -12.00% 12.00% -10.00% -8.00%
-6.00%
-4.00%
Andil
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
Inflasi
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Beberapa subkelompok yang mengalami deflasi adalah subkelompok bumbu bumbu-bumbuan (35,26%), subkelompok sayur-sayuran sayur sayuran (13,41%), subkelompok ikan segar (13,19%) dan subkelompok ikan diawetkan (12,29%). Jika diperhatikan lebih dalam lagi deflasi ini terjadi karena terjadi penurunan harga pada ikan cakalang segar, tongkol, cakalang asap, bawang merah, bawang putih, cabe merah dan cabe rawit dimana komoditas-komoditas komoditas komoditas tersebut memiliki iki andil yang cukup besar terhadap inflasi Maluku Utara.
2.2.2 Inflasi Triwulanan Sejalan jalan dengan tingginya laju inflasi pada bulan Juli dan Agustus 2013, 2013, inflasi triwulanan Kota Ternate mengalami akselerasi tingkat inflasi. Peningkatan ini terjadi karena dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi peningkatan permintaan pada saat perayaan hari raya Idul Fitri
24
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH pada tahun 2013 dan pelaksanaan puasa Ramadhan amadhan yang jatuh pada triwulan III 2013 membuat pergerakan harga cukup bergejolak selama triwulan laporan. Pada triwulan III 2013 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 7,28% (qtq), ( ), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,14% ((qtq) maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun tahun sebelumnya sebesar 0,71% ((qtq). Tabel 2.1 Inflasi Triwulanan T Ternate, Zona Sulampua & Nasional (%) 7,46%
8,00% 7,00%
7,28%
6,00% 5,00% 4,00%
4,08%
3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00%
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
-2,00% 2010
2011
qtq-TTE
2012
qtq-Sulampua
2013
qtq-Nasional
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Tabel 2.1 Inflasi Triwulanan riwulanan Kota TernateMenurut Kelompok Barang dan Jasa (%) Kelompok Pengeluaran
Sumber : BPS Provinsi2011 Maluku Utara, diolah
UMUM BAHAN MAKANAN MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK, DAN TEMBAKAU PERUMAHAN, LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN
Q2 1.38 2.43 0.36 0.36 2.10 0.18 0.74
Q3 1.12 (0.50) 3.24 0.30 5.35 1.09 3.52 1.37
Q4 1.45 3.13 0.73 0.76 0.85 1.15 0.15 0.88
Q1 0.52 (0.35) 1.28 0.95 0.92 2.61 0.47 0.05
2012 Q2 Q3 1.15 0.71 0.29 (0.95) 0.81 3.54 1.44 0.44 0.53 3.38 0.35 0.86 (0.08) 3.61 3.65 (0.45)
Q4 0.88 2.14 (0.24) 0.29 1.43 0.66 0.32 0.64
Q1 1.18 0.48 1.09 4.06 0.11 0.03 (0.67) (1.23)
2013 Q2 0.14 (3.64) (0.26) 2.09 (1.93) (0.68) 0.23 5.55
Q3 7.28 8.73 3.53 6.78 5.49 3.39 8.27 10.51
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Berdasarkan andilnya, kelompok yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi triwulan (qtq) Kota Ternate adalah :
2.2.2.1 Bahan Makanan Secara triwulanan, Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi sebesar 8,73% ((qtq) dengan andil sebesar 2,24%,, berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -3,64% 3,64% (qtq) ( ) maupun dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar 0,95% (qtq). ( ). Komoditas yang memiliki andil terbesar terhadap tingginya inflasi kelompok ini berasal dari subkelompok buah-buahan buahan dan ikan segar yaitu jeruk 0,47% (qtq)) dan cakalang 0,41% (qtq). ( Terjadinya peningkatan yang cukup tinggi pada kelompok ini banyak disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang hari raya Idul Fitri yang tidak didukung oleh peningkatan pasokan produksi akibat kendala kendal a cuaca.
25
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Grafik 2.8.. Perkembangan Inflasi/Deflasi Inflasi Kelompok Bahan Makanan di Ternate(qtq)
Sumber: BPS, diolah.
Grafik 2.9.. Inflasi/Deflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut Subkelompok Triwulan III-2013 3
Sumber: BPS,diolah.
2.2.2.2 Perumahan, Listrik, Gas, dan Air Bersih Inflasi triwulan pada kelompok elompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada akhir triwulan laporan sebesar 6,78% (qtq),atau atau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan II-2013 yang tercatat sebesar 2,09%(qtq). Kelompok ini memberikan memberikan andil sebesar 1,91% terhadap inflasi IHK secara triwulanan. Andil inflasi terbesar pada kelompok ini terjadi pada subkelompok biaya tempat tinggal dengan laju inflasi sebesar 9,02%(qtq) yang memberikan andil sebesar 1,73% (qtq). Kenaikan ini terjadi terutama rutama akibat kenaikan kontrak rumah, sewa rumah, dan tukang bukan mandor. Kenaikan kontrak rumah dan sewa rumah banyak disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan terhadap konrak dan sewa rumah, namun demikian dikarenakan jumlah penawaran perumahan di Kota Ternate yang tidak secepat peningkatan permintaan, sehingga menyebabkan peningkatan harga. Sementara banyak pembangunan konstruksi di Kota Ternate menyebabkan peningkatan permintaan tukang bukan mandor, yang juga diikuti oleh peningkatan tarif. Grafik 2.10.. Perkembangan Inflasi/Deflasi Inflasi Kelompok Perumahan, LGA di Ternate(qtq)
Sumber: BPS, diolah.
Grafik 2.11.. Inflasi/Deflasi Kelompok Perumahan, LGA Menurut Subkelompok Triwulan III-2013 2013
Sumber: BPS,diolah.
26
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
2.2.2.3 Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi sebesar 15,20% ((qtq), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II 2013 sebesar 4,25% ((qtq) maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,45% (qtq). ). Komoditas yang mendorong tekanan inflasi untuk kelompok ini adalah tarif sewa motor dan angkutan dalam kota yang masing-masing masing masing memberikan sumbangan sebesar 0,61% (qtq) dan 0,54% (qtq). ). Sedangkan komoditas yang lain sebagian mengalami inflasi dan sebagian masih sama dengan triwulan sebelumnya. Grafik 2.12 Perkembangan Inflasi/Deflasi /Deflasi Kelompok Transportasi,Kom, JK di Ternate(qtq)
Grafik 2.13 Inflasi/Deflasi Kelompok Transportasi , Kom, JK Menurut Subkelompok Triwulan III III-2013
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
2.2.3 Inflasi Tahunan (yoy yoy) Inflasi tahunan Kota Ternate pada triwulan III 2013 mengalami akselerasi yang cukup tinggi, hingga mencapai 9,66% (yoy), ), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,87% maupun jika dibandingkan dengan laju inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,93%. Laju inflasi inflasi Kota Ternate juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi Kawasan Sulampua dan Nasional yang masing masing-masing tercatat sebesar 7,46 (yoy) dan 8,40 (yoy yoy) pada akhir triwulan III 20013 (grafik 2.2) Grafik 2.15 Inflasi Kota Ternate Berdasarkan Kelompok (yoy)
Grafik 2.14 14 Inflasi Tahunan Kota Ternate Berdasarkan
-15,00%
TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
KESEHATAN
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
SANDANG
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
PERUMAHAN, LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH
Sandang
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK, DAN TEMBAKAU
15,00% 14,49%
Bahan Makanan
PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA
10,00%
5,21%
1,34% 4,27% 0,47% 3,19%
Kesehatan
BAHAN MAKANAN
Pendidikan, Rekreasi dan Olahrga
UMUM Andil (yoy)
2.00 4.00 6.00 8.00 10.0012.0014.0016.0018.00 Inflasi (yoy)
6,92%
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan Juli'13
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
3,43% 4,72%
Agustus'13
September'13
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
27
20,00%
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Berdasarkan kelompoknya, inflasi tahunan terjadi pada seluruh kelompok. Sumbangan terbesar terhadap inflasi tahunan berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar sebesar 3,72% dimana kelompok ini mengalami inflasi sebesar 13,76% (yoy). ( ). Apabila dilhat lebih lanjut, subkelompok Biaya Tempat Tinggal dan Penyelenggaraan Rumah Tangga mengalami inflasi tertinggi, masing-masing masing sebesar 17,61% (yoy) ( dan 7,73% (yoy). ). Sedangkan inflasi terendah dialami oleh kelompok Kesehatan sebesar 3,41% (yoy) ( ) dengan sumbangan terhadap inflasi tahunan sebesar 0,12% (yoy). ( ). Jika dilihat berdasarkan komoditas penyumbangnya, peningkatan banyak disebabkan oleh kenaikan tarif tukang bukan mandor, hal ini dis disebabkan banyak proyek konstruksi yang terjadi di Kota Ternate, sehingga menyebabkan banyak permintaan tukan bukan mandor yang tidak diimbangi dengan jumlah penawaran tukang bukan mandor sehingga terjadi peningkatan tarif yang cukup tinggi. Tabel 2.16 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy) ( Kota Ternate Komoditas
Inflasi
Andil
Inflasi Tukang Bukan Mandor Pasir Kontrak Rumah Keramik Tarif Sewa Motor Bensin Angkutan Dalam Kota Tarif Taksi
48.60% 28.57% 20.62% 19.79% 74.26% 44.44% 42.72% 36.36%
Deflasi Seng Kayu Balokan Penyegar Ruangan Pengharum Cucian/Pelembut Pembasmi Nyamuk Spray
0.91% 0.26% 1.22% 0.12% 0.90% 0.46% 0.95% 0.01%
-10.18% -0.03% -3.52% -0.01% -6.23% -0.001% -2.22% -0.002% -3.59% -0.002%
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kelompok yang juga memberikan andil besar terhadap terjadinya inflasi tahunan Kota Ternate adalah Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan dengan peningkatan laju 15,94% (yoy)) dan sumbangan terhadap inflasi tahunan sebesar 2,29% (yoy). ( ). Subkelompok Transpor mengalami inflasi tertinggi sebesar 24,09% (yoy) ( ) dengan sumbangan sebesar 2,42% ((yoy). Hal ini disebabkan oleh naiknya tarif angkutan dalam kota serta tarif sewa motor (ojek) yang merupakan langkah penyesuaian setelah terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan kelompok yang lain juga mengalami inflasi dengan angka yang bervariasi namun semuanya berada dibawah angka 10%. Pada dasarnya, Kota Ternate mengalami inflasi yang cukup tinggi pada triwulan laporan dan itu terjadi merata pada semua kelompok pengeluaran.
2.1.4 Disagregasi Inflasi Berdasarkan faktor-faktor faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi di awal bulan laporan dikarenakan oleh meningkatnya tekanan kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak
28
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH (volatile foods). ). Namun kemudian terjadi koreksi yang menyebabkan redanya tekanan inflasi hingga terjadi deflasi pada akhir bulan laporan. Sementara itu, kelompok inti ((core inflation) dan kelompok administered price mengalami sedikit kenaikan pada triwulan laporan namun tidak bergejolak seperti halnya volatile foods. Grafik 2.17 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya
Grafik 2.18 18 Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya ((yoy)
180.00
20.00%
160.00
15.00%
140.00 120.00
10.00%
100.00 80.00
5.00%
60.00 40.00
0.00%
20.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
0.00
-5.00%
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009
2010
2011 Vol
Adm
2012
2009
Vol
Core
2011
2012
2013
Adm
Core
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
2010
2013
Volatile Foods
Tekanan inflasi pada kelompok volatile foods pada awal triwulan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, selanjutnya pada akhir triwulan III 2013 tekanan mengalami pelonggaran dengan adanya koreksi harga,, dimanapada dimana ada September 2013, kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar 10,82% (mtm).Pada Pada akhir triwulan III-2013 III sumbangan kelompok ini tercatat meningkat sebesar 8,99% dengan sumbangan sebesar 2,15%(yoy) terhadap inflasi umum, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar -1,89% (yoy)) dengan sumbangan sebesar -0,46% (yoy)) terhadap inflasi umum. Tekanan inflasi kelompok volatile foods pada triwulan laporan dikarenakan oleh adanya kenaikan harga bahan makanan sebagai dampak naiknya permintaan menjelang hari raya idul fitri serta dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pola kenaikan harga sejumlah komoditas bumbu-bumbuan bumbu umbuan yang terjadi secara nasional juga terjadi di Maluku Utara, namun padamagnitude pada e yang lebih besar. Hal ini terjadi sebagai pengaruh masih besarnya ketergantungan Malut lut terhadap daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Disamping itu, struktur pasar pasar yang berbentuk oligopoli dalam tata niaga komoditas bumbu-bumbuan bumbuan menyebabkan inflasi naik pada level yang lebih tinggi pada saat terjadi issue kelangkaan pasokan.
29
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH Sementara itu, harga ikan-ikanan ikanan sempat mengalami kenaikan namun pada akhir periode laporan kembali mereda sebagai dampak membaiknya kapasitas produksi sehingga stok di pasar cukup tinggi dan bermuara pada turunnya harga.
Administered Price
Secara tahunan, inflasi kelompok administered price pada akhir triwulan III 2013 tercatat sebesar 13,43% (yoy)dengan )dengan sumbangan sebesar1,90% sebesar (yoy), ), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,89% (yoy)) dengan sumbangan sebesar 0,97% (yoy) terhadap inflasi umum. Peningkatantekanan inflasi administered price disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Disamping itu, tingkat harga barang kelompok yang satu ini relatif stabil kecuali terjadi penyesuaian kebijakan harga strategis oleh pemerintah.
Core Inflation
Tekanan inflasi inti (core core inflation) inflation) pada triwulan III 2013 tercatat mengalami kenaikan selama triwulan laporan. Inflasi inti pada akhir triwulan III 2013 tercatat tercat pada level 9,05 9,05% (yoy) dengan sumbangan sebesar 5,61% (yoy yoy), ), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat pada level 3,95% % dengan sumbangan sebesar 2,43%. Meningkatnya tekanan inflasi inti hingga menyentuh level 9,05% % pada akhir periode laporan didukung oleh semakin kuatnya tekanan faktor eksternal seiring dengan melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS akibat rencana fiskal AS yang dikhawatirkan dapat memicu volatilitas Rupiah, masih belum stabilnya kondisi negara-negara negar negara eropa dan defisit Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) juga bisa mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia kedepan yang kemudian akan tertransmisikan ke Maluku Utara.
30
BAB III. Perkembangan Perbankan Daerah
3.1 Kondisi Umum Secara umum kinerja perbankan di Maluku Utara pada triwulan III-2013 menunjukan perkembangan positif, baik secara kelembagaan maupun secara keuangan. Aset perbankan pada triwulan laporan
tercatat mengalami kenaikan yang juga diiringi oleh kenaikan
penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan. Pada triwulan laporan tingkat pertumbuhan penyaluran dana tercatat lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK sehingga mengakibatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat. Peningkatan penyaluran kredit ini juga diiringi peningkatan rasio Non Performing Loan’s (NPL) yang sedikit meningkat, namun demikian rasio ini masih berada didalam batas aman yang ditetapkan. Secara kelembagaan, terdapat penambahan jaringan kantor setingkat kantor cabang pembantu bank umum sebanyak satu kantor dan satu kantor cabang BPR, selain itu juga satu kantor pusat BPRS sedang dalam proses perizinan. Dengan penambahan jaringan kantor tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan perbankan.
3.2 Perkembangan Aset Bank Umum Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan III-2013 tercatat
Rp 6,26
triliun rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 14,3% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan asset bank umum juga mengalami peningkatan sebesar 5,1% (qtq). Dari segi kepemilikan, pertumbuhan aset bank swasta jauh lebih tinggi dibandingkan bank pemerintah, namun secara nominal porsi aset bank pemerintah masih lebih tinggi jika dibandingkan bank swasta. Pertumbuhan aset bank swasta secara tahunan mencapai 22,8% (yoy), sedangkan pertumbuhan aset bank pemerintah sebesar16,2% (yoy). Dengan peningkatan ini, porsi aset bank swasta naik dari 14,5% pada triwulan III-2012 menjadi 15,6% pada triwulan III-2013. Berdasarkan jenis operasinya, peningkatan juga terjadi pada aset perbankan syariah. Peningkatan ini menunjukan pertumbuhan yang signifikan, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan aset bank umum konvensional. Pertumbuhan aset perbankan konvensional sebesar 14,0% (yoy), sedangkan aset perbankan syariah pertumbuhannya mencapai 21,3%
31
BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
(yoy). Meskipun porsi perbankan syariah masih relatif kecil dalam struktur perbankan secara keseluruhan, namun selama setahun terakhir porsinya terus mengalami peningkatan dari 4,5% pada triwulan III-2012 menjadi 4,8% pada triwulan III-2013. Gambar 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara 7.000
AKTIVA
45%
yoy
40%
6.000
35%
5.000
30%
4.000
25%
3.000
20% 15%
2.000
10%
1.000
5%
0
0% 1
3
5
7
9
11
1
3
2011
5
7
9
11
1
3
2012
5
7
9
2013
3.3 Penghimpunan Dana Bank Umum Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan III-2013 mencapai Rp 4,92 triliun, meningkat 10,3% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Secara triwulan, penghimpunan DPK bank umum meningkat 3,8% (qtq). Dana pihak ketiga tersebut mayoritas disimpan dalam bentuk tabungan sebesar 56,6%, diikuti oleh giro dan deposito dengan porsi masing-masing sebesar 26,2% dan 17,2%. Dibandingkan komponen DPK lainnya, tabungan tercatat mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 18,46% (yoy). Sementara, deposito tumbuh 7,7% (yoy), namun giro masih mengalami penurunan 2,5% (yoy). Gambar 3.2 Perkembangan DPK (Milyar Rp) 6.000
Giro
Tabungan
Deposito
gDPK_yoy
5.000
45% 40% 35%
4.000
30% 25%
3.000
20%
2.000
15% 10%
1.000
5%
0
0% 1
3
5
7
2011
9 11 1
3
5
7
2012
32
9 11 1
3
5 2013
7
9
BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
3.4 Penyaluran Kredit Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan III-2013 mencapai Rp 4,51 triliun, meningkat 21,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulan, kredit juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,0% (qtq). Dari sisi penggunaan, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi sebesar 61,0%, diikuti oleh kredit modal kerja sebanyak 28,4%, dan sisanya sebesar 10,6% diberikan untuk kredit investasi. Jika dilihat pertumbuhan masing-masing kredit tersebut, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 37,9% (yoy), diikuti oleh kredit konsumsi yang tumbuh 25,2% (yoy), dan kredit modal kerja 9,8% (yoy). Secara triwulanan, kredit konsumsi masih mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 4,9% (qtq), diikuti oleh kredit investasi 1,2% (qtq). Sedangkan untuk kredit modal kerja mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1% (qtq). Pertumbuhan kredit konsumsi terbesar digunakan oleh debitur perseorangan untuk keperluan multiguna. Dari sisi golongan kredit, total kredit UMKM pada triwulan laporan mencapai
Rp 1,42
triliun atau sebesar 31,4% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara. Selama setahun terakhir penyaluran kredit UMKM naik sebanyak 12,8% (yoy). Untuk perkembangan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada triwulan
III-2013 mencapai Rp
177,44 miliar atau meningkat 7,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Gambar 3.3 Perkembangan Kredit di Maluku Utara 5.000
Modal Kerja Konsumsi
4.500
25%
Investasi gKredit_yoy
25%
4.000
24%
3.500
24% 23%
3.000
23%
2.500
22%
2.000
22%
1.500
21%
1.000
21%
500
20%
0
20% 9
10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2013
Dari sisi penyaluran kredit kepada sektor usaha, sektor perdagangan besar dan eceran adalah lapangan usaha yang memperoleh porsi kredit terbesar hingga mencapai 26,0% atau senilai Rp 1,17 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran kredit kepada sektor ini meningkat 45,0% (yoy). Sektor lainnya yang memperoleh porsi kredit cukup besar adalah sektor konstruksi
33
BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
dengan porsi kredit pada triwulan III-2013 sebesar 5,3% atau sebesar Rp 240,23 milyar. Sedangkan untuk sektor lainnya, relatif kecil hanya memperoleh porsi kredit kurang dari 3%. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang merupakan salah satu sektor unggulan di Maluku Utara memperoleh porsi kredit sebanyak 0,2%, atau senilai
Rp 8,77 milyar.
Sementara itu penyaluran kredit sektor perikanan meningkat 42,6% (yoy), dan secara triwulanan naik sebesar 10,0% (qtq). Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara masih potensial untuk mengalami peningkatan dan berkembang.
3.5 Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum Dibandingkan tahun sebelumnya, peran intermediasi perbankan yang diukur melalui tingkat LDR mengalami kenaikan dari 83,1% pada triwulan III-2012 menjadi 91,6% pada triwulan III2013. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada triwulan III-2013 peningkatan kredit lebih tinggi daripada peningkatan dana pihak ketiga. Gambar 3.4 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 6.000
DPK (Milyar)
Kredit (Milyar)
100%
LDR
90%
5.000
80%
4.000
70% 60%
3.000
50%
2.000
40% 30%
1.000
20%
0
10% 1
3
5
7
9 11 1
2011
3
5
7
2012
9 11 1
3
5
7
9
2013
3.6 Non Performing Loans (NPL’s) Bank Umum Jumlah kredit bermasalah pada triwulan III-2013 masih cukup baik , atau berada dibawah batas yang ditentukan yaitu 5%. Namun demikian nilai NPL’s pada triwulan laporan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 2,2% menjadi 3,2%.
Jika dibandingkan
triwulan sebelumnya, NPL’s pada triwulan laporan juga mengalami kenaikan, dimana nilai NPL pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 2,8%. Dari keseluruhan kredit bermasalah, kredit modal kerja merupakan penyumbang NPL’s terbesar yaitu 1,7%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,1%.
34
BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
Gambar 3.5 Perkembangan NPL’s Perbankan 5.000
Kredit (Milyar)
4.500
3,5%
NPL's
3,0%
4.000 3.500
2,5%
3.000
2,0%
2.500 2.000
1,5%
1.500
1,0%
1.000
0,5%
500 0
0,0% 1
3
5
7
2011
9 11 1
3
5
7
2012
9 11 1
3
5
7
9
2013
3.7 Perkembangan Bank Syariah Kinerja perbankan syariah di Maluku Utara pada triwulan III-2013 menunjukan perkembangan positif. Dari sisi kelembagaan sampai dengan triwulan III-2013 terdapat dua pembukaan jaringan kantor baru setingkat Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Kota Tidore Kepulauan dan di Bacan-Kab. Halmahera Selatan. Aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan peran intermediasi tercatat mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini diikuti dengan kualitas pembiayaan yang masih terjaga. Aset perbankan syariah di Maluku Utara pada triwulan III-2013 tercatat sebesar
Rp 301,53
miliar, mengalami peningkatan 6,43% (qtq) dari posisi triwulan II-2013 yang sebesar Rp 283,32 miliar. Jika dilihat secara tahunan, terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 21,3% (yoy). Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara pada triwulan III-2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 15,2% (yoy). Secara triwulanan, penghimpunan DPK pada perbankan syariah juga mengalami kenaikan sebesar 3,25% (qtq). Pada triwulan laporan tabungan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 19,1%(yoy), sedangkan secara triwulanan mengalami peningkatan sebesar 5,6% (qtq). Deposito syariah mengalami pertumbuhan sebesar 30,3% (yoy) dan secara triwulanan tumbuh 8,6% (qtq). Namun terjadi penurunan pada giro syariah sebesar 42,6% (yoy), dan secara triwulanan turun sebesar 33,1% (qtq). Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan III-2013 tercatat sebesar Rp 172,54 miliar, mengalami kenaikan sebesar 22,1% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan syariah pada triwulan laporan juga mengalami kenaikan sebesar 5,4% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Pembiayaan konsumsi masih memiliki porsi pembiayaan terbesar sebesar 72,4% dan tumbuh sebesar 14,7% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 35
BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
sebelumnya. Sementara itu pembiayaan modal kerja yang memiliki porsi sebesar 19,3% mengalami pertumbuhan sebesar 47,9% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pembiayaan investasi syariah yang baru dilakukan pada tahun 2012 ini baru memiliki porsi sebesar 8,3% dari total pembiayaan syariah di Provinsi Maluku Utara. Peran intermediasi bank syariah yang digambarkan melalui angka FDR (financing to deposit ratio) masih terjaga pada tingkatan yang baik, ditunjukkan dengan adanya peningkatan ratio jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Jika pada triwulan III-2012 angka FDR sebesar 69,2%, maka pada triwulan III-2013 angka FDR naik ke level 73,4%. Hal yang positif adalah bahwa peran intermediasi perbankan syariah masih memperhatikan kualitas pembiayaan yang disalurkan, dimana angka non performing finances (NPF’s) pada triwulan III2013 berada pada level 1,7% sehingga masih berada dibawah batas yang ditentukan. Gambar 3.6 Perkembangan Bank Syariah 250.000
Pembiayaan (Juta)
DPK (Juta)
90%
FDR
80% 200.000
70% 60%
150.000
50% 40%
100.000
30% 20%
50.000
10% 0
0% 1
3
5
7 2011
9
11
1
3
5
7 2012
9
11
1
3
5
7
9
2013
3.8 Perkembangan BPR dan BPRS Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Maluku Utara pada triwulan III-2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif yang tercermin dari pertumbuhan aset, DPK, dan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan tahun lalu. Dari sisi kelembagaan juga menunjukkan perkembangan yang positif, karena adanya pembukaan kantor cabang baru BPR di Sanana-Kab.Kepulauan Sula pada bulan Juli 2013 dan terdapat satu BPRS di Kota Tidore Kepulauan yang sedang dalam proses perizinan. Aset BPR/S pada triwulan III-2013 secara tahunan tumbuh sebesar 37,38% (yoy) dari Rp 23,71 milyar pada triwulan III-2012 menjadi Rp 32,58 milyar pada triwulan
III-2013. Secara
triwulanan tumbuh 10,47% (qtq). DPK tumbuh sebesar 25,3% dari Rp 12,86 milyar pada triwulan III-2012 menjadi Rp 16,11 milyar pada triwulan III-2013 sebesar. Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada triwulan III-2013 secara tahunan mengalami pertumbuhan yang cukup
36
BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
signifikan yaitu sebesar 18,42% (yoy) atau sebesar Rp 21,65 milyar dari sebesar Rp 18,28 milyar pada triwulan III-2012. Gambar 3.7 Perkembangan BPR/S Aset
DPK
Kredit
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 3
6
9
12
3
2011
6
9 2012
Sumber: LB BPR/BPRS, diolah
37
12
3
6 2013
9
BOKS 2. EDUKASI PERBANKAN SYARIAH
Edukasi Perbankan Syariah Sebagai daerah kesultanan, Maluku Utara menjadi pusat pengembangan Islam di kawasan timur pada zaman dahulu. Hal ini mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan IAIN Ternate, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Departemen Perbankan Syariah Jakarta mengadakan kegiatan ToT Perbankan Syariah pada tanggal 11-13 September 2013 di IAIN Ternate. Kegiatan tersebut diikuti oleh 56 peserta. Menariknya, kalau biasanya ToT dikuti oleh Dosen dan dari kalangan perbankan syariah, kali ini diikutsertakan pula para da’I (juru dakwah) di Maluku Utara. Disamping itu juga hadir perwakilan beberapa akademisi dan pengawas bank dari beberapa Provinsi di wilayah kerja KPw Wilayah I Sulampua. Tujuan pelaksanaan kegiatan ada dua yaitu tujuan institusional dan tujuan instruksional. Tujuan institusional adalah memperkenalkan paradigma baru dalam praktek perbankan, memberikan dasar bagi para instruktur untuk memahami dasar dan operasional perbankan syariah serta memberikan pengetahuan tentang aspek regulasi dan pengawasan perbankan. Sedangkan tujuan instruksional antara lain mengajak para peserta memahami permasalahan bunga dan riba, memahami penerapan transaksi syariah dalam perbankan, memahami operasional perbankan syariah, sistem bagi hasil, serta memahami tentang sistem perbankan dan pengawasannya di Indonesia. Acara ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan di Kota Ternate, setelah yang pertama diadakan pada tahun 2011 yang lalu. Kegiatan ini dinilai penting mengingat pemahaman mengenai perbankan syariah di tingkat dosen maupun guru yang membutuhkan update knowledge. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai ajang diskusi bagi para akademisi dalam menyikapi dan mengajarkan serba serbi mengenai ekonomi dan keuangan syariah kepada siswa, mahasiswanya dan masyarakat. Hasil tes kemampuan peserta training, sesudah dan sebelum mengikuti pelatihan meningkat hal ini terlihat pada nilai pretest peserta terkecil 16 point, dan meningkat sebesar 32 point pada saat post test. Dengan rata-rata nilai post test sebesar 46,13 point dan post test sebesar 53,56 point.
38
BAB IV. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
4.1. Kondisi Umum Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam APBD-P (setelah perubahan) sebesar Rp 1,524 triliun, meningkat 14,95% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Sementara itu target belanja di APBD-P sebesar Rp 1,621triliun, naik 15,57% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Dengan demikian pada tahun 2013 akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 97 miliar atau meningkat 26% (yoy) dibandingkan APBD sebelum perubahan. Grafik 4.1 Perkembangan APBD Maluku Utara 1,800,000
-
1,600,000 (20,000) 1,400,000 1,200,000
(40,000)
1,000,000 (60,000) 800,000 600,000
(80,000)
400,000 (100,000) 200,000 -
(120,000) 2012
Pendapatan
Belanja
2013 Pembiayaan Netto
Surplus/Defisit
Sumber: DJPK, KUA-PPAS Pemprov. Maluku Utara 2013
4.2. Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam APBD-P 2013 sebesar Rp 1,5 triliun atau meningkat 35,5% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipicu oleh optimisme Pemerintah Provinsi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yang ditargetkan meningkat hingga 153,5%. Namun begitu, share penerimaan terbesar tetap berasal dari dana perimbangan 68,62% lalu diikuti oleh jenis pendapatan lainnya dan pendapatan asli daerah dengan share masing-masing mencapai 15,81% dan 15,57%. Beberapa hal yang diperkirakan mempengaruhi pencapaian target PAD pada tahun 2013 yaitu dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan objek pajak baru, penerapan 39
BAB IV. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH manajemen pengelolaan modern dan audit kinerja yang o objektif. bjektif. Semua strategi tersebut diharapkan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan terhindarnya kebocoran pajak (KUA APBD TA 2013). Tabel 4.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan Pemprov. Malut (Rp. Juta) Uraian
2012 1,125,033 93,649 76,453 14,786 2,409 820,571 79,554 703,159 37,858 210,813 210,813
Pendapatan PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan DBH DAU DAK Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah
APBD-P 2013 1,524,775 237,440 171,724 43,368 170 22,178 1,046,233 203,953 772,591 69,688 241,103 241,103
Growth (yoy) 135.5% 253.5% 224.6% 293.3% 170.0% 920.4% 127.5% 256.4% 109.9% 184.1% 114.4% 114.4%
Sumber: DJPK, KUA-PPAS PPAS Pemprov. Maluku Utara 2013
4.3. Belanja Daerah Target belanja daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utar Utara a pada tahun 2013 sebesar Rp 1,621 1, triliun atau meningkat 38,6% (yoy). ). Komponen belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 625,3 miliar atau meningkat 39,8%, %, sedangkan belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 996,6 miliar atau meningkat 37,9%. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada tahun 2013 adalah 13,8%, sedikit menurun jika dibandingkan dengan belanja pegawai tahun sebelumnya yang sebesar 17,6%. Namun begitu, secara total jumlah belanja pegawai pada tahun 2013 (langsung dan tidak t langsung) adalah sebesar Rp 318 18,77 milyar atau meningkat 24,1% (yoy) dibandingkan dibandi dengan total belanja pegawai selama tahun 201 2012.. Kondisi ini sejalan dengan rencana penerimaan CPNSD pada lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2013 sebanyak 49 orang dari alokasi penerimaan PNS sebanyak 782 orang PNS untuk se Provinsi Maluku Utara yang pelaksanaannya di triwulan IV-2013. Rasio belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah mencapai 56%, turun dibandingkan tahun un sebelumnya yang sebesar 57 57%. %. Tercatat jumlah belanja kedua komponen tersebut adalah sebesar sar Rp 901,8 milyar, atau meningkat 34,1% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan besarnya rasio belanja modal ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2013. 40
BAB IV. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH Berdasarkan rencana kerja pemerintah dae daerah rah (RKPD) tahun 2013, dalam rangka penguatan struktur ekonomi Maluku Utara, pembangunan daerah akan diprioritaskan pada sembilan hal yaitu: 1) Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan; 2) Pendidikan dan kesehatan; 3) Ketahanan Pangan; 4) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan dan perlindungan sosial; 5) Sumberdaya energi, air dan mineral; 6) Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup; 7) Pariwisata dan kebudayaan; 8) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 9) Wilayah perbatasan, tasan, terluar, terpencil dan tertinggal. Tabel 4.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov. Malut (Rp. Juta) Uraian
2012
Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan sosial Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal
1,170,033 447,217 206,468 178,963 22,550 34,337 900 4,000 722,816 50,303 333,186 339,327
APBD-P 2013 Growth (yoy) 1,621,925 38.6% 625,305 39.8% 223,949 8.5% 336,647 88.1% 27,464 21.8% 34,245 -0.3% 900 0.0% 2,100 -47.5% 996,620 37.9% 94,823 88.5% 377,599 13.3% 524,198 54.5%
Sumber: DJPK, KUA-PPAS PPAS Pem Pemprov. Maluku Utara 2013
4.4. Defisit dan Pembiayaan Defisit APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sebesar Rp 97,15 miliar atau meningkat 116% (yoy) dibandingkan defisit APBD tahun sebelumnya sebesar Rp 45 miliar. Meskipun tidak ada rencana pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, namun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 124,242 miliar sudah mampu untuk menutup defisit APBD yang ada.
41
BAB IV. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH Tabel 4.3 Defisit & Pembiayaan Pemprov. Malut 2012 & 2013 (Rp. Juta) Uraian 2012 APBD-P 2013 Pertumbuhan Defisit Pembiayaan 45 97.15 116% Pembiayaan Netto 143 121.7 -15% Penerimaan Pembiayaan 145 124.2 -14% SiLPA TA sebelumnya 145 124.2 -14% Pengeluaran Pembiayaan 2 2.5 25% Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2 2.5 25%
42
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
5.1 Kondisi Umum
Pada triwulan III 2013, nilai transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai (kliring) di Maluku Utara Utara menunjukkan kondisi outflow, baik dari sisi perkembangan aliran uang kartal maupun pada sistem pembayaran non-tunai melalui kliring dan Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Kondisi net outflow berada diluar tren tahunan (yoy) jika dilihat data selama dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan transaksi seiring pelaksanaan puasa ramadhan dan peringatan hari raya idul fitri 1434 hijriah serta pelaksanaan Pilkada Gubernur Maluku Utara yang terjadi pada triwulan laporan. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi juga mempengaruhi naiknya harga sehingga menambah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk melakukan konsumsi.
5.2 Transaksi Pembayaran Tunai 5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow/Outflow) Perkembangan aliran uang kartal pada triwulan III-2013 di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menunjukkan kondisi net outflow. Perkembangan aliran uang kartal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada kondisi net outflow, yang artinya adalah bahwa aliran uang kartal ke masyarakat (bayaran, penukaran dan kas keliling) lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (setoran, penukaran dan kas keliling). Pada triwulan laporan, aliran uang masuk (inflow) tercatat lebih rendah dari pada uang keluar (outflow) sehingga posisi akhir aliran uang kartal tercatat mengalami net outflow sebesar Rp 19.6 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan uang tunai untuk melakukan aktifitas ekonomi sepanjang periode laporan relatif tinggi. Secara nominal, jumlah uang kartal yang dikeluarkan dari khasanah Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (outflow) mencapai Rp 111,18 miliar, meningkat hingga 113% (yoy) dibandingkan 45
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah uang kartal yang masuk (inflow) ( ke khasanah Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dari masyarak masyarakat tercatat Rp 91,66 miliar atau naik 60% (yoy) jika ka dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara series bulanan, Net outflow tertinggi terjadi pada bulan n Juli yang tercatat sebesar Rp 357,08 miliar atau naik 165% (yoy)) secara tahunan. Kondisi ini diperkirakan karena melonjaknya permintaan an masyarakat selama bulan Juli dalam rangka pelaksanaan bulan puasa Ramadhan. Koreksi terjadi pada bulan selanjutnya, yaitu tercatat net inflow sebesarRp Rp 17,34 miliar dan naik 13% (mtm) pada akhir periode laporan yang tercatat pada pos posisi Rp 19,61 miliar.
Grafik 5.2 Perkembangan Inflow/Outflow (yoy) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Prov Malut
Grafik 5.1 Netflow Aliran Kas Uang Kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Prov. Malut 400.000 200.000 0.000 Q4
Q1
Q2
Q3
200.00%
3000.00%
100.00%
2000.00%
0.00%
1000.00%
-200.00%
Inflow
Outflow
Net Flow
2009
2010
g_inflow_yoy
2011
Jul
Jan
Apr
Jan
Jul
2012
OKT
-100.00%
-800.000
Apr
Jan
-600.000
Jul
-400.000
Oct
2013
Jan
2012
4000.00%
Apr
2011
300.00%
Jul
Q3
Oct
Q2
Jan
Q1
5000.00%
Apr
Q4
400.00%
Jul
Q3
6000.00%
Oct
Q2
7000.00%
500.00%
Apr
Q1 -200.000
600.00%
2013
0.00% -1000.00%
g_outflow_yoy (menggunakan aksis sebelah kanan)
Lebih besarnya jumlah outflow bila dibandingkan dengan jumlah inflow di wilayah Kepulauan Riau ini terkait erat dengan perilaku masyarakat dalam bertransaksi yang umumnya masih banyak menggunakan fisik uang daripada menggunakan fasilitas elektronik atau transfer. Masih tingginya jumlah outflow ini akan membawa konsekuensi b bagi agi Bank Indonesia selaku bank sentral untuk tetap: 1.
Meningkatkan kualitas uang beredar di masyarakat dan memenuhi permintaan uang sesuai dengan jenis pecahan yang dibutuhkan oleh masyarakat/perbankan,
2.
Meningkatkan efektivitas operasional perkasan dan senantiasa mengembangkan layanan kas dengan mengikutsertakan peran perbankan serta instansi terkait.
46
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
5.2.2 .2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar (UTLE) Dalam melaksanakan strategi clean money policy policy,, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara melaksanakan aksanakan kegiatan pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar dengan pemusnahan terhadap uang kartal yang sudah tidak layak edar (UTLE).. Proses pemusnahan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat terhadap tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan uang layak edar di masyarakat. Grafik 5.3 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 45,000,000,000
2,500,000
40,000,000,000 2,000,000 35,000,000,000 30,000,000,000
1,500,000
25,000,000,000 1,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000
500,000
10,000,000,000 5,000,000,000 0
(500,000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 Nominal
2012
2013
Jumlah (lembar)_menggunakan aksis kanan
Pada triwulan III-2013 2013 tercatat bahwa terdapat 2.550.454 lembar uang tidak layak edar (UTLE) atau turun tipis sebesar -0,02% (qtq)) dibandingkan dengan triwulan II-2013 serta turun -0,48% (yoy ) jika ika dibandingkan secara tahunan. Dengan banyaknya jumlah UTLE, membutuhkan biaya pencetakan yang cukup besar, dengan kondisi tersebut Kantor Perwakilan bank Indonesia Maluku Utara menghimbau kepada masyarakat syarakat untuk memperlakukan uang rupiah secara baik dengan terus memberikan edukasi dan sosialisasi memperlakukan uang rupiah. Selain dengan melakukan pemusanahan UTLE, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara juga melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di daerah dengan wilayah keterjangkauan yang cukup sulit dapat mendapatkan fasilitas uang rupiah yang masih relative baru dan layak edar.
47
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
No 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 5.1 Kegiatan Sosialisasi Ciri Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Selama Tahun 2013 Tempat/Lokasi Sosialisasi di Kabupaten HALSEL (Bacan) Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Petani dan seluruh Pimpinan SKPD Sosialisasi di Lapangan Salero (Ternate) Sosialisasi di Ruangan Serbaguna BI Prov. Malut pada Acara Seminar Ikatan Dokter Indonesia Sosialisai Kepada Pegawai BII (Bank Internasional Indonesia) Sosialisasi kepada BIMAS POLRI Sosialisasi Kepada Guru SMA se-Kota Ternate Sosialisasi Kepada Guru SMA se-Kota Tidore
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, diolah
5.2.3 Penemuan Uang Palsu Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara pada triwulan III-2013 2013 sebanyak lima lembar. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir temuan uang palsu, palsu Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat secara periodik. Sosialisasi ini dilakukan di pusat pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah serta kepada Pemerintah Daerah. Daerah Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang ciriciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Grafik 5.4 Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja KPw BI Prov. 600 500 400 300 200 100 0 -100
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
5.3 Transaksi Pembayaran Non Tunai Berkembangnya perekonomian domestik telah berdampak terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat akan ketepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran
48
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN non tunai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi secara efisien. Sistem pembayaran non tunai terdiri dari dua sistem yaitu kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS).. Sistem kliring memfasilitasi transaksi pembayaran non tunai masyarakat dengan menggunakan instrumen surat berharga cek/bilyet giro. Sementara itu RTGS pada dasarnya merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan RTGS, pemindahan dana dilakukan secara elektronik dan real time (segera).
5.3.1 Perkembangan Kliring Perkembangan kliring di wilayah Maluku Utara selama triwulan III-2013 2013 melalui sarana kliring tercatat sebesar Rp 283.18 miliar atau turun sebesar -4,7% (qtq) dibandingkan dingkan triwulan sebelumnya, namun masih tumbuh naik 12,6% (yoy)) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika melihat rasio kliring pengembalian dengan kliring penyerahan, penyerahan tercatat terjadi penurunan baik secara jumlah maupun secara nominal. Tabel 5.2 Perkembangan Cek/BG di KPw BI Prov. Malut Cek/BG Penyerahan
Priode 2011
2012
2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
3,853 2,312 2,724 587 3,354 4,200 3,375 4,515 4,406 4,837 5,222
Cek/BG Kosong 18 10 14 16 37 41 40 42 32 40 37
Rasio 0.47% 0.43% 0.51% 2.73% 1.10% 0.98% 1.19% 0.93% 0.73% 0.83% 0.71%
Tabel 5.3 Perputaran Kliring di KPw BI Prov. Malut Priode 2011
2012
2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Perputaran Kliring Perputaran Kliring Rasio Pengembalian Penyerahan Pengembalian Terhadap Penyerahan Jumlah Nominal Jumlah Nominal Jumlah Nominal (lembar) (juta Rp.) (lembar) (juta Rp.) (%) (%) 3,853 197,227 26 5,248 0.7% 2.7% 2,312 116,681 17 2,065 0.7% 1.8% 2,724 144,049 23 1,260 0.8% 0.9% 587 31,553 24 1,278 4.1% 4.0% 3,354 179,242 57 2,582 1.7% 1.4% 4,200 237,705 52 5,029 1.2% 2.1% 4,230 251,472 61 3,632 1.4% 1.4% 4,515 270,885 57 4,037 1.3% 1.5% 4,406 263,160 60 7,634 1.4% 2.9% 4,837 297,146 64 5,886 1.4% 1.5% 5,222 283,180 49 3,013 0.9% 1.1%
Sementara itu, terjadi penurunan dari jumlah cek/bilyet giro kosong selama triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya walaupun terjadi kenaikan jumlah cek/bilyet giro yang ditransaksikan selama triwulan ulan laporan. Terjadi penurunan sebesar -7,5% 7,5% baik secara triwulanan (qtq)) maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ((yoy yoy).
Sebagai penjelasan tambahan, penolakan kliring dapat terjad terjadii karena bank tertagih tidak bersedia membayar tagihan karena beberapa sebab sebagai berikut: 1.
Kesalahan administratif seperti warkat yang sudah kadaluarsa (untuk bilyet giro, terjadi apabila warkat tersebut sudah melebihi tanggal jatuh temponya), belum waktunya ditarik, endorsement tidak menuruti ruti peraturan, bea materai belum dipenuhi, tanda tangan tidak sama 49
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN dengan specimen atau meragukan, perbaikan atau coretan tidak ditandatangani oleh penarik, salah pengisian pada kolom kolom-kolom kolom yang tersedia, dan data nomor dan nama pemegang rekening tidak sesuai, 2.
Kesalahan pencatatan seperti penulisan angka untuk jumlah tidak sama dengan penulisan jumlah dalam huruf,
3.
Terjadi pemblokiran oleh pihak pihak-pihak yang berwenang,
4.
Saldo rekening nasabah yang tidak cukup (bila terjadi saldo nasabah tidak cukup, bank akan memberikan peringatan kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memberikan tembusan kepada Bank Indonesia, dan sekiranya keadaan berulang kembali, maka nama nasabah tersebut akan masuk dalam daftar hitam bank-bank bank peserta kliring sampai mpai permasalahan tersebut selesai menurut peraturan yang berlaku.
5.2.2 RTGS (Real Real Time Gross Tabel 5.3 Perputaran Kliring di KPw BI Prov. Malut (dalam miliar Rp.)
Settlement) Dengan transaksi
semakin yang
meningkatnya dilakukan
masyarakat, pemanfaatan BI-RTGS RTGS sebagai sarana penyelesaian akhir transaksi pembayaran. bayaran. Sepanjang triwulan III-2013 tercatat sebesar
2012 Bulan Tw I-2012 Tw II-2012 Tw III-2012 Tw IV-2012 Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013
RTGS Outflow (From) 579.08 648.33 739.66 943.54 710.74 769.48 867.91
RTGS Inflow (To) 878.09 1390.18 1523.82 1967.78 1362.56 1534.62 1811.60
RTGS (From-To) 156.63 204.49 187.97 199.15 197.63 167.64 232.98
Rp 1.811,60 miliar untuk transaksi RTGS Inflow atau sebesar 18,05% (qtq) secara triwulanan dan terakselerasi sebesar esar 18,89% (yoy) ( dibandingkan ibandingkan dengan triwulan III III-2012. Sedangkan untuk RTGS outflow tercatat sebesar Rp 867,91 miliar atau naik sebesar 12,70% ((qtq)) secara triwulanan dan naik sebesar 17,34% (yoy) ( dibandingkan ibandingkan dengan triwulan III III-2012. Sementara, nilai transaksi keuangan melalui sarana RTGS antar bank di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara adalah Rp 232,98 miliar atau naik sebesar 38,98% (qtq)) secara triwulanan dan naik sebesar 23,95% ((yoy) jika dibandingkan ibandingkan dengan triwulan III-2012.
50
BAB V. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi RTGS di Maluku Utara 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 -
535.50
320.02
2012 RTGS Outflow (From)
September
Juli
Agustus
Juni
Mei
April
Maret
Januari
Februari
Desember
Oktober
November
September
Juli
Agustus
Juni
Mei
April
Maret
Januari
Februari
69.54
2013 RTGS Inflow (To)
RTGS (From-To)
Berdasarkan grafik diatas (Grafik 5.5 5.5) dapat diketahui bahwa nilai RTGS inflow selalu lebih tinggi dibandingkan dengan RTGS outflow dimana hal ini ni merupakan cerminan atas kegiatan perekonomian Maluku Utara dengan daerah lain bergerak positif (surplus). Namun, kesimpulan ini masih perlu dianalisis lebih mend mendalam mengingat adanya dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, maupun bantuan pembang pembangunan unan atau pelaksanaan program dari berbagai kementrian serta bantuan dana dari organisasi internasional untuk Provinsi Maluku Utara dapat menjadi lokomotif lebih tinggi nilai transaksi RTGS inflow dibandingkan dengan outflow.
51
BOKS 3. KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG LOGAM
KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG LOGAM Kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan kecil dalam bentuk logam didasari kepada hasil survey dan penelitian yang mendalam sebelum dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia mencetak uang pecahan kecil untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pembayaran. Selain itu, dengan tersedianya uang pecahan kecil, maka proses penggenapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual akan dapat dihindari, karena hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Sebagai illustrasi, jika BI tidak mencetak uang kecil dan hanya mencetak pecahan kecil sebesar Rp1000, maka ada kemungkinan produsen barang ketika akan menetapkan harga, ditetapkan berdasarkan pecahan terkecil, yaitu dari Rp1000 menjadi Rp2000, namun jika tersedia uang pecahan kecil maka produsen akan lebih wajar menaikkan harganya misal dari Rp1.000 menjadi Rp1.200, dengan begitu harga akan lebih terjangkau oleh masyarakat. Permasalahan terhadap penolakan penggunaan uang logam perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar. Yang saat ini menjadi perhatian BI adalah penolakan uang pecahan kecil dalam bentuk penggunaan permen ataupun barang lainnya sebagai pengganti kembalian uang kecil di beberapa toko. Berdasarkan pengalaman kami melakukan transaksi di beberapa toko ataupun supermarket yang ada di kisaran kota Ternate, penggunaan permen ataupun barang lainnya sebagai kembalian uang pecahan kecil sangat jarang kami jumpai. Namun jika penolakan yang dimaksud oleh masyarakat adalah ketika masyarakat membayar Rp2000 dengan pecahan ratusan rupiah, maka jenis penolakan seperti ini sangat kami pahami, walaupun tidak seluruhnya kami benarkan juga. Hal ini dapat kami pahami lebih dikarenakan ketidakefisienan yang muncul akibat transaksi yang dilakukan seperti itu. BI telah mencetak uang pada hampir seluruh nominal yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan lebih efisien apabila masyarakat menggunakan rupiahnya sesuai dengan nominal yang akan digunakan, yaitu membayar Rp2000 dengan pecahan uang nominal Rp2000. Permintaan uang kertas seribu Rupiah secara nasional memang masih cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan uang kertas seribu Rupiah yang terus meningkat serta cepatnya perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lain, menyebabkan kondisi fisik uang seribu kertas tidak tahan lama atau dengan kata lain memiliki masa edar yang singkat. Semakin singkat masa edar semakin banyak pula uang seribu kertas yang harus dicetak. Di satu sisi, biaya pencetakan uang Rupiah yang bersumber dari keuangan Negara terus meningkat setiap tahunnya. Atas latar belakang tersebut, Bank Indonesia mencari solusi terbaik dan mengedepankan
52
BOKS 3. KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG LOGAM
kepentingan nasional, tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang seribu namun juga sekaligus dapat melakukan efisiensi keuangan Negara. Secara nasional uang logam seribu masih diminati oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi sehari-hari. Khusus di Maluku Utara, pada periode bulan Januari s/d Agustus 2013 rata-rata uang seribu logam yang keluar dari loket penukaran uang Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara mencapai 5-10 juta Rupiah per hari.
53
BOKS 3. KEBIJAKAN PENGEDARAN UANG LOGAM
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
54
BAB VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
6.1 Kondisi Umum Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Maluku Utara, kondisi ketenagakerjaan pada triwulan III-2013 menujukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari membaiknya berbagai indikator tenaga kerja regional. Angka pengangguran Maluku Utara menunjukkan penurunan sebesar -19,3% (yoy) dibandingkan pada Agustus 2012 yang berada pada angka -13, 9% (yoy). Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2013 turun menjadi 64,4% dari 66,3% pada Agustus 2012. Menurut daerah dan jenis kelamin, TPAK di daerah perkotaan lebih rendah dibanding daerah pedesaan, dan TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara diperkirakan terus meningkat. Kondisi ini ditandai oleh berlanjutnya penurunan tingkat kemiskinan, hingga tercatat sebesar 7,64% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2011 (8,18%) maupun tingkat kemiskinan nasional (11,66%). Sejalan dengan itu, kondisi kesejahteraan di sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi dominan Maluku Utara sekaligus sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar menunjukkan bahwa kesejahteraan petani masih terjaga, tercermin dari Nilai Tukar Petani yang masih cukup baik.
6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah Kondisi ketenagakerjaan Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari membaiknya berbagai indikator tenaga kerja regional. Angka pengangguran Maluku Utara menunjukkan penurunan sebesar -19,3% pada Agustus 2013 dibandingkan Agustus 2012. Sejalan dengan penurunan angka pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Maluku Utara pada Februari 2013 meningkat menjadi 64,63% dari 61,9% pada Februari 2012. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok usia kerja (15 tahun ke atas), namun tidak semua yang masuk adalam kelompok ini
55
BAB VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN adalah penduduk ekonomis. Hal ini terlihat dari Tingkat Partisipasi Ang Angkatan katan Kerja (TPAK) pada Agustus 2013 mengalami penurunan sekitar 1,96 point bila dibandingkan keadaan Agustus 2012. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 mengalami penurunan dari 4,76% menjadi 3,86% 3,86%. Keadaan ketenagakerjaan di Maluku Utara pada Agustus 2013 dibanding Agustus 2012 menunjukkan sedikit perbaikan, yang digambarkan denga dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan menurunnya jumlah penduduk yang menganggur. Pekerja paruh waktu mengalami penurunan bila dibandingkan Agustus 2012 atau ada peralihan dari pekerja paruh waktu (partime partime worker worker) menjadi pekerja purna waktu(fulltime fulltime worker). worker Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke A Atas Menurut Kegiatan di Maluku Utara Utara 2010 Feb Agts Penduduk 15 Tahun Keatas 669,578 672,360 422,166 437,758 Angkatan Kerja Bekerja 396,715 411,361 Indikator
2011 Feb Agts 679,860 687,284 477,524 463,604 450,688 437,870
2012 Feb Agts 694,784 702,529 471,222 466,110 446,213 443,946
2013 Feb Agts 710,252 719,497 482,266 463,243 455,680 445,359
26,397 26,836 25,734 25,009 22,164 26,586 Pengangguran 25,451 247,412 234,602 202,336 223,680 223,562 236,419 227,986 Bukan Angkatan Kerja 63.0% 65.1% 70.2% 67.5% 67.8% 66.3% 67.9% TPAK 6.0% 6.0% 5.6% 5.6% 5.3% 4.8% 5.5% TPT
17,884 256,254 64.4% 3.9%
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara Tabel 6.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara Periode 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk Miskin 109.9 105.10 98.00 91.10 97.31 91.8
Penduduk Miskin (%) 11.97% 11.28% 10.36% 9.42% 9.18% 8.47%
Garis Kemiskinan (Rp) 165 039 187 671 201 500 212 982 225 242 242 112
P1 (%) 2.23 1.65 1.44 1.47 1.13 1.4
P2 (%) 0.64 0.39 0.36 0.33 0.21 0.36
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara
Komposisi penduduk Maluku Utara yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan utama tidak mengalami perubahan dibanding keadaan Agustus 2012. Sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk uduk yang bekerja yaitu 54,3%.. Disusul dua lapangan pekerjaan lain yang juga cukup dominan yakni berturut-turut jasa masyarakat (18,0%) serta PHR (12,1%). %). Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari setengah lapangan pekerjaan di Maluku Utara. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyera penyerapan tenaga kerja kurang dari 10%.
56
BAB VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN Dilihat tren sektoralnya, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kecuali lapangan pekerjaan pertanian yang cenderung menurun kontribusi penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan lain fluktuatif pergerakan antar semesternya. Tabel 6.3 Penduduk Yang Bekerja di Maluku Utara Menurut Lapangan Usaha 2010
Lapangan Usaha
2011
Feb Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
Agts
Feb
228,699
238,792
229,702
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
2012 Agts
Feb
2013 Agts
Feb
Agts
241,341
245,597
244,167
222,234
241,873
9,720
6,357
13,263
7,605
12,063
10,907
17,518
14,921
10,354 3,888 14,102 49,089
9,808 1,499 12,257 43,782
17,232 776 18,702 55,075
10,763 809 18,221 55,287
15,637 1,723 16,223 46,227
14,883 935 17,396 51,707
12,295 947 22,016 53,352
9,136 712 16,222 53,797
21,196
23,599
27,090
27,740
27,584
26,057
25,173
24,542
789
3,523
2,987
2,929
3,618
3,943
8,555
3,843
58,878
71,744
85,861
73,175
77,541
73,951
93,590
80,313
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Grafik 6.4 Struktur Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertanian
18.0%
0.9%
Pertambangan Industri
5.5%
LGA 54.3% 12.1%
Konstruksi PHR Transportasi
3.6%
0.2%
Lembaga Keuangan Jasa Masyarakat
3.4% 2.1%
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Berdasarkan status pekerjaannya, d dari ari tujuh kategori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan pendekatan identifi identifikasi kasi ini, maka pada Agustus 2013 sekitar 132,6 ribu pekerja ((29,8%) bekerja pada kegiatan formal dan 312,8 312 ribu pekerja (70,2%) %) bekerja pada kegiatan informal. 57
BAB VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN Dari seluruh penduduk nduduk bekerja pada Agustus 2013,, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan (26,9%) %) dan diikuti pekerja keluarga/tidak dibayar (24%). %). Secara tahunan (Agustus 2012– Agustus 2013),, terjadi penambahan tenaga kerja untuk pekerja dengan status berusaha sendiri, buruh/karyawan, peke pekerja bebas di pertanian.. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja keluarga/tidak dibayar. Dengan kata lain pada periode semester s ini berkurangnya angkatan bekerja sebagian merupakan pekerja informal dan di sisi lain justru ada penambahan/peralihan pada pekerja formal. Tabel 6.4. Grafik 6.5 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Utama Penduduk Yang Bekerja di Sulawesi Utara Menurut Status Pekerjaan
Status Pekerjaan Utama Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap Berusaha dibantu buruh tetap Buruh Karyawan Pekerja Bebas di pertanian Pekerja keluarga/tidak dibayar Total Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
58
Agustus 2012 Agustus 2013 94,271 105,607 90,737 76,768 12,888 12,667 113,755 119,886 22,954 23,378 109,341 107,043 443,946 445,349
BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2013 diperkirakan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya (triwulan III-2013). Masih kuatnya konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang meningkat cukup tinggi pada triwulan IV-2013 diperkirakan akan menjadi pendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2013. Meskipun demikian, masih belum membaiknya perekonomian global akan menjadi faktor pemicu yang menyebabkan perlambatan kinerja ekspor dan investasi di Maluku Utara. Proyeksi IMF menunjukkan bahwa perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Pelemahan perekonomian di beberapa negara maju tersebut diperkirakan mempengaruhi minat investor asing untuk mengalihkan investasi di negara berkembang seperti Indonesia, termasuk Maluku Utara.
Grafik 7.1 Perkembangan Nilai Ekspor Maluku Utara 5,000,000
Grafik 7.2 Perkembangan Nilai Ekspor Maluku Utara
250.0%
4,500,000
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
200.0%
4,000,000 3,500,000
150.0%
3,000,000 2,500,000
100.0%
2,000,000
50.0%
1,500,000 1,000,000
0.0%
500,000 0
-50.0% Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012 Vol. Ekspor (Ton)
Sumber : Bank Indonesia
Q2
Q3
200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2013
2011
g_yoy
2012 Nilai Ekspor
2013 g_yoy
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Dari sisi sektoral, sektor utama pemicu pertumbuhan Maluku Utara pada triwulan IV-2013 diperkirakan masih berasal dari Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Seiring peningkatan aktivitas masyarakat dalam berkonsumsi, terutama pada masa liburan akhir tahun.
59
BAB VII.I. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH Realisasi perkembangan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV-2013 diperkirakan berkisar pada angka 6,7%± 1% % (yoy), atau meningkat 1,9% (qtq) jika dihitung secara triwulanan. Grafik 7.3 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen 116
ITK
6.00%
g_yoy 113.23
114 111.7
112 110 108
107.8
111.56
4.00%
109.4
108.6
2.00%
106
0.00%
104
102.45
-2.00%
102 100
-4.00%
98 96
-6.00% I
II
III
IV
2012
I
II
III
2013
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, diolah
Konsumsi masyarakat diperkirakan masih akan menjadi penggerak utama perekonomian dari sisi penggunaan, seiring dengan terjadinya faktor seasonal berupa perayaan hari raya natal serta tahun baru.. Walaupun begitu, dengan memasukinya Maluku Utara ke musim hujan yang diperkirakan akan mendongkrak harga komoditas perikanan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi untuk komoditas perikanan atau melakukan substitusi dengan produk lain seperti telur dan daging ayam.Optimisme ayam ptimisme konsumen masih cuku cukup baik juga diindikasikan oleh nilai ITK sebesar 113,23 1 atau diatas batas nilai optimis sebesar 100 dan nilai ITK triwulan sebelumnya 111,56 56.
Dari sisi PMTB atau investasi, realisasi proyek diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan. Proyek besar di Maluku Utara pada 2013 diantaranya adalah rencana pengembangan kawasan Tapak III di Kota Ternate bekerjasama dengan salah satu perusahaan pengembang dengan investasi awal sebesar Rp. 200 Miliar, pengembangan kawasan bandara Baabullah, dan beberapa proyek investasi lainnya yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
7.2 Prospek Inflasi Daerah Inflasi pada triwulan IV-2013 3 diperkirakan akan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat dan faktor ekspektasi masyarakat serta pelaku usaha selama musim liburan akhir hir tahun 2013. 2013. Dari sisi supply, kondisi cuaca yang tidak menentu pada daerah sentra produksi uksi dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan pasokan, hal tersebut juga mempengaruhi terhadap hasil tangkapan ikan. Namun demikian, meredanya
60
BAB VII.I. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH dampak kenaikan BBM bersubsidi diperkirakan laju inflasi pada triwulan IV IV-2013 akan melambat. Selanjutnya, pola ola musiman komoditas volatile food yang menghadapi musim paceklik pada daerah sentra produksi, terutama untuk komoditas beras, dan cabe merah merah, peningkatan ekspektasi pelaku usaha dan konsumen pada akhir tahun, seiring dengan musim liburan, dan penetapan UMK MK menjadi pendorong inflasi triwulan IV-2013. IV Grafik 7.4 SBT Kondisi Aktual dan Ekspektasi Kenaikan Harga Jual Produsen 35 30 25 20 15 10 5
Ekspektasi
Jasa - Jasa
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Sumber : Bank Indonesia, diolah Data Survei Kegitan Dunia Usaha Triwulan III-2013 III
Pengangkutan dan Komunikasi
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Bangunan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Industri Pengolahan
Pertambangan
Pertanian, Perkebunan, Pete rnakan, Kehutanan dan Perikanan
0
Realisasi
Pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan turut menjadi faktor pendorong peningkatan harga, terutama pada komoditas yang berasal dari impor (imported ( inflation). Dengan melihat kecenderungan ekonomi dan perkembangan harga kedepan, pada triwulan IV2013 inflasi diproyeksikan akan berada pada tingkat 10,32%± 10,32 1% (yoy). ). Perayaan hari raya natal serta tahun baru dan anomali cuaca diperkirakan akan menjadi lokomotif naiknya inflasi di triwulan IV-2013,, terutama pada kelompok bahan makanan.
7.3 Prospek Perbankan Perkiraan kenaikan tingkat bunga sebagai imbas dari naiknya BI rate diperkirakan akan mengakibatkan pertumbuhan kredit menjadi lebih rendah dari yang diharapkan, walaupun kondisi ekonomi Maluku Uttararelatif ararelatif masih dalam kondisi yang baik baik. Aset perbankan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 20,0%(yoy) 2 y).DPK diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 15,0% (yoy), y), sedangkan kredit diperkirakan masih hanya akan mencatatkan pertumbuhan yang relatif moderat yaitu sebesar 18,0% (yoy).
61