Kinerja Keuangan Provinsi Maluku Utara

Kinerja Keuangan Provinsi Maluku Utara Semester I Tahun Anggaran 2016 Sumber: Monev Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Fungsi

PERLINDUNGAN SOSIAL PENDIDIKAN 1% 10% AGAMA KESEHATAN 2% 3%

PELAYANAN UMUM 4% PERTAHANAN 4%

15%

Total APBN Total APBD* Rp. 4,9 T Rp11,1 T

1% 10%

LINGKUNGAN HIDUP 1%

Tugas Pembantuan… Dekonsentrasi 4%

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 12%

2%

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 9%

Kewenangan

Total APBN Rp5,43 T

39%

Kantor Daerah 43%

19% 1%

1%

12%

Total APBN Rp5,43 T

EKONOMI 54% *TOTAL APBD PROV/KAB/KOTA

Fokus APBN ada di fungsi Ekonomi yang alokasi dananya mencapai Rp2,92 triliun. Dari Jumlah tersebut, sebesar 68,49% atau Rp2 triliun merupakan subfungsi Tranportasi. Subfungsi Transportasi dikonsentrasikan ke Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp1,35 triliun

Miliar Rupiah

3.500

50%

2.500

39,01%

1.500 1.000

40%

38,10%

2.000

39,62%

20%

23,74% 12,97%

-

0%

B. BANSOS

B. MODAL

B. BARANG

B. PEGAWAI

57 Belanja Bansos

0,25%

90% 46,43%

70%

REAL

34,20%

30%

0,01% 11,60%

90%

57 Belanja Bansos 53 Belanja Modal 52 Belanja Barang 51 Belanja Pegawai

0,00%

80%

Selisih persentase pada belanja modal: 34,83%

69,75%

60% 50% 40% 30% 0,00%

20% 10,47%

10%

100%

52 Belanja Barang

70%

50%

19,12% 10,25%

0%

Dari Jumlah alokasi Belanja Modal yang sebesar Rp2,52 triliun, paling besar dikelola oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar 74,93% atau Rp1,89 Triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar 17,90% atau Rp450 miliar

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Fungsi Ekonomi

53 Belanja Modal

51 Belanja Pegawai

60%

52 Belanja Barang 34%

Klasifikasi Fungsi dengan Jenis Belanja Terbesar Berkontribusi pada Rendahnya Realisasi

Pagu vs Realisasi

40%

Total APBN Rp5,43 T

10%

Tiga fungsi dengan alokasi terbesar yaitu Fungsi Ekonomi, Ketertiban dan Keamanan, dan Pendidikan menodminasi 75,73% dari total APBN Provinsi Maluku Utara. Kinerja penyerapan dari satker pengelola dana fungsi ini akan sangat mempengaruhi tingkat penyerapan secara keseluruhan

80%

53 Belanja Modal 47%

30%

18,11%

33,21%

25,62%

500

100%

57 Belanja Bansos 51 Belanja 0% Pegawai 19%

60%

48,70%

49,13%

42,42%

Satker Kantor Daerah berjumlah 269 dengan total pagu senilai Rp2,34 triliun, sedangkan Satker Kantor Pusat berjumlah 17 dengan nilai pagu Rp2,30 triliun. Sebanyak 5 Satker pengelola dana TP dan 2 satker pengelola dana DK baru mendapat DIPA di Triwulan II 2016

Jenis Belanja

Pagu dan Tingkat Penyerapan Menurut Fungsi

3.000

Kantor Pusat 43%

20%

28,07%

16,70%

PAGU

REALISASI

10%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Fungsi Pendidikan 57 Belanja Bansos

53 Belanja Modal

41,92%

52 Belanja Barang

14,75% 53,19% 33,12%

51 Belanja Pegawai

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

57 Belanja Bansos

10,48%

53 Belanja Modal

42,48%

52 Belanja Barang

1,45% 13,36% 46,01% 24,08%

51 Belanja Pegawai

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

57 Belanja Bansos 53 Belanja Modal

64,57 %

52 Belanja Barang 51 Belanja Pegawai

35,20% 0,24%

21,75 % 9,76% 0,06%

7,85%

0% PAGU

REALISASI

Persentase yang disajikan pada ketiga gambar di atas merupakan perbandingan antara nilai bersangkutan (baik pagu maupun realisasi) terhadap total pagu anggaran .

Penyerapan APBN semester I tahun 2016 di Maluku Utara mencapai 32,35%. Rendahnya penyerapan secara umum dikontribusi oleh belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan analisa atas Fungsi, diketahui penyerapan belanja barang dan belanja modal masih belum maksimal. Pada Fungsi Ekonomi, belanja modal memiliki kontribusi tertinggi belum terserapnya anggaran dengan jumlah Rp1,55 triliun. Sementara, belanja modal dari Fungsi Kesehatan belum terserap sebesar 64,55% atau Rp213miliar

10 SATKER paling membawa dampak pada penyerapan rendah Provinsi

Data 10 Satker dengan penyerapan rendah menampilkan 10 Satker dengan penyerapan paling rendah walaupun sudah menerima DIPA sejak sebelum Tahun Anggaran Berjalan

10 SATKER dengan Nominal Blokir Terbesar per 30 Juni 2016

KINERJA KEUANGAN PROVINSI MALUKU UTARA Atas Pelaksanaan Nawacita Reviu pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2016 ini difokuskan pada pelaksanaan anggaran Nawa Cita yang merupakan prioritas pembangunan khususnya pada cita ke-5 yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Manusia, cita ke-6 yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Internasional Indonesia, dan cita ke-7 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik. Agenda Nawa Cita yang ke-5 tidak hanya tercermin dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan, tetapi juga pemenuhan hakhak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara, agenda Nawa Cita yang ke-6 dan Nawa Cita ke-7 termasuk dalam dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan dengan prioritas antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan konektivitas nasional, dan peningkatan rasio elektrifikasi. Analisis atas agenda cita ke-5 difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan agenda cita ke-6 dan ke-7 difokuskan pada sektor kedaulatan pangan dan infrastruktur prioritas sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Bidang Kedaulatan Pangan 35,00%

12

30,00%

10

25,00%

8

20,00%

5,42 M

6

15,00% 10,00%

4,56%

2

0,26 M

-

5,00%

0,01 M

0,00%

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pagu

Kementerian Agama

Realisasi

Besar pagu dan realisasi (dalam jutaan)

30,0%

200.000

25,0%

150.000

20,0%

16,3%

15,0%

0,0% Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial

Pagu

278.430.009.000

36.138.462.000

420.770.000

Realisasi

100.654.541.459

5.905.931.300

-

36,2%

16,3%

0,0%

Persentase Realisasi

Irigasi 199,093 M 12,12% Jalan 1.279 M 77,88%

10 M

8M

-

10,00% 0,00%

Kementerian Pertanian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realisasi

% Realisasi

Nawa Cita di bidang kesehatan di wilayah Maluku Utara dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Sosial. Alokasi anggaran untuk Nawa Cita bidang kesehatan terutama difokuskan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp248,43 miliar. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar bidang permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp36,14 miliar dan sasarannya adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Kemudian, Program Pengembangan Perumahan (Kementerian PUPR) mendapat alokasi anggaran Rp30 miliar. Di Kementerian Sosial, terdapat Program Rehabilitasi Sosial yang mendapat alokasi Rp420,77 juta dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah serta memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan.

5,0%

Bidang Infrastruktur Besar pagu dan realisasi (dalam miliar)

Pelabuhan 58,152 M 3,54%

20,00%

20

Proporsi Pagu Per Jenis Infrastruktur Bandara 106,115 M 6,46%

30,00%

39 M

40

0,0%


40,00%

23,98%

60

10,0%

50.000 -

50,00%

80

Program Nawacita pembangunan kedaulatan pangan di wilayah Maluku Utara dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pertanian mendapat porsi alokasi anggaran paling besar dengan nilai Rp163,44 miliar atau 94% dari total alokasi belanja bidang pangan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya mendapat porsi 6% atau senilai Rp10,23 miliar. Alokasi dana pada Kementerian Pertanian digunakan untuk keperluan Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Padi, Jagung, Kedelai), Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, serta Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Sementara, alokasi dana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digunakan untuk keperluan infrastruktur pertanian seperti Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

35,0%

100.000

60,00%

100

40,0%

36,2%

80,00% 70,00%

120

Pagu

Bidang Kesehatan

250.000

78,67%

140

% Realisasi

Alokasi belanja bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai Rp13.622.209.000,-. Jumlah tersebut terdapat pada dua kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Agama mendapat porsi alokasi paling besar dengan jumlah senilai Rp13,36 miliar atau 98% dari total alokasi belanja bidang pendidikan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mendapat porsi 2% atau Rp263 juta. Perbedaan yang cukup besar disebabkan karena kewenangan urusan pendidikan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga pembiayaan untuk sektor pendidikan lebih banyak dibiayai melalui Dana Transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Sementara itu, Program Pendidikan Islam masih dalam lingkup urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga dibiayai melalui belanja kementerian/lembaga. Sampai akhir semester I 2016, serapan anggaran kedua kementerian untuk Nawa Cita bidang pendidikan mencapai 39,87%.

300.000

90,00%

163 M

160

persentase realisasi

4

180

Persentase realisasi

40,00%

1.400

70%

1.200

60%

1.000

60% 50%

45%

800

40%

600

30%

21%

21%

400

20%

14%

200

10%

-


14

40,57%

Besar pagu dan realisasi (dalam miliar)

45,00%

13,36 M


Besar pagu dan realisasi (dalam miliar)

Bidang Pendidikan

16

0% Kemenhub-Bandara

Kemenhub-Jalan

Pagu

Kemenhub-Pelabuhan

Realisasi

Kemenpupera-Irigasi

Kemenpupera-Jalan

%Real

Total alokasi belanja Nawa Cita untuk penguatan infrastruktur di wilayah Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai Rp1.642.435.259.000,- atau 30,27% dari total APBN wilayah Maluku Utara Tahun 2016. Sebesar 87,88% dari total anggaran di bidang infrastruktur tersebut dialokasikan pada sektor infrastruktur konektivitas (jalan, bandara, dan pelabuhan). Lalu, bila ditelusuri lebih lanjut, infrastruktur jalan merupakan jenis infrastruktur yang mendapat porsi anggaran terbesar, yaitu sebesar 77,88% dari alokasi sektor infrastruktur konektivitas atau 23,57% dari total APBN Maluku Utara. Nawa Cita bidang infrastruktur di Maluku Utara dilaksanakan oleh dua kementerian/lembaga, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Perhubungan fokus pada pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus pada pembangunan jalan dan irigasi.

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI PROVINSI MALUKU UTARA Indikator Realisasi / Penyerapan Anggaran

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan

Indikator Penyelesaian Tagihan 13,26%

46,51%

53,49%

K/L dengan Realisasi > 40%

22,43% SPM Tepat Waktu

GUP Tepat Waktu

K/L dengan Realisasi < 40%

SPM Terlambat

GUP Terlambat 86,07%

86,74%

Sebanyak 20 K/L mencapai realisasi lebih dari 40% pagunya. Namun masih terdapat 3 K/L dengan realisasi kurang dari 15% yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012, dalam pengelolaan dana UP satker diberi waktu 1 bulan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola bendahara pengeluaran. Terdapat 1842 pertanggungjawaban UP yang tepat waktudan 480 yang terlambat.

Untuk mengukur kualitas penyelesaian tagihan, jumlah SPM yang ditagihkan tepat waktu diperbandingkan dengan total SPM di satker atau K/L tersebut. Dari 1.870 tagihan yang tercatat masih terdapat 248 tagihan LS pihak ketiga yang terlambat diajukan oleh satker ke KPPN

Indikator Rata-Rata Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Data Kontrak

Indikator Penyampaian LPJ Bendahara Kontrak Tepat Waktu

13,64% Deviasi < 25% 6,82%

47,73%

Deviasi 25% - 34,9% Deviasi 35% - 49,9%

29,55%

34,71%

20,35% LPJ Tepat Waktu

Kontrak Terlambat

65,29%

LPJ Terlambat

Deviasi > 50%

79,69%

Halaman III DIPA seharusnya menjadi dasar atau standar dalam realisasi belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator kualitas perencanaan anggaran dan kedisiplinan satker dan K/L dalam pelaksanaan anggaran. Masih terdapat 37 K/L yang "tidak patuh" terhadap Halaman III DIPA.

Sistem SPAN yang saat ini dijalankan oleh KPPN mensyaratkan setiap penerima pembayaran harus didaftarkan data suppliernya terlebih dahulu, dan untuk pembayaran yang bersifat kontraktual (SPM Kontraktual), selain data supplier atas kontrak tersebut, data kontrak pun juga harus didaftarkan ke KPPN.

Penyampaian LPJ bendahara mencerminkan akuntabilitas pengelolaan UP dan kepatuhan serta menunjukkan adanya idle cash pada K/L yang bermanfaat bagi BUN dalam mengelola kas. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 2.452 LPJ, masih terdapat 499 LPJ yang terlambat disampaikan

Indikator Revisi DIPA

Indikator Kesalahan SPM

Indikator Retur SP2D

2,27%

2,33%

0,00%

4,68% 16,28%

< 0,5 29,55% 65,91%

0,5 - 1,49

SPM Benar

1,5 - 2,9

SPM Ditolak

< 0,1% 0,1 % - 0,49 %

25,58%

55,81%

>3

0,5 % - 1,5% > 1,5%

95,32%

Kualitas perencanaan anggaran yang kurang baik menyebabkan banyaknya revisi DIPA. Dalam perhitungan indikator revisi ini menggunakan Jumlah Revisi Pagu Tetap yang dilakukan oleh satuan kerja dalam Kementerian Negara/Lembaga dibandingkan dengan jumlah DIPA yang dikelola.

Pengembalian dilakukan oleh KPPN apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan berkas SPM yang diajukan oleh Satker. Semakin sering satker menerima pengembalian/kesalahan SPM, maka semakin buruk kinerja pelaksanaan Kementerian/Lembaga.

Retur SP2D menunjukkan bahwa terdapat anggaran yang telah direalisasikan tetapi belum dapat diterima oleh yang berhak sehingga manfaat yang seharusnya diterima menjadi tertunda. Nilai indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah total SP2D yang telah diterbitkan.

Indikator Dispensasi SPM

Indikator Renkas6,82% / RPD Harian

Indikator Pagu Minus

2,27% 0,00%

2,27%

0,08% SPM DENGAN DISPENSASI SPM TANPA DISPENSASI

4,55%

0,00% < 50%

Tidak ada minus

50% - 79,9%

< 1%

80% - 94,9% 88,64%

1% - 10%

> 95%

90,91%

> 10%

99,92%

Dispensasi SPM yang diukur merupakan dispensasi SPM tanpa disertasi RPD harian sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-4166/PB.3/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Dispensasi Penyampaian RPD Harian. Dari 30.931 SPM yang terbit, hanya 24 yang menggunakan dispensasi SPM.

Indikator Pengelolaan TUP

Perencanaan kas melalui RPD harian penting untuk memprediksi dan memastikan ketersediaan kas pada masa yang akan datang. Penyampaian renkas sendiri mencerminkan akurasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan K/L terhadap waktu dan jumlah uang yang telah direncanakan untuk ditagihkan.

Indeks Kinerja K/L

Pagu Minus RPD harian

13% PTUP Tepat Waktu

Dispensasi SPM

Pagu minus belanja pegawai mencerminkan akurasi perencanaan K/L serta menjadi temuan yang berulang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Indikator pagu minus belanja pegawai dihitung berdasarkan porsi minus belanja pegawai terhadap seluruh pagu belanja pegawai.

Realisasi 100 80 60 40 20 0

GUP Tagihan Deviasi Hal III

PTUP Terlambat 87%

Retur SP2D

Kontrak

Kesalahan SPM

LPJ Bendahara Revisi DIPA

Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012, dalam pengelolaan dana UP/TUP satker diberi waktu 1 bulan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola bendahara pengeluaran. Terdapat 23 pertanggungjawaban TUP terlambat dan 153 yang tepat waktu.

Gambaran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga dapat ditunjukkan oleh nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dimilikinya. Untuk menghitung Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran digunakan 13 indikator, antara lain: Realisasi Anggaran, Pengelolaan UP, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman III DIPA, dan Penyampaian Data Kontrak.Dari hasil perhitungan yang dilakukan, realisasi anggaran satuan kerja merupakan indikator yang memiliki nilai paling rendah.Sementara indikator Dispensasi SPM mendapat nilai paling tinggi karena perbandingan jumlah SPM yang mendapat dispensasi jauh lebih kecil daripada total jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

RINGKASAN EKSEKUTIF

“Meretas Kendala Aktivitas, Mengupas Program Prioritas” Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan. Di paruh pertama awal Tahun 2016, serapan anggaran menjadi salah satu isu utama terutama terkait dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensukseskan pembangunan nasional melalui implementasi berbagai program prioritas yang menjadi unggulan pemerintah. Sampai dengan akhir semester I Tahun 2016, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp 5,426 Trilyun,-. Dari alokasi tersebut, sampai dengan 31 Juni 2016 seluruh satuan kerja di wilayah Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan belanjanya 32,3%% atau sebesar Rp 1,755 Trilyun,-. Meskipun angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi belanja secara nasional. Beberapa angka-angka indikator kinerja pelaksanaan anggaran secara individual menunjukkan adanya indikasi permasalahan yang mengiringi pelaksanaan anggaran di Semester I TA 2016. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam monev pelaksanaan APBN tidak terbatas pada pengawasan, pengolahan dan penyajian data realisasi anggaran secara umum, melainkan menganalisis dan menginterpretasikan data dengan berbagai alat analisis guna memberikan rekomendasi perbaikan yang komprehensif bagi semua pihak berkepentingan. Analysis Tools klasik seperti tracking analysis berdasarkan pendekatan klasifikasi anggaran serta pendekatan indikator kinerja

kembali

dihadirkan

dan

dijadikan

andalan

dalam

mengidentifikasi

berbagai

permasalahan/kendala teknis dan operasional yang dianggap menghambat aktivitas pelaksanaan anggaran baik dari sisi teknis/operasional. Penajaman analisis guna mengetahui akar masalah secara lebih spesifik/lengkap/detail dan memberikan rekomendasi yang bersifat teknis/aplikatif dilakukan dengan menggunakan 6 (enam) buah metode analisis tambahan yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang waktu (baik masa lalu, masa kini, dan masa depan). Keenam metode tersebut merupakan hasil pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta terobosan baru yang mulai dikembangkan. Melengkapi sajian analisis pelaksanaan anggaran secara umum, ditampilkan juga evaluasi aspek khusus atas pelaksanaan program-program prioritas nasional, terutama yang terkait dengan program nawacita dalam RKP Tahun 2016, khususnya yang terkait dengan bidang Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, dan infrastruktur. Melalui analisis secara umum, diketahui adanya permasalahan berupa tidak optimalnya kualitas pelaksanaan anggaran karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran serta kendala pengelolaan keuangan satker. Kendala teknis pelaksanaan anggaran diindikasikan oleh adanya Fungsi/ Program/ Kementerian/ Satker/ Belanja/ Kewenangan tertentu yang terkendala

iv

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

realisasinya akibat beberapa faktor dominan seperti: (i) adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran; (ii) lemahnya perencanaan dan penganggaran; serta faktor keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan. Sementara itu, kendala teknis pengelolaan keuangan diindikasikan oleh adanya ketidaksesuaian rencana dan pelaksanaan, ketidakpatuhan

regulasi,

serta

ketidakefektifan

pelaksanaan

kegiatan

pada

satker

Kementerian/Lembaga di wilayah Maluku Utara. Secara umum, ditemukan bahwa pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2016 tidak berjalan optimal karena tidak seluruh unit organisasi di daerah memiliki komitmen kuat untuk mendukung/menindaklanjuti/mengimplementasikan kebijakan langkahlangkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang disiapkan sejak awal tahun. Melalui analisis tambahan dengan pendekatan penelitian yang baru dikembangkan (yaitu: analisis struktur belanja, penyelesaian tagihan, dan proyeksi penyerapan) diberikan beberapa sudut pandang lain dalam melihat permasalahan umum dalam pelaksanaan anggaran. Pertama; melalui analisis struktur belanja diketahui bahwa mayoritas satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja dengan karakteristik belanja bersifat bantuan pemerintah, bantuan sosial, pembangunan fisik dan pengadaan barang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami kendala di awal tahun. Kedua; melalui analisis penyelesaian tagihan diketahui bahwa faktor internal satker (yaitu pengembalian SPP/SPM oleh PPSPM/KPPN serta beban volume kerja PPK/PPSPM) lebih dominan menyebabkan keterlambatan penyelesaian tagihan dibandingkan faktor eksternal satker (seperti: pihak ketiga/KPPN). Ketiga; melalui analisis analisis proyeksi diperdiksi akan terjadi masalah pagu minus dan penumpukan anggaran di akhir tahun yang perlu diantisipasi. Pengawalan implementasi program prioritas pemerintah dilakukan dengan memotret dan mengevaluasi kinerja dan permasalahan pelaksanaan anggaran pada program nawacita dengan menggunakan tingkat capaian realisasi dan output sebagai tolak ukurnya. Dengan difokuskan pada sasaran pengembangan wilayah yang tercantum dalam bab VI RKP Tahun 2016, maka analisis dibatasi pada bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa implementasi dan pelaksanaan anggaran seluruh program prioritas hingga Semester I Tahun 2016 di wilayah Maluku Utara dianggap belum mencapai level ideal karena tidak mampu mencapai target yang diharapkan. Untuk menuntaskan kendala/masalah yang dialami dan ditemukan selama Semester I Tahun 2016, dipandang perlu untuk menyampaikan berbagai rekomendasi, seperti: peningkatan koordinasi dan komunikasi, pengintensifan program edukasi, penyempurnaan regulasi, serta penguatan partisipasi seluruh pihak yang terkait pelaksanaan anggaran baik di pusat dan daerah untuk aktif bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Namun demikian, berbagai rekomendasi yang disampaikan melalui reviu pelaksanaan anggaran dan ditanggapi pemerintah di level pusat (melalui penetapan regulasi/kebijakan) dinilai tidak akan membawa hasil yang

signifikan apabila tidak

didukung/ditindaklanjuti/diimplementasikan dengan komitmen tinggi oleh pihak terkait di daerah.

v

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha kuasa, karena atas kuasaNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016. Walaupun banyak kekurangan dan hambatan yang kami alami dalam proses penyusunannya, tetapi akhirnya kami dapat melaksanakannya dengan tepat waktu. Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran adalah laporan yang disusun dengan tujuan menilai kinerja pelaksanaan anggaran, terutama belanja pemerintah, apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluarannya, efisien dalam penggunaan sumber dayanya, memenuhi tujuannya, memberikan dampak sesuai yang diharapkan ataupun memenuhi indikator kinerja lainnya. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan, menelusuri dan menganalisa penyebabnya, dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif, baik di wilayah maupun di pusat (nasional) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012. Reviu pelaksanaan Anggaran merupakan sarana pelaporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk dijadikan masukan dalam menyusun Reviu Pelaksanaan Anggaran Pusat (nasional). Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak keterbatasan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini. Akhirnya kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ternate, Agustus 2016 Kepala Kantor

Tri Budhianto NIP 197001081997031001

vi

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

DAFTAR ISI Halaman Cover Dashboard Pelaksanaan Anggaran ...............................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ....................................................................................................................... iv Kata Pengantar ............................................................................................................................... vi Daftar Isi .......................................................................................................................................... vii Daftar Tabel ..................................................................................................................................... x Daftar Gambar ................................................................................................................................. xv Daftar Boks ........................................................................................................................................ xxi Daftar Lampiran .............................................................................................................................. xxii BAB. I Pendahuluan ....................................................................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang ....................................................................................................................... 1

1.2.

Tujuan .................................................................................................................................... 2

1.3.

Ruang Lingkup ....................................................................................................................... 3

1.4.

Data Yang Digunakan ............................................................................................................... 3

1.5.

Methodologi Yang Digunakan ................................................................................................... 4

1.6.

Keterbatasan Penyusunan Reviu.............................................................................................. 4

BAB II Tinjauan Umum Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara ............................................... 5 2.1.

Overview APBN ........................................................................................................................ 5

2.2.

Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Maluku Utara ...................................... 7

2.3.

2.2.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Secara Keseluruhan ...................................... 7

2.2.2

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Klasifikasi Fungsi ..................... 9

2.2.3

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi ............... 12

2.2.4

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Klasifikasi Program .................. 17

2.2.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi .................. 19

2.2.6

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kewenangan .. 21

Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 ....................................................................... 22 2.3.1

Pelelangan Pra DIPA .................................................................................................. 22

2.3.2

Langkah-Langkah Strategi Percepatan Pelaksanaan Anggaran ................................ 23

2.3.3

2016Pencairan UP di Awal Tahun Anggaran 2016 .................................................... 23

2.3.4

Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Negara/Lembaga .................. 23

2.3.5

Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Untuk APBN-P ...................................... 24

2.3.6

Dispensasi Pengajuan Renkas Harian Tahun 2016 .................................................. 25

2.3.7

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 .................................................................... 26

2.3.8

Pembayaran Gaji Ke-13 dan ke-14 (THR) di Bulan Juni 2016 ................................... 26

2.3.9

Penggunaan Akun Belanja Persediaan ..................................................................... 27

2.3.10 Pembayaran Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU ................... 28

vii

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

2.3.11 Pencantuman Cara Tarik Kegiatan SBSN .................................................................. 28 2.4.

2.5.

Trend Belanja Tahun 2011 s/d 2015 ........................................................................................ 28 2.4.1.

Trend Belanja Secara Umum...................................................................................... 29

2.4.2.

Trend Belanja Berdasarkan Fungsi ........................................................................... 30

2.4.3.

Trend Belanja Berdasarkan Organisasi ...................................................................... 33

2.4.4.

Trend Belanja Berdasarkan Jenis Belanja .................................................................. 34

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 ................................................................ 37 2.5.1.

Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga ............................................................... 40

2.5.2.

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) .......................................................................... 41

2.5.3.

Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ..................................................... 41

2.5.4.

Penyelesaian Tagihan LS Non Belanja Pegawai........................................................ 42

2.5.5.

Deviasi Halaman III DIPA ........................................................................................... 43

2.5.6.

Data Kontrak ............................................................................................................... 44

2.5.7.

Penyampaian LPJ Bendahara ................................................................................... 45

2.5.8.

Revisi DIPA................................................................................................................. 47

2.5.9.

Pengembalian/Kesalahan SPM .................................................................................. 47

2.5.10. Retur SP2D................................................................................................................. 49 2.5.11. Dispensasi SPM ........................................................................................................ 50 2.5.12. Renkas/RPD Harian ................................................................................................... 50 2.5.13. Pagu Minus ................................................................................................................. 51 2.5.14. Peringkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L ........................................................... 51 2.6.

2.7.

Blokir Dana dan Pagu Minus .................................................................................................... 55 2.6.1.

Blokir Dana ................................................................................................................ 55

2.6.2.

Pagu Minus ................................................................................................................ 57

Current Issue: Kualitas Perencanaan vs Pelaksanaan Anggaran ............................................ 58

BAB III Analisis Kendala Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara ............................................. 62 3.1.

Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahap Awal ............................................ 62

3.2.

Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 dengan Pendekatan Klasifikasi Anggaran.................................................................................................................. 68 3.2.1.

Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsi ....................... 68

3.2.2.

Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi Kementerian/Lembaga ............................................................................................... 75

3.2.3.

Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi - Satker ... 82

3.2.4.

Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Program .................... 93

3.2.5.

Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja ............ 100

3.2.6.

Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kewenangan ... 111

3.2.7.

Analisis Dampak Masalah Realisasi Terhadap Implementasi Agenda Nawa Cita..... 115

viii

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

3.3.

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Analisis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Satker Semester I TA 2016 dengan Pendekatan Indikator Pelaksanaan Anggaran (Non Realisasi & Pagu Minus ......................... 117 3.3.1.

Analisis Masalah Pada Indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) ....................... 117

3.3.2.

Analisis Masalah Pada Indikator Pengelolaan Tambahan UP .................................... 120

3.3.3.

Analisis Masalah Pada Indikator Penyelesaian Tagihan ........................................... 122

3.3.4.

Analisis Masalah Pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA ....................................... 126

3.3.5.

Analisis Masalah Pada Indikator Penyampaian Data Kontrak .................................... 130

3.3.6.

Analisis Masalah Pada Indikator Penyampaian LPJ Bendahara ................................ 132

3.3.7.

Analisis Masalah Pada Indikator Pengajuan Revisi DIPA........................................... 133

3.3.8.

Analisis Masalah Pada Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM .............................. 136

3.3.9.

Analisis Masalah Pada Indikator Retur SP2D ............................................................ 137

3.3.10. Analisis Masalah Pada Indikator Pengajuan Dispensasi SPM (Renkas) .................... 139 3.3.11. Analisis Masalah Pada Indikator Deviasi Renkas/RPD Harian ................................... 141 3.4.

Analisis Tambahan Terkait Masalah Pelaksanaan Anggaran .................................................. 143 3.4.1.

Analisis Pokok Masalah Teknis Dalam Penyerapan Anggaran .................................. 146

3.4.2.

Analisis Masalah Aspek Alat Manajemen Dalam Pengelolaan Keuangan Satker ...... 158

3.4.3.

Analisis Implementasi Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016................................................................................................................. 168

3.5.

3.4.4.

Analisis Masalah Struktur Belanja .............................................................................. 176

3.4.5.

Analisis Masalah Penyelesaian Tagihan .................................................................... 182

3.4.6.

Analisis Proyeksi Penyerapan Anggaran .................................................................... 189

Rumusan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 .................................. 194

BAB IV Analisis Aspek Khusus ...................................................................................................... 197 4.1.

Pokok-Pokok Program Nawa Cita dan Pendekatan Analisisnya .......................................... 197

4.2.

Analisis Pelaksanaan Anggaran Program Nawacita ................................................................ 200

4.3.

4.2.1.

Implementasi Program Nawa Cita Bidang Kesehatan TA 2016 ................................. 200

4.2.2.

Implementasi Program Nawa Cita Bidang Pendidikan TA 2016 ................................. 206

4.2.3.

Implementasi Program Nawa Cita Bidang Pangan/Pertanian TA 2016 ...................... 213

4.2.4.

Implementasi Program Nawa Cita Bidang Program Infrastruktur Prioritas ................. 218

Rekomendasi Pelaksanaan Anggaran Aspek Khusus ........................................................... 236

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi .......................................................................................... 241 5.1.

Kesimpulan ............................................................................................................................ 241

5.2.

Rekomendasi ......................................................................................................................... 247

Daftar Referensi ................................................................................................................................ 259 Lampiran -Lampiran

ix

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Proporsi Belanja dalam Tiap Fungsi Tahun 2016

11

Tabel 2.2.

Daftar 10 Besar Satker Kementerian/Lembaga berdasarkan Jumlah Pagu dan % Kontribusi Realisasi (dalam Ribu Rupiah) Tren Penyerapan Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Organisasi

14

Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19

Daftar 10 Program Teknis dengan Tingkat Realisasi Paling Rendah Semester I Tahun Anggaran 2016 Perkembangan Alokasi Belanja Bantuan Sosial Dalam APBN Untuk Wilayah Maluku Utara 2011 - 2016 Perkembangan Alokasi Belanja Bantuan Pemerintah Dalam APBN Untuk Wilayah Maluku Utara 2011 - 2016 Pembobotan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016

15 19 35 36 38

Peringkat dan Nilai Indikator Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Pengelolaan Uang Persediaan oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Satker Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Rata-Rata Deviasi Halaman III DIPA Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Penyampaian LPJ Bendahara oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Revisi DIPA oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

40

Peringkat dan Nilai Indikator Retur SP2D oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Nilai Indikator Dispensasi SPM oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

49

41 42 43 44 45 46 47 48

50

Peringkat dan Nilai Indikator Renkas/RPD Harian oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat dan Nilai Indikator Pagu Minus oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016 Peringkat, Nilai Bobot Indikator, dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Semester I 2016

50

Tabel 2.22

Data Blokir Dana Satker Per Kementerian dan Jenis Belanja per 30 Juni 2016

56

Tabel 2.23

Data Blokir Dana Satker dalam Rangka Penghematan/Pemotongan Anggaran per 30 Juni 2016

57

Tabel 2.20 Tabel 2.21

x

51 51

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g


Tabel 3.1 Tabel 3.2. Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Potensi Minus Belanja Pegawai pada Semester II Tahun 2016 pada Kementerian Negara/Lembaga Jumlah Pagu yang Diblokir karena Alokasinya Masih Memerlukan Reviu Dari BPKP dan karena Dasar Hukum Pengalokasian atau Dokumen Terkait Belum Dilengkapi per 30 Juni 2016 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Fungsi Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Fungsi Daftar Permasalahan Penyerapan Anggaran pada Fungsi Ekonomi Semester I TA 2016 Daftar Permasalahan Penyerapan Anggaran pada fungsi Kesehatan Semester I TA 2016 Daftar Permasalahan Penyerapan Anggaran pada fungsi Kesehatan Semester I TA 2016 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per K/L Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Kementerian/Lembaga Jumlah Satker Lingkup K/L yang Realisasinya Lebih Tinggi/Rendah dari Rata2 Realisasi Satker K/L Secara Nasional Daftar Permasalahan pada 11 satker dengan deviasi % Real Reg: Nas Terbesar Semester I TA 2016 Penyebab penurunan trend realisasi Semester I TA 2016 : TA 2015 > 50% pada 6 satker K/L Kendala/Permasalahan Umum yang Menyebabkan Realisasi 0% Pada Satker Kendala/Permasalahan Umum yang Menyebabkan Realisasi 0% Pada Satker Kendala/Permasalahan Umum yang Menyebabkan Penyerapan anggaran satker dibawah level 15% Kendala/Permasalahan Umum yang Dihadapai 4 Satker Utama dalam Kelompok 10 Satker Terbesar Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Program Generik Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Program Teknis Perubahan Pagu & Realisasi TA 2016 dibandingkan TA 2015 pada Program Generik Perubahan Pagu & Realisasi TA 2016 dibandingkan TA 2015 pada 10 Program Teknis Terbesar Kendala/Permasalahan Umum yang Dihadapai 4 Satker Utama dalam Kelompok 10 Satker Terbesar Data Program Teknis yang Realisasinya Masih 0% sd Triwulan I 2016 Per K/L & Satker Beserta Permasalahan yang Dihadapinya

xi

58 60

68 69 71 73 74 75 77 82 84 86 87 88 90 92 93 93 94 94 97 99

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

Tabel 3.21

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Jenis Belanja Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Jenis Belanja Satker yang Telah Mengalami Pagu Minus Belanja Pegawai (51) Per 30 Juni 2016

100

Alokasi, Realisasi Belanja Bansos Per Akun, output, dan K/L sd Semester I TA 2016 Komposisi/Kontribusi Alokasi dan Realisasi Jenis Belanja thd Total Pagu Serta Data Indikator Realisasi Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Jenis Kewenangan

108

112

Tabel 3.33 Tabel 3.34 Tabel 3.35 Tabel 3.36 Tabel 3.37 Tabel 3.38

Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Jenis Kewenangan Daftar Kendala pada 5 satker Kementerian/Lembaga Pengelola Dana Dekonsentrasi yang Belum Melakukan Realisasi Hingga Akhir Semester I Tahun 2016 Daftar Kendala pada Satker lingkup Kementerian Perdagangan Pengelola Tugas Pembantuan Peringkat BKPK Sesuai Rasio Keterlambatan Penyelesaian Tagihan (Pendekatan Jumlah dan Nilai SPM/SP2D) Semester I Tahun Anggaran 2016 Perbandingan Hal III DIPA dan Realisasi APBN Per Bulan Per Jenis Belanja s/d Semester I TA 2016 Daftar 10 Satker Terbaik dan Terburuk berdasarkan Tingkat Deviasi Halaman III DIPA Jumlah SP2D, Jumlah Retur, Dan Level Rasio Retur Per K/L Operasionalisasi Pendekatan Penelitian Masalah dan Solusi Terkait Faktor Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA Masalah dan Solusi Terkait Faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program Masalah dan Solusi Terkait Faktor Mekanisme Pembayaran Masalah dan Solusi Terkait Faktor Pengadaan Barang dan Jasa

139 144 150 152 153 155


Masalah dan Solusi Terkait Faktor Teknis Lainnya Masalah dan Solusi Terkait Faktor Non Teknis Lainnya

156 157

Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43 Tabel 3.44 Tabel 3.45 Tabel 3.46 Tabel 3.47 Tabel 4.1 Tabel 4.2.

Masalah dan Solusi Terkait Aspek Peraturan/Regulasi/Kebijakan Masalah dan Solusi Terkait Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung Masalah dan Solusi Terkait Aspek Sumber Daya Manusia Masalah dan Solusi Terkait Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker Masalah dan Solusi Terkait Aspek Lainnya Hasil Pengolahan Data Menggunakan Pendekatan Struktur Anggaran Hasil Pengolahan Analisis Proyeksi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 Sasaran Dimensi Pembangunan Manusia di Wilayah Maluku Utara Sasaran Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan di Wilayah Maluku Utara

162 163 165 166 167 178 190 197 198

Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28

Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32

101 103

109 111

xii

113

114 126 128 129

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16 Tabel 4.17 Tabel 4.18 Tabel 4.19 Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22 Tabel 4.23 Tabel 4.24 Tabel 4.25 Tabel 4.26

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Semester I Tahun 2016 berdasarkan Program dan Kegiatan Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Satker Kementerian Kesehatan Berdasarkan Output Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Satker Kementerian PU dan Pera Berdasarkan Output

202

Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Satker Kementerian Sosial Berdasarkan Output Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan Berdasarkan Program dan Kegiatan Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Pendidikan Satker Dinas Dikjar Prov. Maluku Utara Berdasarkan Output

205

Alokasi Anggaran dan Realisasi Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Malut Berdasarkan Output Alokasi Anggaran dan Realisasi Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran dan Realisasi Satker MIN/MTSN/MAN Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Pangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran dan Realisasi Nawacita Bidang Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Alokasi Anggaran dan Realisasi Nawacita Bidang Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Penguatan Infrastruktur yang menjadi sasaran Nawa Cita Ke-6 TA 2015 Jumlah Output dan Nilai Undisbursement Kuadran IV Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Baabullah Ternate (Kegiatan 1961) Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Baabullah Ternate (Kegiatan 1962) Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Baabullah Ternate (Kegiatan 1965) Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Osman Sadik Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Kantor UPBU Pitu Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker PPJN Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker PJN Wilayah I

209

203 205

208 209

210 211 215 216 218 219 223 224 225 225 226 227 228 230

Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Pembangunan Fisik yang Bermasalah pada Satker PJN Wilayah II Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Peralatan yang Bermasalah pada Satker PJN Wilayah II

231

Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Infrastruktur Jalan yang Bermasalah pada Satker Perhubungan Darat

234

xiii

233

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

Tabel 4.27

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Tabel 4.29 Tabel 4.30 Tabel 4.31

Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Infrastruktur Pelabuhan yang Bermasalah pada Satker Perhubungan Darat Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker SNVT Pelaksana Jaringan Air Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesehatan dan Rekomendasinya Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan dan Rekomendasinya Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Pangan/Pertanian dan Rekomendasinya

236 238 239

Tabel 4.32

Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Infrastruktur dan Rekomendasinya

239

Tabel 4.28

xiv

235 236

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3

Pola Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Perbandingan Pagu Belanja Tahun 2015 dan Tahun 2016 Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2015 dan Tahun 2016

5 8 8

Gambar 2.4

Perbandingan Tingkat Realisasi Anggaran Antarprovinsi Semester I Tahun 2016 Perbandingan Tingkat Realisasi Anggaran di Kawasan Indonesia Timur Semester I Tahun 2016 Porsi Alokasi & Realisasi Anggaran Semester I TA 2016 Berdasarkan Fungsi (dalam Jutaan Rupiah)

9

Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21 Gambar 2.22 Gambar 2.23

9 10

Persentase Realisasi Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Fungsi Tahun 2016 Persentase Realisasi Anggaran Seluruh K/L di Provinsi Maluku Utara Semester I TA 2016 Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2016 pada 10 K/L dengan Pagu Terbesar (dalam Jutaan Rupiah) Perbandingan Kontribusi Realisasi 10 K/L dengan Pagu Terbesar Semester I TA 2016 Daftar 10 Besar Satker K/L berdasarkan Kontribusi Terbesar terhadap Undisbursement Perkembangan Alokasi dan Realisasi per Program Generik Semester I Tahun 2015 dan 2016 Perkembangan Alokasi dan Realisasi pada 10 Program Teknis dengan Pagu Terbesar Semester I Tahun 2016 Alokasi dan Realisasi Semester I Tahun 2015 & 2016 berdasarkan Jenis Belanja Persentase Realisasi Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Ekonomi TA 2016 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Jenis Kewenangan Persentase Realisasi Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Jenis Kewenangan Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2011 s/d 2016 Tren Realisasi Anggaran Triwulanan TA 2011 s/d 2016 (Akumulatif) Perbandingan Tren Rata-Rata Realisasi Anggaran Semester I TA 2011 s/d 2015 dengan Realisasi Anggaran TA 2016 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Ekonomi

11 12 13 14 15 17 18 20 20 21 22 29 30 30 31

Tren Anggaran per Bulan TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Ekonomi (tidak kumulatif) Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Pendidikan

32 32

xv

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

Gambar 2.24

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Tren Anggaran per Bulan TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Pendidikan (tidak kumulatif) Perkembangan Alokasi Pagu 10 K/L Pagu Terbesar 2016 selama TA 2011 s/d 2016 Perbandingan Realisasi Rata-Rata Semester I Tahun 2011-2015 dengan Realisasi Semester I Tahun 2016 pada 10 K/L dengan Pagu Terbesar 2016

33

Tren Alokasi Anggaran dan Realisasi Semester I Per Jenis Belanja Tahun 2011-2016 Perkembangan Pagu DIPA dan Jumlah Satker K/L yang terkena Blokir Dana Per Bulan s.d. 30 Juni 2016 Perkembangan Realisasi belanja pegawai bulanan (nonakumulatif) selama semester I 2016

37

Gambar 2.30 Gambar 2.31

Perkembangan Jumlah DIPA Berdasarkan Sebab Blokir Januari–Juni 2016 Perkembangan Jumlah Pagu Blokir Berdasarkan Sebab Blokir Januari–Juni 2016

59 59

Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4

Matrik Pencapaian Target Realisasi Triwulanan Cluster Realisasi Anggaran dan Jumlah Satkernya Cluster Level Pagu dan Kontribusi Realisasi Level Indeks Rata-Rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Semester I Tahun 2016 Kerangka Masalah Pelaksanaan Anggaran K/L Semester I Tahun 2016 Grafik level realisasi dan kontribusi per Fungsi Semester I TA 2016 Grafik Realisasi Anggaran Fungsi Ekonomi Per Sub Fungsi Semester I TA 2016 Grafik Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan Per Sub Fungsi Semester I TA 2016 Grafik Realisasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial Per Sub Fungsi Semester I TA 2016 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran pada 23 K/L dengan Realisasi dibawah 40% sd Semester I TA 2016 Grafik Realisasi Anggaran Satker Lingkup Kementerian Perdagangan sd Semester I TA 2016 Grafik Cluster Level Pagu dan Capaian % Real Dibandingkan Rata2 Nasional Kontribusi Kelompok Satker Terhadap Kenaikan Trend Realisasi TA 2016 Dibandingkan TA 2015 Grafik Data Satker yang Realisasinya Masih O% sd Semester I TA 2016 Per K/L Grafik Jumlah Satker Per K/L yang Realisasinya Rendah (<15%) sd Semester I TA 2016 Grafik Realisasi Satker Yang Mengalami Pagu Minus (real > 100%) sd Semester I TA 2016 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada 10 Satker dengan Pagu Terbesar TA 2016

63 63 64 65

Gambar 2.25 Gambar 2.26 Gambar 2.27 Gambar 2.28 Gambar 2.29

Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Gambar 3.11 Gambar 3.12 Gambar 3.13 Gambar 3.14 Gambar 3.15 Gambar 3.16 Gambar 3.17

33 34

56 57

66 70 71 72 74 79 80 84 85 87 89 91 91

xvi

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Gambar 3.18

Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada Program Generik dan Program Teknis Utama yang Dianggap Mengalami Masalah Dalam Pelaksanaan Anggaran Selama Semester I TA 2016

95

Gambar 3.19

Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada Kegiatan pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian/Lembaga (PPSAKL) Semester I TA 2016 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada Satker Pelaksana Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan (PPDSPKP) Semester I TA 2016

96

Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 51 Semester I TA 2016 Jumlah Satker yang Realisasi Belanja 51 Telah Melampaui 60% sd Semester I TA 2016 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 52 Semester I TA 2016 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 53 Semester I TA 2016 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 57 Semester I TA 2016 Hubungan Antara Jenis Belanja dan Rendahnya Penyerapan pada Fungsi Ekonomi, Pendidikan & Pelayanan Umum (% dihitung terhadap total pagu APBN) Grafik Realisasi Anggaran Per Jenis Kewenangan Semester I TA 2016 Diagram Hubungan permasalahan anggaran pada Berbagai Klasifikasi Anggaran Terhadap Agenda Prioritas Nawacita Periode Semester I TA 2016 Ketepatan Waktu Revolving UP Berdasarkan Frekuensi dan Nominalnya Selama Semester I TA 2016 Cluster Presentase Revolving UP Selama Semester I TA 2016 Clustering Rasio Keterlambatan Revolving UP oleh Satker Selama Semester I TA 2016 Data Ketertiban Waktu Penyampaian PTUP Selama Semester I TA 2016 Jumlah dan Nilai Tagihan Termin yang Jatuh Tempo Per 30 Juni 2016 Clustering Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan LS Kontraktual TA 2015 Clustering Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan LS Per jenis Belanja Semester I TA 2016

101

Gambar 3.20

Gambar 3.21 Gambar 3.22 Gambar 3.23 Gambar 3.24 Gambar 3.25 Gambar 3.26

Gambar 3.27 Gambar 3.28 Gambar 3.29 Gambar 3.30 Gambar 3.31 Gambar 3.32 Gambar 3.33 Gambar 3.34 Gambar 3.35 Gambar 3.36 Gambar 3.37 Gambar 3.38 Gambar 3.39

Cluster Keterlambatan Penyelesaian Tagihan Selama Semester I Tahun 2016 Per Kelompok BKPK Perbandingan Hal III DIPA dan Realisasi APBN Secara Umum s/d Semester I TA 2016 (akumulatif) Perbandingan Hal III DIPA dan Realisasi APBN Secara Umum s/d Semester I TA 2016 (non akumulatif) Data Deviasi Realisasi Terhadap Rencana Penarikan Dana Pada Halaman III DIPA

98

103 104 106 107 110

112 116 118 119 119 121 123 124 124 125 127 127 128

xvii

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

Gambar 3.40 Gambar 3.41 Gambar 3.42 Gambar 3.43 Gambar 3.44 Gambar 3.45 Gambar 3.46

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Cluster Nilai Rata-Rata Deviasi Bulanan Halaman III DIPA Satker s/d Semester I TA 2016 Penandatangan, Pendaftaran, dan Ketepatan Penyampaian Data Kontrak Semester I TA 2016 Cluster Satker berdasarkan Tingkat Rasio Keterlambatan Data Kontrak Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2016 Trend Keterlambatan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran TA 2015 Pengajuan Revisi Seluruh Jenis Selama Semester I Tahun 2016

129 130 131 132 133 134

Gambar 3.47

Perkembangan Revisi Per Bulan (Seluruh Jenis) dan Cluster Revisi Satker Selama Semester I Tahun 2016 Revisi Pagu Tetap Satker Selama Semester I Tahun 2016

135

Gambar 3.48

Data Kesalahan /pengembalian SPM Sepanjang Semester I TA 2016

136

Gambar 3.49

Alasan Penolakan/Pengembalian SPM Satker

137


Retur SP2D Selama Semester I TA 2016 Jumlah SP2D, Jumlah Retur, Dan Level Rasio Retur Per K/L Data Dispensasi Renkas/RPD per K/L dan satker Selama Semester I TA 2016 Perkembangan level deviasi renkas/RPD harian satker per bulan selama Semester I Tahun 2016 Perbandingan Rata-Rata Deviasi RPD Satker dengan Jumlah Frekuensi Pengajuan RPD yang Telah dilakukannya Selama Semester I Tahun 2016 Cluster Satker dan K/L berdasarkan Rasio Deviasi Renkas/RPD Selama Semester I TA 2016 Hasil Survei Pokok Masalah Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- representatif) Hasil Survei Pokok Masalah Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- kontributif) Kelompok 10 Besar Elemen Subvariabel yang Dianggap Paling Dominan Menghambat Penyerapan Anggaran Selama Semester I Tahun 2016 (Menggunakan sudut pandang sub variabel- segmentatif) Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Perencanaan & Penganggaran/Revisi DIPA Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Mekanisme Pembayaran

138 138 140 141

Gambar 3.54


Gambar 3.59

Gambar 3.60

Gambar 3.61

134

142

143 147 147 148

149

151

152

xviii

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Gambar 3.62

Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Pengadaan Barang dan Jasa

154

Gambar 3.63

Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Teknis Lainnya Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Non Teknis Lainnya Hasil Survei Aspek Masalah Pengelolaan Keuangan Satker Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- representatif) Hasil Survei Aspek Masalah Pengelolaan Keuangan Satker Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- kontributif) Kelompok 5 Besar Elemen/Subvariabel Aspek Manajemen yang Dianggap Paling Bermasalah Selama Semester I Tahun 2016 (Menggunakan sudut pandang sub variabel- segmentatif) Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Peraturan/Kebijakan/Regulasi Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Sumber Daya Manusia Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Lainnya Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- representatif) Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- kontributif)

155

Daftar 5 Item Aktivitas/Langkah Strategis yang Paling Banyak dan Paling Sedikit Ditindaklanjuti/Dilaksanakan (Menggunakan sudut pandang sub variabel- segmentatif) Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Perencanaan Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Pelaksanaan Anggaran Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Pengadaan Barang dan Jasa

171

Gambar 3.64

Gambar 3.65 Gambar 3.66 Gambar 3.67



Gambar 3.74

Gambar 3.75


Gambar 3.78

157

159 159 160

161 163 164 166

167 170

170

172 173

174

xix

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

Gambar 3.79

Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Pengendalian dan Pengawasan

175

Gambar 3.80

Kategori Struktur Belanja dan Tingkat Ketercapaian Target Realisasi Semester I Tahun 2016 Diagram Scatter Analisa Struktur Belanja dan Nilai Rata-Rata Realisasi Anggaran Per Kelompok Kategori s/d Semester I Tahun 2016 Kontribusi Kelompok Satker Terhadap Capaian Realisasi ≥ 40% s/d Semester I TA 2016 Pada Setiap Kategori Struktur Belanja Kontribusi Kelompok Satker Terhadap Capaian Realisasi < 40% s/d Semester I TA 2016 Pada Setiap Kategori Struktur Belanja Variabel penelitian yang digunakan dalam kajian penyelesaian tagihan tahun 2016 Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Tagihan dan Intensitas Keterjadiannya Rumusan Masalah Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016 Grafik Alokasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Nawa Cita Bidang Kesehatan Tahun 2016 Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Program Nawa Cita Bidang Pendidikan TA 2016 Pagu & Realisasi Program Nawa Cita Bidang Pendidikan TA 2016 per K/L Keterpaduan Lintas Instansi dalam Pembangunan Kedaulatan Pangan Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Program Nawa Cita Bidang Pangan TA 2016 Pagu dan Realisasi Program Nawa Cita Bidang Pangan TA 2016 per K/L Ilustrasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Bentuk Barang Proyek Infrastruktur Prioritas di Wilayah Maluku Utara Grafik Alokasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Provinsi Maluku Utara

178

Gambar 3.81 Gambar 3.82 Gambar 3.83 Gambar 3.84 Gambar 3.85 Gambar 3.86 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Gambar 4.9 Gambar 4.10 Gambar 4.11 Gambar 4.12 Gambar 4.13 Gambar 4.14

179 180 181 183 187 196 201 202 207 207 213 214 215 217 219 220

Grafik Alokasi dan Realisasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Per K/L Grafik Alokasi dan Realisasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Per Satker Pola Penyebaran efisiensi dan efektivitas output Kegiatan Nawa Cita bidang Infrastruktur TA 2015 Kategori Output Bidang Infrastruktur Berdasarkan Hasil Scatter Plot

220 221 222 222

xx

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

DAFTAR BOKS Boks 2.1

Penegasan Definisi Belanja Bantuan Sosial dan Tata Kelola Belanja Pemerintah yang Lebih Baik

35

Boks 3.1

Alat Diagnosa Kendala Teknis Pelaksanaan Anggaran

67

Boks 3.2

Indikasi Pengelolaan TUP yang Memiliki Tingkat Efisiensi yang Rendah

122

Boks 3.3

Metode Analisis Penelitian Terdahulu

145

Boks 4.1

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Layanan Keuangan Digital

212

xxi

R

e

T

a

v

h

i

u

u

P

n

e

A

l

n

a

k

g

s

g

a

a

n

r

a

a

a

n

n

2

A

0

n

1

g

g

a

r

a

n

K

a

n

w

i

l

S

e

m

e

s

t

e

r

I

6

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I

Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Bulanan Per Satuan Kerja Hingga Akhir Semester I Tahun 2016

Lampiran II Lampiran III

Data Realisasi Anggaran Triwulanan (Nonakumulatif) Setiap Program Data perbandingan realisasi anggaran secara nasional dan regional per klasifikasi anggaran

Lampiran IV

Data perbandingan realisasi anggaran hingga Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 Kuesioner Form kuesioner dan rekapitulasi hasil survey pokok permasalahan dalam penyerapan anggaran, aspek permasalahan dalam pengelolaan keuangan satker, dan implementasi langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran TA 2016 Daftar pertanyaan/Kuesioner yang diajukan saat kegiatan survey Penyelesaian Tagihan Pengolahan/perhitungan proyeksi yang dilakukan dengan menggunakan model total maupun per jenis belanja

Lampiran V

Lampiran VI Lampiran VII

xxii

1.6 Keterbatasan Penyusunan Reviu

1.5 Methodologi Yang Digunakan

1.4 Data yang Digunakan

BAB I Pendahuluan .mmap - 2/27/2016 - Mindjet

1.1 Latar Belakang

BAB I Pendahuluan

1.2 Tujuan

1.3 Ruang Lingkup

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai peran yang sangat strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi. Untuk itu, APBN 2015 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi berkaitan dengan lokasi anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilitasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang positif, efisien dan stabil. Fungsi alokasi mengharuskan APBN untuk dapat menentukan skala prioritas pembangunan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan sumber-sumber pendapatan untuk menutup kebutuhan tersebut. Fungsi distribusi mengharuskan hasilhasil yang dicapai dari APBN harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Fungsi stabilisasi mengharuskan APBN dapat mengatur arus uang dan barang untuk mengendalikan perekonomian negara. Dalam setiap periode pelaksanaan APBN, selalu ada tantangan yang hadir dan harus dihadapi. Di tahun 2016, tantangan telah muncul sejak awal tahun akibat kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari efek resesi ekonomi dunia dalam beberapa tahun belakangan. Keadaan perekonomian dalam negeri ikut mempengaruhi kondisi keuangan Negara di awal tahun. Keterbatasan sumber penerimaan mendorong semua pihak untuk melakukan langkah efisiensi dan penghematan anggaran sejak awal. Berbagai kebijakan yang bersifat pembatasan/pengurangan/pergeseran alokasi anggaran dari belanja non prioritas ke belanja prioritas terus dilakukan. Dinamika kondisi dalam pelaksanaan APBN tersebut memaksa pemerintah (dhi Kementerian Keuangan selalu pengelola fiskal) untuk selalu siap dan sigap membaca perubahan situasi dan menyiapkan berbagai alternatif langkah solusi mengantisipasi masalah yang akan atau telah terjadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku pembina pelaksanaan anggaran di Maluku Utara bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker di wilayah kerjanya. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus APBN itu sendiri. Dengan demikian hasil dari monitoring dan evaluasi dapat menjadi feedback bagi perencanaan dan penganggaran berikutnya.

1

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Pada saat ini, monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara telah memanfaatkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: Indikator Realisasi Anggaran, Indikator Pengelolaan UP, indikator Pengelolaan TUP, Indikator Penyelesaian Tagihan, Indikator Deviasi Halaman III DIPA, Indikator Penyampaian Data Kontrak, Indikator Penyampaian LPJ Bendahara, Indikator Revisi DIPA, Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM, Indikator Retur SP2D, Indikator Dispensasi SPM, Indikator Perencanaan Kas / RPD Harian dan Indikator Pagu Minus. Pembinaan pelaksanaan anggaran dilakukan secara rutin setiap tiga bulan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, dan setiap semester dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran. Sebagai follow up atas seluruh aktivitas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan serta memenuhi ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-28/PB/2015 tanggal 31 Juli 2015 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Reviu Pelaksanaan Anggaran Wilayah yang berisi tentang analisis pelaksanaan APBN pemerintah pusat di tingkat wilayah. 1.2. TUJUAN Reviu Pelaksanaan Anggaran disusun dengan tujuan; 1) Menilai kinerja pelaksanaan anggaran, terutama belanja pemerintah, apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluaran, efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya, memenuhi tujuan, memberikan dampak seperti yang diharapkan ataupun memenuhi indikator kinerja lainnya; 2) Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan, menelusuri dan menganalisis sebabnya; 3) Menghasilkan rekomendasi kebijakan, strategi iplementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif. Reviu Pelaksanaan Anggaran disusun juga untuk kepentingan manejerial, yakni pengambilan kebijakan dalam bidang fiskal, antara lain: 1) Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran; Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan perumusan regulasi, strategi pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran. 2) Kementerian/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas APBN. 3) Pemerintah Daerah terkait K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskalnya. 4) Masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan melalui kegiatankegiatan pemerintah. 5) Swasta, sebagai informasi terkait dengan keikutsertaan swasta dalam aktivitas pemerintah.

2

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 1.3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup reviu Pelaksanaan Anggaran semester I Tahun 2016 meliputi analisis terhadap dana APBN yang dialokasikan pada seluruh satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Reviu dilakukan terhadap pagu dan realisasi anggaran, termasuk atas capaian keluaran volume fisik dari output program Nawa Cita. Penelusuran lainnya yaitu atas indikator dan indeks kinerja pelaksanaan anggaran, penelusuran kendala pelaksanaan anggaran, serta menganalisis dampak kebijakan pelaksanaan anggaran di Semester I Tahun 2016 terhadap realisasi/penyerapan anggaran dan implementasi program prioritas nasional yang tercantum dalam bingkai agenda Nawa Cita. Dalam reviu aspek khusus, lebih difokuskan pada analisis pelaksanaan anggaran terkait program nawacita khususnya terkait tema Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Infrastruktur untuk kemudian difokuskan pada sasaran pengembangan wilayah yang tercantum dalam bab VI Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. 1.4. DATA YANG DIGUNAKAN Sesuai dengan guideline (pedoman) penyusunan reviu pelaksanaan anggaran wilayah yang disampaikan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, maka penyusunan reviu pelaksanaan anggaran di wilayah Maluku Utara Semester I Tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan Data Sekunder dan Data Primer. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan anggaran. 1. Analisis Data Sekunder (Desk Research) merupakan tahap analisis kuantitatif atau kualitatif dengan menggunakan basis data ataupun informasi yang telah tersedia. Dengan kata lain desk research adalah literature review atas informasi kuantitatif dan kualitatif yang ada di database. Contoh adalah data realisasi penyerapan anggaran yang terdapat di aplikasi Web Monev Pelaksanaan

Anggaran,

indikator

pelaksanaan

anggaran

yang

disediakan

Direktorat

PA/KPPN/Direktorat SITP dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran. 2. Analisis Data Primer (Field Research). Merupakan tahap analisis kuantitatif ataupun kualitatif dengan menggunakan survei sebagai alat (tool) pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Aktivitas field research dilakukan untuk melengkapi aktivitas desk research dengan tujuan mengumpulkan

data

atau

informasi

tambahan

yang

diperlukan

untuk

memperkuat

argumentasi/hipotesis yang telah teridentifikasi pada aktivitas desk research. Adapun tahapan penyusunan reviu pelaksanaan anggaran adalah: persiapan, pengumpulan data/informasi, analisis, dan penyusunan laporan. Dalam penyusunan reviu pelaksanaan anggaran di wilayah Maluku Utara Semester I Tahun 2016 kali ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mendapatkan data primer dengan melaksanakan 4 (empat) macam survey, yaitu: (1) survey penyelesaian tagihan, (2) survey pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran, (3) survey aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker, dan (4) survey implementasi langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran TA 2016.

3

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 1.5. METHODOLOGI YANG DIGUNAKAN Secara umum, analisis dalam reviu pelaksanaan anggaran ditujukan untuk menelusuri dua kelompok masalah yang dialami dalam pelaksanaan anggaran, yaitu masalah penyerapan anggaran dan masalah pengelolaan keuangan satker. Dalam analisis masalah teknis penyerapan anggaran, digunakan metode penelitian berupa penelusuran masalah menggunakan pendekatan klasifikasi anggaran berdasarkan fungsi, organisasi (Kementerian/Lembaga dan Satker), Program, Jenis Belanja, dan Jenis Kewenangan, yang kemudian dilakukan analisis dampak permasalahan terhadap implementasi agenda Nawa Cita. Sementara itu, untuk dalam menganalisis masalah pengelolaan keuangan satker digunakan pendekatan klasifikasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk memberikan analisis yang lebih tajam atas permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi selama semester I, disajikan penelusuran masalah dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian terdahulu serta pendekatan penelitian terbaru. Pada pendekatan penelitian terdahulu, terdapat 3 analisis yang dilakukan, yaitu; (i) pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran; (ii) aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker; serta (iii) tindak lanjut langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Pada ketiga analisis tersebut digunakan teknik analisis data kuantitatif-kualitatif dengan menggunakan statistik deskriptif (berdasarkan 3 sudut pandang: representative-kontributif-segmentatif) atas hasil survey yang dilakukan. Sementara itu, pada pendekatan penelitian terbaru, terdapat 3 analisis yang dilakukan yaitu: (i)

hubungan struktur belanja dengan realisasi anggaran; (ii) faktor penyebab keterlambatan

penyelesaian tagihan; serta

(iii) penyiapan proyeksi realisasi anggaran. Pada ketiga analisis

pendekatan penelitian terbaru tersebut digunakan teknis analisis yang berbeda-beda, dengan rincian: teknis analisis komparasi rasio untuk analisis struktur anggaran, teknis analisis statistik deskriptif untuk analisis penyelesaian tagihan, dan teknis analisis forecasting untuk analisis proyeksi. Untuk mengetahui perkembangan dan optimalisasi pelaksanaan program Nawa Cita, dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan efektivitas dan efisiensi output kegiatan serta metode analisis scatter plot untuk mengidentifikasi/memetakan/mengelompokkan output-output yang telah dijalankan dan tercapai dengan optimal dan tidak optimal. 1.6. KETERBATASAN PENYUSUNAN REVIU Penyusunan reviu pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2016 untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki keterbatasan, mengingat adanya keterbatasan dalam memperoleh data secara sensus pada populasi yang jumlahnya banyak, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menggunakan metode sampling dalam memperoleh data primer. Metode sampling dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap Kementerian/Lembaga dalam survei sehingga permasalahan yang diperoleh dapat mewakili seluruh Kementerian/Lembaga yang ada di Provinsi Maluku Utara.

4

2.1 Overview APBN

2.7 Current Issue: Kualitas Perencanaan vs Pelaksanaan Anggaran

2.6.1 Blokir Dana 2.6.2 Pagu Minus

2.2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Secara Keseluruhan 2.6 Blokir Dana dan Pagu Minus

2.2.2 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

2.5.1 Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga

2.2 Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Maluku Utara

2.5.2 Pengelolaan Uang Persediaan (UP) 2.5.3 Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2.5.5 Deviasi Halaman III DIPA 2.5.6 Data Kontrak 2.5.8 Revisi DIPA

2.5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016

2.2.6 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kewenangan

Bab II Tinjauan Umum Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara

2.3.1 Pelelangan Pra-DIPA 2.3.2 Langkah-langkah Strategis Perceptan Pelaksanaan Anggaran 2016

2.5.9 Pengembalian/Kesalahan SPM

2.3.3 Pencairan UP di Awal Tahun Anggaran 2016

2.5.10 Retur SP2D

2.3.4 Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Negara/Lembaga

2.5.11 Dispensasi SPM 2.5.12 Renkas/RPD Harian

2.3 Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016

2.5.13 Pagu Minus 2.5.14 Peringkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

2.4.2 Tren Belanja Berdasarkan Fungsi

2.3.5 Penundaaan/Penangguhan Revisi Anggaran untuk APBN-P 2.3.6 Dispensasi Pengajuan Renkas Harian Tahun 2016 2.3.7 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 2.3.8 Pembayaran Gaji ke-13 dan ke-4 (THR) di Bulan Juni 2016

2.4.1 Tren Belanja Secara Umum 2.4.3 Tren Belanja Berdasarkan Organisasi

2.2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Program 2.2.5 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

2.5.4 Penyelesaian Tagihan LS Non Belanja Pegawai

2.5.7 Penyampaian LPJ Bendahara

2.2.3 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

2.4 Tren Belanja Tahun 2011 s/d 2015

2.3.10 Pembayaran Kompensasi bagi Ketua dan Anggota KPU

2.4.4 Tren Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Bab II Tinjauan Umum Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara

2.3.9 Penggunaan Akun Belanja Persediaan 2.3.11 Pencantuman Cara Tarik Kegiatan SBSN

.mmap - 8/20/2016 - Mindjet

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN DI MALUKU UTARA 2.1 OVERVIEW APBN Setiap tahun, APBN disusun pemerintah untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan, terutama dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah, APBN harus disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan undang-undang. Setelah ditetapkan, APBN harus dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan penuh tanggung jawab agar fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, APBN berperan sebagai alat/instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dan

pembangunan,

mencapai

pertumbuhan

ekonomi,

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Di dalam APBN, tertuang seluruh program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) beserta rincian anggaran belanjanya. Penyusunan APBN berpedoman pada program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah (RKP). RKP sendiri mengacu pada dan merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Saat ini, posisi RPJP berada pada RPJP Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN ini dibagi dalam empat RPJM dengan durasi tiap RPJM yaitu lima tahun. Hubungan antara APBN, RKP, RPJM, dan RPJP dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut. Gambar 2.1 Pola Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: H. Paskah Suzetta, 22 Maret 2007, http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_content&task=view&id=212

5

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016 merupakan bagian dari RPJM Nasional Ketiga (2015–2019) sehingga RKP Tahun 2016 mengacu pada RPJM Tahun 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Tema yang diusung dalam RKP tersebut yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RKP Tahun 2016 termuat dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia: prioritas dalam dimensi ini meliputi sektor pendidikan dengan melaksanakan Program

Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan

melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:prioritas dalam dimensi ini meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, dan inovasi dan teknologi. 3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan: dimensi ini memprioritaskan pada upaya pemerataan antarkelompok pendapatan serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Termasuk dalam dimensi ini yaitu bidang pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta tata ruang dan pertanahan. 4. Kondisi Perlu: kondisi perlu merupakan kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung. Kondisi perlu memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola, dan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas data dan informasi statistik yang lebih baik termasuk salah satu program yang dijalankan untuk mewujudkan kondisi perlu. Untuk wilayah Maluku Utara, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, tema pembangunan wilayah Kepulauan Maluku (Maluku dan Maluku Utara) yakni mengarahkan Maluku Utara sebagai 1. produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; 2. percepatan

pembangunan

perekonomian

berbasis

maritim

(kelautan)

melalui

pengembangan industri berbasis komoditas perikanan;

6

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3. pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga, dan 4. pariwisata bahari. Capaian sasaran pembangunan wilayah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan peran ekonomi daerah Maluku Utara terhadap perekonomian nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sendiri diharapkan dapat tumbuh 4,8–5,8 persen pada tahun 2016 ini. Guna mendukung agenda-agenda prioritas dan dalam rangka mewujudkan pemerataan antarwilayah, RKP Tahun 2016 mengamanatkan percepatan pembangunan infrastruktur. Di wilayah Maluku Utara, terdapat beberapa proyek infrastruktur prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain pembangunan Bandara Pitu Morotai, pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangoli-Jailolo-Goal-Kedi-Galela), pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah (Boboneigo-Ekor-Subaim-Lolobata-Tamtam-Akelamo-Gamloba-JaraJara-Buli-Maba-Sagea-Patani), dan pembangunan Dermaga General Cargo 100 m – Pelabuhan Sofifi. Dalam subbab-subab berikut, akan diuraikan mengenai belanja pemerintah pusat tahun 2016 untuk wilayah Maluku Utara. Komposisi anggaran dalam APBN 2016 dan kaitannya dengan prioritas pembangunan Maluku Utara dapat dilihat dalam subbab tersebut. 2.2 BELANJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016 DI PROVINSI MALUT Pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah Provinsi Maluku Utara diwujudkan melalui alokasi dan realisasi anggaran belanja pada APBN. Dalam uraian berikut, akan dijabarkan perkembangan pelaksanaan anggaran selama semester I tahun 2016, mulai dari alokasi dan realisasi belanja secara keseluruhan untuk provinsi hingga alokasi menurut Fungsi, Bagian Anggaran, Program, Jenis Belanja, dan Jenis Kewenangan. Data-data umum tersebut akan dikerucutkan lebih lanjut menjadi data-data yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran atau penyaluran belanja semester I tahun 2016. Indikasi awal atas permasalahan/kendala pelaksanaan anggaran yang ditemukan akan dianalisis lebih lanjut pada bab berikutnya. 2.2.1 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA SECARA KESELURUHAN Sampai dengan akhir semester I Tahun 2016, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp.5.425.659.577.000,-, lebih rendah daripada APBD agregat 2016 yang sebesar Rp11.106.226.485.135. Alokasi APBN tersebut hanya 87,97% dari alokasi tahun sebelumnya atau turun 12,03% dibandingkan alokasi tahun 2015. Perbandingan pagu belanja tahun 2015 dan 2016 ditunjukkan dalam Gambar 2.2. Kemudian, dari alokasi tersebut, sampai dengan 30 Juni 2016, sebesar 32,35% atau Rp1.754.955.054.149,- telah direalisasikan oleh seluruh satuan kerja di wilayah Provinsi Maluku Utara. Persentase realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 tetapi masih di bawah target realisasi hingga triwulan II yang telah ditetapkan sebesar 40%. Lalu, jika dilihat

7

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dari proporsi realisasi, realisasi bulanan selama semester I 2016 lebih tinggi daripada realisasi periode yang sama tahun 2015. Tingkat realisasi anggaran bulanan (akumulatif) selama semester I tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.3. Sementara, tingkat realisasi anggaran bulanan per satuan kerja hingga akhir semester I tahun 2016 dapat dilihat dalam Lampiran I. Gambar 2.2 Perbandingan Pagu Belanja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016

Tingkat realisasi anggaran Maluku Utara semester I tahun 2016 lebih rendah daripada ratarata realisasi nasional yang sebesar 33,18%. Sementara, di kawasan Indonesia timur, tingkat realisasi anggaran Maluku Utara hanya lebih tinggi dari tingkat realisasi APBN di wilayah Maluku. Perbandingan tingkat realisasi anggaran antarprovinsi dapat dilihat dalam Gambar 2.4dan perbandingan tingkat realisasi anggaran kawasan Indonesia timur dapat dilihat dalam Gambar 2.5 berikut.

8

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.4 Perbandingan Tingkat Realisasi Anggaran Antarprovinsi Semester I Tahun 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Gambar 2.5 Perbandingan Tingkat Realisasi Anggaran di Kawasan Indonesia TimurSemester I Tahun 2016


2.2.2 PAGU DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI Alokasi dana APBN 2016 di wilayah Provinsi Maluku Utara didominasi oleh tiga fungsi, yaitu Fungsi Ekonomi dengan porsi 53,83% dari pagu total, lalu Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan Pendidikan dengan porsi masing-masing 11,95% dan 9,95%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa prioritas APBN di wilayah Provinsi Maluku Utara terletak pada bidang Ekonomi, Ketertiban dan Keamanan, dan Pendidikan yang alokasi dana APBN untuk ketiga fungsi tersebut mencapai 75,73% dari total volume APBN 2016. Porsi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2016 berdasarkan fungsi dapat dilihat dalam Gambar 2.6.

9

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.6 Porsi Alokasi & Realisasi Anggaran Semester I TA 2016 Berdasarkan Fungsi (dalam Jutaan Rupiah)


Jika

ditelaah

lebih

dalam,

dari

total

pagu

Fungsi

Ekonomi

yang

mencapai

Rp2.920.626.812.000,-, sebesar Rp2.000.266.741.000,- atau 68,49% dialokasikan pada Subfungsi Transportasi. Kondisi ini sejalan dengan fokus APBN 2016 di wilayah Provinsi Maluku Utara yang diarahkan untuk penguatan keterkaitan antarpulau dan selanjutnya mendorong perekonomian serta mewujudkan pemerataan antarwilayah. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, secara umum, realisasi anggaran APBN semester I 2016 Maluku Utara lebih rendah daripada rata-rata realisasi nasional. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan fungsi, posisi realisasi Maluku Utara relatif bervariasi. Seperti tampak dalam Gambar 2.6, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, terdapat lima fungsi yang realisasinya lebih rendah daripada rata-rata nasional. Fungsi-fungsi tersebut yaitu Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Perlindungan Sosial, dan Perumahan dan Fasilitas Umum. Fungsi Ketertiban dan Keamanan menjadi fungsi dengan tingkat realisasi tertinggi pada semester I 2016. Alokasi belanja untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan ini berada pada satuansatuan kerja di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Narkotika Nasional. Fungsi Ketertiban dan Keamanan tersebut ditunjang terutama oleh belanja pegawai yang proporsi pagunya mencapai 53,2%. Sementara itu, Fungsi Ekonomi—yang merupakan fokus anggaran dan fungsi dengan pagu tertinggi—terealisasi 13,87% lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi nasional khusus fungsi ekonomi yang sebesar 39,49%. Namun demikian, berbeda dengan Fungsi Ketertiban dan Keamanan, Fungsi Ekonomi ditunjang oleh belanja modal yang proporsinya paling tinggi dibanding fungsi lainnya, yakni mencapai 69,8% dari total pagu Fungsi Ekonomi. Perbandingan komposisi belanja tiap fungsi dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut. Warna merah menunjukkan jenis belanja dengan proporsi pagu tertinggi dalam tiap fungsi.

10

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 2.1 Proporsi Belanja dalam Tiap Fungsi Tahun 2016

Nama Fungsi Agama Ekonomi

Proporsi Pagu per Jenis Belanja dari Total Pagu Fungsi Belanja Belanja Belanja Belanja Modal Pegawai Barang Bantuan Sosial 70,0% 27,4% 2,6% 2,2%

28,1%

69,8%

Kesehatan

10,0%

70,4%

19,6%

Ketertiban dan Keamanan

53,2%

41,9%

4,9%

Lingkungan Hidup

19,2%

63,7%

17,0%

Pariwisata dan Budaya

100%

Pelayanan Umum

33,6%

62,5%

3,9%

Pendidikan

46,0%

42,5%

10,5%

1,0%

Perlindungan Sosial

10,3%

49,6%

16,3%

23,8%

Pertahanan Perumahan dan Fasilitas Umum

96,5%

3,5%

0,2%

35,2%

64,6%


Dilihat dari realisasi per triwulan, Fungsi Ketertiban dan Keamanan memiliki tingkat realisasi tertinggi di triwulan II, yakni lebih dari 30%. Sebaliknya, Fungsi Pariwisata dan Budaya memiliki nilai realisasi terendah di triwulan II, yaitu hanya 13%. Selain itu, Fungsi Pariwisata dan Budaya juga merupakan satu-satunya fungsi yang sama sekali belum terealisasi di triwulan I dan baru terealisasi di triwulan II. Gambaran realisasi triwulanan berdasarkan klasifikasi fungsi ditunjukkan dalam Gambar 2.7 berikut. Gambar 2.7 Persentase Realisasi Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Fungsi Tahun 2016


11

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.2.3

PAGU DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN KLASIFIKASI ORGANISASI Pagu APBN di wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 dialokasikan pada 43 K/L

dengan jumlah satker mencapai 307 (414 DIPA). Dari seluruh K/L tersebut, terdapat 24 K/L yang belum mampu melampaui target realisasi hingga triwulan II sebesar 40%. Bahkan, terdapat K/L yang sama sekali belum mencatatkan realisasi, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara. Realisasi anggaran seluruh K/L di Provinsi Maluku Utarasemester I tahun 2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.8. K/L yang digambarkan dengan bar berwarna merah merupakan 10 K/L dengan pagu terbesar. Gambar 2.8 Persentase Realisasi Anggaran Seluruh K/L di Provinsi Maluku UtaraSemester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 004=BPK, 005=Mahkamah Agung, 006=Kejaksaaan RI, 010=Kemendagri, 012=Kemenhan, 013=Kemenhukham RI, 015=Kemenkeu, 018=Kementan, 019=Kemenperin, 020=Kemen ESDM, 022=Kemenhub, 023=Kemendikbud, 024=Kemenkes, 025=Kemenag, 026=Kemenaker, 027=Kemensos, 029=Kemen LHK, 032=Kemen KP, 033=Kemen PU PR, 040=Kemenpar, 042=Kemristek Dikti, 043=Kemen LH, 044=Kemenkop PKM, 047=Kemen P3A, 054=BPS, 055=Kemen PPN, 056=Kemen ATR/BPN, 057=Perpusnas, 059=Kemenkominfo, 060=Polri, 063=BPOM, 065=BKPM, 066=BNN, 067=Kemen Desa PDTT, 068=BKKBN, 075=BMKG, 076=KPU, 087=Arsipnas, 089=BPKP, 090=Kemendag, 092=Kemenpora, 107=Basarnas, 111=BNPP, 115=Bawaslu, 116=LPP RRI

Sepuluh K/L dengan pagu terbesar pada 2016 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan

dan

Kebudayaan.

Nilai

alokasi

anggaran

di

10

K/L

tersebut

mencapai

Rp4.677.528.904.000,- atau sebesar 86,21% dari total alokasi untuk seluruh kementerian negara/lembaga yang ada di Provinsi Maluku Utara. Realisasi anggaran untuk sepuluh K/L tersebut tersaji dalam Gambar 2.9. Dari 10 kementerian negara/lembaga tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033) serta Kementerian Perhubungan (022) menjadi dua K/L yang mendapat alokasi paling besar, yaitu berturut sebesar Rp.2.106.843.798.000,- dan Rp.633.354.815.000,- atau 50,5% dari total

12

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 pagu belanja tahun 2016. Dari proporsi alokasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus atau prioritas pembangunan di Provinsi Maluku Utara masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu bidang infrastruktur. Fokus anggaran ini sejalan dengan prioritas pembangunan dan sesuai fokus pembangunan kewilayahan di Maluku Utara. Gambar 2.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2016 pada 10 K/L dengan Pagu Terbesar (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 012=Kemenhan, 018=Kementan, 022=Kemenhub, 023=Kemendikbud, 024=Kemenkes, 025=Kemenag, 032=Kemen KP, 033=Kemen PU PR, 042=Kemristek Dikti, 060=Polri

Selanjutnya, bila ditelusuri lebih lanjut, dari 10 K/L dengan pagu terbesar, terdapat lima K/L yang tingkat kontribusinya terhadap realisasi keseluruhan di Maluku Utara lebih kecil dibandingkan kontribusi yang idealnya diberikan berdasarkan proporsi alokasi pagu K/L terhadap total pagu tahun 2016. Lima K/L tersebut yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033), Kementerian Pertanian (018), Kementerian Kesehatan (024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (032), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023). Dengan kata lain, kelima kementerian tersebut memiliki nilai margin kontribusi yang bernilai negatif. Gambaran margin kontribusi tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.10. Selain dirinci berdasarkan kementerian/lembaga, klasifikasi organisasi dalam APBN juga dapat dirinci berdasarkan satker pengguna anggaran. Berdasarkan klasifikasi ini, diketahui terdapat 10 satker dengan jumlah alokasi pagu yang material (secara kumulatif berjumlah 42,88% dari total pagu) sehingga kinerja realisasinya berpotensi memberi pengaruh yang besar terhadap kinerja realisasi anggaran secara keseluruhan. Sepuluh satker dengan pagu terbesar serta sepuluh satker dengan kontribusi realisasi terbesar dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.2. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 9 dari 10 satuan kerja dengan tingkat kontribusi tertinggi terhadap realisasi anggaran di Maluku Utara merupakan satuan-satuan kerja dengan pagu terbesar pula.

13

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.10 Perbandingan Kontribusi Realisasi 10 K/L dengan Pagu Terbesar Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 012=Kemenhan, 018=Kementan, 022=Kemenhub, 023=Kemendikbud, 024=Kemenkes, 025=Kemenag, 032=Kemen KP, 033=Kemen PU PR, 042=Kemristek Dikti, 060=Polri Tabel 2.2 Daftar 10 Besar Satker Kementerian/Lembaga berdasarkan Jumlah Pagu dan % Kontribusi Realisasi (dalam Ribu Rupiah) 10 Besar Satker Berdasarkan Jumlah Pagu Kode

Nama Satker

Jumlah Pagu

% Pagu

10 Besar Satker Berdasarkan % Kontribusi thd Realisasi Kode

PJN Wilayah II 812.663.492 14,98% 498637 Prov Malut PJN Wilayah I Prov 498678 436.649.789 8,05% 498678 Malut SNVT PJPAM Prov. 498637 185.885.000 3,43% 344419 Malut Korem 344419 176.105.354 3,25% 498679 152/Babullah Bandar Udara 521992 158.145.136 2,91% 449633 Kuabang di Kao Pengembangan Sistem 496709 Penyediaan Air 130.935.194 2,41% 496709 Minum Prov. Malut PSPLK Prov. 496715 119.706.120 2,21% 288457 Maluku Utara Universitas 401020 107.926.204 1,99% 496715 Khairun Bandar Udara 288457 Babullah di 102.114.271 1,88% 401020 Ternate Dinas Pertanian 289108 Prov. Maluku 96.386.520 1,78% 521992 Utara Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, 2016 498679

Jumlah Pagu

% Kontri

SNVT PJPAM Prov. Malut

185.885.000

6,05%

PJN Wilayah I Prov Malut

436.649.789

5,33%

Korem 152/Babullah

176.105.354

4,88%

PJN Wilayah II Prov Malut

812.663.492

3,63%

SNVT PJSAM Maluku Provinsi Maluku Utara

76.600.000

3,50%

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prov. Malut

130.935.194

3,31%

Bandar Udara Babullah di Ternate

102.114.271

2,55%

PSPLK Prov. Maluku Utara

119.706.120

2,49%

Universitas Khairun

107.926.204

2,29%

Bandar Udara Kuabang di Kao

158.145.136

2,04%

Nama Satker

Sementara itu, terdapat pula sepuluh satker dengan tingkat kontribusi terbesar terhadap undisbursement atau ketidakserapan anggaran di Maluku Utara. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara menjadi satker dengan tingkat kontribusi undisbursement terbesar. Gambaran kontribusi undisbursement sepuluh satker tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.11.

14

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat empat satker yang termasuk 10 satker dengan pagu terbesar termasuk juga dalam 10 satker dengan tingkat kontribusi terbesar terhadap undisbursement. Tiga satker tersebut yaitu Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Utara Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara, dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Gambar 2.11 Daftar 10 Besar Satker K/L berdasarkan Kontribusi Terbesar terhadap Undisbursement


Keterangan: 498679=Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara, 498678=Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Utara, 521992=Bandar Udara Kuabang di Kao, 637614=Politeknik Kesehatan Ternate, 401726=Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Malut, 280813=Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai, 289114=Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut, 486630=Pengembangan Kawasan Permukiman Prov. Malut, 626376=Kanwil Kemenag Prov. Malut, 289014=Dinas Pertanian Prov. Malut.

Kemudian, data realisasi triwulanan menunjukkan bahwa 6 dari 43 K/L baru merealisasikan dananya di triwulan II. Kementerian tersebut yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Sementara, realisasi anggaran empat kementerian yang termasuk 10 K/L dengan pagu terbesar, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan, tercatat masih di bawah 5% pada triwulan I. Persentase realisasi triwulanan (nonakumulatif) berdasarkan klasifikasi organisasi ditunjukkan dalam Tabel 2.3. Tabel 2.3 Tren Penyerapan Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Organisasi No.

Kode BA

1

004

2 3

K/L

Triwulan I

Triwulan II

Badan Pemeriksa Keuangan

15,81%

28,29%

005

Mahkamah Agung

16,63%

24,72%

006

Kejaksaan Republik Indonesia

16,28%

27,34%

(bersambung ke halaman berikutnya)

15

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 No.

Kode BA

4

010

5

K/L

Triwulan I

Triwulan II

Kementerian Dalam Negeri

4,27%

15,23%

012

Kementerian Pertahanan

19,98%

28,72%

6

013

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

18,53%

29,47%

7

015

Kementerian Keuangan

16,13%

25,48%

8

018


2,54%

22,91%

9

019

Kementerian Perindustrian

11,48%

24,44%

10

022

Kementerian Perhubungan

9,55%

23,05%

11

023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4,18%

20,74%

12

024

Kementerian Kesehatan

3,50%

13,32%

13

025

Kementerian Agama

15,74%

28,68%

14

026

Kementerian Ketenagakerjaan

10,77%

37,08%

15

027

Kementerian Sosial

2,91%

15,70%

16

029

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8,30%

22,35%

17

032

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2,79%

14,25%

18

033


8,47%

17,02%

19

040

Kementerian Pariwisata

0,00%

12,97%

20

042

13,00%

24,16%

21

044

5,00%

21,98%

22

047

0,00%

0,00%

23

054

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pusat Statistik

15,79%

35,46%

24

055

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

15,95%

21,94%

25

056

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

18,49%

25,75%

26

057

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

0,00%

75,11%

27

059

Kementerian Komunikasi dan Informatika

13,45%

15,87%

28

060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

19,09%

32,38%

29

063

Badan Pengawas Obat dan Makanan

2,28%

18,85%

30

065

Badan Koordinasi Penanaman Modal

12,79%

40,98%

31

066

Badan Narkotika Nasional

20,22%

23,71%

32

067

Kementerian Desa, PDTT

5,54%

17,64%

33

068

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

14,51%

28,41%

34

075

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

20,90%

30,86%

35

076

Komisi Pemilihan Umum

17,32%

28,16%

36

087

Arsip Nasional Republik Indonesia

0,00%

4,29%

37

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

23,30%

30,77%

38

090

Kementerian Perdagangan

3,99%

7,02%

39

092

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

0,00%

26,86%

40

107

Badan SAR Nasional

13,21%

18,84%

41

111

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

0,00%

17,64%

42

115

Badan Pengawas Pemilihan Umum

11,82%

30,89%

43

116

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

19,91%

27,96%

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Ket.: Baris dengan warna gelap menunjukkan K/L yang sama sekali belum ada realisasi selama triwulan I 2016.

16

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.2.4 PAGU DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN KLASIFIKASI PROGRAM Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan K/L. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku I Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan (Depkeu dan Bappenas, 2009), program dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu (i) program generik, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa unit pengguna anggaran yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan, dan (ii) program teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat. Program generik yang terdapat pada satuan-satuan kerja di wilayah Maluku Utara meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pendidikan dan Pelatihan/Pengembangan/Pemberdayaan SDM, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Penelitian dan Pengembangan. Perkembangan alokasi dana dan realisasi tiap program tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.12. Gambar 2.12 Perkembangan Alokasi dan Realisasi per Program Generik Semester I Tahun 2015 dan 2016


Pada APBN tahun 2016, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya menjadi program generik dengan pagu tertinggi, yakni Rp.576.917.513.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa program generik difokuskan untuk mendukung pelayanan aparatur dan administrasi pemerintahan. Selain itu, program ini juga difokuskan untuk mendukung program prioritas Nawacita, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Lalu, bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, hanya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang tingkat realisasinya pada semester I tahun 2016 lebih tinggi daripada realisasi periode yang sama tahun lalu. Sementara, selisih realisasi terjauh dari tahun sebelumnya

17

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 terjadi pada Program Pendidikan dan Pelatihan/Pengembangan/Pemberdayaan SDM, yaitu 12,46% lebih rendah daripada realisasi semester I 2015. Untuk program teknis, terdapat 10 program dengan pagu terbesar, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan,Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pendidikan Islam, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, Program Pembangunan Jalan masih menjadi program teknis dengan nilai pagu tertinggi. Perkembangan pagu dan realisasi kesepuluh program tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.13 berikut. Gambar 2.13 Perkembangan Alokasi dan Realisasi pada 10 Program Teknis dengan Pagu Terbesar Semester I Tahun 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan : PPJ = Program Penyelenggaraan Jalan; PPPTU=Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; PPPIP= Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, PPSDA= Program Pengelolaan Sumber Daya Air; PPI=Program Pendidikan Islam; PPPTL= Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; PPMOMD= Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; PPDKPM=Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;PPPPSP=Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;PPDSPKP=Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, untuk keseluruhan program teknis, terdapat lima program yang sama sekali belum terealisasi hingga akhir semester I tahun 2016, antara lain Program Bina Pemerintahan Desa, Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Program Bimbingan Masyarakat Budha. Tabel 2.4 menyajikan daftar 10 Program teknis dengan realisasi paling rendah sampai akhir semester I tahun 2016.

18

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 2.4 Daftar 10 Program Teknis dengan Tingkat Realisasi Paling Rendah Semester I Tahun Anggaran 2016

12.994.193.000

Realisasi Smt I 2016 -

% Realisasi 0,00%

1.900.000.000

-

0,00%

910.000.000

-

0,00%

532.380.000

-

0,00%

34.143.000

-

0,00%

Nama Program

Pagu 2016

Program Bina Pemerintahan Desa Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Bimbingan Masyarakat Buddha Program Penguatan Kesehatan Nasional

Pelaksanaan

Jaminan

1.098.931.000

8.780.000

0,80%

420.680.000

18.056.000

4,29%

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

81.429.135.000

4.463.108.450

5,48%

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

11.448.941.000

667.658.000

5,83%

5.326.893.000

377.904.000

7,09%

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program Pemberdayaan Sosial Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016

Jika dilihat dari tingkat realisasi triwulanan (nonakumulatif), terdapat 26 dari total 159 program yang sama sekali belum terealisasi di triwulan I. Namun, ada pula program yang di triwulan I sudah terealisasi lebih dari 50%, yaitu Program Pengembangan Hukum Kepolisian (68,28%) dan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM (62,33%). Realisasi triwulanan (nonakumulatif) setiap program dapat dilihat dalam Lampiran II. 2.2.5 PAGU DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN KLASIFIKASI EKONOMI Berdasarkan klasifikasi ekonomi, APBN di wilayah Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi empat jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52) Belanja Modal (53), dan Belanja Bantuan Sosial (57). Dibandingkan dengan tahun lalu, secara nominal, hanya alokasi belanja pegawai dan belanja barang yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja bantuan sosial bahkan hanya 9,39% dari alokasi belanja bantuan sosial tahun 2015. Namun demikian, alokasi anggaran terbesar masih terdapat pada jenis belanja modal dengan proporsi 46,4% dari pagu total, lalu disusul berturut-turut oleh belanja barang, belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial dengan proporsi masing-masing sebesar 34,2%, 19,1%, dan 0,2%. Kemudian, jika dilihat dari sisi realisasi, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi kenaikan tingkat realisasi pada jenis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Alokasi dan realisasi per jenis belanja semester I tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.14.

19

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.14 Alokasi dan Realisasi Semester I Tahun 2015 & 2016 berdasarkan Jenis Belanja


Terkait belanja modal yang merupakan belanja dengan pagu terbesar, 92,33% alokasi pagu belanja modal dimiliki oleh dua kementerian saja, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, dengan alokasi masing-masing sebesar 74,93% dan 17,90%. Sementara, alokasi selebihnya yang sebesar 7,67% tersebar pada 29 K/L lainnya. Tingkat penyerapan belanja modal sampai akhir semester I 2016 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan tersebut masing-masing sebesar 24,80% dan 29,64%. Sementara itu, untuk jenis belanja bantuan sosial, selama tahun 2016 belanja tersebut terdapat pada Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.Realisasi belanja bantuan sosial semester I tahun 2016 pada dua kementerian tersebut masing-masing yaitu 12,44% dan 1%. Secara triwulanan, realisasi semua jenis belanja di triwulan II lebih tinggi daripada realisasi pada triwulan I. Realisasi triwulanan (nonakumulatif) berdasarkan klasifikasi ekonomi ditunjukkan dalam Gambar 2.15 berikut. Gambar 2.15 Persentase Realisasi Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Ekonomi TA 2016


20

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan uraian di atas, belanja yang terindikasi paling menghadapi masalah dalam pelaksanaannya anggarannya adalah jenis belanja bantuan sosial. Selain di bawah target, realisasinya pun baru dimulai pada triwulan II. 2.2.6 PAGU DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS KEWENANGAN Berdasarkan jenis kewenangannya, APBN di wilayah Provinsi Maluku Utara dapat diklasifikasikan menjadi Dekonsentrasi (DK), Kantor Daerah (KD), Kantor Pusat (KP), dan Tugas Pembantuan (TP). Porsi alokasi APBN untuk jenis kewenangan KD mencapai 43,09% atau sebesar Rp.2.338.065.550.000,-, sementara KP sebanyak 42,48% dengan pagu

Rp.2.304.715.070.000,-.

Jumlah satker yang mempunyai kewenangan KP tersebut hanya sebanyak 17 satker, tetapi total nilai pagunya hampir sama besar dengan satker kewenangan KD yang jumlah satkernya sebanyak 269. Sebagian besar dana APBN dengan jenis kewenangan KP tersebut terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum (38,48% dari total pagu TA 2016 atau 90,59% dari total pagu kewenangan KP TA 2016). Data menunjukkan bahwa dari realisasi anggaran pada semua jenis kewenangan selama semester I tahun 2016 lebih tinggi daripada realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan ditunjukkan dalam Gambar 2.16 berikut. Gambar 2.16 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Jenis Kewenangan


Sementara itu, jika dilihat dari realisasi triwulanan, jenis kewenangan TP dan DK menunjukkan realisasi yang relatif rendah dibanding kewenangan KD dan KP selama triwulan I. Akan tetapi, pada triwulan II, jenis kewenangan TP dan DK mencatatkan tingkat realisasi yang lebih tinggi daripada jenis kewenangan KP. Gambaran realisasi triwulanan (nonakumulatif) berdasarkan klasifikasi jenis kewenangan ditunjukkan dalam Gambar 2.17 berikut.

21

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.17 Persentase Realisasi Triwulanan (Nonakumulatif) berdasarkan Klasifikasi Jenis Kewenangan


Berdasarkan uraian di atas, jenis kewenangan yang terindikasi paling menghadapi kendala dalam pelaksanaan anggaran semester I tahun 2016 yaitu jenis kewenangan KP dan TP. Kedua jenis kewenangan tersebut menunjukkan tingkat realisasi semester I yang lebih rendah dibanding jenis kewenangan lain. 2.3 KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 Kebijakan pelaksanaan anggaran yang diambil oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan anggaran, baik itu pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada tahun 2016, terkait dengan belanja negara, setidaknya terdapat beberapa kebijakan penting yang memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran secara keseluruhan, antara lain kebijakan pelelangan sebelum DIPA disahkan dan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14. 2.3.1 PELELANGAN PRA-DIPA Sebagaimana diungkapkan Ardhi (2016, 14–15) dalam Media Keuangan, pemerintah berharap penyerapan anggaran pada APBN 2016 akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi waktu maupun besarannya. Oleh sebab itu, dilakukan upaya-upaya agar penyerapan anggaran sudah bisa dimulai sejak awal tahun dan penumpukan belanja pada semester II dan triwulan keempat bisa dihindari. Setelah APBN 2016 disahkan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar semua kementerian/lembaga segera memulai proses lelang. Sementara, penandatanganan kontraknya dilakukan setelah DIPA diterima, sebelum masuk tahun 2016. Inisiatif tersebut dimungkinkan sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

22

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setelah rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, setiap satker di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif. 2.3.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2016 Guna mengoptimalkan peran belanja pemerintah, khususnya belanja K/L, terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016, perlu dilakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran di setiap aspek, mulai perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran, hingga pengendalian dan pengawasan. Langkah-langkah strategis tersebut tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.05/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Beberapa langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2016 antara lain sebagai berikut: 1. Satuan kerja meneliti kembali DIPA yang telah diterima. Dalam hal masih terdapat anggaran yang diberi catatan dalam DIPA, seperti blokir, satuan kerja agar segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut. 2. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, satuan kerja agar menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan) paling lambat bulan Maret 2016. 3. Satuan kerja segera melakukan revolving uang persediaan (UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%. 2.3.3 PENCAIRAN UP DI AWAL TAHUN ANGGARAN 2016 Dalam rangka mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2016, satuan kerja diperkenankan mencairkan dana UP di awal tahun 2016 sepanjang satuan kerja tersebut telah melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN walaupun proses rekonsiliasi belum selesai. Hal ini diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.05/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2016. Pencairan dana UP tersebut diberikan dengan syarat-syarat berikut: 1. Satuan kerja K/L telah mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2015. 2. Permintaan pencairan dana UP dilampiri dengan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi keuangan. 2.3.4 PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN 2016 sehingga penggunaan dana APBN menjadi lebih efektif dan efisien, kebijakan efisiensi/penghematan dilakukan

23

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 oleh pemerintah. Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2016. Penghematan dan pemotongan belanja tersebut terutama dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya. Penghematan dan pemotongan belanja tersebut tidak dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta anggaran yang bersumber dari PNBP badan layanan umum. Satuan kerja melakukan penghematan dan pemotongan belanja dengan melakukan identifikasi mandiri terhadap program/kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran yang akan dihemat serta memastikan anggaran yang dihemat tersebut tidak dicairkan dengan cara blokir mandiri (selfblocking). Atas blokir mandiri tersebut, satuan kerja mengusulkan revisi DIPA dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Kementerian Keuangan. Usulan revisi tersebut selanjutnya akan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku. 2.3.5

PENUNDAAN/PENANGGUHAN REVISI ANGGARAN UNTUK APBN-P Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah

Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembagadalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2016, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat Nomor S-1148/AG/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran dalam Rangka Mempercepat Revisi Penghematan/Pemotongan Belanja K/L TA 2016. Kemudian, mengacu pada dua ketentuan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat Nomor S5560/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L Tahun 2016. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5560/PB/2016 tentang Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L Tahun 2016 tersebut mengamanatkan bahwa selama proses revisi penghematan/pemotongan pagu di Direktorat Jenderal Anggaran belum selesai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan hanya dapat melakukan pengesahan revisi DIPA yang diajukan satuan kerja sepanjang 1. satuan kerja melampirkan surat pernyataan dari pejabat eselon I K/L yang menyatakan bahwa satker bersangkutan telah menyelesaikan proses revisi anggaran dalam rangka penghematan/pemotongan pagu belanja; 2. revisi anggaran bersumber dari pinjaman dan hibah; 3. revisi anggaran bersumber dari PNBP pada satker BLU.

24

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.3.6 DISPENSASI PENGAJUAN RENKAS HARIAN TAHUN 2016 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satuan kerja diwajibkan menyampaikan rencana penarikan dana harian (RPD Harian) kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar paling lambat 5 hari kerja sebelumnya. Ketentuan mengenai batasan nilai transaksi diatur sebagai berikut: (i) minimal Rp.1 miliar untuk KPPN Tipe A1 yang berlokasi di ibukota provinsi; (ii) minimal Rp.500 juta untuk KPPN Tipe A1 yang tidak berlokasi di ibukota provinsi; serta (iii) minimal Rp.200 juta untuk KPPN Tipe A2. Dalam Pasal 36 (7) dan (8), Peraturan Menteri Keuangan dimaksud juga mengatur bahwa KPPN melakukan penolakan atas SPM yang diajukan satuan kerja yang tidak menyampaikan RPD harian atau terlambat menyampaikan RPD harian. Namun, penolakan tersebut dikecualikan bagi pengajuan SPM yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak, yakni penanggulangan bencana alam, penanggulangan kerusuhan sosial dan/atau terorisme, operasi militer dan/atau intelijen, kegiatan kepresidenan, atau transaksi mendesak lainnya yang disetujui kepala KPPN. Pada 19 Mei 2016, terbit surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-4166/PB.3/2016 tentang Pemberian Dispensasi Penyampaian RPD Harian. Kebijakan ini diberikan dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah yang tepat dan akurat. Dalam surat ini, diatur bahwa KPPN dapat menerima pengajuan SPM dengan dispensasi penyampaian RPD harian. Dispensasi diberikan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Penerimaan pengajuan SPM yang tidak ada RPD harian sebelumnya, tetapi SPM tersebut untuk membiayai kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. 2. Penerimaan pengajuan SPM yang tidak ada RPD harian sebelumnya, tetapi SPM tersebut tidak untuk membiayai kegiatan yang bersifat penting dan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. 3. Penerimaan pengajuan SPM yang nilainya kurang dari 15% nilai RPD harian yang diajukan sebelumnya atau yang nilainya lebih dari 15% nilai RPD harian yang diajukan sebelumnya. 4. Penerimaan pengajuan perbaikan SPM yang melebihi tanggal pergeseran RPD harian tanpa mengajukan RPD harian kembali. Dalam hal ini, pergeseran tanggal RPD harian dapat dilakukan maksimal empat hari kerja dari tanggal RPD harian awal.

25

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.3.7 TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN 2016 Tata cara revisi anggaran tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016. Terdapat perbedaan materi antara dua peraturan tersebut dengan peraturan tata cara revisi tahun sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal perubahan pejabat perbendaharaan dan perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satker sepanjang kode tetap. Mengenai perubahan pejabat perbendaharaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 mengatur bahwa usulan revisi tersebut menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, revisi perubahan pejabat perbendaharaan menjadi kewenangan Ditjen Anggaran. Hal ini menyebabkan satuan kerja harus menempuh jalur yang lebih panjang jika ingin mengusulkan revisi pejabat perbendaharaan, yakni harus mengusulkan ke eselon I kemudian pihak eselon I akan menyampaikan usulan tersebut ke Ditjen Anggaran. Namun demikian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016, kewenangan pengesahan revisi pejabat perbendaharaan kembali diserahkan kepada Ditjen Perbendaharaan. Kemudian, mengenai perubahan nomenklatur, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 mengatur bahwa kewenangan pengesahan revisi nomenklatur berada pada Ditjen Perbendaharaan. Sementara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 mengatur bahwa kewenangan tersebut berada pada Ditjen Anggaran. Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 ketentuan tersebut diubah lagi. Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan nomenklatur satker dengan kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dan urusan bersama menjadi kewenangan Ditjen Anggaran, sedangkan perubahan nomenklatur satker dengan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan. 2.3.8

PEMBAYARAN GAJI KE-13 DAN KE-4 (THR) DI BULAN JUNI 2016 Sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2016, salah satu kebijakan umum

belanja pemerintah pusat tahun 2016 adalah mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik melalui pemberian tunjangan hari raya bagi PNS/TNI/Polri serta pemberian gaji dan pensiun ke-13. Kebijakan pemberian gaji dan pensiun ke-13 merupakan kebijakan baselineyang telah ada selama ini. Sementara, kebijakan pemberian tunjangan hari raya bagi PNS/TNI/Polri merupakan kebijakan yang baru berlaku mulai tahun 2016.

26

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Petunjuk teknis untuk pembayaran gaji dan pensiun ke-13 serta tunjangan hari raya tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural. Berdasarkan ketentuan di atas, tunjangan hari raya bagi PNS pemerintah pusat, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural dibayarkan pada bulan Juni 2016. Selain tunjangan hari raya tersebut, pada bulan Juni 2016 dibayarkan juga penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural dan gaji ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Sementara, tunjangan ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli 2016. Adanya pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya pada bulan Juni 2016 mengakibatkan peningkatan realisasi belanja pegawai dalam jumlah besar. Beberapa kementerian/lembaga diperkirakan akan mengalami pagu minus belanja pegawai pada semester II 2016. Uraian mengenai realisasi belanja pegawai tersebut dapat dilihat dalam Subsubbab 2.6.1. 2.3.9

PENGGUNAAN AKUN BELANJA PERSEDIAAN Pada 29 Desember 2014, terbit surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-

9070/PB/2014 tentang Perubahan Akun Belanja Persediaan. Kebijakan perubahan segmen akun ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Kebijakan perubahan segmen akun untuk belanja yang menghasilkan barang berupa persediaan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2015 seiring dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015. Dengan demikian, penyusunan anggaran tahun 2016 (yang dilakukan pada tahun 2015) juga harus mengacu pada ketentuan tersebut. Jika anggaran dalam DIPA yang digunakan untuk menghasilkan barang berupa persediaan masih dibebankan pada akun yang tidak sesuai, satuan kerja harus melakukan penyesuaian dengan merevisi akun tersebut.

27

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.3.10 PEMBAYARAN KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KPU Guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Kompensasi/Penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009. Hal-hal yang diatur dalam kedua ketentuan tersebut antara lain: (i) alokasi dana uang kompensasi/penghargaan bagi ketua/anggota KPU, ketua/anggota KPU provinsi, dan ketua/anggota KPU kabupaten/kota terdapat dalam DIPA (tahun 2016) KPU masing-masing dan alokasi tersebut merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui; (ii) uang kompensasi/penghargaan diberikan bagi ketua/anggota KPU, ketua/anggota KPU provinsi, dan ketua/anggota KPU kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2009 dan besarannya diberikan berdasarkan masa kerja jabatan. 2.3.11 PENCANTUMAN CARA TARIK KEGIATAN SBSN Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016, surat berharga syariah negara (SBSN) adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai kegiatan/proyek kementerian/lembaga. Kegiatan/proyek tersebut seperti pembangunan rel kereta api, bendungan, jalan, dan asrama haji. Seperti pinjaman dan hibah, SBSN perlu disertai dengan kode register dan harus menggunakan cara penarikan tertentu. Ketentuan mengenai pencantuman kode register dan cara penarikan SBSN tersebut diatur dalam surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Surat edaran Dirjen Perbendaharaan tersebut mengatur bahwa kode cara penarikan untuk SBSN adalah Rekening Khusus (RK). Jika dalam DIPA satker masih terdapat kesalahan kode cara penarikan, revisi kode cara penarikan dengan sumber dana SBSN tersebut dapat dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 2.4 TREN BELANJA TAHUN 2011 S/D 2015 Data APBN (baik itu alokasi maupun realisasi) yang disajikan selama kurun waktu tertentu (sebagai suatu data time series) merupakan hal yang menarik untuk diamati. Melalui data tersebut dapat dilihat kecenderungan (tren) pelaksanaan yang bersifat tetap, naik, atau bahkan turun selama interval waktu tertentu. Fluktuasi belanja yang terjadi pada setiap periode dapat membentuk suatu pola

28

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 yang dapat digunakan untuk meramalkan pelaksanaan anggaran yang akan terjadi. Selain itu, dengan mempelajari tren yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dapat dibuat analisis perbandingan pelaksanaan anggaran antartahun. 2.4.1 TREN BELANJA SECARA UMUM Dalam kurun waktu lima tahun sebelum 2016, secara nominal, alokasi belanja selalu mengalami peningkatan rata-rata 20,08% setiap tahunnya. Selain itu, realisasi belanja semester I dalam kurun waktu lima tahun sebelum 2016 relatif fluktuatif dengan nilai fluktuasi antara 0,66%–12,24%. Penurunan realisasi paling tajam terjadi pada semester I 2015 dengan selisih persentase 12,24% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tren alokasi dan realisasi anggaran selama semester I 2011– 2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.18. Gambar 2.18 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2011 s/d 2016


Sementara itu, jika dilihat dari tren realisasi triwulanannya, selama 2011–2016, realisasi semester I selalu di bawah nilai 40%. Selain itu, dalam kurun 2011–2015, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Maluku Utara yang relatif rendah pada semester I tersebut cenderung diikuti dengan dengan penumpukan realisasi di akhir tahun. Kondisi seperti tren 2011–2015 tersebut perlu diantisipasi pada tahun 2016 ini sebab dampak yang terjadi tidak menguntungkan. Selain tidak sehat bagi manajemen kas pemerintah, hal tersebut membuat fungsi APBN sebagai stimulus perekonomian tidak optimal. Halim (2014, 83) mengungkapkan bahwa belanja pemerintah termasuk salah satu pendorong utama laju pertumbuhan perekonomian. Untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, makin awal kegiatan tersebut dilaksanakan, maka manfaat serta efek stimulusnya juga makin besar. Jika pelaksanaan kegiatan itu cenderung terlambat atau baru bisa terlaksana di akhir tahun padahal seharusnya bisa dilaksanakan sejak awal, maka yang dirugikan adalah masyarakat banyak sebab manfaat yang akan diterimanya menjadi tertunda. Lalu, di sisi moneter, menurut Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, seperti diberitakan Yoga (2011)

29

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah yang menumpuk di akhir tahun akan membuat likuiditas di pasar saat akhir tahun semakin besar juga. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan meningkatkan inflasi di akhir tahun karena harga barang dan jasa tidak lagi sesuai dengan jumlah uang beredar yang terlalu banyak.Tren realisasi anggaran secara triwulanan selama 2011–2016 ditunjukkan dalam Gambar 2.19 berikut. Gambar 2.19 Tren Realisasi Anggaran Triwulanan TA 2011 s/d 2016 (Akumulatif)


2.4.2 TREN BELANJA BERDASARKAN FUNGSI Berdasarkan klasifikasi fungsi, bila dibuat rata-rata selama kurun waktu lima tahun sebelum tahun 2016, urutan ranking realisasi semester I dari yang tertinggi ke terendah untuk periode 2011-2015 adalah fungsi Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Pelayanan Umum, Lingkungan Hidup, Ekonomi, Perlindungan Sosial, Agama, Pendidikan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, dan Pariwisata dan Budaya. Kecenderungan yang berbeda terjadi pada tahun 2016. Urutan realisasi tertinggi hingga terendah untuk periode semester I 2016 adalah fungsi Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Pelayanan Umum, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Agama, Perumahan dan Fasilitas Umum, Ekonomi, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Pariwisata dan Budaya. Tren realisasi tiap fungsi tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.20. Gambar 2.20 Perbandingan Tren Rata-Rata Realisasi Anggaran Semester I TA 2011 s/d 2015 dengan Realisasi Anggaran TA 2016


30

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan termasuk fungsi dengan proporsi pagu terbesar pada tahun 2016. Namun, secara umum, sebagaimana diungkapkan di atas, peringkat realisasi keduanya cenderung berada di tengah-tengah selama 2011–2016. Oleh sebab itu, uraian tren berlanja berdasarkan fungsi akan difokuskan pada tren realisasi belanja untuk Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan. Dengan tingkat proporsi pagu yang besar, pemahaman atas tren belanja pada kedua fungsi ini dianggap penting bagi analisis permasalahan realisasi anggaran secara keseluruhan. 1. Tren Fungsi Ekonomi Pada fungsi Ekonomi, alokasi anggaran selama kurun waktu 2011-2015 cenderung fluktuatif. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2015 karena terdapat pengalihan belanja dari fungsi lainnya yang dinilai kurang produktif ke fungsi Ekonomi untuk belanja modal infrastruktur. Pada tahun 2016, alokasi untuk fungsi Ekonomi kembali lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dari sisi realisasi, pola realisasi anggaran Fungsi Ekonomi selama kurun waktu 2011-2016 bersifat fluktuatif (naik-turun). Realisasi tertinggi terjadi pada semester I tahun 2014 sedangkan realisasi terendah terjadi pada semester I tahun 2015. Pada semester I 2016, realisasi tercatat 2,22% lebih tinggi dibanding realisasi periode yang sama tahun 2015. Namun, secara umum, tingkat realisasi selama 2011–2016 selalu berada di bawah target 40%. Tren alokasi dan realisasi fungsi Ekonomi selama 2011–2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.21. Gambar 2.21 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Ekonomi


Bila melihat tren realisasi bulanan, terlihat bahwa tingkat realisasi anggaran pada fungsi Ekonomi selama tahun 2011-2015 menunjukkan pola yang tidak selalu sama dan cenderung fluktuatif selama semester I. Namun, secara umum, realisasi cenderung paling rendah di Januari dan paling tinggi di bulan Juni. Tren realisasi bulanan fungsi Ekonomi dapat dilihat dalam Gambar 2.22.

31

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.22 Tren Anggaran per Bulan TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Ekonomi (tidak kumulatif)


2. Tren Fungsi Pendidikan Pada fungsi Pendidikan, alokasi dan realisasi anggaran selama kurun waktu 2011-2016 mengalami tren turun-naik dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, tingkat realisasi untuk fungsi pendidikan selama semester I 2011–2015 berada pada angka 27,86%. Tingkat realisasi terendah terjadi pada tahun semester I 2011, yaitu hanya 20,97%%. Realisasi untuk semester I tahun 2016 sendiri mencapai 39,01%, tertinggi dibanding capaian semester I lima tahun sebelumnya. Tren alokasi dan realisasi fungsi pendidikan dapat dilihat dalam Gambar 2.23. Gambar 2.23 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Pendidikan


Bila melihat tren realisasi bulanan, terlihat bahwa tingkat realisasi anggaran pada fungsi Pendidikan selama tahun 2011-2015 menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif selama semester I. Serupa dengan tren Fungsi Ekonomi, titik terendah realisasi Fungsi Pendidikan juga terjadi pada bulan Januari. Tren realisasi bulanan untuk fungsi Pendidikan ditunjukkan dalam Gambar 2.24.

32

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 2.24 Tren Anggaran per Bulan TA 2011 s/d 2016 pada Fungsi Pendidikan (tidak kumulatif)


2.4.3 TREND BELANJA BERDASARKAN ORGANISASI Secara umum, selama 2011–2016, terdapat empat K/L yang selalu mendapatkan alokasi pagu terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033), Kementerian Perhubungan (022), Kementerian Agama (025), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (060). Namun, pada tahun 2016, alokasi pagu untuk sebagian K/L tercatat lebih rendah daripada pagu tahun sebelumnya, termasuk untuk empat K/L tersebut. Perkembangan alokasi pagu selama 2011–2016 untuk 10 K/L dengan pagu terbesar tahun 2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.25. Gambar 2.25 Perkembangan Alokasi Pagu 10 K/L Pagu Terbesar 2016 selama TA 2011 s/d 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 012=Kemenhan, 018=Kementan, 022=Kemenhub, 023=Kemendikbud, 024=Kemenkes, 025=Kemenag, 032= Kemen KP, 033= Kemen PU PR, 042=Kemristek Dikti, 060=Polri. Alokasi pagu dihitung dari pagu K/L dibanding pagu seluruh K/L.

33

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa dari 10 K/L dengan pagu terbesar pada tahun 2016, terdapat empat K/L yang realisasinya pada semester I 2016 lebih rendah daripada rata-rata realisasi periode yang sama tahun 2011–2015. Keempat K/L tersebut yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi kementerian/lembaga yang realisasinya pada semester I tahun 2016 paling rendah dibanding rata-rata realisasi selama semester I 2011–2015. Dengan jumlah pagu yang cukup signifikan, tingkat realisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut perlu mendapatkan perhatian. Tingkat realisasi 10 K/L dengan pagu tertinggi 2016 selama semester I 2011–2016 tampak dalam Gambar 2.26. Gambar 2.26 Perbandingan Realisasi Rata-Rata Semester I Tahun 2011-2015 dengan Realisasi Semester I Tahun 2016 pada 10 K/L dengan Pagu Terbesar 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 012=Kemenhan, 018=Kementan, 022=Kemenhub, 023=Kemendikbud, 024=Kemenkes, 025=Kemenag, 032= Kemen KP, 033= Kemen PU PR, 042=Kemristek Dikit, 060=Polri.

2.4.4 TREN BELANJA BERDASARKAN JENIS BELANJA Secara nominal, alokasi pagu berdasarkan jenis belanja cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali untuk jenis belanja bantuan sosial yang setiap tahunnya mengalami penurunan (lihat Boks 2.1). Lalu, berdasarkan tingkat perkembangannya, belanja barang menjadi belanja yang memiliki tingkat pertumbuhan pagu terbesar. Dibandingkan dengan alokasi pagu di tahun 2011, maka belanja barang telah tumbuh sebesar 2,39 kali. Sementara, belanja pegawai tumbuh 1,95 kali dan belanja modal 1,89 kali. Selama lima tahun terakhir, urutan ranking proporsi belanja selalu sama, yaitu belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, dan terakhir belanja bantuan sosial.

34

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016

35


36

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan persentase realisasi rata-rata selama kurun waktu semester I 2011–2015, belanja pegawai menjadi yang tertinggi dengan nilai 42,66%, diikuti oleh belanja barang, belanja bantuan sosial, dan terakhir belanja modal. Tingkat realisasi belanja barang pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan tren lima tahun sebelumnya tersebut. Tren alokasi anggaran dan realisasi per jenis belanja pada 2011–2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.27 berikut. Gambar 2.27 Tren Alokasi Anggaran dan Realisasi Semester I Per Jenis Belanja Tahun 2011-2016


2.5 INDEKS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2016 Gambaran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga dapat ditunjukkan oleh nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dimilikinya. Untuk menghitung Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, digunakan tiga belas indikator, yang meliputi: Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman III DIPA, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP, Pengelolaan TUP, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Penyampaian LPJ Bendahara, Retur SP2D, Deviasi Renkas/RPD Harian, Pagu Minus Belanja Pegawai, dan Dispensasi SPM. Tiga belas indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance), dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tiga belas indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut juga menegaskan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga perlu diukur berdasarkan tolok ukur lain, seperti ketercapaian efisiensi dan tujuan kegiatan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perhitungan indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggunakan tiga belas indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan mengacu pada formula dan pembobotan sebagaimana ditentukan dalam Tabel 2.7. Hasil perhitungan dan pembobotan tiap indikator diuraikan dalam Subsubbab 2.5.1 sampai 2.5.13. Hasil perhitungan dan pemeringkatan akhir dijelaskan dalam Subsubab 2.5.14

37


39


40


REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi anggaran menggambarkan pencairan dana APBN yang telah dilakukan oleh satker

K/L melalui KPPN. Data peringkat dan nilai indikator realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga Semester I tahun 2016 sebagaimana ditampilkan di Tabel 2.8 di bawah ini. Tabel 2.8 Peringkat dan Nilai Indikator Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

BA 057 089 065 075 060 054 012 013 116 026 076 025 056 004 066 006 068 115 015 005 055 042 019 022 107 029 059 044 092 033 018 023 067 063 010 027 111 032 024 040 090 087 047

Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pusat Statistik Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Komisi Pemilihan Umum Kementerian Agama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Badan Pemeriksa Keuangan Badan Narkotika Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Keuangan Mahkamah Agung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Perindustrian Kementerian Perhubungan Badan SAR Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertanian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Desa, PDTT Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Pariwisata Kementerian Perdagangan Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA

% Realisasi 75,11% 54,07% 53,77% 51,77% 51,47% 51,25% 48,70% 48,00% 47,87% 47,85% 45,48% 44,42% 44,25% 44,09% 43,93% 43,63% 42,92% 42,71% 41,62% 41,35% 37,89% 37,16% 35,92% 32,60% 32,05% 30,65% 29,33% 26,97% 26,86% 25,49% 25,45% 24,92% 23,18% 21,12% 19,50% 18,61% 17,64% 17,05% 16,82% 12,97% 11,01% 4,29% 0,00%

Nilai 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 37,9 37,2 35,9 32,6 32,0 30,6 29,3 27,0 26,9 25,5 25,5 24,9 23,2 21,1 19,5 18,6 17,6 17,0 16,8 13,0 11,0 4,3 0,0


40

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.5.2 PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN (UP) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dalam pengelolaan dana UP, satker diberi waktu 1 bulan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola bendahara pengeluaran. KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada satker apabila dalam 2 bulan sejak terbit SP2D belum dilakukan pengajuan penggantian UP baik GU isi maupun GU nihil. Berdasarkan data yang ada, dihasilkan data peringkat dan nilai indikator pengelolaan UP seperti dalam Tabel 2.9 di bawah ini. Tabel 2.9 Peringkat dan Nilai Indikator Pengelolaan Uang Persediaan oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

042 043 092 044 047 067 033 025 005 019 060 026 029 023 010 022 056 027 090 013 076 024 018 065 032 057 111

Nama K/L Kementerian Ristek dan Dikti Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Koperasi dan PKM Kementerian P3A Kementerian Desa, PDTT Kementerian Pekerjaan Umum dan PR Kementerian Agama Mahkamah Agung Kementerian Perindustrian Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian LHK Kementerian P dan K Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian ATR/BPN Kementerian Sosial Kementerian Perdagangan Kementerian Hukum dan HAM RI Komisi Pemilihan Umum Kementerian Kesehatan Kementerian Pertanian Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Kelautan dan Perikanan Perpusnas Republik Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan

GUP Tepat Waktu 29 1 23 18 11 42 87 89 7 15 37 60 24 14 38 34 16 20 17 23 9 17 14 2 23

GUP Terlambat

Total GUP

Nilai

1 1 6 19 20 2 5 15 25 10 6 18 17 8 16 14 19 12 34 29 5 63 3 1

29 1 23 19 12 48 106 109 9 20 52 85 34 20 56 51 24 36 31 42 21 51 43 7 86 3 1

100 100 100 95 92 88 82 82 78 75 71 71 71 70 68 67 67 56 55 55 43 33 33 29 27 0 0

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Pengelolaan UP tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.3 PENGELOLAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan

APBN

mengatur

bahwa

satker

diberi

waktu

satu

bulan

untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan dana TUP. Namun, dalam hal TUP digunakan untuk kebutuhan yang lebih dari satu bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan

41

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui satu bulan, KPA juga perlu mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala KPPN. Berdasarkan data yang ada, dihasilkan data peringkat dan nilai indikator pengelolaan TUP seperti dalam Tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Peringkat dan Nilai Indikator Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

015 019 024 029 040 042 068 075 090 107 032 054 026 018 006 033 066 067 013 023 076 025 010 057

Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Kesehatan Kementerian LHK Kementerian Pariwisata Kementerian Ristek Dikti BKKBN BMKG Kementerian Perdagangan Badan SAR Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pusat Statistik Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pertanian Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian PUPR Badan Narkotika Nasional Kementerian Desa, PDTT Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komisi Pemilihan Umum Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PTUP Tepat Waktu 4 4 8 3 1 2 3 4 5 1 16 15 9 23 6 6 6 5 7 3 6 16 0 0

PTUP Terlambat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 6 1 1

Nilai 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 93,8 90,0 88,5 85,7 85,7 85,7 83,3 77,8 75,0 75,0 72,7 0,0 0,0

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Pengelolaan TUP tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.4 PENYELESAIAN TAGIHAN LS NON BELANJA PEGAWAI Ketepatan penyelesaian tagihan menunjukkan bahwa satker dan kementerian negara/lembaga melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, penyelesaian tagihan terutama tagihan LS non-Belanja Pegawai dapat digunakan sebagai indikator penilaian kualitas kinerja kementerian negara/lembaga. Untuk mengukur kualitas penyelesaian tagihan, jumlah SPM yang ditagihkan tepat waktu akan diperbandingkan dengan total SPM di satker atau kementerian negara/lembaga tersebut. Berdasarkan data yang ada, dapat dihasilkan peringkat dan nilai indikator penyelesaian tagihan kementerian

42

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 negara/lembaga. Peringkat dan nilai indikator penyelesaian tagihan kementerian negara/lembaga ditampilkan dalam Tabel 2.11 berikut. Tabel 2.11 Peringkat dan Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Satker Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

015 019 023 029 040 055 059 067 075 076 116 032 026 089 018 033 010 066 022 013 025 060 005 054 107 056 068 063 012 042 027 092 024 006 004

Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian LHK Kementerian Pariwisata Kementerian PPN Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Desa, PDTT BMKG Komisi Pemilihan Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Ketenagakerjaan BPKP Kementerian Pertanian Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri Badan Narkotika Nasional Kementerian Perhubungan Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Agama Kepolisian Negara Republik Indonesia Mahkamah Agung Badan Pusat Statistik Badan SAR Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN BKKBN Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Pertahanan Kementerian RIstek Dikti Kementerian Sosial Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan

SPM Tepat Waktu 12 1 84 9 1 4 1 33 11 6 2 18 68 12 149 423 10 10 200 23 122 233 29 24 3 27 5 4 86 3 1 1 4 3

SPM Terlambat

1 4 1 13 41 1 1 26 3 16 36 6 5 1 10 2 2 51 2 1 1 8 14 2

Nilai 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 94,4 92,3 92,0 91,2 90,9 90,9 88,5 88,5 88,4 86,6 82,9 82,8 75,0 73,0 71,4 66,7 62,8 60,0 50,0 50,0 33,3 17,6 0,0

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Penyelesaian LS Non Belanja Pegawai tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.5 DEVIASI HALAMAN III DIPA Deviasi atas rencana dalam Halaman III DIPA menunjukkantingkat kedisiplinan satuan kerja dan kementerian negara/ lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan data yang ada, diperoleh peringkat dan nilai indikator rata-rata deviasi Halaman III DIPA seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.12 berikut.

43

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 2.12 Peringkat dan Nilai Indikator Rata-Rata Deviasi Halaman III DIPA Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

Kementerian/Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

087 012 042 006 025 005 029 022 013 076 015 116 032 010 055 067 060 018 089 054 107 024 023 059 090 068 027 075 026 040 019 056 004 063 044 115 033 047 111 092 065 066 057

Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pertahanan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Agama Mahkamah Agung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perhubungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Komisi Pemilihan Umum Kementerian Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Desa, PDTT Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Pertanian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pusat Statistik Badan SAR Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perdagangan BKKBN Kementerian Sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pariwisata Kementerian Perindustrian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Koperasi dan UKM Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Rata2 Deviasi 6,3% 12,0% 12,7% 18,2% 18,8% 19,0% 31,6% 34,1% 34,7% 38,0% 39,4% 41,1% 42,3% 42,8% 43,4% 44,0% 44,4% 48,2% 48,4% 48,5% 48,7% 49,6% 50,8% 55,0% 57,4% 61,6% 62,7% 66,1% 69,2% 69,9% 70,0% 79,7% 84,2% 85,7% 90,3% 92,4% 99,1% 100,0% 112,6% 136,6% 144,3% 166,7% 234,8%

Nilai 100 100 100 100 100 100 85 85 85 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60


2.5.6 DATA KONTRAK Sistem SPAN yang saat ini dijalankan oleh KPPN mensyaratkan setiap penerima pembayaran harus didaftarkan data suppliernya terlebih dahulu, dan untuk pembayaran yang bersifat kontraktual (SPM Kontraktual), selain data supplier atas kontrak tersebut, data kontrak pun juga harus didaftarkan

44

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 ke KPPN. Apabila kedua data tersebut tidak ada, maka SPM tidak akan bisa diproses lebih lanjut. Peringkat dan nilai indikator ketepatan waktu penyampaian data kontrak seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.13 berikut. Tabel 2.13 Peringkat dan Nilai Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

Kementerian/Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

012 055 059 023 004 026 010 075 005 040 032 027 066 015 024 033 025 068 089 029 092 022 054 060 018 056 067 013 006 042 107 063 076 116 019

Kementerian Pertahanan Kementerian PPN Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Dalam Negeri Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mahkamah Agung Kementerian Pariwisata Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Sosial Badan Narkotika Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan Kementerian PUPR Kementerian Agama BKKBN BPKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Perhubungan Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kementerian Desa, PDTT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Ristek Dikti Badan SAR Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Komisi Pemilihan Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI Kementerian Perindustrian

Kontrak Tepat Waktu 1 2 1 34 3 53 9 7 17 1 13 4 3 7 7 157 37 3 3 2 1 59 10 23 54 4 7 5 3 1

Kontrak Terlambat

10 1 27 5 4 15 1 15 5 4 10 10 242 61 5 5 4 2 164 28 70 201 16 29 25 16 10 5 4 2 2 1

Nilai 100,0 100,0 100,0 77,3 75,0 66,3 64,3 63,6 53,1 50,0 46,4 44,4 42,9 41,2 41,2 39,3 37,8 37,5 37,5 33,3 33,3 26,5 26,3 24,7 21,2 20,0 19,4 16,7 15,8 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Penyampaian Data Kontrak tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.7 PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA Penyampaian LPJ bendahara mencerminkan akuntabilitas pengelolaan UP dan kepatuhan serta menunjukkan adanya idle cash pada K/L yang bermanfaat bagi BUN dalam mengelola kas.

45

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan data yang ada, diperoleh peringkat dan nilai indikator ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.14 berikut. Tabel 2.14 Peringkat dan Nilai Indikator Penyampaian LPJ Bendahara oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

Kementerian/Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

059 107 115 116 015 054 076 066 075 022 005 033 025 013 055 068 089 060 006 056 067 018 012 111 032 026 010 004 023 065 090 029 044 019 040 042 057 092 024 027 063 087 047

Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan SAR Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI Kementerian Keuangan Badan Pusat Statistik Komisi Pemilihan Umum Badan Narkotika Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kementerian Perhubungan Mahkamah Agung Kementerian PUPR Kementerian Agama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian PPN BKKBN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kementerian Desa, PDTT Kementerian Pertanian Kementerian Pertahanan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Dalam Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian Ristek Dikti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA

LPJ Tepat Waktu 6 6 6 6 64 56 61 22 27 94 104 70 511 112 5 5 5 143 42 42 56 124 18 3 107 52 69 8 28 4 9 21 7 6 3 3 3 3 23 16 2 2

LPJ Terlambat

2 4 5 2 3 14 16 11 89 20 1 1 1 31 12 12 16 36 6 1 38 20 33 4 14 2 6 15 6 6 3 3 3 3 25 26 4 4 1

Nilai 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0 93,3 92,4 91,7 90,0 87,0 86,7 86,4 85,2 84,8 83,3 83,3 83,3 82,2 77,8 77,8 77,8 77,5 75,0 75,0 73,8 72,2 67,6 66,7 66,7 66,7 60,0 58,3 53,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 47,9 38,1 33,3 33,3 0,0


46

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.5.8 REVISI DIPA Kualitas perencanaan anggaran yang kurang baik menjadi salah satu penyebab banyaknya revisi DIPA yang dilakukan baik di level satker maupun di tingkat Eselon I K/L. Dalam perhitungan indikator revisi ini hanya menggunakan Jumlah Revisi dalam hal Pagu Tetap yang dilakukan oleh satuan kerja dalam kementerian negara/lembaga yang ada. Peringkat dan nilai indikator revisi DIPA ditunjukkan dalam Tabel 2.15. Tabel 2.15 Peringkat dan Nilai Indikator Revisi DIPA oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

Jumlah Revisi

Jumlah DIPA

Nilai

Kementerian Agama

3

100

100

060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

2

29

100

3

076

Komisi Pemilihan Umum

1

11

100

4

010

Kementerian Dalam Negeri

2

17

100

5

026


2

12

100

6

032

Kementerian Kelautan dan Perikanan

5

25

100

7

015


3

11

100

8

018


9

27

100

9

022


7

18

100

10

013

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

9

22

100

11

024


4

8

85

12

066

Badan Narkotika Nasional

2

4

85

13

067

Kementerian Desa, PDTT

6

12

85

14

023


4

7

85

15

029

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5

6

85

16

033

Kementerian PUPR

13

14

85

17

004

Badan Pemeriksa Keuangan

2

2

85

18

055

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

1

1

85

19

056


9

9

85

20

057

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1

1

85

21

087

Arsip Nasional Republik Indonesia

1

1

85

22

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1

1

85

23

005

Mahkamah Agung

23

20

85

24

063

Badan Pengawas Obat dan Makanan

2

1

70

No.

BA

1

025

2

Kementerian/Lembaga

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Revisi DIPA tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.9 PENGEMBALIAN/KESALAHAN SPM Pengembalian dilakukan oleh KPPN apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan berkas SPM yang diajukan oleh Satker. Semakin sering satker menerima pengembalian/kesalahan SPM, maka semakin buruk kinerja pelaksanaan kementerian/lembaga. Berdasarkan data yang ada, diperoleh

47

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 peringkat dan nilai indikator pengembalian/kesalahan SPM seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.16 berikut. Tabel 2.16 Peringkat dan Nilai Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

090 107 029 055 057 065 111 024 026 075 115 019 044 025 033 060 018 022 005 076 013 056 067 012 032 015 054 006 023 010 068 066 027 089 059 063 116 004 042 040 087 092

Kementerian/Lembaga Kementerian Perdagangan Badan SAR Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian PPN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Agama Kementerian PUPR Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Pertanian Kementerian Perhubungan Mahkamah Agung Komisi Pemilihan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kementerian Desa, PDTT Kementerian Pertahanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Keuangan Badan Pusat Statistik Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Dalam Negeri BKKBN Badan Narkotika Nasional Kementerian Sosial BPKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Pengawas Obat dan Makanan Lembaga Penyiaran Publik RRI Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Ristek Dikti Kementerian Pariwisata Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olah Raga

SPM Benar 126 175 410 18 8 40 4 1184 594 332 113 65 99 6255 2368 5376 1910 1756 867 1096 892 604 499 649 996 777 915 457 504 245 324 265 157 160 59 67 54 252 237 9 1 12

SPM Salah 1 1 1 0 0 0 0 21 13 10 2 1 1 416 173 172 91 78 49 49 48 40 37 37 37 36 32 22 19 17 13 11 8 5 4 4 2 45 20 2 1 1

Total SPM 127 176 411 18 8 40 4 1205 607 342 115 66 100 6671 2541 5548 2001 1834 916 1145 940 644 536 686 1033 813 947 479 523 262 337 276 165 165 63 71 56 297 257 11 2 13

Nilai 100 100 100 100 100 100 100 85 85 85 85 85 85 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Pengembalian/Kesalahan SPM tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

48

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.5.10 RETUR SP2D Retur SP2D menunjukkan bahwa terdapat anggaran yang telah direalisasikan tetapi belum dapat diterima oleh yang berhak sehingga manfaat yang seharusnya diterima menjadi tertunda. Berdasarkan data yang ada, diperoleh nilai indikator retur SP2D seperti dalam Tabel 2.17 berikut. Tabel 2.17 Peringkat dan Nilai Indikator Retur SP2D oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

Kementerian/lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

006 024 010 068 026 027 089 059 063 040 116 115 087 092 019 044 090 107 029 055 057 065 111 032 013 022 067 056 005 066 004 060 076 012 033 075 015 054 023 018 042 025

Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri BKKBN Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial BPKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Pariwisata Lembaga Penyiaran Publik RRI Badan Pengawas Pemilihan Umum Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Perdagangan Badan SAR Nasional Kementerian LHK Kementerian PPN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kementerian Perhubungan Kementerian Desa, PDTT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Mahkamah Agung Badan Narkotika Nasional Badan Pemeriksa Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pertahanan Kementerian PUPR Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kementerian Keuangan Badan Pusat Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pertanian Kementerian Ristek Dikti Kementerian Agama

Jumlah SP2D 457 1184 245 324 594 157 160 59 67 9 54 113 1 12 65 99 126 175 410 18 8 40 4 996 892 1756 499 604 867 265 252 5376 1096 649 2368 332 777 915 504 1910 237 6255

Jumlah Retur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 22 5 3 12 2 5 6 4 21 3 110

Nilai 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 70 70 70 70 70 70 70 60

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Retur SP2D tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

49

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.5.11 DISPENSASI SPM Dispensasi SPM yang diukur merupakan dispensasi SPM yang tidak disertai RPD harian sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S4166/PB.3/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Dispensasi Penyampaian RPD Harian. Berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara hingga 30 Juni 2016, diperoleh data dispensasi SPM dan nilai indikator dispensasi SPM seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.18 berikut. Tabel 2.18 Nilai Indikator Dispensasi SPM oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

1 2 3 4 5 6

012 015 022 033 042 060

Kementerian/Lembaga Kementerian Pertahanan Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Kementerian Ristek Dikti Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Dispensasi 4 1 3 3 2 11

Jumlah SP2D 721 615 1650 2437 245 5449

Nilai 100 100 100 100 100 100

Sumber: Diolah dari data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Dispensasi SPM tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.12 RENKAS/RPD HARIAN Perencanaan kas melalui RPD harian penting untuk memprediksi dan memastikan ketersediaan kas pada masa yang akan datang. Penyampaian renkas sendiri mencerminkan akurasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan K/L. Berdasarkan data yang ada, diperoleh peringkat dan nilai indikator renkas/RPD harian seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.19 berikut. Tabel 2.19 Peringkat dan Nilai Indikator Renkas/RPD Harian oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

Kementerian/Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

005 056 068 012 060 042 033 022 025 067 018 015 026 066 076

Mahkamah Agung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN BKKBN Kementerian Pertahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Kementerian Agama Kementerian Desa, PDTT Kementerian Pertanian Kementerian Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Badan Narkotika Nasional Komisi Pemilihan Umum

Rata-rata Deviasi 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 8,45% 8,57% 18,42% 20,52% 25,94% 33,37% 48,87% 78,23% 100,00% 100,00% 100,00%

Nilai 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 60 60 60

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Renkas/RPD Harian tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

50

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2.5.13 PAGU MINUS Pagu

minus

belanja

pegawai

mencerminkan

akurasi

perencanaan

kementerian

negara/lembaga. Pagu minus belanja pegawai juga merupakan temuan yang berulang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Indikator pagu minus belanja pegawai dihitung berdasarkan porsi minus belanja pegawai terhadap seluruh pagu belanja pegawai yang dimiliki kementerian/negara bersangkutan. Kementerian negara/lembaga yang tidak memiliki catatan pagu minus belanja pegawai diberi nilai maksimal atau 100. Peringkat dan nilai untuk indikator pagu minus belanja pegawai ditunjukkan dalam Tabel 2.20di halaman berikut. Tabel 2.20 Peringkat dan Nilai Indikator Pagu Minus oleh Kementerian/Lembaga Semester I TA 2016

No.

BA

Kementerian/Lembaga

1 2 3

025 060 076

Kementerian Agama Kepolisian Negara RI Komisi Pemilihan Umum

Pagu Minus

Pagu

(24.942.648.956) (61.261.770) (50.832.296)

41.849.390.000 9.283.068.000 322.247.000

Persentase Minus 59,6% 0,7% 15,8%

Nilai 60 85 60

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: kementerian/lembaga yang tidak ada data untuk indikator Renkas/RPD Harian tidak dicantumkan dalam tabel. Untuk pembobotan, kementerian/lembaga yang tidak ada diberi nilai 100.

2.5.14 PERINGKAT KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L Peringkat kinerja pelaksanaan Satker Kementerian/Lembaga ditentukan menggunakan nilai indeks pelaksanaan anggaran yang dihitung dengan menjumlahkan bobot seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Baik buruknya kualitas pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh satker tercermin dalam nilai indeks pelaksanaan anggaran yang dimilikinya. Hasil perhitungan kinerja pelaksanaan anggaran dapat dilihat dalam Tabel 2.21. di bawah ini. Tabel 2.21 Peringkat, Nilai Bobot Indikator, dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Semester I 2016 No. BA

Kementerian/Lembaga

1

3

1 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

25,0 10,0

5

2 075 BMKG

25,0 8,8 5,0 13,0 6,6 3,2 4,5

Nilai Total

10

11

12

13

4

5

4

3

94,9

5 4,3 2,8

5

4

3

90,2

3 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

25,0 9,1 5,0 13,0 7,7 2,1 4,8 5,0 3,5 2,8 5,0 3,4

3

89,4

4 005 MAHKAMAH AGUNG

25,0 7,0

5 10,8 11,0 2,7 4,3 4,3 3,5 3,4

5 4,0

3

88,9

5 089 BPKP

25,0 8,8

5 12,0 7,7 1,9 4,2 4,3 3,5

5

3

88,2

6 025 KEMENTERIAN AGAMA

25,0 8,6 3,6 11,5 11,0 1,9 4,3 5,0 3,5 2,4

5 4,0 1,8

87,6

7 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

25,0 7,1

13 6,6

5 5,0

5 4,3

4

4

5 13,0 7,7 0,0 5,0

5 3,5

4

5

4

3

87,3

5

5 5,0

4

5

4

3

87,3

25,0 7,0 4,5 12,3 6,6 3,3 3,6 5,0 4,3

4

5 2,4

3

86,0

5 11,3 7,7 1,2 4,1 5,0 3,5 3,4 5,0 4,0 2,6

85,9

8 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 25,0 3,3 9 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

4

Bobot Per Indikator 5 6 7 8 9

2

10 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 25,0 8,2

13 6,6

5 3,3

(bersambung ke halaman berikutnya)

51

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 No. BA

Kementerian/Lembaga

2

4

Nilai Total

11

12

13

11 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

25,0 6,8 3,9 11,5 9,4 0,8 4,2 5,0 3,5 3,4

5

4

3

85,5

12 054 BADAN PUSAT STATISTIK

25,0 8,0 4,7 10,8 7,7 1,3 4,7

5

4

3

85,5

13 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

25,0 9,0 4,3 11,8 6,6 2,1 4,6 4,3 3,5 3,4

5 2,4

3

85,0

14 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

25,0 7,5 3,8 13,0 7,7 0,0 4,6 5,0 3,5 3,4

5 2,4 1,8

82,6

15 068 BKKBN

25,0 6,0 5,0 9,3 6,6 1,9 4,2

5 3,5

5 4,0

3

82,4

16 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

25,0 0,0

5 3,5 3,4 5,0 4,0

3

81,8

17 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

25,0 9,0 4,3 2,3 11,0 0,8 3,9

5 3,5

4

5

4

3

80,8

5 13,0 7,7 5,0 4,2 4,3 5,0

4

5

4

3

79,6

5 4,0

3

79,4

4

5

4

3

77,4

9,5 10,0

3

Bobot Per Indikator 5 6 7 8 9

10

18 055 KEMENTERIAN PPN

1

5 8,2 11,0 5,0 3,8

19 056 KEMENTERIAN ATR/BPN

25,0 5,3

20 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

25,0 0,0 0,0

5 3,5 2,8

4

5 9,5 6,6 1,0 3,9 4,3 3,5 3,4 13 6,6

5 2,5 4,3 5,0

21 059 KEMENTERIAN KOMINFO

7,3 8,9

5 13,0 6,6 5,0 5,0

5 3,5

4

5

4

3

75,3

22 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

6,7 8,3

5

5 2,7

5 4,3

4

5

4

3

72,6

23 107 BADAN SAR NASIONAL

8,0 10,0 5,0 9,8 7,7 0,0 5,0

5 5,0

4

5

4

3

71,5

24 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

8,1 7,5

5 11,5 9,4 1,3 4,4 5,0 3,5 3,4 5,0 4,0

3

71,1

25 029 KEMENTERIAN LHK

7,7 5,8 5,0 13,0 9,4 1,7 2,9 4,3 5,0

4

5

4

3

70,6

26 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1,1

5

13 11,0

5 1,7 4,3 3,0

4

5

4

3

70,0

27 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2,8 8,6 5,0

13 6,6

5 3,0

4

5

4

3

69,9

5 0,0 6,6 3,8 3,3 4,3 3,0 3,4

5

4

3

69,7

5 3,0 2,8 5,0 4,0

3

67,6

28 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

10

25,0 3,3

13 6,6

5 5,0

29 042 KEMENTERIAN RISTEK DIKTI

9,3 8,8 5,0 7,8 11,0 0,5 2,5

30 023 KEMENTERIAN DIKBUD

6,2 8,1 3,8 13,0 6,6 3,9 3,3 4,3 3,5 2,8

5

4

3

67,5

31 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

9,0 5,7 5,0 13,0 6,6 0,0 2,5

5

4

3

67,0

32 033 KEMENTERIAN PUPR

6,4 8,4 4,3 11,9 6,6 2,0 4,3 4,3 3,5 2,8 5,0 4,0

3

66,3

33 067 KEMENTERIAN DESA, PDTT

5,8 7,4 4,2 13,0 7,7 1,0 3,9 4,3 3,5 3,4

5 4,0

3

66,1

34 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

6,4 7,1 4,4 12,0 7,7 1,1 3,9 5,0 3,5 2,8

5 4,0

3

65,8

35 047 KEMENTERIAN P3A

0,0

10

5

13 6,6

5 0,0

5 5,0

4

5

4

3

65,6

36 111 BNPP

4,4 0,0

5

13 6,6

5 3,8

5 5,0

4

5

4

3

63,8

37 040 KEMENTERIAN PARIWISATA

3,2 6,7 5,0 13,0 6,6 2,5 2,5

5 3,0

4

5

4

3

63,5

38 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

6,7 10,0

5 3,0

4

5

4

3

63,0

39 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 4,3 4,0 4,7 12,3 7,7 2,3 3,7 5,0 3,5 3,4

5

4

3

62,9

40 027 KEMENTERIAN SOSIAL

4,7 10,0

5 3,5

4

5

4

3

61,4

41 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

4,9 5,7 0,0 11,8 7,7 3,2 3,4 5,0 3,5

4

5

4

3

61,2

42 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

4,2 8,1 5,0 4,3 7,7 2,1 2,4 4,3 4,3

4

5

4

3

58,3

43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

5,3 0,0

4

5

4

3

50,2

5 6,5 6,6 1,7 2,5

5 6,5 6,6 2,2 1,9

5 4,3

5 8,7 6,6 0,0 1,7 3,5 3,5

4

52

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan data peringkat, nilai, dan bobot kinerja dari indikator-indikator pelaksanaan anggaran serta rekapitulasi bobot yang menghasilkan indeks pelaksanaan anggaran satker yang ditampilkan oleh Tabel 2.8 sampai dengan Tabel 2.21, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan indikator realisasi anggaran; terdapat 20 Kementerian Negara/Lembaga yang terwakili oleh 254 satkernya mendapat bobot nilai 100, atau yang telah melakukan realisasi 40% atau lebih dari keseluruhan pagunya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendapatkan peringkat pertama dari keseluruhan Kementerian Negara/Lembaga karena telah melakukan realisasi sebesar 75,11%, kemudian diikuti oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di peringkat kedua dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di peringkat ketiga. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal hanya memiliki masingmasing satu satuan kerja di Maluku Utara dan masing-masing hanya memiliki 1 (satu) output untuk dicapai sehingga tidak terdapat kendala dalam melakukan realisasi anggaran belanja. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku K/L yang termasuk 10 K/L dengan pagu terbesar berada di peringkat kelima. Hingga akhir semester I, realisasi belanja pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mencapai 68,21% sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkirakan akan memiliki masalah pagu minus belanja pegawai pada semester II.Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terwakili oleh satker Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara sama sekali belum melakukan realisasi selama semester I 2016. 2. Berdasarkan indikator ketepatan waktu pertanggungjawaban UP; berdasarkan data yang tersedia2, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan SAR Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan kementerian/lembaga yang seluruh satkernya tepat waktu dalam melakukan pengelolaan UP. Sementara, Kementerian Pertahanan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan selalu terlambat dalam pertanggungjawaban UP. 3. Berdasarkan indikator ketepatan waktu pertanggungjawaban TUP; berdasarkan data yang tersedia2, Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selalu terlambat dalam pertanggungjawaban TUP. Sementara, terdapat 10 K/L yang mendapatkan skor sempurna karena selalu tepat waktu dalam mempertanggungjawabkan TUP, antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. 4. Berdasarkan indikator penyelesaian tagihan SPM LS Non Belanja Pegawai; berdasarkan data yang tersedia2, terdapat 11 Kementerian/Lembaga yang memiliki ketepatan waktu penyelesaian tagihan 100% untuk seluruh SPM satker Kementerian Negara/Lembaga tersebut. Dari 11 K/L tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan K/L dengan jumlah SPM tepat waktu terbanyak.

53

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 5. Berdasarkan indikator deviasi halaman III DIPA; Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi kementerian/lembaga dengan perencanaan anggaran yang paling baik dan disiplin di Maluku Utara karena memiliki nilai rata-rata deviasi paling rendah yaitu 6,3%. Di sisi lain, terdapat 21 kementerian/lembaga yang mendapat penilaian rendah karena memiliki rata-rata deviasi antara realisasi dan rencana pencairan 50% atau lebih. Bahkan, nilai rata-rata deviasi 6 kementerian/lembaga berada di angka 100% atau lebih. 6. Berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian data kontrak; terdapat 3 K/L yang selalu tepat waktu dalam menyampaikan data kontrak, yaitu Kementerian Pertahanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sisi lain, terdapat 5 K/L yang selalu terlambat menyampaikan data kontrak kepada KPPN, antara lain Badan SAR Nasional dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 7. Berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara; terdapat4 K/L yang selama enam bulan selalu tepat waktu menyampaikan LPJ bendahara, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan SAR Nasional, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 8. Berdasarkan indikator pengajuan revisi DIPA; terdapat 19 kementerian/lembaga yang seluruh satuan kerjanya tidak pernah melakukan revisi selama semester I 2016. Hal ini dapat menandakan bahwa kualitas perencanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga tersebut baik sehingga tidak perlu melakukan revisi DIPA. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan mendapat nilai paling bawah karena dengan hanya satu DIPA yang dikelola, selama semester I 2016 telah melakukan dua kali revisi kategori Pagu Tetap. 9. Berdasarkan indikator pengembalian/kesalahan SPM, berdasarkan data yang tersedia2, diketahui bahwa terdapat 7 K/L yang rasio kesalahan/pengembalian SPM-nya di bawah 1%., antara lain Badan SAR Nasional dan Kementerian Perdaganagan. Sementara itu, terdapat 5 kementerian/lembaga yang tingkat kesalahan SPM-nya lebih dari 7%, antara lain Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 10. Berdasarkan indikator retur SP2D; berdasarkan data yang tersedia2, terdapat 23 kementerian/lembaga yang sama sekali tidak memiliki catatan retur. Lalu, berdasarkan data yang tersedia2 untuk satker yang tercatat memiliki retur, diketahui bahwa Kementerian Agama merupakan kementerian/lembaga yang memiliki tingkat retur SP2D tertinggi selama semester I 2016, yakni 1,76% dari keseluruhan SP2D. 11. Berdasarkan indikator dispensasi SPM; terdapat 6 dari 43 kementerian/lembaga yang mengajukan dispensasi atas SPM yang tidak disertai RPD sebelumnya selama semester I 2016, antara lain Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

54

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 12. Berdasarkan indikator renkas/RPD harian; berdasarkan data yang tersedia2 terkait renkas/RPD harian yang diajukan satker, diketahui bahwa terdapat tiga kementerian/lembaga yang tingkat deviasi RPD-nya di bawah 1%, yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sementara itu, terdapat tiga K/L yang rata-rata deviasinya 100% atau lebih, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemilihan Umum. 13. Berdasarkan indikator pagu minus; terdapat tiga kementerian/lembaga yang mengalami pagu minus dalam belanja pegawainya. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Kementerian Agama merupakan kementerian/lembaga dengan persentase pagu minus tertinggi, yakni 59,6% dari keseluruhan pagunya. 14. Berdasarkan indeks kinerja pelaksanaan anggaran secara keseluruhan; Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (115) menjadi kementerian/lembaga terbaik dengan nilai 94,9. Sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) mendapat nilai pelaksanaan anggaran terendah pada semester I 2016, yaitu hanya senilai 50,2. 2.6 BLOKIR DANA DAN PAGU MINUS 2.6.1 BLOKIR DANA Blokir dana yang dialami satker mengakibatkan alokasi anggaran tidak dapat dicairkan sampai dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu, seperti: (1) persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA/KL; (2) data pendukung (TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dll); (3) memerlukan dasar hukum berupa PP atau Perpres (belum dilengkapi pada saat pembahasan); (4) memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/ Menteri Keuangan (contoh: usul pemberian honor/tunjangan/fasilitas yang menambah penghasilan, yang melampaui SBM dan belum dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan); (5) memerlukan reviu dari aparat pengawasan (Itjen, BPKP, dll). Selain itu, blokir dana juga dapat terjadi karena adanya kebijakan pembatasan, moratorium, penghematan/pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah. Sampai dengan 30 Juni 2016, masih terdapat blokir dana sebesar Rp155.049.428.353,- yang tersebar pada 85 satuan kerja. Jumlah tersebut adalah 73,28% dari nilai blokir saat awal tahun yang mencapai Rp211.571.494.000,- yang tersebar pada 47 satuan kerja. Perkembangan pagu dan jumlah satuan kerja yang memiliki blokir dana selama semester I 2016 ditunjukkan dalam Gambar 2.28. Dana yang diblokir hingga 30Juni 2016 tersebut terdapat pada 17 kementerian negara/lembaga. Dana yang diblokir tersebut terdapat pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai yang terblokir merupakan komponen belanja uang lembur dan diblokir dalam rangka penghematan/pemotongan anggaran. Rincian pagu yang terblokir per jenis belanja pada

55

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 kementerian/lembaga tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.22. Gambar 2.28 Perkembangan Pagu DIPA dan Jumlah Satker K/L yang terkena Blokir Dana Per Bulan s.d. 30Juni 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Tabel 2.22 Data Blokir Dana Satker Per Kementerian dan Jenis Belanja per 30Juni 2016

No.

BA

Nama K/L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

012 015 018 022 023 024 025 026 033 054 056 059 060 068 089 115 116

Kemenhan Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kemenhub Kemendikbud Kemenkes Kementerian Agama Kemenaker Kementerian PUPR Badan Pusat Statistik Kementerian ATR/BPN Kemenkominfo Kepolisian Negara RI BKKBN BPKP Bawaslu LPP RRI Total

51 3.960.000

Blokir per Jenis Belanja 52 619.657.000 20.374.309.000 2.388.193.000 6.461.833.000 3.981.699.000

64.580.000 68.540.000

2.141.373.353 6.323.329.000 4.198.435.000 1.678.154.000 865.540.000 2.181.255.000 3.449.862.000 245.921.000 379.274.000 440.653.000 55.729.487.353

53

430.118.000 31.000.000 5.103.112.000 16.514.000.000 2.970.589.000 2.056.600.000 71.500.000.000 83.997.000 561.985.000

99.251.401.000

Total Blokir 3.960.000 1.049.775.000 20.405.309.000 7.491.305.000 22.975.833.000 6.952.288.000 2.056.600.000 2.141.373.353 77.823.329.000 4.282.432.000 2.240.139.000 865.540.000 2.181.255.000 3.449.862.000 245.921.000 379.274.000 505.233.000 155.049.428.353


Berdasarkan Gambar 2.28 di atas, diketahui bahwa jumlah blokir meningkat signifikan di bulan Juni. Hal ini terjadi karena ada kebijakan penghematan/pemotongan anggaran dalam rangka APBN-P. Penghematan/pemotongan tersebut dilakukan kementerian/lembaga dengan identifikasi dan blokir mandiri (self-blocking) atas anggaran-anggaran yang tidak dicairkan. Rincian blokir pada kementerian lembaga yang disebabkan oleh kebijakan penghematan/pemotongan anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.23.

56

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 2.23 Data Blokir Dana Satker dalam Rangka Penghematan/Pemotongan Anggaran per 30Juni 2016

Pagu yang Diblokir karena Penghematan 3.960.000

Persentase Blokir dari Total Pagu APBN Malut 2016 0,00%


623.975.000

0,01%

018


20.405.309.000

0,38%

4

022


6.931.305.000

0,13%

5

023


2.566.393.000

0,05%

6

024


6.952.288.000

0,13%

7

025

Kementerian Agama

89.280.000

0,00%

8

026


2.141.373.353

0,04%

No.

BA

Kementerian/Lembaga

1

012

Kementerian Pertahanan

2

015

3

9

033

Kementerian PUPR

1.851.614.000

0,03%

10

054

Badan Pusat Statistik

4.282.432.000

0,08%

11

056


2.240.139.000

0,04%

12

068

BKKBN

3.449.862.000

0,06%

13

089

BPKP

245.921.000

0,00%

14

115

Badan Pengawas Pemilihan Umum

379.274.000

0,01%

15

116

Lembaga Penyiaran Publik RRI

505.233.000

0,01%

52.668.358.353

0,97%

Total Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016

2.6.2

PAGU MINUS Selama semester I 2016, terjadi peningkatan realisasi tertinggi atas belanja pegawai yang

terjadi pada bulan Juni 2016. Hal ini karena pada bulan tersebut ada pembayaran gaji ke-13 serta tunjangan hari raya yang termasuk dalam komponen belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai bulanan (nonakumulatif) selama semester I 2016 dapat dilihat dalam Gambar 2.29 berikut. Gambar 2.29 Perkembangan Realisasi belanja pegawai bulanan (nonakumulatif) selama semester I 2016


57

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan pengolahan atas data yang tersedia, diketahui beberapa kementerian negara/lembaga berpotensi akan mengalami pagu minus belanja pegawai di akhir tahun. Potensi pagu minus belanja pegawai tersebut diperoleh dari pagu belanja pegawai dikurangi dengan perkiraan kebutuhan belanja pegawai selama semester II. Perkiraan kebutuhan dana tersebut didapatkan dari hasil kali jumlah bulan (enam bulan) dengan rata-rata realisasi belanja pegawai tiap bulan pada bulan Januari hingga Mei. Bulan Juni tidak disertakan dalam perhitungan sebab pada bulan tersebut terjadi kondisi khusus, yakni pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, sehingga apabila disertakan dalam perhitungan berpotensi mengarahkan pada simpulan yang bias. Potensi minus dalam kementerian negara/lembaga yang terindikasi akan mengalami pagu minus belanaj pegawai di semester II 2016 ditunjukkan dalam Tabel 2.24. Tabel 2.24 Potensi Minus Belanja Pegawai pada Semester II Tahun 2016 pada Kementerian Negara/Lembaga

BA

Nama K/L

236.775.967.000

Rata-rata Realisasi Jan-Mei 22.410.855.064

Realisasi Semester I 61.509.703.178

(59.198.866.563)

Pagu

Potensi Minus

060

Polri

015

Kemenkeu

15.020.072.000

1.211.865.152

8.985.826.270

(1.236.945.183)

054

20.097.928.000

1.593.393.006

10.939.556.868

(401.986.903)

54.041.733.000

4.064.607.360

29.830.609.169

(176.520.329)

089

BPS Kemristek Dikti BPKP

7.352.708.000

589.671.181

3.970.351.761

(155.670.846)

115

Bawaslu

1.441.587.000

116.818.175

868.425.426

(127.747.476)

075

BMKG

3.543.505.000

268.374.506

2.040.337.036

(107.079.072)

042


Sebagaimana tampak dalam Tabel 2.24, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki potensi pagu minus belanja pegawai terbesar, yaitu 25% dari total pagu belanja pegawai. Kondisi ini perlu diantisipasi. 2.7 CURRENT ISSUE : KUALITAS PERENCANAAN VS PELAKSANAAN ANGGARAN Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Subsubbab 2.6.1 Blokir Dana, blokir dapat disebabkan karena beberapa alasan, seperti belum adanya dasar hukum untuk pengalokasian anggaran. Hingga 30 Juni 2016, diketahui bahwa terdapat empat sebab blokir dana pada DIPA satuansatuan kerja pengelola APBN di Maluku Utara. Keempat sebab itu yaitu “Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS”, “Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait” seperti TOR, RAB, dan peraturan menteri, “Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP”, serta “Penghematan/Pemotongan”. Untuk sebab blokir berupa “Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS”, “Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait”, dan “Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP”, kendali penyelesaiannya ada pada kementerian negara/lembaga bersangkutan dan pihak lain di luar kementerian. Sementara, blokir yang disebabkan oleh “Penghematan/Pemotongan” merupakan blokir

58

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 karena kebijakan pemerintah. Blokir karena penghematan/pemotongan tersebut baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2016. Kondisi awal tahun atau pada DIPA awal menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis catatan dalam halaman IV yang menunjukkan sebab blokir anggaran, yaitu “Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS”, “Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait” seperti TOR, RAB, dan peraturan menteri, serta “Alokasi masih memerlukan reviu dari BPKP”. Pergerakan blokir bulanan dengan tiga sebab blokir tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.30 berikut. Sementara, berdasarkan jumlah pagu, pergerakan pagu blokir bulanan karena tiga sebab tersebut dalam dilihat dalam Gambar 2.31. Gambar 2.30 Perkembangan Jumlah DIPA Berdasarkan Sebab Blokir Januari–Juni 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Gambar 2.31 Perkembangan Jumlah Pagu Blokir Berdasarkan Sebab Blokir Januari–Juni 2016


59

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Dari gambar 2.30 dan 2.31 dapat dilihat bahwa jenis blokir yang memerlukan penelahaan dan/atau persetujuan Bappenas telah dapat diselesaikan pada triwulan I. Blokir jenis ini terdapat pada satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai (280813) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara (289114). Sementara, blokir yang masih memerlukan reviu BPKP belum terselesaikan hingga semester I berakhir. Blokir jenis ini terdapat pada satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku Utara (496709) dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Maluku Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, per 30 Juni 2016, diketahui bahwa terdapat Rp71.500.000.000,- alokasi APBN untuk Maluku Utara belum dapat dicairkan karena alokasinya masih memerlukan reviu dari BPKP. Alokasi tersebut merupakan belanja modal yang terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu, alokasi yang belum dapat dicairkan karena dasar hukum pengalokasian atau dokumen terkait belum dilengkapi adalah sebesar Rp30.881.070.000,-. Jumlah blokir dana karena dua sebab tersebut adalah sebesar 1,89% dari pagu keseluruhan APBN untuk Maluku Utara. Rincian dana blokir yang disebabkan oleh dua hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.25 berikut. Tabel 2.25 Jumlah Pagu yang Diblokir karena Alokasinya Masih Memerlukan Reviu Dari BPKPdan karena Dasar Hukum Pengalokasian atau Dokumen Terkait Belum Dilengkapiper 30 Juni 2016

Jenis Belanja

Kementerian/Lembaga

Total Pagu yang Diblokir

No.

BA

1

015


425.800.000

425.800.000

2

022


560.000.000

560.000.000

3

023

Kemendikbud

16.514.000.000

20.409.440.000

4

025

Kementerian Agama

1.967.320.000

1.967.320.000

5

033

Kementerian PUPR

71.500.000.000

75.971.715.000

6

059

Kementerian Kominfo

7

060

Kepolisian Negara RI Total

52

3.895.440.000 4.471.715.000

53

865.540.000

865.540.000

2.181.255.000

2.181.255.000

11.413.950.000

90.967.120.000

102.381.070.000


Sebagaimana diungkapkan dalam Bappenas (2012, 7–8), salah satu permasalahan dalam penyerapan anggaran adalah adanya blokir anggaran. Sementara, permasalahan umum dalam blokir anggaran adalah tidak lengkapnya data pendukung yang terjadi sejak pengusulan kegiatan tetapi belum dilengkapi juga hingga terbitnya DIPA. Ketidaklengkapan data pendukung ini menyebabkan kegiatan terlambat atau tidak dapat dilaksanakan. Seftianova dan Adam (2013, 2) juga menyatakan bahwa blokir anggaran menunjukkan perencanaan yang tidak matang karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi ketika pengajuan penyusunan anggaran. Penghapusan catatan blokir juga harus dilakukan melalui mekanisme revisi yang prosesnya memakan waktu sehingga realisasi anggaran juga berpotensi terhambat.

60

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bappenas (2012, 7–8) mengungkapkan bahwa di masa mendatang data pendukung harus sudah lengkap pada saat penelaahan sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran dalam DIPA. Data pendukung yang lengkap akan memperlancar penelaahan dan menutup kemungkinan pemblokiran. Jika pemblokiran anggaran dapat ditekan, pelaksanaan anggaran dapat lebih dioptimalkan

61

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahap Awal

3.2.1 Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsi 3.2.2 Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi Kementerian/Lembaga 3.2.3 Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi Satker 3.2 Analisis Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 dengan Pendekatan Klasifikasi Anggaran

3.5 Rumusan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016

3.2.4 Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Program 3.2.5 Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja 3.2.6 Analisis Masalah Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kewenangan

3.4.1 Analisis Pokok Masalah Teknis Dalam Penyerapan Anggaran

BAB III Analisis Kendala Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara

3.4.2 Analisis Masalah Aspek Alat Manajemen Dalam Pengelolaan Keuangan Satker 3.4.3 Analisis Implementasi Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016

3.2.7 Analisis Dampak Masalah Realisasi Terhadap Implementasi Agenda Nawa Cita 3.3.1 Analisis Masalah Pada Indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) 3.3.2 Analisis Masalah Pada Indikator Pengelolaan Tambahan UP

3.4 Analisis Tambahan Terkait Masalah Pelaksanaan Anggaran

3.3.3 Analisis Masalah Pada Indikator Penyelesaian Tagihan 3.3.4 Analisis Masalah Pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA

3.4.4 Analisis Masalah Struktur Belanja 3.4.5 Analisis Masalah Penyelesaian Tagihan 3.4.6 Analisis Proyeksi Penyerapan Anggaran

3.3 Analisis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Satker Semester I TA 2016 dengan Pendekatan Indikator Pelaksanaan Anggaran (Non Realisasi & Pagu Minus)

3.3.5 Analisis Masalah Pada Indikator Penyampaian Data Kontrak 3.3.6 Analisis Masalah Pada Indikator Penyampaian LPJ Bendahara 3.3.7 Analisis Masalah Pada Indikator Pengajuan Revisi DIPA 3.3.8 Analisis Masalah Pada Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM 3.3.9 Analisis Masalah Pada Indikator Retur SP2D 3.3.10 Analisis Masalah Pada Indikator Pengajuan Dispensasi SPM 3.3.11 Analisis Masalah Pada Indikator Deviasi Renkas/RPD Harian

BAB III Analisis Kendala Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara .mmap - 20/08/2016 - Mindjet

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 BAB III ANALISIS KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN DI MALUKU UTARA Pada bab ini, akan disajikan kendala pelaksanaan anggaran yang merupakan core problem pelaksanaan anggaran. Aspek pelaksanaan anggaran dan data-data yang ditampilkan pada bab sebelumnya akan digunakan sebagai data untuk mengidentifikasikan dan menganalisis kendala pelaksanaan yang sifatnya spesifik baik dari sisi teknis kegiatan maupun dari sisi teknis pengelolaan keuangan. Selain itu, akan dianalisis juga dampak permasalahan pelaksanaan anggaran terhadap program-program prioritas nasional secara umum. 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHAP AWAL Angka capaian realisasi anggaran Semester I Tahun 2016 di wilayah Maluku Utara yang berada di peringkat lima terbawah secara nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2016 secara regional mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Berdasarkan analisis pendahuluan atas aspek pelaksanaan anggaran dan data-data yang ditampilkan pada bab sebelumnya terlihat beberapa hal yang dianggap menjadi indikasi langsung adanya permasalahan pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir semester I tahun 2016, yaitu: (i) deviasi negatif realisasi individual yang tinggi terhadap capaian rata-rata nasional pada beberapa Fungsi/Program/Kementerian/Satker/ Belanja/Kewenangan tertentu, (ii) penurunan trend realisasi individual pada beberapa Fungsi/Program/ Kementerian/Satker/Belanja/Kewenangan tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, (iii) rendahnya level dan kontribusi penyerapan anggaran pada beberapa Fungsi/Program/Kementerian/Satker/ Belanja/Kewenangan yang memiliki pagu signifikan, (iv) kurang optimalnya nilai indikator pelaksanaan anggaran pada beberapa K/L. Kebijakan lelang pra DIPA, pencairan UP di awal tahun serta langkah-langkah strategi percepatan penyerapan anggaran (mencakup sisi perencanaan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan) yang disiapkan pemerintah sempat memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan anggaran di Tahun 2016 akan jauh lebih baik di banding sebelumnya. Optimisme tinggi semakin muncul seiring dengan tidak adanya lagi permasalahan restrukturisasi organisasi K/L seperti yang dihadapi di tahun sebelumnya. Hasilnya, hingga 30 Juni 2016, capaian realisasi bulanan selama tahun 2016 selalu mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2015. Meskipun secara yoy mengalami perkembangan realisasi yang signifikan, tetapi bila dibandingkan dengan trend selama tahun 2011-2014 maka realisasi bulanan tahun 2016 masih kalah. Laju realisasi yang cukup tinggi pada dua bulan pertama tahun 2016 tidak bisa dipertahankan dan justru mengalami perlambatan diduga akibat adanya beberapa kebijakan yang kontra realisasi seperti penghematan/pemotongan/pembatasan/penangguhan/penundaan

penggunaan

anggaran

terkait

dengan tujuan efisiensi maupun penyelesaian revisi anggaran. Hal tersebut pada akhirnya membuat

62

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 persentase total realisasi semesteran tahun 2016 lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2011-2014. Kebijakan pelaksanaan anggaran yang diterapkan mulai awal hingga pertengahan tahun 2016 memberi pengaruh yang cukup bervariasi bagi satker K/L di wilayah provinsi Maluku Utara, khususnya bila diukur dari aspek capaian target realisasi anggaran. Hal tersebut tercermin dalam grafik pencapaian target realisasi Triwulanan satker sebagaimana di bawah ini. Gambar 3.1 Matrik Pencapaian Target Realisasi Triwulanan

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran, 2016

Berdasarkan data monev PA hingga akhir Semester I Tahun 2016, ditunjukkan bahwa mayoritas satker (yaitu sebanyak 250 satker atau ±60% total satker K/L di wilayah Maluku Utara) mampu mencapai target realisasi Semester I sebesar 40%. Kelompok satker yang mampu mencapai target tersebut lebih banyak didominasi oleh satker-satker yang memang memiliki akselerasi penyerapan yang cukup baik di awal tahun. Hal tersebut terkonfirmasi melalui perbandingan jumlah satker pada kuadran Biru yang lebih jauh besar dibandingkan jumlah satker pada kuadran Oranye pada gambar 3.1 diatas, yaitu dengan perbandingan hampir mencapai 3 : 1. Gambar 3.2 Cluster Realisasi Anggaran dan Jumlah Satkernya


63

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan level realisasinya, satker yang tidak/belum melampaui target realisasi Semester I dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu: (i) belum melakukan realisasi sama sekali; (ii) sudah ada realisasi tetapi belum mampu melampaui target realisasi Triwulan I; serta (iii) sudah melampaui target realisasi Triwulan I. Sesuai grafik pada gambar 3.2 di halaman sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar satker yang tidak/belum melampaui target realisasi Semester I masuk ke dalam kelompok ketiga (±70%) dan hanya sebagian kecilnya yang masuk ke dalam kelompok pertama (±6%) dan kedua (±24). Meskipun proporsinya kecil, satker-satker pada kelompok pertama perlu mendapatkan perhatian khusus karena biasanya dapat dipastikan memiliki masalah/kendala dalam pelaksanaan anggaran. Gambar 3.3 Cluster Level Pagu dan Kontribusi Realisasi


Rendahnya level realisasi dan kontribusi penyerapan anggaran pada beberapa satker tertentu menjadi kendala/masalah yang teridentifikasi

pada Semester I Tahun 2016. Level penyerapan

anggaran selalu berbanding lurus dengan tingkat kontribusi penyerapan anggaran. Apabila level penyerapan anggaran suatu satker berada di bawah level rata-rata penyerapan anggaran provinsi Maluku Utara (yaitu 32,3%), maka secara otomatis satker akan memberikan kontribusi negatif terhadap realisasi total anggaran. Berdasarkan data realisasi anggaran pada monev PA sebagaimana telah disarikan dalam gambar 3.3 di atas ditunjukkan bahwa terdapat 118 satker atau ±28,5% total satker yang memiliki level realisasi di bawah rata-rata provinsi dan memberi kontribusi negatif terhadap realisasi. Bila diperhatikan, maka proporsi satker dengan nilai kontribusi negatif lebih besar justru terjadi pada kelompok satker dengan jumlah pagu besar, yaitu antara 50 s/d 100 M. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang optimalnya penyerapan anggaran di wilayah Maluku Utara sampai dengan Semester I Tahun 2016. Selain terkait dengan masalah penyerapan anggaran yang umumnya berhubungan dengan hal-hal teknis pelaksanaan pekerjaan/kegiatan di lapangan, berdasarkan data yang ditampilkan pada bab sebelumnya ditemukan juga masalah terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satker hingga akhir semester II Tahun 2015. Masalah-masalah terkait pengelolaan keuangan terdiagnosa

64

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 melalui indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran di luar realisasi penyerapan dan pagu minus, seperti: (i) Pengelolaan Uang Persediaan (UP); (ii) Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP); (iii) Penyelesaian Tagihan LS Non Belanja Pegawai; (iv) Deviasi Halaman III DIPA; (v) Penyampaian Data Kontrak; (vi) Pengajuan Revisi DIPA; (vii) Pengembalian/ Kesalahan SPM; (viii) Retur SP2D; (ix) Pengajuan Dispensasi SPM di akhir Tahun; (x) Deviasi Renkas/Rencana Penarikan Dana; dan (xi) Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran. Kesepuluh indikator tersebut merupakan alat yang tepat untuk mengukur aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Gambar 3.4 Level Indeks Rata-Rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Semester I Tahun 2016

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran-Sintesa-SPAN-OmSPAN, dan KPPN, 2016

Nilai indikator kinerja dapat memberikan gambaran umum kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan satker K/L di suatu wilayah. Memperhatikan informasi nilai indeks indikator kinerja pelaksanaan anggaran kinerja K/L yang ditampilkan pada bab sebelumnya serta digambarkan dalam gambar 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa proses pengelolaan keuangan satker K/L di wilayah Provinsi Maluku Utara selama TA 2015 belum optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang nilai indeksnya jauh dari angka maksimal sebesar 100%. Bila kita perhatikan dengan seksama gambar 3.4 di atas, maka dapat dilihat bahwa hanya empat indikator, yaitu Dispensasi SPM, RPD/Renkas Harian, Revisi, dan Retur yang memiliki nilai indeks rata-rata K/L di atas 90. Sementara itu, 7 (tujuh) indikator lainnya yaitu: Pengelolan UP, Pengelolaan TUP, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Hal III DIPA, Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, dan Pengembalian SPM memiliki nilai indeks rata-rata K/L jauh dibawah 90%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar satker memiliki kendala/masalah dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait dengan indikator yang nilai indeksnya tidak optimal tersebut.

65

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan hasil identifikasi data-data pelaksanaan anggaran yang ditampilkan pada bab II sebelumnya dan paparan yang disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa indikasi masalah pelaksanaan anggaran dan kendala/penyebab permasalahan yang terjadi selama semester I Tahun 2016 sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.5 di bawah ini. Gambar 3.5 Kerangka Masalah Pelaksanaan Anggaran K/L Semester I Tahun 2016

66

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 BOKS 3.1 ALAT DIAGNOSA KENDALA TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN Pada Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyiapkan 4 (empat) macam rasio dan/atau indeks untuk menentukan area-area pada klasifikasi anggaran tertentu (fungsi, program, kementerian/lembaga, satker, jenis belanja, kewenangan) yang dianggap mengalami masalah/kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran. Keempat alat diagnosis tersebut antara lain: % realisasi nasional, % realisasi regional; % margin kontribusi, serta % kontribusi terhadap ketidakserapan. Berikut ini akan diuraikan penjelasan mengenai masing-masing alat diagnosis tersebut. 1. % realisasi nasional (disingkat % nas); merupakan perbandingan antara realisasi dengan pagu secara nasional. Rasio ini digunakan untuk melihat kecenderungan trend realisasi secara nasional serta menjadi alat utama untuk menilai posisi atau prestasi capaian realisasi fungsi/program/organisasi/belanja/kewenangan tertentu di wilayah Maluku Utara dibandingkan capaian realisasi nasional. Pelaksanaan anggaran pada fungsi/program/organisasi/ belanja/kewenangan di wilayah Maluku Utara cenderung dikatakan baik bila % realisasinya lebih besar atau memiliki deviasi positif dibandingkan % realisasi nasional. 2. % realisasi regional (disingkat % reg); merupakan perbandingan antara realisasi dengan pagu di wilayah Maluku Utara. Rasio ini digunakan untuk beberapa hal, diantaranya: (i) menentukan trend realisasi tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya; (ii) menilai deviasi realisasi terhadap capaian nasional; serta (iii) alat utama untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran cenderung dikatakan baik dan optimal ketika % realisasi regional berada di atas % realisasi nasional dan rata-rata tahun sebelumnya, serta mampu melewati target realisasi yang ditentukan (dhi. 15% untuk Triwulan I dan 40% untuk Triwulan II). 3. % margin kontribusi terhadap realisasi (% MKTR); merupakan selisih antara besarnya % pagu individual/total pagu dengan % real individual/total realisasi. % margin kontribusi digunakan untuk menilai ideal atau tidaknya proporsi realisasi yang dicapai dibandingkan proporsi pagunya. Kontribusi dianggap akan bernilai positif ketika proporsi realisasi lebih tinggi dari proporsi pagu, dan sebaliknya kontribusi akan bernilai negatif ketika proporsi pagu lebih tinggi dari proporsi realisasi. Angka penentu % margin bernilai positif atau negatif adalah angka % total realisasi regional sampai dengan semester I Tahun 2016, yaitu sebesar 32,35%. 4. % kontribusi terhadap ketidakserapan (% KTK); merupakan perbandingan antara nilai ketidakserapan anggaran pada fungsi/program/organisasi/belanja/kewenangan tertentu dengan nilai ketidakserapan anggaran secara total. % kontribusi terhadap ketidakserapan digunakan untuk mengetahui besar kecilnya dampak ketidakserapan anggaran pada suatu fungsi/program/ organisasi/belanja/kewenangan tertentu terhadap ketidakserapan anggaran secara total di wilayah provinsi Maluku Utara hingga Semester I Tahun 2016. “Data perbandingan realisasi anggaran secara nasional dan regional per klasifikasi anggaran secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran III. Sementara itu, data perbandingan realisasi anggaran hingga Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran IV.

67

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2 ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TA 2015 DENGAN PENDEKATAN KLASIFIKASI ANGGARAN Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan pada subbab sebelumnya, maka akan dilakukan analisis mendalam dan menyeluruh atas pelaksanaan anggaran yang terjadi sehingga akan ditemukan akar permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh fungsi/organisasi/program/jenis belanja/jenis kewenangan tertentu di wilayah Maluku Utara. Analisa terkait kendala/permasalahan pelaksanaan anggaran dalam pada subbab ini akan diuraikan berdasarkan klasifikasi anggaran seperti fungsi/organisasi/program/ belanja/kewenangan tertentu menggunakan metode tracking analysis. 3.2.1 ANALISIS MASALAH REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI 1. Pendekatan Komparasi dengan Realisasi Nasional Per Fungsi Sebagaimana dinyatakan dalam bab II sebelumnya, meskipun bila dilihat secara total realisasi APBN Semester I TA 2016 di wilayah Maluku Utara lebih rendah dari realisasi APBN secara nasional, namun bila dilihat secara parsial/individual per jenis fungsi terdapat beberapa fungsi tertentu yang capaian realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi fungsi berkenaan secara nasional. Data detail mengenai perbandingan antara realisasi regional dan nasional pada setiap fungsi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Fungsi Kd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Nama Fungsi PELAYANAN UMUM PERTAHANAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM KESEHATAN PARIWISATA DAN BUDAYA AGAMA PENDIDIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL

% Real Reg SMT I 2016

% Real Nas SMT I 2016

Dev % Real Reg. & Nas.

42,4% 48,7% 49,1% 25,6% 39,6% 33,2% 23,7% 13,0% 38,1% 39,0% 18,1%

36,7% 39,5% 41,3% 26,3% 28,2% 20,7% 35,1% 15,0% 35,2% 33,4% 35,9%

5,7% 9,2% 7,8% -0,7% 11,4% 12,5% -11,4% -2,0% 2,9% 5,6% -17,7%

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016

Melihat data pada tabel 3.1 di atas, dapat kita lihat bahwa hanya pada 4 (empat) fungsi saja, yaitu: Ekonomi (04), Kesehatan (07), Pariwisata dan Budaya (08) serta Perlindungan Sosial (11) yang nilai capaian realisasinya berada di bawah capaian realisasi secara nasional. Hal ini terkonfirmasi dari nilai deviasi % realisasi regional dan nasional yang bernilai negatif. Sementara itu, 7 (tujuh) fungsi lainnya, yaitu: Pelayanan Umum (01), Pertahanan (02), Ketertiban dan Keamanan (03), Lingkungan Hidup (05), Perumahan & Fasilitas Umum (06), Agama (09), serta Pendidikan (10) ternyata memiliki tingkat capaian realisasi yang lebih tinggi dari tingkat capaian realisasi secara nasional. Hal tersebut terkonfirmasi dari nilai deviasi % realisasi regional dan nasional yang bernilai positif pada fungsi-fungsi berkenaan.

68

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Meskipun secara parsial/individual jumlah fungsi yang nilai capaian realisasinya diatas capaian nasional lebih banyak (dev % real reg. dan nas. fungsi positif > negatif) , tetapi secara total realisasi regional lebih rendah dari realisasi nasional. Hal ini terjadi karena secara proporsi nominal, deviasi positif yang terjadi tidak mampu mengimbangi/mengkompensasi deviasi negatif yang terjadi. Deviasi negatif justru terjadi pada fungsi ekonomi yang merupakan fungsi dengan porsi terbesar secara regional (mencapai 53% alokasi pagu). Sehingga,secara keseluruhan terdapat dev % real reg. dan nas. yang bernilai negatif yaitu sebesar -0,8%. 2. Pendekatan Trend Realisasi Fungsi Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, meskipun secara global realisasi TA 2016 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya, namun secara individual terdapat 8 (delapan) fungsi yang justru mengalami penurunan dan hanya 3 (tiga) fungsi yang mengalami kenaikan trend realisasi. Data detail mengenai trend realisasi pada setiap fungsi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Fungsi Kd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


↕ Pagu 2016:2015 ↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal Pagu (Rp.) (Rp.) 2016:2015 (%) (501.205.445.000) (165.128.209.962) -70,9% 42.353.594.000 28.406.307.466 26,3% 273.876.030.000 174.376.592.254 73,2% (400.473.633.000) 7.437.066.165 -12,1% (116.641.797.000) 8.518.799 -58,2% 74.118.909.000 95.169.799.828 16,9% (8.436.291.000) 22.822.813.555 -5,0% 1.822.100.000 481.933.700 96,2% 54.256.341.000 27.736.403.952 93,8% (124.430.866.000) 57.224.133.175 -18,7% (1.519.013.000) (2.833.857.889) -4,3%

↕ Nominal Real 2016:2015 (%) -65% 40% 121% 1% 0% 126% 147% #DIV/0! 185% 37% -32%

↕ % Real 2016:2015 6,7% 4,8% 10,6% 3,3% 23,1% 16,1% 14,6% 13,0% 12,2% 15,9% -7,3%

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: #DIV/0! terjadi karena pada tahun 2015, hingga akhir semester I belum ada realisasi pada fungsi pariwisata dan budaya.

Melihat data pada tabel 3.2 di atas, dapat kita lihat bahwa hanya pada 1 (satu) fungsi saja, yaitu: Perlindungan Sosial (11) terjadi penurunan trend realisasi dan ditandai dengan angka ↕ % Real 2016:2015 bernilai negatif. Sementara itu, 10 (sepuluh) fungsi lainnya, yaitu: Pelayanan Umum (01), Pertahanan (02), Ketertiban dan Keamanan (03), Ekonomi (04), Lingkungan Hidup (05), Perumahan & Fasilitas Umum (06), Kesehatan (07), Pariwisata & Budaya (08), Agama (09), serta Pendidikan (10) mengalami kenaikan trend realisasi ditandai dengan angka ↕ % Real 2016:2015 bernilai positif. Bahkan, lebih dari 2/3 fungsi mampu mengalami kenaikan % realisasi mencapai lebih dari 10%. Dominannya fungsi yang trend realisasinya mengalami kenaikan dibandingkan yang mengalami penurunan mengakibatkan tingkat realisasi anggaran secara keseluruhan di wilayah Maluku Utara selama Semester I TA 2016 menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah kenaikan % realisasi mencapai 7,7%. Selain itu, jumlah kenaikan % realisasi TA 2016 yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya juga dipicu oleh turunnya nilai pagu/alokasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp.706.280.071.000,- yang justru diikuti oleh kenaikan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 245.701.501.043,-.

69

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3. Pendekatan Proporsionalitas (Capaian Level & Kontribusi Realisasi) Fungsi Gambar 3.6 Grafik level realisasi dan kontribusi per Fungsi Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: F01 PELAYANAN UMUM; F02 PERTAHANAN; F03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN; F04 EKONOMI; F05 LINGKUNGAN HIDUP; F06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM; F07 KESEHATAN; F08 PARIWISATA DAN BUDAYA; F09 AGAMA; F10 PENDIDIKAN; F11 PERLINDUNGAN SOSIAL.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II dan gambar 3.6 di atas diketahui bahwa masih terdapat 8 (delapan) fungsi yang tidak berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%, sehingga diindikasikan mengalami masalah dalam penyerapan anggaran. Kedelapan fungsi tersebut adalah Fungsi Ekonomi (04), Fungsi Lingkungan Hidup (05), Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (06), Fungsi Kesehatan (07), Fungsi Pariwisata dan Budaya (08), Fungsi Agama (09), Fungsi Pendidikan (10), serta Fungsi Perlindungan Sosial (11). Namun, memperhatikan nilai margin kontribusi realisasi serta signifikansi nilai alokasi anggaran yang tidak terealisasi pada setiap fungsi, maka hanya permasalahan pada Fungsi Ekonomi (04),

Fungsi Kesehatan (07), dan

Fungsi

Perlindungan Sosial (11) yang membawa pengaruh besar pada capaian tingkat realisasi anggaran Semester I TA 2016 di wilayah Provinsi Maluku Utara. Indikasi masalah pada ketiga fungsi tersebut tercermin melalui kondisi-kondisi berikut: -

Fungsi Ekonomi (04); memiliki capaian realisasi sebesar 25,6%, margin kontribusi terhadap realisasi sebesar -11,2%, serta kontribusi terhadap ketidakserapan sebesar 59,2%.

-

Fungsi Kesehatan (07); memiliki capaian realisasi sebesar 23,7%, margin kontribusi terhadap realisasi sebesar -0,8%, serta kontribusi terhadap ketidakserapan sebesar 3,4%.

-

Fungsi Perlindungan Sosial (11); memiliki capaian realisasi sebesar 18,1%, margin kontribusi terhadap realisasi sebesar -0,3%, serta kontribusi terhadap ketidakserapan sebesar 0,8%.

70

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Rendahnya Penyerapan Pada Fungsi Ekonomi Gambar 3.7 Grafik Realisasi Anggaran Fungsi Ekonomi Per Sub Fungsi Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan : SF01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM; SF02 TENAGA KERJA; SF03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN; SF04 PENGAIRAN; SF07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI; SF08 TRANSPORTASI; SF09 TELEKOMUNIKASI; SF10 LITBANG EKONOMI; SF90 EKONOMI LAINNYA

Bila memperhatikan grafik 3.7 di atas, maka tidak tercapainya penyerapan anggaran yang optimal pada fungsi ekonomi (hanya sebesar 25,6%) dipengaruhi oleh kondisi level dan kontribusi penyerapan pada 3 subfungsi, yaitu: (i) SF01 - Subfungsi Perdagangan, pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM; (ii) SF03 - Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan; serta (iii) SF08 Transportasi yang kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan nilai margin kontribusi pada ketiga subfungsi tersebut yang bernilai negatif, yaitu masing-masing sebesar -0,2% untuk SF01, -2,7% untuk SF03 dan -14,1% untuk SF08. Dengan menggunakan metode tracking analysis melalui penilaian tingkat realisasi dan margin kontribusi, diketahui bahwa masalah penyerapan anggaran pada ketiga subfungsi tersebut terjadi pada 5 (lima) Kementerian/Lembaga sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.2 di bawah ini. Tabel 3.3 Daftar Permasalahan Penyerapan Anggaran pada Fungsi Ekonomi Semester I TA 2016

No.

K/L & margin kontri

Satker yang terkendala

Penyebab/Kendala Umum

Sub Fungsi Perdagangan, pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM 1. 2.

044 – Kementerian Koperasi dan PKM (-0,02%) 090 – Kemendag (-0,2%)

Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate (418734); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Morotai (418735) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Halmahera Barat (280742)

Keterlambatan penerbitan DIPA (baru muncul di bulan April) dan penetapan SK Pejabat pengelola keuangan Keterlambatan penerbitan DIPA (baru muncul di bulan April); penyelesaian proses revisi (selesai di bulan Mei); keterlambatan proses lelang dikarenakan keterbatasan SDM pada ULP tingkat Kabupaten.

71

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 1.

018 - Kementan (-1,7%)

BKP&PP Kab. Halteng (289184); BP&KP Kab. Halut (289191); Disbun Kab. Halteng (289181); Distanhut Kota Tikep (285320); Distan & KP Kab. Haltim (289055); Distan & KP Kab. Kep. Sula (289052); Distanak Kab. Halsel (289048); Distan Kab. Halut (289044, 289077); Distan Kab. Halbar (289056, 289058); Distan Prov. Malut (280151, 289104, 289105, 289106, 289108)

2.

032 - Kemen K&P (-1,1%)

Dinas K&P Kab.Halbar (289060); Dinas K&P Halsel (280434); Dinas K&P Halteng (401810); Dinas K&P Haltim (401616, 401809); Dinas K&P Halut (280331); Dinas K&P Kep. Sula (280531); Dinas K&P Kab. P. Morotai (280813, 280826); Dinas K&P Kab. Halteng (401615); Dinas K&P Kota Tikep (285316); Dinas K&P Prov. Malut (280049, 289028, 289029, 289114)

Revisi pengalihan alokasi dana DIPA antar satker dari Prov. Ke Kab./Kota; keterlambatan penunjukan dan revisi/ mutasi pejabat pengelola keuangan; penghentian sementara dana pendamping RM/RK atas kegiatan yang dibiayai dari dana proyek SOLID; kegiatan masih menunggu persyaratan dari kelompok tani yang belum lengkap; pengadaan peralatan yang belum bisa dipenuhi pabrik. SK pengelola keuangan dari eselon I terlambat diterbitkan dan diterima satker; pedoman juknis terlambat diberikan; alokasi perjadin terlalu kecil menyulitkan pelaksanaan kegiatan; situasi kota Tobelo kurang kondusif pasca konflik di bulan Maret; menunggu kepastian revisi dari pusat sehingga satker melakukan selfblocking; persyaratan penyaluran bantuan ke kelompok koperasi mengulur pelaksanaan kegiatan karena belum ada koperasi berbadan hukum di daerah; satker dan SDM baru sehingga belum berpengalaman; kendala dalam proses lelang di ULP, satker belum terbiasa dan kesulitan menggunakan e-katalog; tahapan kegiatan panjang;

Sub Fungsi Transportasi 1.

033 – Kementerian PU dan Pera (-14,2%)

Dinas PU Prov. Malut (289040); PJN Wil. I Prov Malut (498678); PJN Wil. II Prov Malut (498679)

Penyelesaian revisi anggaran untuk proyek dengan sumber dana SBSN; terdapat selfblocking pada sebagian besar proyek jalan dan jembatan karena harus menunggu persetujuan DPR; kondisi cuaca.

Sumber: Diolah dari Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2016, 2016

Rendahnya Penyerapan Pada Fungsi Kesehatan Gambar 3.8 Grafik Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan Per Sub Fungsi Semester I TA 2016


72

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila memperhatikan grafik 3.8 di atas, maka tidak tercapainya penyerapan anggaran yang optimal pada fungsi kesehatan (hanya sebesar 23,7%) dipengaruhi oleh kondisi level dan kontribusi penyerapan pada 3 subfungsi, yaitu: (i) SF02 - Pelayanan Kesehatan Perorangan; (ii) SF03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat; serta (iii) SF90 - Subfungsi Kesehatan Lainnya yang kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan nilai margin kontribusi pada ketiga subfungsi tersebut yang bernilai negatif, yaitu masing-masing sebesar -0,1% untuk SF02, -0,4% untuk SF03 dan -0,5% untuk SF90. Dengan menggunakan metode tracking analysis, diketahui bahwa permasalahan pada ketiga subfungsi tersebut terjadi pada 3 satker utama pelaksana program dan kegiatan pada fungsi Kesehatan, yaitu: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate, dan Politeknik Kesehatan Ternate. Secara umum, kendala/permasalahan teknis pelaksanan anggaran pada ketiga satker tersebut dapat dijelaskan dalam tabel 3.4 di bawah ini. Tabel 3.4 Daftar Permasalahan Penyerapan Anggaran pada fungsi Kesehatan Semester I TA 2016

No.

K/L

Satker & Belanja yang terkendala

Penyebab/Kendala Umum

Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Perorangan 1.

024 - Kemenkes

Dinkes Prov. Malut (289001)

terdapat selfblocking untuk efisiensi dan penghematan; kegiatan berupa pembinaan menunggu jadwal dan narasumber dari pusat

Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1.

024 - Kemenkes

Dinkes Prov. Malut (289000, 289002); KKP Kelas III Ternate (449962)

Kegiatan sesuai jadwal dilaksanakan pada semester II (spt: distribusi obat, PTT dan haji). SK pejabat pengelola terlambat diterbitkan, pengelola keuangan baru dan merupakan petugas teknis kesehatan yang kurang pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan, padahal dana yang dikelola semakin naik; pelaksana kegiatan tidak konsisten dengan rencana kegiatan.

Dinkes Prov. Malut (280004, 289000,289001, 289002,289004); KKP Kelas III Ternate (449962); dan Politekkes Ternate (637614)

kegiatan pelatihan menunggu juknis, revisi modul yang belum diselesaikan, serta usulan SK tenaga kesehatan dari kab/kota; terdapat blokir anggaran karena Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait; revisi berulang kali;

Sub Fungsi Kesehatan Lainnya 1.

024 - Kemenkes


Analisis lebih lengkap mengenai permasalahan yang dihadapi pada satker-satker di lingkup Kementerian Kesehatan dalam rangka pelaksanaan anggaran selama Semester I TA 2016 akan dibahas lebih detail pada bab berikutnya, khususnya pada bagian aspek khusus fokus program Nawacita sektor bidang Kesehatan.

73

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Rendahnya Penyerapan Pada Fungsi Perlindungan Sosial Gambar 3.9 Grafik Realisasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial Per Sub Fungsi Semester I TA 2016


Bila memperhatikan grafik 3.9 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Perlindungan Sosial mengalami kendala/masalah pelaksanaan anggaran yang sangat berat dan signifikan. Hal ini terkonfirmasi dari kondisi adanya 3 (tiga) dari 5 (lima) subfungsi yang belum memiliki realisasi sama sekali atau 0%. Di sisi lain, subfungsi yang telah mampu melakukan realisasi pun hanya mampu mencapai tingkat realisasi yang rendah sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan semua subfungsi dan satker pada fungsi Perlindungan sosial belum mampu mencapai target realisasi Semester I TA 2016 sebesar 40%. Secara umum, kendala/permasalahan teknis pelaksanan anggaran terkait dengan Fungsi Perlindungan Sosial tersebut dapat dijelaskan dalam tabel 3.5 di bawah ini. . Tabel 3.5 Daftar Permasalahan Penyerapan Anggaran pada fungsi Kesehatan Semester I TA 2016 No. 1.

Nama K/L & Margin Kontri 047 – Kementerian PPPA (-0,02%)

Satker yang terkendala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Prov. Malut (280100)

Penyebab/Kendala Umum Keterlambatan penerbitan DIPA dan penetapan SK pejabat pengelola keuangan karena DIPA baru terbit di Bulan Juni 2016

2.

027 – Kementerian Sosial (-0.3%)

Dinas Sosial Prov. Malut (280015, 289016, 289017, 289018, 289110, 418979, 418862 ); Panti Sosial BPLK Wasana Bahagia Ternate (426757)

Keterlambatan DIPA dan penetapan SK pejabat pengelola keuangan; volume kerja PPSPM terlalu besar; pelaksanaan kegiatan meliputi proses verifikasi penerima bantuan yang memakan waktu lama; terdapat revisi pemotongan anggaran yang baru belum diselesaikan hingga akhir semester I


74

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2.2 ANALISIS MASALAH REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI ORGANISASI – KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Pendekatan Komparasi dengan Realisasi Nasional Per Kementerian/Lembaga Sebagaimana dinyatakan dalam bab II sebelumnya, meskipun bila dilihat secara total realisasi APBN Semester I TA 2016 di wilayah Maluku Utara lebih rendah dari realisasi APBN secara nasional, namun bila dilihat secara parsial/individual berdasarkan klasifikasi organisasi maka terdapat beberapa Kementerian/Lembaga tertentu yang capaian realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi Kementerian/Lembaga berkenaan secara nasional. Data detail mengenai

perbandingan antara

realisasi regional dan nasional pada setiap fungsi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per K/L Kd 004 005 006 010 012 013 015 018 019 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 042 044 047 054 055 056 057 059 060 063 065 066 067 068 075 076 087 089 090 092 107 111 115 116

Nama K/L BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KUMHAM KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN DIKBUD KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN K&P KEMENTERIAN PU DAN PERA KEMENTERIAN PARIWISATA KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PKM KEMENTERIAN PPPA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PPN KEMENTERIAN ATR/BPN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI KEMENTERIAN KOMINFO KEPOLISIAN NEGARA RI BPOM BKPM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN DPDTTRANS BKKBN BMKG KOMISI PEMILIHAN UMUM ARSIP NASIONAL RI BPKP KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PORA BADAN SAR NASIONAL BNPP BAWASLU LPP RRI




44,1% 41,3% 43,6% 19,5% 48,7% 48,0% 41,6% 25,5% 35,9% 32,6% 24,9% 16,8% 44,4% 47,9% 18,6% 30,6% 17,0% 25,5% 13,0% 37,2% 27,0% 0,0% 51,2% 37,9% 44,2% 75,1% 29,3% 51,5% 21,1% 53,8% 43,9% 23,2% 42,9% 51,8% 45,5% 4,3% 54,1% 11,0% 26,9% 32,0% 17,6% 42,7% 47,9%

36,7% 43,7% 41,0% 23,3% 39,5% 39,8% 40,0% 29,7% 24,5% 22,8% 30,1% 35,9% 38,0% 23,8% 37,4% 30,1% 15,3% 27,2% 17,3% 33,1% 33,4% 10,6% 55,7% 25,7% 32,5% 23,0% 18,5% 42,6% 28,1% 38,9% 35,7% 16,6% 17,6% 38,0% 34,4% 31,7% 42,0% 18,1% 15,7% 40,4% 16,9% 34,8% 37,1%

7,4% -2,4% 2,6% -3,8% 9,2% 8,2% 1,6% -4,3% 11,5% 9,8% -5,2% -19,0% 6,4% 24,1% -18,8% 0,6% 1,8% -1,7% -4,4% 4,1% -6,5% -10,6% -4,5% 12,2% 11,7% 52,1% 10,9% 8,9% -6,9% 14,9% 8,2% 6,6% 25,3% 13,8% 11,0% -27,4% 12,1% -7,1% 11,2% -8,4% 0,8% 7,9% 10,7%


75

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Melihat data pada tabel 3.6 di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar capaian realisasi K/L secara regional ternyata lebih besar dari capaian realisasi Kementerian/Lembaga berkenaan secara nasional. Hal ini terbukti dari adanya 28 K/L (±65% dari total Kementerian/Lembaga di wilayah provinsi Maluku Utara) yang mampu melewati capaian realisasi rata-rata Kementerian/Lembaga berkenaan secara nasional. Tingkat deviasi dari 28 (dua puluh delapan) Kementerian/Lembaga tersebut terhadap % realisasi nasional bernilai positif dengan jumlah yang cukup bervariasi antara 0,5% sampai dengan 52,1%. Disisi lain, hanya terdapat 15 Kementerian/Lembaga (±35% dari total Kementerian/Lembaga di wilayah provinsi Maluku Utara) yang capaian realisasinya lebih rendah dari capaian realisasi ratarata Kementerian/Lembaga berkenaan secara nasional. Kelima belas Kementerian/Lembaga yang capaian realisasinya lebih rendah dari capaian realisasi nasional antara lain: Arsip Nasional RI (087), Kementerian Kesehatan (024), Kementerian Sosial (027), Kementerian PPPA (047), Badan SAR Nasional (107 ), Kementerian Perdagangan (090), BPOM (063), Kementerian Koperasi dan PKM (044), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023), Badan Pusat Statistik (054), Kementerian Pariwisata (040), Kementerian Pertanian (018), Kementerian Dalam Negeri (010), Mahkamah Agung (005), Kementerian PU dan Pera (033). Tingkat deviasi dari 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga tersebut terhadap % realisasi nasional bernilai negatif dengan jumlah yang cukup bervariasi antara -1,7% sampai dengan -27,4%. Meskipun secara parsial/individual jumlah Kementerian/Lembaga yang nilai capaian realisasinya diatas capaian nasional lebih banyak (dev % real reg. dan nas. K/L positif > negatif) , tetapi secara total realisasi regional lebih rendah dari realisasi nasional. Hal ini terjadi karena secara proporsi nominal, deviasi positif yang terjadi tidak mampu mengimbangi/mengkompensasi deviasi negatif yang terjadi. Deviasi negatif justru terjadi pada Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi pagu besar secara regional (mencapai 55,1% alokasi pagu). Beberapa Kementerian/Lembaga yang memberi dampak besar tersebut antara lain: Kementerian PU dan Pera (033), Kementerian Pertanian (018). Kementerian Kesehatan (024), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023). Keempat K/L tersebut merupakan K/L yang masuk dalam kelompok 10 Kementerian/Lembaga dengan jumlah pagu APBN terbesar di wilayah Maluku Utara pada TA 2016. Sehingga,secara keseluruhan terdapat dev % real reg. dan nas. yang bernilai negatif yaitu sebesar -0,8%. 2. Pendekatan Trend Realisasi Kementerian/Lembaga Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, meskipun secara global realisasi TA 2016 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya, namun bila dilihat secara individual berdasarkan klasifikasi organisasi maka tidak seluruh Kementerian/Lembaga mengalami kenaikan trend realisasi. HIngga akhir semester I TA 2016, terdapat 11 (sebelas) Kementerian/lembaga yang justru mengalami penurunan trend realisasi dibanding TA sebelumnya.

76

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.7 Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Kementerian/Lembaga Kd

Nama Kementreian/Lembaga

004 005 006 010 012 013 015 018 019 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 042 044 047 054 055 056 057 059 060 063 065 066 067 068 075 076 087 089 090 092 107 111 115 116

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KUMHAM KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN DIKBUD KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN K&P KEMENTERIAN PU DAN PERA KEMENTERIAN PARIWISATA KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PKM KEMENTERIAN PPPA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PPN KEMENTERIAN ATR/BPN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI KEMENTERIAN KOMINFO KEPOLISIAN NEGARA RI BPOM BKPM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN DPDTTRANS BKKBN BMKG KOMISI PEMILIHAN UMUM ARSIP NASIONAL RI BPKP KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PORA BADAN SAR NASIONAL BNPP BAWASLU LPP RRI

↕ Pagu 2016:2015 ↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal Pagu (Rp.) (Rp.) 2016:2015 (%) 1.988.668.000 1.697.504.185 12,2% (36.847.683.000) (7.205.917.355) -30,0% (1.729.974.000) 1.516.776.200 -3,5% 685.533.000 5.548.346.500 2,4% 42.353.594.000 28.406.307.466 26,3% (726.711.000) 3.988.556.082 -1,4% 1.525.523.000 4.200.630.719 3,4% 101.861.605.000 19.769.902.689 33,7% 970.000.000 532.698.000 29,1% (396.303.560.000) 118.702.716.648 -38,5% (109.939.275.000) (22.003.691.351) -55,6% (28.452.362.000) 9.561.402.709 -16,2% (42.526.158.000) 55.609.628.906 -9,4% (33.403.099.000) 12.274.985.150 -47,2% (2.915.053.000) (3.045.037.889) -8,2% 303.822.000 3.676.119.616 1,1% (13.160.948.000) (3.682.173.735) -9,5% (218.164.509.000) (119.950.521.070) -9,4% 1.822.100.000 481.933.700 96,2% (14.011.402.000) 31.357.651.439 -11,5% (2.156.721.000) (461.454.000) -27,5% 210.000.000 30,0% (4.010.731.000) 6.200.846.380 -7,6% 66.700.122 0,0% 10.655.745.000 12.690.288.064 21,4% 156.418.250 0,0% (364.796.000) 18.275.000 -5,3% 109.508.197.000 66.386.899.844 32,2% #N/A #N/A #N/A (114.916.000) (61.977.000) -18,5% 2.160.876.000 (390.679.982) 23,6% 1.610.972.000 16.996.602.801 2,2% 6.467.243.000 6.167.638.557 22,3% 1.697.992.000 865.846.852 21,3% 12.557.484.000 5.698.261.835 74,4% 236.888.000 (155.436.000) 128,9% (1.143.866.000) 825.578.717 -8,6% (27.563.985.000) 400.383.000 -68,5% (2.173.803.000) (1.082.177.350) -26,9% (1.098.729.000) (1.126.597.185) -7,4% #N/A #N/A #N/A 2.434.046.000 2.648.125.930 24,3% (53.260.000) 123.659.852 -0,7%

↕ Nominal Real 2016:2015 (%) 27% -17% 8% 4565% 40% 19% 28% 24% 53% 135% -50% 63% 44% 219% -33% 70% -15% -18% #DIV/0! 358% -23% #DIV/0! 33% 18% 91% 99% 1% 40% #N/A -19% -7% 3985% 68% 21% 74% -90% 14% 40% -41% -20% #N/A 99% 3%

↕ % Real 2016:2015 5,0% 6,5% 4,5% 19,1% 4,8% 8,1% 8,0% -2,0% 5,5% 24,1% 2,7% 8,2% 16,4% 39,9% -7,0% 12,5% -1,0% -2,8% 13,0% 30,0% 1,5% 0,0% 15,7% 5,7% 16,1% 37,3% 1,8% 2,9% #N/A 0,0% -14,6% 22,6% 11,7% -0,2% -0,1% -90,1% 10,9% 8,5% -6,2% -5,2% #N/A 16,0% 1,9%

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan #DIV/0! = Pada TA 2015 terdapat alokasi pagu anggaran untuk K/L terkait, namun hingga akhir Semester I 2015 realisasinya masih 0%. #N/A

= Pada TA 2015 tidak terdapat alokasi anggaran untuk K/L terkait.

Melihat data pada tabel 3.7 di atas, dapat kita lihat bahwa berdasarkan trend realisasi APBN TA 2016 dibandingkan TA 2015, maka Kementerian/Lembaga dapat dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut: -

Kelompok pertama, 11 (sebelas) K/L yang mengalami penurunan trend % realisasi. Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Arsip Nasional RI (087), Badan Narkotika Nasional (066), Kementerian Sosial (027), Kementerian Pemuda dan Olahraga (092), Badan SAR Nasional (107), Kementerian PU dan Pera (033), Kementerian Pertanian (018), Kementerian Kelautan dan Perikanan (032), BMKG (075) Komisi Pemilihan Umum (076), serta BKPM (065).

77

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 -

Kelompok kedua, 1 (satu) Kementerian/Lembaga yang tidak mengalami perubahan trend % realisasi. Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (047).

-

Kelompok ketiga, 29 (dua puluh Sembilan) Kementerian/Lembaga yang mengalami kenaikan trend % realisasi. Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Kementerian Koperasi dan PKM (044), Kementerian Kominfo (059), LPP RRI (116), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023), Kepolisian Negara RI (060), Kejaksaan Republik Indonesia (006),

Kementerian Pertahanan (012), Badan Pemeriksa Keuangan (004), Kementerian

Perindustrian (019), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (055), Mahkamah Agung (005), Kementerian Keuangan (015), Kementerian Kumham (013), Kementerian Kesehatan (024), Kementerian Perdagangan (090) BPKP (089), BKKBN (068), Kementerian LH dan Kehutanan (029), Kementerian Pariwisata (040), Badan Pusat Statistik (054), Bawaslu (115), Kementerian ATR/BPN (056), Kementerian Agama (025), Kementerian Dalam Negeri (010), Kementerian DPDTTRANS (067), Kementerian Perhubungan (022) Kementerian Ristek dan Dikti (042), Perpustakaan Nasional RI (057), Kementerian Ketenagakerjaan (026). -

Kelompok keempat, 2 (dua) Kementerian/Lembaga yang trend % realisasinya tidak dapat diidentifikasi karena tidak memiliki alokasi belanja di tahun anggaran sebelumnya. Kedua Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (111). Lebih besarnya jumlah Kementerian/Lembaga yang trend realisasinya naik (sebanyak 29

Kementerian/Lembaga) dibandingkan yang banyak atau tetap (sebanyak 14 Kementerian/Lembaga) semakin menegaskan bahwa realisasi anggaran TA 2016 memang lebih baik dibandingka TA 2015 sebelumnya. Hal ini terjadi karena hingga akhir semester I, baik secara nominal maupun persentase, jumlah total realisasi anggaran TA 2016 lebih besar dari TA 2015 lalu. 3. Pendekatan Capaian Level & Kontribusi Realisasi Kementerian/Lembaga Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II sebelumnya, dapat diketahui bahwa hanya sebanyak 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga atau sekitar ±47% total Kementerian/Lembaga di wilayah Maluku Utara yang berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%. Sementara itu, sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kementerian/Lembaga atau sekitar ±47% total Kementerian/Lembaga di wilayah Maluku Utara tidak berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%. Artinya, mayoritas Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Maluku Utara tidak berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%. Gambaran detail mengenai daftar Kementerian/Lembaga yang gagal mencapai target realisasi anggaran 40% sehingga diindikasikan mengalami masalah dalam pelaksanaan anggaran selama Semester I TA 2016 dapat dilihat dalam gambar 3.10 di halaman berikutnya.

78

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.10 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran pada 23 K/L dengan Realisasi dibawah 40% sd Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: Kementerian PPPA (047), Arsip Nasional RI (087), Kementerian Perdagangan (090), Kementerian Pariwisata (040), Kementerian Kesehatan (024), Kementerian K&P (032), BNPP (111), Kementerian Sosial (027), Kementerian Dalam Negeri (010), BPOM (063), Kementerian DPDT dan Transmigrasi (067), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023), Kementerian Pertanian (018), Kementerian PU dan Pera (033), Kementerian Pemuda dan Olahraga (092), Kementerian Koperasi dan PKM (044), Kementerian Kominfo (059), Kementerian LH dan Kehutanan (029), Badan SAR Nasional (107), Kementerian Perhubungan (022), Kementerian Perindustrian (019), Kementerian Ristek dan Dikti (042), Kementerian PPN (055)

Bila kita perhatikan data pada gambar 3.10 di atas, meskipun terlihat bahwa 4 (empat) Kementerian/lembaga (yaitu: Kementerian PU dan Pera, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kesehatan) memberikan margin kontribusi negatif secara signifikan dan sangat menonjol dalam menampilkan indikasi masalah/kendala teknis pelaksanaan anggaran. Namun, terdapat setidaknya 4 (empat) Kementerian/Lembaga lain yang perlu mendapat sorotan terkait dengan level % realisasi anggarannya karena bahkan hingga akhir semester I belum mampu melewati target realisasi yang seharusnya dicapai di Triwulan I sebesar 15%. Keempat Kementerian/Lembaga tersebut yaitu: Kementerian PPPA, Arsip Nasional RI, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, menjadi cukup menarik untuk mengetahui permasalahan/kendala yag menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada keempat Kementerian/Lembaga tersebut di atas. Belum Adanya Penyerapan Anggaran Pada Kementerian PPPA (047) Sebagaimana ditampilkan pada bagian sebelumnya, capaian realisasi anggaran hingga akhir semester I Tahun 2016 pada Kementerian PPPA merupakan yang terendah dibandingkan Kementerian/lembaga lainnya karena Kementerian ini menjadi satu-satunya Kementerian/Lembaga yang belum melakukan realisasi anggaran sama sekali atau realisasinya masih 0%. Hal tersebut diperoleh karena Satker Badan PPPA dan KB Provinsi Maluku Utara (280100) yang merupakan satker tunggal pada Kementerian ini belum melakukan realisasi sama sekali hingga akhir bulan Juni 2016. Bahkan, hingga tanggal 30 Juni 2016, satker tersebut tercatat belum mengajukan Uang Persediaan (UP) maupun berkas kelengkapan administrasi seperti SK pejabat pengelola keuangan kepada KPPN.

79

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran di Triwulan I dan Triwulan II TA 2016, diperoleh informasi bahwa penyebab terhambatnya realisasi anggaran pada Kementerian PPPA (dhi. Satker Badan PPPA dan KB Provinsi Maluku Utara) adalah karena keterlambatan penerbitan DIPA yang baru dilakukan di bulan Juni 2016 serta SK pejabat pengelola keuangan yang belum ditetapkan. Meskipun mengalami kendala dan belum melakukan realisasi anggaran sama sekali, Kementerian PPPA tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat realisasi maupun tingkat ketidakserapan anggaran secara keseluruhan di wilayah Maluku Utara. Hal tersebut terjadi karena secara proporsi, alokasi anggaran untuk Kementerian ini hanya mencapai ±0,017% dari pagu total APBN di wilayah Provinsi Maluku Utara pada TA 2016. Rendahnya Penyerapan Anggaran pada Arsip Nasional RI (087) Dengan nilai capaian realisasi hanya sebesar 4,3%, Arsip Nasional RI menjadi Kementerian/Lembaga yang memiliki capaian realisasi terendah kedua di atas Kementerian PPPA. Capaian tersebut diperoleh karena Satker Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara (280066) sebagai satker tunggal di lingkup Kementerian ini baru berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp.18.056.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.420.680.000,-. Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran di Triwulan I dan Triwulan II TA 2016, diperoleh informasi bahwa penyebab terhambatnya realisasi anggaran pada satker tersebut adalah karena beberapa hal, diantaranya: (i) pergantian pejabat pengelola keuangan, (ii) terdapat blokir anggaran untuk kegiatan arsip karena belum ada Peraturan Kepala ANRI tentang Alokasi Anggaran Dekonsentrasi yang baru dibuka di bulan Maret 2016, serta (iii) kegiatan berupa diklat belum bisa dilaksanakan karena menunggu jadwal dan pengajar dari Kantor Pusat. Rendahnya Penyerapan Anggaran pada Kementerian Perdagangan (090) Gambar 3.11 Grafik Realisasi Anggaran Satker Lingkup Kementerian Perdagangan sd Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 280742 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Halmahera Barat; 289019 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara; 289070 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara

80

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan gambar 3.11 pada halaman sebelumnya, kita dapat melihat bahwa terdapat 1 (satu) satker yang memberikan kontribusi besar terhadap rendahnya nilai realisasi anggaran dan tingginya ketidakserapan anggaran di lingkup Kementerian Perdagangan karena memiliki % realisasi mendekati 0% dan nilai margin kontribusi negatif sebesar -0,18%. Satker tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Halmahera Barat (280742). Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II ditemukan beberapa kendala/masalah yang menyebabkan satker tersebut memiliki akselerasi penyerapan anggaran yang sangat rendah di semester I, yaitu: -

DIPA terlambat diterbitkan, yaitu di Bulan April (tertanggal 25 April 2016). Selain itu, DIPA masih harus direvisi karena perubahan nomenklatur satker dan DIPA revisi baru turun bulan Mei (tertanggal 18 Mei 2016).

-

SK pejabat pengelola keuangan baru diterbitkan menjelang akhir semester I, yaitu di bulan Mei 2016.

-

Pelaksanaan pekerjaan berupa pembangunan pasar yang bersifat fisik dan memerlukan lelang melalui ULP Kabupaten yang cukup lambat prosesnya karena keterbatasan SDM. Di sisi lain, ULP memberlakukan sistem kolektif. Artinya, jika Dinas A sudah siap pengadaan sementara Dinas B belum, ULP belum bergerak.

Besarnya Nilai Ketidakserapan Anggaran pada Kementerian Pariwisata Dengan nilai capaian realisasi hanya sebesar 13%, Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian/Lembaga yang memiliki capaian realisasi terendah keempat setelah Kementerian PPPA, Arsip Nasional RI, dan Kementerian Perdagangan. Capaian tersebut diperoleh karena Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara (400619) sebagai satker tunggal di lingkup Kementerian ini baru tidak bisa optimal merealisasikan anggarannya selama Semester I TA 2016. Satker tersebut hanya mampu merealisasikan belanja sebesar Rp.481.933.700,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.717.000.000,-. Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran di Triwulan I dan Triwulan II TA 2016, diperoleh informasi bahwa penyebab terhambatnya realisasi anggaran pada satker tersebut adalah karena terdapat pergantian pejabat pengelola keuangan (seperti KPA, Bendahara, dan PPSPM), sementara SK penetapannya terlambat diterbitkan akibat harus menunggu ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Malut. Sama seperti yang terjadi pada Kementerian PPPA dan Arsip Nasional Republik Indonesia, maka meskipun mengalami kendala dan tidak mampu melakukan realisasi anggaran secara optimal, tetapi Kementerian Pariwisata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat realisasi maupun tingkat ketidakserapan anggaran secara keseluruhan di wilayah Maluku Utara. Hal tersebut terjadi karena secara proporsi, alokasi anggaran untuk Kementerian ini hanya mencapai ±0,07% dari pagu total APBN di wilayah Provinsi Malut pada TA 2016. Sehingga secara keseluruhan Kementerian Pariwisata hanya memberikan margin kontribusi terhadap ketidakserapan sebesar 0,088%.

81

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2.3 ANALISIS MASALAH REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI ORGANISASI – SATUAN KERJA 1. Pendekatan Komparasi dengan Realisasi Nasional Per Satker Kementerian/Lembaga Sebagaimana dinyatakan dalam bab II sebelumnya, meskipun bila dilihat secara total realisasi APBN Semester I TA 2016 di wilayah Maluku Utara lebih rendah dari realisasi APBN secara nasional, namun bila dilihat secara parsial/individual berdasarkan klasifikasi organisasi maka terdapat beberapa satker Kementerian/Lembaga tertentu yang capaian realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi ratarata satker pada Kementerian/Lembaga berkenaan secara nasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan adanya 173 satker (±42% dari jumlah total satker TA 2016 di wilayah Maluku Utara) yang nilai % realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi rata-rata satker pada Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional. Sisanya, sebanyak 241 satker (±58% dari jumlah total satker TA 2016 di wilayah Maluku Utara) nilai % realisasinya lebih rendah dari capaian realisasi ratarata satker pada Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional. Tabel 3.8 Jumlah Satker Lingkup K/L yang Realisasinya Lebih Tinggi/Rendah dari Rata2 Realisasi Satker K/L Secara Nasional Kode 004 005 006 010 012 013 015 018 019 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 042 044 047 054 055 056 057 059 060 063 065 066 067 068 075 076 087 089 090 092 107 111 115 116

Nama K/L BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KUMHAM KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN DIKBUD KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN K&P KEMENTERIAN PU DAN PERA KEMENTERIAN PARIWISATA KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PKM KEMENTERIAN PPPA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PPN KEMENTERIAN ATR/BPN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI KEMENTERIAN KOMINFO KEPOLISIAN NEGARA RI BPOM BKPM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN DPDTTRANS BKKBN BMKG KOMISI PEMILIHAN UMUM ARSIP NASIONAL RI BPKP KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PORA BADAN SAR NASIONAL BNPP BAWASLU LPP RRI

Satker < x̄ satker nasional 1 12 5 5 8 6 17 1 11 1 7 27 1 5 4 14 5 1 2 1 8 3 1 10 1 1 6 2 3 1 1 1 1

Satker > x̄ satker nasional 1 8 4 12 4 14 5 10 1 7 6 1 73 11 3 2 11 9 1 1 2 1 6 1 19 1 3 6 1 3 8 1 2

1 1 1

Total Satker lingkup K/L 2 20 9 17 4 22 11 27 2 18 7 8 100 12 8 6 25 14 1 1 3 1 10 1 9 1 1 29 1 1 4 12 1 5 11 1 1 3 1 1 1 1 1

Rasio > x̄ satker nasional 50,0% 40,0% 44,4% 70,6% 100,0% 63,6% 45,5% 37,0% 50,0% 38,9% 85,7% 12,5% 73,0% 91,7% 37,5% 33,3% 44,0% 64,3% 0,0% 100,0% 33,3% 0,0% 20,0% 100,0% 66,7% 100,0% 0,0% 65,5% 0,0% 100,0% 75,0% 50,0% 100,0% 60,0% 72,7% 0,0% 100,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%


82

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila kita perhatikan data pada tabel 3.8 di atas, maka berdasarkan rasio jumlah satker yang mampu melewati capaian rata-rata realisasi satker pada Kementerian/Lembaga terkait secara nasional (disingkat % RJSLRN, kita dapat mengelompokkan 43 (empat puluh tiga) Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Maluku Utara ke dalam 5 (lima) kelompok besar, yaitu: -

Kelompok pertama, 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga yang seluruh satkernya memiliki capaian realisasi di atas angka capaian realisasi rata-rata satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait secara nasional (rasio % RJSLRN = 100%). Kementerian/Lembaga tersebut antara lain: Kementerian Pertahanan, Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian PPN, Perpustakaan Nasional RI, BKPM, BKKBN, BPKP, BNPP, Bawaslu, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

-

Kelompok kedua, 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga yang seluruh satkernya memiliki capaian realisasi di bawah angka capaian realisasi rata-rata satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait secara nasional (% RJSLRN = 0%). Kementerian/Lembaga tersebut antara lain: Kementerian Pariwisata, Kementerian PPPA, Kementerian Kominfo, BPOM, Arsip Nasional RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Badan SAR Nasional.

-

Kelompok ketiga, 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yang separuh satkernya memiliki capaian realisasi di atas angka capaian realisasi rata-rata satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait secara nasional (% RJSLRN = 50%). Kementerian/Lembaga yang masuk kelompok ini antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian DPDT dan Transmigrasi.

-

Kelompok keempat, 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yang sebagian besar satkernya memiliki capaian realisasi di atas angka capaian realisasi rata-rata satker di lingkup Kementerian/Lembaga

terkait

secara

nasional

(%

RJSLRN

antara

50-100%).

Kementerian/Lembaga yang masuk kelompok ini antara lain: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perdagangan, Kepolisian Negara RI, Kementerian PU dan Pera, Kementerian Kumham, serta BMKG. -

Kelompok kelima, 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga yang sebagian besar satkernya memiliki capaian

realisasi

di

bawah

angka

capaian

realisasi

rata-rata

satker

di

lingkup

Kementerian/Lembaga terkait secara nasional (% RJSLRN antara 0-50%). Kementerian/Lembaga yang masuk kelompok ini antara lain: Kementerian Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Kesehatan.

83

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.12 Grafik Cluster Level Pagu dan Capaian % Real Dibandingkan Rata2 Nasional


Proporsi jumlah satker dengan tingkat capaian realisasi lebih rendah maupun lebih tinggi dari realisasi nasional cenderung tersebar secara merata baik pada kluster kelompok saker dengan pagu yang besar maupun satker dengan pagu yang kecil. Hal tersebut mengakibatkan selisih deviasi total % realisasi satker secara regional tidak terlampau jauh dengan dengan total % realisasi satker secara nasional. Secara khusus, melalui pendekatan komparasi dengan realisasi nasional per satker ditemukan adanya 11 (sebelas) kode satker dari 4 (empat) Kementerian/Lembaga yang perlu mendapat sorotan karena memiliki nilai gap atau deviasi negatif yang tinggi terhadap rata-rata % realisasi satker secara nasional pada Kementerian/Lembaga terkait, yaitu lebih dari -25%. Data lengkap kesebelas satker tersebut beserta indikasi masalah/kendala umum yang diduga menjadi penyebab tingginya gap/deviasi negatif yang terjadi dapat diuraikan dalam tabel 3.9 dibawah ini. Tabel 3.9 Daftar Permasalahan pada 11 satker dengan deviasi % Real Reg: Nas Terbesar Semester I TA 2016

No. 1.

Nama K/L 010 – Kementerian Dalam Negeri

Satker yang terkendala Badan Kesbangpol dan linmas Prov Malut (280099), BPM Prov Malut (289175)

2.

018 – Kementerian Pertanian

Distan Kab Halbar (289056), Distanhut Kota Tikep (285320), Distan Kab. Halut (289044), Distan&KP Kab. Kep. Sula (289052), Distan Prov. Malut (289106),

Penyebab/Kendala Umum 280099- merupakan satker baru dengan pejabat yang belum memahami ketentuan pengelolaan keuangan; 289175 - keterlambatan juknis fasilitator pemberdayaan aparat desa, kegiatan menunggu pelatihan master training, terdapat instruksi untuk menghold kegiataan dari kantor pusat. 289056/289044- terdapat 2 kali revisi pergeseran/pengurangan pagu yang baru selesai bulan Juli; 285320- terdapat revisi pergeseran alokasi dari distan prov ke distan kab/kota, revisi pejabat pengelola keuangan, kendala pengadaan di ULP kab/Kota; 289052- revisi pengurangan pagu; 289106 – revisi pengurangan alokasi pagu anggaran.

84

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.

025 – Kementerian Agama

Kanwil Kemenag Prop. Malut (626383, 626376), Kankemenag Kab. Halbar (419838)

4.

060 – Kepolisian RI

Ditpolair Polda Maluku Utara (970127)

626383- belum ada pengelola keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan (tidak ada personil pada Bimas Budha karena pegawainya di mutasi); 626376terjadi pergantian KPA pada Semester I; 419838- pembayaran gaji dan tukin 13 belum diselesaikan, pembayaran TPG terlambat dilakukan karena berkas terlambat disampaikan. 970127- Revisi terkait pemotongan mencapai 10M, padahal sebagian sudah dikontrakkan.


2. Pendekatan Trend Realisasi Satker Kementerian/Lembaga Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, meskipun secara global realisasi TA 2016 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya, namun secara individual dari 414 kode satker di tahun 2016 terdapat trend yang cukup bervariasi. Setelah dilakukan analisa ditemukan bahwa 296 kode satker yang mengalami kenaikan, 87 kode satker yang mengalami penurunan trend realisasi, 2 kode satker tetap realisasinya yaitu 0%, dan 29 kode satker baru yang belum ada di 2015 sehingga mengkatrol kenaikan realisasi. Lebih banyaknya jumlah satker yang mengalami trend kenaikan % realisasi menegaskan bahwa realisasi TA 2016 lebih baik dari TA 2015 sebelumnya. Kenaikan trend realisasi APBN hingga semester I TA 2016 dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2015 sebelumnya, dikontribusikan oleh 4 (empat) unsur satker. Keempat unsur satker tersebut meliputi: (i) kelompok pertama, satker yang kenaikan pagunya diikuti oleh kenaikan nominal realisasinya namun dengan porsi yang lebih tinggi; (ii) kelompok kedua, satker yang nominal pagunya tetap namun diikuti dengan kenaikan nominal realisasinya; (ii) kelompok ketiga, satker yang nominal pagunya turun namun nominal realisasinya justru mengalami kenaikan; (iv) kelompok keempat, satker yang penurunan pagunya diikuti oleh penurunan nominal realisasinya namun dengan porsi yang lebih rendah. Berdasarkan jumlah satker yang ada dalam setiap kelompok, maka besarnya sumbangan kontribusi untuk setiap kelompok tersebut diatas dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini. Gambar 3.13 Kontribusi Kelompok Satker Terhadap Kenaikan Trend Realisasi TA 2016 Dibandingkan TA 2015


85

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Secara khusus, melalui pendekatan trend realisasi satker ditemukan adanya 6 (enam) satker yang perlu mendapat sorotan karena mengalami penurunan trend realisasi yang sangat signifikan, yaitu mencapai lebih dari 50%. Data lengkap keenam satker tersebut beserta indikasi masalah/kendala umum yang diduga menjadi penyebab penurunan trend realisasi yang terjadi dapat diuraikan dalam tabel 3.10 dibawah ini. Tabel 3.10 Penyebab penurunan trend realisasi Semester I TA 2016 : TA 2015 > 50% pada 6 satker K/L

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama dan Kode Satker Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Prov Malut (280066) Ro SDM Polda Maluku Utara (669915)

Trend

Penyebab

↓ 90,1%

Kenaikan alokasi pagu yang mencapai 128,9% justru diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 90% mengakibatkan penurunan persentase realisasi sebesar 90,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan alokasi pagu yang mencapai 36,8% justru diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 41% mengakibatkan penurunan persentase realisasi sebesar 75,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan alokasi pagu yang mencapai 146% justru diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 67% mengakibatkan penurunan persentase realisasi sebesar 66,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan alokasi pagu yang mencapai 50,9% justru diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 100% mengakibatkan penurunan persentase realisasi sebesar 58,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan alokasi pagu yang mencapai 2236% hanya mampu diikuti oleh kenaikan realisasi sebesar 907% mengakibatkan penurunan persentase realisasi sebesar 56,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan alokasi pagu yang mencapai 63,2% malah diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 84% mengakibatkan penurunan persentase realisasi sebesar 54,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

↓ 75,9%

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Sula (280531) Dinas Sosial Prov Malut (289017)

↓ 66,7%

penataan bangunan dan lingkungan Prov Malut (493863) Pengadilan Tinggi Agama Malut (440741)

↓ 56,5%

↓ 58,7%

↓ 54,9%


3. Pendekatan Capaian Level & Kontribusi Realisasi Satker Kementerian/Lembaga Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II sebelumnya, dapat diketahui bahwa hanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) satker atau sekitar ±60% total satker di wilayah Maluku Utara yang berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%. Sementara itu, sisanya sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) satker atau sekitar ±60% total satker di wilayah Maluku Utara tidak berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%. Artinya, mayoritas Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Maluku Utara berhasil mencapai target realisasi anggaran sd Semester I sebesar 40%. Namun demikian, bila melihat perbandingan antara level nilai realisasi dan alokasi anggaran yang dimiliki suatu satker, maka terdapat 2 kondisi ekstrem yang bisa menjadi indikasi masalah. Kedua kondisi tersebut yaitu: (i) nilai realisasi sangat kecil dibandingkan pagu alokasi atau bahkan nilainya hanya 0%; dan (ii) nilai realisasi melebihi alokasi pagu atau lebih dari 100% yang biasa dikenal dengan istilah pagu minus. Kedua kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan anggaran suatu satker Kementerian/Lembaga. Selain kedua kondisi tersebut, ada kondisi lain yang menjadi masalah dan perlu dibahas atau mendapat perhatian khusus karena membawa pengaruh besar terhadap kondisi realisasi APBN secara keseluruhan yaitu mengenai tidak proporsionalnya kontribusi (tingkat realisasi anggaran) dengan jumlah proporsi alokasi pagu yang dimiliki pada beberapa satker utama dengan jumlah pagu yang sangat besar dan signifikan.

86

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Realisasi anggaran masih 0% pada 10 satker di 6 Kementerian/Lembaga Gambar 3.14 Grafik Data Satker yang Realisasinya Masih O% sd Semester I TA 2016 Per K/L

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 010 = Kementerian Dalam Negeri; 025 = Kementerian Agama; 027 = Kementerian Sosial; 032 = Kementerian Kelautan dan Perikanan; 044 = Kementerian Koperasi dan PKM; 047 = Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak satker yang memiliki realisasi 0% berada pada Kementerian Sosial. Meskipun demikian, jumlah total nominal pagu yang belum direalisasikan satker yang memiliki realisasi 0% pada Sosial bukanlah yang terbesar. Jumlah total nominal pagu terbesar yang belum direalisasikan satker yang memiliki realisasi 0% justru berada pada Kementerian Dalam Negeri yaitu sebesar Rp. 13.526.573.000,- dan terdistribusi pada 2 (dua) satker di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Data lengkap seluruh satker yang masih memiliki realisasi anggaran sebesar 0% beserta status pengajuan UP dan penyampaian data SK pejabat Pengelola keuangan sampai dengan akhir bulan Juni 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.11 di bawah ini. Tabel 3.11 Kendala/Permasalahan Umum yang Menyebabkan Realisasi 0% Pada Satker NO. KDSATKER NMSATKER 1 280099 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROV MALUT 2 280100 BPPPA DAN KELUARGA BERENCANA PROV MALUT 3 289017 DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA 4 289110 DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA 5 289175 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV MALUT 6 401615 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB HALTENG 7 418734 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TERNATE 8 418735 DISPERINDAGKOP & UMKM KAB KEP. MOROTAI 9 418862 DINAS SOSIAL PROV MALUT 10 626383 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV MALUT JUMLAH

PAGU 532.380.000 910.000.000 4.752.510.000 3.048.087.000 12.994.193.000 1.200.000.000 950.000.000 950.000.000 125.000.000 34.143.000 25.496.313.000

KWGN DK DK DK TP DK TP TP TP DK KD

STATUS UP JATUH TEMPO BELUM OK OK BELUM OK TIDAK TIDAK BELUM BELUM

KET UP AMBIL 13-MAY-16; UP 40 JUTA AMBIL 15-JUN-16; UP 200 JUTA AMBIL 22-JUN-16; UP 3 JUTA AMBIL 15-JUN-16; UP 100 JUTA HANYA MEMILIKI BELANJA 53 HANYA MEMILIKI BELANJA 53 -

SK DI KPPN ADA BELUM ADA ADA ADA ADA BELUM ADA BELUM BELUM

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran, OmSPAN, dan data KPPN Tahun 2016, 2016

Berdasarkan tabel 3.11 di atas, dapat kita lihat bahwa 6 satker atau 60% dari satker yang belum melakukan realisasi sudah melakukan komunikasi dengan KPPN dan telah menyampaikan SK ke KPPN. Bahkan, 4 (empat) diantara satker tersebut telah mengajukan UP untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Namun, karena belum terdapat pertanggungjawaban berupa pengajuan melalui SPM GUP, maka belum terjadi realisasi anggaran. Menurut hasil evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2016, telah diperoleh informasi mengenai

87

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 kendala/permasalahan umum yang dihadapi satker tersebut sehingga belum dapat melakukan realisasi anggaran sama sekali sampai dengan Semester I TA 2016. Kendala/masalah tersebut dijelaskan dalam tabel 3.12 di bawah ini. Tabel 3.12 Kendala/Permasalahan Umum yang Menyebabkan Realisasi 0% Pada Satker

No.

Nama K/L dan Satker

Kendala/Permasalahan Umum yang Dihadapi

1.

Kementerian Dalam Negeri: Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Malut (280099) Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Malut (289175)

280099 - DIPA diblokir di wal Tahun dan baru dibuka di akhir Triwulan Pertama; merupakan satker baru dengan pejabat perbendaharaan yang baru juga, sehingga pengelola keuangan belum memahami ketentuan pelaksanaan pembayaran dalam APBN; petunjuk juknis tidak jelas dan hanya berlaku sampai april untuk kemudian dirubah lagi sehingga perlu dikoordinasikan dengan level pusat kementerian. 289175 – Juknis untuk fasilitator pemberdayaan aparat desa terlambat diterbitkan; Kegiatan menunggu pelatihan master training di Jakarta; di awal tahun terdapat instruksi dari Kementerian agar pencairan dana di-hold untuk sementara waktu terkait dengan adanya proses perubahan juknis.

2.

Kementerian Agama: Kanwil Kemenag Prov. Malut (626383)

626383 - belum ada pengelola keuangan (tidak ada personil pada Bimas Budha karena pegawainya di mutasi); dan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena tidak ada sasaran kegiatan di wilayah Maluku Utara

3.

Kementerian Sosial: Dinas Sosial Prov. Malut (289017,289110,418862)

289017/289110 – terdapat revisi DIPA termasuk revisi pemotongan dan pengurangan alokasi anggaran. 418862 – DIPA terlambat diterbitkan di bulan April 2016

4.

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Dinas K&P Kab. Halteng (401615)

401615 – merupakan satker baru; SK pengelola keuangan terlambat diterbitkan dan baru diterima pada akhir Maret 2016, terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran karena efisiensi anggaran dan buka blokir yang terjadi di tanggal 6-8 April 2016; keerlambatan penyampaian dan keterntuan baru petunjuk teknis yang mensyaratkan program bantuan diberikan kepada koperasi sehingga proses persiapan menjadi terkendala.

5.

Kementerian Koperasi dan PKM: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate (418734) Disperindag, Koperasi & UMKM Kab. Morotai (418735)

418734/418735 - Keterlambatan penerbitan DIPA (baru muncul di bulan April) ; disisi lain, penunjukan dan penetapan SK Pejabat pejabar pengelola keuangan belum selesai sampai dengan bulan Mei 2016.

6.

Kementerian PPPA: Badan PPPA dan KB Prov. Malut (280100)

Keterlambatan penerbitan DIPA dan penetapan SK pejabat pengelola keuangan karena DIPA baru terbit di Bulan Juni 2016


Diprediksi, dengan tidak adanya realisasi di semester I akan mendorong menumpuknya tagihan realisasi anggaran satker di Semester II, khususnya bulan menjelang akhir tahun 2016. Untuk menghindari hal tersebut, satker-satker yang saat ini masih memiliki realisasi 0% harus mempercepat proses

pelaksanaan

paket

pekerjaan/kegiatan.

Selain

itu,

satker-satker

tersebut

harus

menyiapkan/menyusun jadwal yang dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk memantau perkembangan dan disiplin pelaksanaan kegiatan.

88

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Realisasi anggaran dibawah 15% pada 39 satker di 13 Kementerian/Lembaga Gambar 3.15 Grafik Jumlah Satker Per K/L yang Realisasinya Rendah (<15%) sd Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 010 = Kementerian Dalam Negeri; 018 = Kementerian Pertanian; 022 = Kementerian Perhubungan; 023 = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 024 = Kementerian Kesehatan; 025 = Kementerian Agama; 027 = Kementerian Sosial; 032 = Kementerian Kelautan dan Perikanan; 033 = Kementerian PU dan Pera; 040 = Kementerian Pariwisata; 067 = Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi; 087 = Arsip Nasional RI; 090 = Kementerian Perdagangan

Berdasarkan gambar 3.15 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 39 satker yang tersebar dalam 13 Kementerian/Lembaga yang realisasinya dianggap rendah karena berada di bawah level 15%. Angka 15% tersebut dijadikan limit dalam menentukan realisasi dianggap rendah karena angka tersebut merupakan target realisasi yang seharusnya sudah mampu dicapai satker pada Triwulan I. Dengan demikian, apabila sampai dengan akhir Semester I satker belum dapat mencapai angka realisasi tersebut, maka satker dapat dikatakan memiliki realisasi yang cukup rendah. Jumlah terbanyak satker yang memiliki realisasi rendah berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sebanyak 12 satker, disusul Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan masing-masing memiliki 8 dan 5 satker dengan realisasi yang rendah. Meskipun demikian, bila dilihat dari nilai ketidakserapan anggaran yang dikontribusikannya, dengan alokasi anggaran yang lebih besar, maka justru 1 (satu) satker dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat memberikan jumlah ketidakserapan yang lebih banyak dibandingkan semua satker yang memiliki serapan rendah dari Kementerian lainnya. Hal tersebut terjadi karena satker dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut memiliki alokasi dana yang sangat signifikan, yaitu mencapai 15% dari total pagu anggaran secara keseluruhan. Memperhatikan gambar 3.15 di atas, maka berdasarkan level realisasinya satker-satker yang memiliki penyerapan anggaran rendah dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga kelompok) kategori, sebagai berikut:

(i) Realisasi sangat rendah, yaitu kelompok satker yang realisasi semester I-nya berada di

antara 0,1% s/d 5% dengan jumlah satker sebanyak 16 satker dari 6 Kementerian/Lembaga; (ii) Realisasi rendah, yaitu kelompok satker yang realisasi semester I-nya berada di antara 5,1%s/d10%

89

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah sebanyak 12 satker dari 7 Kementerian/Lembaga; serta (iiii) Realisasi cenderung rendah, yaitu kelompok satker yang realisasi semester I-nya berada di antara 10,1%s/d15% dengan jumlah sebanyak 11 satker dari 7 Kementerian/Lembaga. Secara

umum,

kendala/permasalahan

yang

menyebabkan

satker-satker

pada

Kementerian/Lembaga tertentu memiliki realisasi anggaran s/d Semester I TA 2016 yang rendah dapat diuraikan dalam tabel 3.13 berikut. Tabel 3.13 Kendala/Permasalahan Umum yang Menyebabkan Penyerapan anggaran satker dibawah level 15%

No.

Nama K/L, Kode Satker & % Realisasi


1.

Kementerian Dalam Negeri - Realisasi sangat rendah: 419056, 419064

Pekerjaan berupa paket fisik yang terkendala dalam proses lelang; Pergantian PPK, lelang batal karena terdapat kesalahan volume paket Terdapat revisi anggaran berupa pergeseran dan pemotongan/penghematan/efisiensi sehingga satker menunggu kepastian dalam melaksanakan kegiatan

2.

Kementerian Pertanian - Realisasi sangat rendah: 285320,289044,289056 - Realisasi rendah: 289052, 289106, 289181 - Realisasi cenderung rendah: 280151, 289077

3.

Kementerian Perhubungan - Realisasi cenderung rendah: 401726

pelelangan mundur akibat proses reviu kembali atas HPS sebagai respon kebijakan di tingkat Kementerian Perhubungan

4.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Realisasi rendah: 280014

5.

Kementerian Kesehatan - Realisasi rendah: 289004 - Realisasi cenderung rendah: 289001, 637614

6.

Kementerian Agama - Realisasi cenderung rendah: 626376

terdapat blokir anggaran yang baru dibuka di bulan April, terjadi penghematan/pemotongan anggaran yang revisinya masih diproses hingga akhir Juni 2016 menunggu petunjuk teknis, revisi modul kegiatan, dan usulan tenaga kesehatan dari kab/kota; terdapat selfblocking terkait efisiensi anggaran; kegiatan menunggu narasumber dari pusat; blokir dan revisi anggaran. Terjadi pergantian KPA pada Semester I

7.

Kementerian Sosial - Realisasi rendah: 418979 - Realisasi cenderung rendah: 280015

8.

Kementerian Kelautan dan Perikanan - Realisasi sangat rendah: 280331, 280434, 280813, 289114,401809, 401810 - Realisasi rendah: 285316, 289060, 401616 - Realisasi cenderung rendah: 280049, 280531, 280826

9.

Kementerian PU & Perumahan Rakyat - Realisasi rendah: 498679

10.

Kementerian Pariwisata - Realisasi cenderung rendah: 400619

11.

Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi - Realisasi sangat rendah: 350393, 419111, 419112 - Realisasi rendah: 350396, 350397

Permasalahan penyelesaian lahan, revisi pengurangan/pemotongan alokasi anggaran

12.

Arsip Nasional RI - Realisasi sangat rendah: 280066

Pergantian pejabat, terdapat blokir anggaran, pelaksanaan kegiatan menunggu jadwal dan pengajar dari Kantor Pusat.

13.

Kementerian Perdagangan - Realisasi sangat rendah: 280742

Keterlambatan penerbitan DIPA dan penyelesaian revisi, keterlambatan proses lelang pada ULP tingkat Kabupaten.

Keterlambatan DIPA dan penetapan SK pejabat pengelola keuangan; volume kerja PPSPM terlalu besar; pelaksanaan kegiatan meliputi proses verifikasi penerima bantuan yang memakan waktu lama; terdapat revisi pemotongan anggaran yang baru belum diselesaikan hingga akhir semester I Keterlambatan penetapan SK pengelola keuangandan juknis; revisi dan selfblocking; perubahan persyaratan penyaluran bantuan mempengaruhi lamanya tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan; kendala dalam proses lelang di ULP, satker belum terbiasa dan kesulitan menggunakan e-katalog.

Revisi anggaran proyek dengan sumber dana SBSN; terdapat selfblocking pada sebagian besar proyek jalan dan jembatan karena harus menunggu persetujuan DPR; kendala cuaca Pergantian pejabat, SK penetapan pengelola keuangan terlambat diterbitkan.


90

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Realisasi anggaran di atas 100% pada 2 satker di lingkup Kementerian Agama Gambar 3.16 Grafik Realisasi Satker Yang Mengalami Pagu Minus (real > 100%) sd Semester I TA 2016


Berdasarkan data realisasi anggaran tahun sampai dengan Semester I TA 2016 dan dengan menggunakan pendekatan klasifikasi satker, maka hanya ditemukan 2 (dua) satker pada Kementerian Agama yang mengalami pagu minus, yaitu: Madrasah Aliyah Negeri Tahane (662600), dan Madrasah Tsanaawiah Negeri Nggele (661888). Sebagaimana terlihat pada gambar 3.16 di atas, masalah pagu minus yang dialami oleh kedua satker tersebut diakibatkan oleh kurangnya alokasi belanja pegawai pada satker bersangkutan sehingga tidak mampu menutup realisasi yang dilakukan. Pembahasan lebih lengkap mengenai penyebab dan langkah penyelesaian masalah pagu minus pada kedua satker tersebut akan diuraikan pada subbab analisis masalah realisasi berdasarkan klasifikasi jenis belanja. Tidak proporsionalnya kontribusi realisasi anggaran pada 10 satker terbesar TA 2016 Gambar 3.17 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada 10 Satker dengan Pagu Terbesar TA 2016


91

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Grafik pada gambar 3.17 di halaman sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) satker dalam kelompok 10 satker dengan pagu terbesar di wilayah Maluku Utara hingga Semester I TA 2016 yang memiliki proporsi kontribusi realisasinya tidak sebanding dengan proporsi alokasi pagu yang dimilikinya sehingga memiliki margin kontribusi negatif terhadap realisasi anggaran secara keseluruhan. Keempat satker tersebut adalah Satker Pelaksana Jalan Wilayah II Provinsi Maluku Utara (498679), Pelaksana Jalan Wilayah I Provinsi Maluku Utara (498678), Bandar Udara Kuabang di Kao ( 521992), serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (289108). Secara total, akibat kontribusi realisasinya yang tidak maksimal dan bernilai negatif, keempat satker tersebut menyumbang 35,03% total ketidakserapan anggaran hingga semester I TA 2016. Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran di Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2016, diketahui beberapa kendala umum yang diduga memicu permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada keempat satker tersebut sebagaimana tercatat dalam tabel 3.14 di bawah ini. Tabel 3.14 Kendala/Permasalahan Umum yang Dihadapai 4 Satker Utama dalam Kelompok 10 Satker Terbesar

No.

Kode dan Nama Satker


1.

Pelaksana Jalan Wilayah II Provinsi Maluku Utara (498679)


2.

Pelaksana Jalan Wilayah I Provinsi Maluku Utara (498678)


3.

Bandar Udara Kuabang di Kao ( 521992)

Sebagian kegiatan yang dibiayai dari sumber dana PNBP belum bisa dilaksanakan karena target PNBP belum tercapai; lelang terlambat dilakukan, yaitu sekitar bulan Mei karena terjadi pergantian PPK sebanyak 3x dalam kurun periode 6 bulan; lelang gagal karena ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan, pekerjaan yang tidak ada peminat -- HPS kurang menarik dibawah PU. HPS kurang kompetitif dan menarik karena untuk paket pekerjaan <10 Miliar harus dilakukan reviu dulu oleh itjen dan pada saat prosesnya itjen memukul rata standar biaya paket menggunakan standar biaya di wilayah Indonesia barat. Pada akhirnya, proyek perpanjangan landasan bisa dilakukan karena pada saat lelang, persyaratan/kriteria untuk menjadi penyedia disesuaikan sehingga lebih banyak peserta yang ikut mendaftar.

4.

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (289108)

Terdapat revisi; penghematan dan pemotongan anggaran sehingga sebagian kegiatan tidak bisa dilaksanakan


Sebagaimana diketahui, keempat satker yang memiliki kontribusi negatif sebagaimana diulas di atas merupakan satker-satker pelaksana program prioritas Nawacita TA 2016 di wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya terkait dengan program, di bidang Infrastruktur dan Ketahanan Pangan. Dengan demikian, penjelasan lebih detail mengenai permasalahan teknis yang dihadapi keempat satker tersebut akan dilakukan dalam bab 4 berikutnya yaitu pada pembahasan aspek khusus Program Nawacita dan RKP.

92

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2.4 ANALISIS MASALAH REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PROGRAM 1. Pendekatan Komparasi dengan Realisasi Nasional Per Program Sebagaimana dinyatakan dalam bab II sebelumnya, meskipun bila dilihat secara total realisasi APBN Semester I TA 2016 di wilayah Maluku Utara lebih rendah dari realisasi APBN secara nasional, namun bila dilihat secara parsial/individual berdasarkan klasifikasi jenis program maka terdapat beberapa program tertentu yang capaian realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi program berkenaan secara nasional. Nilai deviasi % realisasi regional dengan % realisasi nasional pada program generik dan program teknis yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan hal tersebut. Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Program Generik Kd 1 2 3 4 5

Nama Program Generik Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis K/L Program Peningkatan Sarpras Aparatur K/L Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur K/L Program Penelitian dan Pengembangan K/L Program Diklat dan Pengembangan Aparatur K/L

% Real Reg SMT I % Real Nas SMT I 2016 2016 48,2% 44,0% 23,0% 24,8% 58,3% 56,4% 37,5% 31,4% 49,3% 40,7%

Dev % Real Reg. & Nas. 4,2% -1,8% 1,9% 6,1% 8,6%


Melihat data pada tabel 3.15 di atas, dapat kita lihat bahwa hanya pada 1 (satu) program generik saja, yaitu Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kementerian /Lembaga yang nilai capaian realisasinya berada di bawah capaian realisasi program berkenaan secara nasional. Hal ini terkonfirmasi dari nilai deviasi % realisasi regional dan nasional yang bernilai negatif yaitu sebesar -1,8%. Disi lain, 4 (empat) program generik lainnya justru nilai capaian realisasinya berada di atas capaian realisasi program berkenaan secara nasional. Sementara itu, pada kelompok program teknis ditemukan bahwa dari total 122 (seratus dua puluh dua) program teknis terdapat 48 program teknis yang nilai capaian realisasinya berada di bawah capaian realisasi program berkenaan secara nasional. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) program teknis memiliki nilai capaian realisasi yang berada di atas capaian realisasi program berkenaan secara nasional. Data perbandingan % realisasi regional dengan % realisasi nasional pada 10 program teknis terbesar di TA 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.16 di bawah ini. Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Program Teknis Kd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Program Generik Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pembinaan dan Pengemb. Infrastruktur Permukiman Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pendidikan Islam Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Penyel. Manajemen dan Operasional Matra Darat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masy. Program Penyediaan & Pengembangan Sarpras Pertanian Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

% Real Reg SMT I % Real Nas SMT I 2016 2016 13,9% 28,4% 31,1% 32,4% 36,4% 23,2% 62,0% 29,4% 47,1% 38,9% 41,6% 25,9% 48,9% 47,9% 23,9% 43,8% 26,3% 34,1% 5,5% 6,0%

Dev % Real Reg. & Nas. -14,5% -1,3% 13,2% 32,6% 8,2% 15,7% 1,0% -19,9% -7,8% -0,5%


93

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2. Pendekatan Trend Realisasi Program Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, meskipun secara global realisasi TA 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun secara individual terdapat beberapa program yang justru mengalami penurunan, baik pada jenis program generik maupun program teknis. Dari kelompok program generik, terdapat 2 program yang mengalami penurunan trend realisasi dan 3 program yang mengalami kenaikan trend realisasi dibandingkan TA 2015. Sementara itu, dari kelompok program teknis terdapat 26 program yang mengalami penurunan trend realisasi dan 96 program yang mengalami kenaikan trend realisasi dibandingkan TA 2015. . Tabel 3.17 Perubahan Pagu & Realisasi TA 2016 dibandingkan TA 2015 pada Program Generik Kd 1 2 3 4 5

Nama Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis K/L Program Peningkatan Sarpras Aparatur K/L Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur K/L Program Penelitian dan Pengembangan K/L Program Diklat dan Pengembangan Aparatur K/L

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

↕ Real 2016:2015 (Rp.)

123.906.261.000

↕ Nominal Pagu 2016:2015 (%)

↕ Nominal Real 2016:2015 (%)

↕ % Real 2016:2015

89.701.718.287

27,4%

48%

6,6%

19.599.046.000

3.639.854.219

14,9%

12%

-0,7%

1.243.367.000

859.505.890

24,9%

31%

2,7%

3.095.945.000

1.156.308.800

3599,9%

3132%

-5,4%

4.020.429.000

2.046.614.300

111,5%

120%

1,8%


Melihat data pada tabel 3.17 di atas, dapat kita lihat bahwa kedua program generic yang mengalami

penurunan

trend

realisasi

adalah

Program

Peningkatan

Sarpras

Aparatur

Kementerian/Lembaga dan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga. Kedua program tersebut memiliki nilai persentase ↕ Nominal Real 2016:2015 lebih rendah dari nilai persentase ↕ Nominal Pagu 2016:2015. Akibatnya, persentase realisasi untuk kedua program tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya karena proporsi kenaikan pagu pada kedua program tersebut tidak diikuti dengan proporsi kenaikan realisasi dengan jumlah yang setara. Tabel 3.18 Perubahan Pagu & Realisasi TA 2016 dibandingkan TA 2015 pada 10 Program Teknis Terbesar No.

Nama Program

1 Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan dan 2 Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pembinaan Dan 3 Pengembangan Infrastruktur 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 5 Program Pendidikan Islam 6 7 8 9 10

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

↕ Real 2016:2015 (Rp.)

↕ Nominal Pagu 2016:2015 (%)

↕ Nominal Real 2016:2015 (%)

↕ % Real 2016:2015

111.939.950.000

(173.679.695.525)

9,0%

-48%

-15,2%

125.374.487.000

88.720.460.757

44,9%

240%

17,8%

(270.714.083.000)

37.009.771.406

-42,8%

39%

21,4%

(228.155.046.000)

(4.536.714.260)

-42,0%

-2%

25,2%

(35.169.013.000)

44.170.791.656

-10,8%

48%

18,7%

(402.859.678.000)

25.149.934.292

-69,6%

52%

33,3%

16.668.443.921

2,4%

25%

8,7%

26,3%

-1%

-6,7%

4.055.486.000 22.129.285.000

(315.535.050)

48.988.491.000

11.518.488.000

87,8%

72%

-2,5%

57.198.596.000

2.548.812.710

236,1%

133%

-2,4%


94

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Sementara itu, sesuai tabel 3.18 di atas, pada kelompok 10 program generik dengan pagu terbesar ditemukan bahwa hampir separuhnya (4 program) mengalami penurunan trend realisasi. Penurunan persentase terjadi secara bervariasi dari mulai dari yang paling rendah sebesar 2,4% pada Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan hingga yang paling tinggi sebesar 15,2% pada Program Penyelenggaraan Jalan. Namun, penurunan trend yang terjadi dapat ditutupi kenaikan yang signifikan di 6 program generik lainnya sehingga membantu kenaikan trend realisasi secara keseluruhan di TA 2016 dibandingkan TA 2015 sebelumnya. 3. Pendekatan Capaian Level & Kontribusi Realisasi Program Berdasarkan data realisasi yang disampaikan pada bab II, maka diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kelompok program generik dan 6 (enam) kelompok program teknis utama (masuk dalam 10 program dengan pagu terbesar) yang tidak berhasil melampaui target realisasi Semester I sebesar 40%. Dua kelompok program generik yang bermasalah tersebut adalah: (i) Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kementerian/Lembaga serta (ii) Program Program Penelitian dan Pengembangan K/L. Sementara itu, enam kelompok teknis yang bermasalah adalah:

(i) Program Penyelenggaraan

Jalan, (ii) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, (iii) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, (iv) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (v) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, serta (vi) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Gambar 3.18 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada Program Generik dan Program Teknis Utama yang Dianggap Mengalami Masalah Dalam Pelaksanaan Anggaran Selama Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: PPSAKL - Program Peningkatan Sarpras Aparatur K/L;

PPPKL

- Program Penelitian dan Pengembangan K/L; PPJ - Program

Penyelenggaraan Jalan; PPPTU - Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; PPPIP - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; PPDKPM - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; PPPPSP Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; PPDSPKP - Program Penguatan Daya Saing Produk K&P.

95

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Memperhatikan gambar 3.18 pada halaman sebelumnya, maka sebenarnya hanya 6 program yang dinilai memiliki kendala/masalah yang cukup serius, karena selain gagal mencapai target, program tersebut juga memiliki nilai % realisasi yang berada dibawah rata-rata serta % KTK yang cukup besar. Keenam program tersebut adalah PPSAKL, PPJ, PPPTU, PPDKPM, PPPSP, dan PPDSPKP. Oleh karena itu, analisis lebih jauh mengenai masalah yang terjadi pada program-program tersebut perlu dilakukan. Namun, karena permasalahan dari empat program tersebut (yaitu: PPJ, PPPTU, PPDKPM, dan PPPSP) akan dibahas secara mendalam dalam bab IV karena terkait dengan program Nawacita dan prioritas RKP, maka hanya permasalahan pada PPSAKL dan PPDSPKP saja yang akan dibahas pada bagian ini. Selain itu, untuk memperkaya pendalaman masalah akan juga dilakukan analissi terhadap program tertentu yang belum memiliki realisasi anggaran hingga akhir Semester I TA 2016. Rendahnya penyerapan anggaran pada Program Generik PPSAKL Bila ditelusuri secara mendalam, maka Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian/Lembaga (PPSAKL) dijalankan oleh oleh 62 (enam puluh dua) satker yang berada di bawah 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga meliputi: Badan SAR Nasional (1 satker), Badan Pemeriksa Keuangan (1 satker), Badan Pusat Statistik (10 satker), Kejaksaan RI (4 satker), Kementerian ATR/BPN (7 satker), Mahkamah Agung (10 satker), dan Kepolisian RI (29 satker). Dalam pelaksanaannya, oleh Kementerian/Lembaga PPSAKL ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan khusus Kementerian/Lembaga, kecuali pada lembaga Kepolisian RI yang dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: (i) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras, serta (ii) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan. Gambar 3.19 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada Kegiatan pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian/Lembaga (PPSAKL) Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: PPPBSN Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan - Badan SAR Nasional; PSPPUBPK Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum – BPK; PSPANBPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPS Provinsi; PPPSPKRI Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana - Kejaksaan RI; PSPDATRBPN Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) - Kementerian ATR/BPN; PSPLMA Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan - Mahkamah Agung; DMTSKRI Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras - Kepolisian RI; PSPKKRI Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan - Kepolisian RI.

96

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan grafik sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.19 di atas, diketahui bahwa 3 (tiga) kegiatan dengan pagu terbesar menjadi kontributor utama rendahnya realisasi anggaran pada program PPSAKL, yaitu: (i) Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) - Kementerian ATR/BPN; (ii) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan - Mahkamah Agung; dan (iii) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras - Kepolisian RI. Dari hasil penelusuran informasi melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2016 diketahui beberapa masalah umum yang menjadi penyebabkurang optimalnya realisasi anggaran pada ketiga kegiatan pendukung program PPSAKL. Kendala umum tersebut dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut. Tabel 3.19 Kendala/Permasalahan Umum yang Dihadapai 4 Satker Utama dalam Kelompok 10 Satker Terbesar

No. 1.

Kegiatan & Kode Satker yang bermasalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) Kementerian ATR/BPN 280332, 432031, 432040, 649952, 662660, 675645, 681670,

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan - Mahkamah Agung

Penyebab rendahnya realisasi Realisasi 0% pada hampir semua satker (±71% satker pelaksana program). Kegiatan didanai dari sumber dana PNBP, Maksimal pencairan dana belum ada. Belanja modal pembangunan gedung baru diajukan pembayaran tahap awalnya saja (uang muka).

099752, 099769, 307782, 307818, 664522 3.

Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Kepolisian RI 647490, 655310, 665726, 665730, 665747, 665971, 669915, 669978, 679194, 679202, 970127

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait adanya warning sehubungan dengan penghematan anggaran. Sebagian kegiatan bersifat pemeliharan dan telah dilaksanakan, namun terkendala dalam proses penyelesaian dokumen kelengkapan administrasi sehingga belum diajukan ke KPPN.


Rendahnya penyerapan anggaran pada program teknis PPDSPKP Bila ditelusuri secara mendalam, maka Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan (PPDSPKP) dijalankan oleh oleh 9 (sembilan) satker yang berada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi: Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Prov./Kab/Kota di wilayah Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya, PPDSPKP ini dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan, yaitu: (i) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan; (ii) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan; (iii) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; (iv) Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan; serta (v) Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan. Setelah dilakukan penelitian terhadap tingkat capaian realisasi sampai dengan semester I TA 2016, diketahui bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan (PPDSPKP) diindikasikan mengalami kendala dan permasalahan karena realisasi anggarannya tidak ada yang melebihi angka 10%. Bahkan, 2 (dua) dari 5 (lima) kegiatan malah memiliki realisasi di bawah 5%. Kedua kegiatan tersebut adalah (i) kegiatan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan dengan realisasi sebesar 3,5%; serta (ii) kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dengan realisasi hanya sebesar 0,2%.

97

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.20 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK pada Satker Pelaksana Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan (PPDSPKP) Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 280331 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Halmahera Utara; 280813 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Pulau Morotai; 285316 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan; 289029 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara; 289060 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Halmahera Barat; 289063 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate 289114 Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku Utara 401809 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Halmahera Timur 401810 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Halmahera Tengah

Berdasarkan gambar 3.20 di atas, ditunjukkan bahwa seluruh satker yang melaksanakan PPDSPKP tidak dapat melakukan realisasi secara optimal pada Semester I. Seluruh satker tersebut tidak berhasil mencapai realisasi Semester I sebesar 40%. Lebih parahnya lagi, sebagian besar satker pelaksana PPDSPKP belum mampu juga melewati target realisasi Triwulan I sebesar 15%. Dari kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran di Triwulan I dan Triwulan II diketahui bahwa masalah dominan yang dihadapi oleh satker-satker tersebut adalah karena satker berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan sehubungan dengan adanya arahan dari Kantor Pusat untuk melakukan revisi pemotongan/efisiensi sehingga dilakukan selfblocking. Selain karena masalah terkait penganggaran seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar satker-satker pelaksana PPDSPKP juga mengalami kendala terkait dengan ketentuan pendukung pelaksanaan program dan kegiatan satker seperti SK pejabat pengelola keuangan yang terlambat ditetapkan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Realisasi Anggaran 0% pada 5 Program Teknis di Wilayah Maluku Utara Sebagaimana dibahas dalam bab II sebelumnya, dari 122 (seratus dua puluh dua) program teknis yang menjadi program Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Maluku Utara, terdapat setidaknya 5 (lima) program teknis yang hingga akhir Semester I Tahun 2016 belum melakukan realisasi sama sekali atau masih 0%. Pelaksanaan 5 (lima) program teknis tersebut tersebar pada 6 (satker) di lingkup 4 (empat) Kementerian/Lembaga. Detail data Program, Kementerian/Lembaga, Satker dan kendala umum yang dihadapi terkait dengan belum adanya realisasi anggaran yang dilakukan pada keenam program teknis tersebut dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini.

98

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.20 Data Program Teknis yang Realisasinya Masih 0% sd Triwulan I 2016 Per K/L & Satker Beserta Permasalahan yang Dihadapinya

No.

Program dan Kode Satker Pelaksana


Kementerian Dalam Negeri 1.

Program Bina Pemerintahan Desa: BPM Prov. Malut (289175)

Juknis untuk fasilitator pemberdayaan aparat desa terlambat diterbitkan; Kegiatan menunggu pelatihan master training di Jakarta; di awal tahun terdapat instruksi dari Kementerian agar pencairan dana di-hold untuk sementara waktu terkait dengan adanya proses perubahan juknis.

2.

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Badan Kesbangpol &Linmas Prov. Malut (280099)

DIPA diblokir di wal Tahun dan baru dibuka di akhir Triwulan Pertama; merupakan satker baru dengan pejabat perbendaharaan yang baru juga, sehingga pengelola keuangan belum memahami ketentuan pelaksanaan pembayaran dalam APBN; petunjuk juknis tidak jelas dan hanya berlaku sampai april untuk kemudian dirubah lagi sehingga perlu dikoordinasikan dengan level pusat kementerian.

Kementerian Agama 3.

Program Bimbingan Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Prov. Malut (626383)

Belum ada pengelola keuangan (tidak ada personil pada Bimas Budha karena pegawainya di mutasi); dan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena tidak ada sasaran kegiatan di wilayah Maluku Utara

Kementerian Koperasi dan PKM 4.

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Diskop UKM Kota Ternate (418734); Disperindagkop UKM Kab. Morotai (418735)

Keterlambatan penerbitan DIPA (baru muncul di bulan April) dan penetapan SK Pejabat pengelola keuangan

Kementerian PPPA 5.

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PPPA Badan PPPA & KB Prov. Malut (280100)

Keterlambatan penerbitan DIPA dan penetapan SK pejabat pengelola keuangan karena DIPA baru terbit di Bulan Juni 2016


Melihat jenis belanjanya, maka dapat diketahui bahwa lebih dari 88% dari alokasi total pagu pada

5 (lima) program teknis yang realisasinya masih 0% merupakan belanja barang, dengan

didominasi oleh kelompok belanja 5241 (perjalanan dinas) yang secara karakteristik biasanya digunakan untuk penyusunan laporan/dokumen serta kegiatan konsinyering/sosialisasi/rapat/ pertemuan/monev. Jenis kegiatan semacam ini biasanya termasuk ke dalam kelompok kegiatan yang terpengaruh kebijakan pembatasan dan penghematan anggaran. Berdasarkan pengalaman di tahuntahun sebelumnya, diprediksi realisasi kegiatan semacam rapat/pertemuan/sosialisasi /monev yang menggunakan kelompok belanja perjalanan dinas biasa dilakukan dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Agar hal tersebut tidak terjadi pada semester II Tahun 2016, satker dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) menyusun jadwal kegiatan per bulan secara berimbang dan menggunakan jadwal tersebut sebagai alat kontrol guna memastikan kegiatan tersebut

terselenggara tepat waktu;

(2) Mempertanggungjawabkan uang persediaan atau mengajukan UP secara rutin guna membiayai kegiatan; dan (3) Segera mengajukan tagihan begitu kegiatan selesai dilaksanakan tanpa menunggu hingga akhir tahun.

99

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2.5 ANALISIS MASALAH REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS BELANJA 1. Pendekatan Komparasi dengan Realisasi Nasional Per Jenis Belanja Sebagaimana dinyatakan dalam bab II sebelumnya, meskipun bila dilihat secara total realisasi APBN Semester I TA 2016 di wilayah Maluku Utara lebih rendah dari realisasi APBN secara nasional, namun bila dilihat secara parsial/individual per jenis belanja terdapat beberapa belanja tertentu yang capaian realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi fungsi berkenaan secara nasional. Data detail mengenai perbandingan antara realisasi regional dan nasional pada setiap fungsi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Jenis Belanja

Kd 51 52 53 57

Nama Jenis Belanja BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL

% Real Reg SMT I 2016 53,6% 30,6% 25,0% 5,7%

% Real Nas SMT I 2016 48,0% 28,9% 21,7% 45,8%

Dev % Real Reg. & Nas. 5,6% 1,7% 3,3% -40,1%


Melihat data pada tabel 3.21 di atas, dapat kita lihat bahwa hanya pada 1 (satu) jenis belanja saja, yaitu Belanja Bantuan Sosial (57) yang nilai capaian realisasinya berada di bawah capaian realisasi secara nasional. Hal ini terkonfirmasi dari nilai deviasi % realisasi regional dan nasional yang bernilai negatif sebesar -40,1%. Tingkat deviasi yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran untuk jenis belanja Bantuan Sosial di wilayah Maluku Utara sangat serius. Sementara itu, pada 3 (tiga) jenis belanja lainnya, yaitu Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52) serta Belanja Modal (53) memiliki tingkat capaian realisasi yang lebih tinggi dari tingkat capaian realisasi secara nasional. Hal tersebut terkonfirmasi dari nilai deviasi % realisasi regional dan nasional yang bernilai positif pada jenis belanja berkenaan. 2. Pendekatan Trend Realisasi Jenis Belanja Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, meskipun secara global realisasi TA 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun tidak demikian bila dilihat secara individual berdasarkan jenis belanja. Sama seperti pada pendekatan analisis komparasi dengan tingkat realisasi nasional, dengan menggunakan pendekatan trend realisasi, Belanja Bantuan Sosial kembali menjadi satu-satunya jenis belanja yang dinilai mengalami masalah karena mengalami penurunan trend dibandingkan TA 2015. Padahal, 3 (tiga) jenis belanja yang lainnya, yaitu Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52) serta Belanja Modal (53) justru tercatat mengalami kenaikan trend realisasi. Data detail mengenai trend realisasi pada setiap jenis belanja dapat dilihat dalam tabel 3.19 yang ditampilkan di halaman berikutnya.

100

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.22 Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Jenis Belanja Kd 51 52 53 57


↕ Pagu 2016:2015 (Rp.) 47.030.217.000 388.217.281.000 (1.009.525.135.000) (132.002.434.000)

↕ Real 2016:2015 (Rp.) 162.531.920.216 238.596.794.624 (114.245.173.797) (41.182.040.000)

↕ Nominal Pagu 2016:2015 (%)

↕ Nominal Real 2016:2015 (%)

↕ % Real 2016:2015

4,7% 26,5% -28,6% -90,7%

41% 72% -15% -98%

13,9% 8,2% 3,9% -23,1%


Bila kita perhatikan data pada tabel 3.22 di atas, dapat kita lihat bahwa penyebab naik atau turunnya trend realisasi keempat jenis belanja cukup bervariasi. Pada jenis belanja pegawai (51) dan belanja barang (52), kenaikan trend diakibatkan oleh adanya kenaikan jumlah realisasi yang porsinya lebih besar daripada kenaikan jumlah pagu yang terjadi. Sementara itu, kenaikan trend realisasi pada belanja modal (53) malah diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah realisasi yang porsinya lebih kecil daripada penurunan jumlah pagu yang terjadi. Di lain pihak, penurunan trend realisasi pada belanja bantuan sosial (57) diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah realisasi yang porsinya lebih besar daripada penurunan jumlah pagu yang terjadi. Penurunan pada belanja bansos ini terlambatnya proses penyaluran dana kepada masyarakat karena proses verifikasi persyaratan yang memakan waktu lama. 4. Pendekatan Capaian Level & Kontribusi Realisasi Jenis Belanja Pada bab II sebelumnya telah ditampilkan data mengenai alokasi dan realisasi anggaran per jenis belanja. Untuk menemukan permasalahan pada setiap jenis belanja, maka dilakukan penelusuran secara mendalam atas setiap kelompok belanja dan akun untuk setiap jenis belanja. Dari hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan ditemukan permasalahan-permasalahan antara lain sebagai berikut: Permasalahan Realisasi Belanja Pegawai Gambar 3.21 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 51 Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; 5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri; 5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara; 5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; 5121 Belanja Honorarium; 5122 Belanja Lembur; 5124 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

101

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Dilihat dari sisi level dan kontribusi realisasi anggaran, berdasarkan gambar 3.21 di atas dapat teridentifikasi permasalahan yang perlu dianalisis, yaitu; tidak proporsionalnya penyerapan anggaran pada 4 (empat) kelompok belanja, yaitu 5112, 5121, 5122, dan 5124. Keempat kelompok belanja tersebut memiliki level realisasi dibawah target realisasi Semester I sebesar 40%, bahkan 3 (tiga) kelompok belanja diantaranya tercatat memiliki margin kontribusi negatif karena memiliki % realisasi di bawah nilai realisasi keseluruhan sebesar 33,2%. Permasalahan yang terjadi tersebut menunjukkan adanya masalah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Apabila ditelusuri, rendahnya realisasi pada keempat kelompok belanja yang termasuk dalam pos jenis belanja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Rendahnya realisasi pada kelompok belanja 5112 disebabkan oleh belum adanya atau rendahnya realisasi akun tertentu pada pos belanja pegawai di beberapa satker lingkup Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa akun tersebut adalah: (i) 511236 Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI di satker Satbrimob Polda Malut; (ii) 511239 - Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan TNI di satker Lanal Morotai dan Polres Halut; (iii) 511241 - Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI di satker Biddokkes Polda Malut dan Korem 152/Babullah; (iv) 511242 - Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI di satker Polres Kep Sula dan Tidore; (v) 511243 - Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri di hampir seluruh satker lingkup Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Maluku Utara.

-

Rendahnya realisasi pada kelompok belanja 5121 disebabkan oleh belum adanya realisasi akun 512111 - Belanja Uang Honor Tetap pada satker RRI Ternate. Akun 512111 ini digunakan untuk pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan.

-

Rendahnya realisasi pada kelompok belanja 5122 disebabkan oleh belum adanya realisasi akun 512211 – Belanja uang lembur pada 80 satker (±52% satker pemilik alokasi belanja). Hal ini biasanya lebih banyak dipicu oleh kondisi satker yang biasanya memiliki kegiatan lembur pada periode tertentu saja serta kecenderungan untuk mengajukan dana lembur secara sekaligus di periode akhir tahun. Selain itu, terdapat juga blokir atau catatan pada halaman IV DIPA pada alokasi aggaran satker RRI dan Korem 152 Babullah.

-

Rendahnya realisasi pada kelompok belanja 5124 disebabkan oleh rendahnya daya serap akun 512411 - Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) pada satker Kanwil Kementerian Agama yang memiliki jumlah alokasi pagu yang sangat signifikan pada pos belanja ini, serta belum adanya serapan anggaran pada akun 512412 – Belanja Pegawai Transito pada 2 (dua) satker pemilik alokasi belanja ini, yaitu satker BLK Ternate dan Ro Polda Malut.

102

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Selain mengenai masalah rendahnya daya serap atau realisasi anggaran, pada belanja pegawai juga ditemukan permasalahan berupa pagu minus belanja pegawai pada 10 (sepuluh) satker lingkup Kementerian Agama. Data kesepuluh satker tersebut dapat ditampilkan dalam tabel 3.23 di bawah ini. Tabel 3.23 Satker yang Telah Mengalami Pagu Minus Belanja Pegawai (51) Per 30 Juni 2016 NO. KDSATKER NAMA SATKER 1 661888 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGGELE 2 662600 MADRASAH ALIYAH NEGERI TAHANE 3 660968 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGAPATI 4 664099 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SULA 5 675340 MADRASAH ALIYAH NEGERI TELUK BULI 6 601330 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKULAMO 7 674750 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MABA SELATAN 8 595963 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TADENA NANAS 9 664104 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN 10 660947 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUPU

PAGU 443.838.000 698.486.000 356.187.000 1.620.192.000 279.710.000 526.245.000 270.490.000 442.024.000 4.696.902.000 337.333.000

REAL 681.060.329 886.004.536 450.339.256 1.864.177.158 314.419.415 583.000.409 299.333.510 472.778.592 5.018.493.354 348.896.779

% 153,4% 126,8% 126,4% 115,1% 112,4% 110,8% 110,7% 107,0% 106,8% 103,4%


Apabila dilihat secara global dalam cakupan waktu yang lebih panjang sampai akhir Tahun Anggaran, maka masalah pagu minus bukan hanya menjadi masalah pada sepuluh satker tersebut dalam tabel 3.20 di atas tetapi berpotensi juga mengancam beberapa satker yang telah melakukan realisasi belanja pegawai melebihi proporsinya hingga akhir Semester I TA 2016 (lebih dari 60% pagu – mempertimbangkan pembayaran gaji 13 & 14 telah dilakukan di bulan Juni 2016). Berdasarkan data pada monev PA, diketahui terdapat 86 (delapan puluh enam) satker pada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga, termasuk 10 satker realisasi belanja pegawainya yang telah melampaui 100%. Gambar 3.22 Jumlah Satker yang Realisasi Belanja 51 Telah Melampaui 60% sd Semester I TA 2016


Sebagaimana disampaikan pada RPA periode sebelumnya, penyebab dari terjadinya pagu minus ini adalah lemahnya proses perencanaan anggaran, seperti: (1) pengalokasian pagu anggaran untuk belanja pegawai yang tidak memperhatikan kebutuhan gaji dan tunjangan serta jumlah pegawai satker; dan (2) Pengalokasian Belanja Pegawai per Satker atau Kementerian/Lembaga (di tingkat wilayah) yang belum terdistribusi secara merata. Selain itu, masalah ini juga terjadi karena sifat dan

103

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 karakteristik belanja pegawai yang secara sistem masih dianggap sebagai pagu terbuka sehingga dimungkinkan untuk dapat dibayarkan meskipun alokasi dananya tidak lagi mencukupi. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah pagu minus satker harus memilih penyelesaian sebagai berikut: (1) selisih minus diselesaikan melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada satker yang bersangkutan dalam satu program; (2) dalam hal alternatif 1 tidak dapat dilakukan, selisih minus diselesaikan melalui pergeseran anggaran antar satker dalam satu program; (3) dalam hal alternatif 2 tidak dapat dilakukan, selisih minus diselesaikan melalui pergeseran anggaran antar program dalam satu bagian anggaran; dan (4) dalam hal alternatif 3 tidak dapat dilakukan, selisih minus diselesaikan melalui BA 999.08. Mekanisme sesuai alternatif 1 dan 2 dilakukan dengan mengajukan revisi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sedangkan alternatif 3 dan 4 dilakukan dengan mengajukan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Permasalahan pagu minus yang merupakan permasalahan pada sisi perencanaan bisa memberi dampak pada sisi pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran. Pada tahap pertanggungjawaban, keberadaan pagu minus akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan opini/pendapat

aparat pemeriksa internal/eksternal. Sementera itu, pada tahap evaluasi,

permasalahan pagu minus akan menimbulkan bias informasi dan mengaburkan analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran. Oleh karena itu, permasalahan pagu minus harus segera diselesaikan satker Kementerian/Lembaga sebelum batas waktu yang ditentukan dengan menggunakan langkahlangkah alternatif sebagaimana disampaikan pada paragraf sebelumnya. Di masa yang akan datang, solusi berupa penerapan konsep back office: shared service di tingkat pusat untuk mengelola belanja ini dianggap sebagai formula jitu mengatasi masalah pagu minus. Permasalahan Realisasi Belanja Barang Gambar 3.23 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 52 Semester I TA 2016


Dilihat dari sisi level dan kontribusi realisasi anggaran, berdasarkan gambar 3.23 di atas dapat dilihat bahwa hanya terdapat 1 (satu) kelompok belanja yang mampu memiliki level realisasi di atas

104

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 target realisasi Semester I sebesar 40%, yaitu Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan TP untuk diserahkan kepada Pemda (5262). Sementara itu, 9 (Sembilan) kelompok belanja yang lain realisasinya belum optimal dan masih berada di bawah 40%, dengan rincian: (i) 6 (enam) kelompok belanja realisasinya di atas level realisasi wilayah meliputi 5211,5212, 5218, 5221, 5231, dan 5241; serta (ii) 3 (tiga) kelompok belanja realisasinya berada di bawah level realisasi wilayah meliputi 5242, 5261, dan 5263. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan 3 (tiga) masalah terkait dengan belanja barang, yaitu: (i) besarnya kontribusi ketidakserapan anggaran pada kelompok belanja yang realisasinya masih dibawah 40% hingga akhir Semester I; (ii) kontribusi negatif kelompok belanja 5261 dan 5263 terhadap realisasi; serta (iii) belum adanya realisasi pada kelompok belanja 5242. Permasalahan pertama, yaitu rendahnya realisasi belanja Semester I TA 2016 pada kelompok belanja yang realisasinya masih dibawah 40% lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan penghematan/pemotongan/efisiensi penganggaran yang disampaikan sejak awal tahun. Sebagaimana diketahui, kelompok belanja barang merupakan pos yang paling sering dipilih ketika terjadi penghematan/pemotongan anggaran. Disebabkan oleh adanya arahan atau informasi dari Kantor Pusat Kementerian/Lembaga, satker lebih cenderung berhati-hati dan menunggu kepastian sebelum melaksanakan pekerjaan. Terhadap alokasi anggaran yang ada pada pos belanja barang tertentu (5211,5212, 5218, 5221, 5231, dan 5241) setidaknya tercatat sebesar ±Rp.60 Miliar,- atau mencapai ±5% dari total alokasi pagu belanja barang terkait pada 54 (lima puluh empat) satker Kementerian/Lembaga pelaksana APBN TA 2016 yang diblokir selama selama periode Semester I. Permasalahan kedua, yaitu kontribusi negatif kelompok belanja 5261 dan 5263 terhadap realisasi lebih banyak disebabkan oleh faktor kesiapan objek sasaran kegiatan, keterlambatan penyampaian dan perubahan petunjuk teknis, tahapan pekerjaan yang panjang, revisi serta blokir anggaran. Faktor kesiapan objek sasaran kegiatan umumnya terjadi pada satker yang menyerahkan bantuan barang kepada masyarakat, sebagai contoh: (i) satker Dinas Nakertransos Kab/Kota mengalami masalah terkait persiapan lahan di lokasi transmigrasi, serta (ii) satker Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota terkendala status kelompok sasaran yang belum memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan karena belum terdaftar sebagai Koperasi.

Berikutnya, Faktor keterlambatan

penyampaian dan perubahan petunjuk teknis serta tahapan penyaluran yang panjang hampir selalu menjadi kendala dalam penyaluran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, sebagai contoh, sebagai contoh: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai penyerapannya rendah di Semester I karena harus menunggu juknis sampai bulan Mei dan harus melakukan proses verifikasi yang panjang sebelum melakukan realisasi penyaluran belanja kepada masyarakat. Terakhir, faktor revisi dan blokir anggaran ikut berperan menghambat realisasi anggaran pada beberapa satker di lingkup Kementerian Pertanian karena membuat satker ragu dan cenderung menunggu kepastian sampai proses revisi selesai dilakukan sebelum melaksanakan pekerjaan.

105

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Permasalahan ketiga, yaitu belum adanya realisasi pada kelompok belanja 5242 terjadi akibat belum adanya realisasi pada akun 524211. Pada Tahun 2016 hanya terdapat 2 (dua) satker yang memiliki alokasi anggaran pada akun tersebut , yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Maluku Utara dan Universitas Khairun. Kegiatan pada akun ini baru dapat terlaksana apabila terdapat kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan ke luar negeri oleh pegawai/pejabat satker bersangkutan. Permasalahan Realisasi Belanja Modal Gambar 3.24 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 53 Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 5311 Belanja Modal Tanah; 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5361 Belanja Modal Fisik Lainnya.

Dilihat dari sisi level dan kontribusi realisasi anggaran, berdasarkan gambar 3.24 di atas dapat dilihat bahwa hanya terdapat 1 (satu) kelompok belanja yang mampu mencapai target Semesteran, yaitu kelompok belanja 5311. Sementara itu, 4 (empat) kelompok belanja lainnya (yaitu 5321, 5331, 5341, dan 5361) tidak mampu mencapai target realisasi Semester I sebesar 40% sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap realisasi. Masalah yang mengakibatkan tidak optimalnya realisasi pada keempat kelompok belanja modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Masalah rendahnya penyerapan pada kelompok belanja modal peralatan dan mesin (5321) dipengaruhi oleh: (i) belum adanya realisasi akun 532111 pada 37 (tiga puluh tujuh satker sebagian besar terjadi karena target PNBP belum tercapai serta dana yang masih diblokir khusus untuk yang berasal dari sumber dana RM, terutama untuk kendaraan dan sarana prasarana tertentu; (ii) belum adanya realisasi pada akun 532114 di Bandar Udara Buli Maba; serta (ii) belum ada realisasi sama sekali pada akun 532118 dan 532121 pada 4 (empat) satker.

-

Masalah rendahnya penyerapan pada belanja modal belanja modal gedung dan bangunan (5331) dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada akun 533111 yang baru mencapai level 13,5%, padahal alokasi anggaran pada akun ini sangat besar yaitu mencapai 90% alokasi pagu pada kelompok

106

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 belanja 5331. Kontribusi terbesar dan signifikan atas rendahnya realisasi pada akun 533111 diberikan oleh beberapa proyek satker, seperti: (i)

LPMP Maluku Utara, karena seluruh

anggarannya masih terblokir sampai dengan akhir semester I sehingga realisasi anggaran belum dapat dilakukan; (ii) pembangunan infrastruktur pada kementerian perhubungan karena sumber pendanaan yang berasal dari PNBP maupun material yang masih belum datang seperti yang terjadi pada proyek bangunan operasional Bandar Udara Baabullah dan Bandar Udara Oesman Sadik; serta (iii) Disperindag Koperasi & UKM Kab/Kota karena keterlambatan penerbitan DIPA dan penunjukan pejabat pengelola keuangan. -

Masalah rendahnya penyerapan pada kelompok belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (5341) dipengaruhi oleh kendala yang terjadi pada satker PJN Wilayah I dan PJN wilayah II terkait dengan penyelesaian revisi SBSN, serta blokir anggaran terkait dengan penghematan anggaran. Analisa lebih mendalam akan dilakukan pada bab IV.

-

Masalah rendahnya penyerapan pada kelompok belanja modal lainnya (5361) sangat dipengaruhi pelaksanaan pekerjaan yang tidak optimal pada beberapa satker dengan jumlah pagu anggaran yang signifikan, beberapa penyebabnya adalah: (i) adanya blokir anggaran pada satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate serta dan Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara karena penghematan/pemotongan anggaran; serta (ii) tertundanya pelaksanaan pekerjaan pada satker perhubungan darat provinsi Maluku Utara karena adanya reviu HPS menindaklanjuti kebijakan di level Kementerian Perhubungan.

Permasalahan Realisasi Belanja Bansos Gambar 3.25 Grafik Pagu, Realisasi, % Real, % MKTR, dan % KTK Pada Kelompok Belanja 57 Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari Data Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, 2016 Keterangan: 5711 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial; 5731 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial; 5741 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial; 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Dilihat dari sisi level dan kontribusi realisasi anggaran, berdasarkan gambar 3.25 pada halaman sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat satu pun kelompok belanja bansos yang mampu mencapai target Semesteran, bahkan 2 (dua) kelompok belanja bansos memiliki %

107

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 realisasi sebesar 0%, yaitu 5731 dan 5741. Akibatnya, secara total, belanja bansos menyumbangkan margin negatif sebesar -0,2% terhadap realisasi APBN serta memberikan berkontribusi 0,3% terhadap total nilai ketidakserapan anggaran hingga Semester I Tahun 2016. Setelah dilakukan penelusuran data, diketahui bahwa alokasi belanja bansos terfokus pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga saja, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dengan proporsi alokasi 40:60. Sehingga, permasalahan pada dua jenis belanja sudah pasti bermuara pada dua Kementerian/Lembaga tersebut. Tabel 3.24 Alokasi, Realisasi Belanja Bansos Per Akun, output, dan K/L sd Semester I TA 2016 Nama K/L Nama Output 571111 - Belanja Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang KEMENSOS Anak Balita , Anak Telantar & Anak Jalanan, Anak Berhadapan dgn Hukum, Anak dgn Kecacatan, Anak yg Membutuhkan Perlindungan Khusus yg mendapatkan layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Gelandangan, Pengemis & Pemulung, Tuna Susila, Korban Perdagangan Orang, Korban Tindak Kekerasan, Korban Traffiking Perempuan, Bekas Warga Binaan LP, Orang Dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas yang Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di dalam dan Luar Panti Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual 571112 - Belanja Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi serta Pelaksanaan KEMENSOS Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual 573112 - Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk barang/jasa Rumah bagi Warga KAT KEMENSOS Warga KAT yang mendapat Bantuan Jaminan Hidup Warga KAT yang mendapat Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman Keras dan Sertifikasi lahan 574111 - Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang Bidik Misi PTAI KEMENAG Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin 575111 - Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang Santri Miskin Penerima Beasiswa KEMENAG Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan stimulan UEP di perkotaan KEMENSOS Terlaksananya asistensi sosial dan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga fakir miskin dan rentan di wilayah perdesaan.

Pagu

Real

% Real

955.000.000

-

0,0%

121.900.000 403.750.000

-

0,0% 0,0%

150.000.000

-

0,0%

133.500.000

-

0,0%

262.500.000

-

0,0%

460.000.000

80.000.000

17,4%

2.686.298.000 153.750.000

-

0,0% 0,0%

78.000.000

-

0,0%

2.508.000.000 160.000.000 20.250.000 37.500.000

-

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

65.500.000 1.223.000.000 599.850.000 932.250.000 1.000.000.000

20.750.000 322.000.000 112.950.000 234.010.000 -

31,7% 26,3% 18,8% 25,1% 0,0%

1.600.000.000

-

0,0%

Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran 2016, 2016

Berdasarkan data pada tabel 3.24 di atas, kita dapat melihat bahwa sebagian besar permasalahan pada pada kelompok belanja bantuan sosial terjadi karena belum adanya realisasi anggaran untuk pencapaian 11 (sebelas) sasaran output yang dimiliki oleh Kementerian Sosial serta 4 (empat) sasaran output yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Bila dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa output-output yang belum memiliki realisasi pada Kemneterian Sosial berada dibawah tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara. Menurut hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2016, diketahui bahwa belum adanya realisasi pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara

adalah karena beberapa faktor, diantarnya: (i) Keterlambatan DIPA dan

penetapan SK pejabat pengelola keuangan; (ii) volume kerja PPSPM terlalu besar; (iii) pelaksanaan kegiatan meliputi proses verifikasi penerima bantuan yang memakan waktu lama; dan (iv) terdapat revisi pemotongan anggaran yang baru belum diselesaikan hingga akhir semester I. Sementara itu,

108

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 permasalahan pada output yang dalam lingkup tanggungjawab Kementerian Agama, seperti Bidik MIsi dan Bantuan Siswa Miskin terhambat karena proses penyelesaian berkas kelengkapan dan verifikasi yang perlu waktu lama. Hubungan Antara Masalah Realisasi Menurut Klasifikasi Jenis Belanja dan Fungsi Sebagaimana dibahas dalam bab II dan bab III bagian sebelumnya, berdasarkan klasifikasi jenis belanja, terdapat indikasi masalah yang terjadi terkait dengan rendahnya realisasi anggaran pada tiga jenis belanja yaitu belanja barang (52), belanja modal (53), dan belanja Bansos (57). Ketiganya memiliki realisasi di bawah level realisasi wilayah serta memberikan margin kontribusi negatif terhadap realisasi. Selain itu, tidak maksimalnya realisasi pada ketiga jenis belanja tersebut juga mempengaruhi level ketidakserapan anggaran yang cukup besar di Semester I TA 2016. Tabel 3.25 Komposisi/Kontribusi Alokasi dan Realisasi Jenis Belanja thd Total Pagu Serta Data Indikator Realisasi Indikator Pagu (a) Real (b) % Real thd Pagu (c). Target % Real thd pagu (d) Margin % Real (e) % capaian thd target (f) % pagu thd total pagu (g) % kontri real (h) target % kontri real (i) margin % kontri real (j) nilai unreal (k) % kontri unreal (l)

Formula b/a c-d c/d a/∑a b/∑a gxd h-i a-b k/∑k

51 1.037.350.408.000 556.327.411.746 53,6% 40,0% 13,6% 134,1% 19,1% 10,3% 7,6% 2,6% 481.022.996.254 13,1%

Jenis Belanja 52 53 1.855.536.318.000 2.519.221.803.000 568.213.688.497 629.644.243.906 30,6% 25,0% 40,0% 40,0% -9,4% -15,0% 76,6% 62,5% 34,2% 46,4% 10,5% 11,6% 13,7% 18,6% -3,2% -7,0% 1.287.322.629.503 1.889.577.559.094 35,1% 51,5%

57 13.551.048.000 769.710.000 5,7% 40,0% -34,3% 14,2% 0,2% 0,0% 0,1% -0,1% 12.781.338.000 0,3%


Berdasarkan data pada tabel 3.25 di atas, dapat kita lihat bahwa besarnya nilai persentase realisasi dibandingkan total pagu pada jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos tidak sebanding dengan nilai persentase pagu total yang dimiliki ketiga belanja tersebut. Kondisi indikator realisasi pada ketiga jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Dengan realisasi belanja barang terhadap pagu yang hanya mencapai 30,6% atau 10,5% kontribusi terhadap total pagu, maka masih berselisih 9,4% dari target realisasi Semester I atau 3,21% dari kontribusi ideal terhadap total pagu APBN yang diharapkan.

-

Dengan realisasi belanja modal terhadap pagu yang hanya mencapai 25,0% atau 11,6% kontribusi terhadap total pagu, maka masih berselisih 15,0% dari target realisasi Semester I atau 7,0% dari kontribusi ideal terhadap total pagu APBN yang diharapkan.

-

Dengan realisasi belanja bansos terhadap pagu yang hanya mencapai 5,7% atau 0,01% kontribusi terhadap total pagu, maka masih berselisih 34,3% dari target realisasi Semester I atau 0,1% dari kontribusi ideal terhadap total pagu APBN yang diharapkan.

Artinya, bila melihat nilai gap atau deviasi dari angka/level kontribusi ideal terhadap total pagu APBN yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal menjadi jenis belanja yang paling

109

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 bermasalah diantara jenis belanja lainnya, karena nilai gapnya terhadap level ideal yang diharapkan sebesar 7,0% lebih besar daripada jenis belanja lainnya. Sampai dengan akhir semester I TA 2016, dana APBN yang belum terserap di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 67,65% dari pagu total APBN atau mencapai nilai Rp. 3,67 Trilyun. Dari total dana yang belum terserap (unrealized) senilai Rp.3,67 Trilyun tersebut dikontribusi oleh Belanja Modal (51,5% atau Rp.1,28 Trilyun); Belanja Barang (35,1% atau Rp.1,29 Trilyun); Belanja Pegawai (13,1% atau Rp.481 Miliar); dan Belanja Bansos (0,3% atau Rp.12,7 Miliar). Bila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan klasifikasi fungsi, maka ditemukan bahwa dari total Rp.3,67 Trilyun sisa dana yang belum mampu diserap di Semester I Tahun 2016 sebagian besarnya berada pada fungsi ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, ketertiban dan keamanan, serta pendidikan. Gambar 3.26 Hubungan Antara Jenis Belanja dan Rendahnya Penyerapan pada Fungsi Ekonomi, Pendidikan & Pelayanan Umum (% dihitung terhadap total pagu APBN)

Sumber: Monev Pelaksanaan Anggaran 2016, 2016

Pada keempat fungsi tersebut, terdapat variasi mengenai jenis belanja yang memiliki persentase undisbursement tertinggi. Belanja modal mendominasi tingkat undisbursement pada fungsi yang memiliki alokasi belanja modal dengan proporsi terbesar, seperti Fungsi Ekonomi serta Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Sementara itu, belanja barang justru mendominasi tingkat undisbursement pada fungsi yang memiliki alokasi belanja pegawai dengan proporsi terbesar, seperti Fungsi Ketertiban dan Keamanan serta Fungsi Pendidikan. Dengan porsi alokasi yang sangat besar pada fungsi-fungsi tertentu amat wajar bila belanja barang dan belanja modal menjadi jenis belanja yang berkontribusi besar pada tingkat ketidakserapan anggaran APBN.

110

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2.6 ANALISIS MASALAH REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS KEWENANGAN 1. Pendekatan Komparasi dengan Realisasi Nasional Per Jenis Kewenangan Sebagaimana dinyatakan dalam bab II sebelumnya, meskipun bila dilihat secara total realisasi APBN Semester I TA 2016 di wilayah Maluku Utara lebih rendah dari realisasi APBN secara nasional, namun bila dilihat secara parsial/individual per jenis kewenangan terdapat beberapa kewenangan tertentu yang capaian realisasinya lebih tinggi dari capaian realisasi kewenangan berkenaan secara nasional. Data detail mengenai perbandingan antara realisasi regional dan nasional pada setiap jenis kewenangan dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Realisasi Semester I TA 2016 Secara Regional dan Nasional Per Jenis Kewenangan

Kd 1 2 3 4

Nama Jenis Kewenangan Kantor Pusat (KP) Kantor Daerah (KD) Dekonsentrasi (DK) Tugas Pembantuan (TP)




27,6% 40,3% 28,0% 20,2%

30,7% 40,3% 25,4% 26,6%

-3,1% 0,0% 2,5% -6,4%


Melihat data pada tabel 3.26 di atas, dapat kita lihat bahwa hanya pada 1 (satu) jenis kewenangan saja, yaitu Dekonsentrasi (DK) yang nilai capaian realisasinya berada di atas capaian realisasi secara nasional. Hal ini terkonfirmasi dari nilai deviasi % realisasi regional dan nasional yang bernilai positif sebesar 2,5%. Sementara itu, 3 (tiga) jenis kewenangan yang lain nilai capaian realisasinya berada di bawah capaian realisasi secara nasional. Tingkat deviasi yang signifikan terhadap % realisasi nasional berada pada jenis kewenangan Tugas Pembantuan (TP) dan Kantor Pusat (KP) yaitu masing-masing sebesar -6,4% dan -3,1%. Deviasi yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran untuk jenis Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) dan Kantor Pusat (KP) di wilayah Maluku Utara jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. 2. Pendekatan Trend Realisasi Jenis Kewenangan Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, meskipun secara global realisasi TA 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun tidak demikian bila dilihat secara individual berdasarkan jenis kewenangannya. Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada pendekatan analisis komparasi dengan tingkat realisasi nasional, dengan menggunakan pendekatan trend realisasi, maka jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) menjadi satu-satunya jenis kewenangan yang dinilai mengalami masalah karena mengalami penurunan trend dibandingkan TA 2015. Padahal, 3 (tiga) jenis kewenangan yang lainnya, yaitu Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK) serta Tugas Pembantuan (TP) justru tercatat mengalami kenaikan trend realisasi. Data detail mengenai trend realisasi pada setiap jenis kewenangan dapat dilihat dalam tabel 3.27 yang ditampilkan di halaman berikutnya.

111

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.27 Perubahan Pagu dan Realisasi Semester I TA 2016 dibandingkan TA 2015 Per Jenis Kewenangan Kd 1 2 3 4

Nama Jenis Kewenangan Kantor Pusat (KP) Kantor Daerah (KD) Dekonsentrasi (DK) Tugas Pembantuan (TP)

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.) (323.804.989.000) (342.862.782.000) 13.517.282.000 (53.129.582.000)

↕ Real 2016:2015 ↕ Pagu ↕ Real (Rp.) 2016:2015 (%) 2016:2015 (%) (108.626.685.229) -12,3% -14,6% 298.927.173.986 -12,8% 46,5% 27.486.412.926 6,0% 70,7% 27.914.599.360 -8,9% 33,9%

↕ % Real 2016:2015 -0,7% 16,3% 10,6% 6,5%


Bila kita perhatikan data pada tabel 3.27 di atas, dapat kita lihat bahwa penyebab naik atau turunnya trend realisasi keempat jenis kewenangan sangat berbeda dan bervariasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: -

Penurunan trend realisasi pada jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah realisasi yang porsinya lebih besar daripada penurunan jumlah pagu yang terjadi. Penurunan terjadi karena kurang optimalnya realisasi pada satker-satker yang memiliki proporsi pagu dengan jumlah signifikan.

-

Kenaikan trend realisasi pada jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) dan Tugas Pembantuan (TP) diakibatkan oleh adanya kenaikan jumlah realisasi yang justru dibarengi penurunan jumlah pagu yang terjadi.

-

Kenaikan trend realisasi pada jenis kewenangan Dekonsentrasi (DK) diakibatkan oleh adanya kenaikan jumlah realisasi yang porsinya lebih besar daripada kenaikan jumlah pagu yang terjadi.

3. Pendekatan Capaian Level & Kontribusi Realisasi Jenis Kewenangan Gambar 3.27 Grafik Realisasi Anggaran Per Jenis Kewenangan Semester I TA 2016


Berdasarkan gambar 3.27 di atas, dapat kita lihat bahwa berdasarkan klasifikasi jenis kewenangan terdapat 2 (dua) jenis kewenangan yang terindikasi mengalami masalah dalam penyerapan anggaran selama Semester I TA 2016, yaitu kewenangan Dekonsentrasi (DK) dan kewenangan Tugas Pembantuan (TP). Hal ini serupa dengan kondisi yang terjadi pada Tahun Anggaran sebelumnya.

112

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Permasalahan Realisasi Anggaran pada Satker Dekonsentrasi Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur. Pembiayaan dekonsentrasi diarahkan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan biasanya kegiatannya bersifat non fisik. Pada Tahun 2016, Alokasi dana Dekonsentrasi untuk wilayah Provinsi Maluku Utara diberikan kepada 59 (lima puluh Sembilan) buah satker yang berada di bawah 22 (dua puluh dua) Kementerian/lembaga dengan total pagu mencapai Rp.237 Milyar atau 4,4% dari total pagu anggaran TA 2016. Dari total 22 Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi dana DK, terdapat 5 (lima) satker pada 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yang hingga akhir semester I TA 2016 belum melakukan realisasi dana sama sekali. Tabel 3.28 Daftar Kendala pada 5 satker Kementerian/Lembaga Pengelola Dana Dekonsentrasi yang Belum Melakukan Realisasi Hingga Akhir Semester I Tahun 2016 Kementerian Kementerian Dalam Negeri

Satker Badan Kesbangpol & Linmas Prov Malut (280099)

Program Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Jumlah pagu 532.380.000

alasan :

DIPA diblokir di wal Tahun dan baru dibuka di akhir Triwulan Pertama; merupakan satker baru dengan pejabat perbendaharaan yang baru juga, sehingga pengelola keuangan belum memahami ketentuan pelaksanaan pembayaran dalam APBN; petunjuk juknis tidak jelas dan hanya berlaku sampai april untuk kemudian dirubah lagi sehingga perlu dikoordinasikan dengan level pusat kementerian. BPM Prov Malut (289175)

Program Bina Pemerintahan Desa

12.994.193.000

alasan :

Juknis untuk fasilitator pemberdayaan aparat desa terlambat diterbitkan; Kegiatan menunggu pelatihan master training di Jakarta; di awal tahun terdapat instruksi dari Kementerian agar pencairan dana di-hold untuk sementara waktu terkait dengan adanya proses perubahan juknis. Kementerian PPPA

Badan PPPA & KB Prov Malut (280100)

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

910.000.000

alasan :

Keterlambatan penerbitan DIPA dan penetapan SK pejabat pengelola keuangan karena DIPA baru terbit di Bulan Juni 2016 Kementerian Sosial

Dinas Sosial Prov Malut (289017)

Program Rehabilitasi Sosial

4.752.510.000

alasan :

Terdapat revisi DIPA termasuk revisi pemotongan dan pengurangan alokasi anggaran Dinas Sosial Prov Malut (418862)

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

125.000.000

alasan :

DIPA terlambat diterbitkan di bulan April 2016 Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran 2016, 2016

Mengingat periode tahun anggaran tinggal separuh jalan, sementara pada semester I TA 2016 satker-satker pengelola dana DK tersebut di atas belum melakukan realisasi anggaran sama sekali, maka dalam rangka mendorong percepatan realisasi anggaran di semester II Tahun 2016 satker-satker tersebut harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.05/2016 sebagaimana telah dibahas pada bab II sebelumnya.

113

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Permasalahan Realisasi Anggaran pada Satker Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan (TP) merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan Tugas Pembantuan (TP) digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom. Pada Tahun 2016, Alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) untuk wilayah Provinsi Maluku Utara diberikan kepada 69 (enam puluh sembilan) buah satker yang berada di bawah 9 (Sembilan) Kementerian/lembaga, yaitu:

(i) Kementerian Dalam Negeri; (ii) Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi; (iii) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (iv) Kementerian Ketenagakerjaan; (v) Kementerian Koperasi dan PKM; (vi) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; (vii) Kementerian Perdagangan; (viii) Kementerian Pertanian; dan (ix) Kementerian Sosial.

Dari total 9 (Sembilan)

Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi dana, terdapat 4 (empat) satker pada 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yang hingga akhir semester I belum melakukan realisasi sama sekali. Tabel 3.29 Daftar Kendala pada Satker lingkup Kementerian Perdagangan Pengelola Tugas Pembantuan Kementerian Kementerian Koperasi dan PKM

Satker Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate (418734)

Program Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Jumlah pagu 950.000.000

alasan :

Keterlambatan penerbitan DIPA (baru muncul di bulan April) dan penetapan SK Pejabat pengelola keuangan Disperindagkop dan UMKM Kab Morotai (418735)

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

950.000.000

alasan :

Keterlambatan penerbitan DIPA (baru muncul di bulan April) dan penetapan SK Pejabat pengelola keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

DKP Kab Halteng (401615)

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

1.200.000.000

alasan :

Merupakan satker baru; SK pengelola keuangan terlambat diterbitkan dan baru diterima pada akhir Maret 2016, terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran karena efisiensi anggaran dan buka blokir yang terjadi di tanggal 6-8 April 2016; keerlambatan penyampaian dan keterntuan baru petunjuk teknis yang mensyaratkan program bantuan diberikan kepada koperasi sehingga proses persiapan menjadi terkendala. Kementerian Sosial

Dinas Sosial Prov Malut (289110)

Program Pemberdayaan Sosial

3.048.087.000

alasan :

terdapat revisi DIPA termasuk revisi pemotongan dan pengurangan alokasi anggaran Sumber: Diolah dari Monev Pelaksanaan Anggaran 2016, 2016

Bila melihat tabel-tabel permasalahan yang ditampilkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terlambatnya realisasi dana pada sebagian besar satker TP adalah keterlambatan penerbitan dan revisi DIPA serta SK Pejabat pengelola keuangan, sehingga kegiatan belum dapat diselenggarakan sampai dengan akhir semester I Tahun 2016. Masalah tersebut bisa diselesaikan lewat koordinasi dengan pihak yang berkepentingan baik di Pusat maupun di Daerah.

114

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.2.7 ANALISIS DAMPAK MASALAH REALISASI TERHADAP IMPLEMENTASI AGENDA NAWACITA Setelah pada subbab-subbab sebelumnya dibahas mengenai indikasi masalah dan analisis masalah dalam pelaksanaan anggaran dengan menitikberatkan pada: pemaparan kondisi, penelusuran penyebab dan kendala permasalahan, maka pada bab ini akan di analisis dampak yang diberikan oleh hambatan yang dialami dalam pelaksanaan anggaran yang telah teridentifikasi berdasarkan beberapa klasifikasi anggaran terhadap pencapaian tujuan/sasaran Program Nawacita secara umum. Secara umum, permasalahan anggaran (dhi. penurunan trend realisasi individual, rendahnya realisasi anggaran individual, serta penyerapan anggaran yang tidak proporsional) tentunya memberikan dampak buruk bagi pemerintah. Beberapa dampak yang bersifat umum diantaranya: -

Manfaat pembangunan tidak langsung secara cepat bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya penurunan realisasi anggaran, meskipun bisa diartikan terdapat efisiensi anggaran, tetapi ada juga kemungkinan sebagian proyek/program pemerintah tidak dilaksanakan/dikerjakan. Dengan demikian, masyarakat di daerah belum menerima manfaat dari APBN yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

-

Tidak proporsionalnya penyerapan membuat cash flow dana pemerintah tidak sehat. Di awal tahun anggaran, biasanya kondisi saldo kas pemerintah mengalami kenaikan karena penerimaan pajak banyak mengalir, namun disisi lain ketersediaan dana (surplus penerimaan) tersebut tidak diikuti oleh pengeluaran anggaran. Hasilnya, terjadi idle cash yang tidak bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, saat penumpukan penyerapan dilakukan di akhir tahun terjadi keterbatasan anggaran akibat gagalnya pencapaian target penerimaan pajak, sehingga pemerintah harus berpikir keras untuk mencari cara mengerem pengeluaran atau mencari sumber pembiayaan lain.

-

Penurunan/rendahnya persentase penyerapan serta tidak proporsionalnya penyerapan anggaran berimplikasi pada kurang optimalnya belanja pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap perkembangan perekonomian. Dengan rendahnya realisasi, maka ada proyek yang kemungkinan tidak dijalankan/dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal, pelaksanaan proyek pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja serta memutar roda perekonomian karena membuat dana dapat berputar di masyarakat. Tingkat realisasi anggaran yang rendah membuat stimulus terhadap perekonomian menjadi kurang optimal.

-

Kualitas pekerjaan tidak optimal, karena dilaksanakan secara terburu-buru di akhir tahun. Melihat pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, dengan sisa waktu yang sedikit dan volume pekerjaan yang banyak di akhir tahun, biasanya pekerjaan akan dilaksanakan secara terburu-buru dengan hasil yang seadanya.

-

Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran dapat mendorong tingginya inflasi serta mengurangi value for money (efisiensi, efektivitas, dan ekonomis) dari belanja pemerintah.

115

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Selain menimbulkan masalah umum sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, masalah rendahnya penyerapan anggaran, (khususnya masalah yang diidentifikasi dan dianalisis pada subbab–subbab sebelumnya) juga mempengaruhi pelaksanaan program Nawa Cita yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk membahas dampak dan pengaruh masalah pelaksanaan anggaran pada fungsi/organisasi/program/belanja/kewenangan tertentu terhadap program nawacita akan digunakan pendekatan agenda prioritas nawacita. Agar proses identifikasi dampak/pengaruh lebih mudah dilakukan, setiap permasalahan pelaksanaan anggaran pada fungsi/organisasi/program/belanja/ kewenangan tertentu akan dilihat dari sudut pandang Kementerian/Lembaga yang melaksanakannya. Hasil analisis menggunakan pendekatan ini dapat dilihat pada gambar 3.28 di bawah ini. Gambar 3.28 Diagram Hubungan permasalahan anggaran pada Berbagai Klasifikasi Anggaran Terhadap Agenda Prioritas Nawacita Periode Semester I TA 2016

Keterangan: Cita 1 = akan menghadirkan kembali kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WNI; Cita 2 = akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Cita 3 = akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Cita 4 = akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 = akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera; Cita 6 = akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Cita 7 = akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic; Cita 8 = akan melakukan revolusi karakter bangsa; Cita 9 = akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

116

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.3 ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER DENGAN PENDEKATAN INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (NON REALISASI & PAGU MINUS) Seperti disampaikan pada awal bab II sebelumnya, diindikasikan bahwa selain karena masalah teknis kegiatan pada beberapa satker K/L, tidak optimalnya kualitas pelaksanaan anggaran pada Semester I TA 2016 juga dipengaruhi oleh adanya masalah dalam pengelolaan keuangan satker yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dimiliki oleh setiap K/L. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sangat cocok digunakan untuk memotret adanya masalah-masalah terkait dengan pengelolaan keuangan satker. Secara parsial, perhitungan kinerja pelaksanaan anggaran dibentuk oleh 13 (tiga belas) komponen indikator pelaksanaan anggaran. Namun, dalam analisis masalah pengelolaan keuangan satker, 2 (dua) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Realisasi Anggaran dan Pagu Minus tidak disertakan karena telah digunakan dalam analisis masalah kendala teknis pelaksanaan anggaran pada sub bab sebelumnya. Analisis pada sub bab ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kondisi umum kinerja pengelolaan keuangan satker K/L di wilayah Provinsi Maluku Utara diukur dengan capaian 10 indikator pelaksanaan anggaran serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang akan digunakan dalam analisis pada bab ini adalah pendekatan statistik deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diolah dari data indikator pelaksanaan anggaran Tahun 2016. Selain itu, dipergunakan juga data hasil kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I dan II (dilaksanakan bulan April dan Juli 2016) serta Performance Dialog Pelaksanaan Anggaran TA 2016 (dilaksanakan bulan Mei 2016). 3.3.1 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN (UP) Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Pada prinsipnya, KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. Setelah minimal digunakan sebesar 50%, uang persediaan tersebut dapat dimintakan penggantiannya (revolving) dengan mengajukan SPM GUP Sehingga, secara ideal proses revolving dilakukan paling lambat 1 bulan setelah UP/ revolving UP terakhir diterima. Apabila 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA. Selanjutnya, apabila ternyata setelah disampaikan pemberitahuan tidak juga dilakukan pengajuan SPM oleh satker maka secara bertahap dilakukan pemotongan besaran UP, dengan ketentuan: (i) 25% pada satu bulan setelahnya; dan (ii) 50% pada satu bulan berikutnya.

117

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Pengelolaan UP dapat mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satker K/L. Pengelolaan UP yang buruk mencerminkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan, ketidaktaatan pada ketentuan dan menunjukkan indikasi adanya idle cash pada Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya bisa bermanfaat bagi BUN dalam cash management. Pengelolaan UP yang bermasalah diindikasikan dengan adanya keterlambatan dalam melakukan revolving UP yang akan menyebabkan penundaan realisasi dan berimplikasi pada rendahnya penyerapan anggaran. Berdasarkan evaluasi atas pengelolaan UP satker yang dilakukan selama Semester I TA 2016, dapat disampaikan kondisi sebagai berikut: -

Dari total 414 satker pengelola dana APBN di wilayah Provinsi Maluku Utara tidak seluruhnya mengajukan UP ke KPPN. Terdapat 399 satker yang telah mengajukan UP dengan rincian: (i) 20 satker memiliki 2 UP (RM/PNBP), serta (ii) 379 memiliki 1 UP (376 RM dan 3 PNBP). Sementara itu, 15 satker lainnya belum/tidak mengajukan UP hingga tanggal 30 Juni 2016.

-

Total nominal Dana UP yang dikelola dan berada di tangan/rekening Bendahara Pengeluaran Satker K/L pada awal bulan Juli 2016 mencapai nilai Rp.23.267.732.365,-.

-

Hingga awal Juli 2016, frekuensi pertanggungjawaban UP melalui GUP isi telah mencapai 2.412 kali (2.322 diantaranya GUP isi) dengan total nilai mencapai Rp.110.407.244.623,-. Artinya, hampir 6% realisasi belanja selama semester I menggunakan mekanisme UP (tidak termasuk TUP). Gambar 3.29 Ketepatan Waktu Revolving UP Berdasarkan Frekuensi dan Nominalnya Selama Semester I TA 2016

Sumber: diolah dari sintesa dan Online Monitoring SPAN TA 2016, 2016

Berdasarkan data indikator kinerja pengelolaan Uang Persediaan yang ditampilkan pada bab II sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pengelolaan UP di wilayah Maluku Utara dinilai belum optimal, karena masih terdapat 21% pertanggungjawaban UP yang dilakukan tidak sesuai ketentuan atau terlambat diajukan melebihi 1 bulan setelah UP/revolving UP terakhir diterima. Porsi 21% pertanggungjawaban yang terlambat tersebut merepresentasikan potensi idle cash dengan nominal sebesar Rp.23.186.910,432,- yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh BUN untuk melakukan manajemen kas pemerintah.

118

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.30 Cluster Presentase Revolving UP Selama Semester I TA 2016


Terdapat berbagai alasan yang disampaikan satker atas keterlambatan pengajuan revolving UP yang dilakukan. Gambar 3.30 yang ditampilkan pada halaman sebelumnya mengkonfirmasi salah satu alasan tersebut, yaitu kecenderungan satker mengajukan revolving secara sekaligus saat UP telah digunakan lebih dari 90%. Berdasarkan data pada gambar 3.28 diketahui bahwa ±67% pengajuan revolving (GUP) dilakukan satker setelah dana UP digunakan >90%. Berdasarkan penelusuran data lebih mendalam, diketahui bahwa secara spesifik ±63,1% GUP yang terlambat direvolving dipertanggungjawabkan setelah digunakan >90%. Selain karena kecenderungan satker mengajukan revolving secara sekaligus, terdapat juga alasan lain yang seringkali disampaikan oleh satker terkait dengan keterlambatan pengajuan revolving UP, diantaranya: (i) pengumpulan bukti lama; (ii) kendala jarak, lokasi dan biaya SPPD ke KPPN; (iii) terkena sanksi keterlambatan rekon/penyampaian LPJ dari KPPN; serta (iv) Besaran UP melebihi kebutuhan bulanan. Gambar 3.31 Clustering Rasio Keterlambatan Revolving UP oleh Satker Selama Semester I TA 2016


119

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Melalui penelitian mendalam terhadap data UP diketahui bahwa 52% satker (baik yang mengelola 1 maupun 2 jenis UP) memiliki tingkat rasio keterlambatan <25%. Setelah ditelusuri, ± 80% satker yang memiliki tingkat rasio keterlambatan 100% adalah satker yang hanya mengelola UP dalam jumlah kecil, yaitu berada
tingkat rasio

keterlambatan 100% baru mengajukan UP tidak lebih dari 3 kali, dengan rincian: 1 kali = 25 satker, 2 kali = 24 satker, dan 3 kali = 9 satker). Kondisi-kondisi tersebut mencerminkan bahwa permasalahan UP sering terjadi pada satker yang memiliki alokasi UP kecil serta belum berpengalaman dalam hal pengajuan UP. Oleh karena itu, upaya edukasi dan monitoring pada cluster satker demikian perlu dilakukan. 3.3.2 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENGELOLAAN TAMBAHAN UP Sebagaimana dinyatakan dalam PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, Tambahan UP adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. KPA Satker dapat mengajukan permintaan Tambahan UP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan. Secara ketentuan, Tambahan UP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Apabila 1 (satu) bulan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban Tambahan UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA Satker. Sisa Tambahan UP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP. Dengan pertimbangan tertentu, Satker diperkenankan mengajukan permohonan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan UP melampaui 1 (satu) bulan. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain: (i) KPA harus mempertanggungjawabkan Tambahan UP yang telah dipergunakan; dan (ii) KPA sanggup untuk mempertanggungjawabkan sisa Tambahan UP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya. Identik dengan UP, pengelolaan Tambahan UP dapat mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satker K/L. Pengelolaan Tambahan UP yang buruk mencerminkan lemahnya perencanaan, ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan, ketidaktaatan pada ketentuan dan menunjukkan adanya idle cash pada Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya bisa bermanfaat bagi BUN dalam cash management. Pengelolaan Tambahan UP yang bermasalah diindikasikan dengan adanya keterlambatan dalam melakukan Pertanggungjawaban Tambahan UP (menggunakan SPM Nihil PTUP) yang selanjutnya akan menyebabkan penundaan realisasi dan berimplikasi pada rendahnya penyerapan anggaran. Berdasarkan data pengelolaan Tambahan UP satker Semester I TA 2016, diketahui bahwa selama semester I Tahun 2016 telah dilakukan 153 Tambahan UP yang diajukan satker mitra kerja di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dari jumlah Tambahan UP yang diajukan tersebut hanya 86% yang

120

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dapat dipertanggungjawabkan dalam batas waktu yang ditentukan. Selebihnya, yaitu sebesar 14,4% Tambahan UP diajukan pertanggungjawabannya melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal penerbitan SPM Tambahan UP. Gambar 3.32 Data Ketertiban Waktu Penyampaian PTUP Selama Semester I TA 2016


Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa Mayoritas PTUP, yaitu sekitar >92,2% cenderung dilakukan secara sekaligus dan tidak bertahap. Berdasarkan level presentase pertanggungjawaban TUP yang dilakukan, maka mayoritas TUP (yaitu 139 buah atau ±90,85%) mampu dipergunakan dan dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui SPM Nihil PTUP tanpa ada pengembalian/penyetoran sisa TUP. Selebihnya, yaitu sebesar 14 buah atau ± 9,15% PTUP tidak dipergunakan seluruhnya, dengan rincian: (i) 1 PTUP atau 0,7% dipertanggungjawabkan <80%; (ii) 5 PTUP atau 3,3% dipertanggungjawabkan antara 80% s/d 90%; dan (iii) 8 PTUP atau 5,2% dipertanggungjawabkan antara 90% s/d 100%. Kendala yang sering menjadi alasan satker atas keterlambatan PTUP adalah permasalahan kesulitan pengumpulan barang bukti untuk SPJ karena kegiatan dilaksanakan di berbagai tempat/lokasi yang jauh. Melalui penelusuran data secara sampling, tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindakan kriminal dalam pengelolaan TUP selama Semester I Tahun 2016, seperti peredaran uang negara di luar rekening dan dipergunakan untuk hal-hal di luar ketentuan. Pemeriksaan menggunakan data karwas TUP dan pergerakan saldo rekening hanya menemukan indikasi permasalahan berupa tingkat efisiensi yang rendah dalam pengelolaan TUP yang dilakukan beberapa satker

secara

berulang

karena

selalu

meminta

TUP

lebih

dari

kebutuhannya

dan

mengembalikan/menyetorkan sisa TUP dalam jumlah yang lumayan besar. Indikasi pengelolaan TUP yang memiliki tingkat efisiensi yang rendah digambarkan dalam situasi sebagaimana dapat dilihat dalam box 2.1 di halaman berikutnya.

121


3.3.3 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENYELESAIAN TAGIHAN Proses penyelesaian tagihan sangat mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran. Hal tersebut terjadi karena tagihan yang diajukan akan menjadi pemicu terjadinya pencairan dana yang merupakan aktivitas penyerapan anggaran. Sesuai PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun pengadaannya telah selesai seluruhnya atau telah selesai terminnya harus segera diajukan pembayarannya ke KPPN. Berdasarkan norma waktunya, proses penyelesaian tagihan untuk setiap jenis tagihan berbeda-beda. Dari mulai proses penyerahan bukti tagihan oleh penyedia barang/jasa, pemeriksaan oleh PPK, pembuatan SPP, pembuatan SPM, hingga pengajuan ke KPPN secara norma rata-rata seharusnya dapat diselesaikan paling lambat 17 hari kerja. Oleh karena itu, bila tagihan diselesaikan lebih dari 17 hari kerja dari timbulnya hak tagihan maka akan dinyatakan terlambat.

122

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Untuk melihat dan mengukur kualitas kinerja penyelesaian tagihan selama Semester I Tahun Anggaran 2016, dapat digunakan 2 (dua) pendekatan atau sudut pandang. Kedua pendekatan tersebut adalah: (i) data outstanding tagihan jatuh tempo yang belum diselesaikan pengajuan tagihannya ke KPPN per tanggal 30 Juni 2016; serta (ii) riwayat penyelesaian tagihan LS Kontraktual yang telah diajukan dan dibayarkan pada kurun waktu bulan Januari s/d Juni 2016. Menggunakan pendekatan pertama, tercatat bahwa berdasarkan karwas kontrak Per Tanggal 30 Juni 2016 diketahui terdapat sebanyak 1555 kontrak yang telah didaftarkan ke SPAN melalui KPPN Ternate dan KPPN Tobelo. Dari seluruh kontrak yang didaftarkan, terdapat sebanyak 210 kontrak yang dimiliki oleh 76 satker K/L yang diindikasikan telah jatuh tempo termin tagihannya. Dengan kata lain, jadwal penyelesaian seluruh atau termin pekerjaan dalam kontrak tersebut telah terlewati karena jatuh tepat atau sebelum tanggal 30 Juni 2016. Total nilai dari 210 Kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 607.309.099.784,- atau mencapai 11,19% alokasi APBN di wilayah Maluku Utara. Jumlah termin yang telah jatuh tempo tagihannya diperkirakan sebanyak ±273 termin dengan nilai nominal mencapai angka Rp. 173.371.708.710,- atau sama dengan 3,20% nilai APBN di wilayah Maluku Utara. Jumlah dan nilai tagihan jatuh tempo tersebut beserta periode jatuh temponya dapat dilihat dalam gambar 3.33 di bawah ini. Gambar 3.33 Jumlah dan Nilai Tagihan Termin yang Jatuh Tempo Per 30 Juni 2016

Sumber: diolah dari SPAN dan Online Monitoring SPAN TA 2016, 2016

Bila kita perhatikan data pada gambar 3.33 di atas, dapat kita lihat bahwa ternyata terdapat beberapa tagihan yang telah jatuh tempo sejak awal tahun, tetapi belum juga diajukan tagihannya ke KPPN. Akibat hal tersebut, potensi peningkatan realisasi anggaran yang seharusnya sudah terjadi dan multiplier effect terhadap perekonomian menjadi tidak ada atau hilang. Hal seperti inilah yang disinyalir menjadi salah satu faktor yang membuat tingkat realisasi anggaran menjadi tidak optimal hingga akhir Semester I TA 2016.

123

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.34 Clustering Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan LS Kontraktual TA 2015

Sumber: Data Indikator Pelaksanaan Anggaran, Sintesa, 2016

Sementara itu, bila menggunakan pendekatan yang kedua, seperti yang dapat dilihat dalam data indikator penyelesaian tagihan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.34 di atas maka diketahui bahwa selama Semester I Tahun 2016 terdapat 1870 kali frekuensi pengajuan tagihan LS kontraktual yang diajukan oleh satker mitra kerja KPPN. Dari seluruh pengajuan tagihan yang telah dilakukan selama Semester I TA 2016 terdapat 13,3% volume tagihan yang diselesaikan lebih dari 17 hari kerja dengan proporsi nilai mencapai 12,5% dari total tagihan LS non belanja pegawai yang telah diajukan oleh satker. Meskipun, keterlambatan tagihan pada kelompok ini tidak mempengaruhi pencapaian target total realisasi Semesteran, namun bila dilihat secara umum mengakibatkan penyerapan anggaran terlambat dilakukan sehingga akselerasi realisasi tidak terjadi. Selain itu, keterlambatan penyelesaian tagihan juga membuat uang APBN tidak bisa segera diserap, berputar, dan menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Gambar 3.35 Clustering Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan LS Per jenis Belanja Semester I TA 2016


124

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan jumlah SPM/SP2D yang telah diproses, maka keterlambatan penyelesaian tagihan lebih banyak disumbangkan oleh jenis belanja barang dibandingkan jenis belanja modal. Meskipun demikian, proporsi/rasio keterlambatan tagihan dalam jenis belanja modal (sebesar 55:374 atau 14,7%) lebih besar dibandingkan proporsi/rasio keterlambatan tagihan dalam belanja barang (193:1496 atau 12,9%). Sementara itu, berdasarkan nilai SPM/SP2D yang telah diproses, maka keterlambatan penyelesaian tagihan baik secara nominal maupun rasio lebih banyak disumbangkan oleh jenis belanja barang dibandingkan jenis belanja modal. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar tagihan yang terlambat (81% untuk belanja barang dan 75% untuk belanja modal) bernilai kecil, yaitu berada dibawah nilai 100 Juta. Secara lebih spesifik, mayoritasnya bernilai antara 10 s/d 50 Juta. Gambar 3.36 Cluster Keterlambatan Penyelesaian Tagihan Selama Semester I Tahun 2016 Per Kelompok BKPK


Berdasarkan jumlah SPM/SP2Dnya, maka 5 (lima) kelompok belanja yang tagihannya paling banyak terlambat antara lain: 5211, 5231, 5221, 5321, dan 5331. Sementara berdasarkan nilai nominal SPM/SP2D-nya, maka 5 (lima) kelompok belanja yang tagihannya paling banyak terlambat antara lain: 5211, 5231, 5221, 5321, dan 5341. Dengan demikian, baik secara jumlah maupun nilai nominal maka kelompok belanja 5211 (Belanja Barang Operasional) menjadi kelompok belanja yang paling sering terlambat dilaksanakan penyelesaian tagihannya. Namun, bila dilihat secara rasio jumlah tagihan terlambat pada setiap kelompok belanja, ternyata justru kelompok belanja 5331-lah yang menjadi kelompok belanja dengan jumlah rasio keterlambatan pengajuan tagihan SPM terbesar dibandingkan yang lainnya. Berdasarkan perhitungan rasio yang dilakukan, dapat diurutkan peringkat kelompok belanja yang tagihan SPM-nya paling sering terlambat sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.30 di halaman berikutnya.

125

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.30 Peringkat BKPK Sesuai Rasio Keterlambatan Penyelesaian Tagihan (Pendekatan Jumlah dan Nilai SPM/SP2D) Semester I Tahun Anggaran 2016

No.

BKPK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5331 5211 5321 5231 5221 5241 5218 5311 5261 5262 5263 5212 5341 5361 Total

Jml Tepat (buah Jml Telat (buah SPM) SPM) 57 20 254 68 159 31 295 49 216 34 53 7 112 11 12 1 97 8 28 2 48 3 202 10 88 4 1 1622 248

Nilai Tepat (Rp.)

Nilai Telat (Rp.)

5.209.418.040 8.200.469.629 15.379.264.680 18.200.910.762 7.345.699.178 3.747.546.000 3.870.207.250 11.164.221.000 6.843.138.000 2.679.690.000 23.034.074.675 14.653.349.458 38.939.909.710 177.429.900 159.445.328.282

639.912.650 7.492.701.340 2.743.187.935 3.333.606.850 3.202.295.000 718.756.000 316.566.450 66.885.000 1.021.200.000 208.155.000 540.000.000 523.107.750 1.928.413.137 22.734.787.112

Rasio Telat (jml) 26,0% 21,1% 16,3% 14,2% 13,6% 11,7% 8,9% 7,7% 7,6% 6,7% 5,9% 4,7% 4,3% 0,0% 13,3%

Rasio Telat (Nilai) 10,9% 47,7% 15,1% 15,5% 30,4% 16,1% 7,6% 0,6% 13,0% 7,2% 2,3% 3,4% 4,7% 0,0% 12,5%

Sumber: Diolah dari data Data Indikator Pelaksanaan Anggaran, Sintesa, omSPAN, 2016

Dari hasil evaluasi yang pernah dilakukan, diketahui beberapa alasan yang menjadi penyebab satker terlambat mengajukan tagihan LS Kontraktual ke KPPN. Beberapa diantaranya adalah: (1) kesulitan dalam melengkapi berkas, (2) pemahaman pejabat di satker kurang, (3) tidak adanya konfirmasi ke satker, (4) pengajuan berkas berkali-kali ditolak karena ada kesalahan, serta (5) belum menyampaikan RPD harian ke KPPN. Memperhatikan apa yang telah dibahas dan disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan keterlambatan penyelesaian tagihan merupakan salah satu masalah pokok yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran, sehingga perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai masalah ini. Oleh karena itu, masalah terkait dengan keterlambatan penyelesaian tagihan dengan dibahas dan dianalisis secara khusus pada subbab 3.4 berikutnya. 3.3.4 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR DEVIASI HALAMAN III DIPA Halaman III DIPA dipergunakan sebagai salah satu alat manajemen kas pemerintah yang digunakan BUN dalam rangka menyiapkan perkiraan kebutuhan pendanaan/kas negara setiap periode. Oleh karena itu, keakuratan informasi yang ditampilkan dalam halaman III DIPA menjadi sebuah perhatian penting. Sesuai petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang disampaikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, secara normatif deviasi realisasi terhadap rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dinyatakan masih dalam batas toleransi apabila masih berada di bawah nilai 25%. Deviasi yang masih dalam batas toleran disatu sisi mencerminkan hal baik bahwa satker menjalankan sesuai dengan rencananya namun disisi lain jika melihat capaian realisasinya sampai dengan semester I yang cukup rendah artinya sejak awal satker memang merencanakan untuk melakukan penarikan menjelang akhir tahun. Dengan demikian, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran memang telah direncanakan sejak awal. Untuk itu

126

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 perlu perhatian khusus agar pola penyerapan yang tercermin pada hal III DIPA tersebut dari awal tahun sudah dievaluasi untuk dilakukan perbaikan. Analisis terhadap deviasi halaman III DIPA dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: (i) pendekatan global secara umum, dan (ii) pendekatan satker. Berdasarkan pendekatan yang pertama, dapat diketahui bahwa secara umum nilai deviasi halaman III DIPA di wilayah Maluku Utara sampai dengan Semester I TA 2016

secara keseluruhan (akumulatif maupun non akumulatif)

cenderung rendah. Gambar 3.37 Perbandingan Hal III DIPA dan Realisasi APBN Secara Umum s/d Semester I TA 2016 (akumulatif)

Sumber: Diolah dari data Data Indikator Pelaksanaan Anggaran, Monev PA, 2016

Bila kita perhatikan gambar 3.37 di atas, maka secara keseluruhan (akumulatif) realisasi riil APBN hingga Semester I Tahun Anggaran 2016 lebih besar dibandingkan rencana yang dituangkan pada halaman III DIPA. Hal tersebut terbukti dengan adanya tingkat deviasi persentase realisasi riil dan rencana target pada halaman III DIPA yang bernilai positif sebesar 4,42%. Gambar 3.38 Perbandingan Hal III DIPA dan Realisasi APBN Secara Umum s/d Semester I TA 2016 (non akumulatif)

Sumber: Diolah dari data Data Indikator Pelaksanaan Anggaran, Monev PA, 2016

127

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Sementara itu bila kita perhatikan data pada gambar 3.38 di halaman sebelumnya, maka secara non akumulatif, trend menunjukkan bahwa realisasi bulanan APBN Semester I Tahun 2016 (kecuali bulan Mei 2016) selalu lebih besar dibandingkan rencana penarikan dana bulanan yang dituangkan dalam halaman III DIPA. Hal tersebut dikontribusikan oleh percepatan realisasi belanja barang di awal tahun yang rata-rata selalu lebih besar Rp.20 Miliar dibandingkan rencananya. Bila kita perhatikan dengan seksama data pada gambar 3.37 dan 3.38 di halaman sebelumnya, kita akan temukan bahwa meskipun pada awalnya tingkat deviasi halaman III DIPA terhadap total realisasi APBN cenderung stabil, tetapi pada bulan Juni tiba-tiba terjadi fluktuasi atau lonjakan yang sangat signifikan. Lonjakan deviasi yang cukup besar pada bulan Juni tersebut dipicu oleh realisasi belanja modal yang lebih besar 107,8 Miliar dibandingkan rencana yang tercantum dalam halaman III DIPA. Hal tersebut terbukti dari data perbandingan rencana penarikan dana halaman III DIPA dengan Realisasi APBN per bulan per jenis belanja sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.31 di bawah ini. Tabel 3.31 Perbandingan Hal III DIPA dan Realisasi APBN Per Bulan Per Jenis Belanja s/d Semester I TA 2016

Sumber: Diolah dari data Data Indikator Pelaksanaan Anggaran, monev PA, 2016

Dengan melakukan pengolahan terhadap data pada tabel 3.31 di atas, maka diperoleh hasil bahwa tingkat deviasi perencanaan halaman III DIPA terhadap realisasi aktual secara bulanan adalah sebesar 18,8%. Detail pergerakan rata-rata deviasi bulanan satker selama Semester I TA 2016 dapat dilihat pada gambar 3.39 berikut. Gambar 3.39 Data Deviasi Realisasi Terhadap Rencana Penarikan Dana Pada Halaman III DIPA

- Titik biru berarti nilai realisasi berada di atas rencana - Titik merah berarti nilai realisasi berada di bawah nilai rencana

Sumber: Monev Pelaksanaan Anggaran, Direktorat PA, 2016

128

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila kita perhatikan gambar 3.39 di atas, kita dapat melihat bahwa pada semester I TA 2016 realisasi anggaran belanja lebih sering berada di atas rencana penarikan dananya. Sehingga, secara total nilai realisasi anggaran faktual lebih besar daripada kumulatif rencana penarikan dana Semesteran yang terdapat pada Halaman III DIPA. Berdasarkan analisa secara individual

per satker yang

dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas satker (± 292 satker atau 70,5% satker) memiliki level deviasi yang sangat tinggi, yaitu berada di atas >50%. Bahkan, bahkan 4 satker diantaranya memiliki tingkat deviasi ekstrem diatas 500%. Gambar 3.40 Cluster Nilai Rata-Rata Deviasi Bulanan Halaman III DIPA Satker s/d Semester I TA 2016


Daftar 10 (sepuluh) satker yang memiliki tingkat deviasi halaman III DIPA terendah dan tertinggi selama semester I Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.32 di bawah ini. Tabel 3.32 Daftar 10 Satker Terbaik dan Terburuk berdasarkan Tingkat Deviasi Halaman III DIPA


129

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Dari hasil evaluasi yang pernah dilakukan, diketahui beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya deviasi halaman III DIPA satker. Beberapa diantaranya adalah: (1) kualitas perencanaan yang kurang baik disertai tidak adanya proses penyesuaian/update halaman III DIPA, (2) belum ada concern atau perhatian instansi satker terhadap halaman III DIPA didorong oleh tidak digunakannya indikator sebagai salah satu ukuran penilaian kinerja instansi, (3) satker tidak konsisten dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan karena terjadi perubahan rencana/kalender kegiatan. 3.3.5 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENYAMPAIAN DATA KONTRAK Kewajiban penyampaian data kontrak ke KPPN telah diatur dalam Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN, yaitu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah perjanjian/kontrak ditandatangani.

Penyampaian data kontrak ini diperlukan untuk memastikan

komitmen yang telah dibuat pemerintah tetap tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saatnya. Keterlambatan penyampaian data kontrak dapat mengakibatkan pagu minus yang disebabkan oleh revisi anggaran. Gambar 3.41 Penandatangan, Pendaftaran, dan Ketepatan Penyampaian Data Kontrak Semester I TA 2016


Berdasarkan data indikator kinerja penyampaian data kontrak ke KPPN Semester I TA 2016, dapat diketahui bahwa secara umum persentase ketepatan waktu penyampaian data kontrak oleh satker K/L ke KPPN sangat rendah. Dari total 1.530 buah kontrak yang disampaikan ke KPPN selama Januari s/d Juni 2016, hanya 531 atau 34,7% saja yang dapat disampaikan secara tepat waktu yakni tidak melebihi lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Bila kita perhatikan data pada Gambar 3.41 di atas, terlihat bahwa hingga bulan April Tahun 2016, secara rata-rata jumlah kontrak yang ditandatangani per bulan selalu lebih besar daripada yang didaftarkan ke KPPN. Sebaliknya, mulai bulan Mei dan Juni 2016 terjadi perubahan, yaitu secara rata-rata jumlah kontrak yang ditandatangani per bulan lebih kecil daripada yang didaftarkan per bulan. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak data

130

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 kontrak yang ditandatangani di bagian awal tahun 2016 tidak segera disampaikan dan didaftarkan ke KPPN. Berdasarkan status penyelesaian tagihan atas kontrak terdaftar, diketahui bahwa sebagian besar kontrak (54,8%) yang terlambat disampaikan telah selesai diajukan tagihan SPM-nya dan hanya sebagian kecil (8,8%) yang belum diajukan sama sekali tagihan SPM-nya. Hal ini mengindikasikan kecenderungan satker untuk menyampaikan data kontrak dekat/bersamaan dengan tanggal pengajuan tagihan SPM-nya, bukan segera setelah kontrak ditandatangani. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kesadaran satker untuk mematuhi ketentuan batas waktu penyampaian data kontrak ke KPPN 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani masih relatif rendah. Gambar 3.42 Cluster Satker berdasarkan Tingkat Rasio Keterlambatan Data Kontrak


Bila kita perhatikan gambar 3.42 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama Semester I TA 2016 sebagian besar satker di Maluku Utara yaitu mencapai 93 satker (40,3% dari jumlah satker yang mengajukan kontrak ke KPPN) selalu terlambat dalam menyampaikan data kontrak. Kemudian, hanya terdapat 52 satker (22,5% jumlah satker yang pernah mengajukan kontrak ke KPPN) yang selalu tepat waktu dalam menyampaikan data kontrak. Selebihnya, sebanyak 86 satker pernah menyampaikan kontrak secara tepat waktu maupun terlambat. Setelah dilakukan analisis lebih jauh, ditemukan kecenderungan bahwa terdapat hubungan/korelasi yang positif antara jumlah kontrak yang didaftarkan dengan jumlah kontrak yang terlambat disampaikan. Oleh karena itu, satker dari Kementerian PU&Pera, Kemenhub, serta Kementan yang memiliki banyak pekerjaan dengan karakteristik kontraktual menjadi 3 (tiga) Kementerian yang paling sering terlambat penyampaian data kontraknya. Dari hasil evaluasi yang pernah dilakukan, diketahui beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan penyampaian data kontrak oleh satker. Beberapa diantaranya adalah: (1) kontrak dibuat tertanggal surut, (2) anggapan menyampaikan sekaligus bersamaan dengan SPM lebih efektif karena kendala jarak dan lokasi satker jauh dari KPPN sementara akses internet terbatas, (3) kompetensi SDM satker terkait perekaman informasi dalam aplikasi; dan (4) koordinasi antara PPK dan operator yang belum berjalan baik. Masalah kontrak tertanggal surut perlu menjadi perhatian khusus karena dapat bermasalah dengan hukum sehingga edukasi ke satker harus dilakukan.

131

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.3.6 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan salah satu kewajiban pelaporan satker dalam mempertanggungjawabkan keadaan keuangan di satker tersebut. Mekanisme penyusunan LPJ Bendahara diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola

APBN

serta

Verifikasi

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara

Pelaksanaan

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Sesuai ketentuan, LPJ Bendahara Pengeluaran harus disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. Ketertiban penyampaian LPJ merefleksikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan mengindikasikan proses pengelolaan keuangan yang baik yang dilakukan oleh satker, khususnya bendahara keuangan. Gambar 3.43 Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2016

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016 - KPPN, 2016

Berdasarkan pengolahan data faktual karwas penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang berasal dari KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara diketahui bahwa tingkat kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam mematuhi ketentuan penyampaian LPJ ke KPPN selama Semester I TA 2016 tergolong rendah. Dari total 2.453 buah total LPJ yang disampaikan oleh satker, hanya 1954 buah LPJ saja atau 79,7% yang disampaikan secara tepat waktu. Tingkat keterlambatan tertinggi terjadi untuk penyampaian LPJ bulan Januari yang seharusnya dapat disampaikan pada bulan Februari, yaitu mencapai 38%. Hal tersebut biasanya terjadi karena pada awal tahun seringkali terjadi perubahan/pergantian bendahara pengeluaran sehingga bendahara yang baru belum memahami ketentuan serta masih harus belajar untuk membuat LPJ. Khusus di awal tahun anggaran 2016, keterlambatan penyampaian LPJ juga dipengaruhi oleh kondisi belum bisa dilakukannya rekonsiliasi laporan keuangan akibat aplikasi belum siap. Faktor ini ikut mempengaruhi keterlambatan penyampaian LPJ, karena ada beberapa satker yang beranggapan kalau rekon tidak dilaksanakan maka LPJ Bendahara tidak perlu disampaikan karena biasanya satker menyampaikan LPJ bersamaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan.

132

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.44 Trend Keterlambatan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran TA 2015

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016 - KPPN, 2016

Bila kita perhatikan data sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.44 di atas, dapat kita lihat bahwa selama Semester I TA 2016 terdapat 4 satker dari 4 K/L berbeda yang selalu terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN. Keempat satker yang selalu terlambat menyampaikan LPJ terdiri dari: Badan PPPA dan KB Provinsi Malut (280100), Dinas K&P Kabupaten Halteng (401615), Dinas Koperasi & UKM Kota Ternate (418734), serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Malut (626383). Bila kita perhatikan, maka keempat satker tersebut merupakan satker-satker yang belum melakukan realisasi anggaran sama sekali. Keempat satker tersebut tidak menyampaikan LPJ tepat waktu ke KPPN padahal telah menerima DIPA dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat waktu sesuai ketentuan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009, maka keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara dapat mengakibatkan penundaan penerbitan SP2D atas SPM GUP/TUP yang diajukan bendahara pengeluaran dan berdampak pada keterlambatan realisasi. Untuk mengantisipasi masalah serupa di masa mendatang, edukasi mengenai LPJ bendahara merupakan bagian dari tanggungjawab fungsional bendahara kepada BUN perlu dilakukan kepada satker Kementerian/Lembaga. 3.3.7 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENGAJUAN REVISI DIPA Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tatacara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK tentang Tatacara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, dinyatakan bahwa revisi adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Frekuensi revisi DIPA dapat mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan yang disusun saat proses penyusunan anggaran, khususnya untuk revisi DIPA yang bersifat pergeseran anggaran (tidak menambah/mengurangi pagu anggaran). Disamping itu banyaknya revisi DIPA juga mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kegiatan.

133

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.45 Pengajuan Revisi Seluruh Jenis Selama Semester I Tahun 2016

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016, monev PA 2016 Keterangan : TTP = Tetap; PGT = Pagu Tambah; PGK = Pagu Kurang; BLT = Blokir Tambah; BLK = Blokir Kurang; GSP = Geser Program; GSK = Geser Kegiatan; GSO = Geser Output; GJB = Geser Jenis Belanja; GSD = Geser Sumber Dana; GAP = Geser Akun Perjadin; GKK = Geser Kabupaten/Kota

Selama semester I Tahun 2016, revisi geser kab/kota menjadi jenis revisi yang paling banyak dilakukan oeh satker di lingkup provinsi Maluku Utara. Satker-satker yang berada/berlokasi di Provinsi, Kota Ternate, dan Kabupaten Halut banyak melakukan revisi geser kab/kota. Jenis revisi tersebut banyak dilakukan oleh satker-satker dari BA Mahkamah Agung (10 buah), Kementerian Pertanian (22 buah), Polri (31 buah), dan KPU (14 buah). Revisi jenis ini paling banyak dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengakomodir pergeseran/pengalihan alokasi belanja dari satker di level Dinas Provinsi ke satker Dinas Kab/Kota untuk menyesuaikan dengan lokasi pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pada Kementerian yang lain, revisi geser kab/kota ini dimanfaatkan untuk menggeser alokasi dana ke instansi vertikal Kementerian di level wilayah ke kantor instansi di level kab/kota atau sebaliknya. Gambar 3.46 Perkembangan Revisi Per Bulan (Seluruh Jenis) dan Cluster Revisi Satker Selama Semester I Tahun 2016

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016, monev PA 2016

134

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.46 di halaman sebelumnya menunjukkan bahwa selama semester I Tahun 2016 trend pengajuan revisi DIPA yang dilakukan oleh satker cenderung fluktuatif. Frekuensi pengajuan revisi DIPA satker cenderung meningkat pada bulan ganjil dan menurun pada bulan genap. Bila dilihat berdasarkan frekuensinya, maka mayoritas satker di wilayah Maluku Utara (mencapai lebih dari 76%) baru mengajukan revisi sebanyak 1 kali. Apabila dilihat dari jenis kewenangannya, maka berdasarkan jenis kewenangan KD menjadi jenis kewenangan yang memiliki frekuensi pengajuan revisi tertinggi dibandingkan jenis kewenangan lainnya. Namun, bila dilihat dari proporsi satker yang mengajukan revisi, jenis kewenangan KD justru kalah dibandingkan KP, DK, dan TP. Gambar 3.47 Revisi Pagu Tetap Satker Selama Semester I Tahun 2016

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016, monev PA 2016

Bila kita perhatikan gambar 3.47 di atas, dapat kita ketahui kondisi indikator kinerja yang khusus terkait dengan revisi pagu tetap yang diajukan satker selama Semester I Tahun 2016. Selama periode Semester I tersebut, sebanyak 96 satker dari 24 unit K/L telah melakukan pengajuan revisi jenis pagu tetap. Sebagian besar satker yang mengajukan revisi pagu tetap (yaitu 77 satker atau 80% satker) baru melakukan pengajuan revisi sebanyak 1 (satu) kali saja. Di sisi lain, masih terdapat sebanyak 318 satker serta 19 K/L yang belum pernah sama sekali mengajukan revisi pagu tetap selama semester I. Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan, diketahui bahwa revisi jenis pagu tetap ini lebih banyak dilakukan oleh satker dengan Kode Kewenangan KD, yaitu dengan total jumlah 73 buah atau 62,4% dari jumlah total revisi pagu tetap. Kondisi ini sama seperti dengan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya. Saat itu, revisi pagu tetap didominasi juga oleh satker-satker dengan jenis kewenangan KD. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan 2 kemungkinan, yaitu; (i) adanya kecenderungan penganggaran bersifat bottom up semu dan lebih bersifat top down karena DIPA yang turun banyak yang tidak sesuai usulan sehingga perlu dilakukan revisi oleh satker KD, dan (ii) pemberian fleksibilitas yang tinggi terhadap pergeseran anggaran, dan (iii) kemudahan terhadap proses revisi yang kewenangan pengesahannya diberikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

135

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila dilihat berdasarkan rasio revisinya (dengan membandingkan jumlah revisi pagu tetap dengan jumlah DIPA yang dimiliki K/L), maka BA 063 (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan BA 005 (Mahkamah Agung) menjadi BA yang memilliki tingkat rasio revisi terbesar. Kedua K/L tersebut memiliki nilai rasio yang lebih dari 1, dengan rincian: (i) BA 063 (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki nilai rasio sebesar 2 karena satker Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofifi (419508) yang merupakan satu-satunya satker pemilik DIPA di lingkup K/L telah melakukan 2 kali revisi pagu tetap; (ii) BA 005 (Mahkamah Agung) memiliki nilai rasio sebesar 1,15 karena 16 satker di lingkup K/L telah melakukan 23 kali revisi padahal jumlah DIPA lingkup K/L hanya sebanyak 20 DIPA saja. Dari hasil evaluasi yang pernah dilakukan, diketahui beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya revisi oleh satker. Beberapa diantaranya adalah: (1) perencanaan kurang baik sehingga salah alokasi belanja, (2) Alokasi yang diberikan tidak sesuai usulan/kebutuhan sehingga perlu disesuaikan, (3) terdapat perubahan rencana kegiatan; (4) terdapat kegiatan yang diblokir; serta (5) terdapat optiimalisasi atau penghematan anggaran. 3.3.8 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENGEMBALIAN/KESALAHAN SPM Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dinyatakan bahwa KPPN selaku Kuasa BUN harus melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang diajukan oleh PPSPM satker. Dalam hal ditemukan adanya kesalahan/ketidakbenaran/ketidaklengkapan dalam SPM, maka KPPN berhak untuk melakukan penolakan/pengembalian SPM yang diajukan. Kesalahan SPM dipergunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan satker mengingat pengembalian SPM dapat menyebabkan keterlambatan proses pencairan dana sehingga akan mempengaruhi tingkat realisasi anggaran pada K/L. Gambar 3.48 Data Kesalahan /pengembalian SPM Sepanjang Semester I TA 2016

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016, 2016

136

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan data indikator kinerja penolakan SPM sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.48 di atas dan mengacu pada leveling pembobotan indikator pelaksanaan anggaran yang ditetapkan Direktorat PA, dapat kita simpulkan bahwa tingkat penolakan atas kesalahan SPM di wilayah Maluku Utara dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu sebesar 4,7% atau berada di interval 3%-7%. Bila diteliti, terdapat 3 Kementerian/Lembaga yang baik secara total kesalahan maupun rasio kesalahan memiliki jumlah yang besar, yaitu: Kementerian PU & Pera, Kementerian Agama, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan alasan penolakannya, Gambar 3.49 Alasan Penolakan/Pengembalian SPM Satker

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016, SPAN KPPN, 2016

Sesuai data faktual tahun 2016 yang berasal dari KPPN, ditemukan ada tiga alasan utama yang menyebabkan terjadinya penolakan/kesalahan SPM, yaitu: (i) ketidakcocokan antara data supplier yang direkam satker dengan data supplier yang terdaftar di SPAN (seperti: nama rekening, nomor rekening, NIP, atau NPWP) yang mencapai 66% dari total penolakan formal yang dilakukan KPPN, (ii) kesalahan penulisan uraian SPM yang mencapai 26% dari total penolakan substantif; serta (iii) dana tidak mencukupi yang mencapai 19% dari total penolakan substantif. 3.3.9 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR RETUR SP2D Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim yang disebabkan antara lain: (1) Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, (2) Kesalahan penulisan nama bank penerima, (3) Rekening tidak aktif/tutup/pasif. Retur SP2D menjadi salah satu indikator pelaksanaan anggaran mengingat mencerminkan efektivitas kegiatan dan realisasi anggaran yang terjadi bersifat “semu” karena belum sampai kepada yang berhak dan terdapat manfaat yang seharusnya diterima menjadi tertunda. Satker dapat dianggap menjadi pihak yang paling berperan dalam proses terjadinya retur ini karena inputasi data rekening dilakukan oleh satker. Dengan demikian, tingkat retur dapat dijadikan ukuran untuk menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di tingkat satker karena timbulnya retur disebabkan verifikasi dan penginputan data rekening yang tidak benar di tingkat satker.

137

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.50 Retur SP2D Selama Semester I TA 2016

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2016, sintesa, 2016

Sesuai data indikator pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2016, maka secara umum tingkat retur SP2D di wilayah Maluku Utara sampai dengan Semester I TA 2016 berada dalam kondisi yang kurang baik, yaitu berada dalam level III (antara 0,5%-1,5%) karena persentase jumlah retur terhadap jumlah SP2D mencapai 0,66%. Dilihat dari jumlah retur SP2D, perkembangan trend retur cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun sempat mengalami penurunan di bulan februari, namun frekuensi transaksi retur secara perlahan mengalami peningkatan kembali dan mencapai jumlah tertinggi pada bulan juni 2016, yaitu mencapai 53 buah retur SP2D. Sementara bila dilihat dari nilai retur SP2D, perkembangan trend retur terlihat cenderung bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu. Lebih dari 90% retur disebabkan oleh faktor kesalahan terkait dengan nomor/nama rekening, seperti Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan. Selebihnya, belum dikonfirmasi atau tidak dijelaskan secara spesifik oleh pihak bank Gambar 3.51 Jumlah SP2D, Jumlah Retur, Dan Level Rasio Retur Per K/L

Sumber: diolah dari indikator pelaksanaan anggaran TA 2015, sintesa, 2016

138

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan gambar 3.51 di halaman sebelumnya, kita dapat melihat bahwa dilihat dari sisi jumlah maupun rasio retur, maka Kementerian Agama menjadi Kementerian/Lembaga yang paling sering mengalami retur SP2D. Dari total 6255 SP2D dengan total nilai sebesar Rp.182.958.656.521,yang telah diterbitkan selama Semester I untuk seluruh satker di lingkup Kementerian Agama, terdapat 110 SP2D dengan nilai total Rp. 626.548.120 yang di retur oleh Bank penyalur, sehingga Kementerian agama memiliki rasio retur sebesar 1,76% secara jumlah dan 0,34% secara nilai nominal. Data lengkap retur SP2D per Kementerian/Lembaga sampai dengan Semester I TA 2016 dapat dilihat pada tabel 3.33 di bawah ini. Tabel 3.33 Jumlah SP2D, Jumlah Retur, dan Level Rasio Retur Per K/L

NO. KODE KL JML SP2D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

025 060 018 033 054 015 076 023 012 005 042 022 056 075 013 067 032 004 066

6255 5376 1910 2368 915 777 1096 504 649 867 237 1756 604 332 892 499 996 252 265

Nilai SP2D 182.958.656.521 231.476.965.186 102.918.359.439 537.038.387.392 24.813.770.773 19.113.076.719 13.388.523.283 21.840.010.260 99.018.306.239 35.469.002.929 40.105.049.599 206.467.612.830 26.696.276.904 5.008.351.823 25.473.095.996 17.423.122.801 21.289.695.570 8.085.849.501 4.979.832.624

Total Retur 110 22 21 12 6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Nilai Retur 626.548.120 180.880.625 406.025.909 464.646.933 2.400.000 21.107.582 31.103.000 79.912.310 12.203.800 79.699.582 162.959.078 56.492.246 11.700.000 6.463.929 2.140.400 10.869.040 20.000.000 58.688.704 188.536.819

Rasio Retur Rasio Retur (Jumlah) (Nilai) 1,76% 0,41% 1,10% 0,51% 0,66% 0,64% 0,46% 0,79% 0,46% 0,35% 1,27% 0,11% 0,33% 0,60% 0,11% 0,20% 0,10% 0,40% 0,38%

0,34% 0,08% 0,39% 0,09% 0,01% 0,11% 0,23% 0,37% 0,01% 0,22% 0,41% 0,03% 0,04% 0,13% 0,01% 0,06% 0,09% 0,73% 3,79%


3.3.10 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR PENGAJUAN DISPENSASI SPM (RENKAS) Dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka memperbaiki pola penyerapan anggaran yang didukung oleh penerimaan negara yang optimal, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 setiap satker Kementerian/Lembaga harus menyusun dan menyampaikan renkas/RPD harian ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum mengajukan SPM yang nilainya lebih besar dari batas transaksi yang telah ditentukan, yaitu Rp. 1.000.000.000,- untuk KPPN Tipe A1 yang berlokasi di Ibukorta Provinsi (dhi. KPPN Ternate), dan Rp. 200.000.000,- untuk KPPN Tipe A2 (dhi. KPPN Tobelo). KPPN tidak dapat menerima SPM yang tidak ada RPD harian sebelumnya. Untuk kepentingan yang sifatnya penting dan mendesak seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat 7 dan 8 Peraturan Menteri

139

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 (seperti: penanggulangan bencana alam, penanggulangan kerusuhan sosial/terorisme, operasi militer/intelejen, kegiatan kepresidenan, transaksi mendesak lainnya), dapat diberikan dispensasi atau pengecualian dari ketentuan penyampaian RPD/Renkas. Selanjutnya, melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-4166/PB.3/2016 tentang Pemberian Dispensasi Penyampaian RPD Harian, kembali ditegaskan bahwa KPPN juga diberikan ijin untuk dapat menerima pengajuan SPM dengan memberikan dispensasi selektif dan edukatif berdasarkan pertimbangan seksama kepada satker atas kondisi lain diluar ketentuan yang diatur dalam asal 36 ayat 7 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014, seperti: (1) pengajuan SPM yang tidak ada RPD harian sebelumnya; (2) pengajuan SPM yang nilainya kurang/lebih 15% dari RPD yang diajukan sebelumnya; serta (3) pengajuan perbaikan SPM yang melebihi taggal pergeseran RPD harian tanpa mengajukan RPD harian kembali (maksimal 4 hari kerja dari tanggal awal). Berdasarkan data laporan pemberian dispensasi yang diambil dari aplikasi Online Monitoring SPAN, tercatat sebanyak 24 buah dispensasi oleh KPPN di lingkup KanwilDitjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selama periode Semester I TA 2016. Dispensasi tersebut diberikan kepada 14 satker dari 6 Kementerian/Lembaga. Gambar 3.52 Data Dispensasi Renkas/RPD per K/L dan satker Selama Semester I TA 2016

Sumber : diolah dari aporan pemberian dispensasi, omSPAN, 2016

Bila kita lihat data tabel 3.52 diatas, BA 060 (Kepolisian RI) menjadi BA yang paling sering mengajukan dan mendapatkan dispensasi pengajuan SPM terkait dengan renkas/RPD Harian selama Semester I TA 2016 dengan jumlah dispensasi mencapai 11 kali atau sebesar 46% dari keseluruhan dispensasi yang diterbitkan KPPN. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa seluruh dispensasi yang diberikan terkait dengan pengajuan SPM untuk pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang diajukan satker-satker di lingkup Kepolisian pada akhir bulan Juni 2016.

140

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.3.11 ANALISIS MASALAH PADA INDIKATOR DEVIASI RENKAS/RPD HARIAN Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; telah diatur kewajiban satker untuk menyampaikan RPD harian ke KPPN untuk perkiraan transaksi signifikan dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian tertentu berdasarkan klasifikasi nilai tersebut. Pengaturan tersebut ditetapkan sesuai dengan best practice yang berlaku di dunia perbankan serta untuk memberi kesempatan bagi BUN dalam menyediakan dana, dalam hal ini terkait dengan batas waktu yang dimiliki oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu untuk menyediakan dana melalui penarikan dana cadangan yang ada di Bank Dunia. Intinya, perencanaan kas melalui RPD harian tersebut penting untuk memprediksi dan memastikan ketersediaan kas pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengolahan data indikator kinerja deviasi Renkas/RPD harian yang diambil dari aplikasi online monitoring SPAN, diperoleh hasil bahwa rata-rata deviasi renkas/RPD harian selama semester I masih terlampau tinggi, yaitu 36,53% untuk level K/L dan 24,74% untuk Level satker padahal idealnya nilai deviasi berada dibawah 15%. Pergerakan level deviasi renkas/RPD harian satker per bulan selama Semester I Tahun 2016 dapat dilihat dalam gambar 3.53 di bawah ini. Gambar 3.53 Perkembangan level deviasi renkas/RPD harian satker per bulan selama Semester I Tahun 2016


Melihat grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat keakuratan renkas/RPD harian semakin naik setiap bulannya. Kondisi tersebut terbukti melalui nilai rata-rata deviasi dibagi dengan frekuensi yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Artinya, terdapat trend positif yang terjadi terkait dengan perkembangan tingkat deviasi renkas/RPD harian dari waktu ke waktu selama Semester I TA 2016.

141

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, ditemukan ada beberapa alasan yang menyebabkan tingkat deviasi Renkas/RPD harian masih saja terjadi, diantaranya: (1) satker tidak mengajukan renkas/RPD tetapi mengajukan SPM ke KPPN; (2) Satker mengajukan Renkas/RPD harian tetapi mengajukan SPM dengan jumlah yang lebih besar/lebih kecil dibanding rencana awalnya; serta (3) Satker mengajukan rencana tetapi tidak mengajukan SPM pada tanggal yang direncanakan. Seluruh alasan itu pada dasarnya dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman dan komitmen satker terhadap ketentuan Renkas/RPD harian. Sebagai contoh, satker tidak memahami bahwa Renkas yang harus disampaikan ke KPPN adalah merupakan nilai kotor atas tagihan dan batas transaksi bukan merupakan nilai kumulatif dari beberapa SPM melainkan nilai individual tagihan/SPM. Gambar 3.54 Perbandingan Rata-Rata Deviasi RPD Satker dengan Jumlah Frekuensi Pengajuan RPD yang Telah dilakukannya Selama Semester I Tahun 2016


Bila kita perhatikan gambar 3.54 di atas, terlihat tidak adanya pola hubungan antara jumlah frekuensi pengajuan RPD dengan nilai rata-rata deviasi Renkas/RPD Harian Satker. Hal tersebut juga terbukti melalui uji koefisien korelasi antara dua variabel tersebut yang menghasilkan nilai koefisien korelasi yang sangat kecil/lemah yaitu hanya sebesar 0,03756. Melihat kondisi tersebut, maka menjadi agak sulit untuk mendiagnosa letak permasalahan deviasi Renkas/RPD ini. Oleh karena itu, KPPN sebagai unit yang terkait erat dengan implementasi kebijakan Renkas/RPD Harian satker perlu melakukan upaya terus menerus dalam meminimalisir potensi terjadinya deviasi Renkas/RPD. Upaya atau langkah yang dapat secara terus menerus dilakukan oleh KPPN antar lain: (1) melakukan edukasi terhadap satker mitra kerja; (2) melakukan konfirmasi langsung kepada orang/petugas satker sebelum menerima dan mendaftarkan Renkas/RPD ke dalam sistem; (3) melakukan monitoring atas data rencana yang telah terdaftar dalam sistem KPPN; serta (4) mengingatkan satker pada H-1/H-2 sebelum jadwal mengenai kepastian pengajuan SPM/tagihan. Semua langkah tersebut di atas dapat disingkat dengan istilah EKONOMIS.

142

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.55 Cluster Satker dan K/L berdasarkan Rasio Deviasi Renkas/RPD Selama Semester I TA 2016


Berdasarkan data indikator deviasi Renkas/RPD sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.55 di atas, maka terdapat 6 satker dan 3 Kementerian/Lembaga yang memiliki rasio deviasi renkas/RPD sebesar 100%. Keenam satker yang memiliki rasio deviasi 100% tersebut adalah Disnakertrans Kabupaten Haltim; Sekretariat Bakorluh Pertanian, Perikatan, dan Kehutanan Prov. Malut; KPP Pratama Ternate; BNN Kabupaten Pulau Morotai; Kankemenag Kabupaten Haltim; KPU Kabupaten Kepulauan Morotai. Sementara itu, ketiga Kementerian/Lembaga yang memiliki rasio deviasi 100% tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan; Komisi Pemilihan Umum; dan Badan Narkotika Nasional. 3.4 ANALISIS TAMBAHAN TERKAIT MASALAH PELAKSANAAN ANGGARAN Pada sub bab ini, akan disajikan beberapa analisis tambahan untuk memperoleh potret/gambaran kondisi pelaksanaan anggaran Semester I TA 2016 secara lebih lengkap dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang waktu (baik masa lalu, masa kini , dan masa depan). Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa hal secara fokus dianalisis dalam sub bab ini, diantaranya: (i) faktor/aspek umum penyebab permasalahan pelaksanaan anggaran selama Semester I TA 2016 (baik itu permasalahan yang menyangkut kendala teknis penyerapan anggaran maupun kendala umum dalam pengelolaan keuangan satker); (ii) komitmen satker melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; (iii) hubungan struktur belanja dengan realisasi anggaran; (iv) faktor khusus penyebab keterlambatan penyelesaian tagihan; serta (v) proyeksi realisasi anggaran. Harapannya, melalui analisis spesifik terhadap beberapa hal tersebut di atas akan berhasil dirumuskan simpulan masalah serta alternatif solusi yang komprehensif terkait dengan pelaksanaan anggaran baik di tingkat nasional secara umum maupun di di tingkat wilayah provinsi Maluku Utara secara khusus.

143

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Pada dasarnya

terdapat 2 (dua) kelompok pendekatan analisis tambahan yang akan

digunakan untuk mengeksplorasi beberapa hal yang telah disampaikan dalam paragraf sebelumnya, yaitu (i) Pendekatan penelitian terdahulu, yang merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebelumnya; serta (ii) pendekatan penelitian terbaru, yang merupakan terobosan analisis yang belum pernah dilakukan oleh

Kanwil Ditjen

Perbendaharaan sebelumnya. Pendekatan penelitian terdahulu akan digunakan dalam melakukan analisis tambahan yang terkait dengan: (i) pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran; (ii) aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker; serta (iii) tindak lanjut langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Sementara itu, pendekatan penelitian terbaru akan digunakan dalam melakukan analisis tambahan yang terkait dengan: (i) hubungan struktur belanja dengan realisasi anggaran; (ii) faktor penyebab keterlambatan penyelesaian tagihan; serta (iii) penyiapan proyeksi realisasi anggaran. Operasionalisasi penelitian pada kedua pendekatan penelitian tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel 3.34 di bawah ini. Tabel 3.34 Operasionalisasi Pendekatan Penelitian No.

1.

Pendekatan dan Pokok Analisis Penelitian PENDEKATAN PENELITIAN Pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran

2.

Aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker

3.

Tindak lanjut langkahlangkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran

1.

2.

3.

Tujuan penelitian yang diinginkan/diharapkan TERDAHULU Mengetahui kendala/masalah teknis yang paling dominan dihadapi satker dalam penyerapan anggaran selama Semester I TA 2016 untuk selanjutnya dicarikan alternatif solusinya. Mengetahui kendala/masalah yang paling dominan dihadapi satker dalam pengelolaan keuangan (seperti: pengelolaan UP/TUP, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, penyampaian LPJ Bendahara, revisi, kesesuaian halaman III DIPA, pengembalian SPM, retur, dispensasi, dan renkas) untuk selanjutnya dicarikan alternatif solusinya Mengetahui sejauh mana tingkat komitmen satker untuk melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan.

PENDEKATAN PENELITIAN TERBARU Hubungan struktur belanja Mengetahui bentuk/pola realisasi dengan realisasi anggaran anggaran satker berdasarkan komposisi struktur anggaran yang dimilikinya. Faktor penyebab Mengetahui faktor-faktor yang keterlambatan menyebabkan penyelesaian tagihan penyelesaian tagihan LS non belanja pegawai terlambat diselesaikan/disampaikan ke KPPN. Proyeksi realisasi Memberikan data prediksi tingkat anggaran Tahun 2016 realisasi anggaran yang dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah persiapan/antisipasi yang bisa diambil.

Data Sumber utama yang digunakan dalam penelitian

Sifat & Teknis analisis

Data hasil survey/ kuesioner evaluasi pelaksanaan anggaran terkait faktor pokok permasalahan dalam penyerapan anggaran.

Kuantitatif dan kualitatif menggunakan statistik deskriptif

Data hasil survey/ kuesioner evaluasi pelaksanaan anggaran terkait aspek permasalahan dalam pengelolaan keuangan satker.

kuantitatif dan kualitatif menggunakan statistik deskriptif

Data hasil survey/ kuesioner evaluasi pelaksanaan anggaran terkait implementasi langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran TA 2016

kuantitatif dan kualitatif menggunakan statistik deskriptif

Data pagu dan realisasi anggaran, detail RKAKL dari web: http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/

kuantitatif menggunakan statistik deskriptif (terutama rasio) kuantitatif dan kualitatif menggunakan statistik deskriptif kuantitatif menggunakan metode forecasting

Data hasil survey/kuesioner penyelesaian tagihan tahun 2016

Data pagu dan realisasi anggaran, detail RKAKL dari web: http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/

144


BOKS 3.3 METODE ANALISIS PENELITIAN TERDAHULU Bila kita perhatikan tabel 3.21, maka sebagian besar sumber data yang digunakan dalam analisis tambahan terkait masalah pelaksanaan anggaran (pendekatan penelitian terdahulu) adalah berupa hasil survey evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I TA 2016. Kegiatan survey tersebut dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada ±254 peserta kegiatan Rakorda/EPA Semester I Tahun 2016 yang diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada tanggal 28 Juli 2016. Dari total seluruh kuesioner yang disebarkan, berhasil diperoleh sebanyak 154 kuesioner yang dapat diolah dan digunakan datanya sebagai bahan analisis. (Form kuesioner dan rekapitulasi hasil terdapat dalam lampiran V ) Dalam melakukan analisis statistik deskriptif terhadap hasil survey evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I TA 2016 yang telah dilakukan, akan digunakan 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut: -

variabel pokok masalah – representative; Melalui pendekatan ini, suatu pokok masalah langsung dianggap menjadi faktor penyebab keterlambatan penyerapan anggaran dan memiliki poin penuh (sebesar 1) apabila salah satu elemen masalah (subvariabel)-nya dipilihnya oleh responden, dengan kata lain tidak ada pembobotan nilai dalam setiap variabel pokok masalah yang digunakan dalam analisis. Pemilihan pokok masalah yang paling dominan menyebabkan permasalahan penyerapan anggaran ditentukan dari nilai indeks variabel yang terbesar.

-

variabel pokok masalah – kontributif; Melalui pendekatan ini, suatu pokok masalah tidak langsung diberi poin penuh ketika salah satu elemen masalah (subvariabel)-nya dipilihnya oleh responden. Nilai indeks yang digunakan untuk menentukan variabel pokok masalah yang paling dominan menjadi faktor penyebab keterlambatan penyerapan anggaran adalah nilai rata-rata indeks subvariabel yang ada dalam variabel pokok masalah berkenaan.

-

sub variabel – segmentatif; Melalui pendekatan ini, sudut pandang variabel pokok masalah akan diabaikan, setiap sub variabel masalah akan dilihat secara segmentatif (parsial) sebagai sebuah elemen masalah yang paling dominan menjadi faktor penyebab keterlambatan penyerapan anggaran.

145

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.4.1 ANALISIS POKOK MASALAH TEKNIS DALAM PENYERAPAN ANGGARAN Pada RPA Semester II Tahun 2015, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara telah melakukan penelitian dan menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran secara umum. Menurut penelitian tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) variabel pokok masalah dengan berbagai sub variabel masalah didalamnya, yaitu: -

Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA, yang antara lain disebabkan oleh: SV1A - Keterlambatan Penerbitan DIPA Satker dan/atau pengesahan revisi; SV1B - Lemahnya perencanaan program dan kegiatan (tidak sesuai dengan Standar Biaya, kesalahan penggunaan kode akun) serta koordinasi yang kurang; serta SV1C - Blokir anggaran.

-

Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program, yang disebabkan oleh: SV2A - terlambatnya atau belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan; serta SV2B - Belum adanya ketentuan SE Maksimal Pencairan PNBP.

-

Mekanisme Pembayaran, yang disebabkan oleh: SV3A - Adanya perubahan penggunaan kode akun belanja; serta SV3B - Proses pengumpulan dan verifikasi data penerima pembayaran lama; serta SV3C - Ketentuan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

-

Pengadaan Barang dan Jasa, yang disebabkan oleh: SV4A - Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama; SV4B - Adanya gagal lelang atau gagal pelaksanaan kegiatan akibat penyedia barang terbatas; SV4C - Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker; SV4D - Kondisi psikologis pejabat pengadaan yang khawatir terjerat kasus hukum; SV4E - Kesulitan dalam melakukan pengadaan secara e-procurement; serta (6) Pembebasan lahan.

-

Teknis Lainnya, yang disebabkan oleh: SV5A - Kegiatan direncanakan dilaksanakan di semester II dan/atau memiliki momen khusus; SV5B - Kegiatan baru ditagihkan setelah pekerjaan diselesaikan di akhir tahun; SV5C - Kecenderungan memilih pengajuan tagihan diakumulasikan di akhir tahun; SV5D - Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau konsisten dengan Halaman III DIPA; SV5E - Keterbatasan pejabat/pegawai pengelola anggaran; serta SV5F - Terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

-

Non Teknis Lainnya, yang disebabkan oleh: SV6A - Keterlambatan penerbitan SK Penunjukan pejabat perbendaharaan; SV6B - Adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran; SV6C - Pembatasan Revisi Anggaran; SV6D - Kendala lokasi (geografis); SV6E - Tidak ditemukan adanya target sasaran yang bisa melaksanakan kegiatan; SV6F - Kelalaian petugas satker; SV6G - Tidak adanya hal yang memicu pelaksanaan kegiatan; serta SV6H - Koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan baik.

Dengan sedikit perubahan situasi sesuai kondisi kebijakan tahun berjalan, keenam faktor tersebut di atas selalu dianggap sebagai sebuah masalah klasik yang kerap dialami satker dalam pelaksanaan

146

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 anggaran. Oleh karena itu, pada reviu pelaksanaan anggaran kali ini faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai alat uji untuk menganalisis kendala/masalah teknis yang paling dominan dihadapi satker dalam penyerapan anggaran untuk selanjutnya dicarikan alternatif solusinya. Di sisi lain, faktorfaktor tersebut digunakan juga untuk menganalisis apakah terdapat pergeseran trend pokok masalah atau terdapat permasalahan teknis baru yang muncul selama semester I Tahun 2016. Gambar 3.56 Hasil Survei Pokok Masalah Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- representatif)

Sumber: diolah dari survey evaluasi pelaksanaan anggaran semester I TA 2016, 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data survey/kuesioner yang dilakukan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.56 di atas, dari sudut pandang partisipatif terlihat bahwa faktor non teknis lainnya menjadi pokok masalah yang dianggap paling dominan terjadi dan menyebabkan penyerapan anggaran selama Semester I Tahun anggaran 2016 terhambat karena dipilih oleh 132 orang atau memiliki indeks partisipatif sebesar ±86%. Disusul kemudian oleh faktor perencanaan, penganggaran/ reviasi DIPA; faktor pengadaan barang dan jasa, faktor teknis lainnya, faktor mekanisme pembayaran, dan faktor ketentuan pendukung pelaksanaan program di peringkat berikutnya secara berurutan. Gambar 3.57 Hasil Survei Pokok Masalah Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- kontributif)


147

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Sementara itu bila dilihat dari sudut pandang kontributif, maka faktor perencanaan dan penganggaran/ revisi DIPA menjadi pokok masalah yang dianggap paling dominan terjadi dan menyebabkan penyerapan anggaran selama Semester I Tahun anggaran 2016 terhambat dengan nilai indeks kontributif terbesar yaitu 36,6%. Disusul kemudian oleh ketentuan pendukung pelaksanaan program; mekanisme pembayaran; pengadaan barang dan jasa; faktor pengadaan barang dan jasa; faktor teknis lainnya; dan faktor non teknis lainnya di peringkat berikutnya secara berurutan. Gambar 3.58 Kelompok 10 Besar Elemen Subvariabel yang Dianggap Paling Dominan Menghambat Penyerapan Anggaran Selama Semester I Tahun 2016 (Menggunakan sudut pandang sub variabel- segmentatif)

Sumber: diolah dari survey evaluasi pelaksanaan anggaran semester I TA 2016, 2016 Keterangan: 2a - Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan; 1b - Lemahnya perencanaan program dan kegiatan (tidak sesuai dengan Standar Biaya, kesalahan penggunaan kode akun) serta koordinasi yang kurang; 6b - Adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran; 4c - Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker; 3a - Adanya perubahan penggunaan kode akun belanja; 5e - Keterbatasan pejabat/pegawai pengelola anggaran; 4a - Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama; 6d - Kendala lokasi (geografis); 1c - Blokir anggaran; 3c - Ketentuan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

Bila dilihat secara segmentatif berdasarkan sub variabel-nya, maka salah satu elemen dalam faktor masalah ketentuan pendukung pelaksanaan program, yaitu sub faktor keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan menjadi elemen masalah yang dianggap paling dominan terjadi dan menyebabkan penyerapan anggaran selama Semester I Tahun anggaran 2016 terhambat karena dipilih oleh 85 orang responden satker atau memiliki indeks segmentatif sebesar ±55%. Bila diperhatikan secara seksama, setiap variabel masalah memiliki perwakilan sub variabel yang masuk dalam kelompok 10 besar elemen sub variabel yang dianggap paling dominan menyebabkan penyerapan anggaran selama Semester I Tahun anggaran 2016. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa faktor masalah yang dialami satker cukup tersebar secara beragam serta memberikan kontribusi tersendiri terhadap penyerapan anggaran yang kurang optimal pada Semester I Tahun 2016. Gambaran detail mengenai kecenderungan yang terjadi pada setiap faktor pokok masalah serta beberapa alternatif solusi yang bisa ditawarkan akan dibahas dan dijelaskan sebagai berikut.

148

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA, Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif maupun kontributif, faktor perencanaan dan penganggaran/revisi DIPA dinilai sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016 karena secara kuantitatif nilai indeks representatif dan indeks kontributifnya menduduki peringkat pertama dan kedua secara keseluruhan. Secara kualitatif, kondisi tersebut juga terkonfirmasi dari beberapa masalah yang telah dibahas/disampaikan dalam subbab 3.2 sebelumnya, yaitu ketika mayoritas satker yang belum memiliki penyerapan atau penyerapannya rendah mengalami masalah terkait dengan sisi perencanaan dan penganggaran/revisi DIPA ini, seperti keterlambatan penerbitan DIPA, revisi DIPA, serta blokir anggaran. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, maka apa yang terjadi terkait dengan masalah pada faktor perencanaan dan penganggaran/revisi DIPA tidaklah jauh berbeda. Selain menjadi masalah yang paling sering terjadi atau dialami satker pengelola APBN, elemen masalah pada faktor pokok masalah ini pun masih cenderung tidak mengalami perubahan signifikan. Gambar 3.59 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Perencanaan & Penganggaran/Revisi DIPA


Bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, maka apa yang terjadi terkait dengan masalah pada faktor perencanaan dan penganggaran/revisi DIPA tidaklah jauh berbeda. Selain menjadi masalah yang paling sering terjadi atau dialami satker pengelola APBN, elemen masalah pada faktor pokok masalah ini pun masih cenderung tidak mengalami perubahan signifikan. Bila dibedah per sub variabel, maka berdasarkan data pada gambar 3.59 dapat dilihat bahwa elemen lemahnya perencanaan program dan kegiatan (SV1B) seperti: tidak sesuainya alokasi anggaran dengan standar biaya, kesalahan penggunaan akun, serta koordinasi yang kurang antara antara bidang perencanaan dan bidang teknis pelaksana kegiatan masih menjadi kontributor utama permasalahan pada faktor ini.

149

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya serta langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan kepada satker di awal tahun anggaran, maka seharusnya masalah-masalah terkait faktor perencanaan dapat dihindari dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.35 di bawah ini.Tabel 3.21 Tabel 3.35 Masalah dan Solusi Terkait Faktor Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA Uraian Masalah

Antisipasi Masalah dan Solusi

Keterlambatan Penerbitan DIPA Satker dan/atau pengesahan revisi

- Koordinasi yang lebih baik dengan kantor pusat terkait dengan proses penyelesaian penerbitan atau revisi DIPA . - Semua DIPA dapat diterbitkan di awal tahun anggaran. - Pelelangan dan perencanaan kegiatan mendahului proses penerbitan DIPA. - Satker melakukan penelitian/ identifikasi kembali DIPA petikan yang diterima - Satker segera mengajukan revisi di awal tahun.

Lemahnya perencanaan program dan kegiatan serta koordinasi yang kurang

- Satker melakukan penelitian/ identifikasi kembali DIPA petikan yang diterima untuk memastikan kesesuaiannya dengan renja K/L, tidak ada kesalahan administrative (Kantor Bayar, kode lokasi, akun, dll), blokir, perubahan dan/atau kekurangan alokasi yang menghambat pencairan. - Penerapan pembayaran gaji terpusat dengan konsep “shared service” - Usulan alokasi anggaran harus diperhitungkan sungguh-sungguh dgn menggabungkan proyeksi kebutuhan tahun depan dan trend tahun sebelumnya. - Reviu ulang usulan anggaran untuk meminimalisir duplikasi pembiayan kegiatan. - Melakukan pemeriksaan dan melakukan penyesuaian dalam DIPA sesuai perkembangan yang ada dengan segera mengajukan revisi - Lakukan koordinasi/konsultasi untuk menghindari misintepretasi

Blokir anggaran

- Usulan alokasi dibuat secara efektif dan efisien sehingga tidak memasukkan anggaran untuk belanja-belanja yang bersifat pemborosan atau terkena kebijakan moratorium; pedomani ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan anggaran saat melakukan kegiatan perencanaan. - Kelengkapan persyaratan dipenuhi sebelum anggaran diusulkan agar tidak terdapat blokir karena kekuranglengkapan dokumen pendukung. - Melakukan identifikasi dan menghimbau penyelesaian blokir atau catatan halaman IV DIPA di awal tahun, misalnya dengan segera mempersiapkan dokumen (TOR, RAB,dll) yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA. - Distribusi alokasi dana hasil pembahasan karena optimalisasi harus ditiadakan, karena biasanya berupa check kosong yang belum jelas peruntukan dan penggunaannya, sehingga satker tidak bisa langsung merealisasikannya.

Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program, Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif, faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program dinilai sebagai salah satu faktor yang kurang memiliki kontribusi negatif terhadap permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016. Namun, bila dilihat dari sudut pandang variabel pokok masalah secara kontributif terlihat sebaliknya, faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program justru dinilai sebagai salah satu dari dua faktor paling berpengaruh dalam permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016. Hal tersebut terkonfirmasi juga melalui sudut pandang segmentatif, karena salah satu sub variabel atau elemen yang terkait faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program, yaitu Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan menjadi faktor elemen yang paling berkontribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi selama Semester I Tahun 2016.

150

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program masih menjadi sebuah permasalahan klasik yang belum dapat dipecahkan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian satker (sebagai contoh: satker lingkup Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kesehatan) mengalami kendala terkait masalah ini pada Semester I Tahun 2016 ini. Gambar 3.60 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program


Bila dibedah per sub variabel, maka berdasarkan data pada gambar 3.60 dapat dilihat bahwa dari dua buah elemen masalah pada faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program, elemen/subvariabel keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan (SV2A) menjadi masalah yang sangat dominan dialami satker. Sebanyak 85 dari 154 responden menyatakan bahwa permasalahan keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan menjadi salah satu kendala di satkernya dalam pelaksanaan anggaran selama Semester I Tahun 2016. Di sisi lain, hanya 27 dari 154 responden menyatakan bahwa elemen/subvariabel belum adanya ketentuan SE MP PNBP (SV2B) dialami oleh satkernya. Meskipun % rasio responden yang memilih elemen SE MP PNBP ini kecil, tetapi masalah ini dialami oleh sebagian besar satker yang memiliki sumber penerimaan dan pendanaan PNBP terpusat seperti satker-satker yang berada di lingkup Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan (bandara), serta Kementerian ATR/BPN.

Satker-satker berkenaan belum dapat

merealisasikan belanja dengan sumber dana PNBP karena belum ada ketentuan pendukung berupa SE MP PNBP serta target belum tercapai. Bila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya serta langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan kepada satker di awal tahun anggaran, maka seharusnya masalah-masalah terkait faktor ketentuan pendukung pelaksanan program dapat dihindari dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.32 di halaman berikutnya.Tabel

151

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.36 Masalah dan Solusi Terkait Faktor Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program Uraian Masalah


Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan

- Juknis hendaknya disusun & diterbitkan lebih cepat, menjadi persyaratan saat penyusunan RKA-KL dan cenderung bersifat umum. - Melakukan koordinasi yang intensif dengan kantor vertikal kementerian teknis.

Belum adanya ketentuan SE MP PNBP

- Kementerian teknis dalam menyusun MP agar memperhatikan kebutuhan tiap satkernya dengan memprioritaskan alokasi MP nya pada satker yang akan segera merealisasikan anggarannya atau dengan kata lain agar terlebih dahulu memenuhi MP untuk satker yang telah selesai masa kontraknya untuk pekerjaan yang dibiayai dari PNBP.

Mekanisme Pembayaran Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif maupun kontributif, faktor Mekanisme Pembayaran dapat dinilai sebagai salah satu faktor yang kurang memiliki peran besar terhadap permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I Tahun 2016. Sebagai faktor kendala/masalah yang berada pada peringkat 5 (secara representatif) dan peringkat 3 (secara kontributif), faktor ini hanya memberi pengaruh yang cukup moderate terhadap tingkat serapan anggaran selama Semester I Tahun 2016. Hal ini menunjukka sebuah perkembangan yang positif bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, yaitu ketika permasalahan perubahan akun belanja bansos ke belanja barang pada Kementerian Agama cukup menghambat laju realisasi anggaran. Gambar 3.61 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Mekanisme Pembayaran


Bila dibedah per sub variabel, maka berdasarkan data pada gambar 3.61 dapat dilihat bahwa kurang dari separuh responden yang merasa bahwa elemen/subvariabel masalah pada faktor mekanisme pembayaran seperti perubahan penggunaan kode akun belanja (SV3A), proses pengumpulan dan verifikasi data penerima pembayaran lama (SV3B), serta ketentuan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi (SV3C) terjadi pada satkernya masing-masing. Meskipun demikian, fakta dari hasil diskusi evaluasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa faktor mekanisme pembayaran cukup menghambat pelaksanaan kegiatan pada satker-satker yang menyalurkan dana bantuan

152

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 pemerintah ataupun dana bansos. Pada sebagian besar satker dengan karakteristik demikian, realisasi pada paruh pertama Tahun 2016 cenderung lambat karena mayoritas kegiatan baru masuk fase persiapan berupa verifiksi dokumen. Bila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya serta langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan kepada satker di awal tahun anggaran, maka seharusnya masalah-masalah terkait faktor mekanisme pembayaran dapat dihindari dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.37 di halaman berikutnya. Tabel 3.37 Masalah dan Solusi Terkait Faktor Mekanisme Pembayaran Uraian Masalah


Adanya perubahan penggunaan kode akun (misalnya: belanja akun persediaan)

- Mempedomani Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 311/PB/2014 tentang tentang kodefikasi Bagan Akun Standar saat melakukan kegiatan perencanaan anggaran.

Proses pengumpulan dan verifikasi data penerima pembayaran lama. (misalnya: penerima bantuan pembangunan perumahan dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat)

- Melakukan manajemen data yang terintegrasi & baik dengan data peserta program sosial lain. - Pemisahan periode persiapan (termasuk verifikasi calon penerima bantuan) dengan periode penyaluran bansos pada tahun anggaran yang berbeda.

Ketentuan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi (misalnya: penerima bansos/bantuan pemerintah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan harus berbentuk badan hukum koperasi)

- Perbaikan manajemen perencanaan sampai kepada pelaksanaan anggaran, yaitu dengan meningkatkan kualitas dalam proses identifikasi dan verifikasi. - Sosialisasi Fasilitasi kepada pihak terkait untuk mempermudah penyiapan dokumen persyaratan. - Melakukan pengembangan sistem dan proses pengajuan dilakukan sebagian dulu yang sudah lengkap, tanpa perlu menunggu yang belum lengkap.

Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif, faktor Pengadaan Barang dan Jasa dinilai sebagai salah satu faktor yang besar kontribusi negatifnya terhadap permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016 karena lebih dari 80% responden menganggap masalah ini terjadi di satkernya. Namun, bila dilihat dari sudut pandang variabel pokok masalah secara kontributif terlihat sebaliknya, faktor Pengadaan Barang dan Jasa justru tidak dinilai sebagai salah satu yang berpengaruh besar dalam permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016 karena hanya hanya menduduki peringkat 4 dari 6 faktor masalah yang ada. Secara faktual, berdasarkan hasil diskusi evaluasi pelaksanaan anggaran dengan satker, ditemukan bahwa mungkin memang tingkat intensitas dan frekuensi masalah ini di level satker tidak begitu tinggi atau terjadi di banyak satker. Meskipun demikian, masalah ini justru terjadi pada satker-satker yang memiliki pagu besar seperti Kementerian Perhubungan serta Kementerian PU dan Pera. Akibatnya, faktor Pengadaan Barang dan Jasa ini (terutama gagal lelang) cukup berkontribusi pada tingginya tingkat ketidakserapan sampai dengan akhir Semester I Tahun 2016.

153

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.62 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Pengadaan Barang dan Jasa


Bila dibedah per sub variabel, maka berdasarkan data pada gambar 3.62 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) elemen/subvariabel masalah yang dapat dianggap dominan pada faktor pengadaan barang dan jasa, yaitu Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker (SV4C) dan Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama (SV4A). Keduanya masing-masing dipilih oleh lebih dari 50 responden satker, yaitu 78 responden untuk masalah Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker serta 59 responden pada masalah. Hal tersebut selaras dengan kondisi yang dialami oleh satker-satker dengan kode kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana disampaikan sebelumnya. Mayoritas satker Dinas Kab/Kota mengalami kendala dalam proses pengadaan karena permasalahan yang terjadi di ULP kabupaten/Kota masing-masing terkait dengan keterbatasan SDM serta antrian proses yang sangat panjang. Beberapa satker yang mengalami kondisi tersebut diantaranya adalah: (1) Satker lingkup Kementerian Perdagangan seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Halmahera Barat; (2) Satker Lingkup Kementerian Kelautan dan Pertanian, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halbar/ Halsel/ Halteng/ Haltim/ Halut/ Kep.Sula/ Morotai/ Halteng/ Tikep/ Provinsi; (3) Satker lingkup Kementerian Pertanian, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Halbar/ Tikep/ Halut/ Kep.Sula/ Provinsi. Bila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya serta langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan kepada satker di awal tahun anggaran, maka seharusnya masalah-masalah terkait faktor pengadaan barang dan jasa dapat dihindari dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.38 di halaman berikutnya.

154

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.38 Masalah dan Solusi Terkait Faktor Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Masalah


Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama

Adanya gagal lelang atau gagal pelaksanaan kegiatan akibat penyedia barang terbatas

- Koordinasi DJPB ke DJA untuk mendorong agar luncuran tambahan alokasi dari pusat dilakukan di awal tahun atau meniadakan alokasi dana yang belum pasti penggunaannya. - Proses perencanaan kegiatan & pelelangan dilakukan diawal sebelum DIPA turun atau periode tahun sebelumnya. - Meninjau kebijakan pemaketan proyek. - Khusus untuk wilayah tertentu, diberi fleksibilitas persyaratan atau penyesuaian standar biaya. - Optimalkan fungsi LPJK di daerah.

Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker maupun ULP

- Memanfaatkan jasa ULP (bila satker terbatas) serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di ULP. - Mengirimkan pegawai untuk mengikuti kegiatan Diklat/sertifikasi. - Sertifikasi pejabat perbendahaan. - Peningkatan pemahaman pejabat pengadaan melalui Diklat/ workshop/sosialisasi/sertifikasi, - Melakukan Konsultasi dengan LPSE,

Kondisi psikologis pejabat pengadaan yang khawatir terjerat kasus hukum

- Berhati hati dan mempedomani aturan teknis yang berlaku saat melakukan eksekusi belanja; Meminta pendampingan kepada lembaga hukum yang kompeten. - Sosialisasi kepada aparat penegak hukum terkait untuk mengurangi misintepretasi ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Kesulitan dalam melakukan pengadaan secara e-procurement

- Perbaikan/perluasan/peningkatan akses jaringan internet. - Memanfaatkan bantuan ULP atau LPSE

Pembebasan dan penyiapan lahan

- Pembentukan tim lintas lembaga dan peningkatan koordinasi. - Fleksibilitas ketentuan untuk pembebasan lahan proyek pemerintah.

Teknis Lainnya Apabila dilihat sebagai satu kesatuan faktor, maka baik dilihat secara representatif maupun kontributif, faktor Teknis lainnya tidak dianggap berkontribusi besar terhadap permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016 karena hanya berada di peringkat 4 (secara representatif) dan peringkat 5 (secara kontributif). Meskipun demikian, bila dilihat secara parsial per elemen/subvariabel masalah maka faktor ini memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap kendala penyerapan anggaran yang dialami satker. Gambar 3.63 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Teknis Lainnya


155

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila kita perhatikan gambar 3.63 di halaman sebelumnya, maka secara individual faktor-faktor kendala klasik seperti keterbatasan SDM satker (SV5E), adanya penggantian pejabat (SV5F), serta pelaksanaan kegiatan di akhir tahun (SV5A) masih menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa satker Kementerian/Lembaga. Khusus di Tahun 2016, selain dipicu oleh kebijakan mutasi/rotasi pejabat/peawai di Kementerian tertentu yang sangat tinggi (misal: Kementerian Perhubungan), ketiga kondisi tersebut di atas juga berhubungan dengan proses pergantian pimpinan di beberapa Kab/Kota sebagai dampak atas penyelenggaraan Pilkada serentak di akhir Tahun 2015 lalu. Bila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya serta langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan kepada satker di awal tahun anggaran, maka seharusnya masalah-masalah terkait faktor teknis lainnya dapat dihindari dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.39 di halaman berikutnya. Tabel 3.39 Masalah dan Solusi Terkait Faktor Teknis Lainnya Uraian Masalah


Kegiatan direncanakan dilaksanakan di semester II dan/atau memiliki momen khusus

- Penyusunan kalender kegiatan sebagai alat control dan monitoring kegiatan

Kegiatan baru ditagihkan setelah pekerjaan diselesaikan di akhir tahun

- Lakukan konfirmasi dan pedomani PMK 190/PMK.05/2012 serta meningkatkan fungsi monev KPA.

Kecenderungan memilih pengajuan tagihan diakumulasikan di akhir tahun

- Lakukan perubahan paradigma, ajukan segera mungkin setiap periode, munculkan motivasi dengan menjadikan ketepatan penyelesaian pekerjaan sebagai IKU atau kondite pejabatnya

Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau konsisten dengan Hal III DIPA

- Lakukan revisi/update halaman III DIPA - Penyesuaian rencana kegiatan

Keterbatasan pejabat/pegawai pengelola anggaran

- Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai pengelola keuangan melalui Diklat/workshop/sosialisasi/sertifikasi

Terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan

- Pengaturan waktu minimal periodisasi pergantian KPA. - Pemilihan masa mutasi yang lebih tepat di periode yang sifatnya normal bukan kritis. - Pengembangan knowledge system pengelolaan keuangan untuk diserahterimakan pada pejabat baru.

Non Teknis Lainnya, Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif, faktor non teknis lainnya dinilai sebagai faktor utama penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016 karena lebih dari 86% responden menganggap masalah ini terjadi di satkernya. Namun, bila dilihat dari sudut pandang variabel pokok masalah secara kontributif terlihat sebaliknya, faktor non teknis lainnya berada di peringkat terakhir sebagai faktor yang menyebabkan permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran selama semester I tahun 2016 karena secara rata-rata rasio per sub indikator hanya memiliki persentase sebesar 19,2% saja. Hal demikian dapat dipahami, karena sebagai sebuah faktor yang terdiri dari banyak elemen/subvariabel yang relatif unik, maka terdapat kecenderungan bahwa permasalahan hanya terjadi secara acak hanya pada satker-satker tertentu saja tetapi bila dikumpulkan dalam satu kesatuan faktor akan Nampak menjadi hal yang dominan.

156

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.64 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Pokok Permasalahan Penyerapan Anggaran Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Faktor Non Teknis Lainnya


Melihat gambar 3.64 di atas, terdapat 3 elemen/subvariabel bersifat non teknis yang dianggap dominan menyebabkan kendala penyerapan pada beberapa satker selama Semester I TA 2016, yaitu adanya kebijakan terkait terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran (SV6B), kendala lokasi geografis (SV6D), serta adanya kebijakan pembatasan revisi anggaran (SV6C). Secara faktual, keberadaan ketiga faktor kendala tersebut di tingkat satker terbukti dengan melihat kendala/permasalahan umum yang dialami satker pada subbab 2.2 sebelumnya. Secara umum, seluruh kendala pada faktor non teknis lainnya dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana terdapat dalam tabel 3.40 di bawah ini. Tabel 3.40 Masalah dan Solusi Terkait Faktor Non Teknis Lainnya Uraian Masalah


Keterlambatan penerbitan SK Penunjukan pejabat perbendaharaan

- Siapkan usulan Pejabat Perbendaharaan untuk ditetapkan dari awal perencanaan, bila ada perubahan segera lakukan penyesuaian. Lakukan koordinasi yang intens dengan pihak/bagian yang menangani penetapan SK Pejabat Perbendaharaan. - Gunakan konsep ex-officio, buat SK yang hanya menyebut nama jabatan dan tidak dibatasi Tahun anggaran.

Adanya kebijakan terkait terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran

- Fokus pada efisiensi dan efektivitas belanja dari awal (tahap perencanaan), buat rencana secara matang. - segera melakukan proses perikatan sejak awal tahun dan tidak menunda pelaksanaan kegiatan

Adanya kebijakan anggaran

- Ikuti aturan/ketentuan, laksanakan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu - Optimalkan penyesuaian dalam satu output

pembatasan

revisi

Kendala lokasi (geografis)

- Memanfaatkan layanan mobile & internet ketika berhubungan dgn KPPN.

Tidak ditemukan adanya target sasaran yang bisa melaksanakan kegiatan

- Pemisahan periode persiapan dan pelaksanaan program dalam tahun anggaran yang berbeda untuk memastikan proyek dapat diimplementasikan 100%.

Kelalaian petugas satker

- Optimalisasi fasilitas aplikasi omSPAN untuk monitoring dan pengecekan database supplier. - Konsultasi dengan pihak KPPN ketika terjadi kendala

Tidak adanya hal yang memicu pelaksanaan kegiatan

- peningkatan koordinasi antara bidang perencanaan dan pelaksanaan untuk melakukan penyesuaian alokasi. - jika memungkinkan dilakukan percepatan jadwal pelaksanaan kegiatan

Koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan baik

- Menjalin koordinasi secara terus menerus dengan pihak terkait dan membentuk tim kerja gabungan lintas lembaga.

157

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.4.2 ANALISIS MASALAH ASPEK ALAT MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER Pada RPA Semester II Tahun 2015, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara telah melakukan penelitian dan menyimpulkan aspek-aspek alat manajemen yang menjadi penyebab kualitas pengelolaan keuangan satker (yang meliputi: pengelolaan UP/TUP, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, penyampaian LPJ Bendahara, revisi, kesesuaian halaman III DIPA, pengembalian SPM, retur, dispensasi, dan renkas) tidak berjalan dengan optimal. Menurut penelitian tersebut, aspek alat manajemen yang menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan satker dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) aspek masalah, yaitu: -

Aspek Peraturan/ Regulasi/ Kebijakan, yang antara lain berupa: ASP1A - Peraturan masih baru dan belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik; ASP1B - Ketentuan sanksi pada aturan/ komitmen rendah satker atas aturan; serta ASP1C - Belum adanya kebijakan pengendalian manajemen kinerja atas indikator PA non realisasi.

-

Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung, yang antara lain berupa: ASP2A - Kesulitan penggunaan aplikasi (menu yang kompleks); ASP2B - Aplikasi masih baru dan user belum familiar; serta ASP2C - Penerapan validasi yang mengikat tidak didukung konsistensi satker.

-

Aspek Sumber Daya Manusia, yang antara lain berupa: ASP3A - Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/ pejabat; serta ASP3B - Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance (kecenderungan menumpuk dan menyelesaikan pekerjaan sekaligus).

-

Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker, yang antara lain berupa: ASP4A - Prosedur tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen; ASP4B - Pelaporan/ Penyampaian dokumen keuangan dan kegiatan terlambat; ASP4C - Tidak optimalnya fungsi perencanaan keuangan; ASP4D - Koordinasi dan konfirmasi lemah; serta ASP4E - Penyampaian dan penelitian dokumen kelengkapan (lemahnya prosedur control).

-

Aspek lainnya, yang antara lain berupa: ASP5A - Kondisi geografis dan faktor alam; ASP5B Perubahan dalam organisasi; dan ASP5C - Perubahan kondisi pekerjaan di lapangan. Kelima aspek tersebut di atas dianggap sebagai sebuah masalah klasik yang kerap dialami

satker dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan satker. Kurang atau lemahnya satker pada salah satu atas semua aspek tersebut di atas dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan satker terkendala sehingga terjadi ketidaksesuaian rencana dan

pelaksanaan kegiatan,

pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kali ini aspek-aspek tersebut akan digunakan sebagai alat uji untuk menganalisis kendala/masalah yang paling dominan dihadapi satker dalam pengelolaan keuangan untuk selanjutnya dicarikan alternatif solusinya. Di sisi lain, aspek-aspek tersebut digunakan juga untuk menganalisis apakah terdapat

pergeseran trend aspek masalah

atau terdapat permasalahan baru dalam

pengelolaan keuangan yang muncul selama semester I Tahun 2016.

158

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.65 Hasil Survei Aspek Masalah Pengelolaan Keuangan Satker Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- representatif)


Berdasarkan hasil pengolahan data survey/kuesioner yang dilakukan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.65 di atas, dari sudut pandang partisipatif terlihat bahwa aspek Sumber Daya Manusia menjadi aspek manajemen yang dianggap paling bermasalah dan menyebabkan pengelolaan keuangan satker selama Semester I Tahun anggaran 2016 terkendala karena dipilih oleh 124 orang atau memiliki indeks partisipatif sebesar ±80,5%. Disusul kemudian oleh aspek lainnya, aspek peraturan/regulasi/kebijakan, aspek proses dan prosedur kerja satker, serta aspek penggunaan aplikasi pendukung di peringkat berikutnya secara berurutan. Gambar 3.66 Hasil Survei Aspek Masalah Pengelolaan Keuangan Satker Semester I TA 2016 (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- kontributif)


Selanjutnya, apabila dilihat dari sudut pandang kontributif, maka sebagaimana terlihat dalam gambar 3.66 di atas, aspek Sumber Daya Manuasia kembali menjadi aspek manajemen yang dianggap paling bermasalah dan menyebabkan pengelolaan keuangan satker selama Semester I Tahun

159

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 anggaran 2016 terkendala dan kurang optimal dengan nilai indeks kontributif terbesar yaitu 50,97%. Disusul

kemudian oleh aspek lainnya, aspek penggunaan aplikasi pendukung,

aspek

peraturan/regulasi/kebijakan, serta aspek proses dan prosedur kerja satker di peringkat berikutnya secara berurutan. Gambar 3.67 Kelompok 5 Besar Elemen/Subvariabel Aspek Manajemen yang Dianggap Paling Bermasalah Selama Semester I Tahun 2016 (Menggunakan sudut pandang sub variabel- segmentatif)

Sumber: diolah dari survey evaluasi pelaksanaan anggaran semester I TA 2016, 2016 Keterangan: ASP3A - Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat; ASP1A - Peraturan masih baru dan belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik; ASP5A - Kondisi geografis dan faktor alam; ASP2B - Aplikasi masih baru, user belum familiar; ASP3B - Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance (kecenderungan menumpuk dan menyelesaikan pekerjaan sekaligus.

Berikutnya, jika dilihat secara segmentatif berdasarkan sub variabel-nya, maka salah satu elemen dalam aspek manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu sub aspek keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat menjadi elemen aspek yang dianggap paling bermasalah dan menyebabkan pengelolaan keuangan satker selama Semester I Tahun anggaran 2016 terkendala karena dipilih oleh 103 orang responden satker atau memiliki indeks segmentatif yang sangat tinggi yaitu sebesar ±66,88%. Bila gambar 3.69 di atas kita perhatikan secara seksama, maka setiap variabel aspek manajemen memiliki perwakilan sub variabel yang masuk dalam kelompok 5 besar

elemen/

subvariabel paling bermasalah dan mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan satker, kecuali aspek proses dan prosedur kerja satker. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa dari seluruh aspek manajemen yang ada, hanya aspek proses dan prosedur kerja satker yang tidak mengalami masalah yang cukup berarti. Di sisi lainnya, terdapat 2 elemen/subvariabel dari aspek Sumber Daya Manusia yang masuk dalam kelompok 5 besar

elemen/ subvariabel paling bermasalah dan mempengaruhi

kualitas pengelolaan keuangan satker. Secara tidak langsung, hal ini menegaskan eksistensi kendala terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia pada sebagian besar satker pengelola keuangan. Gambaran detail mengenai kecenderungan kendala yang terjadi pada setiap aspek alat manajemen serta beberapa alternatif solusi yang bisa ditawarkan akan dibahas dan dijelaskan sebagai berikut.

160

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Aspek Peraturan/ Regulasi/ Kebijakan Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif maupun kontributif, aspek peraturan/regulasi/kebijakan tidak dipandang sebagai salah satu aspek utama yang mengakibatkan pengelolaan keuangan tidak optimal. Meskipun demikian, bila dilihat dari sudut pandang segmentatif, elemen/subvariabel berupa kondisi ‘-peraturan yang masih baru, belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik (ASP1A)-’ dianggap responden satker sabagai salah satu aspek utama yang menyebabkan satker kesulitan menjalankan pengelolaan keuangan yang baik terutama terkait dengan sisi kepatuhan terhadap regulasi. Hal tersebut terkonfirmasi bila kita perhatikan data hasil survey sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.68 di bawah ini. Gambar 3.68 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Peraturan/Kebijakan/Regulasi


Berbeda dengan elemen/subvariabel ‘peraturan yang masih baru, belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik’ yang dianggap sebagai sebuah masalah oleh lebih dari separuh responden, elemen/subvariabel ‘ketentuan sanksi pada aturan/komitmen rendah satker atas aturan’ serta elemen/subvariabel ‘belum adanya kebijakan pengendalian manajemen kinerja atas indikator PA non realisasi’ hanya dianggap sebagai masalah oleh sebagian kecil responden. Meskipun kecil tingkat keterjadiannya, keberadaan kedua elemen/subvariabel masalah tersebut tetap mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan secara umum sehingga tetap perlu mendapat diperhatikan dan disiapkan langkah solusinya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, permasalahan pada aspek Peraturan/ Regulasi/ Kebijakan akan mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan satker terutama yang terkait dengan indikator-indikator penting pelaksanaan anggaran yang memiliki karakteristik berupa pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan batas waktunya secara tegas dalam ketentuan yang berlaku. Beberapa indikator pelaksanaan anggaran yang berhubungan langsung dengan aspek Peraturan/ Regulasi/ Kebijakan antara lain: pertanggungjawaban TUP, penyelesaian tagihan, penyampaian tagihan, penyampaian data kontrak, penyampaian LPJ, serta penyampaian renkas/RPD harian satker.

161

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya, maka seharusnya masalah-masalah terkait aspek Peraturan/ Regulasi/ Kebijakan dapat dihindari, yaitu dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.41 di bawah ini. Tabel 3.41 Masalah dan Solusi Terkait Aspek Peraturan/Regulasi/Kebijakan Uraian Masalah


Peraturan masih baru dan belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik

- Optimalisasi fungsi pembinaan kanwil dan KPPN melalui berbagai media edukasi dan komunikasi memenuhi tuntutan reposisi peran pasca implementasi SPAN, MPNG2, Transformasi Kelembagaan. - Pemetaan dan pembuatan profil karakteristik satker sebagai bahan pembinaan tercluster. - Optimalisasi kegiatan monev baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan informasi yang tersedia dalam sistem aplikasi.

Ketentuan sanksi pada aturan/komitmen rendah satker atas aturan dianggap rendah

- Konsistensi penerapan/ pengenaan sanksi - Kanwil/KPPN lebih selektif dalam memberikan dispensasi - Monitoring dan evaluasi terhadap satker yang sering melanggar. - Memberikan apresiasi/ penghargaan kepada satker yang mematuhi ketentuan.

Belum adanya kebijakan pengendalian manajemen kinerja atas indikator PA non realisasi

- Penyampaian data indikator kinerja kepada pihak Kementerian/Lembaga. - Mendorong setiap Kementerian teknis untuk memiliki perhatian lebih dan terlibat dalam mengevaluasi capaian indikator kinerja di lingkup Kementerian/Lembaga-nya masing-masing

Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung Berdasarkan analisis menggunakan berbagai sudut pandang masalah (representatifkontributif-segmentatif), aspek penggunaan aplikasi tidak lagi dipandang sebagai salah satu aspek yang mengakibatkan pengelolaan keuangan tidak optimal. Hal ini, sedikit berbeda dengan kondisi di tahun sebelumnya yang merupakan tahun pertama diimplementasikannya SPAN di wilayah provinsi Maluku Utara serta tahun kedua operasionalisasi aplikasi SAS. Seiring dengan berjalannya waktu, operator satker semakin paham dan familiar dengan teknis penggunaan aplikasi termasuk juga mengerti proses validasi yang dikerjakan oeh sistem aplikasi. Selain karena faktor tersebut dalam paragraf sebelumnya, peningkatan pemahaman penggunaan aplikasi didukung juga oleh relatif stabilnya sistem aplikasi yang digunakan satker yang tercermin dari minimnya pengembangan serta update aplikasi yang signifikan selama periode tahun 2016. Dengan kondisi demikian, menjadi wajar bila aspek penggunaan aplikasi pendukung tidak lagi menjadi suatu masalah kritis dalam pengelolaan keuangan satker. Oleh sebagian besar satker, keberadaan aplikasi justru dianggap sebagai alat bantu yang mempermudah pelaksanaan pekerjaan di tingkat satker. Sebagai implikasinya, aspek penggunaan aplikasi pendukung tidak lagi menjadi sebuah critical aspect dalam permasalahan pengelolaan keuangan satker pada sebagian besar satker mitra kerja di Tahun 2016.

162

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.69 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung


Hasil survey yang ditampilkan dalam gambar 3.69 mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya. Bila diperhatikan, seluruh elemen/subvariabel masalah terkait aspek penggunaan aplikasi pendukung hanya dialami oleh sebagian kecil responden satker (tidak ada yang lebih dari separuh responden), dengan kecenderungan merupakan satker yang mengalami pergantian petugas atau operator aplikasi di tahun 2016. Meskipun hasil survey mengatakan bahwa saat ini kendala aspek penggunaan aplikasi pendukung tidak terlalu signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan kendala terkait aspek ini akan jadi sesuatu yang signifikan kembali manakala ada implementasi aplikasi baru (misalnya: SAKTI) di periode mandatang. Permasalahan yang terkait dengan aspek penggunaan aplikasi ini akan bersinggungan dengan beberapa indikator pelaksanaan anggaran yang penting dan mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan satker, seperti: revolving UP, pertanggungjawaban TUP, penyelesaian tagihan, penyampaian data kontrak, penyampaian LPJ, proses revisi DIPA, pengembalian SPM, dan retur SP2D. Oleh karena itu, beberapa langkah-langkah antisipasi dan solusi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya perlu diterapkan agar masalah pada aspek ini dapat diselesaikan. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.42 di bawah ini. Tabel 3.42 Masalah dan Solusi Terkait Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung Uraian Masalah Kesulitan penggunaan aplikasi (menu yang kompleks) Aplikasi masih baru, user belum familiar Penerapan validasi yang mengikat tidak didukung konsistensi satker

Antisipasi Masalah dan Solusi - Melakukan monev untuk memetakan/mengkategorikan kelompok satker berdasarkan tingkat pemahaman atas aplikasinya. - Optimalisasi fungsi CSO untuk melakukan pendampingan, edukasi kepada satker. - Menyiapkan manual & trouble shouting aplikasi dapat berbentuk tertulis maupun video tutorial. - Penetapan persyaratan minimal bagi seseorang untuk diangkat sebagai petugas keuangan satker. - Sertifikasi petugas keuangan satker. - Meminta agar satker rutin mengecek data referensi yang terdaftar di KPPN melalui omSPAN sebelum mengajukan tagihan dan konsisten menyampaikan data.

163

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Aspek Sumber Daya Manusia Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif maupun kontributif, aspek Sumber Daya Manusia selalu dinilai sebagai aspek manajemen yang paling bermasalah dan dominan menyebabkan pengelolaan keuangan di tingkat satker berjalan secara tidak optimal. Kondisi ini semakin ditegaskan lewat pendekatan analisis dari sudut pandang segmentatif yang menunjukkan bahwa elemen/subvariabel ‘-Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat-’ menjadi elemen yang paling banyak dipilih dan dijadikan satker sebagai alasan penyebab terjadinya permasalahan dalam pengelolaan keuangan di tahun 2016. Hal tersebut terkonfirmasi bila kita perhatikan data hasil survey sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.70 di bawah ini. Gambar 3.70 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Sumber Daya Manusia


Bila kita perhatikan gambar 3.70 di atas, dapat terlihat betapa dominannya permasalahan elemen/subvariabel

‘-Keterbatasan jumlah dan

kompetensi

pegawai/pejabat-‘ dibandingkan

elemen/subvariabel ‘-Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance-‘. Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa lebih dari 66,88% responden menilai bahwa ‘jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat’ menjadi alasan buruknya pengelolaan keuangan di tingkat satker. Sementara itu, hanya 35,06% responden yang menilai bahwa ‘perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance’ sebagai penyebab lain buruknya pengelolaan keuangan di tingkat satker. Terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan permasalahan terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia. Pertama, permasalahan keterbatasan kompetensi pejabat/petugas di tingkat satker, digambarkan dengan kondisi seperti: (1) lemahnya pemahaman pejabat satker tentang ketentuan pembayaran atas beban APBN, termasuk penyampaian data kontrak, pengajuan tagihan, dan renkas serta (2) kekurang cekatan petugas/pejabat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kedua kondisi masalah tersebut sebagian besar dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas pergantian pejabat/petugas di tingkat satker.

Kedua, permasalahan Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good

164

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 governance, digambarkan dengan kondisi seperti: (1) kecenderungan satker untuk mengajukan pertanggungjawaban UP secara sekaligus, setelah mendekati persentase 100% dari total UP; (ii) kecenderungan satker untuk menyampaikan data kontrak bersamaan dengan pengajuan SPM; (iii) kecenderungan status bendahara sebagai single fighter dalam urusan pengelolaan keuangan satker; serta (4) Tidak teliti menginput data. Untuk mengatasi semua permasalahan itu, dapat dijalankan langkah-langkah antisipasi dan solusi sebagaimana yang pernah disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya maupun langkah inovatif lainnya yang dapat dilihat dalam tabel 3.43 di bawah ini. Tabel 3.43 Masalah dan Solusi Terkait Aspek Sumber Daya Manusia Penyebab Masalah & Uraian Kondisi

Rekomendasi

Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat

- Peningkatan kompetensi SDM satker melalui sertifikasi, sosialisasi, bimtek, pendampingan, brosur, dll. - Pembuatan ketentuan minimal syarat pegawai menjadi petugas keuangan. - pembuatan manual tata kelola keuangan. - optimalisasi peran pembinaan KPPN melalui konsep AR di KPPN. - optimalisasi monev dan EPA - buat forum dengan satker (misal: melalui WA).

Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance

- Pengaturan batasan pengajuan SPM seperti yang ditetapkan dalam langkah-langah akhir tahun diterapkan sejak awal tahun. - Inovasi layanan KPPN yang bersifat mobile serta berbasis internet. - Memberikan kesadaran akan kedudukan, peran, fungsi bendahara dalam pengelolaan keuangan. - “Revolusi mental” untuk menggeser mindset dan paradigma pegawai/petugas satker ke arah pengelolaan keuangan yang baik. - Melakukan monev dan menyampaikan teguran bagi satker yang tidak tertib. - Mendorong pejabat/petugas satker lebih teliti dalam menginput atau memeriksa - menyampaikan report pengelolaan keuangan satker kepada pimpinan satker secar berkala

Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker Sebagai salah satu aspek yang merepresentasikan alat manajemen yang penting yaitu “method”, keberadaan aspek proses dan prosedur kerja yang ditetapkan secara resmi di tingkat satker amatlah penting untuk memberikan panduan bagi setiap orang dalam melaksanakan pekerjaan secara tertib dan sesuai ketentuan. Berdasarkan analisis menggunakan seluruh sudut pandang (baik itu representatif–kontributif-segmentatif),

aspek

Proses

dan

Prosedur

Kerja

beserta

semua

elemen/subvariabel di dalamnya tidak dinilai sebagian besar responden sebagai aspek manajemen yang menjadi kendala/masalah terkait dengan kondisi pengelolaan keuangan yang berjalan dengan tidak optimal selama Semester I Tahun 2016. Dari semua elemen/sub variabel masalah pada aspek Proses dan Prosedur Kerja, hanya elemen ‘-pelaporan/penyampaian dokumen keuangan dan kegiatan yang terlambat-‘ saja yang dianggap berperan lumayan signifikan terhadap terjadinya permasalahan dalam pengelolaan keuangan satker. Data detail hasil survey untuk setiap elemen/sub variabel masalah pada aspek Proses dan Prosedur Kerja dapat dilihat pada gambar 3.71 di halaman berikutnya.

165

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.71 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker


Bila kita perhatikan gambar 3.71 di atas, dengan tingkat intesitas permasalahan yang rendah, setiap elemen/subvariabel masalah dalam aspek proses dan prosedur kerja tersebar relatif merata. Meskipun tingkat intensitasnya rendah, namun bila dibiarkan maka permasalahan dalam aspek ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker, terutama yang terkait dengan aspek pertanggungjawaban UP/TUP serta penyelesaian tagihan. Oleh karena itu, perlu diberikan langkah-langkah antisipasi dan solusi atas kendala pada setiap elemen/subvariabel masalah. Langkah-langkah antisipasi dan solusi terangkum dalam tabel 3.44 di bawah ini. Tabel 3.44 Masalah dan Solusi Terkait Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker Penyebab Masalah & Uraian Kondisi

Rekomendasi

Prosedur tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen.

- Penegasan mengenai sanksi dan denda terkait tanggungjawab atas keterlambatan penyelesaian tagihan yang bisa dikenakan tuntutan perbendaharaan. - Pembuatan karwas atau routing slip untuk monitoring kemajuan penyelesaian berkas, serta panduan/manual tata kelola keuangan satker. - Edukasi aparat pengawas internal terkait area yang perlu menjadi obyek pemeriksaan.

Pelaporan/Penyampaian dokumen keuangan dan kegiatan terlambat

- Meminta satker melakukan konfirmasi dan Pedomani PMK nomor 190/PMK.05/2012

Tidak optimalnya fungsi perencanaan keuangan

- Pengajuan besaran UP harus mempertimbangkan tingkat efisiensi pelaksanaan UP di tahun sebelumnya. - Susun kalender kegiatan di awal tahun dan jalankan secara konsisten, lakukan evaluasi secara periodik untuk melihat perkembangan dan melakukan penyesuaian. - Mendorong staker melakukan perencanaan secara matang dan melengkapi persyaratan pada tahap perencanaan. - Mendorong satker Satker melakukan penelitian kembali DIPA petikan yang telah untuk memastikan tidak ada kesalahan, blokir, perubahan dan kekurangan alokasi yang menghambat pencairan untuk selanjutnya melakukan revisi. - Mendorong satker membuat SOP dalam pengelolaan keuangan. - Dorong pengelola keuangan satker untuk lebih pro aktif mengingatkan rekanan. - Identifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari rekanan, pastikan telah disampaikan secara lengkap dan benar sebelum kontrak dibuat. - Mendorong satker meningkatkan ketelitian, dan membuat form checklist untuk mempermudah pemeriksaan. - Meminta satker rutin melakukan pengecekan data referensi melalui om SPAN dalam rangka konsistensi data supplier. - KPPN bekerjasama dengan bank untuk menyediakan layanan rekonsiliasi data rekening di KPPN sebelum SPM diajukan ke KPPN.

Koordinasi dan konfirmasi lemah Penyampaian dan penelitian dokumen kelengkapan (Lemahnya prosedur kontrol)

166

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Aspek lainnya Pada dasarnya, aspek lainnya digunakan untuk menampung elemen/subvariabel yang dianggap ikut mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan satker namun tidak dapat dimasukkan dalam kelompok aspek yang lain. Elemen/subvariabel masalah pada aspek ini tidak kalah pentingnya dalam menentukan baik tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak satker. Berdasarkan analisis menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah secara representatif dan kontributif, aspek lainnya ini dinilai sebagai salah satu faktor utama penyebab kurang optimalnya pengelolaan keuangan di wilayah Maluku Utara. Secara segmentatif, menurut hasil survey yang dilakukan, salah satu elemen/subvariabel masalah dalam aspek lainnya ini yaitu ‘-kondisi geografis satker-‘ dianggap memiliki kontribusi besar terhadap persoalan pengelolaan keuangan satker. Selengkapnya, data detail hasil survey untuk setiap elemen/sub variabel masalah pada aspek manajemen lainnya dapat dilihat pada gambar 3.72 di bawah ini. Gambar 3.72 Grafik Hasil Survey/Kuesioner Aspek Pengelolaan Keuangan Semester I TA 2016 Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Lainnya


Apabila mengacu pada rekomendasi yang disampaikan dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran sebelumnya, maka seharusnya masalah-masalah terkait aspek Peraturan/ Regulasi/ Kebijakan dapat dihindari, yaitu dengan menjalankan beberapa langkah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.45 di bawah ini. Tabel 3.45 Masalah dan Solusi Terkait Aspek Lainnya Penyebab Masalah & Uraian Kondisi Kondisi geografis dan faktor alam (jarak/lokasi/akses ke KPPN) Perubahan dalam organisasi (ekses proses pilkada maupun restrukturisasi di level K/L) Perubahan kondisi pekerjaan di lapangan (perubahan paket pekerjaan)

Rekomendasi - Layanan KPPN filial atau KPPN bersifat mobile untuk mendekatkan layanan dengan satker. - Pengembangan layanan berbasis teknologi internet. - Pemberian dispensasi selektif dengan pertimbangan rasional. - Koordinasi yang intens dengan kantor pusat. - Satker mempedomani ketentuan yang diatur dalam S-4160/PB/2015 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi K/L. - Pedomani Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

167

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 3.4.3 ANALISIS

IMPLEMENTASI LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN

ANGGARAN TAHUN 2016 Pada awal tahun 2016, Menteri Keuangan melalui S-22/MK.05/2016 tanggal 20 Januari 2016 menyampaikan langkah-langkah strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2016 kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga TA 2016. Di level yang lebih rendah, surat tersebut tersebut ditindaklanjuti oleh Ditjen Perbendaharaan dengan S-1480/PB/2016 tanggal 19 Februari 2016 untuk meminta agar kantor instansi vertikal di daerah ikut aktif menyampaikan dan mengingatkan maksud surat menteri keuangan kepada satker mitra kerja serta selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan langkah-langkah strategis yang telah ditentukan. Langkah-langkah strategis yang disampaikan tersebut mencakup 4 aspek dalam siklus anggaran, yaitu: -

Aspek Perencanaan, yang antara lain berupa: LLS1A - Memeriksa Kesesuaian DIPA dengan Renja KL; LLS1B - Memeriksa apakah terdapat kesalahan administratif (Kantor Bayar, kode lokasi, akun, dll) pada DIPA yang akan mempengaruhi proses pembayaran; LLS1C - Memeriksa kegiatan yang ada di dalam DIPA dengan perkembangan yang ada perlu; LLS1D - Segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam DIPA; serta LLS1E - Dalam hal masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (a.l. blokir), segera mempersiapkan dokumen (TOR, RAB,dll) yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut.

-

Aspek Pelaksanaan Anggaran, yang antara lain berupa: LLS2A - Segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan, terutama untuk K/L baru serta Satker Tugas Pembantuan; LLS2B - Segera menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan; LLS2C - Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA; LLS2D - Menginstruksikan Satker baru/lama untuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN jika belum ada; LLS2E - Melakukan reviu atas Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana Penerimaan Dana yang telah tertuang dalam DIPA TA 2016; LLS2F - Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA; LLS2G Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah; LLS2H - Menginstruksikan agar Satker segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku; LLS2I - Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat routing slip pada setiap tagihan; LLS2J - Memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN telah benar dengan mengacu pada data yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari penolakan pembayaran oleh KPPN; LLS2K - Memastikan data kontrak telah disampaikan ke KPPN 5 hari

168

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 kerja setelah kontrak ditandatangani; LLS2L - Segera melakukan revolving Uang Persediaan (UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%; LLS2M - Agar memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran; LLS2N - Selalu berkoordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran; LLS2O - Segera menetapkan program/kegiatan TA 2016 dan melakukan penyesuaian dengan DIPA TA 2016; LLS2P Menyusun skala prioritas dalam rangka percepatan pengadaan barang & jasa; LLS2Q Meningkatkan kualitas penarikan dana dengan segera menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan; serta LLS2R - Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan APBN. -

Aspek Pengadaan Barang dan Jasa, yang antara lain berupa: LLS3A - Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan dan menyiapkan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan; LLS3B - Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh satker; LLS3C - Melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh Satker; LLS3D - Apabila memungkinkan, jajaran di Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjannya dibawah 200 juta paling lambat triwulan I tahun 2016 dan membuat pengawasan khusus untuk pelaksanaannya; LLS3E - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa.

-

Aspek Pengendalian dan Pengawasan, yang antara lain berupa: LLS4A - APIP berperan dalam proses perencanaan anggaran; LLS4B - APIP berperan dalam proses pelaksanaan anggaran; LLS4C - APIP berperan dalam proses pertanggungjawaban anggaran; LLS4D - Menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban. Tingkat partisipasi satker instansi pemerintah di daerah untuk menindaklanjuti dan

melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan di level pusat akan menentukan tercapai tidaknya tujuan peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga. Tanpa dukungan serius dari satker instansi pemerintah di daerah, kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat tidak akan berhasil dan sukses. Oleh karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah memiliki peran untuk mengawal dan memastikan setiap kebijakan yang digariskan (terutama yang terkait dengan pelaksanaan APBN) dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, melalui reviu pelaksanaan anggaran ini akan dilakukan evaluasi mengenai sejauh mana tindak lanjut satker atas kebijakan langkah strategis pelaksanaan anggaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan/menggunakan hasil survey implementasi langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang dilakukan saat kegiatan Rakorda/EPA Semester I TA 2016.

169

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.73 Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- representatif)


Berdasarkan hasil pengolahan data survey/kuesioner menggunakan sudut pandang partisipatif sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.73 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat respon atau tindak lanjut satker atas langkah-langkah strategis yang ditetapkan di semua aspek siklus anggaran dinilai cukup baik. Hal tersebut dibuktikan oleh rata-rata tingkat partisipatif seluruh aspek siklus anggaran yang hampir mencapai angka 70%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara rata-rata hanya hanya 30% saja satker/responden yang mengabaikan atau tidak mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang telah disampaikan. Dilihat secara individual, maka langkah strategis yang paling banyak ditindaklanjuti oleh satker adalah langkah strategis yang terkait dengan bidang pelaksanaan anggaran, dengan tingkat partisipatif mencapai 79,9% dari jumlah total responden. Gambar 3.74 Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran (Menggunakan sudut pandang variabel pokok masalah- kontributif)


Sementara itu, berdasarkan hasil pengolahan data survey/kuesioner menggunakan sudut pandang kontributif sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.74 di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata

170

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 tingkat kontributif seluruh aspek siklus anggaran hanya berkisar di level angka 35%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi detail atau item langkah-langkah strategis oleh satker belum merata, terdapat indikasi bahwa sebagian besar satker hanya mengimplementasikan satu atau beberapa detail item langkah-langkah strategis saja di setiap aspek siklus anggaran. Secara individual, item-tem langkah strategis pada aspek perencanaan menjadi item yang paling banyak ditindaklanjuti oleh satker dengan tingkat kontributif rata-rata sebesar 38,7% dari jumlah total responden. Gambar 3.75 Daftar 5 Item Aktivitas/Langkah Strategis yang Paling Banyak dan Paling Sedikit Ditindaklanjuti/Dilaksanakan (Menggunakan sudut pandang sub variabel- segmentatif)


Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data survey/kuesioner menggunakan sudut pandang segmentatif sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.75 di atas, dapat diketahui item aktivitas langkah strategis yang paling banyak dan paling sedikit ditindaklanjuti oleh satker. Item aktivitas langkah strategis yang paling banyak ditindaklanjuti oleh satker beserta indeks segmentatifnya adalah sebagai berikut: (1) LLS3A - Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan dan menyiapkan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan – 53,9%; (2) LLS2N - Selalu berkoordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran – 51,9%; (3) LLS1A - Memeriksa Kesesuaian DIPA dengan Renja KL – 51,3% ; (4) LLS4D - Menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban – 48,7%; (5) LLS2C - Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA – 47,4%. Sementara itu, item aktivitas langkah strategis yang paling sedikit ditindaklanjuti oleh satker beserta indeks segmentatifnya adalah sebagai berikut: (1) LLS4A - APIP berperan dalam proses perencanaan anggaran – 24,7%; (2) LLS2I Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat routing slip pada setiap tagihan – 22,1%; (3) LLS2D - Menginstruksikan Satker baru/lama untuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN jika belum ada – 21,4%; (4) LLS2F - Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA – 20,1%; dan (5) LLS2G - Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah – 15,6%.

171

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambaran lengkap mengenai sejauh mana tingkat komitmen satker untuk melaksanakan setiap item aktivitas langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada setiap aspek siklus anggaran akan dibahas sebagai berikut. Komitmen Satker Mengimplementasikan Langkah-Langkah Strategis Terkait Aspek Perencanaan Gambar 3.76 Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Perencanaan


Bila kita perhatikan gambar 3.76 di atas, maka dapat kita lihat bahwa secara umum item aktivitas langkah strategis pada aspek perencanaan telah ditindaklanjuti satker dengan tingkat komitmen yang relatif baik, terutama yang terkait dengan aktivitas pemeriksaan dan penelitian DIPA yang telah diterima (LLS1A, LLS1B, dan LLS1C) dan aktivitas untuk menyegerakan proses pengajuan revisi DIPA bila diperlukan (LLS1D). Bila kita perhatikan nilai indeks/rasio segmentatif-nya, maka terlihat bahwa nilai indeks/rasio untuk ‘-aktivitas penyiapan penyelesaian blokir anggaran secara segera seperti: TOR,RAB,dll-’ (LLS1E) kurang maksimal. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa tingkat komitmen satker terhadap item langkah strategis ini lemah, tetapi hal ini terjadi karena dua kemungkinan, yaitu: (1) hanya sedikit (atau bahkan tidak ada) satker yang mengalami permasalahan blokir karena kekurangan dokumen TOR/RAB; serta (2) fakta bahwa sebagian besar catatan dalam halaman IV DIPA satker di wilayah Maluku Utara terkait dengan penerbitan dasar hukum yang menjadi kewenangan Kantor Pusat Kementerian/Lembaga dan bukan satker di daerah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, terlihat satu permasalahan yang perlu diperhatikan terkait aspek perencanaan, yaitu kurang maksimalnya upaya atau komitmen satker untuk melakukan aktivitas ‘-memeriksa kegiatan yang ada di dalam DIPA dengan perkembangan yang ada perlu penyesuaian atau tidak-‘. Sesuai data yang ditampilkan pada gambar 3.76 terlihat bahwa nilai indeks/rasio untuk item aktivitas tersebut hanya mencapai nilai 27,92% dan membuat item aktivitas tersebut termasuk 10 item aktivitas yang paling sedikit ditindaklanjuti/dilaksanakan satker. Rendahnya komitmen satker untuk melakukan aktivitas ini dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan satker terganggu, karena ada kemungkinan kegiatan atau kebutuhan yang perkembangan sebenarnya penting dan harus diadakan justru belum tertampung dalam DIPA sehingga tidak dapat dilaksanakan.

172

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Komitmen Satker Mengimplementasikan Langkah-Langkah Strategis Terkait Aspek Pelaksanaan Anggaran Gambar 3.77 Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Pelaksanaan Anggaran


Bila kita perhatikan gambar 3.77 di atas, maka dapat kita lihat bahwa secara umum item aktivitas langkah strategis pada aspek pelaksanaan anggaran telah ditindaklanjuti satker dengan tingkat komitmen yang relatif baik. Hal tersebut terkonfirmasi dari data bahwa lebih dari 70% item aktivitas langkah-langkah strategis memiliki nilai indeks/rasio segmentatif diatas 33% (sepertiga jumlah responden), bahkan salah satu item aktivitas di dalam kelompok tersebut ada yang memiliki indeks/rasio segmentatif di atas 50%. Item aktivitas langkah strategis yang dinilai dan dinyatakan responden telah ditindaklanjuti atau dilaksanakan satker dengan baik adalah item yang terkait dengan kegiatan koordinasi dengan pihak eksternal, seperti koordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran (LLS2N) serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan APBN (LLS2R). Selain koordinasi, item aktivitas lain yang dianggap telah ditindaklanjuti atau dilaksanakan satker dengan baik antara lain: penyusunan POK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan (LLS2C), penyampaian data kontrak paling lambat 5 HK setelah ditandatangani (LLS2K), serta penyusunan skala prioritas pengadaan barang dan jasa (LLS2P). Meskipun secara umum, komitmen satker untuk melaksanakan item aktivitas langkah strategis pada aspek pelaksanaan anggaran relatif baik, namun terdapat beberapa item aktivitas yang secara individual dinilai kurang diperhatikan/dilaksanakan satker. Beberapa item aktivitas tersebut antara lain: Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah (LLS2G); Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA (LLS2F); Menginstruksikan Satker baru/lama untuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan

173

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN jika belum ada (LLS2D); serta Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat routing slip pada setiap tagihan (LLS2I). Rendahnya komitmen satker untuk melakukan keempat item aktivitas di atas dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaksanaan anggaran bahkan menghambat terlaksananya program pemerintah yang diharapkan. Penjelasan dampak negatif atas tidak optimalnya pelaksanaan empat item aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; -

Lambatnya proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah; dapat mengakibatkan penyaluran bantuan sosial/pemerintah terlambat dilaksanakan sehingga program perlindungan sosial kepada masyarakat rentan tidak memberikan hasil dan manfaat segera dan maksimal.

-

Tidak adanya perbaikan informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana; dapat mengakibatkan masalah terkait dengan manjemen kas pemerintah yang bisa berdampak pada risiko fiskal pemerintah.

-

Tidak/belum mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran; berpotensi menghambat pencairan UP/TUP, LPJ dipermasalahkan, jadi temuan karena tidak sesuai ketentuan, serta dapat mengganggu proses penatausahaan rekening yang dijalankan.

-

Tidak ada perhatian terhadap batas waktu penyelesaian tagihan; dapat mengakibatkan proses penyelesaian tagihan menjadi terlambat sehingga penyerapan anggaran rendah serta efek multiplier dari APBN tidak bisa dirasakan masyarakat secara cepat.

Komitmen Satker Mengimplementasikan Langkah-Langkah Strategis Terkait Aspek Pengadaan Barang dan Jasa Gambar 3.78 Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Pengadaan Barang dan Jasa


Bila kita perhatikan gambar 3.78 di atas, maka dapat kita lihat bahwa sebagian item aktivitas langkah strategis pada aspek pengadaan barang dan jasa telah ditindaklanjuti satker dengan tingkat

174

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 komitmen yang sangat tinggi, di lain pihak sebagian yang lainnya ditindaklanjuti dengan komitmen yang tidak terlalu buruk. Seperti yang terlihat dalam gambar 3.78 di atas, item aktivitas yang terkait dengan tindaklanjut atas instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti ‘penyelesaian rencana umum pengadaan dan penyiapan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan (LLS3A)’ serta item aktivitas ‘monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin serta menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa (LLS3E)’ telah dilakukan oleh banyak satker (kurang lebih dari separuh satker yang menjadi responden). Sementara itu, item aktivitas yang terkait dengan penyelesaian paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang paketnya kurang dari 200 juta paling lambat di bulan Maret

2016 belum bisa dilaksanakan oleh banyak satker (hanya

dilaksanakan oleh kurang lebih seperempat satker yang menjadi responden. Sebagian Satker tidak bisa memenuhi hal tersebut karena terdapat sebagian

pekerjaan pengadaan barang/jasa yang

memang belum bisa dilaksanakan karena pekerjaan pengadaan barang/jasa dibebankan ke sumber dana PNBP, sementara target PNBP di awal tahun belum tercapai. Selain itu, ada juga proses pengadaan barang dan jasa yang belum bisa dilakukan karena tahapan kegiatan belum selesai, seperti pengadaan barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat harus didahului proses verifikasi dan penetapan kelompok penerima terlebih dahulu. Komitmen

Satker

Mengimplementasikan

Langkah-Langkah

Strategis

Terkait

Aspek

Pengendalian dan Pengawasan Gambar 3.79 Grafik Hasil Hasil Survei Implementasi Langkah-Langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Per Sub Variabel Pada Variabel Aspek Pengendalian dan Pengawasan


Bila kita perhatikan gambar 3.79 di atas, maka dapat kita lihat bahwa hanya 1 (satu) dari 4 (empat) item aktivitas langkah strategis pada aspek pengendalian dan pengawasan yang dianggap telah ditindaklanjuti satker di daerah dengan sangat baik, yaitu ‘-menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul

175

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban- (LLS4D)‘. Sementara

itu,

keterlibatan

APIP

dalam

proses

perencanaan

(LLS4A)

serta

proses

pertanggungjawaban anggaran (LLS4C) belum banyak dirasakan oleh banyak satker di daerah. Padahal keterlibatan APIP dalam seluruh rangkaian siklus anggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang dilakukan. Pada bagian awal perencanaan, keberadaan APIP mampu membantu satker dalam memitigasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul saat pelaksanaan. Selanjutnya, pada bagian akhir pertanggungjawaban, APIP akan membantu satker melakukan evaluasi dan merekomendasikan solusi yang diperlukan untuk perbaikan di periode mendatang. 3.4.4 ANALISIS MASALAH STRUKTUR BELANJA Analisis masalah struktur belanja merupakan salah satu dari tiga pendekatan analisis penelitian terbaru yang dijadikan terobosan dan ditampilkan dalam reviu pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2016. Analisis struktur belanja digunakan untuk mengetahui dan mempelajari bentuk/pola realisasi anggaran satker berdasarkan komposisi struktur anggaran yang dimilikinya. Untuk mendukung analisis pada pendekatan struktur belanja dipergunakan data alokasi pagu dan realisasi yang diambil dari http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/. Terdapat 3 hal penting yang perlu disampaikan terkait dengan pendekatan analisis struktur belanja, yaitu : 1. Analisis tidak mencakup seluruh jenis belanja dalam APBN; hanya pagu dan realisasi pada kelompok jenis belanja non pegawai saja yang digunakan dalam analisis struktur belanja. 2. Struktur belanja non pegawai seluruh satker Kementerian/Lembaga diklasifikasikan menjadi 7 kelompok kategori dengan melihat karakteristik akun belanjanya. Ketujuh kelompok kategori pembentuk struktur belanja satker tersebut terdiri dari: -

Belanja Operasional Kantor, merupakan jenis belanja yang cenderung bersifat rutin dan menunjang kegiatan operasional kantor. Terdapat 20 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja operasional kantor ini, yaitu: 521111, 521112, 521113, 521114, 521115, 521119, 521811, 521813, 521821, 521831, 521832, 522111, 522112, 522113, 522119, 522121, 522141, 524111, 524112, dan 524113.

-

Belanja Non Operasional Kantor, merupakan jenis belanja yang cenderung terkait dengan pelaksanaan kegiatan/rapat/meeting yang diselenggarakan oleh satker dan bukan merupakan pekerjaan rutin kantor. Terdapat 9 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja non operasional kantor ini, yaitu: 521211, 521213, 521219, 522131, 522151, 522191, 524114, 524119, 524211.

-

Belanja Pemeliharaan, merupakan jenis belanja operasional yang dimaksudkan untuk memelihara/merawat/memperbaiki/mempertahankan kondisi aset baik dilakukan secara berkal

176

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 atau tidak. Terdapat 12 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja pemeliharaan ini, yaitu: 523111, 523112, 523119, 523121, 523122, 523123, 523129, 523131, 523133, 523136, 523191, 523199. -

Belanja Pengadaan Barang, merupakan jenis belanja modal yang cenderung bersifat non fisik dan tidak memerlukan melalui proses kontruksi dalam pelaksanaannya, melainkan merupakan hasil fabrikasi (dengan kata lain dapat dibeli langsung melalui penyedia barang). Terdapat 11 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja pengadaan barang ini, yaitu: 531111, 531113, 531114, 531115, 532111, 532112, 532113, 532114, 532118, 532121, dan 536111 (Non Kementerian Perhubungan). -

Belanja Pembangunan Fisik, merupakan jenis belanja modal yang cenderung bersifat fisik sehingga dilakukan melalui proses kontruksi oleh pihak ketiga. Terdapat 19 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja pembangunan fisik ini, yaitu: 533111, 533113, 533115, 533118, 533121, 534111, 534115, 534118, 534121, 534123, 534128, 534131, 534133, 534135, 534136, 534138, 534141, 534161, dan 536111 (Kementerian Perhubungan).

-

Belanja Bantuan Pemerintah, merupakan jenis belanja yang akan diserahkan kepada pemda/masyarakat.

Terdapat 8 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja

bantuan pemerintah ini, yaitu: 526111, 526112, 526113, 526114, 526115, 526211, 526212, dan 526311. -

Belanja Bantuan Sosial, merupakan jenis belanja yang ditujukan untuk mengatasi risiko sosial di dalam masyarakat. Terdapat 5 kelompok akun yang termasuk dalam kategori belanja bantuan sosial ini, yaitu: 571111, 571112, 573112, 574111, dan 575111.

3. Untuk mengamati bentuk/pola realisasi anggaran dan melihat hubungan antara realisasi satker dengan komposisi struktur belanja yang dimiliki, maka digunakan 2 variabel yaitu: -

Komposisi pagu per kategori belanja; digunakan untuk melihat jenis kategori belanja yang memiliki alokasi pagu terbesar di satker. Untuk mempertajam analisis struktur belanja, status kategori belanja dengan alokasi pagu terbesar selanjutnya akan dibagai dalam 2 cluster, yaitu: (i) dominan – bila alokasi pagunya lebih dari 50% dari total pagu belanja non pegawai satker berkenaan; dan (ii) tidak dominan – bila alokasi pagunya kurang dari 50% dari total pagu belanja non pegawai satker berkenaan

-

Level realisasi belanja non pegawai satker; digunakan untuk melihat sejauh keberhasilan kelompok satker (dhi. di-cluster berdasarkan struktur kategori belanja yang terbesar) dalam mencapai target realisasi yang ditentukan sampai dengan akhir Semester I tahun 2016. Oleh karena itu, angka realisasi sebesar 40% dijadikan sebagai patokan dalam melakukan analisis permasalahan penyerapan/pelaksanaan anggaran.

177

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 3.46 Hasil Pengolahan Data Menggunakan Pendekatan Struktur Anggaran

KATEGORI BANPEM BANSOS FISIK NON OPERASIONAL OPERASIONAL PEMELIHARAAN PENGADAAN

JUMLAH SATKER 52 2 40 128 175 8 9

TOTAL REAL <40% 44 2 26 55 73 4 7

DOMINAN > 50% DOMINAN <50% REAL JUMLAH REAL REAL JUMLAH REAL REAL =>40% SATKER <40% =>40% SATKER <40% =>40% 8 50 42 8 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 14 31 21 8 9 5 6 73 94 49 45 34 6 28 102 148 61 87 27 12 15 4 2 1 1 6 3 3 2 4 2 2 5 5 0

Sumber: diolah dari http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/, 2016.

Tabel 3.46 di atas merupakan hasil dari pengolahan data analisis struktur anggaran yang dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang telah disampaikan sebelumnya. Berdasarkan tabel 3.46 tersebut dapat dilihat bagaimana komposisi satker berdasarkan jenis belanja dengan pagu terbesar. Hingga Semester I Tahun 2016, kategori satker yang struktur belanjanya dikuasai oleh belanja operasional dan non operasional menjadi 2 (dua) kelompok kategori mayoritas di wilayah Provinsi Maluku Utara. Secara lengkap, komposisi satker dan persentase jumlah satker berdasarkan kategori yang menguasai struktur belanja dapat disajikan sebagai berikut: (1) kategori non operasional – 42,3%; (2) kategori operasional – 30,9%; (3) kategori bantuan pemerintah – 12,6%; (4) kategori pembangunan fisik – 9,7%; (5) kategori pengadaan barang – 2,2%; (6) kategori pemeliharaan – 1,9%; (7) kategori bantuan sosial – 0,5%. Gambar 3.80 Kategori Struktur Belanja Dan Tingkat Ketercapaian Target Realisasi Semester I Tahun 2016


178

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 3.81 Diagram Scatter Analisa Struktur Belanja dan Nilai Rata-Rata Realisasi Anggaran Per Kelompok Kategori s/d Semester I Tahun 2016


Berdasarkan data hasil analisis struktur belanja yang ditampilkan dalam gambar 3.80 di halaman sebelumnya dan 3.81 di atas, kita dapat menarik dua kesimpulan umum mengenai kecenderungan realisasi anggaran satker berdasarkan struktur anggaran yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

179


Mayoritas satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja dengan karakteristik belanja bersifat operasional, non operasional, dan pemeliharaan memiliki kecenderungan lebih besar untuk dapat mencapai atau melampaui target realisasi semesteran. Hal tersebut dikonfirmasi oleh nilai persentase jumlah satker yang realisasinya ≥ 40% pada ketiga kelompok kategori tersebut yang lebih tinggi dibandingkan persentase jumlah satker yang realisasinya < 40%. Selain itu, berdasarkan data yang diolah ternyata diketahui bahwa nilai ratarata realisasi satker pada ketiga kategori tersebut memang lebih besar dari 40%, dengan rincian: (i) 46,29% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja pemeliharaan; (2) 44,91% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja operasional; serta (3) 42,35% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja non operasional. Gambar 3.82 Kontribusi Kelompok Satker Terhadap Capaian Realisasi ≥ 40% s/d Semester I TA 2016 Pada Setiap Kategori Struktur Belanja


Bila ditelusuri secara mendalam, maka terdapat perbedaan pola/kecenderungan kelompok cluster yang memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian realisasi yang melebihi target pada kategori satker non operasional-operasional dengan kategori pemeliharaan. Pada kelompok kategori satker yang alokasi belanjanya dikuasai oleh belanja bersifat non operasional dan operasional, kelompok cluster yang lebih besar kontribusinya adalah kelompok cluster satker yang alokasi belanja non operasional – operasionalnya dominan (persentase alokasinya > 50% total alokasi belanja non pegawai satker). Sementara itu, pada kelompok kategori satker yang alokasi belanjanya dikuasai oleh belanja pemeliharaan, kelompok cluster yang lebih besar kontribusinya justru adalah kelompok cluster satker yang alokasi belanja non operasional tidak dominan (menguasai tetapi persentase alokasinya < 50% total alokasi belanja non pegawai satker). -

Mayoritas satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja dengan karakteristik belanja bersifat bantuan pemerintah, bantuan sosial, pembangunan fisik dan pengadaan barang memiliki kecenderungan lebih besar untuk tidak berhasil

mencapai atau melampaui target realisasi

semesteran.

180

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Hal tersebut dikonfirmasi oleh nilai persentase jumlah satker yang realisasinya < 40% pada keempat kelompok kategori tersebut yang lebih tinggi dibandingkan persentase jumlah satker yang realisasinya ≥ 40%. Selain itu, berdasarkan data yang diolah ternyata diketahui bahwa nilai ratarata realisasi satker pada keempat kategori tersebut memang lebih kecil dari 40%, dengan rincian: (i) 33,20% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja pembangunan fisik; (2) 28,58% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja pengadaan barang; (3) 23,34% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja bantuan pemerintah; serta (4) 3,56% untuk satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja bantuan sosial. Gambar 3.83 Kontribusi Kelompok Satker Terhadap Capaian Realisasi < 40% s/d Semester I TA 2016 Pada Setiap Kategori Struktur Belanja


Bila ditelusuri secara mendalam, maka terdapat perbedaan pola/kecenderungan kelompok cluster yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ketidaktercapaian target realisasi pada kategori satker bantuan pemerintah-bantuan sosial-pembangunan fisik dengan kategori satker pengadaan barang. Pada kelompok kategori satker yang alokasi belanjanya dikuasai oleh belanja bersifat bantuan pemerintah, bantuan sosial, dan pembangunan fisik; kelompok cluster yang lebih besar kontribusinya terhadap ketidaktercapaian target realisasi adalah kelompok cluster satker yang alokasi belanja bantuan pemerintah-bantuan sosial-pembangunan fisiknya dominan (persentase alokasinya > 50% total alokasi belanja non pegawai satker). Sementara itu, pada kelompok kategori satker yang alokasi belanjanya dikuasai oleh belanja pengadaan barang, kelompok cluster yang lebih besar kontribusinya terhadap ketidaktercapaian target realisasi justru adalah kelompok cluster satker yang alokasi belanja pengadaan barangnya tidak dominan (menguasai tetapi persentase alokasinya < 50% total alokasi belanja non pegawai satker).

181

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Setelah mengetahui kecenderungan pola realisasi pada setiap kategori struktur belanja satker, maka kita dapat nyatakan bahwa perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok kategori satker yang secara karakteristik memiliki kecenderungan untuk memiliki capaian realisasi yang rendah di Semester I Tahun 2016, yaitu: bantuan pemerintah, bantuan sosial, pembangunan fisik dan pengadaan barang. Untuk mendorong perubahan pola atau kecenderungan yang terjadi, harus dilakukan mitigasi masalah pada keempat kategori satker dengan struktur belanja tersebut, diantaranya melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang disampaikan sejak awal tahun. Bahkan, beberapa langkah persiapan pelaksanaan kegiatan (khususnya untuk pembangunan fisik – berupa pelelangan, bantuan pemerintah & bantuan sosial – berupa penyiapan persyaratan & verifikasi calon penerima) dapat dilakukan di tahun anggaran sebelumnya agar ketika DIPA terbit di awal tahun kegiatan bisa langsung dilaksanakan. Di sisi lain, terkait dengan pengadaan barang perlu didorong agar dilaksanakan sesuai langkah strategis pelaksanaan anggaran, yaitu sebelum bulan Maret tahun berjalan. Hal tersebut dapat dilakukan karena biasanya paket pekerjaan pengadaan barang bernilai dibawah 200 juta dan dapat dilakukan tanpa melalui rangkaian prosedur pelelangan, sehingga barang bisa segera dimanfaatkan mulai awal tahun. 3.4.5 ANALISIS MASALAH PENYELESAIAN TAGIHAN Analisis masalah penyelesaian tagihan merupakan salah satu dari tiga pendekatan analisis penelitian terbaru yang dijadikan terobosan dan ditampilkan dalam reviu pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2016. Analisis masalah penyelesaian tagihan digunakan untuk mengetahui faktorfaktor

yang

menyebabkan

penyelesaian

tagihan

LS

non

belanja

pegawai

terlambat

diselesaikan/disampaikan ke KPPN. Untuk mendukung analisis masalah penyelesaian tagihan digunakan data hasil survey penyelesaian tagihan yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada periode bulan Juni dan Juli 2016 dengan melakukan kunjungan dan wawancara langsung dengan beberapa satker dan pihak ketiga (rekanan) yang memenuhi kriteria, yaitu: memiliki nilai/jumlah tagihan terlambat relatif besar serta memiliki alamat/lokasi yang jelas dan terjangkau, yaitu berada di kota Ternate. (Daftar pertanyaan yang diajukan saat kegiatan survey dapat dilihat dalam lampiran VI) Kegiatan survey tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpatuhan satker terhadap ketentuan batas waktu penyelesaian tagihan yang diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada saat itu (yaitu tanggal 21 Juni 2016) dengan menggunakan data Laporan Kemajuan Data Kontrak yang diambil dari aplikasi Sintesa, diketahui bahwa tingkat keterlambatan penyelesaian tagihan yang dilakukan satker di wilayah Maluku Utara relatif tinggi yaitu mencapai ±13% dari banyaknya tagihan yang masuk ke KPPN. Selain itu, ditemukan juga adanya nilai outstanding tagihan jatuh tempo yang belum diajukan tagihannya hingga akhir Semester I dengan jumlah yang besar, yaitu mencapai Rp. 173.371.708.710,- atau 3,20% nilai APBN di Maluku Utara.

182

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Dalam rangka melakukan kajian terkait dengan masalah penyelesaian tagihan, digunakan beberapa variabel pertanyaan/pernyataan permasalahan. Penentuan variabel tersebut ditentukan berdasarkan studi literatur (termasuk bahan survey penyelesaian tagihan yang dilaksanakan oleh DIrektorat Pelaksanaan Anggaran) dan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Tim Kajian/Survey Penyelesaian Tagihan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Beberapa variabel yang diuji dalam kajian tersebut dapat dilihat dalam gambar 3.84 di bawah ini. 3.84 Variabel penelitian yang digunakan dalam kajian penyelesaian tagihan tahun 2016

Sumber: diolah dari survey penyelesaian tagihan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2016.

Setelah dilakukan pengolahan atas hasil survey yang telah dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan dari setiap variabel sebagai berikut. Pengalaman Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Bila dilihat dari sudut pandang satker, responden yang menjawab kuesioner bisa dikatakan sudah cukup berpengalaman dalam proses pengadaan barang dan jasa. Beberapa pejabat perbendaharaan sudah terbiasa mengerjakan paket pekerjaan dalam satu tahun anggaran. Sebanyak 73% responden menyatakan pernah mengerjakan paket pekerjaan dengan nilai kurang dari 200 juta Rupiah, 60% responden pernah mengerjakan paket pekerjaan dengan nilai 200 juta sampai dengan 5 miliar Rupiah dan 33% Responden pernah mengerjakan paket pekerjaan dengan nilai lebih dari 5 miliar

183

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 rupiah. Diantara paket pekerjaan yang ada, jumlah paket pekerjaan yang dibayar sekaligus masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang dibayar secara bertahap (per termin). Untuk jenis belanja yang pernah ditangani, sebagian besar sudah pernah menangani belanja barang dan belanja modal, baik berupa pengadaan barang/jasa maupun konstruksi fisik bangunan. Bila dilihat dari sudut pandang penyedia barang/jasa, terlihat adanya kondisi yang cukup berimbang antara penyedia yang telah banyak pengalaman dengan yang belum banyak pengalaman mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk paket pekerjaan pengadaan yang bernilai relatif besar, umumnya para rekanan merupakan penyedia barang/jasa yang telah berpengalaman. Sementara itu, untuk pekerjaan yang bernilai kecil, umumnya para rekanan merupakan individu pengusaha atau badan usaha yang belum lama berdiri dan masih minim pengalaman terlibat dalam pengadaan. Jangka Waktu Penyelesaian Tagihan Bila dilihat dari sudut pandang satker, seluruh responden mengaku bahwa rata-rata waktu untuk pengajuan tagihan dari penyedia barang adalah kurang dari satu minggu setelah barang/jasa diterima oleh satker atau pekerjaan fisik telah diselesaikan oleh pihak ketiga. Penyelesaian SPP (setelah tagihan disampaikan pihak ketiga) biasanya memakan waktu kurang dari satu minggu (terdapat satu responden -satker Spripim Polda Malut- yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu karena harus menunggu kelengkapan berkas dari 3 subsatker). Penyelesaian SPM (setelah penyampaian SPP) sudah baik karena dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu.Penyampaian SPM ke KPPN oleh satker sudah dilakukan sesegera mungkin setelah SPM ditandatangani atau kurang dari 1 minggu terhitung dari tanggal SPM. Pemahaman Atas Ketentuan Penyelesaian Tagihan Bila dilihat dari sudut pandang satker, Sebagian besar responden sudah paham atas ketentuan Pasal 39 s/d 64 PMK Nomor 190/PMK.05/2012 yang mengatur secara-rata-rata batas waktu penyelesaian tagihan kepada Negara adalah 17 hari kerja. Responden juga sudah paham dengan proses pendaftaran data supplier dan data kontrak ke KPPN yang diatur dalam pasal 36 PMK Nomor 190/PMK.05/2012

yaitu kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah

ditandatangani dan data yang dicantumkan di dalam SPM data supplier yang didaftarkan. Di sisi lain, masih terdapat sebagian kecil responden yang belum paham dengan kedua aturan ini (batas waktu penyelesaian tagihan dan penyampaian data kontrak), meskipun demikian responden tersebut menyatakan bahwa mereka memilliki keinginan/kesadaran mandiri untuk tidak menunda dan segera menyelesaikan pembayaran tagihan pihak ketiga sehingga ketidaktahuan/ketidakpahaman tersebut tidak menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan pihak ketiga. Sebagian besar responden yang telah memahami ketentuan/peraturan terkait penyelesaian

tagihan dan pendaftaran data kontrak

mengaku memperoleh pemahaman aturan melalui berbagai cara dan upaya. Beberapa cara dan upaya yang dilakukan untuk memahami peraturan-peraturan tersebut antara lain: mengikuti berbagai

184

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 sosialisasi baik yang dilakukan oleh KPPN maupun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, ikut serta dalam Forum Diskusi, serta melakukan upaya belajar secara mandiri dengan membaca referensi dari buku/peraturan, internet, dan konsultasi langsung dengan CSO KPPN. Bila dilihat dari dari sudut pandang penyedia barang/jasa, terlihat kondisi bahwa hampir sebagian besar penyedia (terutama yang merupakan pengusaha kelas kecil dan menengah) memiliki pemahaman yang minim terhadap ketentuan/peraturan terkait penyelesaian tagihan atas beban APBN, bahkan sebagian besar tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur batas waktu penyelesaian tagihan. Selain itu, sebagian besar rekanan belum mengetahui alur prosedur penyelesaian tagihan mulai dari rekanan-satker-KPPN. Sebagian penyedia barang/jasa memahami bahwa batas waktu penyelesaian adalah apa yang tercantum dalam kontrak dan menilai bahwa batas waktu tersebut dinilai wajar dan telah sesuai dengan praktik bisnis yang lazim dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus keterlambatan pembayaran sangat disayangkan masih ditemukan indikasi bahwa terdapat satker ‘mengkambinghitamkan KPPN’ atas terjadinya kasus keterlambatan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, Ditjen Perbendaharan tidak boleh lagi hanya berada ‘dalam tempurung’ dan melihat hanya satker saja yang menjadi stakeholder-nya. Ditjen Perbendaharaan harus menyadari bahwa seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan APBN harus teredukasi dengan baik melalui berbagai sarana informasi dan publikasi. Pihak Yang Terlibat Langsung Dalam Penyelesaian Tagihan Di Satker Melalui wawancara dengan responden yang dikunjungi diketahui bahwa dalam proses penyelesaian tagihan LS pihak ketiga di Satker, PPK dan PP-SPM tidak bekerja sendiri dan dibantu oleh pegawai yang lainnya. Pihak yang terlibat membantu biasanya adalah staff bagian keuangan, dimana baik PPK maupun PPSPM biasanya memiliki jabatan struktural sehingga memiliki staff yang membantu penyelesaian kelengkapan berkas administrasi. Bantuan dan keterlibatan pihak lain ini dibutuhkan untuk membantu proses penyelesaian tagihan agar lebih cepat. Saat melakukan survey penyelesaian tagihan ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa satker yang secara langsung terlibat dalam penyiapan kelengkapan dokumen tagihan yang seharusnya disampaikan oleh pihak rekanan (misalnya pembuatan invoice, SSP, Faktur, dll), artinya pihak rekanan “tinggal terima beres saja”. Satker-satker dengan tipe demikian biasanya melakukan hal tersebut karena dianggap lebih cepat, praktis, dan mudah. Kecenderungan Pilihan Mekanisme Pengajuan Tagihan Yang Bersifat Termin Untuk pengajuan tagihan yang bersifat termin, seluruh responden mengaku selalu memilih untuk mengajukannya sesuai dengan ketentuan termin yang telah diatur dalam kontrak. Namun dalam beberapa kasus, pengajuan jumlah tagihan disesuaikan dengan perkembangan fisik pekerjaan. Ketika terjadi kasus demikian, maka responden yang dikunjungi mengaku akan selalu melakukan penyesuaian data kontrak. Bila mengacu pada data outstanding tagihan yang sebelumnya pernah disinggung pada

185

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 sub subbab 3.3.3 ketika membahas tentang analisis masalah pada indikator kinerja penyelesaian tagihan, ditunjukkan bahwa secara faktual di akhir semester I terdapat 32 termin (±13% total termin yang terlambat) yang memiliki potensi mengalami kondisi yang disebutkan tersebut. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan data monitoring kontrak per tanggal 30 Juni 2016, terdapat 238 termin tagihan yang terlambat yang berasal dari 206 kontrak dengan tipe pembayaran bertahap. Selain karena kebijakan di internal satker, tantangan dalam mengajukan pembayaran termin secara tepat waktu sesuai kontrak yang didaftarkan juga berasal dari pihak penyedia barang/jasa. Diakui oleh beberapa penyedia barang/jasa yang dikunjungi/diwawancara, bahwa dalam situasi tertentu mereka lebih senang mengajukan tagihan secara sekaligus karena dianggap efektif, praktis, dan tidak merepotkan mereka. Hal ini terjadi karena biasanya mereka ingin fokus pada penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu. Di sisi lain, tindakan ini biasa dipilih oleh penyedia barang/jasa ketika menurut mereka biaya yang dikeluarkan masih relatif bisa ditanggulangi sehingga dianggap belum perlu meminta pembayaran dari satker. Faktor Dominan Keterlambatan Pembayaran Tagihan Sebelum melakukan kajian/survey, melalui kajian serta diskusi yang dilakukan secara internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, ditetapkan 7 (tujuh) faktor yang dijadikan sub variabel penelitian karena dinilai/dianggap menjadi penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian tagihan, diantaranya: (a) Keterlambatan penyampaian tagihan dari penyedia barang dan jasa, (b) Penolakan/pengembalian oleh satker karena dokumen/persyaratan yang tidak lengkap, (c) Volume beban kerja PPK/PPSPM yang tinggi, (d) Retur SPP/SPM dari PPSPM/KPPN, (e) Permasalahan dalam kualitas pekerjaan, (f) Kemungkinan konflik kepentingan, serta (g) Kesulitan komunikasi/jarak/lokasi penyedia barang dan jasa. Faktor dominan penyebab keterlambatan pembayaran tagihan ditentukan berdasarkan nilai rasio atau indeks intensitas keterjadian faktor tersebut. Nilai rasio/indeks intensitas keterjadian untuk ketujuh faktor tersebut diatas diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut: -

Meminta pendapat pihak responden (satker dan pihak ketiga) mengenai tingkat intensitas keterjadian ketujuh faktor tersebut di atas ketika melakukan proses penyelesaian tagihan melalui prosedur wawancara. Tingkat intensitas keterjadian faktor yang ditanyakan meliputi 5 (lima) level frekuensi: tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Dalam prosesnya, setiap level intensitas keterjadian tersebut diukur dalam skala likert, mulai dari 0 (nol) untuk tidak pernah terjadi hingga 4 (empat) untuk sangat sering.

-

Setelah seluruh pendapat responden satker dan penyedia barang/jasa terkumpul, dilakukan proses pemeriksaan dan tabulasi pendapat responden hasil proses wawancara per faktor per level intensitas dan per responden. Setelah selesai ditabulasi, dilakukan proses rekapitulasi untuk mengetahui jumlah pendapat per faktor dan per level intensitas.

-

Setelah jumlah pendapat per faktor dan per level intensitas direkap, maka dihitung nilai total faktor masalah (NTF) dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot skala likert (BSL; tidak

186

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 pernah = 0, pernah = 1, kadang-kadang = 2, sering = 3, dan sangat sering = 4) untuk setiap level intensitas dengan banyaknya responden yang memilihnya. Dalam bentuk formula, nilai total faktor masalah (NTF) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 𝑁𝑇𝐹 = ∑4𝑖=0( 𝐵𝑆𝐿 𝑥 n Responden) -

Setelah nilai total faktor masalah (NTF) diperoleh, maka dilakukan perhitungan rasio atau indeks intensitas keterjadian faktor (IIKF). Rasio atau indeks intensitas keterjadian faktor (IIKF) dihitung dengan membagi nilai total faktor masalah (NTF) dengan nilai maksimal nilai total faktor masalah (NTF) yang mungkin bisa diperoleh. Dalam bentuk formula, nilai rasio atau indeks intensitas keterjadian faktor (IIKF). dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

𝐼𝐼𝐾𝐹 =

𝑁𝑇𝐹 4 𝑥 𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

Faktor dominan penyebab keterlambatan penyelesaian tagihan yang diperoleh dari hasil pengolahan data survey yang dilakukan dapat dilihat dalam gambar 3.85 di bawah ini. 3.85 Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Tagihan dan Intensitas Keterjadiannya

Sumber: diolah dari survey penyelesaian tagihan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2016. Keterangan: FAKTOR a - Keterlambatan Penyampaian tagihan dari penyedia barang dan jasa; FAKTOR b - Penolakan/pengembalian oleh satker karena dokumen/persyaratan yang tidak lengkap; FAKTOR c - Volume beban kerja PPK/PPSPM yang tinggi; FAKTOR d - Retur SPP/SPM dari PPSPM KPPN; FAKTOR e - Permasalahan dalam Kualitas Pekerjaan; FAKTOR f - Kemungkinan konflik kepentingan; FAKTOR g - Kesulitan Komunikasi/jarak/lokasi penyedia barang dan jasa.

Mengacu pada data hasil survey penyelesaian tagihan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.85 di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai rasio intensitas keterjadian, maka peringkat faktor dominan penyebab keterlambatan penyelesaian tagihan adalah sebagai berikut:

187

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 (1) retur SPP dari PPSPM atau retur SPM dari KPPN dianggap sebagai faktor yang paling dominan menyebabkan keterlambatan penyelesaian tagihan LS pihak ketiga (IIKF=21,7%); (2) Volume beban kerja PPK/PPSPM yang tinggi (IIKF=16,7%); (3) Penolakan/pengembalian oleh satker karena dokumen/persyaratan yang tidak lengkap (IIKF=13,3%); (4) Keterlambatan Penyampaian tagihan dari penyedia barang dan jasa (IIKF=11,7%); (5) Permasalahan dalam Kualitas Pekerjaan (IIKF=8,3%); (6) Kesulitan Komunikasi/jarak/lokasi penyedia barang dan jasa (IIKF=8,3%); dan (6) Kemungkinan konflik kepentingan. Dengan demikian, terlihat bahwa faktor yang berasal dari internal satker (seperti retur SPP/SPM dan volume kerja PPK/PPSPM) lebih dominan menyebabkan keterlambatan penyelesaian tagihan

dibandingkan

faktor

yang

berasal

dari

pihak

penyedia

barang/jasa

(seperti

penolakan/penolakan satker, keterlambatan penyampaian berkas, kualitas pekerjaan). Penjelasan lebih mendalam mengenai permasalahan dalam setiap faktor permasalahan, dapat disampaikan sebagai berikut: -

Keterlambatan penyampaian tagihan dari penyedia barang dan jasa terjadi pada beberapa satker dengan tingkat intensitas yang cukup rendah. Hal ini disebabkan karena pihak ketiga (khususnya terkait bidang konstruksi) biasanya menunggu verifikasi dari pihak konsultan pekerjaan sebelum menyampaikan kelengkapan dokumen kepada satker.

-

Penolakan/pengembalian oleh satker karena dokumen/persyaratan yang tidak lengkap juga masih terjadi walaupun hanya sesekali. Beberapa kekurangan yang terjadi diantaranya: dokumen yang ditandatangani belum ditempel materai, SSP/faktur pajak belum ada, serta kesalahan jaminan uang muka.

-

Volume beban kerja PPK/PPSPM masih dianggap tidak terlalu mempengaruhi keterlambatan pembayaran tagihan namun relatif lebih sering terjadi dibandingkan faktor lainnya. PPK/PPSPM yang biasanya juga adalah pejabat struktural, memiliki staff yang membantu pelaksanaan pekerjaan, selain pekerjaan rutinitas sehari-hari, juga pekerjaan terkait penyelesaian tagihan. Pada beberapa momen terjadi keterlambatan penyelesaian tagihan karena pejabat harus berada di luar kantor untuk keperluan tugas, tetapi dari hasil wawancara diketahui bahwa umumnya rekanan memahami dan memaklumi keterlambatan penyelesaian tagihan karena kondisi tersebut.

-

Pengembalian SPP/SPM dari PPSPM/KPPN relatif sering terjadi di satker. Pengembalian SPP dari PPSPM masih terjadi dengan kesalahan-kesalahan redaksional seperti penulisan tanggal BAST, jumlah uang terbilang, jumlah uang muka, dan jaminan. Sementara itu, pengembalian SPM dari KPPN terjadi karena perbedaan/kesalahan data supplier, baik nama penerima maupun nomor rekening penerima, kesalahan uraian SPM, kesalahan pada jaminan uang muka (terutama terkait masa berlaku jaminan).

-

Permasalahan dalam kualitas pekerjaan sangat jarang terjadi. Namun, apabila hal ini terjadi maka PPK akan langsung memberitahu pihak penyedia barang/jasa untuk segera memperbaiki kualitas pekerjaan sebelum dilakukan Serah Terima.

188


Kemungkinan konflik kepentingan,

sangat jarang terjadi. Indikasi adanya kondisi seperti ini

digambarkan dangan situasi ketika petugas satker memiliki kecenderungan sengaja mengulur waktu atau menunda penyelesaian tagihan ke KPPN karena memiliki motif pribadi tertentu terkait dengan faktor ekonomi. Contoh: SPPD/uang jalan bolak balik ke KPPN. -

Kesulitan komunikasi/jarak/lokasi penyedia barang dan jasa sangat jarang terjadi karena biasanya pihak penyedia barang/jasa berada dalam wilayah kota yang sama. Namun, ada beberapa situasi dimana penyedia berasal dari luar kota bahkan luar pulau sehingga penyelesaian dan penyampaian persyaratan perlu waktu.

Tindakan Untuk Melakukan Konfirmasi Secara Proaktif Tindakan satker terhadap penyedia barang dan jasa yang terlambat menyampaikan tagihan adalah aktif menanyakan kepada pihak penyedia barang dan jasa terkait waktu penyampaian tagihan. Satker lebih memilih menanyakan secara informal terlebih dahulu apabila terjadi keterlambatan. Namun bila sudah terlalu lama, maka konfirmasi dilakukan secara formal melalui surat tertulis (jarang terjadi). Keberadaan Alat Kontrol Dan Monitoring Penyelesaian Tagihan Alat kontrol/monitoring khusus untuk penyelesaian tagihan masih menggunakan kartu pengawasan/kartu kendali, laporan dari konsultan dan menggunakan aplikasi SAS/SAIBA. Kebanyakan satker masih merasa tidak memerlukan alat kontrol secara khusus dalam proses penyelesaian tagihan. 3.4.6 ANALISIS PROYEKSI PENYERAPAN ANGGARAN Analisis proyeksi penyerapan anggaran merupakan salah satu dari tiga pendekatan analisis penelitian terbaru yang dijadikan terobosan dan ditampilkan dalam reviu pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2016. Metode yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi penyerapan anggaran adalah metode ekstrapolasi, yaitu suatu metode dengan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan dengan melihat tren. Proyeksi penyerapan anggaran akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data aktual pagu dan realisasi anggaran (kondisi 5 tahun terakhir mulai 2011-2015 dan tahun 2016 mulai Januari-Juni) yang ditampilkan dalam bab 2 sebelumnya dan bertujuan untuk memberi prediksi/perkiraan (perhitungan) mengenai keadaan realisasi pada masa mendatang (Semester II Tahun 2016). Analisis proyeksi yang akan dilakukan memiliki beberapa maksud dan manfaat, diantaranya: (i) sebagai early warning atas capaian realisasi belanja faktual di tahun berjalan; (ii) sebagai bahan untuk mendorong Kementerian/Lembaga untuk mempercepat realisasi belanja; serta (iii) sebagai informasi ke stakeholder mengenai perkiraan realisasi belanja hingga akhir tahun anggaran sehingga dapat menentukan langkah-langkah persiapan/antisipasi atas kemungkinan yang terjadi. Terdapat

beberapa

pendekatan,

model,

dan

data

pembanding

yang

dapat

digunakan/dimanfaatkan untuk menghitung dan melakukan analisis atas proyeksi penyerapan anggaran. Pendekatan yang dapat digunakan antara lain: (i) pendekatan bulanan; (ii) pendekatan

189

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 akumulasi; serta (iii) pendekatan aktual dan bulanan. Model yang bisa digunakan sebagai alat untuk menghitung proyeksi penyerapan anggaran antara lain: (i) Model proyeksi penyerapan anggaran secara total; dan (ii) proyeksi penyerapan anggaran per jenis belanja. Sementara itu, data pembanding yang dapat digunakan untuk membantu analisis proyeksi penyerapan anggaran antara lain: (i) data realisasi aktual APBN, (ii) data rencana penarikan dana halaman III DIPA, (iii) perkembangan kebijakan pelaksanaan anggaran, serta (iv) data blokir atau catatan pada halaman IV DIPA. Dengan menggunakan menu forecasting pada aplikasi microsoft excel, data pagu dan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir digunakan dan diolah untuk menyusun proyeksi penyerapan anggaran selama Tahun 2016. Data detail pengolahan/perhitungan proyeksi yang dilakukan dengan menggunakan model total maupun per jenis belanja dapat dilihat dalam lampiran VII. Sementara itu, data rekapitulasi hasil proyeksi yang disusun dapat dilihat dalam tabel 3.47 di bawah ini. Tabel 3.47 Hasil Pengolahan Analisis Proyeksi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 JENIS BELANJA

51

52

53

57

Total

PENDEKATAN PROYEKSI bulanan akumulasi Halaman III DIPA (NA) Halaman III DIPA (A) aktual + bulanan (NA) aktual + bulanan (A) bulanan akumulasi Halaman III DIPA (NA) Halaman III DIPA (A) aktual + bulanan (NA) aktual + bulanan (A) bulanan akumulasi Halaman III DIPA (NA) Halaman III DIPA (A) aktual + bulanan (NA) aktual + bulanan (A) bulanan akumulasi Halaman III DIPA (NA) Halaman III DIPA (A) aktual + bulanan (NA) aktual + bulanan (A) bulanan akumulasi Halaman III DIPA (NA) Halaman III DIPA (A) aktual + bulanan (NA) aktual + bulanan (A)

BULAN TOTAL % JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES S/D DES BLOKIR 5,1% 5,8% 6,6% 6,4% 6,1% 6,3% 14,0% 3,6% 10,0% 6,4% 6,9% 11,9% 89,1% 5,1% 10,9% 17,5% 23,9% 29,9% 36,3% 50,3% 53,9% 63,9% 70,4% 77,2% 89,1% 89,1% 5,8% 5,9% 6,4% 8,2% 7,8% 12,2% 9,5% 8,8% 11,8% 5,9% 8,9% 9,0% 100,0% 0,01% 5,8% 11,7% 18,1% 26,3% 34,1% 46,3% 55,8% 64,5% 76,3% 82,2% 91,0% 100,0% 100,0% 6,2% 7,3% 7,4% 8,2% 8,1% 16,4% 14,0% 3,6% 10,0% 6,4% 6,9% 11,9% 106,4% 6,2% 13,5% 21,0% 29,2% 37,3% 53,6% 67,7% 71,3% 81,3% 87,7% 94,6% 106,4% 106,4% 0,9% 2,5% 4,3% 6,1% 5,7% 7,4% 7,2% 5,9% 9,3% 7,4% 10,5% 21,3% 88,6% 0,9% 3,4% 7,7% 13,8% 19,6% 26,9% 34,2% 40,1% 49,3% 56,7% 67,3% 88,6% 88,6% 1,0% 2,1% 3,6% 5,6% 5,9% 6,6% 11,1% 10,8% 11,7% 11,9% 13,2% 16,5% 100,0% 1,0% 3,1% 6,8% 12,4% 18,3% 24,9% 36,0% 46,7% 58,4% 70,3% 83,5% 100,0% 100,0% 0,6% 3,1% 4,6% 6,5% 7,5% 8,3% 7,2% 5,9% 9,3% 7,4% 10,5% 21,3% 92,2% 0,6% 3,7% 8,3% 14,8% 22,3% 30,6% 37,8% 43,7% 53,0% 60,4% 70,9% 92,2% 92,2% 3,00% 0,0% 2,3% 2,1% 2,7% 8,3% 10,5% 9,8% 4,6% 11,1% 11,0% 12,0% 21,1% 95,5% 0,0% 2,3% 4,4% 7,1% 15,4% 25,9% 35,7% 40,3% 51,4% 62,4% 74,4% 95,5% 95,5% 0,4% 3,1% 4,0% 4,3% 5,7% 5,2% 8,6% 9,8% 11,1% 8,9% 11,5% 27,6% 100,0% 3,94% 0,4% 3,5% 7,5% 11,8% 17,4% 22,6% 31,2% 40,9% 52,0% 60,9% 72,4% 100,0% 100,0% 2,2% 2,3% 3,2% 4,0% 3,8% 9,5% 9,8% 4,6% 11,1% 11,0% 12,0% 21,1% 94,5% 2,2% 4,5% 7,7% 11,7% 15,5% 25,0% 34,8% 39,4% 50,5% 61,5% 73,5% 94,5% 94,5% 0,0% 0,8% 10,1% 11,5% 6,1% 9,9% 8,9% 7,2% 16,1% 12,1% 11,2% 0,9% 94,6% 0,0% 0,8% 10,8% 22,3% 28,4% 38,3% 47,3% 54,4% 70,5% 82,6% 93,8% 94,6% 94,6% 0,3% 3,5% 4,4% 6,7% 4,8% 5,7% 9,2% 9,3% 7,6% 13,6% 15,9% 18,9% 100,0% 0,00% 0,3% 3,8% 8,2% 14,9% 19,7% 25,4% 34,6% 43,9% 51,5% 65,1% 81,1% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 4,9% 8,9% 7,2% 16,1% 12,1% 11,2% 0,9% 62,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 5,7% 14,6% 21,8% 37,9% 50,0% 61,1% 62,0% 62,0% 0,9% 3,0% 3,4% 4,2% 7,2% 8,9% 9,7% 4,7% 10,4% 9,3% 10,8% 19,7% 92,4% 0,9% 3,9% 7,4% 11,6% 18,8% 27,7% 37,5% 42,2% 52,6% 61,9% 72,7% 92,4% 92,4% 1,6% 3,3% 4,3% 5,5% 6,2% 7,0% 9,6% 9,9% 11,4% 9,3% 11,6% 20,2% 100,0% 2,86% 1,6% 4,9% 9,3% 14,8% 20,9% 27,9% 37,5% 47,4% 58,8% 68,2% 79,8% 100,0% 100,0% 2,4% 3,6% 4,5% 5,7% 5,9% 10,4% 9,7% 4,7% 10,4% 9,3% 10,8% 19,7% 97,0% 2,4% 6,0% 10,4% 16,1% 22,0% 32,3% 42,1% 46,8% 57,3% 66,5% 77,3% 97,0% 97,0%

Sumber: diolah dari analisis proyeksi penyerapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut, 2016. Keterangan: bulanan =persentase proyeksi penyerapan anggaran bulanan yang disajikan secara non akumulatif; akumulasi = persentase proyeksi penyerapan anggaran bulanan yang disajikan secara akumulatif; ; Halaman III DIPA (NA) = taget/rencana persentase realisasi penyerapan anggaran bulanan menurut halaman III DIPA yang disajikan secara non akumulatif; Halaman III DIPA (A) ) = taget/rencana persentase realisasi penyerapan anggaran bulanan menurut halaman III DIPA yang disajikan secara akumulatif; aktual + bulanan (NA) = persentase realisasi penyerapan anggaran faktual (januari s/d juni) dan proyeksi penyerapan anggaran (juli s/d desember) yang disajikan secara non akumulatif; ; aktual + bulanan (A) = persentase realisasi penyerapan anggaran faktual (januari s/d juni) dan proyeksi penyerapan anggaran (juli s/d desember) yang disajikan secara akumulatif.

Berdasarkan hasil proyeksi yang disusun sebagaimana dilihat dalam tabel 3.47 di atas, maka dapat dihasilkan kesimpulan umum sebagai berikut: (i) secara individual dengan pendekatan bulanan dan akumulatif, belanja modal (53) diproyeksikan menjadi belanja dengan tingkat % realisasi tertinggi

190

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dengan nilai 95,5% di akhir tahun; (ii) secara individual dengan pendekatan gabungan aktual dan bulanan, belanja pegawai (51) diproyeksikan menjadi belanja dengan tingkat % realisasi tertinggi dengan nilai 106,4% di akhir tahun; (iii) secara total dengan pendekatan bulanan dan akumulatif, realisasi belanja total diproyeksikan mencapai angka persentase penyerapan sebesar 92,4%; (iv) secara total dengan pendekatan gabungan aktual dan bulanan, realisasi belanja total diproyeksikan mencapai angka persentase penyerapan sebesar 97,0; (v) terdapat 2 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai (51) dan belanja barang (52) yang realisasi aktual per tanggal 30 Juni 2016 melebihi proyeksi yang dibuat; (vi) terdapat 2 jenis belanja, yaitu belanja modal (53) dan belanja bantuan sosial (57) yang realisasi aktual per tanggal 30 Juni 2016 lebih kecil dari proyeksi yang dibuat; serta (vii) secara keseluruhan, realisasi belanja per tanggal 30 Juni 2016 lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat. Analisis detail proyeksi penyerapan anggaran menggunakan model proyeksi penyerapan anggaran secara total dan proyeksi penyerapan anggaran per jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisis Atas Hasil Proyeksi Belanja Pegawai (51) Berdasarkan data hasil proyeksi yang disusun sebagaimana dilihat dalam tabel 3.47 dapat diketahui bahwa tingkat persentase realisasi aktual belanja pegawai hingga akhir Semester I lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat persentase rencana realisasi menurut halaman III DIPA serta proyeksi realisasi yang disusun dengan perbandingan 53,6% : 46,3% : 36,3% untuk masing-masing kondisi secara berurutan. Bila diperhatikan secara seksama, maka tingkat deviasi realisasi aktual dengan target rencana serta proyeksi yang disusun relatif besar karena realisasi aktual meleset di atas 5% dari target dan proyeksi dengan posisi yang cenderung lebih baik. Hal ini menunjukkan gambaran positif atas pelaksanaan anggaran pada jenis belanja pegawai secara umum. Apabila realisasi anggaran di Semester II konsisten dengan proyeksi, maka realisasi belanja pegawai diprediksi akan menembus angka 106,4% atau minus sebesar 6,4% dari alokasi pagu yang dimiliki. Sementara itu, bila realisasi anggaran di Semester II konsisten dengan halaman III DIPA, maka realisasi belanja pegawai diprediksi akan menembus angka 107,3% atau minus sebesar 7,3% dari alokasi pagu yang dimiliki. Memperhatikan kondisi minus yang mungkin terjadi, maka perlu dilakukan revisi untuk menambah pagu pada jenis belanja pegawai sebelum akhir tahun anggaran atau batas waktu revisi berakhir. Analisis Atas Hasil Proyeksi Belanja Barang (52) Berdasarkan data hasil proyeksi yang disusun sebagaimana dilihat dalam tabel 3.47 dapat diketahui bahwa tingkat persentase realisasi aktual belaja barang hingga akhir Semester I lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat persentase sesuai proyeksi realisasi yang disusun serta rencana realisasi menurut halaman III DIPA dengan perbandingan 30,6% : 26,9% : 24,9% untuk masing-masing kondisi secara berurutan. Bila diperhatikan secara seksama, maka tingkat deviasi realisasi aktual dengan target

191

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 rencana serta proyeksi yang disusun relatif besar karena realisasi aktual meleset di kisaran 5% dari target dan proyeksi dengan posisi yang cenderung lebih baik. Hal ini menunjukkan gambaran positif atas pelaksanaan anggaran pada jenis belanja barang secara umum. Apabila realisasi anggaran di Semester II konsisten dengan proyeksi, maka realisasi belanja barang diprediksi akan mencapai angka 92,2%. Apabila demikian, maka capaian target realisasi cenderung tidak optimal walaupun memang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Berdasarkan proyeksi yang telah disusun dan target rencana penarikan dana pada halaman III DIPA terlihat kecenderungan akan adanya realisasi yang menumpuk di akhir tahun (khususnya bulan November dan Desember), sehingga perlu diwaspadai oleh KPPN. Satker yang memiliki alokasi belanja barang perlu didorong menyesuaikan rencana penarikan dan merealisasikan belanja barang sesegera mungkin sebelum akhir tahun. Melihat posisi blokir yang ada hingga akhir semester I yang hanya mencapai 3% saja dari total pagu, maka capaian realisasi sesuai proyeksi sebesar 92,2% tampak masih realistis untuk dicapai karena dengan memperhitungkan keberadaan blokir sekalipun realisasi masih mungkin dilakukan sesuai proyeksi. Meskipun demikian, agar realisasi dapat berjalan optimal, hendaknya blokir yang masih ada segera diselesaikan untuk memberikan fleksibilitas dalam realisasi belanja barang. Analisis Atas Hasil Proyeksi Belanja Modal (53) Berdasarkan data hasil proyeksi yang disusun sebagaimana dilihat dalam tabel 3.47 dapat diketahui bahwa tingkat persentase realisasi aktual belanja modal hingga akhir Semester I lebih rendah dibandingkan dengan tingkat persentase sesuai proyeksi realisasi yang disusun namun lebih tinggi dibandingkan target realisasi menurut halaman III DIPA dengan perbandingan 25,9% : 25,0% : 22,6% untuk masing-masing kondisi secara berurutan. Bila diperhatikan secara seksama, maka tingkat deviasi realisasi aktual dengan proyeksi yang disusun relatif kecil karena realisasi aktual hanya meleset di bawah 1% dari proyeksi dengan posisi yang disusun. Dengan tingkat realisasi yang masih rendah bahkan dibawah proyeksi dan target, maka penyerapan anggaran di Semester berikutnya perlu lebih ditingkatkan. Apabila realisasi anggaran di Semester II konsisten dengan proyeksi, maka realisasi belanja modal diprediksi akan mencapai angka 94,5% dari alokasi pagu yang dimiliki. Capaian realisasi tersebut dianggap cenderung tidak optimal karena masih dibawah rata-rata realisasi 5 tahun terakhir yang sebesar 97,14%. Oleh karena itu, satker yang memiliki alokasi belanja modal perlu didorong untuk meningkatkan realisasi anggarannya. Melihat data proyeksi dan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA terlihat adanya kecenderungan penyerapan anggaran pada jenis belanja modal mulai mengalami kenaikan pada bulan September dan akan melonjak ±2 kali lipat dari biasanya pada bulan Desember. Dengan proyeksi demikian, perlu ada persiapan dari KPPN serta Kantor pusat mensiasati kondisi yang diproyeksikan. Untuk mengantisipasinya, sejak jauh-jauh hari telah disiapkan kebijakan

192

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 pembatasan pengajuan pencairan dana serta kebijakan untuk mendorong percepatan realisasi belanja satker sebelum akhir tahun. Melihat posisi blokir yang ada hingga akhir semester I, maka capaian realisasi sesuai proyeksi yang sebesar 94,5% masih mungkin dicapai karena total blokir hanya mencapai 3,94% pagu saja. Namun demikian, celah yang tersedia sangat sempit sehingga agar realisasi bisa lebih optimal mestinya blokir-blokir tersebut tetap diupayakan untuk diselesaikan. Analisis Atas Hasil Proyeksi Belanja Bantuan Sosial (57) Berdasarkan data hasil proyeksi yang disusun sebagaimana dilihat dalam tabel 3.47 dapat diketahui bahwa tingkat persentase realisasi aktual belanja bantuan sosial hingga akhir Semester I lebih rendah dibandingkan dengan tingkat persentase sesuai proyeksi realisasi yang disusun serta target realisasi menurut halaman III DIPA dengan perbandingan 38,3% : 25,4% : 5,7% untuk masing-masing kondisi secara berurutan. Bila diperhatikan secara seksama, maka tingkat deviasi realisasi aktual belanja bantuan sosial dengan proyeksi yang disusun relatif besar karena realisasi aktual melenceng sebesar 32% di bawah proyeksi yang disusun. Dengan tingkat realisasi yang masih sangat rendah (hanya 5,7%), maka realisasi belanja bantuan sosial di Semester II kemungkinan mengalami penumpukan. Apabila realisasi anggaran di Semester II konsisten dengan proyeksi yang disusun, maka realisasi belanja bantuan sosal diprediksi hanya akan mencapai angka 62% dari alokasi pagu yang dimiliki. Sementara itu, bila menggunakan rencana halaman III DIPA, maka realisasi akan mampu mencapai 80,3%. Bila prediksi tersebut benar-benar terjadi, maka capaian realisasi belanja bantuan sosial akan sangat jauh dari rata-rata realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar 93,85%. Padahal di awal tahun, realisasi belanja bantuan sosial diproyeksikan akan mampu mencapai angka 94,6%. Dengan demikian, artinya apabila realisasi diharapkan sesuai proyeksi awal tahun maka pada semester II tedapat selisih 88,9% angka realisasi belanja yang harus dikejar. Melihat halaman III DIPA, perlu diantisipasi kemungkinan penumpukan tagihan di 2 (dua) bulan terakhir tahun 2016. Dengan tidak adanya blokir anggaran yang ada hingga akhir semester I, maka capaian realisasi sesuai proyeksi masih dicapai dengan lebih fleksibel. Disamping itu untuk mempertahankan capaian realisasi sesuai proyeksi maka satker perlu didorong untuk merealisasikan anggaran bantuan sosialnya secara bertahap sesuai dengan jumlah penerima bantuan yang telah terverifikasi dan tidak perlu menunggu keseluruhan jumlah atau target terverifikasi. Analisis Atas Hasil Proyeksi Belanja Secara Keseluruhan Berdasarkan data hasil proyeksi yang disusun sebagaimana dilihat dalam tabel 3.47 dapat diketahui bahwa tingkat persentase realisasi aktual belanja secara keseluruhan hingga akhir Semester I lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat persentase rencana realisasi menurut halaman III DIPA serta proyeksi realisasi yang disusun dengan perbandingan 32,3% : 27,9% : 27,7% untuk masing-masing kondisi secara berurutan. Bila diperhatikan secara seksama, maka tingkat deviasi realisasi aktual total

193

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 belanja dengan proyeksi yang disusun relatif kecil dan masih dalam batas wajar karena realisasi aktual hanya melenceng sebesar 5% di atas proyeksi yang disusun maupun target penarikan dana yang dituangkan dalam halaman III DIPA. Hal ini menunjukkan gambaran positif atas pelaksanaan anggaran yang terjadi sampai dengan semester I Tahun 2016. Apabila realisasi anggaran di Semester II konsisten dengan proyeksi, maka realisasi belanja secara keseluruhan diprediksi akan menembus angka 97% dari alokasi pagu yang dimiliki. Apabila demikian, maka capaian realisasi yang dicapai lebih besar dari rata-rata realisasi lima tahun terakhir yang sebesar 94,69%. Melihat posisi blokir yang ada hingga akhir semester I, maka capaian realisasi sesuai proyeksi tersebut masih mungkin dicapai karena total blokir hanya mencapai 2,86% pagu saja. Namun demikian, celah yang tersedia sangat sempit sehingga agar optimal mestinya blokir-blokir tersebut tetap diupayakan untuk dibuka atau diselesaikan. Setelah menyimak penjelasan dan uraian yang telah disampaikan, perlu diingat bahwa proyeksi penyerapan anggaran yang disusun dibuat berdasarkan trend sehingga hanya bersifat sementara (tentatif) serta memiliki kemungkinan salah. Meskipun demikian, proyeksi yang disusun dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk menyiapkan langkah antisipasi dan penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran di periode mendatang. Bila kita perhatikan data aktual realisasi hingga akhir Semester I, dapat dikatakan bahwa tingkat akurasi proyeksi menggunakan model jenis belanja hanya cukup akurat untuk jenis belanja barang dan modal. Di sisi lain, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa bahwa tingkat akurasi proyeksi menggunakan model total belanja cukup akurat. 3.5 RUMUSAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TA 2016 Pada empat subbab sebelumnya telah banyak dibahas mengenai berbagai permasalahan anggaran yang terjadi selama Semester I Tahun 2016. Dengan memanfaatkan data yang bersifat primer (misal: hasil survey/kuesioner) maupun sekunder (misal: data pagu, realisasi, serta indikator pelaksanaan anggaran dari Direktorat PA dan KPPN), permasalahan dalam pelaksanaan anggaran diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode analisis secara lebih lengkap dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang waktu (baik masa lalu, masa kini, dan masa depan). Pada bagian subbab 3.1 telah diidentifikasi dan disampaikan masalah utama dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, yaitu: tidak optimalnya kualitas pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2016. Masalah utama ini dikontribusi oleh adanya kendala/masalah teknis dalam pelaksanaan anggaran dan kendala/masalah dalam pengelolaan keuangan satker. Masalah teknis dalam pelaksanaan anggaran dapat dinilai menggunakan dua indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu (i) realisasi penyerapan dan (ii) pagu minus. Sementara itu, masalah pengelolaan keuangan satker dapat dinilai dengan menggunakan sebelas indikator kinerja pelaksanaan anggaran di luar realisasi

194

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 penyerapan dan pagu minus, yaitu: (i) Pengelolaan Uang Persediaan (UP); (ii) Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan; (iii) Penyelesaian Tagihan LS Non Belanja Pegawai; (iv) Deviasi Halaman III DIPA; (v) Penyampaian Data Kontrak; (vi) Pengajuan Revisi DIPA; (vii) Pengembalian/ Kesalahan SPM; (viii) Retur SP2D; (ix) Pengajuan Dispensasi SPM di akhir Tahun; (x) Deviasi Renkas/Rencana Penarikan Dana; dan (xi) Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran. Pada bagian subbab 3.2 dengan menggunakan pendekatan klasifikasi anggaran, diketahui ada indikasi masalah teknis seperti: Akselerasi Penyerapan yang Lambat di Awal Tahun, realisasi individual wilayah dibawah realisasi nasional, Penurunan Trend Realisasi Individual, Rendahnya Realisasi Anggaran Individual, Belum adanya realisasi Anggaran Individual (masih 0%), Minimnya Kontribusi Individual Atas Total Realisasi, Besarnya Kontribusi Individual Atas Total Ketidak-serapan, Realisasi di atas Alokasi anggaran (Pagu Minus). Melalui pendekatan klasifikasi anggaran, indikasiindikasi masalah teknis pelaksanaan anggaran dianalisis dan ditelusuri berdasarkan klasifikasi Fungsi, Kementerian/Lembaga, Satker, Program, Jenis Belanja, dan Jenis Kewenangan. Penelusuran masalah teknis pada setiap klasifikasi anggaran menggunakan beberapa alat ukur utama, seperti: % realisasi total (nasional/ regional/ tahun berjalan/ tahun sebelumnya), % margin kontribusi terhdap realisasi, dan % kontribusi terhadap ketidakserapan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan klasifikasi anggaran yang bermasalah untuk kemudian diteliti detail penyebab masalahnya. Selain mengidentifikasi letak dan detail penyebab masalah teknis di setiap klasifikasi anggaran, pada bagian akhir subbab 3.2 ini juga dianalisis dampak masalah teknis pelaksanaan anggaran pada klasifikasi anggaran tertentu terhadap implementasi program nasional Nawa Cita secara keseluruhan. Pada bagian subbab 3.3 dengan menggunakan pendekatan indikator pelaksanaan anggaran diketahui ada indikasi masalah pengelolaan keuangan pada satker K/L di wilayah Maluku Utara yang diindikasikan indeks nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang tidak sempurna atau bernilai 100%. Indikasi permasalahan pada setiap indikator pelaksanaan anggaran tersebut dianalisis dengan melihat sejauh mana kondisi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, pada subbab 3.4, untuk mempertajam analisis permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi selama Semester I Tahun 2016 disajikan 6 (enam) analisis tambahan yang dikelompokkan dalam

2 (dua) kelompok pendekatan penelitian. Kedua kelompok pendekatan

penelitian tersebut adalah (i) pendekatan penelitian terdahulu - pengembangan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebelumnya; serta (ii) pendekatan penelitian terbaru - terobosan analisis yang belum pernah dilakukan dalam oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebelumnya. Pendekatan penelitian terdahulu digunakan dalam melakukan analisis tambahan yang terkait dengan: (i) pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran; (ii) aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker; serta (iii) tindak lanjut langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Sementara itu, pendekatan penelitian terbaru digunakan dalam melakukan analisis tambahan yang terkait dengan: (i) hubungan struktur belanja dengan realisasi anggaran; (ii)

195

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 faktor penyebab keterlambatan penyelesaian tagihan; serta (iii) penyiapan proyeksi realisasi anggaran. Melalui keenam analisis tambahan inilah, diperoleh potret/gambaran kondisi pelaksanaan anggaran Semester I TA 2016 secara lebih lengkap. Secara singkat, rumusan permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi dan dibahas pada subbab-subbab sebelumnya dapat diringkas serta disajikan dalam gambar 3.86 di bawah ini. Gambar 3.86 Rumusan Masalah Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016

Keterangan: * individual berarti terjadi pada level fungsi, program, kegiatan, Kementerian/Lembaga, Satker, Jenis Belanja, Jenis Kewenangan tertentu saja

196

4.1 Pokok-Pokok Program Nawa Cita dan Pendekatan Analisisnya

4.2.1 Implementasi Program Nawa Cita Bidang Kesehatan AT 2016

BAB IV Analisis Aspek Khusus

4.2 Analisis Pelaksanaan Anggaran Program Nawa Cita

4.2.2 Implementasi Program Nawa Cita Bidang Pendidikan TA 2016 4.2.3 Implementasi Program Nawa Cita Bidang Pangan/Pertanian TA 2016 4.2.4 Implementasi Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Prioritas

4.3 Rekomendasi Pelaksanaan Anggaran Aspek Khusus

BAB IV Analisis Aspek Khusus.mmap - 20/08/2016 - Mindjet

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 BAB IV ANALISIS ASPEK KHUSUS 4.1 POKOK-POKOK PROGRAM NAWA CITA DAN PENDEKATAN ANALISISNYA Tujuan dari analisis aspek khusus adalah menyajikan analisis suatu aspek/ topik tertentu atau hasil penelusuran belanja khusus yang dianggap penting untuk disajikan secara terpisah. Dalam reviu pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2016 ini analisis aspek khusus menekankan pada pelaksanaan anggaran Nawa Cita yang merupakan prioritas pembangunan khususnya pada cita ke-5 yaitu peningkatan kualitas hidup manusia, cita ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional Indonesia dan cita ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan memfokuskan pada aspek pengembangan wilayah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, upaya pemerataan antarwilayah dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung agenda-agenda prioritas pemerintah seperti: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas yaitu membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, serta tidak memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Apabila dikaitkan dengan Dimensi Pembangunan, maka agenda Nawa Cita yang ke-5 yaitu Pembangunan Kualitas Manusia termasuk dalam Dimensi Pembangunan Manusia. Dimensi pembangunan ini meliputi beberapa sektor prioritas, seperti: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; dan sektor perumahan rakyat. Ruang lingkup aspek analisa khusus kali ini untuk agenda nawa cita ke-5 dibatasi hanya untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan saja. Sasaran Nawacita yang ke-5 dalam dimensi pembangunan manusia di wilayah Maluku Utara untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan dijabarkan sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Dimensi Pembangunan Manusia di Wilayah Maluku Utara

No. 1 2

Indikator Sasaran Pembangunan Pendidikan: Pengembangan Teaching Factory di SMK Pengembangan SMK Pertanian Pembangunan Kesehatan: Peningkatan Sarana Prasaranan Alat RS Rujukan Regional

Sasaran RKP 2016 2 1 -

4 RSUD: RSUD Chasan Boesoerie Ternate RSUD Kota Tidore Kepulauan RSUD Tobelo RSUD Labuha

Sumber: Buku 6 RKP 2016

197

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan penelusuran terhadap pagu DIPA satker sektor pendidikan dan sektor kesehatan, diketahui bahwa pada tahun 2016 tidak terdapat alokasi DIPA satker untuk membiayai kegiatan yang berkaitan sasaran RKP sebagaimana dicantumkan pada tabel 4.1. Berdasarkan Buku 4 RKP 2016 sasaran pembangunan manusia wilayah Maluku Utara untuk sektor pendidikan dibiayai dari dana DAK SMK dan untuk sektor kesehatan dibiayai dari dana DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dengan demikian, maka pembahasan Nawacita ke-5 hanya dilakukan dengan menelusuri anggaran nawacita bidang kesehatan dan pendidikan secara umum dan tidak terkait langsung

dengan aspek

pengembangan wilayah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, tetapi diperkirakan mendukung dan menopang pencapaian sasaran RKP tersebut. Program Nawacita bidang Kesehatan (Program Indonesia Sehat) di Wilayah Maluku Utara dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara, Program Nawacita bidang Pendidikan (Program Indonesia Pintar) dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Agenda Nawa Cita yang ke-6 (yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional Indonesia) dan Nawa Cita yang ke-7 (yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik) termasuk dalam dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan diprioritas pada beberapa sektor, seprti: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan Iptek. Ruang lingkup aspek analisa dimensi pembangunan sektor unggulan dibatasi hanya untuk bidang kedaulatan pangan saja. Sasaran dimensi pembangunan sektor unggulan bidang kedaulatan pangan di Maluku Utara sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan di Wilayah Maluku Utara

No. 1

Indikator Sasaran Kedaulatan Pangan: Padi (Ton) Jagung (Ton) Kedelai (Ton) Daging Sapi (Ton) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Cetak Sawah (Ha) Rehabilitasi Irigasi (Ha)

Sasaran RKP 2016 80.171 26.902 1.862 0,96 121.166 2.100 2.100

Sumber: Buku 6 RKP 2016

Implementasi pembangunan sektor unggulan bidang kedaulatan pangan dijalankan oleh beberapa kementerian antara lain: Kementerian Pertanian untuk kegiatan penyediaan bibit tanaman padi, jagung, kedelai dan pencetakan sawah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan bendungan. Sementara itu, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan komprehensif yang tidak hanya dipusatkan pada

198

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 pembangunan pusat-pusat ekonomi beserta infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana pendukung lainnya di wilayah barat namun juga di wilayah timur. Pembangunan pemerataan dan kewilayahan dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas nasional, penunjang kawasan industri baru dan peningkatan rasio elektrifikasi. Implementasi dari Program pemerataan dan kewilayahan dijalankan oleh beberapa Kementerian Negara, seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan untuk menjalankan beberapa proyek infrastruktur prioritas. Proyek Infrastruktur yang menjadi Prioritas RKP 2016 di wilayah Maluku Utara antara lain: Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara-Tengah-Selatan, Pengembangan Bandara Sultan Babullah, Pembangunan Bandara Pitu Morotai, Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha, Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa, Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter - Pelabuhan Sofifi, Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti, Pembangunan Embung Pulau Kayoa, Pembangunan DI Akemalamo, DI Kahono, DI Lelesang Maitara, PLTMG Mobile PP (ternate) 30 MW/ PLTS terpusat Halmahera 3 unit 75 KW, PLTMG Mobile PP (Tobelo) 10 MW/ PLTMG Mobile PP (Sofifi) 10 MW. Berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup analisis terhadap implementasi agenda Nawa Cita terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur prioritas RKP 2016. Pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pangan akan dilakukan penelusuran terhadap setiap output bidang tersebut secara umum dan tidak terkait dengan aspek pengembangan wilayah dalam RKP 2016. Kemudian, pada bidang infrastruktur akan dilakukan evaluasi menggunakan pendekatan capaian realisasi anggaran dan capaian realisasi fisik (output) pada setiap proyek infrastruktur prioritas RKP 2016 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran infrastruktur prioritas RKP 2016. Untuk mempermudah analisis dan komparasi capaian antar proyek infrastruktur prioritas, maka hasil perhitungan tingkat realisasi anggaran dan tingkat capaian output akan disajikan/ditampilkan dalam bentuk scatter plot. Tingkat realisasi anggaran akan ditampilkan dalam sumbu x atau horizontal, sementara tingkat capaian output akan ditampilkan dalam sumbu y atau vertikal. Kombinasi kedua sumbu tersebut akan menghasilkan titik-titik yang menggambarkan pola penyebaran tingkat realisasi anggaran dan tingkat capaian output, yang selanjutnya akan dikelompokkan/diklaster kedalam 4 (empat) Kuadran, sebagai berikut: 1. Kuadran 1: Tingkat Realisasi Anggaran Tinggi (>Rata2 Realisasi Anggaran), Tingkat Capaian Output Tinggi (>Rata2 Capaian Output). (ditandai dengan warna hijau) 2. Kuadran 2: Tingkat Realisasi Anggaran Rendah (Rata2 Capaian Output). (ditandai dengan warna biru) 3. Kuadran 3: Tingkat Realisasi Anggaran Tinggi (>Rata2 Realisasi Anggaran), Tingkat Capaian Output Rendah (
199

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Keempat kuadran sebagaimana disebutkan di atas memberikan gambaran mengenai baik buruknya kualitas proyek infrastruktur. Kuadran 1 menunjukkan bahwa proyek infrastruktur dapat dijalankan dengan baik dan optimal, karena target ralisasi anggaran maupun target output yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, inilah kondisi ideal yang diharapkan. Sedangkan, Kuadran 2 menunjukkan bahwa proyek infrastruktur sukses dijalankan namun aspek penyerapan anggaran belum sejalan dengan capaian output, hal ini bisa disebabkan oleh adanya keterlambatan pengajuan pencairan, inilah kondisi rata-rata yang umumnya terjadi. Berikutnya, Kuadran 3 mengindikasikan penyerapan tinggi namun tidak berdampak signifikan pada capaian output, kondisi tersebut menjadi signal adanya permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Terakhir, Kuadran 4 menunjukkan bahwa proyek infrastruktur bermasalah karena mengindikasikan baik penyerapan maupun capaian output rendah. Kuadran 4 akan menjadi fokus area pembahasan agar proyek infrasruktur dapat berjalan dengan lancar, baik aspek fisik maupun aspek penyerapan anggaran. 4.2 ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PROGRAM NAWA CITA 4.2.1

IMPLEMENTASI PROGRAM NAWA CITA BIDANG KESEHATAN TA 2016 Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan yang dijalankan melalui Program Indonesia Sehat merupakan salah satu agenda Nawa Cita ke-5 mengenai Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia. Program Indonesia Sehat memiliki sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok dalam jangka menengah yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi

200

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Terakhir, pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Berdasarkan data Aplikasi Sintesa, Program Indonesia Sehat (Nawa Cita di bidang Kesehatan) di wilayah Maluku Utara dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Sosial. Terkait dengan Tema Nawa Cita ke-5 Bidang Kesehatan, program-program yang dijalankan setiap Kementerian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -

Kementerian Kesehatan menjalankan Program pembinaan kesehatan masyarakat dengan 1 kegiatan yang bersifat dukungan manajemen (administrasi) dan 5 kegiatan teknis yaitu kegiatan pembinaan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan keluarga, pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga, kegiatan penyehatan lingkungan dan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat .

-

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus melaksanakan berbagai Program Pembinaan dan Pengembangan Permukiman dan Pengembangan Perumahan Swadaya

-

Kementerian Sosial fokus melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial.

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesehatan Berdasarkan data aplikasi sintesa, total alokasi belanja Nawa Cita bidang kesehatan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai Rp.314.989.241.000,-. Seperti disampaikan sebelumnya, jumlah tersebut dialokasikan pada tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian PU dan Pera, serta Kementerian Sosial. Gambar 4.1 Grafik Alokasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Sumber: diolah dari aplikasi Sintesa dan Monev PA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku Utara mendapat porsi alokasi anggaran bidang kesehatan yang paling besar dengan jumlah senilai Rp 278,43 miliar atau 88,39% dari total alokasi belanja bidang kesehatan. Urutan kedua ditempati oleh Kementerian Kesehatan dengan nilai 36,14 miliar atau porsi 11,47%. Urutan terkecil ditempati oleh Kementerian

201

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Sosial dengan nilai 420,77 juta atau porsi 0,13%. Sampai dengan semester I tahun 2016, rata-rata serapan anggaran ketiga kementerian mencapai 33,83%. Gambar 4.2 Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Nawa Cita Bidang Kesehatan Tahun 2016


Berdasarkan grafik realisasi anggaran, pada Semester I tahun 2016, Kementerian Kesehatan merealisasikan belanjanya sebesar Rp.5,90 Miliar atau dengan kata lain mempunyai tingkat serapan 16.34%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merealisasikan belanjanya Rp.100,65 Miliar atau mempunyai tingkat serapan sebesar 36,15%. Terakhir, Kementerian Sosial belum merealisasikan seluruh belanja dari nilai yang dianggarkan. Detail data pagu dan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada 3 (tiga) Kementerian tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Tabel 4.3 Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Semester I Tahun 2016 berdasarkan Program dan Kegiatan

No.

Nama Program

Nama Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1.

Pembinaan Gizi Masyarakat Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pembinaan Kesehatan Keluarga Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyehatan Lingkungan

2.

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3.

Pengembangan Perumahan

4.

Program Rehabilitasi Sosial

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Air Minum Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingk. Permukiman Pemberdayaan Perumahan Swadaya Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Total

Pagu

% Real

Realisasi

1.925.000.000

214.481.600

11,14

9.684.521.000

1.529.6275.500

15,79

11.925.893.000

1.843.695.300

15,46

2.130.000.000

497.512.000

23,36

7.014.965.000

1.127.642.900

16,07

3.458.083.000

692.972.000

20,04

129.784.683.000

57.453.763.733

44,27

118.645.326.000

43.200.777.726

36,41

30.000.000.000

-

-

420.770.000

-

-

314.989.241.000

106.560.472.759

33,83


Dari alokasi anggaran Nawa Cita bidang kesehatan nampak bahwa penekanan alokasi lebih difokuskan pada program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman baru kemudian diikuti oleh pembinaan kesehatan masyarakat, serta program lainnya. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat mendapat alokasi anggaran Rp.36,14 miliar dengan sasaran meningkatnya ketersediaan

202

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman mendapat alokasi anggaran Rp.248,43 miliar dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar bidang permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pengembangan Perumahan mendapat alokasi anggaran Rp.30 Miliar dengan sasaran menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni. Program Rehabilitasi Sosial mendapat alokasi Rp.420,77 juta dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah serta memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan. 2. Kendala/Masalah Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesehatan Mengacu pada tabel 4.3 keseluruhan program tidak mencapai penyerapan yang ideal untuk semester I yaitu sebesar 40%. Nawacita bidang Kesehatan dikelola oleh 5 (lima) satker dan keseluruhannya belum sesuai harapan, yaitu: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara (289000) mengelola program pembinaan kesehatan masyarakat, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara (401686) mengelola program pengembangan perumahan, Pengembangan Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku Utara (496709) dan Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Maluku Utara (469715) mengelola program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara (289017) mengelola program rehabilitasi sosial. Berikut disampaikan hasil penelusuran atas kendala yang dihadapi oleh kelompok satuan kerja tersebut di atas. Satker Kementerian Kesehatan Sesuai data pada aplikasi Monev PA, sampai dengan semester I Tahun 2016, satker lingkup Kementerian Kesehatan di Maluku Utara yang mengelola nawacita bidang kesehatan telah merealisasikan Rp.5,9 miliar atau sebesar 16,34% dari pagu Rp.36,14 miliar yang ditetapkan. Output yang belum terdapat realisasi sampai dengan Semester I 2016 terdiri dari: Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dukungan Sarana, Prasarana dalam Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai media, dan NSPK Pembinaan Gizi Masyarakat. Secara rinci, berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran setiap output sebagai berikut: Tabel 4.4 Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Satker Kementerian Kesehatan Berdasarkan Output

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Output Bimtek dan Evaluasi dalam pembinaan Gizi Masyarakat Bimtek dan Evaluasi pembinaan Kesehatan Keluarga Bimtek dan Evaluasi Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Bimtek dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan Bimtek dan evaluasi promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat Dokumen Rencana, Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Evaluasi Pelaporan Dukungan Layanan Manajemen

Pagu

Realisasi

% Real

2.786.659.000 1.033.350.000 107.000.000 2.925.633.000 407.934.000

1.189.763.500 477.554.300 0 398.700.000 42.260.000

42,69% 46,21% 13,63% 10,36%

1.925.000.000

214.481.600

11,14%

1.438.050.000

89.688.000

6.24%

203

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Total

Dukungan Sarana, Prasarana dalam Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai media Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi dalam rangka Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat NSPK Pembinaan Gizi Masyarakat NSPK Pembinaan Kesehatan Keluarga SDM Kesehatan yang ditingk. kapasitasnya dlm pemb.Gizi Masyarakat SDM Kesehatan yang ditingk.kapasitasnya dlm pemb. Kesehatan Keluarga SDM yang ditingkatkan kapasitasnya bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat SDM yang ditingk.n kapasitasnya dalam Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya Penyehatan Lingkungan Sistem Inf. dan Surveilans Pemb.Gizi Masyarakat Sistem Inf. dan Surveilans Pemb. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Sistem Informasi dan Surveilans Penyehatan Lingkungan Lingkungan

523.850.000

0

-

1.171.929.000

280.219.000

23,91%

3.602.071.000 3.225.297.000 340.960.000 7.508.677.000

0 32.270.000 294.500.000 1.333.871.000

1,00% 86,37% 17,76%

1.063.610.000

280.805.000

26,40%

1.165.698.000

118.624.000

10,18%

3.166.587.000 1.966.110.000 857.302.000 922.745.000 36.138.462.000

539.892.900 45.364.000 378.888.000 189.050.000 5.905.931.300

17,05% 2,31% 44,20% 20,49% 16,34%


Secara umum kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara berupa kendala administrasi, kendala sumber daya manusia dan kendala koordinasi antara unit teknis dan pengelola keuangan. Dari sisi kendala administrasi terkait dengan penerbitan SK Pengelola Keuangan yang baru diterbitkan pada bulan Maret 2016. Dari sisi sumber daya manusia, pengelola keuangan merupakan petugas yang baru dan semuanya berasal dari petugas teknis kesehatan. Meningkatnya pagu kesehatan terkait memenuhi mandatory anggaran kesehatan sebesar 5% dalam APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola keuangan yang seluruhnya baru. Selain itu, pengelola kegiatan teknis tidak konsisten dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan perubahan tersebut kurang dikoordinasikan dengan pengelola keuangan sehingga berdampak pada proses pencairan anggaran yang tidak dapat berjalan lancar. Dari sisi teknis, anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara lebih banyak untuk kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi dan kegiatan distribusi obat atau pemberian makanan tambahan. Kegiatan Bimbingan Teknis/sosialisasi menghadirkan narasumber dari kantor pusat Kementerian Kesehatan dan diselenggarakan disetiap provinsi sehingga jadwal bimbingan teknis/sosialisasi menyesuaikan dengan jadwal narasumber pusat yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan III. Kegiatan distribusi obat/ PMT (pemberian makanan tambahan) digunakan untuk membiayai distribusi obat/PMT dari Dinkesprov ke puskesmas-puskesmas, sedangkan obat/PMT didatangkan dari pusat sehingga kegiatan ini sangat bergantung kepada kapan pusat mengirimkan obat/PMT tersebut. Satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sesuai data pada aplikasi Monev PA, sampai dengan semester I Tahun 2016, satker lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku Utara yang mengelola nawacita bidang kesehatan telah merealisasikan Rp.100,65 Miliar atau sebesar 36,15% dari pagu Rp.278,43 Miliar yang ditetapkan. Terdapat satu Output yang belum terdapat realisasi sampai dengan Semester I

204

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 2016 yaitu peningkatan kualitas rumah swadaya. Secara rinci, berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran setiap output sebagai berikut: Tabel 4.5 Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Satker Kementerian PU & Pera Berdasarkan Output

No

Nama Output

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Total

Pembangunan SPAM Kawasan Khusus Pembangunan SPAM Perkotaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingk.Permukiman Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Khusus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota Sistem Pengolahan Drainase Kawasan/Lingkungan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan/Lingkungan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota SPAM Berbasis Masyarakat SPAM Kawasan Perkotaan Tefasilitasi

Pagu 14.317.625.000 100.565.424.000 6.564.186.000 9.954.400.000 2.016.125.000 30.000.000.000 35.799.700.000 53.132.000.000 2.345.940.000 20.803.500.000 893.809.000 2.037.300.000 278.430.009.000

%

Realisasi

Real

845.800.000 49.438.161.374 1.996.618.526 3.937.915.859 1.193.081.000 12.331.848.000 18.487.287.600 94.510.000 10.290.513.600 409.015.500 1.629.790.000 100.654.541.459

5,91% 49,16% 30,42% 39,56% 59,18% 34,45% 34,80% 4,03% 49,47% 45,76% 80,00% 36,15%


Berdasarkan hasil konfirmasi kepada satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara (401686), output peningkatan kualitas rumah swadaya walaupun realisasi masih nihil tetapi kegiatan tersebut masih sesuai jadwal (onschedule). Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan stimulan yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang. Kendala yang dihadapi terkait dengan tahapan seleksi penerima bantuan yang memakan waktu lama. Penerima bantuan yang perlu diverifikasi terutama untuk lokasi yang berada di luar ternate menjadi kesulitan tersendiri. Realisasi output Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan/Lingkungan yang dikelola oleh Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Maluku Utara (469715) masih 4,03% karena terkendala oleh blokir anggaran sebesar 2 miliar. Alasan pemblokiran disebabkan oleh belum adanya dasar hukum pengalokasian. Output tersebut tidak akan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun mengingat blokir tersebut akan menjadi pemotongan pada saat revisi DIPA APBNP. Satker Kementerian Sosial Sesuai data pada aplikasi Sintesa, Satker Kementerian Sosial yang mengelola nawacita bidang kesehatan di Maluku Utara hanya dikelola oleh Satker Dinas Sosial Provinsi Malut (289017). Sampai dengan semester I Tahun 2016, Satker tersebut

belum melakukan realisasi. Secara rinci,

berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran setiap output sebagai berikut: Tabel 4.6 Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Kesehatan Satker Kementerian Sosial Berdasarkan Output

No

Nama Output

1.

Gelandangan, Pengemis & Pemulung, Tuna Susila, Korban Perdagangan Orang, Korban Tindak Kekerasan, Korban Traffiking Perempuan, Bekas Warga Binaan LP, Orang Dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas yang

Total

Pagu

%

Realisasi

Real

420.770.000

-

-

420.770.000

-

-


205

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara (289017), secara umum kendala yang dihadapi adalah permasalahan SDM dimana pengelola keuangan (PPSPM) baru menjabat sebagai PPSPM pada tahun ini. PPSPM yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara hanya satu orang untuk menangani keseluruhan DIPA yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebanyak 6 DIPA dengan total Pagu sebesar 36,509 miliar. Hal tersebut mengakibatkan beban kerja dari PPSPM cukup tinggi sehingga mempengaruhi kecepatan proses penyelesaian tagihan. DIPA Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara (289017) yang terkait nawacita bidang kesehatan berupa pemberian bantuan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang memiliki masalah sosial. Saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan yang menurut jadwal kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan September 2016. 4.2.2

IMPLEMENTASI PROGRAM NAWA CITA BIDANG PENDIDIKAN TA 2016 Nawa Cita ke-5 mengenai aspek peningkatan kualitas hidup manusia mempunyai beberapa

sasaran yaitu: (1) pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi, (2) pemanfaatan modal sosial dan modal budaya, (3) pengembangan kepribadian dan pengembangan jati diri bangsa, (4) peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik. Sasaran-sasaran tersebut dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas kementerian dan lembaga. Sasaran dengan fokus bidang pendidikan dilaksanakan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan. Nawa Cita juga dijabarkan dengan suatu program prioritas dibidang pendidikan diantaranya yaitu perubahan pengembangan ujian nasional, kampanye kejujuran, pengembangan kurikulum, perbaikan tata kelola guru, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Khusus mengenai PIP, program ini merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan dari program Indonesia Pintar adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 12 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah. Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, dan lembaga penyalur. 1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan Berdasarkan data yang ditampilkan dalam aplikasi sintesa, total alokasi belanja bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai Rp.13.622.209.000,-. Jumlah tersebut dialokasikan pada dua Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

206

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 4.3 Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Program Nawa Cita Bidang Pendidikan TA 2016

Sumber: diolah dari aplikasi Sintesa dan Monev

Kementerian Agama di Maluku Utara mendapat porsi alokasi anggaran bidang pendidikan yang paling besar dengan jumlah senilai Rp.13,34 Miliar atau 98% dari total alokasi belanja bidang pendidikan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mendapat porsi 2% atau senilai 263 juta. Perbedaan yang cukup besar disebabkan karena kewenangan urusan pendidikan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah sehingga pembiayaan untuk sektor pendidikan lebih banyak dibiayai melalui Dana Transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Sementara itu, Program Pendidikan Islam masih dalam lingkup urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga dibiayai melalui Belanja Kementerian/Lembaga. Sampai dengan Semester I 2016, serapan anggaran kedua kementerian untuk nawacita bidang pendidikan mencapai 39,87%. Gambar 4.4 Pagu dan Realisasi Program Nawa Cita Bidang Pendidikan TA 2016 per K/L


207

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan grafik 4.4 diatas tingkat realisasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih dibawah target nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan belanjanya sebesar 0,01 miliar atau sebesar 4,56%. Kementerian Agama merealisasikan belanjanya sebesar Rp.5,42 miliar atau dengan kata lain mempunyai tingkat serapan 40,57%. Dua kementerian tersebut melaksanakan Nawa Cita bidang pendidikan yang dijabarkan ke dalam bentuk programprogram dan kegiatan sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.

Nama Program

1.

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

2.

Program Pendidikan Islam

Nama Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Total

Pagu

Realisasi

% Real

263.000.000

12.000.000

4,56

12.902.209.000

5.214.987.600

40,42

457.000.000

204.550.000

44,76

13.622.209.000

5.431.537.600

39,87


Program Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat alokasi 263 juta, dengan tujuan program menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dasar untuk bangsa Indonesia secara prima. Di lain sisi, Program Pendidikan Islam mendapat alokasi 12,90 miliar, dengan tujuan program yaitu: -

Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

-

Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

-

Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan.

-

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan pendidikan.

-

Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.

-

Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya.

2. Kendala/Masalah Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan Mengacu pada tabel 4.7 program pendidikan dasar dan menengah tidak mencapai penyerapan yang ideal untuk semester I. Program Pendidikan dasar dan menengah dikelola oleh 1 satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu satker Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (289069). Program pendidikan Islam dikelola oleh 60 satker Kementerian Agama yang terdiri dari 1 Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, 9 satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 24 Satker MIN, 17 satker Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan 9 Satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Berikut disampaikan hasil penelusuran atas kendala yang dihadapi oleh kelompok satuan kerja tersebut di atas.

208

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara Satker Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara mengelola satu output yang terkait nawacita bidang pendidikan yaitu output Siswa yang mendapat beasiswa bakat dan berprestasi. Sampai dengan semester I 2016 telah terealisasi sebesar 28,90%. Tabel 4.8 Pagu dan Realisasi Nawa Cita Bidang Pendidikan Satker Dinas Dikjar Prov. Maluku Utara Berdasarkan Output

No 1.

Output

Pagu

Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi

263.000.000

% Real

Realisasi 12.000.000

4,56

Sumber : Diolah dari Aplikasi Sintesa dan Monev

Output berupa Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi memiliki pagu anggaran 263 juta dan hanya terealisasi 12 juta. Output tersebut digunakan dalam rangka memberikan beasiswa bagi siswa Sekolah Dasar yang berprestasi. Belum optimalnya realisasi output Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi pada Semester I 2016 lebih disebabkan oleh penyaluran beasiswa bakat dan berprestasi yang memang direncanakan akan disalurkan memasuki tahun ajaran baru (semester II 2016). Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Sampai

dengan

akhir

Semester

I

2016,

satker

Kanwil

Kementerian

Agama

merealisasikan.782,15 juta atau sebesar 22,01% dari pagu yang terkait nawacita bidang pendidikan sebesar 3,55 miliar. Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara mengelola dua kegiatan, dimana kedua kegiatan tersebut tidak mencapai tingkat optimal berupa peningkatan akses, mutu dan relevansi madrasah. Kendala umum yang terjadi pada Semester I 2016 yaitu adanya pergantian KPA sehingga harus melakukan penyesuaian secara administrasi seperti Revisi DIPA, Pembuatan SK Pengelola Keuangan yang sedikit menghambat penyerapan anggaran. Secara lebih rinci, deskripsi pencapaian output setiap kegiatan pada Kanwil Kementerian Agama adalah sebagai berikut: Tabel 4.9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Malut Berdasarkan Output Output:

Pagu

Realisasi

%Real

1.843.648.000

682.598.500

37,02%

Ruang Kelas Baru MI

300.000.000

-

-

Ruang Kelas Baru MTs

300.000.000

-

-

Ruang Kelas Baru MA

300.000.000

-

-

Rehab Ruang Kelas MI

200.000.000

-

-

Rehab Ruang Kelas MTs

100.000.000

-

-

Rehab Ruang Kelas MA

200.000.000

-

-

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

310.000.000

99.550.000

32,11%

Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dan RA


209

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Dari tabel 4.9 diatas, terlihat tidak optimalnya peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah disebabkan oleh output Ruang Kelas Baru MI/MTS/MA dan Rehab Ruang Kelas MI/MTS/MA yang belum terealisasi. Hasil konfirmasi kepada satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, output tersebut tidak direalisasikan karena output tersebut diusulkan untuk dilakukan penghematan dalam rangka revisi self-blocking. Hal ini sangat disayangkan mengingat output Ruang Kelas Baru MI/MTS/MA dan Rehab Ruang Kelas MI/MTS/MA merupakan output yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dan pengurangan output ini dapat berpengaruh pada target pembangunan nasional serta upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Seharusnya untuk penghematan anggaran lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan tidak produktif. Output perangkat pengolah data dan komunikasi berupa kegiatan pengadaan AC, infokus dan sound system untuk MDC, dan pengadaan printer. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa menjadi penyebab tidak optimalnya capaian serapan anggaran output tersebut. Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Sampai dengan akhir Semester I 2016, satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wilayah Maluku Utara merealisasikan 1,69 miliar atau sebesar 42,40% dari pagu yang terkait nawacita bidang pendidikan sebesar 3,98 miliar. Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wilayah Maluku Utara mengelola dua kegiatan yaitu Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevasi Madrasah dan kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam . Secara lebih rinci, deskripsi pencapaian output setiap kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai berikut: Tabel 4.10 Alokasi Anggaran dan Realisasi Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Output:

Pagu

Realisasi

%Real

Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah

927.352.000

297.286.700

32,06%

Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dan RA

1.371.617.000

724.751.000

52,84%

Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin

768.000.000

252.000.000

32,81%

Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin

338.850.000

112.950.000

33,33%

Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin

426.000.000

195.000.000

45,77%

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

147.000.000

105.000.000

71,43%


Berdasarkan tabel 4.10 diatas, terlihat diantara dua kegiatan yang dikelola oleh Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lingkup Maluku Utara, kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah masih perlu ditingkatkan capaian serapan anggarannya. Apabila kita telusuri lebih lanjut, output Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kurangnya serapan anggaran kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah. Output berupa Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah digunakan dalam rangka pengadaan

210

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 buku pedoman guru dan pengadaan buku siswa. Kendala yang terjadi diantaranya belum adanya ketentuan pendukung pelaksanaan program, dan pengadaan buku tahun akademik 2016/2017 baru berjalan pada bulan Juni 2016. Satker Madrasah Negeri (MIN, MTsN, dan MAN) Satker Madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di lingkup Provinsi Maluku Utara mengelola satu kegiatan terkait nawacita bidang pendidikan yaitu kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah. Realisasi anggaran sampai dengan Semester I Tahun 2016 mencapai 2,95 miliar atau sebesar 50,64% dari pagu 5,83 miliar yang ditetapkan. Tingkat capaian realisasi anggaran sudah melampaui target nasional yang ditetapkan untuk Semester I Tahun 2016 yaitu sebesar 40%. Namun, apabila kita telusuri lebih lanjut masih terdapat beberapa output yang tidak mencapai tingkat optimal. Secara lebih rinci, berikut realisasi anggaran untuk setiap output kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah. Tabel 4.11 Alokasi Anggaran dan Realisasi Satker MIN/MTSN/MAN Output: Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah

Pagu

Realisasi

%Real

98.752.000

1.872.000

1,90%

Rehab Ruang Kelas MA

200.000.000

188.930.000

94,47%

Rehab Ruang Kelas MI

280.000.000

139.380.000

49,78%

Rehab Ruang Kelas MTs

780.000.000

759.788.000

97,41%

1.000.000.000

-

-

Ruang Kelas Baru MI

820.000.000

597.435.400

72,86%

Ruang Kelas Baru MTs

858.000.000

819.146.000

95,47%

Ruang Perpustakaan Madrasah

350.000.000

334.840.000

95,67%

Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin

615.000.000

70.000.000

11,38%

Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin

281.250.000

-

-

Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin

543.750.000

39.010.000

7,17%

Ruang Kelas Baru MA


Dari tabel 4.11 diatas, output yang berkontribusi terhadap tidak optimalnya serapan anggaran Semester I 2016 terdiri dari Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah, Ruang Kelas Baru MA dan Bantuan Siswa Miskin kepada Siswa MI/MTS/MA. Kendala yang terjadi untuk Output Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah yaitu pengadaan buku tahun akademik 2016/2017 baru berjalan pada bulan Juni 2016. Rehab Ruang Kelas Baru MA sebesar 1 miliar dilaksanakan oleh Satker Madrasah Aliyah Negeri Ternate (309683). Hasil konfirmasi kepada satker yang bersangkutan, kegiatan fisik pembangunan ruang kelas baru MA telah berjalan sesuai dengan schedule yang ada, sementara proses pembayaran dilakukan pada bulan Juli 2016 sesuai dengan jangka waktu termin yang pertama. Terdapat output berupa Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin pada beberapa madrasah yang belum ada realisasi. Bantuan Siswa Miskin merupakan penjabaran dari Program Indonesia Pintar (PIP). Penyaluran bantuan siswa miskin direncanakan setelah memasuki tahun ajaran baru dan

211

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 terkendala oleh proses verifikasi calon penerima bantuan yang memakan waktu cukup lama. Selain kendala verifikasi yang memakan waktu cukup lama, kendala penyaluran BSM di Provinsi Maluku Utara juga disebabkan oleh dua faktor kendala teknis yaitu: (1) kondisi geografis yang kurang mendukung, (2) mekanisme penyaluran yang kurang efisien. Permasalahan yang terjadi di lapangan akibat dari dua faktor tersebut yaitu: -

Dengan ciri geografis yang kepulauan, rata-rata siswa penerima BSM berasal dari pulau-pulau maupun daerah dengan akses yang kurang mendukung. Hal ini mengakibatkan sulitnya pengurusan dan pengumpulan persyaratan administrasi agar berhak menerima BSM;

-

Dengan mekanisme penyaluran melalui rekening masing-masing siswa, mengharuskan siswa datang ke ibukota kabupaten karena bank/pos penyalur umumnya belum menjangkau madrasah. Kondisi ini memunculkan biaya transportasi dan waktu yang cukup besar;

-

Petunjuk teknis penyaluran dirasa kurang cocok untuk wilayah timur yang secara geografis belum bagus dari akses transportasi, fasilitas maupun komunikasi. Melihat kendala penyaluran bantuan siswa miskin di wilayah Maluku Utara, kiranya model

penyaluran bantuan pemerintah melalui layanan keuangan digital (branchless banking) dapat diperluas penggunaannya untuk menjadi salah satu alternatif dalam penyaluran bantuan siswa miskin di wilayah Maluku Utara. Boks 4.1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Layanan Keuangan Digital Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan pemerintah (G2P) serta meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, Bank Indonesia bersama kementerian terkait menginisiasikan kegiatan penyaluran dana G2P melalui Layanan Keuangan Digital (LKD). Sinergi keduanya memfasilitasi penyaluran dana bantuan secara non tunai, yaitu melalui rekening uang elektronik. Nantinya dana tersebut dapat diambil di agen LKD Bank yang ditunjuk dan kedepannya point of cash out dana G2P diupayakan untuk diperluas pada kantor cabang bank dan ATM. Bagi Pemerintah, adanya diversifikasi lembaga pembayar dana G2P akan mempercepat proses penyaluran, mendorong penurunan biaya penyaluran, dan mempunyai value added karena akan disertai edukasi pengelolaan keuangan yang baik sehingga diharapkan dapat membantu penerima dana G2P untuk mulai belajar menyimpan uang. Penyaluran dana G2P melalui LKD akan dimulai dengan pilot project penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diupayakan dapat dilakukan pada akhir tahun 2014. Pilot project tersebut ditujukan untuk melihat hambatan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diupayakan solusi untuk mengatasinya. Kegiatan pilot project tersebut dilakukan dengan melibatkan koordinasi antara Bank Indonesia, Kemensos, Bappenas, TNP2K, dan bank peserta pilot project. Dari hasil pilot project tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi model bisnis yang akan diterapkan untuk mendukung implementasi pada tahun 2015. Dengan implementasi tersebut akan menghubungkan masyarakat, khususnya penerima dana G2P, sehingga mampu meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia.

Sumber: http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/GtoP/contents/default.aspx

212


IMPLEMENTASI PROGRAM NAWA CITA BIDANG PANGAN/PERTANIAN TA 2016 Nawacita ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik, salah satunya diimplementasikan melalui pembangunan kedaulatan pangan. Pembangunan kedaulatan pangan memiliki arti penting untuk mewujudkan kemandirian pangan, pangan yang tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi (Nawacita ke-7) tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Nawacita ke-5). Arah kebijakan umum kedaulatan pangan melalui beberapa kebijakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, (3) Stabilisasi harga bahan pangan, dan (4) meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan pengamanan produksi pangan pokok untuk kemandirian pangan akan dilakukan melalui: 1)

Perluasan tanam melalui: (i) Pencetakan sawah baru seluas 200.600 ha; (ii) optimasi lahan dan pemulihan kualitas kesuburan lahan untuk padi, jagung, dan kedelai seluas 711 ribu ha; (iii) percepatan optimasi perluasan areal tanam untuk peningkatan indeks pertanaman (PAT-PIP) kedelai seluas 400 ribu ha untuk mendukung perluasan pertanian lahan kering;

2)

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan: (i) penyaluran bantuan pengembangan budidaya padi seluas 550 ribu ha dan jagung seluas 350 ribu ha; (ii) Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai sebanyak 12.300 unit; (iii) bantuan dan penyaluran subsidi pupuk sebanyak 10 juta ton; (iv) penguatan 1000 desa mandiri benih Keberhasilan pembangunan pangan ditentukan oleh keterpaduan lintas instansi, baik Instansi

Pusat, Pemerintah Daerah, maupun sektor swasta dalam menjalankan peranannya masing-masing. Gambar 4.5. Keterpaduan Lintas Instansi dalam Pembangunan Kedaulatan Pangan

Sumber: Paparan Dewan Ketahanan Pangan (http://bkp.sumbarprov.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Bahan%20Tayang%20Sumbar%2029%20Sept%202015.pdf)

213

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan data Aplikasi Sintesa, Program Nawacita pembangunan kedaulatan pangan di wilayah Maluku Utara dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program-program yang dijalankan setiap Kementerian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -

Kementerian Pertanian menjalankan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

-

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Bidang Pangan Berdasarkan data yang ditampilkan dalam aplikasi sintesa, total alokasi belanja bidang pangan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai Rp.173.661.017.000,-. Jumlah tersebut dialokasikan pada dua Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Gambar 4.6 Alokasi Pagudan Realisasi Anggaran Program Nawa Cita Bidang Pangan TA 2016


Kementerian Pertanian di Maluku Utara mendapat porsi alokasi anggaran bidang pangan yang paling besar dengan jumlah senilai Rp 163,44 miliar atau 94% dari total alokasi belanja bidang pangan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya mendapat porsi 6% atau senilai 10,23 miliar. Alokasi kementerian pertanian digunakan untuk keperluan Penyediaan Benih Tanaman Pangan , Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Padi, Jagung, Kedelai), Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, serta Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Sedangkan Alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digunakan untuk keperluan infrastruktur pertanian seperti Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

214

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Gambar 4.7 Pagu & Realisasi Program Nawa Cita Bidang Pangan TA 2016 per K/L


Tingkat realisasi anggaran nawacita bidang pangan sampai dengan Semester I 2016 mencapai 27,20%. Berdasarkan grafik 4.7, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merealisasikan belanjanya sebesar Rp.8,05 miliar atau dengan kata lain mempunyai tingkat serapan 40,57%. Realisasi Kementerian Pertanian untuk semester I 2016 mencapai 23,98%. Kementerian Pertanian yang memiliki alokasi anggaran nawacita bidang pangan sebesar 94%, namun realisasinya masih dibawah target nasional sehingga berkontribusi negatif terhadap serapan anggaran bidang pangan. Dua kementerian tersebut melaksanakan Nawa Cita bidang pangan yang dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang Pangan Berdasarkan Program dan Kegiatan

No .

Nama Program

1.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

2.

3.

Prog.Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Nama Kegiatan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai Operasi dan Pemeliharaan Sarpras SDA Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak Pengelolaan Prod.Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Realisasi

% Real

4.000.000.000

3.717.044.650

92,93

1.976.000.000

855.584.000

43,30

4.250.000.000

3.472.534.000

81,71

Pagu

8.071.610.000

1.110.200.000

13,75

14.074.030.000

3.113.478.000

22,12

Pengelolaan Sist. Penyediaan Benih Tanaman Pangan

4.622.259.000

1.294.984.000

28,02

Pengolahan & Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

42.160.638.000 1.086.020.000 6.880.000.000

9.514.685.000 317.950.000 5.924.560.000

22,57 29,28 86,11

2.067.360.000

1.033.420.000

49,99

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

84.473.100.000

16.884.198.000

19,99

173.661.017.000

47.238.637.650

27,20

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Total Sumber: diolah dari aplikasi Sintesa dan Monev

Kementerian Pekerjaan Umum mengelola 1 program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan mendapat alokasi 10,226 miliar, dengan tujuan program meningkatnya kinerja layanan irigasi dan kapasitas tampung sumber air. Kementerian Pertanian mengelola 2 program yaitu program

215

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan serta program penyediaan dan pengembangan sarpras pertanian, dengan tujuan program yaitu: (i) Tercapainya produktivitas padi, jagung dan kedelai; (ii) Terlaksananya penggunaan bibit unggul bersertifikasi untuk padi, jagung dan kedelai; dan (iii) Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil padi, jagung dan kedelai. 2. Kendala/Masalah Pelaksanaan Anggaran Bidang Pangan Mengacu pada tabel 4.12 program pengelolaan sumber daya air telah mencapai tingkat realisasi anggaran yang optimal (melampaui target nasional). Program pengelolaan sumber daya air yang dikelola oleh satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk dalam program infrastruktur prioritas RKP 2016 bidang infrastruktur irigasi, sehingga pembahasan kendala yang dihadapi akan dibahas dalam bagian infrastruktur prioritas. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dikelola oleh 4 (empat) satker Kementerian Pertanian terdiri dari 2 satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dan 2 Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dikelola oleh 2 satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Berikut disampaikan hasil penelusuran atas kendala yang dihadapi oleh satker Kementerian Pertanian. Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara memperoleh 4 DIPA terkait anggaran nawacita bidang pangan. Realisasi anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara mencapai 23,64%. Realisasi terendah berada pada satker kode satker 289104 dengan realisasi mencapai 19,34%. Berikut rincian realisasi berdasarkan output pada satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Tabel 4.13 Alokasi Anggaran dan Realisasi Nawacita Bidang Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Output:

Pagu

Realisasi

%Real

Alat dan Mesin Pertanian

2.067.360.000

1.033.420.000

49,99

Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

2.400.000.000

2.130.000.000

88,75

84.473.100.000

16.884.198.000

19,99

Dokumen Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

1.100.000.000

233.230.000

21,20

Dokumen Pengelolaan Produksi Serealia

2.434.370.000

707.600.000

29,07

960.000.000

864.000.000

90,00

Jaringan Irigasi Tertier

3.520.000.000

2.930.560.000

83,25

Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat

4.622.259.000

1.294.984.000

28,02

Layanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1.086.020.000

317.950.000

29,28

Penerapan Budidaya Jagung Dan Serealia Lainnya

2.367.700.000

42.830.000

1,81

penerapan budidaya kedelai

5.234.840.000

283.320.000

5,41

Penerapan Budidaya Padi

3.681.900.000

671.050.000

18,23

42.160.638.000

9.514.685.000

22,57

Cetak Sawah

Irigasi Air Permukaan

Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Sumber: diolah dari aplikasi Sintesa dan Monev

216

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Tabel 4.13 serapan anggaran terendah berada pada output Penerapan Budidaya Jagung dan Serelia Lainnya dan Penerapan Budidaya Kedelai. Kedua output tersebut dikelola oleh satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (289104) yang merupakan satker dengan tingkat realisasi terendah lingkup satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Output Penerapan Budidaya Jagung dan Serelia Lainnya dan Penerapan Budidaya Kedelai menjadi penyebab rendahnya capaian realisasi satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (289104) dan juga berdampak pada rendahnya serapan realisasi secara keseluruhan anggaran nawacita bidang pangan. Penerapan Budidaya Jagung dan Serelia Lainnnya digunakan untuk penyaluran bantuan Jagung Hibrida. Penerapan Budidaya Kedelai digunaka untuk penyaluran bantuan saprodi intensifikasi kedelai. Penyaluran bantuan jagung dan kedelai menggunakan mekanisme penyaluran sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: Gambar 4.8 Ilustrasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Bentuk Barang

Sumber: Materi Sosialisasi PMK 168 Tahun 2015

Output lainnya yang menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara yaitu: Penerapan Budidaya Padi untuk penyaluran bantuan Padi Inbrida Provitas; Sarana Pascapanen Tanaman Pangan untuk penyaluran bantuan combine harvester kecil, sedang dan besar. Secara keseluruhan output yang menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah, serapan anggarannya masih rendah. Beberapa penyebab rendahnya serapan anggaran yaitu, pertama, karena terkendala keterlambatan proses pengadaan, kedua penyaluran bantuan menyesuaikan dengan masa tanam maupun masa panen. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Realisasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Semester I 2016 mencapai 11,74%. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara mengelola dua output yaitu: Penerapan Budidaya Jagung dan Serelia Lainnya; dan Penerapan Budidaya Padi. Berikut rincian realisasi berdasarkan output pada satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara.

217

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 4.14 Alokasi Anggaran dan Realisasi Nawacita Bidang Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Output: Penerapan Budidaya Jagung Dan Serealia Lainnya Penerapan Budidaya Padi

Pagu

Realisasi

%Real

635.250.000

32.885.000

5,18

1.227.705.000

185.593.000

15,14


Serupa dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, capaian realisasi Penerapan Budidaya Jagung dan serealia lainnya dan Penerapan Budidaya Padi relatif rendah. Kedua Output tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan jagung hibrida dan Padi Inbrida Provitas. Serapan anggaran bantuan pemerintah pada output Penerapan budidaya Jagung dan serelia lainnya masih nihil. Serapan output tersebut berasal dari belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas. Sedangkan untuk output Penerapan Budidaya Padi, serapan anggaran bantuan pemerintah mencapai 112 juta atau sebesar 13,34% dari pagu bantuan pemerintah sebesar 839,83 Juta. Permasalahan dalam penyaluran bantuan pemerintah yang dihadapi oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara serupa dengan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara yaitu terkendala keterlambatan proses pengadaan dan menunggu masa tanam. Selain itu keterlambatan petunjuk teknis yang diterima oleh satker juga menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan pemerintah. 4.2.4

IMPLEMENTASI PROGRAM NAWA CITA BIDANG PROGRAM INFRASTRUKTUR PRIORITAS RKP Nawa Cita yang ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional

Indonesia tercermin pada dua dimensi pembangunan yaitu Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek serta Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Setiap dimensi pembangunan pada Nawa Cita ke-6 ini memiliki sasaran masing-masing. Sasaran pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan antara lain: (1) meningkatnya aksesibilitas energi untuk mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat melalui pemenuhan rasio elektrifikasi mencapai 85,15% melalui pembangunan pembangkit listrik berikut jaringan penyalurannya, serta memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik dan jaringan penyalurannya yang dilaksanakan oleh BUMN, (2) termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada khususnya serta peningkatan pelayanan laut untuk mewujudkan konektivitas laut dan/atau antar pulau. Sedangkan sasaran pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan antara lain: (1) pembangunan yang inklusif dan komprehensif yang pada pembangunan pusat-pusat ekonomi beserta infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana pendukung lainnya di wilayah timur; serta (2) pembangunan wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

218

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Untuk mencapai sasaran dua dimensi pembangunan yang merupakan implementasi dari Nawa Cita ke-6, pada tahun 2016 prioritas anggaran digunakan untuk proyek infrastruktur prioritas yang mendukung konektivitas antar wilayah, pemenuhan rasio elektrifikasi dan peningkatan produktivitas pertanian. Proyek Infrastruktur Prioritas RKP 2016 di wilayah Maluku utara sebagai berikut: Gambar 4.9 Proyek Infrastruktur Prioritas di Wilayah Maluku Utara

Sumber: Buku VI RKP Tahun 2016

Uraian dan penjelasan komponen penguatan infrastruktur tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini. Tabel 4.15 Penguatan Infrastruktur yang menjadi sasaran Nawa Cita Ke-6 TA 2015

No.

Jenis Infra.

Tujuan dan Sasaran Penguatan

1.

Jalan

Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas nasional dan mengurangi kesenjangan wilayah. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangoli-Jailolo-Goal-Kedi-Galela); Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan (Weda-Matuting-Gane, Sakea-DehepPahaye); Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah (Boboneigo-Ekor-SubaimLolobata-Tamtam-Akelamo-Gamloba-JaraJara-Buli-Maba-Sagea-Patani).

2.

Bandara

Pembangunan pengembangan bandara untuk dapat didarati oleh pesawat tipe Boeing 737 series serta pembangunan dan pengembangan bandara serta fasilitas penunjang termasuk di okasi pada wilayah terdalam, terluar dan perbatasan. Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha; Pengembangan Bandara Sultan Babullah; Pembangunan Bandara Pitu Morotai.

3

Pelabuhan

Pengembangan pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut di Indonesia Timur. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpan tol laut i terutama di Indonesia Timur. Pembangunan dermaga penyeberangan yang meliputi pembangunan baru, lanjutan, peningkatan, dan rehabilitasi. Pembangunan Dermaga General Cargo 100 Meter – Pelabuhan Sofifi; Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa; Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti

4.

Kelistrikan

Pembangunan listrik perdesaan melalui pembangunan jaringan distribusi 718,40 kms, gardu distribusi 14,75 MVA, penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu. PLTS Terpusat Halmahera 3 Unit 75 kW; PLMH Morotai 100 kW; PLTMG Mobile PP (Ternate) 30 MW; PLTMG Mobile PP (Sofifi) 10 MW; PLTMG Mobile PP (Tobelo) 10 MW

5.

Irigasi

Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi & daerah irigasi kewenangan pusat dengan tambahan sasaran 66,4 ribu hektar sehingga mencapai 167,3 ribu hektar. Pembangunan DI Akelamo, DI Kahono, DI Lelesang Maltara; Pembangunan Embung Pulau Kayoa.

219

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Bidang Infrastruktur Berdasarkan data monev PA, ke lima Jenis Infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh 10 Satker yaitu: Bandar Udara Baabullah di Ternate, Bandar Udara Oesman Sadik di Labuha dan Kantor UPBU Pitu untuk Infrastruktur Prioritas Bandara; Satuan Kerja Perhubungan Darat Prov. Maluku Utara, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Soa Siu untuk infrastruktur prioritas pelabuhan penyeberangan; Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Ake Malamo, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaat Air Maluku Prov. Maluku Utara dan Balai Wilayah Sungai Maluku Utara untuk infrastruktur Irigasi; Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Maluku Utara, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Maluku Utara untuk infrastruktur Jalan. Total alokasi belanja Nawa Cita untuk penguatan infrastruktur di wilayah Maluku Utara pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.642.435.259.000,- atau mencapai 30,27% dari total APBN wilayah Maluku Utara Tahun 2015 yang sebesar Rp.5.425.659.577.000,-. Detail alokasi dan proporsi anggaran untuk setiap jenis infrastruktur dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini. Gambar 4.10 Grafik Alokasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Provinsi Maluku Utara

Sumber: diolah dari aplikasi Monev PA

Alokasi anggaran infrastruktur dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian teknis yang fokus melaksanakan program dan kegiatan untuk menghasilkan berbagai output sehubungan dengan penguatan infrastruktur di wilayah Maluku Utara. Kementerian Perhubungan melaksanakan pembangan infrastruktur Bandara dan Pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melaksanakan pembangunan Jalan dan Irigasi. Grafik berikut menjabarkan alokasi dan realisasi anggaran per jenis infrastruktur dan Kementerian Teknis-nya. Gambar 4.11 Grafik Alokasi dan Realisasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Per K/L


220

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila kita perhatikan grafik 4.11 di atas, dapat kita lihat bawa alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur di sektor konektivitas transportasi menjadi fokus utama pembangunan di tahun 2016. Sebagaimana kita temukan pada grafik 4.11, bahwa alokasi untuk sektor infrastruktur konektivitas (meliputi jalan, bandara, dan pelabuhan) mencakup 87,88% total anggaran di bidang infrastruktur. Hanya saja bila dilihat dari nilai penyerapannya, khususnya untuk pembangunan Jalan dan pelabuhan menunjukkan hasil yang tidak optimal, karena nilai penyerapan menjadi yang terendah dibandingkan lainnya terutama untuk Infrastruktur Jalan yang memiliki porsi anggaran infrastruktur sebesar 77, 88% dan 23,57% dari total APBN Maluku Utara menjadi penyumbang belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran Semester I. Secara total realisasi anggaran infrastruktur prioritas mencapai 21,97% jauh dari target nasional semester I 2016 yang mencapai 40%. Gambar 4.12 Grafik Alokasi dan Realisasi Belanja Program Nawa Cita Bidang Infrastruktur Per Satker


Apabila kita telusuri realisasi proyek infrastruktur prioritas per satker sebagaiman grafik 4.12 diatas, kita dapatkan bahwa keseluruhan satker pengelola infrastruktur jalan menunjukkan penyerapan yang belum optimal. Satker PJN Wilayah II Maluku Utara (498679) yang mempunyai porsi anggaran infrastruktur terbesar justru menjadi satker yang terendah penyerapannya di bidang infrastruktur jalan. Satker UPBU Pitu (449493) menjadi penghambat penyerapan anggaran infrastruktur bandara, dengan tingkat realisasi sebesar 17,69%. Sementara Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara yang mengelola anggaran infrastruktur pelabuhan tingkat realisasi masih rendah hanya mencapai 3,85% sehingga menjadi penyebab belum optimalnya serapan anggaran infrastruktur pelabuhan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh output yang mengalami kendala baik dari sisi capaian realisasi anggaran maupun capaian output berikut akan dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis kuadran. 2. Analisis Realisasi dan Capaian Output Pelaksanaan Anggaran Bidang Infrastruktur Analisis Kuadran akan membagi kelompok output dari sisi tingkat realisasi menjadi 2 kuadran yaitu output yang tingkat realisasi telah diatas rata-rata dan yang masih dibawah rata-rata sedangkan dari sisi capaian output juga membagi menjadi 2 kuadran yaitu capaian output yang melebih rata-rata

221

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dan yang masih dibawah rata-rata sehingga kombinasi dari kuadran realisasi dan kuadran capaian output akan membentuk 4 kuadran. Rata-rata tingkat realisasi anggaran infrastruktur prioritas untuk Semester I mencapai 39,68 % sedangkan rata-rata capaian output mencapai 43,39%. Hasil scatter plot untuk output-output agenda Nawa Cita di bidang Infrastruktur prioritas dapat dilihat di bawah ini. Gambar 4.13 Pola Penyebaran efisiensi dan efektivitas output Kegiatan Nawa Cita bidang Infrastruktur TA 2015

Sumber : Olahan Tim Penyusun

Berdasarkan hasil scatter plot, sebagian besar output infrastruktur mengalami kendala baik dari sisi realisasi maupun tingkat capaian output sebanyak 37 output atau sebesar 55,22% sebagaimana dapat dilihat pada kuadran IV. Terdapat 2 Output yang tingkat realisasi masih dibawah tingkat capaian output yang terlihat pada kuadran II, hal ini mengindikasikan potensi keterlambatan penyelesaian tagihan pada output tersebut. Output Infrastruktur prioritas yang tingkat realisasi dan capaian output telah baik mencapai 28 output atau sebesar 41,79%. Data output sesuai dengan kuadrannya dapat dilihat dalam gambar 4.14 dibawah ini. Gambar 4.14 Kategori Output Bidang Infrastruktur Berdasarkan Hasil Scatter Plot Kuadran 2: Realisasi Rendah, Capaian Output Tinggi Peralatan Penunjang, Fasilitas Penunjang (Pagar)

Kuadran 1: Realisasi Tinggi, Capaian Output Tinggi Pemb. Fasilitas pelabuhan, Pemb. Fasilitas pelabuhan, Perlengkapan Gedung Lainnya, Alat Pengolah Data, Kendaraan operasional, Landas Pacu (Runway), Drainase / Saluran, Jalan Perimeter / Jalan Inspeksi, Peralatan Maintenance Bandara (A2B), Tanah, Dokumen Perencanaan Teknis jalan dan jembatan, Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi, Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya, Bendung irigasi kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi, Rencana teknis dan dokumen lingkungan konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Layanan teknis sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku, Embung untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan, Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan, Intake air baku yang direhabilitasi Kuadran 4: Realisasi Rendah, Capaian Output Rendah

Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas, Pengadaan & Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ, Layanan Perkantoran, Perangkat Pengolah Data & Komunikasi, Pemb. Pelabuhan Penyeberangan, Pemb. Kapal Penyeberangan, Bangunan Terminal Penumpang, Bangunan Operasional, Peralatan Bantu Pendaratan Visual, Utilitas Bandara, Kendaraan Bermotor, Peralatan Penunjang, Laporan Bidang Keuangan, Komputer, genset, lift dan sejenisnya, Kendaraan, Kamera lensa, Infokus, Handycam, Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Pemeliharaan Preventif, Rehabilitasi Mayor, Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan, Peningkatan Jembatan, Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Dokumen Pengawasan Teknis jalan & jembatan, Perangkat Pengolah Data & Komunikasi, Peralatan & Fasilitas Perkantoran, Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya, Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi.

Kuadran 3: Realisasi Tinggi, Capaian Output Rendah

-

Sumber : Olahan Tim Penyusun

222

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Output yang masuk dalam kuadran IV akan menjadi fokus analisis. Analisis menggunakan metode tracking analysis, penelusuran dilakukan terhadap komponen output kemudian ditelusuri kembali ke item detail yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi dan capaian output tersebut. 3. Kendala/Masalah Pelaksanaan Anggaran Bidang Infrastruktur Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari analisis kuadran maka permasalahan pelaksanaan anggaran yang signifikan menurut tingkat realisasi dan capaian output terdapat 37 Output yang bermasalah. Apabila ditelusuri ke tingkat satuan kerja maka dari 37 Output yang bermasalah terdapat pada 8 Satuan Kerja yaitu: 3 Satker pengelola infrastruktur Bandara terdiri dari satker: Bandara Baabullah, Bandara Oesman Sadik dan UPBU Pitu Morotai; 1 Satker pengelola pelabuhan yaitu Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara; 3 Satker pengelola infrastruktur jalan terdiri dari Satker: Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Maluku Utara, Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Maluku Utara dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. Maluku Utara; 1 Satker pengelola infrastruktur irigasi yaitu SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Maluku Prov. Maluku Utara. Rincian Satker, Jumlah Output yang bermasalah dan besarnya undisbursment Output yang bermasalah dalam Kuadran IV sebagai berikut: Tabel 4.16 Jumlah Output dan Nilai Undisbursement Kuadran IV No.

Satker

Jumlah Output Kudran IV

Nilai Undisbursment

% Undis

1

BANDAR UDARA BABULLAH DI TERNATE (288457)

11

8.109.596.000

21%

2

BANDAR UDARA OESMAN SADIK DI LABUHA (414211)

5

3.731.285.000

29%

3

KANTOR UPBU PITU (449493)

3

4.274.200.000

82%

4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA (486112)

1

80.377.729.000

46%

5

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA (498678)

5

421.609.061.000

72%

6

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA (498679)

7

777.087.403.000

92%

7

Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara (401726)

4

48.067.907.000

88%

8

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA (498637)

1

184.329.600.000

17%

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, satker Kantor UPBU Pitu memiliki 3 Output yang bermasalah dengan persentase undisbursement terbesar untuk Bidang Infrastruktur Bandara. Sedangkan untuk infrastruktur Jalan, persentse undisbursement terbesar berada pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara yang memiliki 7 Output yang bermasalah dalam kuadran IV. Satker Satuan Kerja Perhubungan Darat Prov. Maluku Utara menjadi satu-satunya satker di bidang Infrastruktur Pelabuhan yang memiliki output bermasalah dalam kuadran IV, dengan jumlah output bermasalah sebanyak 4 output. Hasil dari analisa kuadran sebagaiman dirangkum dalam tabel 4.16 diatas serupa dengan grafik 4.12, ketiga satker yang tingkat realisasi anggaran infrastruktur prioritas terendah juga menjadi Satker dengan tingkat undisbursement output yang bermasalah dalam Kuadran

223

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 IV terbesar. Dengan demikian penyebab rendahnya capaian realisasi anggaran dan capaian output Infrastruktur Prioritas terutama disumbang oleh Output dalam kuadran IV ketiga satker tersebut. Output dalam kuadran IV Satker Kantor UPBU Pitu, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Perhubungan Darat Prov. Maluku Utara menjadi prioritas untuk dicari solusi permasalahannya. Berikut ini akan diuraikan masalah dan kendala output pada setiap satker yang profilnya tercantum dalam kuadran IV. Bandar Udara Baabullah Ternate Tingkat realisasi penyerapan satker Bandar Udara Baabullah Ternate sampai dengan Semester I 2016 mencapai 44,99% dengan tingkat capaian output sebesar 50,28%. Secara umum tingkat realisasi anggaran dan capaian output telah baik, namun apabila ditelusuri lebih detail masih terdapat Output yang belum optimal baik serapan anggaran maupun capaian output. Secara lebih rinci, berikut rincian output yang belum optimal. Tabel 4.17 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Baabullah Ternate (Keg. 1961)

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Output : Bangunan Operasional

Uraian Komponen

Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

15,54%

11,80%

-

-

Gedung Operasional

3.904.000.000

606.599.700

Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung

5.235.100.000

-

Output : Utilitas Bandara

Uraian Komponen

Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Tower Air dan Bak Air

800.000.000

224.730.000

28,09%

60%

Pengadaan Trolley dan Kursi Ruang Tunggu

912.500.000

-

-

-

Output : Kendaraan Bermotor

Uraian Komponen

Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Kendaraan Roda 2

144.000.000

139.999.000

97,22%

100%

Pengadaan Kendaraan

900.000.000

-

-

-

Sumber: diolah dari aplikasi Monev PA dan hasil survey capaian output

Bila kita tabel 4.17 di atas, dapat kita ketahui bahwa yang menghambat capaian output Bangunan Operasional terutama disebabkan oleh Rehabilitasi Pembangunan Gedung yang belum terealisasi. Hal tersebut disebabkan karena pagu sebesar 4.150.300.000 atau sebesar 79,28% dari komponen Rehabilitasi Pembangunan Gedung tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking. Sedangkan untuk komponen Gedung Operasional terdapat dana pembangunan kantor keamanan sebesar 1.600.000.000 baru selesai proses revisi buka blokir dan saat ini sudah memasuki tahap proses pelelangan. Untuk Output Utilitas Bandara yang menjadi penghambat capaian output adalah pengadaan trolley dan kursi ruang tunggu yang tidak

224

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking. Faktor efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking juga menjadi penyebab tidak dapat dilaksanakannya pengadaan kendaraan sehingga menjadi penghambat capaian output kendaraan bermotor. Tabel 4.18 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Baabullah Ternate (Keg. 1962)

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Output : Peralatan Penunjang

Uraian Komponen CCTV & Explosive Detector

Pagu 2.050.000.000


% Real

Output (%)

8,7%

-


Dari Tabel 4.18 diatas, realisasi anggaran Output Peralatan Penunjang sampai dengan Semester I 2016 mencapai 8,7% sedangkan capaian output belum terealisasi. Hal ini disebabkan sampai dengan akhir Juni 2016 pengadaan CCTV dan Explosive Detector masih dalam tahap pengiriman barang, sehingga baru terealisasi hanya untuk uang muka paket pengadaan tersebut. Tabel 4.19 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Baabullah Ternate (Keg. 1965)

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Output : Laporan Bidang Keuangan

Uraian Komponen Pembinaan PNBP

Pagu

Realisasi

650.000.000

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

Output : Komputer, genset, lift dan sejenisnya

Uraian Komponen Komputer, Laptop dan Printer

Pagu

Realisasi

96.000.000

-

Output : Kamera lensa, Infokus, Handycam

Uraian Komponen Pengadaan Infocus dan Peralatan Dokumentasi

Pagu

Realisasi

45.000.000

-


Uraian Komponen Kendaraan Operasional

Pagu

Realisasi

280.000.000

-

Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Uraian Komponen Pengadaan Peralatan Pengolah Data

Pagu

Realisasi

96.000.000

-

Output : Peralatan Fasilitas Perkantoran

Uraian Komponen Meubelair

Pagu 150.000.000

Realisasi -


225

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara belum terealisasi seluruhanya. Terdapat tiga penyebab yang menjadi penghambat realisasi anggaran kegiatan tersebut. Pertama, Faktor efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking sebesar: 550 juta pada output Laporan Bidang Keuangan dan 280 Juta pada output Kendaraan Bermotor. Kedua, Faktor belum mencukupinya realisasi PNBP sebagai dasar pencairan untuk anggaran yang dibiayai dari sumber dana PNBP yaitu pengadaan sound system dan kelengkapan sebesar 100 Juta pada output laporan bidang keuangan. Ketiga, Faktor perilaku pengelola keuangan yang cenderung untuk merealisasikan anggaran menjelang akhir tahun anggaran (memasuki semester II). Hal ini dapat terlihat pada komponen: Komputer, Laptop dan Printer; Pengadaan Infocus dan Peralatan Dokumentasi; Pengadaan Peralatan Pengolah Data; dan Meubelair dengan nilai dibawah 200 juta yang seharusnya dapat segera dilakukan proses pengadaan langsung. Perilaku yang cenderung untuk tidak segera merealisasikan anggaran membawa dampak pada serapan anggaran yang tidak optimal juga mengurangi kemanfaatan dari barang tersebut karena baru bisa dinikmati pada akhir tahun yang seharusnya sejak awal tahun sudah dapat digunakan untuk operasional kantor. Bandara Osman Sadik Tingkat realisasi penyerapan satker Bandara Osman Sadik untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 63,39% dengan tingkat capaian output sebesar 70,84%. Secara umum serapan realisasi anggaran dan capaian output telah baik, namun apabila ditelusuri lebih detail masih terdapat Output yang belum optimal baik serapan anggaran maupun capaian output. Berikut rincian output yang belum optimal Tabel 4.20 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Bandara Osman Sadik

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Output : Bangunan Terminal Penumpang

Uraian Komponen Gedung dan Bangunan

Pagu 6.914.760.000

Realisasi

% Real

Output (%)

1.377.610.000

19,92%

20%

Realisasi

% Real

Output (%)

311.120.000

22,35%

30%

Output : Peralatan Bantu Pendaratan Visual

Uraian Komponen AFL & PAPI

Pagu 1.392.300.000

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Output : Kendaraan

Uraian Komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

30.000.000

-

-

-


Dari Tabel 4.20 Diatas, terdapat 3 Output yang tingkat realisasi anggaran maupun capaian output belum Optimal yaitu Output: Bangunan Terminal Penumpang, Peralatan Bantu Pendaratan

226

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Visual, dan Kendaraan. Hasil konfirmasi kepada pihak Satker Bandara Oesman Sadik diketahui output Bangunan Terminal Penumpang dan Peralatan Bantu Visual terkendala oleh aspek teknis lapangan. Pembangunan Gedung dan Bangunan (Terminal) progress fisik sudah mencapai 20%. Progress pekerjaan fisik menunggu pada ketersediaan material konstruksi baja yang masih dalam proses pengiriman dari Surabaya. Semula direncanakan tiba pada awal Juli 2016, namun kemungkinan pada awal Agustus 2016 material tersebut baru tiba. Selain terkendala keterlambatan pengiriman material, keterlambatan pekerjaan desain proyek juga menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan gedung terminal. Peralatan Bantu Pendaratan Visual saat ini masih terkendala oleh ketersediaan material berupa lampu landasan yang masih dalam proses pengiriman dari Luar Negeri sehingga menghambat progress pekerjaan fisik. Sedangkan Pengadaan Kendaraan Bermotor terkendala oleh realisasi penerimaan PNBP yang belum memenuhi target penerimaan sesuai dengan Maksimum Pencairan (MP-PNBP). Kantor UPBU Pitu Tingkat realisasi penyerapan satker Kantor UPBU Pitu untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 17,69% dengan tingkat capaian output sebesar 18,44%. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Kantor UPBU Pitu merupakan satker yang menjadi prioritas penanganan masalah untuk Bidang Infrastruktur Bandara. Terdapat 3 output yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran dan capaian output. Secara lebih rinci, terkait dengan ketiga output tersebut di atas dapat diuraikan alokasi dan realisasi sebagai berikut. Tabel 4.21 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker Kantor UPBU Pitu

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Output : Landasan Pacu (Runway)

Uraian Komponen Tanah

Pagu 12.500.000.000

Realisasi

% Real

Output (%)

1.905.276.400

15,24%

16%

Realisasi

% Real

Output (%)

26,32%

27%

Realisasi

% Real

Output (%)

-

-

-

Output : Bangunan Operasional

Uraian Komponen Gedung Operasional

Pagu 441.000.000

116.061.000


Uraian Komponen Kendaraan Operasional, Mobil Patroli, Kendaraan Roda 2

Pagu 820.000.000


Output Landasan Pacu Runaway dengan merupakan pekerjaan pemotongan bukit area strip (tanah) dengan nilai kontrak 9,5 miliar sehingga ada sisa pagu senilai 3 miliar. Sisa Pagu sebesar 3 Miliar, diusulkan untuk dilakukan revisi penghematan (self blocking). Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak satker diketahui bahwa penghambat progress fisik pekerjaan landasan pacu runway

227

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 karena peralatan kontraktor yang digunakan untuk beberapa proyek sehingga peralatan tersebut sering dipindahkan dari lokasi pekerjaan dan pada akhirnya menghambat realisasi pekerjaan fisik (capaian ouput). Sedangkan untuk Output bangunan operasional berupa pembuatan bangunan operasional type 70 sebanyak 1 unit, progress fisik lapangan sudah mencapai 75%, namun laporan progress fisik belum dapat diselesaikan oleh Kontraktor yang berlokasi di Ternate. Faktor SDM Perusahaan Kontraktor menjadi penyebab belum terselesaikannya laporan progress fisik. Akibat dari belum selesainya laporan progress fisik, maka proses pencairan yang seharusnya sudah bisa mencapai 75% belum dapat dilakukan. Permasalahan lainnya adalah adanya gagal lelang pada beberapa proyek karena standar biayanya terlampau rendah sehingga minim peminat. Output kendaraan bermotor terkendala oleh proses pembukaan blokir anggaran. Satker UPBU Pitu telah melengkapi RAB yang menjadi penyebab diblokirnya anggaran ke Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, namun proses penyelesaian revisi buka blokir oleh Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara memakan waktu lama sehingga revisi buka blokir anggaran baru bisa diselesaikan pada awal Juli 2016. Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara. Tingkat realisasi penyerapan satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara (P2JN) untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 31,83% dengan tingkat capaian output sebesar 31,74%. Tingkat realisasi masih dibawah rata-rata realisasi anggaran satker proyek infrastruktur prioritas yang mencapai 39,68 % dan juga dibawah target nasional untuk Semester I yang mencapai 40%. Terdapat 1 output yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran dan capaian output. Secara lebih rinci dapat diuraikan alokasi dan realisasi anggaran output tersebut, sebagai berikut. Tabel 4.22 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker PPJN

Program : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Output : Dokumen Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Uraian Komponen/Detail Item

Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Core Team Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Maluku Utara

3.361.974.000

1.512.396.424

44,99%

44,99%

Pengawasan Teknik Jalan Pulau Morotai I

1.987.468.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jalan Pulau Morotai II

1.763.031.000

1.155.775.256

65.56%

65.56%

Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Pulau Morotai III

2.883.652.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jembatan Pulau Morotai IV

2.130.497.000

2.130.497.000

100%

100%

Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Pulau Morotai V

3.138.965.000

1.220.982.400

38.90%

38.90%

Pengawasan Teknik Jalan SKPD

1.665.318.000

632.129.080

37.96%

37.96%

Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Utara

1.787.115.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Barat

2.419.644.000

-

-

-

228

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Tengah I

2.549.514.000

1.866.699.296

73.22%

73.22%

Pengawasan Teknik Jembatan Halmahera Tengah II

2.181.476.000

273.045.400

12.52%

12.52%

Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Tengah III

3.304.136.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jembatan Halmahera Timur I

2.344.183.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Timur II

1.783.777.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Selatan I

1.750.936.000

1.001.550.000

57.20%

57.20%

Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Halmahera Selatan II

3.158.876.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jalan Kepulauwan Sula I

2.581.981.000

923.278.400

35.76%

35.76%

Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Kepulauwan Sula II

3.430.773.000

-

-

-

Pengawasan Teknik Jalan Dan Jembatan Kepulauwan Sula III

2.923.993.000

-

-

-


Berdasarkan tabel 4.22 diatas, terdapat 10 Paket Pekerjaan Pengawasan yang tingkat realisasi anggaran masih nihil. Hasil konfirmasi kepada pihak satker diketahui bahwa penyebab masih nihilnya realisasi anggaran dikarenakan sebagian besar pekerjaan fisik jalan dan jembatan baik yang dikelola oleh satker PJN Wilayah I dan Wilayah II diusulkan untuk dilakukan penghematan (self blocking) sehingga berakibat pada tidak dapat dilakukannya paket pekerjaan pengawasan/supervisi. Paket-paket pekerjaan pengawasan supervisi yang tidak dapat dilakukan diusulkan menjadi bagian dari penghematan Satker P2JN dalam rangka revisi DIPA self-blocking yang sampai saat ini masih dalam proses revisi. Paket-paket pekerjaan tersebut adalah: 

Paket-19 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pulau Morotai III (Vol: 1 Dok x 2.883.652.000)



Paket-23 Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Utara (Vol 1 Dok x 1.787.115.000)



Paket-24 Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Barat (Vol: 1 Dok x 2.419.644.000)



Paket-27 Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Tengah III (Vol: 1 Dok x 3.304.136.000)



Paket-31 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Halmahera Selatan II (Vol: 1 Dok x 3.158.876.00)



Paket-33 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Kepulauan Sula II (Vol: 1 Dok x 3.430.773.000)



Paket-34 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Kepulauan Sula III (Vol: 1 Dok x 2.923.993.000) Selain itu, terdapat 2 paket pengawasan/supervisi yang sudah dikontrakkan namun sampai

saat ini belum berjalan, dikarenakan paket fisik pekerjaan tersebut masih dalam proses lelang ulang. Paket pekerjaan tersebut adalah: 

Paket-28 Pengawasan Teknik Jembatan Halmahera Timur I (Vol: 1 Dok x 2.344.183.000)



Paket-29 Pengawasan Teknik Jalan Halmahera Timur II (Vol: 1 Dok x 1.783.777.000) Sedangkan 1 paket pekerjaan lainnya yaitu Paket-17 Pengawasan Teknik Jalan Pulau

Morotai (Vol: 1 Dok x 1.987.468.000) belum ada realisasi anggarannya dikarenakan Kontraktor pekerjaan tersebut belum mengajukan tagihan/invoice dan Laporan Pengawasan juga belum

229

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 diserahkan oleh kontraktor kepada Satker P2JN. Apabila dilihat dari tingkat realisasi anggaran untuk paket pekerjaan fisik Jalan Pulau Morotai yang dikelola oleh satker PJN Wilayah I telah mencapai 42,68%. Atas permasalahan tersebut, Satker P2JN telah memberikan surat teguran dan batas waktu kepada pihak kontraktor untuk segera menyampaikan laporan pengawasan dan mengajukan tagihan/invoice. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Utara Tingkat realisasi penyerapan satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Utara (PJN Wilayah I) untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 21,26% dengan tingkat capaian output sebesar 22,17%. Sebagaimana tabel 4.16, terdapat 5 output yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran dan capaian output. Secara lebih rinci, terkait dengan kelima output tersebut di atas dapat diuraikan alokasi dan realisasi sebagai berikut. Tabel 4.23 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker PJN Wilayah I

Program : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Output : Pemeliharaan Preventif

Uraian Komponen/Detail Item Preservasi dan Pelebaran Jalan Daruba Wayabula

Pagu

Realisasi

1.059.000.000

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

68.04%

76.24%

Output : Rehabilitasi Mayor

Uraian Komponen/Detail Item Preservasi Rehabilitasi Mayor Jalan Lapter-Galela

Pagu

Realisasi

12.593.100.000

-

Output : Rekonstruksi Jalan


Pagu

Realisasi

Rekonstruksi Jalan Sofi-Bere Bere

49.980.500.000

34.009.038.000

Rekonstruksi Jalan Sofi-Wayabula

38.780.500.000

-

-

-

Rekonstruksi Jalan Wayabula-Sofi

67.877.800.000

-

-

-

Rekonstruksi Jalan Tobelo-Podiwang

12.593.100.000

-

-

-

Rekonstruksi Jalan Kao-Boso

13.563.100.000

-

-

-

Rekonstruksi Jalan Jailolo-Matui

29.080.500.000

-

-

-

Rekonstruksi Jalan Matui-Jailolo

37.980.500.000

7.213.400.000

18,99%

28,77%

Realisasi

% Real

Output (%)

-

-

Output : Pelebaran Jalan

Uraian Komponen/Detail Item Preservasi dan Pelebaran Jalan Daruba-Wayabula Pelebaran Jalan Daeo/Sanggowo-Bere Bere

Pagu 27.480.500.000

-

50.354.750.000

24.710.950.000

49,07%

42,68%

Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

-

-

Output : Pembangunan Jalan

Uraian Komponen Pembangunan Jalan Wayabula-Sofi

29.080.500.000

-


230

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan tabel 4.23 diatas, kita dapat mengetahui yang menghambat capaian realisasi anggaran dan output karena masih terdapat terdapat 9 Paket Pekerjaan yang tingkat realisasi anggaran masih nihil. Hasil konfirmasi kepada pihak satker diketahui bahwa penyebab belum ada realisasi anggaran dikarenakan paket pekerjaan tersebut diusulkan untuk dilakukan penghematan (self blocking). Selain menghambat capaian realisasi anggaran Satker PJN Wilayah I, penghematan (selfblocking) paket pekerjaan tersebut juga berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya paket pekerjaan pengawasan/supervisi sehingga ikut menghambat capaian realisasi anggaran Satker P2JN. Selain karena revisi penghematan (self-blocking), belum optimalnya realisasi pekerjaan Rekonstruksi Jalan Matui-Jailolo juga menjadi penghambat output Rekonstruksi Jalan. Rekonstruksi Jalan Matui-Jailolo terhambat oleh proses lelang yang baru ditetapkan kontraknya pada bulan Mei 2016. Proses lelang terkendala karena menunggu penetapan ruas Jalan Matui-Jailolo sebagai Jalan Nasional. Ruas Jalan Matui-Jailolo semula tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, namun karena masuk dalam prioritas infrastruktur program Nawacita ruas Jalan tersebut akhirnya ditetapkan sebagai ruas jalan nasional. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara (PJN Wilayah II) merupakan satker yang menjadi fokus penanganan masalah Infrastruktur Bidang Jalan. Tingkat realisasi penyerapan satker PJN Wilayah II untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 8,40% dengan tingkat capaian output sebesar 6,59%. Satker PJN Wilayah II mengelola 7 (tujuh) output terdiri dari 5 (lima) output terkait pembangunan fisik Jalan dan Jembatan dan 2 (dua) output terkait peralatan perkantoran dan pengolahan data, keseluruhan output tersebut bermasalah atau masuk dalam kuadran IV. Secara lebih rinci, terkait dengan tujuh output tersebut di atas dapat diuraikan alokasi dan realisasi sebagai berikut. Tabel 4.24 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Pembangunan Fisik yang Bermasalah pada Satker PJN Wilayah II

Program : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Output : Rekonstruksi Jalan


Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Rekonstruksi jalan Sanana-Manaf

48.480.500.000

-

-

-

Rekonstruksi Jalan Ekor Subaim

47.510.500.000

-

-

-

% Real

Output (%)

-

-

% Real

Output (%)

-

-

Output : Pelebaran Jalan

Uraian Komponen/Detail Item Pelebaran Jalan Sanana-Pohea

Pagu

Realisasi -

18.776.850.000

Output : Peningkatan Jembatan

Uraian Komponen/Detail Item Penggantian Jembatan Ake Yawali II, Ake Domen IV, Sondo-

Pagu 10.363.100.000

Realisasi -

231

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Output : Pembangunan Jalan


Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Pembangunan Jalan Buli Maba

55.977.800.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Mafa-Matuting

50.027.800.000

14.465.684.650

28,92%

22,47%

Pembangunan Jalan Matuting-Mafa

9.685.800.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Weda-Sagea

55.977.800.000

10.302.820.000

18,41%

12,11%

Pembangunan Jalan Sagea-Weda

51.387.800.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Sagea-Patani

50.077.800.000

11.817.810.800

23,60%

15,31%

Pembangunan Jalan Patani-Sagea

44.600.500.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Weda-Sagea

54.297.800.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Sagea-Patani

46.540.500.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Pohea Malbufa

50.077.800.000

16.298.800.000

32,55%

28,64%

Pembangunan Jalan Malbufa-Pohea

49.450.500.000

-

-

-

Pembangunan Jalan Sanana-Manaf

51.917.800.000

9.651.176.800

18,59%

12,56%

Realisasi

% Real

Output (%)

17,56%

-

Output : Pembangunan Jembatan

Uraian Komponen

Pagu

Pembangunan Jembatan Kali Kesayangan

15.349.100.000

2.695.200.000

Pembangunan Jembatan Kali Mos-Mos

13.078.100.000

-

-

-

Pembangunan Jembatan Kali Lingi-Lingi

10.944.100.000

-

-

-

3.479.850.000

-

-

-

34.536.750.000

-

-

-

3.479.850.000

-

-

-

Pembangunan Jembatan Kali Lalubi Pembangunan Jembatan Wai Fat Iba III, Wai Malbufa, Wai Dora Pembangunan Jembatan Tanjung Baret


Berdasarkan tabel 4.24 diatas, satker PJN Wilayah II mengelola 22 paket pekerjaan fisik, 16 paket pekerjaan masih belum ada realisasi. Hasil konfirmasi kepada pihak satker diketahui bahwa penyebab belum ada realisasi anggaran dikarenakan 14 paket pekerjaan tersebut diusulkan untuk dilakukan penghematan (self blocking) dan 2 paket pekerjaan dalam proses lelang ulang. 

Output pelebaran jalan terdiri dari 1 paket pekerjaan dan diusulkan untuk dilakukan revisi penghematan (self-blocking) sehingga output pelebaran jalan tidak akan ada realisasi sampai akhir tahun.



Output pembangunan Jalan terdiri dari 12 Paket pekerjaan, 5 paket pekerjaan sudah berjalan dan telah ada realisasi antara 18,41% - 32,55%, terdapat 1 paket pekerjaan dalam proses lelang ulang. Paket pembangunan jalan buli-maba telah empat kali lelang ulang karena calon pemenang tidak dapat menunjukkan bukti asli kepemilikan peralatan maupun tenaga ahli pada saat pembuktian kualifikasi pemenang.



Output pembangunan jembatan terdiri dari 6 paket pekerjaan, pekerjaan pembangunan jembatan kali kesayangan sudah berjalan dengan realisasi mencapai 17,56% sedangkan 5 paket pekerjaan

232

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 lainnya tidak dapat dilanjutkan karena diusulkan untuk dilakukan penghematan (revisi selfblocking). 

Output Peningkatan Jembatan terdiri dari 1 paket pekerjaan yaitu penggantian jembatan ake yawali II, ake domen IV, dan ake sondo-sondo VI yang saat ini masih dalam proses lelang ulang yang keempat terkait kegagalan pembuktian kualifikasi pemenang. Proses lelang ulang pekerjaan peningkatan jembatan dan pembangunan jalan tidak hanya menghambat serapan anggaran satker PJN Wilayah II namun juga berdampak pada serapan anggaran satker P2JN yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan/supervisi dari paket pekerjaan fisik yang dikelola oleh satker PJN Wilayah I dan Wilayah II.



Output rekonstruksi jalan terdiri dari 1 paket pekerjaan dan diusulkan untuk dilakukan penghematan (revisi self blocking) sehingga output rekonstruksi jalan tidak akan terealisasi sampai akhir tahun anggaran. Selain mengelola 5 (lima) output terkait pembangunan fisik Jalan dan Jembatan, satker PJN

Wilayah II juga mengelola 2 (dua) output terkait peralatan perkantoran dan pengolahan data dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.25 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Peralatan yang Bermasalah pada Satker PJN Wilayah II

Program : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi


Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

110.000.000

-

-

-

86.100.000

-

-

-

140.000.000

-

-

-

Pengadaan Mesin Fotocopy 3 Unit

90.000.000

-

-

-

Pengadaan Laptop 6 Unit

54.000.000

54.000.000

100%

100%

Pengadaan Handycam 4 Unit

20.000.000

-

-

-

% Real

Output (%)

Pengadaan PC 10 Unit Pengadaan Projector 3 Unit Pengadaan Printer A3 Laser Jet

Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


Pagu

Realisasi

Pengadaan Sofa Tamu

20.000.000

-

-

-

Pengadaan AC 2 Unit

14.000.000

-

-

-

Pengadaan Lemari Arsip 3 Unit

90.000.000

-

-

-

Pengadaan Meja Kerja Pimpinan 4 Unit

16.000.000

--

-

-

Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan 4 Unit

10.000.000

-

-

-

Pengadaan Alat Laboratorium Beton

150.000.000

-

-

-

Pengadaan Alat Laboratorium Aspal

150.000.000

-

-

-

Pengadaan Alat Laboratorium Tanah

118.903.000

-

-

-


233

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan tabel 4.27 di atas, terdapat 5 komponen dari output Perangkat Pengolahan Data yang belum direalisasikan. Hasil konfirmasi kepada satker yang bersangkutan, kelima komponen tersebut masih dalam proses pelelangan. Sedangkan untuk output peralatan dan fasilitas perkantoran belum ada realisasi seluruhnya dan proses lelang belum dilaksankan. Pengadaan dengan nilai dibawah 200 juta seharusnya dapat segera dilakukan proses pengadaan langsung dan dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Hal tersebut menandakan perilaku pengelola keuangan yang cenderung untuk menumpuk realisasi anggaran pada saat memasuki akhir tahun anggaran. Perilaku yang cenderung untuk tidak segera merealisasikan anggaran membawa dampak pada serapan anggaran yang tidak optimal juga mengurangi kemanfaatan dari barang tersebut karena baru bisa dinikmati pada akhir tahun yang seharusnya sejak awal tahun sudah dapat digunakan. Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara Tingkat realisasi penyerapan satker Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Provinsi Maluku Utara untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 12,11% dengan tingkat capaian output sebesar 11,92%. Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara mengelola dua bidang infrastruktur yaitu Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Pelabuhan. Untuk infrastruktur pelabuhan, Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara menjadi prioritas penanganan masalah. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, terdapat 2 output Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran dan capaian output bidang infrastruktur Jalan dan 2 output yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran dan capaian output bidang infrastruktur pelabuhan. Secara lebih rinci, terkait dengan output tersebut di atas dapat diuraikan alokasi dan realisasi sebagai berikut. Tabel 4.26 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Infrastruktur Jalan yang Bermasalah pada Satker Perhubungan Darat

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Output : Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas


Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Kota Ternate

1.000.000.000

284.751.000

28,48%

28%

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Sofifi

1.000.000.000

284.751.000

28,19%

28%

Realisasi

% Real

Output (%)

Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Output : Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ


Pagu

Ruas 025 Babang-Labuha

6.712.300.000

1.287.190.000

19,18%

19%

Ruas 010 Sofifi-Akelamo

4.463.620.000

863.992.000

19,36%

19%

Ruas 011 Akelamo-Payahe

2.969.500.000

519.938.000

17,51%

19%

916.936.000

259.992.000

28,35%

28%

6.105.360.000

1.156.256.200

18,94%

19%

Ruas 004 Podiwang-Kao Ruas 009 Simpang Dodinga-Sofifi


234

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bila kita lihat tabel 4.26 di atas, keseluruhan komponen output telah terserap namun belum optimal. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak satker dan penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa belum optimalnya capaian output dan realisasi anggaran lebih disebabkan oleh faktor teknis lapangan pengerjaaan proyek. Seperti pengecatan marka jalan yang terkendala oleh faktor cuaca dan pengerjaan rambu yang belum dapat dilakukan karena menunggu ketersedian material yang masih dalam proses pengiriman dari Jakarta. Tabel 4.27 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output Infrastruktur Pelabuhan yang Bermasalah pada Satker Perhubungan Darat

Program : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Output : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Uraian Komponen/Detail Item Pembangunan Dermaga Penyeberangan Moti Tahap II

Pagu 5.000.000.000


% Real

Output (%)

18,9%

19%

% Real

Output (%)

-

-

Output : Pembangunan Kapal Penyeberangan

Uraian Komponen/Detail Item Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis 500 GT Lintas Babang-Saketa Tahap II

Pagu

Realisasi

19.500.000.000

-


Hasil konfirmasi dengan satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Tabel 4.27 diatas, terlihat bahwa Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis 500 GT belum ada realisasi anggaran. Sesuai hasil konfirmasi dengan satker Hubdar Provinsi Maluku Utara progress fisik sudah mencapai 50%, namun belum diajukan pencairan dana menunggu tagihan dari pihak kontraktor. Sedangkan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Moti Tahap II telah ada realisasi senilai 943,540 juta yang merupakan pembayaran uang muka. Saat ini pekerjaan fisik masih berlangsung tetapi terkendala oleh ketersediaan peralatan yang terbatas sehingga menghambat capaian output. Di tahap awal pekerjaan tertunda akibat reviu HPS menanggapi kebijakan di level eselon I. SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Maluku Provinsi Maluku Utara Satker SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Maluku Provinsi Maluku Utara (SNVT Jaringan Pemanfaatan Air) merupakan satker yang menjadi fokus penanganan masalah Infrastruktur Bidang Irigasi. Tingkat realisasi penyerapan satker SNVT Jaringan Pemanfaatan Air untuk proyek infrastruktur prioritas sampai dengan Semester I 2016 mencapai 56,01% dengan tingkat capaian output sebesar 70,70%. Hal ini menunjukkan adanya potensi keterlambatan tagihan, progress fisik yang telah terselesaik tidak segera diajukan pencairan dana ke KPPN yang bisa disebabkan oleh belum adanya tagihan dari pihak Satker. Satker SNVT Jaringan Pemanfaatan Air mengelola 7 (tujuh) output dan terdapat 1 (satu) output yang bermasalah. Secara lebih rinci, output yang bermasalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

235

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 4.28 Alokasi Pagu dan Realisasi terkait Output yang Bermasalah pada Satker SNVT Pelaksana Jaringan Air

Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan: Pengembangan dan Rehabilitas Jaringan Irigasi, Air, Tanah, Rawa dan Tambak Output : Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah yang Dilaksanakan Konstruksinya


Pagu

Realisasi

% Real

Output (%)

Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kahoho (Tahap III) Kota Tidore Kepulauan

15.704.850.000

-

-

-

Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Kayali D.I. Kahoho Kota Tidore Kepulauan

14.204.850.000

-

-

-

Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kahoho

745.400.000

-

-

-

Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Kayali D.I. Kahoho

745.400.000

-

-

-

Sumber: diolah dari aplikasi Sintesa TA 2015, 2016

Bila kita tabel 4.28 di atas, keseluruhan komponen output jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dilaksanakan konstruksinya belum ada realisasi sampai dengan Semester I 2016. Hasil konfirmasi dengan satker SNVT Pelaksana Jaringan Air, output tersebut tidak dapat dikerjakan karena diusulkan untuk dilakukan penghematan dalam rangka revisi self-blocking. Secara keseluruhan output SNVT Pelaksana Jaringan Air telah terlaksana dengan baik dari sisi capaian output maupun serapan anggaran, hanya terkendala oleh permasalahan penghematan anggaran yang menghambat capaian output. 4.3 REKOMENDASI PELAKSANAAN ANGGARAN ASPEK KHUSUS Dari perkembangan pelaksanaan anggaran dan analisis kendala pelaksanaan anggaran aspek khusus yaitu Nawa Cita ke-5 Aspek Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Nawa Cita ke-6 Aspek Penyediaan Infrastruktur Nawa cita ke-7 Aspek Pembangunan Kedaulatan Pangan, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan anggaran di satker kementerian/lembaga, antara lain sebagai berikut : Tabel 4.29 Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesehatan dan Rekomendasinya

Kendala Pelaksanaan Anggaran

Rekomendasi/Alternatif Solusi

Bidang Kesehatan: -

Kendala Umum yang dihadapi oleh Satker Dinkes Provinsi Maluku Utara meliputi: Pertama, kendala administrasi terkait dengan penerbitan SK Pengelola Keuangan yang baru diterbitkan pada bulan Maret 2016. Kedua, Kendala SDM, pengelola keuangan merupakan petugas yang baru dan semuanya berasal dari petugas teknis kesehatan. Ketiga, kurangnya koordinasi antara petugas teknis dengan pengelola keuangan sehingga berdampak pada proses pencairan anggaran yang tidak dapat berjalan lancar.

-

-

-

untuk penetapan pejabat pengelola keuangan, dapat mengacu pada PMK DK-TP yang mewajibkan K/L untuk menetapkan sebelum TA dimulai. untuk petugas baru, dapat disarankan agar satker melakukan kaderisasi petugas pengelola keuangan. untuk koordinasi, agar KPA melakukan monev secara berkala dlm bentuk rakor yang melibatkan petugas teknis dan pengelola keuangan.

236

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Kendala Pelaksanaan Anggaran


Satker Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara mengalami kendala SDM dimana pengelola keuangan (PPSPM) baru menjabat pada tahun ini dengan beban kerja yang cukup tinggi untuk menangani keseluruhan DIPA Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara (6 DIPA dengan total Pagu sebesar 36,51 miliar)

-

PPSPM dapat mengangkat staf teknis pengelola keuangan untuk membantu pekerjaan PPSPM

-

Untuk mengurangi beban kerja maka petugas agar tidak menunda proses penyelesaian pekerjaan sehingga tidak menumpuk pada suatu periode tertentu.

-

Output Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan/Lingkungan yang dikelola oleh Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Maluku Utara (469715) terkendala oleh blokir anggaran sebesar 2 Miliar. Pemblokiran disebabkan oleh belum adanya dasar hukum pengalokasian.

-

Satker berkoordinasi aktif dengan unit eselon I untuk menyelesaikan blokir

-

Satker Penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk barang (output: rumah swadaya) pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara (401686) terkendala oleh proses seleksi penerima bantuan yang memakan waktu lama. Verifikasi penerima bantuan yang berada di luar ternate menjadi kesulitan tersendiri.

-

Kerjasama dengan BPS atau instansi terkait untuk membuat data base masyarakat yang miskin.

-

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada calon penerima bantuan yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan tidak harus menunggu seluruh kuota penerima bantuan terpenuhi terlebih dahulu.

Penyaluran bantuan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang memiliki masalah sosial (Belanja Bantuan Sosial) pada satker Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara (289017) terkendala oleh proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan yang memakan waktu lama.

-

Kerjasama dengan BPS atau instansi terkait untuk membuat data base masyarakat yang miskin.

-

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada calon penerima bantuan yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan tidak harus menunggu seluruh kuota penerima bantuan terpenuhi terlebih dahulu.

-

Diusulkan narasumber tidak harus dari pusat; dan dilakukan training of trainers bagi tenaga yang ada di daerah.

-

Koordinasi ke pusat dengan menyampaikan jumlah dan periode kebutuhan obat dan makanan tambahan serta menegaskan bahwa kebutuhan obat tersebut harus tepat periode penyediaannya dan tidak dapat ditunda karena akan berdampak serius.

-

-

-

Pelaksanaan anggaran nawacita bidang kesehatan Satker Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara belum dapat direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi menyesuaikan dengan jadwal narasumber pusat yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan III, kegiatan distribusi Obat dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ke puskesmas seluruh Maluku Utara menunggu dropping barang dari kantor pusat Kementerian Kesehatan.

237

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Tabel 4.30 Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan dan Rekomendasinya



Bidang Pendidikan : -

-

-

Kendala umum yang terjadi pada Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yaitu adanya pergantian KPA sehingga harus melakukan penyesuaian secara administrasi seperti Revisi DIPA, Pembuatan SK Pengelola Keuangan yang sedikit menghambat penyerapan anggaran

-

Diusulkan perlu adanya komitmen dari pimpinan agar pelaksanaan anggaran menjadi bagian dari kinerja pimpinan di satker;

-

Kinerja pelaksanaan anggaran agar mennjadi bagian dari kinerja organisasi sehingga menjadi tanggung jawab seluruh unsur yang terlibat

Pengadaan buku pedoman guru dan buku siswa sebagai bagian dari ouput berupa Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah terkendala oleh: (1) belum adanya ketentuan pendukung pelaksanaan program; (2) pengadaan yang baru berjalan setelah memasuki tahun ajaran baru (Juli 2016).

-

Petunjuk teknis hendaknya dibuat pada saat saat perencanaan dan dijadikan persyaratan saat pembahasan dengan DPR. (dibuat berdasarkan TOR, tanpa juknis anggaran tidak dapat dialokasikan) Petunjuk teknis bersifat umum, sehingga bisa digunakan dari tahun ke tahun.

-

Proses pengadaan agar diupayakan melalui e-cataloq untuk mempercepat proses.

Mekanisme penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan perwujudan Program Indonesia Pintar di Provinsi Maluku Utara realisasinya kurang optimal karena penyaluran direncanakan setelah memasuki tahun ajaran baru, dan mekanisme penyaluran kurang efisien karena beberapa kendala berikut:

-

Penggunaan metode penyaluran bantuan melalui kerja sama dengan pihak bank/pos penyalur. Memanfaatkan fasilitas brancless banking; menunjuk warung-warung lokal yang ada di daerah sebagai kantor cabang bank, sehingga masyarakat penerima bansos tidak perlu jauh-jauh mengambil dana di kantor bank. Penyaluran bantuan secara kolektif. Petunjuk teknis yang lebih fleksibel dalam penyaluran BSM (perlu kebijakan berbeda dalam rangka penyaluran BSM di wilayah Indonesia timur). Melakukan manajemen pendataan yang baik. Mekanisme persyaratan yang mempermudah perlu diatur. Menggunakan data yang perlu diyakini kebenarannya; Berkoordinasi dengan institusi yang melakukan pendataan terkait masyarakat miskin.

a. kendala geografis dan aturan; b. pendataan siswa penerima BSM mengalami kendala administrasi; c. pengurusan persyaratan administrasi dalam rangka menerima BSM terkendala dengan kondisi geografis; d. penerima BSM yang kurang diyakini ketepatan sasarannya. -

-

-

-

-

-

Pemberian beasiswa bagi siswa SD yang berprestasi sebagai bagian dari output berupa Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi tidak mencapai hasil optimal karena direncanakan disalurkan setelah memasuki tahun ajaran baru.

-

Output Ruang Kelas Baru MI/MTS/MA dan Rehab Ruang Kelas MI/MTS/MA sebesar 1,4 miliar diusulkan untuk dilakukan penghematan dalam rangka revisi selfblocking sehingga tidak akan direalisasikan.

-

-

-

Melakukan mekanisme penataan transisi sesuai dengan ketentuan. Perbaikan manajemen perencanaan sampai kepada pelaksanaan anggaran.

lakukan koordinasi dengan eselon I untuk melakukan revisi pengurangan pagu DIPA jika memang dana tidak bisa direalisasikan satker. Seharusnya untuk penghematan yang diusulkan dari belanja non prioritas,output Ruang Kelas Baru

238


Rekomendasi/Alternatif Solusi merupakan output prioritas yang dapat mempengaruhi capaian progranm nasional.

-

Output perangkat pengolah data dan komunikasi berupa kegiatan pengadaan AC, infokus dan sound system untuk MDC, dan pengadaan printer terkendala oleh keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa

-

perlu dilakukan identifikasi untuk barang yang bernilai dibawah 200 juta dan diinstruksikan untuk pengadaannya secepatnya serta dilakukan pengawasan pelaksanaannya.

Tabel 4.31 Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Pangan dan Rekomendasinya



Bidang Pangan/Pertanian Output yang menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam bentuk barang, serapan anggarannya masih rendah. Beberapa penyebab rendahnya serapan anggaran: a. b. c.

-

-

sambil menunggu petunjuk teknis dapat melakukan persiapan untuk penentuan calon penerima bantuan dan verifikasi awal Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa

Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis Keterlambatan proses pengadaan Penyaluran bantuan menyesuaikan dengan masa tanam maupun masa panen Tabel 4.32 Kendala Pelaksanaan Anggaran Bidang Infrastruktur dan Rekomendasinya



Bidang Infrastruktur Prioritas -

-

-

Efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking yang seluruhnya berupa Belanja Modal sebesar ±Rp.659 Miliar atau ±40 % dari anggaran infrastruktur prioritas menghambat capaian serapan anggaran Semester I 2016.

-

Pembiayaan infrastruktur yang menggunakan dana PNBP tidak terlaksana secara maksimal karena capaian penerimaan PNBP yang tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran.

-

Proses penyelesaian revisi buka blokir oleh Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara memakan waktu lama sehingga revisi buka blokir anggaran baru bisa diselesaikan pada awal Juli 2016

-

-

-

Koordinasi dengan Eselon I untuk melakukan revisi pengurangan alokasi pagu DIPA. Fokus pada pelaksanaan anggaran output lainnya yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Percepatan pelaksanaan kegiatan lainnya jika dimungkinkan Perbaikan manajemen penerimaan mulai dari perencanaan penerimaan sesuai dengan faktor lingkungan internal dan ekternal sampai kepada langkah optimalisasi penerimaan. mengajukan kepada unit eselon I agar mendapat prioritas dalam MP berikutnya. Dokumen persyaratan teknis hendaknya dilengkapi sejak awal pengajuan usulan anggaran;

239



-

Faktor teknis lapangan menghambat progress fisik seperti: a. Faktor Cuaca yang menjadi penghambat pekerjaan pengecatan marka jalan b. Ketersediaan material yang masih dalam proses pengiriman

-

penetapan jadwal pelaksanaan pekerjaan agar mempertimbangkan faktor cuaca sehingga dapat diantisipasi

-

Kualitas kontraktor yang buruk menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menghambat capaian realisasi anggaran dan capaian fisik (output). Beberapa permasalahan yang timbul dari kualitas kontraktor yang buruk diantaranya sebagai berikut: a. Kegagalan Lelang, Paket pembangunan jalan buli-maba telah empat kali lelang ulang karena calon pemenang tidak dapat menunjukkan bukti asli kepemilikan peralatan maupun tenaga ahli pada saat pembuktian kualifikasi pemenang. b. Keterlambatan Pekerjaan Fisik, terbatasnya peralatan kontraktor dan digunakan untuk beberapa proyek pada akhirnya menghambat realisasi pekerjaan fisik (capaian ouput) c. Keterlambatan Proses Tagihan, Kontraktor belum mengajukan tagihan/invoice dan Laporan Progress Pekerjaan juga belum diserahkan oleh kontraktor kepada Satker P2JN, satker Perhubungan Darat Provinsi Malut.

-

fungsi pengawasan proyek harus dijalankan secara tegas dan laporan kemajuan pekerjaan agar dijadikan acuan untuk menilai progres pekerjaan. jika progres tidak sesuai jadwal agar diberikan sanksi yang tegas kepada penyedia jasa.

-

Demikian juga kepada pengawas pekerjaan agar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan progres pekerjaan kepada pemilik pekerjaan.

-

Peralatan kontraktor tidak dapat dijadikan alasan karena sudah ada komitmen dalam kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan termin.

-

Verifikasi dokumen peserta lelang agar lebih teliti sehingga calon penyedia jasa yang tidak memenuhi syarat dapat tereliminasi sebelum proses lelang.

-

Proses lelang terkendala menunggu penetapan ruas Jalan Matui-Jailolo sebagai Jalan Nasional. Ruas Jalan Matui-Jailolo semula tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, namun karena masuk dalam prioritas infrastruktur program Nawacita ruas Jalan tersebut akhirnya ditetapkan sebagai ruas jalan nasional

-

secara intensif berkoordinasi dengan instansi yang menerbitkan penetapan status jalan dengan mengingatkan bahwa batas akhir tahun anggaran semakin dekat.

-

Faktor perilaku pengelola keuangan yang cenderung untuk merealisasikan anggaran menjelang akhir tahun anggaran ini terlihat dari nilai pekerjaan dibawah 200 juta yang seharusnya dapat segera dilakukan proses pengadaan langsung namun sampai dengan akhir semester I belum dilakukan proses pengadaan.

-

penyelesaian pekerjaan agar menjadi IKU atau bagian dari penilaian kondite pelaksana kegiatan dan pimpinan satker

240

5.1 Kesimpulan

BAB V Simpulan dan Rekomendasi

5.2 Rekomendasi

- - Mindjet

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 BAB V KESIMPULAN & REKOMENDASI 5.1 KESIMPULAN 1. Hingga akhir Semester I Tahun 2016, target total realisasi anggaran sebesar 40% tidak berhasil dilampaui. Dengan realisasi sebesar 32,3%, Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah dengan tingkat realisasi berada di bawah rata-rata realisasi nasional. 2. Meskipun capaian realisasi anggaran secara total lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi indikator-indikator pelaksanaan anggaran yang ada menunjukkan terdapat permasalahan berupa tidak optimalnya kualitas pelaksanaan anggaran di Semester I tahun 2016. Masalah tersebut terjadi karena adanya kendala/masalah teknis dalam pelaksanaan anggaran dan kendala/masalah dalam pengelolaan keuangan satker. 3. Kendala/masalah teknis dalam pelaksanaan anggaran dapat dinilai menggunakan dua indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu: (i) tingginya deviasi tingkat realisasi regional pada beberapa Fungsi/ Program/ Kementerian/ Satker/ Belanja/ Kewenangan tertentu terhadap tingkat realisasi nasional pada Fungsi/ Program/ Kementerian/ Satker/ Belanja/ Kewenangan berkenaan; (ii) penurunan trend realisasi pada beberapa Fungsi/ Program/ Kementerian/ Satker/ Belanja/ Kewenangan tertentu dibandingkan tahun sebelumnya; (iii) rendahnya level dan kontribusi penyerapan anggaran pada beberapa Fungsi/ Program/ Kementerian/ Satker/ Belanja/ Kewenangan yang memiliki pagu signifikan, (iv) besarnya kontribusi terhadap ketidakserapan pada Fungsi/ Program/ Kementerian/ Satker/ Belanja/ Kewenangan; serta (v) realisasi 0% dan diatas 100% pada beberapa satker. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah (Nawa Cita). Dengan menggunakan pendekatan tracking analysis berdasarkan klasifikasi anggaran ditemukan bahwa realisasi belanja modal pada fungsi ekonomi (khususnya pada subfungsi transportasi –alokasi pada Kementerian Perhubungan serta Kementerian PU dan Pera) yang tidak optimal memberikan kontribusi terbesar terhadap tingkat ketidakserapan anggaran secara keseluruhan di wilayah Maluku Utara hingga semester I Tahun 2016, yaitu dengan tingkat kontribusi mencapai level 39,0%. 4. Kendala/masalah pengelolaan keuangan satker dapat dinilai menggunakan sebelas indikator kinerja pelaksanaan anggaran non realisasi, yaitu: (i) Pengelolaan Uang Persediaan (UP); (ii) Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan; (iii) penyelesaian Tagihan LS Non Belanja Pegawai; (iv) Deviasi Halaman III DIPA; (v) Penyampaian Data Kontrak; (vi) Pengajuan Revisi DIPA; (vii) Pengembalian/Kesalahan SPM; (viii) Retur SP2D; (ix) Pengajuan Dispensasi SPM di akhir Tahun; (x) Deviasi Renkas/Rencana Penarikan Dana; dan (xi) Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ

241

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan sebelas indikator tersebut, diketahui ada indikasi masalah pengelolaan keuangan satker di wilayah Provinsi Maluku Utara, seperti: ketidaksesuaian rencana dengan pelaksanaan, ketidakpatuhan regulasi, dan ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa empat kelompok indikator (yaitu: pengelolaan UP, penyelesaian tagihan, penyampaian data kontrak, dan penyampaian data renkas/RPD harian) dianggap memberikan kontribusi terbesar terhadap kurang optimalnya pengelolaan keuangan satker selama Semester I Tahun 2016. Hal tersebut dibuktikan oleh rasio ketertiban untuk keempat indikator tersebut yang berada di bawah 80%. 5. Dalam rangka mempertajam analisis permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi selama Semester I Tahun 2016, khususnya terkait dengan faktor-faktor utama dan spesifik yang penyebab masalah yang dialami satker K/L, dilakukan 6 (enam) analisis tambahan yang berdasarkan pendekatan penelitiannya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pendekatan penelitian terdahulu dan pendekatan penelitian terbaru. Analisis masalah dengan pendekatan penelitian terdahulu merupakan analisis masalah yang merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebelumnya, terdiri dari: (i) analisis pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran; (ii) analisis aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker; serta (iii) analisis tindak lanjut langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Sementara itu, analisis masalah dengan pendekatan penelitian terbaru merupakan analisis masalah yang merupakan terobosan analisis yang belum pernah dilakukan dalam oleh

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebelumnya, yang terdiri dari:

(i) analisis hubungan struktur belanja dengan realisasi anggaran; (ii) analisis faktor penyebab keterlambatan penyelesaian tagihan; serta (iii) analisis penyiapan proyeksi realisasi anggaran. 6. Permasalahan menonjol yang ditemukan melalui pendekatan analisis terdahulu maupun analisis terbaru antara lain: a. Melalui analisis pokok masalah teknis dalam penyerapan anggaran dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif

terhadap hasil survey evaluasi pelaksanaan anggaran

Semester I Tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: -

Secara representatif, faktor non teknis lainnya (seperti: adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran) menjadi masalah yang paling banyak dialami satker dan menghambat penyerapan anggaran satker;

-

Secara kontributif, faktor lemahnya perencanaan dan penganggaran/ revisi DIPA menjadi masalah klasik yang paling banyak terjadi dan menyebabkan penyerapan anggaran satker tersendat.

-

Secara segmentatif, faktor keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan menjadi salah satu kendala utama yang paling banyak dialami dan membuat satker tidak bisa melaksanakan kegiatan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

242

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 b. Melalui analisis aspek masalah dalam pengelolaan keuangan satker dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif

terhadap hasil survey evaluasi pelaksanaan anggaran

Semester I Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa secara representatif – kontributif – segmentatif, keterbatasan pada aspek

Sumber Daya Manusia (khususnya terkait dengan

jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai di bidang pengelolaan keuangan) menjadi masalah yang paling banyak dialami satker dan menyebabkan pengelolaan keuangan satker berjalan tidak optimal. c. Melalui analisis tindak lanjut langkah-langkah strategis peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif terhadap hasil survey evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: -

Secara

representatif,

diketahui

bahwa

tingkat

komitmen

satker

untuk

mengimplementasikan langkah-langkah strategis tahun 2016 di bidang pelaksanaan dan perencanaan anggaran dinilai relatif tinggi. Sementara itu, tingkat komitmen satker untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis tahun 2016 di bidang pengadaan barang/jasa serta pengendalian dan pengawasan masih agak kurang. -

Secara kontributif, diketahui bahwa tingkat komitmen satker untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis tahun 2016 di bidang perencanaan menjadi yang tertinggi dibandingkan di bidang lainnya. Meskipun demikian, secara umum tingkat komitmen satker untuk menjalankan seluruh langkah-langkah strategis dinilai masih rendah. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai rata-rata indeks kontributif setiap bidang langkah strategis yang tidak lebih dari 40%.

-

Secara segmentatif, diketahui bahwa hanya 10% item aktivitas langkah strategis yang dijalankan oleh lebih dari separuh satker. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2016 yang telah disampaikan dan disosialisasikan kepada satker sejak awal tahun belum ditindaklanjuti seluruh satker di daerah dengan penuh kesungguhan.

d. Melalui analisis struktur belanja dengan menggunakan pendekatan komparasi rasio atas kategori karakteristik belanja dapat disimpulkan 2 (dua) hal, yaitu: -

Mayoritas satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja dengan karakteristik belanja bersifat operasional, non operasional, dan pemeliharaan memiliki kecenderungan lebih besar untuk dapat mencapai atau melampaui target realisasi semesteran.

-

Mayoritas satker yang struktur anggarannya dikuasai oleh belanja dengan karakteristik belanja bersifat bantuan pemerintah, bantuan sosial, pembangunan fisik dan pengadaan barang memiliki kecenderungan lebih besar untuk tidak berhasil

mencapai atau

melampaui target realisasi semesteran.

243

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 e. Melalui analisis penyelesaian tagihan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif hasil survey penyelesaian tagihan kepada satker dan pihak ketiga dapat disimpulkan bahwa keterlambatan peyelesaian tagihan lebih dominan disebabkan oleh faktor yang berasal dari internal satker dibandingkan faktor eksternal satker. Menurut analisis yang dilakukan, Faktor internal yang menjadi penyebab utama keterlambatan penyelesaian tagihan LS kontraktual adalah retur SPP/SPM dari PPSPM/KPPN (antara lain karena kesalahan redaksional, kesalahan uraian SPM, kesalahan data supplier) serta volume beban kerja PPK/PPSPM yang tinggi sehingga seringkali terpaksa harus berada di luar kantor. Sebagian besar satker diketahui belum memiliki prosedur pengendalian yang baik atas proses penyelesaian tagihan, misalnya: tidak menggunakan checklist dan karwas penyelesaian tagihan. f.

Melalui analisis proyeksi penyerapan anggaran yang dibuat berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran lima tahun terakhir dan aktual realisasi s/d Semester I Tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: -

Secara individual dengan pendekatan bulanan dan akumulatif, belanja modal (53) diproyeksikan menjadi belanja dengan tingkat % realisasi tertinggi dengan nilai 95,5% di akhir tahun. Sementara itu, dengan pendekatan gabungan aktual dan bulanan, justru belanja pegawai (51) diproyeksikan menjadi belanja dengan tingkat % realisasi tertinggi dengan nilai 106,4% di akhir tahun. Dengan demikian diprediksi belanja pegawai akan mengalami minus di akhir tahun;

-

Secara total dengan pendekatan bulanan dan akumulatif, realisasi belanja total diproyeksikan

mencapai angka persentase penyerapan sebesar 92,4%. Bila

menggunakan pendekatan gabungan aktual dan bulanan, realisasi belanja total diproyeksikan mencapai angka persentase penyerapan sebesar 97,0. Namun demikian, kapasitasnya kurang fleksibilitas atau terbatas dikarenakan masih adanya blokir dana yang cukup besar pada DIPA satker; -

Meskipun secara keseluruhan realisasi belanja per tanggal 30 Juni 2016 lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat, terdapat 2 jenis belanja, yaitu belanja modal (53) dan belanja bantuan sosial (57) yang realisasi aktualnya per tanggal 30 Juni 2016 lebih kecil dari proyeksi yang dibuat, sehingga diprediksi penyerapannya akan menumpuk di akhir tahun anggaran;

7. Pelaksanaan Anggaran Program Nawa Cita Tema Bidang Kesehatan di Wilayah Provinsi Maluku Utara s/d Semester I Tahun 2016: a. Realisasi angggaran pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan, Kementerian PU dan Pera, serta Kementerian Sosial) adalah sebesar 33,83% atau 6,17% dibawah target realisasi Semester I .

244

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 b. Hampir seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) satker dari 3 (tiga) Kementerian yang terkait dengan bidang kesehatan tidak mencapai level relisasi yang ideal. Bahkan, terdapat 2 (dua) program yang belum memiliki realisasi sama sekali, yaitu program pengembangan perumahan dan program rehabilitasi sosial. c. Penyerapan anggaran pada Satker dari Kementerian Kesehatan terkendala oleh permasalahan administrasi (keterlambatan SK pengelola keuangan), permasalahan sumber daya manusia (pejabat/petugas masih baru), dan permasalahan koordinasi antara unit teknis dan

pengelola

keuangan,

serta

permasalahan

teknis

(kegiatan

bersifat

bimtek/sosialisasi/perjalanan yang jadwal dan narasumbernya tergantung kantor pusat). d. Penyerapan anggaran pada satker dari Kementerian PU dan Pera terkendala oleh permasalahan tahapan proses persiapan yang panjang dan memakan waktu lama (pemberian bantuan perlu didahului dengan seleksi penerima dan verifikasi), serta permasalahan blokir anggaran. e. Penyerapan anggaran pada satker dari Kementerian Sosial terkendala oleh permasalahan keterbatasan SDM pengelola keuangan (yang masih baru) serta masih menunggu proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan terlebih dahulu. 8. Pelaksanaan Anggaran Program Nawa Cita Tema Bidang Pendidikan di Wilayah Provinsi Maluku Utara s/d Semester I Tahun 2016: a. Realisasi angggaran pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama) adalah sebesar 39,87% atau hanya 0,13% dibawah target realisasi Semester I . b. Sebagian besar program dan kegiatan di bidang pendidikan pada Kementerian Agama telah mencapai realisasi yang ideal hingga semester I, sebaliknya program dan kegiatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mampu mencapai realisasi yang ideal. c. Penyerapan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dhi. Dinas Dikjar Provinsi Malut) belum optimal karena penyaluran beasiswa bakat dan berprestasi direncanakan baru akan disalurkan pada saat tahun ajaran baru dimulai (yaitu Semester II Tahun 2016). d. Penyerapan anggaran pada Kementerian Agama terkendala oleh permasalahan pergantian KPA (Kanwil Kemenag Provinsi Malut), permasalahan ketentuan pendukung pelaksanaan program yang belum ada (Pengadaan buku pedoman guru dan siswa oleh Kankemenag Kab/Kota), serta permasalahan penyiapan data, verifikasi, dan mekanisme penyaluran bantuan yang dianggap sulit terkait kondisi geografis di lokasi (Penyaluaran BSM oleh Madrasah).

245

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 9. Pelaksanaan Anggaran Program Nawa Cita Tema Bidang Pangan/Pertanian di Wilayah Provinsi Maluku Utara s/d Semester I Tahun 2016: a. Realisasi angggaran pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pangan/Pertanian (Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) adalah sebesar 27,20% atau 12,80% dibawah target realisasi Semester I . b. Seluruh program dan kegiatan di bidang pertanian pada Kementerian PU dan Pera telah berhasil melampaui target realisasi yang ideal semester I, sebaliknya hampir seluruh program dan kegiatan pada Kementerian Pertanian belum banyak yang belum mampu mencapai realisasi yang ideal. c. Penyerapan anggaran yang tidak optimal pada Kementerian Pertanian, (khususnya terkait dengan output Penerapan Budidaya Jagung dan Serelia Lainnya serta output Penerapan Budidaya Kedelai yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota) disebabkan oleh 2 hal, yaitu: (i) keterlambatan proses pengadaan, dan (ii) penyaluran bantuan menyesuaikan jadwal dan menunggu masa tanam maupun masa panen. 10. Pelaksanaan Anggaran Program Nawa Cita Tema Bidang Infrastruktur di Wilayah Provinsi Maluku Utara s/d Semester I Tahun 2016: a. Secara total, realisasi anggaran infrastruktur prioritas (meliputi: pelabuhan, bandara, irigasi, dan jalan) hanya mencapai 21,97% atau 18,03% dari target realisasi semester I 2016 yang sebesar 40%. Terdapat 37 output atau sebesar 55,22% output yang mengalami kendala karena tingkat capaian realisasi dan capaian outputnya masih rendah. Di sisi lain, terdapat 2 output yang tingkat capaian outputnya tinggi tetapi tingkat realisasinya rendah, hal ini mengindikasikan potensi keterlambatan penyelesaian tagihan pada output tersebut. b. 37 Output yang bermasalah berasal dari 8 satker yang melaksanakan 4 kelompok program prioritas, yaitu: (i) pembangunan bandara (Bandara Baabullah, Bandara Oesman Sadik dan UPBU Pitu Morotai); (ii) pembangunan pelabuhan (Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara); (iii) pembangunan jalan (PPJN Prov. Maluku Utara, PJN Wil. I Prov. Maluku Utara dan PJN Wil. II Prov. Maluku Utara); serta (iv) irigasi (SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Maluku Prov. Maluku Utara). c. Pencapaian realisasi dan output pada inrastruktur bandara terkendala oleh beberapa faktor, yaitu: (i) efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking dan blokir anggaran, (ii) belum mencukupinya realisasi PNBP sebagai dasar pencairan untuk anggaran yang dibiayai dari sumber dana PNBP, (iii) keterlambatan pekerjaan desain proyek serta pengiriman material dari luar pulau/luar negeri, (iv) intervensi pihak eksternal terhadap pekerjaan kontraktor (misalnya: menggunakan peralatan kontraktor di luar kepentingan), (v) gagal lelang

246

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 karena standar harga terlalu rendah sehingga tidak ada rekanan yang berminat; serta (vi) perilaku pengelola keuangan yang cenderung untuk merealisasikan anggaran menjelang akhir tahun anggaran. d. Pencapaian realisasi dan output pada satker di bidang infrastruktur jalan terkendala oleh: (i) adanya penghematan (self blocking), (ii) keterlambatan proses lelang yang menunggu penetapan status jalan nasional, (iii) gagal lelang karena tidak ada pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi (khususnya terkait kelengkapan peralatan yang dimiliki). e. Pencapaian realisasi dan output pada infrastruktur pelabuhan tidak optimal karena masih menunggu tahap penyelesaian termin pekerjaan yang terlambat dilaksanakan akibat proses reviu ulang HPS sebagai antisipasi kebijakan di level eselon I. f.

Pencapaian realisasi dan output pada infrastruktur irigasi terkendala oleh permasalahan penghematan anggaran dan revisi self blocking.

5.2 REKOMENDASI 1. Dalam rangka mengawal kesuksesan dan mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

dan KPPN perlu lebih aktif

berkomunikasi dengan satker melalui forum formal (rapat/meeting) maupun forum informal (berbasis IT dan media sosial: milis, grup sms, whatsapp, facebook, twitter, dll) sebagai sarana koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan membahas permasalahan teknis pelaksanaan anggaran serta mencari solusinya. 2. Terkait dengan permasalahan umum dalam hal penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan satker yang belum optimal, instansi tertinggi Kementerian/Lembaga di pusat maupun Kanwil Perbendaharaan di daerah perlu terus mendorong satker untuk melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.05/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan senantiasa melakukan monitoring untuk memantau implementasinya. 3. Untuk menghindari dan meminimalisir permasalahan yang domain pada

empat indikator

pelaksanaan anggaran (meliputi: pengelolaan UP, penyelesaian tagihan, penyampaian data kontrak, dan penyampaian data renkas/RPD harian), dapat dilakukan beberapa upaya, diantaranya: a. Edukasi satker berdasarkan cluster masalahnya secara berkesinambungan oleh KPPN maupun Kanwil, termasuk mempercepat implementasi sertifikasi pejabat pengelola keuangan tingkat satker.

247

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 b. Penerapan sanksi berupa permintaan dispensasi kepada Kanwil atas setiap ketidakpatuhan atas kewajiban yang seharusnya dilakukan satker. (perlu kajian terlebih dahulu untuk melihat dampak positif dan negatifnya terutama terhadap beban kerja Kanwil) c. Percepatan penerapan langkah pembatasan waktu pengajuan tagihan (misalnya mulai bulan September) seperti yang diatur dalam langkah-langkah akhir tahun sejak awal tahun anggaran. d. Melakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker secara periodik dan memberikan penghargaan atau reward kepada satker Kementerian/Lembaga yang berprestasi. Untuk meningkatkan perhatian serta keinginan/komitmen pimpinan satker meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, dan secara periodik hasil penilaian kinerja disampaikan langsung kepada pimpinan satker atau pimpinan kantor wilayah Kementerian/Lembaga sebagai bahan evaluasi dan monitoring perkembangan pengelolaan keuangan satker di wilayah kerjanya. e. Khusus penyampaian renkas/RPD Harian, KPPN dapat menerapkan prinsip EKONOMIS, yaitu dengan melakukan langkah: (1) edukasi terhadap satker mitra kerja; (2) konfirmasi langsung kepada orang/petugas satker sebelum menerima dan mendaftarkan Renkas/RPD ke dalam sistem; (3) monitoring atas data rencana yang telah terdaftar dalam sistem KPPN; serta (4) mengingatkan satker pada H-1/H-2 sebelum jadwal mengenai kepastian pengajuan SPM/tagihan. 4. Untuk mengatasi pokok masalah klasik yang dominan dalam penyerapan anggaran, dapat dilakukan langkah sebagai berikut: a. Adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan melakukan beberapa hal: (i) satker melakukan koordinasi yang intensif dengan kantor pusatnya untuk memastikan pos alokasi yang dihemat/dibatasi sehingga bisa tetap melakukan realisasi di pos belanja lainnya yang tidak dihemat/dibatasi, (ii) satker menyusun alokasi anggaran secara efektif dan efisien sehingga tidak memasukkan anggaran untuk belanja-belanja yang bersifat pemborosan atau memiliki potensi terkena pembatasan, (iii) satker melaksanakan belanja sejak awal tahun sebelum kebijakan penghematan/pembatasan anggaran diterapkan, (iv) satker segera menyampaikan data kontrak ke KPPN sesuai dengan ketentuan . b. Kelemahan perencanaan dan penganggaran/revisi DIPA dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cara: (i) satker mempedomani PMK BAS dan standar biaya dalam agar anggaran dapat disusun sesuai konsep value for money; (ii) Satker melakukan penelitian/ identifikasi kembali DIPA petikan yang diterima untuk memastikan kesesuaiannya dengan renja K/L, tidak ada kesalahan administrative (Kantor Bayar, kode lokasi, akun, dll), blokir, perubahan dan/atau

248

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 kekurangan alokasi yang menghambat pencairan; (iii) Melakukan pemeriksaan dan melakukan penyesuaian dalam DIPA sesuai perkembangan yang ada dengan segera mengajukan revisi; (iv) Kementerian Keuangan (dhi. Ditjen Perbendaharaan) di tingkat pusat serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan di tingkat daerah mengekspose metodologi, proses dan hasil spending reviu yang telah dilakukan selama ini agar Kementerian/Lembaga secara mandiri dapat melakukan langkah yang sama dan menyusun anggaran yang berkualitas; (v) menghindarkan adanya alokasi berupa blank cheque yang dimasukkan ke dalam DIPA satker padahal tidak jelas/pasti pekerjaannya, pemerintah harus konsisten pada konsep "money follow program/activity". c. Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cara: (i) Kementerian/Lembaga hendaknya menyusun dan menerbitkan juknis lebih cepat; (ii) Juknis ditetapkan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi saat penyusunan RKA-KL dan dibuat cenderung bersifat umum sehingga tidak perlu terbit setiap tahun; (iii) Satker terus melakukan koordinasi yang intensif dengan kantor vertikal kementerian teknis untuk mengetahui perkembangan status juknis; serta (iv) Sambil menunggu juknis diselesaikan, satker dapat melakukan persiapan awal pelaksanaan kegiatan yang cenderung bersifat umum. 5. Untuk mengatasi pokok masalah klasik yang dominan dalam pengelolaan keuangan satker (keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan), dapat dilakukan langkah sebagai berikut: a. Ditjen Perbendaharaan segera menyiapkan kerangka regulasi agar sertifikasi bendahara pengeluaran bisa segera dijalankan dan agar di periode mendatang dapat diperluas pada seluruh pengelola keuangan; b. Ditjen Perbendaharaan melakukan re-arrange atas fungsi KPPN pasca implementasi MPN G-2 agar bisa dioptimalkan untuk melakukan monev dan pembinaan/pendampingan ke satker secara langsung. Pembinaan untuk satker tertentu tidak dilakukan karena ada permintaan “not by order”, Mempertimbangkan kondisi integritas pegawai yang sudah baik pasca reformasi birokrasi, dimungkinkan untuk melekatkan fungsi pembinaan satker tertentu ke tupoksi setiap pegawai (artinya, ada fungsi “account representative” untuk setiap satker atau K/L yang dijalankan oleh pegawai KPPN. c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pemetaan dan membuat profil karakteristik pengelolaan keuangan satker K/L dalam rangka mengidentifikasi objek pembinaan agar tepat sasaran; d. Kanwil mengoptimalkan fungsi EPA dengan melakukannya secara bulanan, dalam konteks untuk meminta pertanggungjawaban atas realisasi di bulan bersangkutan, sehingga satker terpacu untuk melaksanakan pelaksanaan anggaran secara optimal dan berkualitas.

249

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 e. Sementara itu, pihak satker harus pro aktif dalam meningkatkan kompetensi pengelola dan pemahaman pengelola keuangannya dengan aktif berpartisipasi atau mengirimkan pegawai/pejabat untuk mengikuti atau menghadiri diklat/sosialisasi/bimtek terkait pengelolaan keuangan. 6. Untuk meningkatkan komitmen satker dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2016, dapat dilakukan langkah sebagai berikut: a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terus meningkatkan upaya mensosialisasikan dan menegaskan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran kepada satker melalui forumforum resmi yang diselenggarakan maupun media/sarana informasi dan komunikasi lain (surat, brosur, pamflet, website, running text pada Digital Signage di ruang pelayanan). b. Mendorong Kementerian/Lembaga menjadikan implementasi langkah strategis sebagai salah satu indikator kinerja unit organisasi (kondite) pejabatnya. c. Kanwil memanfaatkan momen pelaksanaan Rakorda untuk mengajak satker bersama-sama mendukung upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama (MoU). d. Kanwil melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk terus memantau perkembangan implementasi kebijakan langkah-langkah akhir tahun. e. Kantor pusat mengusulkan agar kebijakan langkah-langkah strategis tahun 2016 dibuat menjadi sebuah kebijakan reguler dengan kekuatan hukum yang lebih mengikat dan lebih tinggi dari sekedar surat Menteri Keuangan. 7. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada belanja dengan karakteristik bersifat bantuan pemerintah, bantuan sosial, pembangunan fisik dan pengadaan barang sejak awal tahun, maka dapat dilakukan langkah sebagai berikut: a. Khusus untuk belanja yang bersifat bantuan, keterlambatan realisasi dapat disiasati beberapa upaya, seperti: (i) berkoordinasi dengan BPS, Pemda atau institusi terkait lainnya untuk mengembangkan database penerima bantuan sosial yang terintegrasi (mengadopsi konsep SIKP); (ii)

perluasan metode penyaluran bantuan dengan konsep branchless banking;

(iii) mekanisme penyaluran bantuan dibuat berdasarkan cluster wilayah yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya; (iv) Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada calon penerima bantuan yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan tidak harus menunggu seluruh kuota penerima bantuan terpenuhi terlebih dahulu; serta (v) dilakukan kajian untuk memisahkan tahapan persiapan dan penyaluran anggaran di tahun anggaran yang berbeda (pengumpulan data dan verifikasi dilakukan di tahun anggaran sebelum penyaluran).

250

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 b. Khusus untuk belanja yang bersifat pekerjaan fisik, keterlambatan realisasi dapat disiasati beberapa upaya, seperti: (i) memisahkan periode perencanaan dengan periode pelaksanaan pekerjaan, perencanaan dilakukan dan diselesaikan satu tahun anggaran sebelum pelaksanaan pekerjaan (mengadopsi kebijakan di Kementerian PU & Pera serta Kementerian Perhubungan); (ii) melakukan pelelangan pra DIPA setelah dipastikan memperoleh alokasi anggaran; serta (iii) mengembangkan industri strategis di wilayah timur indonesia untuk menyelesaikan masalah keterbatasan bahan material di wilayah Indonesia timur, (iv) membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua satker untuk mengatasi kendala kompetensi sumber daya manusia. c. Khusus untuk belanja yang bersifat pengadaan barang, dapat ditempuh upaya berikut: (i) apabila barang bernilai di bawah 200 juta maka diinstruksikan agar pengadaannya dilakukan secepatnya serta dilakukan pengawasan pelaksanaannya oleh level unit organisasi Kementerian/Lembaga yang lebih tinggi atau unit yang bekerja di bidang inspektorat; (ii) apabila barang bernilai di atas 200 juta maka diupayakan pelelangan dilakukan di awal tahun setelah DIPA terbit, bila memungkinkan lakukan sebelum DIPA terbit setela mendapat kepastian alokasi; (iii) penambahan item e-katalog sehingga semua barang dapat dilakukan melalui e-purchasing, diberikan insentif/fasilitas oleh pemerintah kepada produsen atau pemasok agar mau mendukung dan menambah pilihan e-purchasing . 8. Untuk menghilangkan dan meminimalisir terjadinya faktor penyebab permasalahan keterlambatan penyelesaian tagihan di internal satker, maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut: a. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menjadikan penyelesaian tagihan sebagai salah satu IKU unit organisasi atau kondite pejabatnya. b. Menjadikan penyelesaikan tagihan sebagai obyek pemeriksanaan aparat pengawasan internal (APIP) Kementerian/Lembaga. c. Kanwil melakukan monitoring dan evaluasi terus menerus atas proses penyelesaian tagihan yang dilakukan satker dan menyampaikan hasilnya ke pimpinan Kementerian/Lembaga atau aparat pemeriksa internal di Kementerian/Lembaga agar menjdi bahan evaluasi bersama. d. Kanwil/KPPN di daerah mengedukasi satker terus menerus dan mendorong satker untuk menggunakan prosedur pengendalian dalam penyelesaian tagihan seperti: kartu pengawasan atau checklist penyelesaian tagihan sebagai alat monitoring pekerjaan. e. Kanwil/KPPN menerapkan kebijakan "stick and carrot" kepada satker terkait dengan proses penyelesaian tagihan atas beban APBN. Atas ketidaktertiban penyelesaian tagihan, satker diharuskan meminta dispensasi/membuat pernyataan tertentu. Atas ketertiban penyelesaian tagihan, satker diberikan penghargaan (misalnya: layanan eksklusif bebas antrian).

251

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 f.

Untuk mengatasi retur SPP/SPM dari PPSPM/KPPN, diminta kepada PPK dan PPSPM agar lebih teliti ketika membuat dokumen SPP/SPM, melengkapi persyaratan, dan konsisten dangan data supplier yang telah disampaikan ke KPPN. Apabila diperlukan, mengecek terlebih dahulu data yang ada di SPAN melalui OMSPAN sebelum mengajukan SPM ke KPPN.

g. Untuk mengatasi volume beban kerja yang tinggi di tingkat satker dapat direkomendasikan halhal seperti: (i) pengusulan penambahan jumlah pegawai di bidang keuangan, (ii) penyesuaian beban kerja atau uraian pekerjaan di tingkat satker, (iii) manajemen waktu penyelesaian pekerjaan sesuai skala prioritas, (iv) pengembangan alat bantu berupa aplikasi untuk mempermudah pengerjaan hal-hal yang bersifat manual, memakan waktu, dan standar; (v) perlu dikaji pembatasan dan kriteria pemegang jabatan pengelola keuangan satker. 9. Menyikapi hasil analisis proyeksi penyerapan anggaran Tahun 2016 yang telah disusun, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut: a. Mengantisipasi pagu minus belanja pegawai di akhir tahun, maka direkomendasikan beberapa hal; (i) agar setiap satker mengkalkulasi kembali kebutuhan belanja pegawainya sampai dengan akhir tahun dan mengusulkan revisi sesegera mungkin dengan mengambil alokasi dana dari DIPA yang sama atau DIPA satker yang lainnya (perlu koordinasi dengan eselon I) sebelum batas waktu revisi berakhir, (ii) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan informasi pada satker-satker yang berpotensi mengalami pagu minus untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, serta (iii) percepatan implementasi konsep shared service untuk pembayaran belanja gaji pegawai secara terpusat. b. Mengantisipasi kendala blokir anggaran yang mungkin menghambat dan memberikan tekanan pada realisasi anggaran, maka dapat direkomendasikan hal-hal berikut: (i) bila penyelesaian blokir tergantung satker, maka segera melengkapi persyaratan yang ditentukan; (ii) apabila penyelesaian blokir tergantung pada kantor pusat, maka satker dihimbau untuk melakukan koordinasi yang intens dengan kantor pusatnya; (iii) untuk menghindari blokir, hendaknya Kementerian/Lembaga telah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi pada saat penyusunan RKA-KL. c. Mengantisipasi kemungkinan penumpukan realisasi anggaran di penghujung tahun anggaran, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan: (i) Kantor Pusat melakukan penyiapan kebijakan langkah-langkah akhir tahun lebih cepat dari tahun sebelumnya dengan mengatur pembatasan waktu penyampaian tagihan secara tegas kembali; (ii) Kanwil dan KPPN terus melakukan monev dan menghimbau satker agar mempercepat realisasi anggaran sebelum akhir tahun dengan menyampaikan informasi dampak negatifnya secara lengkap; (iii) Seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar menyampaikan proyeksi penyerapan anggaran masingmasing sampai dengan akhir tahun sehingga dapat dijadikan bahan bagi Kantor Pusat untuk

252

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 menghitung kebutuhan dan ketersediaan kas pemerintah di akhir tahun guna menyiapkan kebijakan manajemen kas pemerintah yang tepat agar kondisi APBN tetap kondusif dan terkontrol. 10. Berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan agenda Nawa Cita di Bidang Kesehatan, dapat direkomendasikan beberapa hal: a. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian Kesehatan; -

Masalah keterlambatan SK pengelola keuangan dapat diselesaikan melalui rekomendasi berikut: (i) Kementerian/Lembaga harus memilki komitmen dan patuh terhadap ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekon-TP dan PMK Nomor 156 PMK Tahun 2008 yang dtelah disempurnakan dengan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekon-TP, bahwa K/L wajib menetapkan pejabat pengelola keuangan sebelum Tahun Anggaran dimulai; (ii) Satker atau pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan anggaran Dekon-TP ke daerah untuk mendapatkan informasi alokasi dana Dekon-TP ke daerah masing-masing sebelum tahun anggaran, selanjutnya menyampaikan data usulan pejabat perbendaharaan kepada Kantor Pusat Kementerian/Lembaga untuk dimasukkan dalam DIPA; (iii) Kanwil Perbendaharaan dan KPPN mengedukasi dan memahamkan konsep ex-officio dalam pengelolaan keuangan kepada saker sehingga tidak harus menunggu penggantian SK setiap tahun untuk melaksanakan kegiatan; (iv) Dalam pembuatan SK disarankan agar tidak menunjuk nama secara langsung, melainkan menunjuk jabatan saja dan tidak menunjuk tahun anggaran.

-

Masalah petugas pengelola keuangan atau pejabat perbendaharaan yang masih baru dapat diselesaikan dapat diselesaikan melalui rekomendasi berikut: (i) satker disarankan melakukan kaderisasi petugas pengelola keuangan; (ii) sertifikasi pejabat pengelola keuangan sebagai sarana peningkatan kompetensi serta untuk kriteria pemegang jabatan pengelola keuangan agar pejabat pengelola keuangan idak mudah digonta-ganti karena alasan yang tidak jelas; (iii) pengembangan knowledge system di internal satker; (iv) peningkatan kompetensi dan peran penyuluh perbendaharaan; (v) satker harus pro aktif dalam meningkatkan kompetensi pengelola dan pemahaman pengelola keuangannya dengan aktif berpartisipasi atau mengirimkan pegawai/pejabat untuk mengikuti atau menghadiri diklat/sosialisasi/bimtek terkait pengelolaan keuangan; (vi) satker disarankan melakukan GKM di bidang pengelolaan keuangan secara rutin.

-

Masalah kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari kantor pusat dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi berikut: (i) Diusulkan narasumber tidak harus dari pusat tetapi bisa berasal dari daerah, untuk itu diusulkan dilakukan training of trainers bagi tenaga yang ada di daerah satu tahun sebelumnya, apabila ada update bahan kirim dan

253

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 sampaikan ke daerah secapatnya dalam bentuk cetak maupun digital; (ii) satker di daerah terus melakukan koordinasi ke pusat dengan menyampaikan jumlah dan periode kebutuhan tertentu (dhi. obat) serta menegaskan bahwa kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda karena akan berdampak serius, sehingga harus segera dilaksanakan. b. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian PU dan Pera; -

Masalah pemberian bantuan perlu didahului dengan seleksi penerima dan verifikasi dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi berikut: (i) simplifikasi tahapan penyaluran bantuan; (ii) penetapan kriteria yang jelas dan spesifik terkait penerima bantuan sehingga tidak ada multitafsir; (iii) menyiapkan database penerima bantuan yang teintegrasi dengan bantuan BPS, pemda, dan instansi terkait lainnya; (iv) mekanisme penyaluran bantuan dibuat berdasarkan cluster wilayah yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya; (v) Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada calon penerima bantuan yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan tidak harus menunggu seluruh kuota penerima bantuan terpenuhi terlebih dahulu; serta (vi) dilakukan kajian untuk memisahkan tahapan persiapan dan penyaluran anggaran di tahun anggaran yang berbeda (pengumpulan data dan verifikasi dilakukan di tahun anggaran sebelum penyaluran).

-

Masalah blokir anggaran dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi berikut: (i) bila penyelesaian blokir tergantung satker, maka

segera melengkapi persyaratan yang

ditentukan; (ii) apabila penyelesaian blokir tergantung pada kantor pusat, maka satker dihimbau untuk melakukan koordinasi yang intens dengan kantor pusatnya; (iii) untuk menghindari blokir, hendaknya Kementerian/Lembaga telah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi pada saat penyusunan RKA-KL. c. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian Sosial; -

Masalah petugas pengelola keuangan atau pejabat perbendaharaan masih baru dapat diselesaikan (i) satker disarankan melakukan kaderisasi petugas pengelola keuangan; (ii) sertifikasi pejabat pengelola keuangan sebagai sarana peningkatan kompetensi serta untuk kriteria pemegang jabatan pengelola keuangan agar pejabat pengelola keuangan idak mudah digonta-ganti karena alasan yang tidak jelas; (iii) pengembangan knowledge system di internal satker; (iv) peningkatan kompetensi dan peran penyuluh perbendaharaan; (v) satker harus pro aktif dalam meningkatkan kompetensi pengelola dan pemahaman pengelola keuangannya dengan aktif berpartisipasi atau mengirimkan pegawai/pejabat untuk mengikuti atau menghadiri diklat/sosialisasi/bimtek terkait pengelolaan keuangan; (vi) satker disarankan melakukan GKM di bidang pengelolaan keuangan secara rutin.

-

Masalah pemberian bantuan masih menunggu proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi

254

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 berikut: (i) simplifikasi tahapan penyaluran bantuan; (ii) penetapan kriteria yang jelas dan spesifik terkait penerima bantuan sehingga tidak ada multitafsir; (iii) menyiapkan database penerima bantuan yang teintegrasi dengan bantuan BPS, pemda, dan instansi terkait lainnya; (iv) mekanisme penyaluran bantuan dibuat berdasarkan cluster wilayah yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya; (v) Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada calon penerima bantuan yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan tidak harus menunggu seluruh kuota penerima bantuan terpenuhi terlebih dahulu; serta (vi) dilakukan kajian untuk memisahkan tahapan persiapan dan penyaluran anggaran di tahun anggaran yang berbeda (pengumpulan data dan verifikasi dilakukan di tahun anggaran sebelum penyaluran). 11. Berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan agenda Nawa Cita di Bidang Pendidikan, dapat direkomendasikan beberapa hal: a. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa masalah belanja baru akan disalurkan pada saat tahun ajaran baru dimulai dapat t direkomendasikan agar di awal tahun dilakukan kegiatan persiapan yang bisa dilakukan terlebih dahulu (memeriksa dan melengkapi berkas penerima yang merupakan siswa lama). b. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian Agama; -

Masalah pergantian KPA dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi, misalnya: memberikan target penyelesaian program kerja tertentu dalam batas 100 hari (salah satunya terkait dengan pengelolaan anggaran) yang harus dilaporkan kepada pimpinan di tingkat pusat kepada KPA baru.

-

Masalah ketentuan pendukung pelaksanaan program yang belum ada dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi, diantaranya: (i) Petunjuk teknis hendaknya dibuat pada saat saat perencanaan dan dijadikan persyaratan saat pembahasan dengan DPR (dibuat berdasarkan TOR, tanpa juknis anggaran tidak dapat dialokasikan); (ii) Petunjuk teknis dibuat bersifat umum, sehingga bisa digunakan dari tahun ke tahun.

-

Masalah penyiapan data, verifikasi, dan mekanisme penyaluran bantuan yang dianggap sulit terkait kondisi geografis dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi yang telah disampakan sebelumnya, yaitu: (i) Penggunaan metode penyaluran bantuan melalui kerja sama dengan pihak bank/pos penyalur untuk pendaftaran rekening dan penyaluran bantuan yang diantar secara langsung kepada penerima; (ii) Penyaluran bantuan secara kolektif; (iii) Petunjuk teknis yang lebih fleksibel dalam penyaluran BSM (perlu kebijakan berbeda dalam rangka penyaluran BSM di wilayah Indonesia timur) – dimungkinkan untuk disalurkan via rekening madrasah baru disalurkan ke masing-masing peserta didik; (iv) mekanisme penyaluran yang fleksibel yang mengkombinasikan penyaluran via rekening dan tunai disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesulitan penyaluran, tentu

255

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 saja harus disiapkan payung hukum/pengaturan sebagai dasarnya; (v) Menerapkan penyaluran/pembayaran dana bansos di bidang pendidikan dengan menggunakan konsep “brancless banking” dengan memanfaatkan warung-warung lokal sebagai mitra bank sebagai penyalur dana bantuan sosial, sehingga penerima dana bantuan tidak perlu untuk datang ke kantor bank secara langsung untuk mengambil dana yang diberikan pemerintah; (vi) berkoordinasi dengan BPS, pemda, atau insansi terkait lainnya untuk penyiapan database masyarakat miskin penerima bantuan. 12. Berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan agenda Nawa Cita di Bidang Pangan/Pertanian, dapat direkomendasikan beberapa hal: a. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian Pertanian, khususnya yang terkait dengan keterlambatan proses pengadaan dapat diselesaikan melalui beberapa rekomendasi, seperti: (i) mendorong satker untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sejak awal tahun dan menyampaikan konsekuensi bila pekerjaan tidak segera dilaksanakan (misalnya: bisa dipotong anggarannya karena penghematan), (ii) mendorong satker mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa setelah DIPA terbit, serta (iii) mengutamaka penggunaan e-cataloq dalam pengadaan barang dan jasa. b. Untuk masalah yang dialami oleh Satker dari Kementerian Pertanian, khususnya yang terkait dengan penyaluran bantuan yang harus menyesuaikan jadwal dan menunggu masa tanam maupun masa panen dapat dioptimalkan dengan melakukan persiapan administrasi jauh-jauh hari sebelumnya dan menyiapkan kontrak untuk segera didaftarkan ke KPPN agar dana bisa dicadangkan. 13. Berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan agenda Nawa Cita di Bidang Infrastruktur, dapat direkomendasikan beberapa hal: a. Untuk masalah yang dialami pada infrastruktur bandara; -

Masalah efisiensi/penghematan dalam rangka revisi self blocking dan blokir anggaran dapat diantisipasi dengan melakukan realisasi sejak awal tahun sebelum ada kebijakan penghematan anggaran, tetapi apabila sudah terlanjur bisa melakukan koordinasi denga kantor pusat untuk memastikan apakah alokasi masih mungkin dimanfaatkan atau tidak, bila tidak bisa dimanfaatkan diusulkan agar dilakukan revisi pergeseran atau pengurangan alokasi anggaran.

-

Masalah belum mencukupinya realisasi PNBP sebagai dasar pencairan untuk anggaran yang dibiayai dari sumber dana PNBP, dapat diberikan rekomendasi agar: (i) satker memperbaiki manajemen penerimaan mulai dari perencanaan penerimaan sesuai dengan faktor lingkungan internal dan ekternal sampai kepada langkah optimalisasi penerimaan;

256

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 serta (ii) satker mengajukan kepada unit eselon I agar mendapat prioritas dalam MP berikutnya proporsi alokasinya dipenuhi terlebih dahulu -

Masalah keterlambatan pekerjaan desain proyek serta pengiriman material dari luar pulau/luar negeri, dapat direkomendasikan agar: (i) PPK dan pengawas pekerjaan perencanaan intens memantau perkembangan penyelesaian pekerjaan dan bertindak tegas bila ada yang melenceng dari jadwal; (ii) pemerintah mendorong pembangunan industri strategis di seluruh wilayah indonesia secara merata.

-

Masalah intervensi pihak eksternal terhadap pekerjaan kontraktor (misalnya: menggunakan peralatan kontraktor di luar kepentingan), dapat diberikan rekomendasi: (i) satker berkoordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan pelaksanaan proyek dan membuat kesepakatan tertulis mengenai dukungan kelancaran proyek; (ii) satker memberikan penegasan kepada pelaksana proyek terkait termin penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dan memberikan peringatan serta sanksi yang tegas sesuai ketentuan, (iii) Pimpinan tertinggi di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan perlu duduk bersama kembali dan menegaskan komitmen masing-masing untuk mensukseskan pengoperasian dan pemanfaatan bandara militer untuk kepentingan komersil di wilayah Maluku Utara.

-

Masalah gagal lelang karena standar harga terlalu rendah sehingga tidak ada rekanan yang berminat, dapat disampaikan rekomendasi agar: (i) Kementerian/Lembaga tidak menyamaratakan penggunaan standar biaya di seluruh wilayah indonesia dengan standar yang ada di wilayah barat (dhi. Jawa) karena di wilayah indonesia timur biaya lebih tinggi; (ii) bila tidak dapat dilakukan perubahan standar biaya, satker dapat mengusulkan penyesuaian spesifikasi barang atau kualifikasi penyedia agar standar tetap bisa dipenuhi, serta (iiii) penyusunan HPS agar dilakukan oleh orang yang kompeten sehingga dokumen yang tersusun dapat memenuhi persyaratan dan tidak under estimate atau over estimate.

b. Untuk masalah yang dialami pada infrastruktur jalan; -

Masalah adanya penghematan (self blocking), satker disarankan agar melakukan Koordinasi dengan Eselon I untuk melakukan revisi pengurangan alokasi pagu DIPA.

-

Masalah keterlambatan proses lelang yang menunggu penetapan status jalan nasional, satker disarankan agar secara intensif berkoordinasi dengan instansi yang menerbitkan penetapan status jalan agar mempercepat penetapan status dan menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus segera dilaksanakan dan sulit terlaksana bila batas akhir tahun anggaran dekat.

-

Masalah gagal lelang karena tidak ada pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi (khususnya terkait kelengkapan peralatan yang dimiliki); dapat disampaikan beberapa rekomendasi: (i) menginisiasi kerjasama dengan LPJK dan kelompok asosiasi untuk

257

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 mendorong peningkatan kualitas dan kualifikasi penyedia barang/jasa di seluruh wilayah indonesia; (ii) pihak swasta (perbankan) memfasilitasi dan membantu pihak swata (kontraktor) dalam permodalan untuk meningkatkan kapasitas peralatan yang dimiliki; (iii) pemerintah mendorong pihak swasta untuk saling bekerjasama dan mendukung dalam penyediaan peralatan pembangunan infrastruktur; (iv) bila mendesak, maka satker dapat mengusulkan penyesuaian kriteria/kualifikasi penyedia barang/jasa kontruksi agar pekerjaan tetap bisa dilaksanakan. c. Untuk masalah yang dialami pada infrastruktur pelabuhan, khususnya terkait dengan masalah proses reviu ulang HPS sebagai antisipasi kebijakan di level eselon I dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut: (i) satker diminta patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan, apabila memang tidak perlu dilakukan reviu maka tidak usah dilakukan reviu lagi hanya karena takut akan konsekuensi hukum yang tidak pasti (hanya khawatir dan berjaga-jaga); (ii) Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan baik di Pusat dan Daerah memberikan pemahaman mengenai konsep pengelolaan keuangan negara kepada seluruh stakeholder (termasuk aparat penegak hukum) untuk menghilangkan gap pemahaman yang ada yang menyebabkan para pengelola keuangan takut dengan para penegak hukum karena takut dikriminalisasi; (iii) kebijakan presiden terkait larangan pemidanaan dan pemerkaraan kebijakan diskresi serta tindakan administrasi pemerintah perlu diatur secara tegas dan disampaikan secara luas kepada seluruh masyarakat. d. Untuk masalah yang dialami pada infrastruktur irigasi, khususnya terkait dengan masalah penghematan anggaran dan revisi self blocking; disarankan agar satker melakukan realisasi sejak awal tahun sebelum ada kebijakan penghematan anggaran, tetapi apabila sudah terlanjur bisa melakukan koordinasi denga kantor pusat untuk memastikan apakah alokasi masih mungkin dimanfaatkan atau tidak, bila tidak bisa dimanfaatkan diusulkan agar dilakukan revisi pencatatan halaman IV DIPA, pergeseran atau pengurangan alokasi anggaran.

258

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 DAFTAR REFERENSI

PERATURAN UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekon-Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156 PMK Tahun 2008 yang dtelah disempurnakan dengan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekon-Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Perencanaan Kas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

259

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.05/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2016 Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.05/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 224/PB/2013 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Kompensasi/Penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 29 Desember 2014 Nomor S-9070/PB/2014 tentang Perubahan Akun Belanja Persediaan. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5560/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L Tahun 2016 Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1148/AG/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran dalam Rangka Mempercepat Revisi Penghematan/Pemotongan Belanja K/L TA 2016

260

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-4166/PB.3/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Dispensasi Penyampaian RPD Harian LITERATUR/ARTIKEL DIGITAL/SUMBER INTERNET --, 2014. Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014: ”Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Jakarta. http://kpu.go.id ---,Bahan Ajar Metode Statistika: Analisis Korelasi dan Regresi http://web.ipb.ac.id/~stat/agusms/uploads/Analisis%20Korelasi%20dan%20Regresi.pdf Ardhi, Dwinanda. 2016. APBN-P 2016: Mengawal Kredibilitas Fiskal. Media Keuangan, Edisi XI, 13-15, No. 107. Bahan sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang Bagi Bapedda Provinsi dalam Penyusunan RKP 2016, Jakarta, 3 Maret 2015 Bappenas. 2012. Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 di Enam Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Dua Provinsi (tersedia di: http://www.bappenas.go.id/files/ekps/2011/5.Laporan%20Identifikasi%20Permasalahan%20Pe nyerapan%20Anggaran%20Tahun%202011%20di%20Enam%20Kementerian%20Lembaga% 20Dan%20Satuan%20Kerja%20P%20emerintah%20Daerah%20di%20Dua%20Provinsi.pdf) Bappenas.”Matriks Sasaran Nawa Cita”. 27 Juli 2015. http://bappenas.go.id Buku I Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan (Depkeu dan Bappenas, 2009) dari http://www.bappenas.go.id/files/4513/6508/2376/buku-1-color_20090814165251_2023_0.pdf DJA. Wawancara Yuniar Yanuar Rasyid, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2012. Warta Anggaran. Edisi 28, 20-23. H.

Paskah Suzetta, 22 Maret 2007, Perencanaan Pembangunan Indonesia, http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_content&task=view&id=212

dari

Halim, Abdul. Penyunting. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/GtoP/contents/default.aspx http://bkp.sumbarprov.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Bahan%20Tayang%20Sumbar%2029%20Sept%202 015.pdf http://fitrantb.blogspot.co.id/2014/12/menghitung-proyeksi-realisasi-apbd.html http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Analisis%20Perhitungan %20Belanja%20Operasional.pdf http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_dan_opini/proyeksiPerpajakan_140311.pdf http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20RAPBN%202016.pdf http:perbendaharaan.go.id/

261

Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil Semester I Tahun Anggaran 2016 http:pa.perbendaharaan.go.id/ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2014. Ternate, 2015 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I dan II 2014 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara Maulipaksi, Desliana.” RNPK 2015 Siap Terjemahkan Nawa Cita Bidang Dikbud”. 27 Juli 2015. http://kemdiknas.go.id Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, pa.perbendaharaan.go.id NK RAPBN 2016, www.anggaran.depkeugo.id/content/publikasi/NK%APBN/NK%RAPBN%2016.pdf Penjelasan Pembobotan Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Direktorat PA, 2016 Putra, Kelana Arif dan Hendra Kurniawan. 2012. Warta Anggaran. Edisi 28, 6-9. Seftianova, Ratif dan Helmy Adam. 2013. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. JRAK 4, No. 1: 75–84 (tersedia di http://www.ejournalunisma.net/ojs/index.php/jrak/article/view/ 804) Yoga, Paulus. 2011. Akhir Tahun, Tekanan Inflasi Naik Akibat Gelontoran Dana Pemerintah. Infobanknews. 16 November 2011. http://www.infobanknews.com /2011/11/akhir-tahuntekanan-inflasi-naik-akibat-gelontoran-dana-pemerintah / (diakses 7 Mei 2015).

262

LAMPIRAN I Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Bulanan Per Satuan Kerja Hingga Akhir Semester I Tahun 2016

Tingkat Realisasi Bulanan Per Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2016 Persentase Realisasi (Akumulatif)

No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

1

004

890682

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

2,6%

5,0%

11,0%

16,5%

19,3%

37,7%

2

004

890683

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

5,7%

21,1%

22,5%

44,5%

46,6%

52,9%

3

005

099731

PENGADILAN NEGERI TERNATE

5,4%

13,2%

19,6%

25,5%

36,7%

47,9%

4

005

099732

PENGADILAN NEGERI TERNATE

0,0%

8,4%

17,6%

27,7%

33,9%

41,9%

5

005

099748

PENGADILAN NEGERI TOBELO

3,9%

8,1%

14,0%

19,5%

31,5%

42,9%

6

005

099749

PENGADILAN NEGERI TOBELO

3,4%

11,1%

16,4%

18,3%

21,5%

40,5%

7

005

099752

PENGADILAN NEGERI LABUHA

5,7%

9,7%

13,2%

18,8%

23,4%

30,6%

8

005

099753

PENGADILAN NEGERI LABUHA

6,7%

8,8%

21,0%

22,7%

33,7%

41,7%

9

005

099769

PENGADILAN NEGERI SOASIU

4,2%

12,5%

18,0%

22,8%

27,1%

40,4%

10

005

099770

PENGADILAN NEGERI SOASIU

0,0%

3,7%

12,6%

14,3%

37,4%

58,5%

11

005

307782

PENGADILAN AGAMA TERNATE

7,7%

13,3%

22,8%

29,0%

34,3%

45,0%

12

005

307796

PENGADILAN AGAMA MOROTAI

5,5%

12,4%

20,8%

26,2%

38,8%

54,5%

13

005

307801

PENGADILAN AGAMA SOA SIO

6,2%

12,8%

20,3%

31,5%

39,2%

54,8%

14

005

307818

PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN

3,2%

7,0%

13,1%

17,3%

21,0%

28,9%

15

005

309101

PENGADILAN AGAMA TERNATE

0,0%

14,7%

21,0%

33,9%

46,1%

50,8%

16

005

309102

PENGADILAN AGAMA MOROTAI

0,0%

21,4%

57,8%

67,0%

73,9%

75,2%

17

005

309103

PENGADILAN AGAMA SOA SIO

0,0%

25,5%

25,9%

25,9%

62,3%

72,7%

18

005

309104

PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN

0,0%

0,0%

0,0%

39,7%

39,9%

40,9%

19

005

440740

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

5,4%

11,8%

16,8%

21,4%

27,0%

36,3%

20

005

440741

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

7,4%

31,7%

41,9%

21

005

664522

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

5,0%

9,7%

14,4%

20,2%

25,4%

41,1%

22

005

664523

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

0,0%

5,1%

37,6%

71,0%

88,5%

88,5%

23

006

008593

KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

4,4%

12,9%

19,7%

28,6%

37,1%

52,6%

24

006

008601

KEJAKSAAN NEGERI TOBELO

3,6%

8,5%

14,3%

19,4%

29,9%

46,1%

25

006

008615

KEJAKSAAN NEGERI SOASIO

3,4%

9,5%

17,8%

23,7%

31,0%

43,8%

26

006

008622

KEJAKSAAN NEGERI WEDA

5,3%

13,4%

21,9%

29,0%

35,3%

46,4%

27

006

008636

KEJAKSAAN NEGERI LABUHA

2,6%

5,5%

9,6%

23,0%

26,0%

31,0%

28

006

008640

KEJAKSAAN NEGERI SANANA

6,4%

12,8%

21,8%

28,4%

40,0%

52,7%

29

006

008657

KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN

6,3%

15,6%

22,1%

28,9%

37,6%

52,0%

30

006

008661

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT

4,7%

12,2%

21,4%

36,3%

61,1%

72,6%

31

006

650332

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

2,3%

8,7%

15,1%

23,5%

29,7%

40,6%

32

010

280094

BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

5,2%

21,0%

33,1%

33,1%

33

010

280099

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Nama Satker

Persentase Realisasi (Akumulatif)

No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

34

010

280256

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATENHALMAHERA TENGAH

0,0%

0,0%

0,0%

10,3%

23,5%

29,5%

35

010

280334

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

0,0%

2,3%

6,1%

11,9%

20,3%

31,2%

36

010

280437

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

0,0%

9,9%

20,0%

30,8%

51,3%

77,2%

37

010

280632

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

0,0%

2,7%

16,4%

23,7%

33,8%

48,4%

38

010

280633

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

0,0%

0,0%

20,7%

44,4%

44,4%

63,2%

39

010

280743

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

0,0%

5,1%

22,9%

28,2%

33,0%

60,7%

40

010

280825

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,8%

26,8%

41

010

280902

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU TALIABU

0,0%

0,0%

0,0%

10,4%

22,0%

31,2%

42

010

285137

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE

0,0%

0,0%

0,0%

9,8%

28,3%

44,4%

43

010

285323

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN

0,0%

4,1%

8,6%

14,0%

17,6%

48,7%

44

010

289174

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,7%

6,8%

14,9%

27,9%

42,4%

45

010

289175

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

46

010

289176


0,0%

1,5%

6,7%

6,7%

11,4%

16,5%

47

010

419056

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,6%

3,6%

48

010

419064

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

0,0%

0,0%

0,0%

4,0%

4,0%

4,0%

49

012

344419

KOREM 152/BABULLAH

5,6%

12,7%

20,0%

27,4%

34,7%

48,7%

50

012

344700

LANAL TERNATE

5,3%

12,2%

19,8%

27,9%

35,2%

48,9%

51

012

344702

LANAL MOROTAI

5,1%

13,5%

20,0%

28,1%

36,3%

48,5%

52

012

344856

LANUD LEO WATTIMENA

5,0%

12,3%

19,6%

27,4%

34,9%

49,3%

53

013

109152

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO

3,7%

12,6%

21,2%

29,7%

36,7%

52,6%

54

013

109153

LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA

4,4%

14,3%

23,4%

32,0%

39,2%

53,5%

55

013

407499

RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE

5,0%

12,5%

19,7%

28,2%

38,0%

53,4%

56

013

407503

CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHA

3,3%

10,5%

17,4%

24,3%

31,4%

45,5%

57

013

480505

KANTOR IMIGRASI TERNATE

2,5%

7,8%

14,1%

19,9%

31,8%

49,2%

58

013

497840

LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO

4,2%

11,6%

21,4%

28,7%

37,2%

51,8%

59

013

531891

RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU

3,7%

10,7%

17,2%

24,9%

33,3%

47,5%

60

013

626161

BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA

5,6%

15,5%

23,0%

32,1%

40,7%

55,9%

61

013

632712

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE

5,1%

23,3%

31,2%

37,8%

43,3%

58,2%

62

013

649022

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

3,3%

8,1%

14,3%

22,8%

27,0%

39,4%

63

013

649023


0,0%

1,1%

23,4%

29,8%

32,7%

42,4%

64

013

649024


0,0%

3,7%

9,9%

16,1%

26,0%

27,7%

65

013

649025


0,0%

18,0%

21,8%

21,8%

35,0%

50,7%

66

013

649026


0,0%

0,0%

6,2%

35,1%

50,5%

50,5%

67

013

649027


0,0%

0,0%

3,5%

16,1%

41,2%

53,7%

68

013

649028


0,0%

0,0%

7,9%

30,8%

30,8%

39,4%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

69

013

649029


0,4%

3,9%

7,8%

10,9%

21,5%

35,8%

70

013

649030


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

37,4%

37,4%

71

013

649031


0,0%

33,2%

62,3%

69,3%

77,4%

82,1%

72

013

652827

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE

4,6%

11,8%

18,4%

28,4%

36,0%

51,0%

73

013

662968

KANTOR IMIGRASI TOBELO PROVINSI MALUKU UTARA

4,1%

11,5%

18,1%

26,0%

34,5%

49,0%

74

013

684003

RURAN KELAS II B WEDA

0,0%

0,2%

5,8%

10,2%

16,0%

35,0%

75

015

410000

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO

3,1%

9,6%

13,0%

19,1%

25,5%

36,8%

76

015

410150

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE

2,9%

9,2%

14,8%

24,1%

31,4%

43,4%

77

015

411378

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TERNATE

3,4%

6,9%

11,1%

15,6%

19,0%

30,6%

78

015

452878

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO

2,0%

7,9%

17,8%

21,1%

27,3%

39,3%

79

015

528497

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE

5,8%

13,6%

20,1%

31,2%

36,8%

50,1%

80

015

538133

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE

2,1%

8,4%

18,2%

24,5%

32,2%

43,6%

81

015

635532

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MABA

4,6%

16,8%

21,3%

29,7%

34,2%

43,9%

82

015

662787

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

4,7%

11,5%

19,7%

28,4%

33,8%

48,3%

83

015

673296

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SANANA

10,4%

16,8%

25,5%

35,0%

43,5%

53,6%

84

015

673301

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TIDORE

1,2%

11,7%

22,2%

33,2%

40,4%

52,5%

85

015

673318

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LABUHA

5,8%

14,9%

22,8%

29,1%

40,7%

50,2%

86

018

280151

DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,5%

3,9%

5,1%

7,7%

13,6%

87

018

285320

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

2,0%

2,4%

88

018

289034


0,0%

0,0%

10,8%

21,2%

34,9%

47,3%

89

018

289035


0,0%

0,0%

5,2%

11,6%

41,2%

50,7%

90

018

289036


0,0%

3,2%

8,3%

24,1%

33,1%

52,3%

91

018

289038


0,0%

0,0%

3,6%

16,6%

32,1%

35,4%

92

018

289039


0,0%

0,0%

10,8%

21,1%

55,7%

66,9%

93

018

289044

DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA

0,0%

0,8%

1,6%

1,6%

2,3%

4,8%

94

018

289048

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

0,0%

0,3%

0,8%

4,2%

24,4%

26,0%

95

018

289052

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA

0,0%

0,5%

1,6%

1,7%

4,8%

5,4%

96

018

289055

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB HALMAHERA TIMUR

0,0%

0,2%

1,4%

2,4%

6,4%

15,9%

97

018

289056

DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,9%

1,6%

98

018

289058

DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

0,0%

0,5%

0,8%

12,1%

16,8%

20,2%

99

018

289073


0,8%

5,0%

11,1%

16,4%

26,6%

31,7%

100

018

289077

DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA

0,0%

0,0%

2,4%

4,7%

4,7%

12,4%

101

018

289104


0,0%

0,3%

0,8%

1,2%

1,6%

19,0%

102

018

289105


0,0%

0,7%

1,5%

4,9%

13,2%

23,7%

103

018

289106


0,0%

0,0%

1,2%

5,6%

6,6%

6,6%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

104

018

289108


0,0%

0,0%

0,1%

15,5%

23,0%

25,5%

105

018

289109

0,0%

2,8%

5,5%

23,8%

29,0%

36,7%

106

018

289169

0,0%

0,0%

2,0%

35,9%

35,9%

45,9%

107

018

289181

DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PERKEBUNAN KAB. HALMAHERA TENGAH

0,0%

0,6%

1,3%

1,3%

10,0%

10,0%

108

018

289184

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

0,0%

0,5%

0,5%

3,0%

28,0%

30,3%

109

018

289191

BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA

0,0%

0,5%

1,8%

2,8%

20,1%

29,8%

110

018

289206

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

0,0%

1,6%

1,9%

4,1%

14,3%

36,3%

111

018

450862

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA

1,8%

10,4%

18,9%

26,3%

38,3%

48,6%

112

018

649441

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE

3,4%

9,0%

16,5%

23,2%

40,7%

45,1%

113

019

289094

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA

0,0%

9,3%

13,7%

23,4%

33,3%

47,6%

114

019

289168

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA

0,0%

2,0%

10,8%

19,7%

27,7%

32,4%

115

022

287541

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE

1,1%

7,7%

11,9%

16,2%

24,1%

32,4%

116

022

288457

BANDAR UDARA BABULLAH DI TERNATE

0,9%

1,6%

14,6%

16,8%

21,5%

43,9%

117

022

401726

SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,4%

1,6%

1,7%

3,2%

14,3%

118

022

413642

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T O B E L O

10,5%

21,2%

26,2%

38,6%

52,7%

65,6%

119

022

413658

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG

0,5%

11,4%

21,8%

30,2%

40,6%

50,5%

120

022

413664

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANANA

0,8%

8,8%

14,5%

19,4%

29,6%

39,5%

121

022

414211

BANDAR UDARA OESMAN SADIK DI LABUHA

1,1%

11,4%

24,3%

38,5%

52,3%

59,2%

122

022

414220

BANDAR UDARA GAMARMALAMO DI GALELA

0,1%

5,0%

6,1%

17,2%

18,0%

25,9%

123

022

447899

BANDAR UDARA BULI MABA

0,0%

0,2%

3,3%

9,0%

10,8%

28,4%

124

022

449491

KANTOR UPBU EMALAMO

0,7%

1,7%

5,0%

7,6%

11,1%

18,2%

125

022

449493

KANTOR UPBU PITU

0,0%

0,6%

3,2%

17,5%

20,3%

21,7%

126

022

521899

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WEDA

1,7%

4,9%

11,2%

15,7%

19,1%

23,3%

127

022

521992

BANDAR UDARA KUABANG DI KAO

0,2%

0,7%

4,0%

5,3%

10,9%

22,7%

128

022

559400

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SOA-SIU

1,2%

2,2%

18,9%

20,2%

33,9%

59,7%

129

022

559421

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO

2,7%

9,6%

15,0%

19,0%

24,7%

33,9%

130

022

559438

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DARUBA

1,5%

6,6%

9,3%

22,6%

24,6%

28,3%

131

022

559442

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAIWUI

3,0%

5,8%

11,6%

15,6%

24,6%

34,7%

132

022

559470

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI

0,2%

2,1%

4,4%

21,0%

22,8%

60,1%

133

023

280014

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,7%

5,7%

134

023

289014

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,6%

33,0%

135

023

289069

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

21,2%

29,4%

136

023

361195

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

22,9%

29,4%

137

023

419566

LPMP MALUKU UTARA

0,4%

1,4%

3,8%

5,8%

13,6%

23,0%

138

023

477803

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA

0,6%

3,6%

6,9%

10,3%

15,1%

20,4%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

139

023

680572

KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU UTARA

4,0%

10,1%

14,6%

26,9%

32,6%

46,5%

140

024

280004

DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

10,6%

10,6%

16,8%

25,6%

141

024

289000


0,0%

0,0%

0,0%

1,6%

11,2%

16,3%

142

024

289001


0,0%

0,0%

0,0%

4,6%

10,7%

14,3%

143

024

289002


0,0%

0,0%

1,9%

5,2%

17,5%

25,9%

144

024

289003


0,0%

0,0%

9,0%

12,9%

43,6%

54,7%

145

024

289004


0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

5,1%

9,8%

146

024

449962

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE

1,1%

3,9%

8,2%

10,9%

15,4%

23,9%

147

024

637614

POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE

0,5%

2,4%

5,0%

7,3%

9,6%

13,1%

148

025

280816

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULAU MOROTAI

2,3%

20,5%

30,4%

38,9%

49,9%

64,7%

149

025

280818


6,2%

15,6%

25,0%

44,3%

53,5%

78,6%

150

025

280819


0,6%

9,3%

14,5%

18,5%

19,2%

30,8%

151

025

280820


1,1%

7,4%

8,5%

15,8%

22,2%

43,9%

152

025

280821


4,0%

12,0%

16,0%

29,9%

43,9%

68,5%

153

025

307740

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

1,8%

4,0%

6,6%

13,7%

19,2%

26,9%

154

025

309679

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TERNATE

4,4%

20,0%

40,1%

48,5%

56,2%

71,1%

155

025

309683

MADRASAH ALIYAH NEGERI TERNATE

2,5%

9,3%

17,0%

22,6%

28,9%

38,6%

156

025

419838

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA BARAT

1,1%

3,3%

5,8%

9,9%

12,9%

16,6%

157

025

419839


7,1%

14,8%

24,9%

42,3%

54,0%

75,9%

158

025

419840


2,4%

24,1%

26,9%

36,1%

39,3%

46,8%

159

025

419841


2,9%

5,8%

9,2%

13,6%

17,5%

26,6%

160

025

419842


3,8%

8,8%

16,5%

32,8%

42,7%

61,5%

161

025

419844

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TENGAH

1,9%

5,3%

9,5%

17,5%

26,0%

36,4%

162

025

419845


4,0%

10,5%

22,3%

26,5%

39,4%

53,3%

163

025

419846


1,8%

4,2%

7,3%

9,7%

17,0%

29,5%

164

025

419847


3,5%

10,2%

18,0%

21,5%

33,7%

47,3%

165

025

553640

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKIRI TIDORE

2,9%

10,0%

16,4%

25,0%

32,4%

45,6%

166

025

595696

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOKIRI

10,6%

16,5%

25,6%

33,2%

41,2%

56,8%

167

025

595701

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOBO

2,9%

6,3%

14,7%

20,5%

29,6%

40,0%

168

025

595718

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI WALEH

3,2%

8,1%

13,6%

21,1%

36,1%

49,2%

169

025

595722

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI FOBAHARU

2,3%

5,5%

16,5%

24,2%

34,5%

44,6%

170

025

595739

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TOMADOW

4,4%

9,5%

19,6%

26,7%

37,8%

49,3%

171

025

595860

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SASA

5,5%

14,6%

28,0%

35,3%

46,0%

59,6%

172

025

595874

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PORIMOI GORUA

4,5%

29,4%

39,7%

48,3%

55,9%

76,5%

173

025

595895

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOKOLAMO

11,0%

29,8%

40,2%

49,0%

60,7%

80,2%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

174

025

595900

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SOA SIU

4,9%

29,1%

42,4%

53,8%

63,6%

80,3%

175

025

595917

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SOAKONORA

4,8%

18,4%

25,2%

38,7%

46,9%

62,3%

176

025

595921

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGOWO

4,5%

29,3%

41,0%

59,4%

69,6%

86,5%

177

025

595938

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PAISUMBAOS

5,5%

24,8%

41,0%

48,5%

60,1%

79,7%

178

025

595942

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PASIR PUTIH

8,2%

17,6%

30,1%

42,2%

52,6%

68,6%

179

025

595959

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOBANEIGO

6,2%

11,3%

17,4%

29,2%

38,1%

50,4%

180

025

595963

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TADENA NANAS

7,0%

18,3%

32,3%

42,2%

53,3%

78,9%

181

025

601302

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MAREKU

3,3%

10,4%

22,4%

31,4%

40,2%

55,2%

182

025

601319

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WEDA

3,5%

24,6%

31,8%

48,1%

55,2%

66,2%

183

025

601323

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LOLA

5,1%

17,6%

35,9%

49,1%

60,9%

81,1%

184

025

601330

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKULAMO

4,5%

17,4%

33,1%

47,0%

58,5%

85,2%

185

025

601344

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GOTALAMO

3,4%

13,5%

23,0%

35,7%

41,0%

55,9%

186

025

601365

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI FATCEY SANANA

4,4%

9,3%

21,9%

35,1%

47,1%

65,4%

187

025

601372

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GURUAPIN

3,8%

27,4%

34,1%

42,6%

59,0%

72,8%

188

025

601386

MADRASAH ALIYAH NEGERI GURABATI

2,1%

10,7%

24,4%

31,6%

39,5%

47,9%

189

025

601408

MADRASAH ALIYAH NEGERI GALELA

14,0%

25,3%

32,1%

40,0%

50,0%

63,1%

190

025

601412

MADRASAH ALIYAH NEGERI SANANA

5,5%

24,5%

38,1%

44,6%

53,5%

75,0%

191

025

605135

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAHANE MALIFUT

4,9%

11,5%

31,8%

50,6%

60,8%

74,7%

192

025

626376

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA

0,4%

2,1%

3,7%

4,7%

6,9%

10,6%

193

025

626377


1,8%

3,7%

19,3%

27,5%

37,8%

52,6%

194

025

626378


0,5%

1,7%

6,1%

11,7%

15,5%

24,7%

195

025

626379


2,8%

3,4%

5,5%

7,2%

13,2%

30,1%

196

025

626381


1,8%

4,8%

10,1%

25,3%

30,1%

49,9%

197

025

626382


0,5%

1,3%

4,4%

6,2%

10,4%

76,7%

198

025

626383


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

199

025

626384


2,5%

8,6%

15,3%

21,4%

27,3%

39,8%

200

025

650083

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

2,4%

7,0%

11,1%

22,7%

27,4%

36,5%

201

025

650086


5,2%

12,8%

20,6%

30,9%

38,5%

52,7%

202

025

650087


5,3%

8,0%

11,4%

27,1%

30,2%

46,3%

203

025

650088


1,2%

8,8%

13,0%

21,9%

25,9%

42,4%

204

025

650089


4,2%

14,7%

26,0%

33,6%

42,1%

56,6%

205

025

660947

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUPU

13,3%

23,5%

34,6%

50,0%

60,5%

79,0%

206

025

660951

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MOYA

3,9%

14,2%

19,6%

30,4%

42,0%

59,4%

207

025

660968

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGAPATI

9,0%

34,3%

46,3%

56,9%

71,4%

93,7%

208

025

660972

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SELI

6,2%

15,2%

27,0%

33,9%

44,4%

58,6%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

209

025

661871

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOWORA

1,9%

5,4%

13,5%

38,2%

55,8%

64,0%

210

025

661888

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGGELE

10,6%

38,9%

50,4%

65,4%

80,2%

108,2%

211

025

661892

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI CEMARA JAYA

13,2%

25,1%

53,6%

61,7%

68,7%

84,8%

212

025

662592

MADRASAH ALIYAH NEGERI PATANI GEBE

1,8%

22,7%

28,6%

38,6%

45,0%

53,8%

213

025

662600

MADRASAH ALIYAH NEGERI TAHANE

20,7%

49,9%

59,4%

72,5%

83,3%

105,3%

214

025

664098

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SULA

3,0%

8,4%

12,7%

18,3%

27,1%

36,1%

215

025

664099


11,2%

22,7%

32,6%

44,6%

61,7%

87,2%

216

025

664100


4,0%

8,7%

20,6%

29,3%

41,4%

58,2%

217

025

664101


4,7%

18,5%

25,0%

32,4%

39,9%

53,0%

218

025

664103

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN

3,7%

13,0%

23,5%

31,9%

40,7%

54,2%

219

025

664104


8,8%

20,3%

32,1%

47,6%

71,6%

97,6%

220

025

664105


4,0%

8,1%

23,1%

27,2%

48,3%

69,0%

221

025

664106


3,9%

8,2%

21,2%

26,5%

41,0%

55,0%

222

025

664107


2,3%

7,7%

17,5%

34,9%

49,4%

60,4%

223

025

664110

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA UTARA

2,4%

9,4%

13,9%

21,8%

27,9%

40,2%

224

025

664111


5,8%

11,2%

22,4%

35,8%

44,2%

65,2%

225

025

664112


2,5%

7,2%

20,7%

31,8%

45,5%

53,2%

226

025

664113


3,4%

6,6%

10,6%

16,4%

35,3%

44,9%

227

025

664114


3,5%

8,0%

15,7%

28,9%

33,2%

52,4%

228

025

664124

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TIMUR

1,9%

7,3%

14,4%

19,1%

27,9%

37,6%

229

025

664125


6,0%

15,2%

37,5%

47,0%

65,3%

85,9%

230

025

664126


1,2%

2,3%

5,5%

12,9%

16,5%

42,3%

231

025

664127


3,9%

7,9%

19,8%

26,2%

33,0%

48,2%

232

025

664128


0,0%

1,6%

11,3%

14,1%

15,8%

21,8%

233

025

664220

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN

2,7%

7,0%

10,6%

21,7%

30,5%

42,0%

234

025

664221


3,4%

7,6%

12,5%

26,3%

35,7%

51,4%

235

025

664222


1,5%

3,3%

6,0%

9,7%

19,0%

32,2%

236

025

664223


3,3%

8,6%

13,7%

27,1%

34,9%

49,8%

237

025

674064

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOWORA

1,5%

3,6%

14,2%

22,5%

47,2%

52,1%

238

025

674732

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BABANG

4,3%

16,7%

24,7%

35,6%

45,6%

59,3%

239

025

674746

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MOROTAI TIMUR

5,3%

20,7%

31,2%

59,4%

67,1%

83,8%

240

025

674750

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MABA SELATAN

8,7%

22,1%

31,5%

42,9%

52,4%

71,5%

241

025

675340

MADRASAH ALIYAH NEGERI TELUK BULI

9,5%

25,1%

40,6%

56,1%

65,0%

85,9%

242

025

675357

MADRASAH ALIYAH NEGERI MALIFUT

4,9%

18,0%

26,6%

38,0%

48,0%

63,0%

243

025

675361

MADRASAH ALIYAH NEGERI WEDA

11,3%

21,8%

31,7%

39,8%

46,2%

56,0%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

244

025

676171

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LALUIN

8,1%

17,0%

29,7%

38,8%

47,2%

64,1%

245

025

676188

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DARUBA

1,9%

5,3%

12,2%

20,0%

27,0%

33,5%

246

025

676192

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TOWEKA KAB. HALMAHERA UTARA

10,4%

31,5%

41,5%

51,9%

64,7%

84,7%

247

025

680022

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GORUA KAB. HALMAHERA UTARA

6,0%

13,7%

24,5%

36,7%

47,8%

63,8%

248

026

289006

DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

4,3%

15,6%

20,1%

21,3%

249

026

289009


0,0%

0,0%

13,7%

25,7%

36,1%

41,0%

250

026

289010


0,0%

0,0%

1,3%

18,4%

33,8%

47,4%

251

026

289066


0,0%

0,0%

5,3%

26,2%

33,9%

47,6%

252

026

289076

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA UTARA

0,0%

4,6%

23,1%

34,8%

34,8%

39,4%

253

026

289079

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA SELATAN

0,0%

0,0%

2,9%

14,4%

31,3%

55,9%

254

026

289081

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR

0,0%

5,3%

10,6%

30,1%

53,5%

78,9%

255

026

289084

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA BARAT

0,0%

0,0%

1,0%

27,8%

69,2%

79,5%

256

026

289090

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN

0,0%

0,0%

0,5%

27,0%

68,9%

68,9%

257

026

289201

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KEPULAUAN SULA

0,0%

0,0%

18,9%

25,4%

25,4%

47,8%

258

026

289218

DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE

11,5%

35,9%

44,1%

56,9%

71,9%

84,9%

259

026

452595

BALAI LATIHAN KERJA TERNATE

1,0%

3,6%

8,7%

23,5%

32,3%

39,6%

260

027

280015

DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,6%

261

027

289016


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

16,6%

262

027

289017


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

263

027

289018


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

28,3%

264

027

289110


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

265

027

418862

DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

266

027

418979


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,1%

267

027

426757

1,0%

3,5%

6,7%

9,8%

16,2%

30,0%

268

029

280006

0,0%

0,0%

3,2%

24,7%

33,6%

46,8%

269

029

280041

PANTI SOSIAL BINA PASCA LARA KRONIS WASANA BAHAGIA TERNATE SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KEHUTANAN

0,0%

1,3%

12,4%

25,4%

36,8%

48,8%

270

029

400520

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-LOLOBATA

0,0%

0,0%

4,1%

11,4%

19,0%

32,2%

271

029

400547

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

22,8%

26,0%

272

029

427606

BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG AKE MALAMO

1,1%

3,4%

7,8%

12,4%

18,0%

25,2%

273

029

574326

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-LOLOBATA

1,2%

2,7%

8,6%

12,3%

20,3%

27,7%

274

032

280049

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

1,6%

4,2%

8,3%

12,2%

14,0%

275

032

280092

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

1,3%

8,5%

12,1%

36,6%

276

032

280331

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

1,1%

2,3%

277

032

280434

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

1,9%

278

032

280531

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA

0,0%

1,9%

4,5%

5,7%

7,8%

10,2%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

279

032

280813

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,6%

0,8%

280

032

280826

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI

0,0%

0,0%

0,6%

7,2%

11,0%

12,0%

281

032

285103

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE

0,0%

2,0%

7,0%

42,4%

50,7%

62,2%

282

032

285316

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

0,0%

0,0%

1,3%

2,2%

4,1%

7,7%

283

032

289025


0,0%

0,0%

1,9%

19,7%

30,4%

42,9%

284

032

289027


0,0%

0,0%

4,8%

6,5%

25,7%

38,6%

285

032

289028


0,0%

0,0%

1,7%

3,1%

18,9%

22,8%

286

032

289029


0,0%

0,0%

1,2%

3,6%

16,9%

18,2%

287

032

289031


0,0%

0,0%

3,9%

6,1%

24,9%

41,9%

288

032

289060

DINAS KELAUTAN DAN PEKANAN KAB. HALMAHERA BARAT

0,0%

1,2%

2,8%

3,5%

5,1%

6,4%

289

032

289063

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE

0,0%

0,0%

0,5%

2,1%

12,5%

36,4%

290

032

289112


0,0%

0,0%

2,9%

25,5%

31,2%

93,1%

291

032

289113


0,0%

0,0%

0,0%

1,2%

1,2%

39,5%

292

032

289114


0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

1,2%

3,7%

293

032

401615

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

294

032

401616

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TIMUR

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,8%

6,4%

295

032

401809

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TIMUR

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

296

032

401810

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TENGAH

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,1%

297

032

427661

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

3,0%

9,8%

15,8%

23,8%

30,5%

40,9%

298

032

649767

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I TERNATE

1,2%

5,4%

11,0%

15,8%

22,6%

38,5%

299

033

289040

DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA

0,2%

0,9%

2,3%

20,9%

21,8%

22,8%

300

033

400809

DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,6%

33,3%

301

033

401686

SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,3%

1,4%

10,3%

10,9%

19,6%

27,8%

302

033

449633

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA

18,8%

26,3%

53,7%

57,8%

57,9%

80,1%

303

033

486112

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

4,9%

6,3%

8,3%

15,9%

20,7%

31,4%

304

033

486630

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,3%

1,9%

2,9%

16,1%

22,7%

305

033

493863

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,6%

2,0%

19,3%

22,0%

31,2%

42,8%

306

033

496709

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

14,2%

15,3%

31,4%

38,7%

44,3%

307

033

496715

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,2%

11,8%

15,2%

21,3%

36,5%

308

033

498637

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA

14,1%

16,9%

19,6%

35,2%

43,6%

57,1%

309

033

498678

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

4,4%

6,4%

7,5%

12,5%

21,4%

310

033

498679

1,1%

1,2%

1,5%

1,8%

1,9%

7,8%

311

033

505110

0,0%

3,8%

13,2%

20,4%

33,9%

42,7%

312

033

633993

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA PERENCANAAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA

0,0%

7,1%

9,8%

22,7%

32,3%

52,9%

313

040

400619

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

1,6%

5,5%

13,0%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

314

042

401020

UNIVERSITAS KHAIRUN

3,1%

7,7%

13,0%

18,6%

26,5%

37,2%

315

044

280146

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

7,5%

17,2%

30,4%

40,6%

316

044

418734

DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TERNATE

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

317

044

418735

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

318

047

280100

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

319

054

280823

DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UMKM KAB MOROTAI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI MALUKU UTARA Badan Pusat Statistik Kab. Pulau Morotai

6,1%

11,2%

17,4%

27,8%

33,6%

45,5%

320

054

429156

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA BARAT

3,1%

7,8%

12,7%

21,7%

40,3%

59,0%

321

054

429162

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA TENGAH

2,9%

6,9%

14,6%

20,0%

25,0%

35,3%

322

054

636914

BADAN PUSAT STATISTIK PROP. MALUKU UTARA

3,9%

9,1%

20,4%

26,9%

32,9%

42,9%

323

054

637312

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TERNATE

5,4%

9,7%

12,9%

34,0%

41,0%

69,8%

324

054

667524

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA UTARA

3,1%

7,7%

12,5%

24,1%

30,8%

49,2%

325

054

667531

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KEPULAUAN SULA

2,8%

7,0%

13,5%

20,4%

33,3%

55,0%

326

054

668728

BADAN PUSAT STATISTIK KAB HALMAHERA SELATAN

3,6%

8,7%

13,4%

22,5%

31,6%

54,9%

327

054

668732

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA TIMUR

3,5%

13,5%

19,9%

27,1%

36,5%

53,1%

328

054

668749

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TIDORE KEPULAUAN

3,6%

8,6%

13,8%

30,2%

47,9%

56,8%

329

055

280016

BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

15,9%

32,6%

35,5%

37,9%

330

056

280332

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1,7%

6,3%

20,2%

21,6%

33,6%

49,7%

331

056

419430

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara

0,0%

0,0%

4,9%

18,2%

26,3%

31,0%

332

056

419484

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara

0,0%

0,0%

4,5%

9,6%

27,2%

39,4%

333

056

432031

KANTOR PERTANAHAN KAB. MALUKU UTARA

1,4%

3,6%

12,0%

19,8%

32,1%

42,0%

334

056

432040

KANTOR PERTANAHAN KAB. ADM HALMAHERA

1,4%

24,6%

34,0%

35,3%

55,6%

59,4%

335

056

649952

KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATE

1,9%

12,6%

17,1%

20,9%

25,1%

35,1%

336

056

662660

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. MALUKU UTARA

1,4%

2,9%

8,2%

21,3%

24,5%

36,5%

337

056

675645

KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

2,1%

25,8%

28,1%

35,2%

39,1%

46,2%

338

056

681670

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

1,0%

26,7%

28,4%

44,6%

46,1%

51,0%

339

057

280150

BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20,2%

75,1%

340

059

654226

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

0,6%

4,9%

13,5%

16,1%

23,4%

29,3%

341

060

647465

POLRES TERNATE

7,0%

14,3%

22,3%

33,1%

41,4%

58,8%

342

060

647490

POLRES TIDORE

6,1%

13,7%

20,9%

29,7%

38,2%

54,6%

343

060

651863

SPRIPIM POLDA MALUT

4,3%

11,8%

20,2%

29,2%

36,7%

47,6%

344

060

655310

POLRES HALMAHERA UTARA

5,5%

12,1%

18,4%

25,8%

34,2%

51,8%

345

060

665726

POLRES HALMAHERA BARAT

6,3%

15,2%

21,2%

32,0%

38,9%

57,4%

346

060

665730

POLRES HALMAHERA SELATAN

5,5%

12,6%

21,2%

30,3%

42,1%

56,3%

347

060

665747

POLRES KEPULAUAN SULA

5,5%

12,3%

19,7%

26,6%

38,3%

51,6%

348

060

665751

POLRES HALMAHERA TIMUR

5,4%

11,6%

19,0%

29,7%

39,0%

57,9%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

349

060

665971

POLRES HALMAHERA TENGAH

5,5%

11,5%

18,7%

27,6%

35,6%

50,8%

350

060

669901

RO OPS POLDA MALUKU UTARA

12,1%

21,4%

27,6%

38,9%

45,4%

62,5%

351

060

669915

RO SDM POLDA MALUKU UTARA

4,4%

10,0%

19,5%

29,4%

44,5%

58,3%

352

060

669922

ROSARPRAS POLDA MALUKU UTARA

0,5%

6,4%

8,2%

18,5%

19,1%

34,5%

353

060

669930

DITRESNARKOBA POLDA MALUKU UTARA

7,9%

19,5%

28,0%

41,9%

54,6%

74,8%

354

060

669936

BID PROPAM POLDA MALUKU UTARA

8,8%

17,4%

27,8%

37,5%

45,6%

63,5%

355

060

669940

BID TI POLRI POLDA MALUKU UTARA

4,0%

9,6%

20,8%

30,5%

40,2%

57,2%

356

060

669957

BID DOKKES POLDA MALUKU UTARA

3,6%

16,8%

22,5%

37,7%

43,2%

55,9%

357

060

669961

BIDKEU POLDA MALUKU UTARA

13,2%

17,4%

25,4%

33,5%

50,5%

59,3%

358

060

669978

YANMA POLDA MALUKU UTARA

6,5%

13,2%

19,1%

25,1%

31,4%

43,8%

359

060

669982

DIT INTELKAM POLDA MALUKU UTARA

7,8%

17,2%

26,5%

36,3%

44,3%

59,9%

360

060

669999

DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA

8,9%

17,9%

26,8%

35,9%

47,1%

68,9%

361

060

670007

DITSABHARA POLDA MALUKU UTARA

6,8%

14,8%

25,1%

40,5%

55,0%

78,3%

362

060

670011

DIT LANTAS POLDA MALUKU UTARA

6,2%

13,9%

22,9%

30,7%

41,4%

57,4%

363

060

679180

ITWASDA POLDA MALUT

8,9%

13,5%

27,3%

34,3%

43,9%

59,8%

364

060

679194

RORENA POLDA MALUT

12,7%

19,4%

25,2%

36,8%

44,3%

57,9%

365

060

679202

DITBINMAS POLDA MALUT

5,5%

12,0%

21,0%

34,8%

44,1%

63,6%

366

060

679930

DITRESKRIMSUS POLDA MALUKU UTARA

7,9%

14,8%

28,3%

37,5%

44,1%

59,6%

367

060

679944

DITPAMOBVIT POLDA MALUKU UTARA

6,3%

11,5%

19,1%

25,5%

31,4%

44,8%

368

060

970111

SATBRIMOB POLDA MALUKU UTARA

7,7%

16,3%

25,5%

34,3%

43,4%

61,2%

369

060

970127

DITPOLAIR POLDA MALUKU UTARA

1,6%

3,9%

6,1%

12,1%

16,2%

20,6%

370

063

419508

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI

0,0%

0,6%

2,3%

4,1%

17,8%

21,1%

371

065

280023

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

12,8%

30,0%

43,3%

53,8%

372

066

419280

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PULAU MOROTAI

15,0%

20,7%

23,4%

47,2%

48,9%

60,7%

373

066

682740

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

0,8%

14,9%

16,7%

26,0%

26,0%

34,3%

374

066

689870

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN

1,6%

10,4%

22,4%

28,4%

43,0%

49,2%

375

066

689884

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

7,9%

15,8%

27,2%

35,8%

45,9%

56,6%

376

067

350390


0,0%

0,0%

1,8%

3,8%

5,1%

27,5%

377

067

350391


0,0%

2,0%

7,7%

24,2%

34,8%

40,8%

378

067

350392

DINAS NAKERTRANS KAB. HALMAHERA TENGAH

0,0%

0,0%

3,9%

9,2%

15,2%

18,9%

379

067

350393

DINAS NAKERTRANS KAB. HALMAHERA TENGAH

0,0%

0,3%

0,5%

1,4%

1,8%

2,2%

380

067

350394

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA SELATAN

0,0%

0,6%

3,1%

23,7%

24,4%

29,1%

381

067

350395


0,8%

3,1%

5,5%

11,2%

32,0%

39,5%

382

067

350396


0,0%

0,2%

0,7%

6,8%

8,0%

8,3%

383

067

350397

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB PULAU MOROTAI

0,0%

0,0%

1,3%

1,3%

4,2%

6,9%

Nama Satker


No.

BA

Kode Satker

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

384

067

350398

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN

0,0%

0,9%

5,9%

12,6%

34,4%

66,6%

385

067

350403

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

13,7%

24,7%

33,1%

42,1%

386

067

419111

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB. PULAU MOROTAI

0,0%

0,0%

1,2%

1,2%

2,1%

2,5%

387

067

419112

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KEPULAUAN SULA

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

1,6%

2,5%

388

068

631631

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

1,5%

5,8%

14,5%

28,4%

33,3%

42,9%

389

075

437271

STASIUN METEOROLOGI SANANA

5,3%

11,1%

21,2%

27,9%

34,8%

45,7%

390

075

437287

STASIUN METEOROLOGI BABULLAH - TERNATE

2,9%

11,1%

19,6%

27,2%

37,2%

51,4%

391

075

437746

STASIUN METEOROLOGI GAMAR MALAMO - GALELA

5,8%

15,7%

24,1%

32,6%

39,4%

53,4%

392

075

518011

STASIUN METEOROLOGI LABUHA

4,3%

13,0%

19,8%

28,1%

34,5%

46,8%

393

075

526945

STASIUN GEOFISIKA TERNATE

3,8%

12,4%

23,5%

37,3%

44,6%

59,9%

394

076

280903

KPU KABUPATEN PULAU TALIABU

1,8%

5,5%

9,2%

16,5%

23,1%

28,5%

395

076

654577

KPU PROVINSI MALUKU UTARA

1,3%

7,7%

14,2%

21,9%

28,9%

36,5%

396

076

659651

KPU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2,7%

13,2%

25,5%

37,4%

47,1%

59,7%

397

076

659665

KPU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2,5%

10,8%

20,7%

28,6%

36,5%

44,4%

398

076

659672

KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3,1%

10,8%

22,4%

33,0%

39,3%

51,3%

399

076

659686

KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

2,4%

14,3%

19,0%

26,7%

34,7%

47,0%

400

076

659690

KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

3,0%

11,3%

23,9%

30,8%

38,8%

53,8%

401

076

659708

KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

1,7%

3,5%

15,4%

21,6%

31,5%

40,3%

402

076

659712

KPU KOTA TERNATE

2,4%

6,1%

19,0%

26,1%

32,5%

43,7%

403

076

659729

KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN

1,4%

5,9%

13,7%

48,9%

57,1%

62,9%

404

076

680739

KPU KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI

2,5%

7,2%

19,8%

28,7%

35,1%

46,3%

405

087

280066

BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,3%

4,3%

406

089

689287

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

5,8%

14,0%

23,3%

32,1%

40,7%

54,1%

407

090

280742

DINAS PERINDAG, KOPERASI, DAN UKM KAB HALBAR

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

408

090

289019

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

22,6%

40,2%

56,0%

59,4%

409

090

289070

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV MALUKU UTARA

0,0%

4,6%

15,8%

21,3%

33,1%

45,4%

410

092

280057

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

26,9%

411

107

414572

KANTOR SAR TERNATE

1,6%

5,9%

13,2%

17,0%

20,5%

32,0%

412

111

280111


0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

17,6%

413

115

686491

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

0,1%

6,0%

11,8%

14,8%

26,1%

42,7%

414

116

700168

RRI TERNATE

3,7%

12,4%

19,9%

26,3%

32,6%

47,9%

Nama Satker

LAMPIRAN II Data Realisasi Anggaran Triwulanan (Nonakumulatif) Setiap Program

Tingkat Realisasi (Nonakumulatif) Per Program Periode Triwulan I dan Triwulan II 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Nama Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Real TW I Real TW II 20,6% 23,8% 26,9% 0,0% 12,6% 23,6% 21,6% 19,5% 7,6% 18,3% 14,3% 14,5% 8,9% 0,0% 13,0% 0,0% 4,2% 19,6% 21,7% 22,0% 27,5% 11,0% 14,1% 18,5% 62,3% 0,0% 0,0% 28,0% 2,4% 25,9% 1,3% 2,0% 3,8% 6,7%

21,8% 29,3% 32,7% 17,6% 25,9% 31,2% 28,0% 29,9% 13,9% 26,9% 25,1% 20,3% 35,5% 5,7% 24,2% 10,6% 9,8% 27,0% 29,6% 26,7% 38,5% 28,1% 39,3% 29,3% 19,7% 0,0% 37,4% 13,1% 0,0% 34,5% 35,2% 43,8% 27,3% 28,9%

No. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Nama Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Bina Pemerintahan Desa Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Bimbingan Masyarakat Buddha Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pengembangan Kepariwisataan Program Penyelenggaraan Jalan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Bina Administrasi Kewilayahan Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Pelestarian Budaya Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Rehabilitasi Sosial Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Real TW I Real TW II 8,1% 2,9% 0,0% 3,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 3,4% 4,7% 0,0% 3,5% 0,0% 1,6% 2,0% 1,9% 0,0% 5,0% 4,3% 4,6% 0,1% 1,4% 6,9% 2,3% 4,3% 2,4% 5,0% 1,7%

33,4% 23,8% 5,7% 19,2% 19,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 4,3% 5,2% 3,8% 7,1% 7,1% 6,0% 5,4% 8,2% 13,0% 10,4% 14,3% 12,7% 12,9% 14,1% 16,3% 11,4% 14,1% 14,0% 19,6% 18,9% 13,5% 18,8% 17,0% 19,6% 17,5% 21,1%

No. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Nama Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Dukungan Kesiapan Matra Udara Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Kerukunan Umat Beragama Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengembangan Perumahan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Bina Pembangunan Daerah Program Bimbingan Masyarakat Kristen Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program Pembinaan Hukum Nasional Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Perencanaan Pembangunan Nasional Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Pemajuan HAM Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Real TW I Real TW II 1,8% 3,1% 5,1% 0,0% 0,0% 4,1% 7,8% 2,9% 5,3% 0,4% 10,7% 0,0% 8,6% 9,4% 10,1% 0,0% 13,5% 0,0% 11,1% 4,9% 8,5% 4,1% 15,2% 10,8% 0,0% 5,2% 8,3% 0,0% 7,8% 5,8% 11,1% 15,9% 2,8% 10,1% 11,0% 7,9% 4,5%

22,1% 21,1% 19,8% 25,0% 25,0% 21,0% 17,4% 22,7% 21,0% 25,9% 15,8% 26,9% 19,1% 18,4% 17,8% 28,3% 15,9% 29,4% 19,6% 26,1% 22,5% 28,1% 17,0% 21,6% 33,0% 28,0% 25,6% 35,3% 28,0% 30,2% 25,3% 21,9% 35,1% 28,1% 27,5% 31,4% 34,9%

No. 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Nama Program Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Administrasi Hukum Umum Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Program Dukungan Kesiapan Matra Darat Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Program Pendidikan Islam Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Program Bimbingan Masyarakat Katolik Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pengelolaan Ruang Laut Program Pemeriksaan Keuangan Negara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah

Real TW I Real TW II 8,1% 7,9% 13,7% 14,3% 13,7% 23,4% 15,9% 11,8% 4,3% 18,2% 10,1% 16,5% 12,6% 14,5% 14,6% 18,1% 19,4% 17,0% 22,5% 13,7% 18,9% 20,4% 17,9% 16,0% 19,7% 20,3% 18,4% 10,1% 19,6% 6,2% 20,9%

32,1% 32,9% 27,3% 27,3% 28,4% 19,0% 26,7% 30,9% 38,4% 25,4% 33,5% 28,6% 33,0% 31,6% 32,0% 28,5% 27,5% 30,1% 24,8% 33,9% 29,6% 28,5% 31,3% 33,3% 29,7% 29,3% 31,4% 39,7% 30,8% 44,3% 30,9%

22,4%

29,5%

18,0% 5,7% 22,5% 24,2%

34,3% 46,9% 30,4% 29,1%

No. 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Nama Program Program Pembentukan Hukum Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Pengembangan Perpustakaan Program Bimbingan Masyarakat Hindu Program Pengembangan Hukum Kepolisian

Real TW I Real TW II 3,5% 12,8% 9,0% 9,1% 19,3% 27,4% 22,6% 23,3% 26,2% 14,8% 26,3% 24,2% 0,0% 4,4% 68,3%

50,2% 41,0% 45,7% 46,4% 36,3% 31,5% 36,8% 36,9% 35,8% 47,5% 36,4% 44,8% 75,1% 72,4% 26,1%

LAMPIRAN III Data perbandingan realisasi anggaran secara nasional dan regional per klasifikasi anggaran

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Jenis Fungsi s/d Semester I TA 2016

Kd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


Pagu 2016

Real 2016

Pagu Nasional

Real Nasional

205.854.686.000 203.308.437.000 648.264.761.000 2.920.626.812.000 83.620.092.000 513.177.345.000 161.544.733.000 3.717.000.000 112.088.524.000 539.814.560.000 33.642.627.000

87.316.321.588 99.018.306.239 318.477.980.815 748.345.901.147 33.126.751.751 170.447.769.264 38.351.896.619 481.933.700 42.700.961.938 210.594.241.934 6.092.989.154

82.782.910.361.000 101.573.380.535.000 105.406.321.406.000 205.168.526.139.000 11.605.417.242.000 33.649.770.720.000 68.644.091.525.000 7.133.000.208.000 9.786.720.003.000 151.345.353.015.000 16.385.224.546.000

30.365.573.271.830 40.111.457.096.302 43.573.783.831.117 53.972.596.248.678 3.270.805.436.878 6.962.906.944.418 24.088.741.251.470 1.068.102.468.923 3.441.773.364.390 50.559.784.328.828 5.874.468.791.711

Dev % % Real Reg % Real Nas Real Reg. SMT I 2016 SMT I 2016 & Nas. 42,4% 36,7% 5,7% 48,7% 39,5% 9,2% 49,1% 41,3% 7,8% 25,6% 26,3% ‐0,7% 39,6% 28,2% 11,4% 33,2% 20,7% 12,5% 23,7% 35,1% ‐11,4% 13,0% 15,0% ‐2,0% 38,1% 35,2% 2,9% 39,0% 33,4% 5,6% 18,1% 35,9% ‐17,7%

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Kementerian/Lembaga s/d Semester I TA 2016

Kd 004 005 006 010 012 013 015 018 019 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 042 044 047 054 055 056 057 059 060 063 065 066 067 068 075 076

Nama K/L BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KUMHAM KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN DIKBUD KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN K&P KEMENTERIAN PU DAN PERA KEMENTERIAN PARIWISATA KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PKM KEMENTERIAN PPPA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PPN KEMENTERIAN ATR/BPN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI KEMENTERIAN KOMINFO KEPOLISIAN NEGARA RI BPOM BKPM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN DPDTTRANS BKKBN BMKG KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu 2016

Real 2016

Pagu Nasional

Real Nasional

18.338.073.000 85.780.642.000 48.318.594.000 29.081.149.000 203.308.437.000 53.067.833.000 45.925.477.000 404.339.606.000 4.306.000.000 633.354.815.000 87.634.470.000 147.556.549.000 411.902.979.000 37.362.789.000 32.732.627.000 29.046.236.000 124.899.635.000 2.106.843.798.000 3.717.000.000 107.926.204.000 5.674.505.000 910.000.000 48.421.007.000 1.167.091.000 60.334.184.000 418.803.000 6.463.935.000 449.762.411.000 9.693.889.000 505.481.000 11.335.281.000 75.163.341.000 35.526.245.000 9.675.090.000 29.437.576.000

8.085.849.501 35.469.002.929 21.079.084.080 5.669.898.400 99.018.306.239 25.473.095.996 19.113.076.719 102.918.359.439 1.546.781.000 206.467.612.830 21.840.010.260 24.825.705.893 182.958.656.521 17.879.082.330 6.092.989.154 8.901.615.087 21.289.695.570 537.038.387.392 481.933.700 40.105.049.599 1.530.630.000 ‐ 24.813.770.773 442.225.622 26.696.276.904 314.574.750 1.895.601.458 231.476.965.186 2.047.753.647 271.787.000 4.979.832.624 17.423.122.801 15.248.632.471 5.008.351.823 13.388.523.283

3.471.229.450.000 8.965.109.492.000 4.527.592.621.000 5.124.503.315.000 101.386.525.615.000 9.531.863.581.000 39.460.161.440.000 31.507.186.127.000 3.282.588.301.000 48.562.033.663.000 48.911.122.174.000 64.911.989.198.000 57.254.613.509.000 3.801.684.299.000 14.680.987.843.000 6.129.818.104.000 14.036.108.178.000 104.712.891.362.000 5.409.025.863.000 42.089.909.275.000 1.233.184.526.000 769.331.578.000 5.439.763.086.000 1.498.674.505.000 6.391.608.775.000 701.101.136.000 5.184.971.488.000 73.699.563.320.000 1.617.444.585.000 520.901.324.000 1.368.876.112.000 8.554.507.853.000 3.864.657.742.000 1.554.480.621.000 2.654.533.761.000

1.273.505.713.018 3.918.756.497.093 1.856.010.880.442 1.192.728.195.062 40.073.726.959.949 3.796.698.699.232 15.774.261.261.233 9.364.414.261.119 802.724.899.854 11.084.186.118.685 14.719.736.196.801 23.273.783.268.305 21.771.692.643.129 903.494.161.567 5.496.460.223.593 1.844.393.346.505 2.140.953.993.714 28.500.411.225.372 937.129.328.194 13.929.686.645.082 412.366.096.878 81.227.176.126 3.031.690.177.443 384.562.008.882 2.078.160.612.454 161.315.395.444 957.248.336.397 31.366.507.327.165 454.010.490.650 202.512.838.792 488.885.440.901 1.422.046.441.077 679.718.975.871 590.506.388.888 914.000.518.604

Dev % % Real Reg % Real Nas Real Reg. SMT I 2016 SMT I 2016 & Nas. 44,1% 36,7% 7,4% 41,3% 43,7% ‐2,4% 43,6% 41,0% 2,6% 19,5% 23,3% ‐3,8% 48,7% 39,5% 9,2% 48,0% 39,8% 8,2% 41,6% 40,0% 1,6% 25,5% 29,7% ‐4,3% 35,9% 24,5% 11,5% 32,6% 22,8% 9,8% 24,9% 30,1% ‐5,2% 16,8% 35,9% ‐19,0% 44,4% 38,0% 6,4% 47,9% 23,8% 24,1% 18,6% 37,4% ‐18,8% 30,6% 30,1% 0,6% 17,0% 15,3% 1,8% 25,5% 27,2% ‐1,7% 13,0% 17,3% ‐4,4% 37,2% 33,1% 4,1% 27,0% 33,4% ‐6,5% 0,0% 10,6% ‐10,6% 51,2% 55,7% ‐4,5% 37,9% 25,7% 12,2% 44,2% 32,5% 11,7% 75,1% 23,0% 52,1% 29,3% 18,5% 10,9% 51,5% 42,6% 8,9% 21,1% 28,1% ‐6,9% 53,8% 38,9% 14,9% 43,9% 35,7% 8,2% 23,2% 16,6% 6,6% 42,9% 17,6% 25,3% 51,8% 38,0% 13,8% 45,5% 34,4% 11,0%

087 089 090 092 107 111 115 116

ARSIP NASIONAL RI BPKP KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PORA BADAN SAR NASIONAL BNPP BAWASLU LPP RRI

420.680.000 12.125.815.000 12.674.941.000 5.913.719.000 13.654.852.000 500.000.000 12.461.821.000 7.975.997.000

18.056.000 6.555.972.470 1.395.755.000 1.588.369.750 4.375.711.128 88.213.000 5.322.544.972 3.818.190.848

206.687.386.000 1.633.413.914.000 3.952.709.468.000 3.358.482.762.000 2.432.366.156.000 200.599.529.000 746.686.715.000 1.091.899.698.000

65.578.145.404 685.969.544.536 714.216.175.910 527.404.225.350 983.264.921.673 33.824.180.914 259.649.868.422 405.413.356.303

4,3% 54,1% 11,0% 26,9% 32,0% 17,6% 42,7% 47,9%

31,7% 42,0% 18,1% 15,7% 40,4% 16,9% 34,8% 37,1%

‐27,4% 12,1% ‐7,1% 11,2% ‐8,4% 0,8% 7,9% 10,7%

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Satker s/d Semester I TA 2016

Kd 008593 008601 008615 008622 008636 008640 008657 008661 099731 099732 099748 099749 099752 099753 099769 099770 109152 109153 280004 280006 280014 280015 280016 280023 280041 280049 280057 280066 280092 280094 280099 280100 280111 280146 280150

Nama Satker KEJAKSAAN NEGERI TERNATE KEJAKSAAN NEGERI TOBELO KEJAKSAAN NEGERI SOASIO KEJAKSAAN NEGERI WEDA KEJAKSAAN NEGERI LABUHA KEJAKSAAN NEGERI SANANA KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI SOASIU PENGADILAN NEGERI SOASIU LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA SEKR. BAKORLUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROV MALUT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROV MALUT DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA BAPPEDA PROV MALUT BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROV MALUT DINAS KEHUTANAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV MALUT BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROV MALUT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROV MALUT BAPPEDA PROV MALUT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROV MALUT BADAN PPPA DAN KELUARGA BERENCANA PROV MALUT SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUT DINAS KOPERASI DAN UKM PROV MALUT BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV MALUT

Pagu 2016

Real 2016

2.854.300.000 2.891.201.000 2.975.533.000 2.985.953.000 6.423.045.000 3.047.569.000 2.953.789.000 1.892.567.000 9.803.806.000 520.536.000 7.027.863.000 360.080.000 7.769.345.000 360.500.000 5.732.665.000 282.500.000 3.553.977.000 3.701.724.000 4.081.531.000 845.328.000 721.163.000 275.902.000 1.167.091.000 505.481.000 4.475.000.000 852.000.000 5.913.719.000 420.680.000 2.413.120.000 670.000.000 532.380.000 910.000.000 500.000.000 3.774.505.000 418.803.000

1.500.129.181 1.333.306.095 1.304.681.962 1.385.822.138 1.990.591.223 1.605.997.496 1.535.360.727 1.374.341.802 4.691.624.140 218.362.000 3.015.616.180 145.750.400 2.374.013.364 150.415.100 2.317.423.934 165.265.480 1.868.061.187 1.979.856.265 1.046.267.300 395.210.000 40.916.000 29.330.000 442.225.622 271.787.000 2.184.504.500 119.442.200 1.588.369.750 18.056.000 883.050.000 221.953.200 ‐ ‐ 88.213.000 1.530.630.000 314.574.750

x̄ % Real Deviasi % % Real Reg Satker KL Real Reg. SMT I 2016 Tk. Nas & Nas. 52,6% 49,0% 3,6% 46,1% 49,0% ‐2,8% 43,8% 49,0% ‐5,1% 46,4% 49,0% ‐2,5% 31,0% 49,0% ‐18,0% 52,7% 49,0% 3,7% 52,0% 49,0% 3,0% 72,6% 49,0% 23,7% 47,9% 45,7% 2,2% 41,9% 45,7% ‐3,7% 42,9% 45,7% ‐2,7% 40,5% 45,7% ‐5,2% 30,6% 45,7% ‐15,1% 41,7% 45,7% ‐3,9% 40,4% 45,7% ‐5,2% 58,5% 45,7% 12,8% 52,6% 46,9% 5,6% 53,5% 46,9% 6,6% 25,6% 27,2% ‐1,5% 46,8% 34,9% 11,9% 5,7% 18,9% ‐13,2% 10,6% 16,3% ‐5,7% 37,9% 21,6% 16,3% 53,8% 35,8% 17,9% 48,8% 34,9% 14,0% 14,0% 21,6% ‐7,6% 26,9% 29,6% ‐2,7% 4,3% 14,2% ‐9,9% 36,6% 21,6% 15,0% 33,1% 26,1% 7,1% 0,0% 26,1% ‐26,1% 0,0% 4,9% ‐4,9% 17,6% 6,2% 11,4% 40,6% 10,7% 29,8% 75,1% 38,6% 36,5%

280151 280256 280331 280332 280334 280434 280437 280531 280632 280633 280742 280743 280813 280816 280818 280819 280820 280821 280823 280825 280826 280902 280903 285103 285137 285316 285320 285323 287541 288457 289000 289001 289002 289003 289004 289006 289009 289010 289014 289016

DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. HALMAHERA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR PERTANAHAN KAB. HALMAHERA UTARA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. HALMAHERA UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. KEPULAUAN SULA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. HALMAHERA TIMUR DISPERINDAG, KOPERASI, DAN UKM KAB. HALMAHERA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. HALMAHERA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PULAU MOROTAI DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. PULAU MOROTAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB. PULAU TALIABU KPU KAB. PULAU TALIABU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERNATE BANDAR UDARA BABULLAH DI TERNATE DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA

3.954.300.000 785.591.000 4.200.000.000 6.986.652.000 1.092.998.000 1.700.000.000 1.557.299.000 1.700.000.000 1.110.151.000 878.401.000 10.000.000.000 891.459.000 28.017.240.000 1.184.781.000 1.280.889.000 11.413.096.000 389.861.000 254.783.000 2.972.331.000 719.467.000 1.252.810.000 787.986.000 2.647.250.000 7.200.000.000 803.936.000 3.039.240.000 3.220.000.000 843.184.000 59.307.190.000 102.114.271.000 36.138.462.000 10.229.944.000 13.272.330.000 1.597.492.000 4.183.486.000 2.929.460.000 1.396.697.000 1.520.364.000 1.648.536.000 2.278.806.000

537.874.000 231.605.000 98.130.000 3.473.075.688 340.665.000 32.334.200 1.202.758.600 174.000.000 536.780.000 555.069.000 9.790.000 541.408.500 233.880.000 766.194.515 1.007.253.964 3.512.615.431 171.064.767 174.641.548 1.353.280.679 192.475.000 150.430.000 245.695.000 753.803.398 4.478.250.000 356.605.000 233.237.950 76.000.000 410.752.500 19.236.373.038 44.789.021.294 5.905.931.300 1.460.131.246 3.439.617.000 873.451.000 408.162.000 623.316.000 572.075.000 720.260.000 544.470.000 377.904.000

13,6% 29,5% 2,3% 49,7% 31,2% 1,9% 77,2% 10,2% 48,4% 63,2% 0,1% 60,7% 0,8% 64,7% 78,6% 30,8% 43,9% 68,5% 45,5% 26,8% 12,0% 31,2% 28,5% 62,2% 44,4% 7,7% 2,4% 48,7% 32,4% 43,9% 16,3% 14,3% 25,9% 54,7% 9,8% 21,3% 41,0% 47,4% 33,0% 16,6%

33,0% 26,1% 21,6% 37,1% 26,1% 21,6% 26,1% 21,6% 26,1% 26,1% 14,1% 26,1% 21,6% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 58,3% 26,1% 21,6% 26,1% 43,7% 21,6% 26,1% 21,6% 33,0% 26,1% 35,6% 35,6% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 38,2% 38,2% 38,2% 18,9% 16,3%

‐19,4% 3,4% ‐19,3% 12,6% 5,1% ‐19,7% 51,2% ‐11,4% 22,3% 37,1% ‐14,0% 34,7% ‐20,8% 18,7% 32,7% ‐15,2% ‐2,0% 22,6% ‐12,7% 0,7% ‐9,6% 5,1% ‐15,3% 40,6% 18,3% ‐13,9% ‐30,7% 22,6% ‐3,1% 8,3% ‐10,8% ‐12,9% ‐1,3% 27,5% ‐17,4% ‐16,9% 2,8% 9,2% 14,1% 0,3%

289017 289018 289019 289025 289027 289028 289029 289031 289034 289035 289036 289038 289039 289040 289044 289048 289052 289055 289056 289058 289060 289063 289066 289069 289070 289073 289076 289077 289079 289081 289084 289090 289094 289104 289105 289106 289108 289109 289110 289112

DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KEPULAUAN SULA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB HALMAHERA TIMUR DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA BARAT DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PEKANAN KAB. HALMAHERA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV MALUKU UTARA DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALUT DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA BARAT DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIKEP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT

4.752.510.000 3.905.552.000 1.226.000.000 2.181.029.000 1.792.500.000 1.056.500.000 2.428.415.000 1.708.000.000 2.462.685.000 2.432.960.000 4.319.886.000 8.397.880.000 3.048.666.000 18.001.988.000 2.557.931.000 15.922.379.000 15.557.784.000 15.299.204.000 8.203.431.000 15.696.509.000 2.720.000.000 5.725.000.000 1.652.936.000 12.051.019.000 1.448.941.000 11.131.676.000 2.184.332.000 2.108.915.000 1.730.032.000 2.429.732.000 1.451.832.000 1.463.666.000 1.000.000.000 57.452.137.000 49.881.962.000 2.412.500.000 96.386.520.000 8.565.015.000 3.048.087.000 1.200.000.000

‐ 1.106.550.000 728.097.000 934.828.000 691.380.597 240.901.000 440.973.100 715.614.750 1.165.309.000 1.232.500.000 2.260.540.000 2.969.620.000 2.039.533.400 4.111.766.900 122.400.000 4.142.520.000 847.450.000 2.431.240.000 132.000.000 3.164.200.000 174.370.000 2.083.091.900 786.583.000 3.539.734.000 657.868.000 3.526.032.000 860.137.000 262.000.000 966.366.000 1.915.938.000 1.154.245.750 1.008.390.000 475.832.000 10.888.852.000 11.799.188.100 160.000.000 24.615.938.000 3.140.518.150 ‐ 1.117.033.500

0,0% 28,3% 59,4% 42,9% 38,6% 22,8% 18,2% 41,9% 47,3% 50,7% 52,3% 35,4% 66,9% 22,8% 4,8% 26,0% 5,4% 15,9% 1,6% 20,2% 6,4% 36,4% 47,6% 29,4% 45,4% 31,7% 39,4% 12,4% 55,9% 78,9% 79,5% 68,9% 47,6% 19,0% 23,7% 6,6% 25,5% 36,7% 0,0% 93,1%

16,3% 16,3% 14,1% 21,6% 21,6% 21,6% 21,6% 21,6% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 28,3% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 21,6% 21,6% 38,2% 18,9% 14,1% 33,0% 38,2% 33,0% 38,2% 38,2% 38,2% 38,2% 32,6% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 16,3% 21,6%

‐16,3% 12,0% 45,3% 21,2% 17,0% 1,2% ‐3,5% 20,3% 14,3% 17,6% 19,3% 2,3% 33,9% ‐5,4% ‐28,2% ‐7,0% ‐27,6% ‐17,1% ‐31,4% ‐12,9% ‐15,2% 14,8% 9,4% 10,5% 31,3% ‐1,4% 1,2% ‐20,6% 17,7% 40,7% 41,3% 30,7% 15,0% ‐14,1% ‐9,4% ‐26,4% ‐7,5% 3,6% ‐16,3% 71,5%

289113 289114 289168 289169 289174 289175 289176 289181 289184 289191 289201 289206 289218 307740 307782 307796 307801 307818 309101 309102 309103 309104 309679 309683 344419 344700 344702 344856 350390 350391 350392 350393 350394 350395 350396 350397 350398 350403 361195 400520

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV MALUT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA SEKR.T BAKORLUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROV MALUT SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV MALUT SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUT DINAS PERKEBUNAN KAB. HALMAHERA TENGAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KAB. HALTENG BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KEPULAUAN SULA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. HALMAHERA TIMUR DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE PENGADILAN AGAMA TERNATE PENGADILAN AGAMA MOROTAI PENGADILAN AGAMA SOA SIO PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN PENGADILAN AGAMA TERNATE PENGADILAN AGAMA MOROTAI PENGADILAN AGAMA SOA SIO PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TERNATE MADRASAH ALIYAH NEGERI TERNATE KOREM 152/BABULLAH LANAL TERNATE LANAL MOROTAI LANUD LEO WATTIMENA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA DINAS NAKERTRANS KAB. HALMAHERA TENGAH DINAS NAKERTRANS KAB. HALMAHERA TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB PULAU MOROTAI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIKEP BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV MALUT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROV MALUT BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE‐LOLOBATA

1.000.000.000 29.329.240.000 3.306.000.000 8.825.364.000 1.048.539.000 12.994.193.000 1.765.565.000 4.479.450.000 16.021.814.000 16.021.814.000 2.429.732.000 5.939.975.000 2.028.832.000 41.335.969.000 5.925.681.000 4.751.956.000 3.866.939.000 6.140.355.000 134.500.000 77.000.000 125.500.000 138.500.000 4.830.050.000 5.875.387.000 176.105.354.000 12.796.581.000 5.804.632.000 8.601.870.000 5.025.918.000 2.952.989.000 1.699.205.000 6.512.068.000 4.751.160.000 2.986.180.000 5.717.343.000 5.601.405.000 1.164.837.000 23.257.461.000 1.036.874.000 566.270.000

395.460.000 1.071.325.500 1.070.949.000 4.049.540.000 445.095.100 ‐ 291.373.500 447.781.875 4.855.470.000 4.770.065.000 1.162.551.000 2.154.740.000 1.722.160.000 11.123.634.037 2.665.637.436 2.589.544.427 2.120.023.425 1.777.465.288 68.343.336 57.905.000 91.197.000 56.680.000 3.436.563.768 2.265.711.443 85.698.040.626 6.262.764.347 2.814.827.762 4.242.673.504 1.383.621.875 1.205.757.000 320.496.000 143.588.000 1.380.594.000 1.178.918.000 475.140.000 384.789.000 776.329.000 9.790.513.926 304.400.000 182.248.800

39,5% 3,7% 32,4% 45,9% 42,4% 0,0% 16,5% 10,0% 30,3% 29,8% 47,8% 36,3% 84,9% 26,9% 45,0% 54,5% 54,8% 28,9% 50,8% 75,2% 72,7% 40,9% 71,1% 38,6% 48,7% 48,9% 48,5% 49,3% 27,5% 40,8% 18,9% 2,2% 29,1% 39,5% 8,3% 6,9% 66,6% 42,1% 29,4% 32,2%

21,6% 21,6% 32,6% 33,0% 26,1% 26,1% 26,1% 33,0% 33,0% 33,0% 38,2% 33,0% 38,2% 45,9% 45,7% 45,7% 45,7% 45,7% 45,7% 45,7% 45,7% 45,7% 45,9% 45,9% 47,8% 47,8% 47,8% 47,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 18,9% 34,9%

17,9% ‐18,0% ‐0,2% 12,9% 16,4% ‐26,1% ‐9,6% ‐23,0% ‐2,7% ‐3,3% 9,7% 3,2% 46,7% ‐19,0% ‐0,7% 8,8% 9,2% ‐16,7% 5,2% 29,5% 27,0% ‐4,7% 25,2% ‐7,4% 0,9% 1,1% 0,7% 1,5% 1,7% 15,0% ‐7,0% ‐23,6% 3,2% 13,7% ‐17,5% ‐19,0% 40,8% 16,3% 10,5% ‐2,7%

400547 400619 400809 401020 401615 401616 401686 401726 401809 401810 407499 407503 410000 410150 411378 413642 413658 413664 414211 414220 414572 418734 418735 418862 418979 419056 419064 419111 419112 419280 419430 419484 419508 419566 419838 419839 419840 419841 419842 419844

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV MALUT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI MALUKU UTARA DEKONSENTRASI BIDANG PERUMAHAN DINAS PU PROV. MALUKU UTARA UNIVERSITAS KHAIRUN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TIMUR SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV MALUT SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROV MALUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA TENGAH RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TERNATE UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T O B E L O KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANANA BANDAR UDARA OESMAN SADIK DI LABUHA BANDAR UDARA GAMARMALAMO DI GALELA KANTOR SAR TERNATE DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TERNATE DISPERINDAG, KOPERASI DAN UMKM KAB. MOROTAI DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. PULAU MOROTAI DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB. PULAU MOROTAI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KEPULAUAN SULA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. PULAU MOROTAI DINAS PEKERJAAN UMUM PROV MALUT DINAS PEKERJAAN UMUM PROV MALUT BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI LPMP MALUKU UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA BARAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA BARAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA BARAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA BARAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA BARAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TENGAH

1.200.000.000 3.717.000.000 1.090.029.000 107.926.204.000 1.200.000.000 1.200.000.000 75.126.239.000 52.692.226.000 2.720.000.000 3.250.000.000 4.373.363.000 2.802.244.000 7.093.404.000 10.058.130.000 8.428.574.000 4.453.256.000 33.120.734.000 23.753.308.000 29.885.362.000 61.825.989.000 13.654.852.000 950.000.000 950.000.000 125.000.000 4.069.150.000 1.400.000.000 1.200.000.000 5.553.665.000 9.941.110.000 1.614.006.000 2.931.142.000 1.063.450.000 9.693.889.000 54.304.877.000 6.743.739.000 2.813.302.000 12.288.418.000 2.625.614.000 498.039.000 2.408.587.000

312.155.740 481.933.700 363.120.800 40.105.049.599 ‐ 76.873.000 20.892.996.509 7.540.325.739 28.300.000 99.800.000 2.336.916.116 1.275.365.852 2.609.266.884 4.360.818.666 2.581.474.989 2.919.535.861 16.722.405.208 9.375.423.328 17.680.667.853 15.988.523.542 4.375.711.128 ‐ ‐ ‐ 290.000.000 50.000.000 47.663.000 137.350.000 246.026.000 979.635.000 907.318.200 418.886.500 2.047.753.647 12.497.311.247 1.122.288.724 2.135.019.292 5.750.013.270 699.319.672 306.092.981 876.751.231

26,0% 13,0% 33,3% 37,2% 0,0% 6,4% 27,8% 14,3% 1,0% 3,1% 53,4% 45,5% 36,8% 43,4% 30,6% 65,6% 50,5% 39,5% 59,2% 25,9% 32,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 3,6% 4,0% 2,5% 2,5% 60,7% 31,0% 39,4% 21,1% 23,0% 16,6% 75,9% 46,8% 26,6% 61,5% 36,4%

34,9% 19,6% 28,3% 29,4% 21,6% 21,6% 28,3% 35,6% 21,6% 21,6% 46,9% 46,9% 44,0% 44,0% 44,0% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 39,6% 10,7% 10,7% 16,3% 16,3% 26,1% 26,1% 25,8% 25,8% 39,7% 37,1% 37,1% 26,8% 18,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9%

‐8,8% ‐6,6% 5,0% 7,8% ‐21,6% ‐15,2% ‐0,5% ‐21,3% ‐20,6% ‐18,5% 6,5% ‐1,4% ‐7,2% ‐0,7% ‐13,4% 30,0% 14,9% 3,9% 23,6% ‐9,7% ‐7,6% ‐10,7% ‐10,7% ‐16,3% ‐9,2% ‐22,5% ‐22,1% ‐23,3% ‐23,3% 21,0% ‐6,2% 2,3% ‐5,7% 4,1% ‐29,3% 30,0% 0,9% ‐19,3% 15,5% ‐9,5%

419845 419846 419847 426757 427606 427661 429156 429162 432031 432040 437271 437287 437746 440740 440741 447899 449491 449493 449633 449962 450862 452595 452878 477803 480505 486112 486630 493863 496709 496715 497840 498637 498678 498679 505110 518011 521899 521992 526945 528497

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TENGAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TENGAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TENGAH PANTI SOSIAL BINA PASCA LARA KRONIS WASANA BAHAGIA TERNATE BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG AKE MALAMO PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA BARAT BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA TENGAH KANTOR PERTANAHAN KAB. MALUKU UTARA KANTOR PERTANAHAN KAB. ADM HALMAHERA STASIUN METEOROLOGI SANANA STASIUN METEOROLOGI BABULLAH ‐ TERNATE STASIUN METEOROLOGI GAMAR MALAMO ‐ GALELA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA BANDAR UDARA BULI MABA KANTOR UPBU EMALAMO KANTOR UPBU PITU SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROV MALUT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA BALAI LATIHAN KERJA TERNATE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA KANTOR IMIGRASI TERNATE PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROV MALUT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV MALUT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROV MALUT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROV MALUT PSPLP PROV MALUT LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROV MALUT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROV MALUT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV MALUT PERENC. DAN PENGEND. PROG.INFRA. PERMUKIMAN PROV MALUT STASIUN METEOROLOGI LABUHA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WEDA BANDAR UDARA KUABANG DI KAO STASIUN GEOFISIKA TERNATE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE

2.084.981.000 7.758.569.000 599.747.000 14.277.620.000 10.295.765.000 10.834.326.000 3.656.636.000 3.074.007.000 6.022.561.000 7.046.915.000 1.111.640.000 4.981.780.000 990.204.000 11.445.330.000 69.600.000 11.729.280.000 23.588.793.000 17.319.736.000 76.600.000.000 13.860.362.000 8.158.359.000 16.145.174.000 2.474.408.000 13.000.000.000 3.698.912.000 85.941.805.000 87.248.614.000 19.834.387.000 130.935.194.000 119.706.120.000 2.539.819.000 185.885.000.000 436.649.789.000 812.663.492.000 4.073.421.000 1.062.278.000 6.875.108.000 158.145.136.000 1.529.188.000 3.417.449.000

1.111.583.054 2.289.289.147 283.734.298 4.289.205.154 2.596.098.494 4.435.956.949 2.158.133.548 1.083.778.271 2.527.473.020 4.183.163.441 507.725.022 2.558.877.193 529.110.186 4.158.328.109 29.137.000 3.328.406.291 4.288.874.589 3.755.317.324 61.394.872.060 3.313.431.984 3.961.205.485 6.387.060.580 971.462.235 2.645.569.606 1.821.658.773 26.945.683.609 19.841.280.600 8.493.983.905 58.019.187.870 43.674.641.126 1.316.660.503 106.118.815.510 93.588.999.301 63.779.929.768 1.739.435.653 496.773.785 1.603.687.676 35.862.298.902 915.865.637 1.710.590.574

53,3% 29,5% 47,3% 30,0% 25,2% 40,9% 59,0% 35,3% 42,0% 59,4% 45,7% 51,4% 53,4% 36,3% 41,9% 28,4% 18,2% 21,7% 80,1% 23,9% 48,6% 39,6% 39,3% 20,4% 49,2% 31,4% 22,7% 42,8% 44,3% 36,5% 51,8% 57,1% 21,4% 7,8% 42,7% 46,8% 23,3% 22,7% 59,9% 50,1%

45,9% 45,9% 45,9% 16,3% 34,9% 21,6% 58,3% 58,3% 37,1% 37,1% 50,3% 50,3% 50,3% 45,7% 45,7% 35,6% 35,6% 35,6% 28,3% 27,2% 33,0% 38,2% 44,0% 18,9% 46,9% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 46,9% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 50,3% 35,6% 35,6% 50,3% 44,0%

7,4% ‐16,4% 1,4% 13,7% ‐9,6% 19,3% 0,8% ‐23,0% 4,8% 22,2% ‐4,7% 1,0% 3,1% ‐9,3% ‐3,8% ‐7,2% ‐17,4% ‐13,9% 51,9% ‐3,3% 15,5% 1,4% ‐4,7% 1,5% 2,3% 3,1% ‐5,5% 14,5% 16,0% 8,2% 4,9% 28,8% ‐6,8% ‐20,4% 14,4% ‐3,6% ‐12,2% ‐12,9% 9,6% 6,0%

531891 538133 553640 559400 559421 559438 559442 559470 574326 595696 595701 595718 595722 595739 595860 595874 595895 595900 595917 595921 595938 595942 595959 595963 601302 601319 601323 601330 601344 601365 601372 601386 601408 601412 605135 626161 626376 626377 626378 626379

RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKIRI TIDORE UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SOA‐SIU UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DARUBA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAIWUI UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE‐LOLOBATA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOKIRI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOBO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI WALEH MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI FOBAHARU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TOMADOW MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SASA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PORIMOI GORUA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOKOLAMO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SOA SIU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SOAKONORA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGOWO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PAISUMBAOS MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PASIR PUTIH MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOBANEIGO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TADENA NANAS MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MAREKU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WEDA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LOLA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKULAMO MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GOTALAMO MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI FATCEY SANANA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GURUAPIN MADRASAH ALIYAH NEGERI GURABATI MADRASAH ALIYAH NEGERI GALELA MADRASAH ALIYAH NEGERI SANANA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAHANE MALIFUT BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA

2.995.935.000 3.564.631.000 3.086.009.000 14.058.107.000 5.001.914.000 9.969.015.000 4.986.828.000 14.528.562.000 11.663.873.000 2.441.572.000 2.247.874.000 874.544.000 1.097.598.000 1.330.231.000 1.675.403.000 1.038.619.000 958.699.000 1.103.180.000 995.122.000 994.849.000 658.467.000 1.024.752.000 1.507.639.000 806.498.000 2.423.706.000 1.652.768.000 1.011.706.000 990.605.000 1.530.008.000 3.812.048.000 1.216.020.000 4.686.263.000 2.679.147.000 2.862.640.000 2.110.408.000 1.690.057.000 37.781.466.000 4.691.380.000 16.591.422.000 5.337.732.000

1.423.978.052 1.553.425.232 1.406.027.796 8.393.284.490 1.697.703.580 2.822.670.518 1.732.442.849 8.730.650.748 3.231.397.553 1.387.055.034 898.056.560 430.209.582 489.031.605 656.053.408 998.282.040 794.148.860 768.684.617 886.021.456 620.334.462 860.352.165 524.613.371 703.314.579 760.586.798 635.938.592 1.337.501.784 1.093.321.864 820.809.812 843.715.409 854.882.584 2.493.377.930 885.722.716 2.242.588.317 1.689.656.140 2.146.571.928 1.576.664.635 945.299.664 4.005.164.342 2.465.440.643 4.090.637.327 1.607.121.233

47,5% 43,6% 45,6% 59,7% 33,9% 28,3% 34,7% 60,1% 27,7% 56,8% 40,0% 49,2% 44,6% 49,3% 59,6% 76,5% 80,2% 80,3% 62,3% 86,5% 79,7% 68,6% 50,4% 78,9% 55,2% 66,2% 81,1% 85,2% 55,9% 65,4% 72,8% 47,9% 63,1% 75,0% 74,7% 55,9% 10,6% 52,6% 24,7% 30,1%

46,9% 44,0% 45,9% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 34,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 46,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9%

0,6% ‐0,4% ‐0,4% 24,1% ‐1,6% ‐7,3% ‐0,8% 24,5% ‐7,1% 10,9% ‐6,0% 3,3% ‐1,4% 3,4% 13,7% 30,5% 34,3% 34,4% 16,4% 40,6% 33,7% 22,7% 4,5% 32,9% 9,3% 20,2% 35,2% 39,2% 9,9% 19,5% 26,9% 1,9% 17,1% 29,1% 28,8% 9,0% ‐35,3% 6,6% ‐21,3% ‐15,8%

626381 626382 626383 626384 631631 632712 633993 635532 636914 637312 637614 647465 647490 649022 649023 649024 649025 649026 649027 649028 649029 649030 649031 649441 649767 649952 650083 650086 650087 650088 650089 650332 651863 652827 654226 654577 655310 659651 659665 659672

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUKU UTARA PERWAKILAN BKKBN PROV MALUT RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MABA BADAN PUSAT STATISTIK PROP. MALUKU UTARA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TERNATE POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE POLRES TERNATE POLRES TIDORE KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE STASIUN KIPM DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I TERNATE KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA SPRIPIM POLDA MALUT LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE KPU PROV MALUT POLRES HALMAHERA UTARA KPU KAB. HALMAHERA BARAT KPU KAB. HALMAHERA TENGAH KPU KAB. HALMAHERA UTARA

1.438.300.000 767.000.000 34.143.000 1.991.421.000 35.526.245.000 1.600.871.000 53.087.720.000 1.303.197.000 12.604.797.000 4.705.776.000 64.192.942.000 42.155.496.000 26.707.393.000 11.233.058.000 1.146.450.000 476.949.000 516.500.000 165.000.000 238.315.000 291.618.000 1.451.791.000 80.000.000 1.127.150.000 15.880.490.000 6.180.215.000 4.468.056.000 4.801.407.000 5.712.882.000 36.353.591.000 314.249.000 721.915.000 22.294.637.000 9.267.448.000 5.638.998.000 6.463.935.000 6.053.895.000 38.036.459.000 1.947.719.000 1.980.153.000 1.966.366.000

717.260.605 588.631.604 ‐ 792.390.369 15.248.632.471 931.147.851 28.073.673.781 571.821.068 5.413.303.756 3.286.671.794 8.378.714.063 24.788.795.899 14.594.398.873 4.423.443.046 486.497.940 132.130.785 261.649.000 83.280.000 127.995.000 114.753.000 519.722.910 29.892.500 925.004.200 7.165.842.429 2.381.032.924 1.567.620.535 1.751.130.345 3.007.921.368 16.831.426.856 133.106.722 408.744.470 9.048.853.456 4.411.128.737 2.878.481.863 1.895.601.458 2.210.171.722 19.702.301.341 1.162.399.734 880.173.009 1.008.576.031

49,9% 76,7% 0,0% 39,8% 42,9% 58,2% 52,9% 43,9% 42,9% 69,8% 13,1% 58,8% 54,6% 39,4% 42,4% 27,7% 50,7% 50,5% 53,7% 39,4% 35,8% 37,4% 82,1% 45,1% 38,5% 35,1% 36,5% 52,7% 46,3% 42,4% 56,6% 40,6% 47,6% 51,0% 29,3% 36,5% 51,8% 59,7% 44,4% 51,3%

45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 25,3% 46,9% 28,3% 44,0% 58,3% 58,3% 27,2% 56,0% 56,0% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 33,0% 21,6% 37,1% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 49,0% 56,0% 46,9% 31,5% 43,7% 56,0% 43,7% 43,7% 43,7%

3,9% 30,8% ‐45,9% ‐6,1% 17,6% 11,3% 24,6% ‐0,1% ‐15,3% 11,6% ‐14,1% 2,8% ‐1,4% ‐7,5% ‐4,5% ‐19,2% 3,7% 3,6% 6,8% ‐7,6% ‐11,1% ‐9,5% 35,2% 12,1% 16,9% ‐2,0% ‐9,5% 6,7% 0,4% ‐3,6% 10,7% ‐8,4% ‐8,4% 4,1% ‐2,2% ‐7,2% ‐4,2% 15,9% 0,7% 7,6%

659686 659690 659708 659712 659729 660947 660951 660968 660972 661871 661888 661892 662592 662600 662660 662787 662968 664098 664099 664100 664101 664103 664104 664105 664106 664107 664110 664111 664112 664113 664114 664124 664125 664126 664127 664128 664220 664221 664222 664223

KPU KAB. HALMAHERA SELATAN KPU KAB. HALMAHERA TIMUR KPU KAB. KEPULAUAN SULA KPU KOTA TERNATE KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUPU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MOYA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGAPATI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SELI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOWORA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGGELE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI CEMARA JAYA MADRASAH ALIYAH NEGERI PATANI GEBE MADRASAH ALIYAH NEGERI TAHANE KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. MALUKU UTARA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV MALUT KANTOR IMIGRASI TOBELO PROV MALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA SELATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TIMUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TIMUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TIMUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TIMUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALMAHERA TIMUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN

1.926.205.000 1.912.668.000 2.681.121.000 2.918.930.000 3.508.626.000 655.932.000 2.366.301.000 741.632.000 1.404.733.000 2.463.830.000 900.176.000 3.314.194.000 910.565.000 1.495.226.000 16.555.508.000 6.329.190.000 1.994.260.000 3.115.524.000 2.475.582.000 14.713.478.000 635.400.000 2.866.188.000 5.981.982.000 21.023.624.000 673.105.000 259.696.000 3.114.384.000 3.101.456.000 8.282.716.000 2.854.824.000 503.278.000 2.714.499.000 1.646.752.000 5.795.719.000 412.045.000 504.561.000 2.531.844.000 3.353.175.000 29.340.242.000 583.833.000

905.117.018 1.028.059.731 1.080.215.252 1.276.370.398 2.207.201.110 517.896.779 1.406.177.954 694.715.256 823.805.779 1.576.711.144 974.348.329 2.809.289.501 489.982.983 1.573.954.536 6.039.134.232 3.055.690.419 977.771.106 1.125.345.725 2.158.567.158 8.557.953.282 336.829.030 1.554.103.794 5.840.748.354 14.506.628.654 369.898.956 156.848.039 1.252.335.794 2.022.662.515 4.402.528.570 1.281.507.411 263.804.153 1.019.560.369 1.415.041.804 2.452.244.712 198.752.686 110.115.106 1.064.223.259 1.724.056.996 9.454.142.247 290.833.181

47,0% 53,8% 40,3% 43,7% 62,9% 79,0% 59,4% 93,7% 58,6% 64,0% 108,2% 84,8% 53,8% 105,3% 36,5% 48,3% 49,0% 36,1% 87,2% 58,2% 53,0% 54,2% 97,6% 69,0% 55,0% 60,4% 40,2% 65,2% 53,2% 44,9% 52,4% 37,6% 85,9% 42,3% 48,2% 21,8% 42,0% 51,4% 32,2% 49,8%

43,7% 43,7% 43,7% 43,7% 43,7% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 37,1% 44,0% 46,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9%

3,3% 10,0% ‐3,4% 0,0% 19,2% 33,0% 13,5% 47,7% 12,7% 18,1% 62,3% 38,8% 7,9% 59,3% ‐0,6% 4,3% 2,1% ‐9,8% 41,3% 12,2% 7,1% 8,3% 51,7% 23,1% 9,0% 14,5% ‐5,7% 19,3% 7,2% ‐1,0% 6,5% ‐8,4% 40,0% ‐3,6% 2,3% ‐24,1% ‐3,9% 5,5% ‐13,7% 3,9%

664522 664523 665726 665730 665747 665751 665971 667524 667531 668728 668732 668749 669901 669915 669922 669930 669936 669940 669957 669961 669978 669982 669999 670007 670011 673296 673301 673318 674064 674732 674746 674750 675340 675357 675361 675645 676171 676188 676192 679180

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA POLRES HALMAHERA BARAT POLRES HALMAHERA SELATAN POLRES KEPULAUAN SULA POLRES HALMAHERA TIMUR POLRES HALMAHERA TENGAH BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA UTARA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KEPULAUAN SULA BADAN PUSAT STATISTIK KAB HALMAHERA SELATAN BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALMAHERA TIMUR BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TIDORE KEPULAUAN RO OPS POLDA MALUKU UTARA RO SDM POLDA MALUKU UTARA ROSARPRAS POLDA MALUKU UTARA DITRESNARKOBA POLDA MALUKU UTARA BID PROPAM POLDA MALUKU UTARA BID TI POLRI POLDA MALUKU UTARA BID DOKKES POLDA MALUKU UTARA BIDKEU POLDA MALUKU UTARA YANMA POLDA MALUKU UTARA DIT INTELKAM POLDA MALUKU UTARA DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA DITSABHARA POLDA MALUKU UTARA DIT LANTAS POLDA MALUKU UTARA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SANANA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TIDORE KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LABUHA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOWORA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BABANG MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MOROTAI TIMUR MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MABA SELATAN MADRASAH ALIYAH NEGERI TELUK BULI MADRASAH ALIYAH NEGERI MALIFUT MADRASAH ALIYAH NEGERI WEDA KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LALUIN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DARUBA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TOWEKA KAB. HALMAHERA UTARA ITWASDA POLDA MALUT

21.176.936.000 71.050.000 27.495.726.000 31.202.533.000 35.034.403.000 29.301.227.000 24.388.592.000 4.589.072.000 4.372.261.000 5.504.457.000 2.966.647.000 3.975.023.000 4.432.431.000 6.827.282.000 23.148.502.000 1.939.530.000 3.614.867.000 1.947.521.000 6.909.892.000 1.023.807.000 5.273.623.000 6.956.753.000 5.007.428.000 11.514.695.000 6.749.391.000 1.158.245.000 1.071.681.000 1.026.568.000 2.401.092.000 1.522.859.000 1.237.272.000 636.510.000 586.502.000 1.181.809.000 2.051.527.000 4.173.254.000 907.665.000 1.048.335.000 667.030.000 1.759.388.000

8.713.359.145 62.912.165 15.769.169.722 17.552.614.783 18.070.100.923 16.965.037.336 12.399.123.468 2.256.542.193 2.405.488.595 3.021.802.613 1.575.570.470 2.259.198.854 2.770.891.709 3.978.159.867 7.984.644.027 1.449.819.457 2.297.163.610 1.113.969.910 3.864.204.579 607.309.533 2.308.361.149 4.166.352.637 3.449.427.192 9.012.622.643 3.871.220.602 621.112.680 562.175.942 515.238.030 1.251.335.706 902.734.497 1.036.914.224 455.333.510 503.619.415 744.488.818 1.148.709.309 1.928.418.954 582.169.605 351.262.237 565.222.061 1.051.349.947

41,1% 88,5% 57,4% 56,3% 51,6% 57,9% 50,8% 49,2% 55,0% 54,9% 53,1% 56,8% 62,5% 58,3% 34,5% 74,8% 63,5% 57,2% 55,9% 59,3% 43,8% 59,9% 68,9% 78,3% 57,4% 53,6% 52,5% 50,2% 52,1% 59,3% 83,8% 71,5% 85,9% 63,0% 56,0% 46,2% 64,1% 33,5% 84,7% 59,8%

45,7% 45,7% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 58,3% 58,3% 58,3% 58,3% 58,3% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 44,0% 44,0% 44,0% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 45,9% 37,1% 45,9% 45,9% 45,9% 56,0%

‐4,5% 42,9% 1,3% 0,2% ‐4,5% 1,9% ‐5,2% ‐9,1% ‐3,2% ‐3,4% ‐5,2% ‐1,4% 6,5% 2,2% ‐21,5% 18,7% 7,5% 1,2% ‐0,1% 3,3% ‐12,3% 3,9% 12,8% 22,2% 1,3% 9,6% 8,4% 6,2% 6,2% 13,4% 37,9% 25,6% 39,9% 17,1% 10,1% 9,1% 18,2% ‐12,4% 38,8% 3,7%

679194 679202 679930 679944 680022 680572 680739 681670 682740 684003 686491 689287 689870 689884 700168 890682 890683 970111 970127

RORENA POLDA MALUT DITBINMAS POLDA MALUT DITRESKRIMSUS POLDA MALUKU UTARA DITPAMOBVIT POLDA MALUKU UTARA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GORUA KAB. HALMAHERA UTARA KANTOR BAHASA PROV MALUT KPU KAB. KEPULAUAN MOROTAI KANTOR PERTANAHAN KAB. HALMAHERA SELATAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV MALUT RUTAN KELAS II B WEDA SEKRETARIAT BAWASLU PROV MALUT PERWAKILAN BPKP PROV MALUT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. HALMAHERA UTARA RRI TERNATE BPK PERWAKILAN PROV MALUT BPK PERWAKILAN PROV MALUT SATBRIMOB POLDA MALUKU UTARA DITPOLAIR POLDA MALUKU UTARA

2.466.971.000 2.163.482.000 4.220.198.000 4.633.262.000 1.186.787.000 4.872.001.000 1.894.643.000 11.086.646.000 6.165.411.000 1.750.842.000 12.461.821.000 12.125.815.000 1.675.648.000 1.880.216.000 7.975.997.000 10.659.415.000 7.678.658.000 35.185.098.000 50.399.013.000

1.427.143.644 1.376.784.616 2.514.785.425 2.076.524.563 756.982.013 2.267.609.407 876.435.880 5.651.186.334 2.111.813.017 613.530.383 5.322.544.972 6.555.972.470 824.444.607 1.063.940.000 3.818.190.848 4.020.660.318 4.065.189.183 21.537.425.577 10.366.133.417

57,9% 63,6% 59,6% 44,8% 63,8% 46,5% 46,3% 51,0% 34,3% 35,0% 42,7% 54,1% 49,2% 56,6% 47,9% 37,7% 52,9% 61,2% 20,6%

56,0% 56,0% 56,0% 56,0% 45,9% 18,9% 43,7% 37,1% 39,7% 46,9% 38,2% 44,4% 39,7% 39,7% 41,3% 45,1% 45,1% 56,0% 56,0%

1,8% 7,6% 3,6% ‐11,2% 17,9% 27,6% 2,5% 13,8% ‐5,4% ‐11,9% 4,5% 9,7% 9,5% 16,9% 6,5% ‐7,3% 7,9% 5,2% ‐35,5%

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Program s/d Semester I TA 2016 (Program Generik)

No. 1 2 3 4 5

Nama Program Generik PROGRAM DUK. MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS K/L PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR K/L PROGRAM PENGAW. & PENINGK. AKUNTABILITAS APARATUR K/L PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K/L PROGRAM DIKLAT DAN PENGEMBANGAN APARATUR K/L

Dev % % Real Reg % Real Nas Real Reg. SMT I 2016 SMT I 2016 & Nas.

Pagu 2016

Real 2016

Pagu Nasional

Real Nasional

576.917.513.000

277.854.333.761

98.197.747.678.000

43.167.548.863.545

48,2%

44,0%

4,2%

150.788.132.000

34.631.607.064

27.489.197.780.000

6.808.313.488.036

23,0%

24,8%

‐1,8%

6.233.403.000

3.634.007.557

418.509.898.000

236.195.783.628

58,3%

56,4%

1,9%

3.181.945.000

1.193.228.800

688.384.164.000

215.828.571.144

37,5%

31,4%

6,1%

7.625.197.000

3.758.782.200

2.855.503.478.000

1.162.314.339.676

49,3%

40,7%

8,6%

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Program s/d Semester I TA 2016 (10 Program Teknis Terbesar)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Program Generik PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Pagu 2016

Real 2016

Pagu Nasional

Real Nasional

1.353.257.074.000

188.426.379.578

45.754.384.926.000

13.014.267.848.744

13,9%

28,4%

‐14,5%

125.693.109.795

10.307.839.602.000

3.341.193.690.728

31,1%

32,4%

‐1,3%

131.768.529.154

17.878.547.451.000

4.152.061.742.383

36,4%

23,2%

13,2%

195.587.361.351

30.482.885.357.000

8.957.333.978.098

62,0%

29,4%

32,6%

290.098.633.000

136.642.566.444

44.644.147.998.000

17.362.965.741.630

47,1%

38,9%

8,2%

176.054.022.000

73.234.177.296

14.437.683.298.000

3.738.821.975.012

41,6%

25,9%

15,7%

171.924.686.000

84.088.741.626

34.797.959.752.000

16.669.211.144.902

48,9%

47,9%

1,0%

106.133.185.000

25.390.996.550

728.930.679.000

319.190.198.911

23,9%

43,8%

‐19,9%

104.784.400.000

27.585.558.000

11.069.300.141.000

3.773.530.166.268

26,3%

34,1%

‐7,8%

81.429.135.000

4.463.108.450

1.814.669.841.000

108.076.229.120

5,5%

6,0%

‐0,5%

PROGRAM PENGELOLAAN & PENYELENG. 404.608.567.000 TRANSPORTASI UDARA PROGRAM PEMBINAAN & PENGEMB. 361.797.736.000 INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 315.572.720.000 AIR PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PENGELOLAAN & PENYELENG.TRANSPORTASI LAUT PROGRAM PENYEL. MANAJEMEN & OPERASIONAL MATRA DARAT PROGRAM PENINGK. DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASY. PROGRAM PENYEDI. & PENGEMB. SARPRAS PERTANIAN PROGRAM PENGUAT. DAYA SAING PROD. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dev % % Real Reg % Real Nas Real Reg. SMT I 2016 SMT I 2016 & Nas.

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Jenis Belanja s/d Semester I TA 2016

Kd 51 52 53 57


Pagu 2016

Real 2016

Pagu Nasional

Real Nasional

1.037.350.408.000 1.855.536.318.000 2.519.221.803.000 13.551.048.000

556.327.411.746 568.213.688.497 629.644.243.906 769.710.000

210.285.548.225.000 327.872.435.355.000 204.989.152.109.000 50.333.609.511.000

101.038.121.220.478 94.767.175.504.159 44.431.977.663.338 23.052.741.254.770

Dev % % Real Reg % Real Nas Real Reg. SMT I 2016 SMT I 2016 & Nas. 53,6% 48,0% 5,6% 30,6% 28,9% 1,7% 25,0% 21,7% 3,3% 5,7% 45,8% ‐40,1%

Perbandingan Realisasi Anggaran Secara Nasional dan Regional per Jenis Kewenangan s/d Semester I TA 2016

Kd 1 2 3 4

Nama Jenis Kewenangan KANTOR PUSAT (KP) KANTOR DAERAH (KD) DEKONSENTRASI (DK) TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Pagu 2016

Real 2016

Pagu Nasional

Real Nasional

2.304.715.070.000 2.338.065.550.000 237.099.202.000 545.779.755.000

635.957.517.059 942.410.324.609 66.337.029.181 110.250.183.300

535.612.273.496.000 222.904.516.129.000 11.098.584.752.000 23.522.518.595.000

164.218.538.146.589 89.914.878.028.359 2.823.753.276.763 6.253.492.875.359

Dev % % Real Reg % Real Nas Real Reg. SMT I 2016 SMT I 2016 & Nas. 27,6% 30,7% ‐3,1% 40,3% 40,3% 0,0% 28,0% 25,4% 2,5% 20,2% 26,6% ‐6,4%

LAMPIRAN IV Data perbandingan realisasi anggaran hingga Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 per Jenis Fungsi Kd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

205.854.686.000 87.316.321.588 707.060.131.000 252.444.531.550 (501.205.445.000) 203.308.437.000 99.018.306.239 160.954.843.000 70.611.998.773 42.353.594.000 648.264.761.000 318.477.980.815 374.388.731.000 144.101.388.561 273.876.030.000 2.920.626.812.000 748.345.901.147 3.321.100.445.000 740.908.834.982 (400.473.633.000) 83.620.092.000 33.126.751.751 200.261.889.000 33.118.232.952 (116.641.797.000) 513.177.345.000 170.447.769.264 439.058.436.000 75.277.969.436 74.118.909.000 161.544.733.000 38.351.896.619 169.981.024.000 15.529.083.064 (8.436.291.000) 3.717.000.000 481.933.700 1.894.900.000 ‐ 1.822.100.000 112.088.524.000 42.700.961.938 57.832.183.000 14.964.557.986 54.256.341.000 539.814.560.000 210.594.241.934 664.245.426.000 153.370.108.759 (124.430.866.000) 33.642.627.000 6.092.989.154 35.161.640.000 8.926.847.043 (1.519.013.000)

↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal (Rp.) Pagu 2016:2015 (165.128.209.962) 28.406.307.466 174.376.592.254 7.437.066.165 8.518.799 95.169.799.828 22.822.813.555 481.933.700 27.736.403.952 57.224.133.175 (2.833.857.889)

‐70,9% 26,3% 73,2% ‐12,1% ‐58,2% 16,9% ‐5,0% 96,2% 93,8% ‐18,7% ‐4,3%

↕ Nominal Real 2016:2015 ‐65% 40% 121% 1% 0% 126% 147% #DIV/0! 185% 37% ‐32%

↕ % Real 2016:2015 6,7% 4,8% 10,6% 3,3% 23,1% 16,1% 14,6% 13,0% 12,2% 15,9% ‐7,3%

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 per Kementerian/Lembaga Kd 004 005 006 010 012 013 015 018 019 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 042 044 047 054 055 056 057 059 060 063 065 066 067 068 075 076 087 089 090 092 107 111 115 116

Nama Kementreian/Lembaga BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KUMHAM KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN DIKBUD KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN K&P KEMENTERIAN PU DAN PERA KEMENTERIAN PARIWISATA KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN KOPERASI DAN PKM KEMENTERIAN PPPA BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PPN KEMENTERIAN ATR/BPN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI KEMENTERIAN KOMINFO KEPOLISIAN NEGARA RI BPOM BKPM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN DPDTTRANS BKKBN BMKG KOMISI PEMILIHAN UMUM ARSIP NASIONAL RI BPKP KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PORA BADAN SAR NASIONAL BNPP BAWASLU LPP RRI

Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

18.338.073.000 8.085.849.501 16.349.405.000 6.388.345.316 1.988.668.000 85.780.642.000 35.469.002.929 122.628.325.000 42.674.920.284 (36.847.683.000) 48.318.594.000 21.079.084.080 50.048.568.000 19.562.307.880 (1.729.974.000) 29.081.149.000 5.669.898.400 28.395.616.000 121.551.900 685.533.000 203.308.437.000 99.018.306.239 160.954.843.000 70.611.998.773 42.353.594.000 53.067.833.000 25.473.095.996 53.794.544.000 21.484.539.914 (726.711.000) 45.925.477.000 19.113.076.719 44.399.954.000 14.912.446.000 1.525.523.000 404.339.606.000 102.918.359.439 302.478.001.000 83.148.456.750 101.861.605.000 4.306.000.000 1.546.781.000 3.336.000.000 1.014.083.000 970.000.000 633.354.815.000 206.467.612.830 1.029.658.375.000 87.764.896.182 (396.303.560.000) 87.634.470.000 21.840.010.260 197.573.745.000 43.843.701.611 (109.939.275.000) 147.556.549.000 24.825.705.893 176.008.911.000 15.264.303.184 (28.452.362.000) 411.902.979.000 182.958.656.521 454.429.137.000 127.349.027.615 (42.526.158.000) 37.362.789.000 17.879.082.330 70.765.888.000 5.604.097.180 (33.403.099.000) 32.732.627.000 6.092.989.154 35.647.680.000 9.138.027.043 (2.915.053.000) 29.046.236.000 8.901.615.087 28.742.414.000 5.225.495.471 303.822.000 124.899.635.000 21.289.695.570 138.060.583.000 24.971.869.305 (13.160.948.000) 2.106.843.798.000 537.038.387.392 2.325.008.307.000 656.988.908.462 (218.164.509.000) 3.717.000.000 481.933.700 1.894.900.000 ‐ 1.822.100.000 107.926.204.000 40.105.049.599 121.937.606.000 8.747.398.160 (14.011.402.000) 5.674.505.000 1.530.630.000 7.831.226.000 1.992.084.000 (2.156.721.000) 910.000.000 ‐ 700.000.000 ‐ 210.000.000 48.421.007.000 24.813.770.773 52.431.738.000 18.612.924.393 (4.010.731.000) 1.167.091.000 442.225.622 1.167.091.000 375.525.500 ‐ 60.334.184.000 26.696.276.904 49.678.439.000 14.005.988.840 10.655.745.000 418.803.000 314.574.750 418.803.000 158.156.500 ‐ 6.463.935.000 1.895.601.458 6.828.731.000 1.877.326.458 (364.796.000) 449.762.411.000 231.476.965.186 340.254.214.000 165.090.065.342 109.508.197.000 9.693.889.000 2.047.753.647 #N/A #N/A #N/A 505.481.000 271.787.000 620.397.000 333.764.000 (114.916.000) 11.335.281.000 4.979.832.624 9.174.405.000 5.370.512.606 2.160.876.000 75.163.341.000 17.423.122.801 73.552.369.000 426.520.000 1.610.972.000 35.526.245.000 15.248.632.471 29.059.002.000 9.080.993.914 6.467.243.000 9.675.090.000 5.008.351.823 7.977.098.000 4.142.504.971 1.697.992.000 29.437.576.000 13.388.523.283 16.880.092.000 7.690.261.448 12.557.484.000 420.680.000 18.056.000 183.792.000 173.492.000 236.888.000 12.125.815.000 6.555.972.470 13.269.681.000 5.730.393.753 (1.143.866.000) 12.674.941.000 1.395.755.000 40.238.926.000 995.372.000 (27.563.985.000) 5.913.719.000 1.588.369.750 8.087.522.000 2.670.547.100 (2.173.803.000) 13.654.852.000 4.375.711.128 14.753.581.000 5.502.308.313 (1.098.729.000) 500.000.000 88.213.000 #N/A #N/A #N/A 12.461.821.000 5.322.544.972 10.027.775.000 2.674.419.042 2.434.046.000 7.975.997.000 3.818.190.848 8.029.257.000 3.694.530.996 (53.260.000)

↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal (Rp.) Pagu 2016:2015 1.697.504.185 (7.205.917.355) 1.516.776.200 5.548.346.500 28.406.307.466 3.988.556.082 4.200.630.719 19.769.902.689 532.698.000 118.702.716.648 (22.003.691.351) 9.561.402.709 55.609.628.906 12.274.985.150 (3.045.037.889) 3.676.119.616 (3.682.173.735) (119.950.521.070) 481.933.700 31.357.651.439 (461.454.000) ‐ 6.200.846.380 66.700.122 12.690.288.064 156.418.250 18.275.000 66.386.899.844 #N/A (61.977.000) (390.679.982) 16.996.602.801 6.167.638.557 865.846.852 5.698.261.835 (155.436.000) 825.578.717 400.383.000 (1.082.177.350) (1.126.597.185) #N/A 2.648.125.930 123.659.852

12,2% ‐30,0% ‐3,5% 2,4% 26,3% ‐1,4% 3,4% 33,7% 29,1% ‐38,5% ‐55,6% ‐16,2% ‐9,4% ‐47,2% ‐8,2% 1,1% ‐9,5% ‐9,4% 96,2% ‐11,5% ‐27,5% 30,0% ‐7,6% 0,0% 21,4% 0,0% ‐5,3% 32,2% #N/A ‐18,5% 23,6% 2,2% 22,3% 21,3% 74,4% 128,9% ‐8,6% ‐68,5% ‐26,9% ‐7,4% #N/A 24,3% ‐0,7%

↕ Nominal Real 2016:2015 27% ‐17% 8% 4565% 40% 19% 28% 24% 53% 135% ‐50% 63% 44% 219% ‐33% 70% ‐15% ‐18% #DIV/0! 358% ‐23% #DIV/0! 33% 18% 91% 99% 1% 40% #N/A ‐19% ‐7% 3985% 68% 21% 74% ‐90% 14% 40% ‐41% ‐20% #N/A 99% 3%

↕ % Real 2016:2015 5,0% 6,5% 4,5% 19,1% 4,8% 8,1% 8,0% ‐2,0% 5,5% 24,1% 2,7% 8,2% 16,4% 39,9% ‐7,0% 12,5% ‐1,0% ‐2,8% 13,0% 30,0% 1,5% 0,0% 15,7% 5,7% 16,1% 37,3% 1,8% 2,9% #N/A 0,0% ‐14,6% 22,6% 11,7% ‐0,2% ‐0,1% ‐90,1% 10,9% 8,5% ‐6,2% ‐5,2% #N/A 16,0% 1,9%

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 per Satker Kd 008593 008601 008615 008622 008636 008640 008657 008661 099731 099732 099748 099749 099752 099753 099769 099770 109152 109153 280004 280006 280014 280015 280016 280023 280041 280049 280057 280066 280092 280094 280099 280100 280111 280146 280150 280151 280256 280331 280332 280334 280434 280437 280531 280632 280633 280742 280743 280813 280816

Nama Satker KEJAKSAAN NEGERI TERNATE KEJAKSAAN NEGERI TOBELO KEJAKSAAN NEGERI SOASIO KEJAKSAAN NEGERI WEDA KEJAKSAAN NEGERI LABUHA KEJAKSAAN NEGERI SANANA KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI HALBAR PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI SOASIU PENGADILAN NEGERI SOASIU LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA DINAS KESEHATAN PROV MALUT SEKR. BAKORLUH PERT., PERIK. & KEHUT. PROV MALUT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT BAPPEDA PROV MALUT BKPML PROV MALUT DINAS KEHUTANAN PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV MALUT BKPD PROV MALUT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROV MALUT BAPPEDA PROV MALUT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROV MALUT BADAN PPPA DAN KELUARGA BERENCANA PROV MALUT SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUT DINAS KOPERASI DAN UKM PROV MALUT BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS DUKCAPIL KAB. HALTENG DINAS K & P KAB. HALUT KANTOR PERTANAHAN KAB. HALUT DINAS DUKCAPIL KAB. HALUT DINAS K & P KAB. HALSEL DINAS DUKCAPIL KAB. HALSEL DINAS K & P KAB. KEP. SULA DINAS DUKCAPIL KAB. KEP SULA DINAS DUKCAPIL KAB. HALTIM DISPERINDAG, KOP., DAN UKM KAB. HALBAR DINAS DUKCAPIL KAB. HALBAR DINAS K & P KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI

Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal (Rp.) Pagu 2016:2015

2.854.300.000 1.500.129.181 4.042.481.000 1.964.052.872 (1.188.181.000) (463.923.691) 2.891.201.000 1.333.306.095 3.399.493.000 1.309.377.923 (508.292.000) 23.928.172 2.975.533.000 1.304.681.962 3.413.322.000 1.397.219.290 (437.789.000) (92.537.328) 2.985.953.000 1.385.822.138 3.181.018.000 1.314.612.398 (195.065.000) 71.209.740 6.423.045.000 1.990.591.223 3.287.292.000 1.591.620.608 3.135.753.000 398.970.615 3.047.569.000 1.605.997.496 3.308.719.000 1.228.840.012 (261.150.000) 377.157.484 2.953.789.000 1.535.360.727 1.930.221.000 1.117.560.269 1.023.568.000 417.800.458 1.892.567.000 1.374.341.802 1.640.184.000 955.460.285 252.383.000 418.881.517 9.803.806.000 4.691.624.140 18.333.398.000 6.736.656.702 (8.529.592.000) (2.045.032.562) 520.536.000 218.362.000 430.919.000 259.130.000 89.617.000 (40.768.000) 7.027.863.000 3.015.616.180 8.458.024.000 2.924.699.525 (1.430.161.000) 90.916.655 360.080.000 145.750.400 426.130.000 89.382.000 (66.050.000) 56.368.400 7.769.345.000 2.374.013.364 13.326.517.000 5.654.319.758 (5.557.172.000) (3.280.306.394) 360.500.000 150.415.100 286.050.000 181.657.000 74.450.000 (31.241.900) 5.732.665.000 2.317.423.934 11.599.275.000 4.455.285.459 (5.866.610.000) (2.137.861.525) 282.500.000 165.265.480 267.710.000 136.294.801 14.790.000 28.970.679 3.553.977.000 1.868.061.187 3.892.633.000 1.706.085.201 (338.656.000) 161.975.986 3.701.724.000 1.979.856.265 3.905.646.000 1.845.527.820 (203.922.000) 134.328.445 4.081.531.000 1.046.267.300 7.020.677.000 735.001.700 (2.939.146.000) 311.265.600 845.328.000 395.210.000 845.328.000 225.348.000 ‐ 169.862.000 721.163.000 40.916.000 282.748.000 52.054.000 438.415.000 (11.138.000) 275.902.000 29.330.000 486.040.000 211.180.000 (210.138.000) (181.850.000) 1.167.091.000 442.225.622 1.167.091.000 375.525.500 ‐ 66.700.122 505.481.000 271.787.000 620.397.000 333.764.000 (114.916.000) (61.977.000) 4.475.000.000 2.184.504.500 4.475.000.000 913.244.000 ‐ 1.271.260.500 852.000.000 119.442.200 593.850.000 85.504.200 258.150.000 33.938.000 5.913.719.000 1.588.369.750 8.087.522.000 2.670.547.100 (2.173.803.000) (1.082.177.350) 420.680.000 18.056.000 183.792.000 173.492.000 236.888.000 (155.436.000) 2.413.120.000 883.050.000 926.120.000 342.480.000 1.487.000.000 540.570.000 670.000.000 221.953.200 654.000.000 ‐ 16.000.000 221.953.200 532.380.000 ‐ ‐ ‐ 532.380.000 ‐ 910.000.000 ‐ 700.000.000 ‐ 210.000.000 ‐ 500.000.000 88.213.000 ‐ ‐ 500.000.000 88.213.000 3.774.505.000 1.530.630.000 7.831.226.000 1.992.084.000 (4.056.721.000) (461.454.000) 418.803.000 314.574.750 418.803.000 158.156.500 ‐ 156.418.250 3.954.300.000 537.874.000 2.000.352.000 53.554.000 1.953.948.000 484.320.000 785.591.000 231.605.000 1.070.829.000 ‐ (285.238.000) 231.605.000 4.200.000.000 98.130.000 ‐ ‐ 4.200.000.000 98.130.000 6.986.652.000 3.473.075.688 1.174.067.000 379.799.945 5.812.585.000 3.093.275.743 1.092.998.000 340.665.000 1.481.600.000 ‐ (388.602.000) 340.665.000 1.700.000.000 32.334.200 968.420.000 382.377.300 731.580.000 (350.043.100) 1.557.299.000 1.202.758.600 2.092.012.000 43.440.000 (534.713.000) 1.159.318.600 1.700.000.000 174.000.000 691.000.000 531.525.000 1.009.000.000 (357.525.000) 1.110.151.000 536.780.000 1.307.310.000 ‐ (197.159.000) 536.780.000 878.401.000 555.069.000 1.174.169.000 ‐ (295.768.000) 555.069.000 10.000.000.000 9.790.000 8.000.000.000 ‐ 2.000.000.000 9.790.000 891.459.000 541.408.500 1.154.352.000 ‐ (262.893.000) 541.408.500 28.017.240.000 233.880.000 2.597.628.000 307.677.900 25.419.612.000 (73.797.900) 1.184.781.000 766.194.515 4.960.283.000 1.116.338.836 (3.775.502.000) (350.144.321)

‐29,4% ‐15,0% ‐12,8% ‐6,1% 95,4% ‐7,9% 53,0% 15,4% ‐46,5% 20,8% ‐16,9% ‐15,5% ‐41,7% 26,0% ‐50,6% 5,5% ‐8,7% ‐5,2% ‐41,9% 0,0% 155,1% ‐43,2% 0,0% ‐18,5% 0,0% 43,5% ‐26,9% 128,9% 160,6% 2,4% #DIV/0! 30,0% #DIV/0! ‐51,8% 0,0% 97,7% ‐26,6% #DIV/0! 495,1% ‐26,2% 75,5% ‐25,6% 146,0% ‐15,1% ‐25,2% 25,0% ‐22,8% 978,6% ‐76,1%

↕ Nominal Real 2016:2015 ‐24% 2% ‐7% 5% 25% 31% 37% 44% ‐30% ‐16% 3% 63% ‐58% ‐17% ‐48% 21% 9% 7% 42% 75% ‐21% ‐86% 18% ‐19% 139% 40% ‐41% ‐90% 158% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ‐23% 99% 904% #DIV/0! #DIV/0! 814% #DIV/0! ‐92% 2669% ‐67% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ‐24% ‐31%

↕ % Real 2016:2015 4,0% 7,6% 2,9% 5,1% ‐17,4% 15,6% ‐5,9% 14,4% 11,1% ‐18,2% 8,3% 19,5% ‐11,9% ‐21,8% 2,0% 7,6% 8,7% 6,2% 15,2% 20,1% ‐12,7% ‐32,8% 5,7% 0,0% 28,4% ‐0,4% ‐6,2% ‐90,1% ‐0,4% 33,1% #DIV/0! 0,0% #DIV/0! 15,1% 37,3% 10,9% 29,5% #DIV/0! 17,4% 31,2% ‐37,6% 75,2% ‐66,7% 48,4% 63,2% 0,1% 60,7% ‐11,0% 42,2%

280818 280819 280820 280821 280823 280825 280826 280902 280903 285103 285137 285316 285320 285323 287541 288457 289000 289001 289002 289003 289004 289006 289009 289010 289014 289016 289017 289018 289019 289025 289027 289028 289029 289031 289034 289035 289036 289038 289039 289040 289044 289048 289052 289055 289056 289058 289060 289063 289066 289069 289070 289073 289076 289077 289079

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PULAU MOROTAI BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PULAU MOROTAI DINAS DUKCAPIL KAB. PULAU MOROTAI DINAS K & P KAB. PULAU MOROTAI DINAS DUKCAPIL KAB. PULAU TALIABU KPU KAB. PULAU TALIABU DINAS K & P KOTA TERNATE DINAS DUKCAPIL KOTA TERNATE DINAS K & P KOTA TIKEP DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN KOTA TIKEP DINAS DUKCAPIL KOTA TIKEP KSOP TERNATE BANDAR UDARA BABULLAH DI TERNATE DINAS KESEHATAN PROV MALUT DINAS KESEHATAN PROV MALUT DINAS KESEHATAN PROV MALUT DINAS KESEHATAN PROV MALUT DINAS KESEHATAN PROV MALUT DINAS NAKERTRANS PROV MALUT DINAS NAKERTRANS PROV MALUT DINAS NAKERTRANS PROV MALUT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS PERINDAG PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUT DINAS PERTANIAN KAB. HALUT DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. HALSEL DINAS PERTANIAN DAN KETAH. PANGAN KAB. KEP SULA DINAS PERTANIAN DAN KETAH. PANGAN KAB HALTIM DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR DINAS KELAUTAN DAN PEKANAN KAB. HALBAR DINAS K & P KOTA TERNATE DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROV MALUT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROV MALUT DINAS PERINDAG PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS SOSNAKERTRANS KAB. HALUT DINAS PERTANIAN KAB. HALUT DINAS NAKERTRANS KAB. HALSEL

1.280.889.000 11.413.096.000 389.861.000 254.783.000 2.972.331.000 719.467.000 1.252.810.000 787.986.000 2.647.250.000 7.200.000.000 803.936.000 3.039.240.000 3.220.000.000 843.184.000 59.307.190.000 102.114.271.000 36.138.462.000 10.229.944.000 13.272.330.000 1.597.492.000 4.183.486.000 2.929.460.000 1.396.697.000 1.520.364.000 1.648.536.000 2.278.806.000 2 278 806 000 4.752.510.000 3.905.552.000 1.226.000.000 2.181.029.000 1.792.500.000 1.056.500.000 2.428.415.000 1.708.000.000 2.462.685.000 2.432.960.000 4.319.886.000 8.397.880.000 3.048.666.000 18.001.988.000 2.557.931.000 15.922.379.000 15.557.784.000 15.299.204.000 8.203.431.000 15.696.509.000 2.720.000.000 5.725.000.000 1.652.936.000 12.051.019.000 1.448.941.000 11.131.676.000 2.184.332.000 2.108.915.000 1.730.032.000

1.007.253.964 3.512.615.431 171.064.767 174.641.548 1.353.280.679 192.475.000 150.430.000 245.695.000 753.803.398 4.478.250.000 356.605.000 233.237.950 76.000.000 410.752.500 19.236.373.038 44.789.021.294 5.905.931.300 1.460.131.246 3.439.617.000 873.451.000 408.162.000 623.316.000 572.075.000 720.260.000 544.470.000 377.904.000 377 904 000 ‐ 1.106.550.000 728.097.000 934.828.000 691.380.597 240.901.000 440.973.100 715.614.750 1.165.309.000 1.232.500.000 2.260.540.000 2.969.620.000 2.039.533.400 4.111.766.900 122.400.000 4.142.520.000 847.450.000 2.431.240.000 132.000.000 3.164.200.000 174.370.000 2.083.091.900 786.583.000 3.539.734.000 657.868.000 3.526.032.000 860.137.000 262.000.000 966.366.000

1.825.308.000 4.860.114.000 425.259.000 281.783.000 3.820.148.000 966.938.000 810.710.000 1.830.996.000 ‐ 7.000.000.000 1.029.782.000 2.391.607.000 ‐ 1.125.177.000 133.867.648.000 90.681.660.000 12.743.708.000 5.834.226.000 11.541.910.000 1.454.150.000 ‐ 2.899.927.000 1.042.311.000 1.611.597.000 4.744.670.000 7.290.934.000 7 290 934 000 3.149.950.000 3.351.774.000 972.902.000 3.517.494.000 1.181.969.000 1.119.481.000 2.041.446.000 1.750.000.000 4.527.001.000 2.369.278.000 3.776.099.000 8.836.276.000 3.070.913.000 17.850.947.000 17.084.600.000 12.145.903.000 11.970.903.000 12.179.160.000 9.918.615.000 12.120.903.000 1.305.220.000 3.344.710.000 5.916.118.000 16.755.280.000 1.266.024.000 5.062.839.000 570.416.000 3.095.000.000 1.056.816.000

589.035.101 837.868.749 86.022.320 109.566.956 987.186.280 ‐ 95.995.000 ‐ ‐ 825.756.000 ‐ 75.074.740 ‐ ‐ 13.058.906.214 9.648.773.310 ‐ 550.686.000 ‐ 286.398.500 ‐ 265.428.000 181.150.000 52.320.000 547.923.000 1.393.248.500 1 393 248 500 1.847.914.000 1.366.905.336 531.786.000 1.124.848.300 353.060.250 273.161.700 252.789.800 700.937.069 1.060.641.000 1.186.550.000 1.753.459.000 1.310.970.000 1.168.480.000 4.987.859.100 1.073.561.600 2.400.190.000 3.899.185.500 1.962.800.000 381.900.000 3.618.900.500 16.000.000 491.939.100 435.645.000 2.103.425.000 463.586.000 2.377.560.000 ‐ 32.500.000 ‐

(544.419.000) 6.552.982.000 (35.398.000) (27.000.000) (847.817.000) (247.471.000) 442.100.000 (1.043.010.000) 2.647.250.000 200.000.000 (225.846.000) 647.633.000 3.220.000.000 (281.993.000) (74.560.458.000) 11.432.611.000 23.394.754.000 4.395.718.000 1.730.420.000 143.342.000 4.183.486.000 29.533.000 354.386.000 (91.233.000) (3.096.134.000) (5.012.128.000) (5 012 128 000) 1.602.560.000 553.778.000 253.098.000 (1.336.465.000) 610.531.000 (62.981.000) 386.969.000 (42.000.000) (2.064.316.000) 63.682.000 543.787.000 (438.396.000) (22.247.000) 151.041.000 (14.526.669.000) 3.776.476.000 3.586.881.000 3.120.044.000 (1.715.184.000) 3.575.606.000 1.414.780.000 2.380.290.000 (4.263.182.000) (4.704.261.000) 182.917.000 6.068.837.000 1.613.916.000 (986.085.000) 673.216.000

418.218.863 2.674.746.682 85.042.447 65.074.592 366.094.399 192.475.000 54.435.000 245.695.000 753.803.398 3.652.494.000 356.605.000 158.163.210 76.000.000 410.752.500 6.177.466.824 35.140.247.984 5.905.931.300 909.445.246 3.439.617.000 587.052.500 408.162.000 357.888.000 390.925.000 667.940.000 (3.453.000) (1.015.344.500) (1 015 344 500) (1.847.914.000) (260.355.336) 196.311.000 (190.020.300) 338.320.347 (32.260.700) 188.183.300 14.677.681 104.668.000 45.950.000 507.081.000 1.658.650.000 871.053.400 (876.092.200) (951.161.600) 1.742.330.000 (3.051.735.500) 468.440.000 (249.900.000) (454.700.500) 158.370.000 1.591.152.800 350.938.000 1.436.309.000 194.282.000 1.148.472.000 860.137.000 229.500.000 966.366.000

‐29,8% 134,8% ‐8,3% ‐9,6% ‐22,2% ‐25,6% 54,5% ‐57,0% #DIV/0! 2,9% ‐21,9% 27,1% #DIV/0! ‐25,1% ‐55,7% 12,6% 183,6% 75,3% 15,0% 9,9% #DIV/0! 1,0% 34,0% ‐5,7% ‐65,3% ‐68 7% ‐68,7% 50,9% 16,5% 26,0% ‐38,0% 51,7% ‐5,6% 19,0% ‐2,4% ‐45,6% 2,7% 14,4% ‐5,0% ‐0,7% 0,8% ‐85,0% 31,1% 30,0% 25,6% ‐17,3% 29,5% 108,4% 71,2% ‐72,1% ‐28,1% 14,4% 119,9% 282,9% ‐31,9% 63,7%

71% 319% 99% 59% 37% #DIV/0! 57% #DIV/0! #DIV/0! 442% #DIV/0! 211% #DIV/0! #DIV/0! 47% 364% #DIV/0! 165% #DIV/0! 205% #DIV/0! 135% 216% 1277% ‐1% ‐73% ‐100% ‐19% 37% ‐17% 96% ‐12% 74% 2% 10% 4% 29% 127% 75% ‐18% ‐89% 73% ‐78% 24% ‐65% ‐13% 990% 323% 81% 68% 42% 48% #DIV/0! 706% #DIV/0!

46,4% 13,5% 23,7% 29,7% 19,7% 26,8% 0,2% 31,2% #DIV/0! 50,4% 44,4% 4,5% #DIV/0! 48,7% 22,7% 33,2% 16,3% 4,8% 25,9% 35,0% #DIV/0! 12,1% 23,6% 44,1% 21,5% ‐2 5% ‐2,5% ‐58,7% ‐12,4% 4,7% 10,9% 8,7% ‐1,6% 5,8% 1,8% 23,9% 0,6% 5,9% 20,5% 28,8% ‐5,1% ‐1,5% 6,3% ‐27,1% ‐0,2% ‐2,2% ‐9,7% 5,2% 21,7% 40,2% 16,8% 8,8% ‐15,3% 39,4% 11,4% 55,9%

289081 289084 289090 289094 289104 289105 289106 289108 289109 289110 289112 289113 289114 289168 289169 289174 289175 289176 289181 289184 289191 289201 289206 289218 307740 307782 307796 307801 307818 309101 309102 309103 309104 309679 309683 344419 344700 344702 344856 350390 350391 350392 350393 350394 350395 350396 350397 350398 350403 361195 400520 400547 400619 400809 401020

DINAS NAKERTRANS KAB. HALTIM DINAS NAKERTRANS KAB. HALBAR DINAS SOSIAL, NAKERTRANS KOTA TIKEP DINAS PERINDAG MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS PERTANIAN PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS K & P PROV MALUT DINAS PERINDAG MALUT SEKR.T BAKORLUH PERT., PERIK. & KEHUT. PROV MALUT SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV MALUT SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUT DINAS PERKEBUNAN KAB. HALTENG BAD. KETAH. PANGAN & PELAKS. PENYUL. KAB. HALTENG BADAN PENYUL. DAN KETAHAN. PANGAN KAB. HALUT DINAS NAKERTRANS KAB. KEP SULA DINAS PERTAN. DAN PETERNAK. KAB. HALTIM DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE PENGADILAN AGAMA TERNATE PENGADILAN AGAMA TERNATE PENGADILAN AGAMA MOROTAI PENGADILAN AGAMA SOA SIO PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN PENGADILAN AGAMA TERNATE PENGADILAN AGAMA MOROTAI PENGADILAN AGAMA SOA SIO PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TERNATE MADRASAH ALIYAH NEGERI TERNATE KOREM 152/BABULLAH LANAL TERNATE LANAL MOROTAI LANUD LEO WATTIMENA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROV MALUT DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROV MALUT DINAS NAKERTRANS KAB. HALTENG DINAS NAKERTRANS KAB. HALTENG DINAS NAKERTRANS KAB. HALSEL DINAS NAKERTRANS KAB. HALTIM DINAS NAKERTRANS KAB. HALTIM DINAS NAKERTRANS DAN SOSIAL KAB PULAU MOROTAI DINAS SOSIAL, NAKERTRANS KOTA TIKEP BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROV MALUT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROV MALUT BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE‐LOLOBATA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV MALUT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV MALUT DEKON. BID. PERUMAHAN DINAS PU PROV. MALUT UNIVERSITAS KHAIRUN

2.429.732.000 1.451.832.000 1.463.666.000 1.000.000.000 57.452.137.000 49.881.962.000 2.412.500.000 96.386.520.000 8.565.015.000 3.048.087.000 1.200.000.000 1.000.000.000 29.329.240.000 3.306.000.000 8.825.364.000 1.048.539.000 12.994.193.000 1.765.565.000 4.479.450.000 16.021.814.000 16.021.814.000 2.429.732.000 5.939.975.000 2.028.832.000 41.335.969.000 5.925.681.000 5 925 681 000 4.751.956.000 3.866.939.000 6.140.355.000 134.500.000 77.000.000 125.500.000 138.500.000 4.830.050.000 5.875.387.000 176.105.354.000 12.796.581.000 5.804.632.000 8.601.870.000 5.025.918.000 2.952.989.000 1.699.205.000 6.512.068.000 4.751.160.000 2.986.180.000 5.717.343.000 5.601.405.000 1.164.837.000 23.257.461.000 1.036.874.000 566.270.000 1.200.000.000 3.717.000.000 1.090.029.000 107.926.204.000

1.915.938.000 1.154.245.750 1.008.390.000 475.832.000 10.888.852.000 11.799.188.100 160.000.000 24.615.938.000 3.140.518.150 ‐ 1.117.033.500 395.460.000 1.071.325.500 1.070.949.000 4.049.540.000 445.095.100 ‐ 291.373.500 447.781.875 4.855.470.000 4.770.065.000 1.162.551.000 2.154.740.000 1.722.160.000 11.123.634.037 2.665.637.436 2 665 637 436 2.589.544.427 2.120.023.425 1.777.465.288 68.343.336 57.905.000 91.197.000 56.680.000 3.436.563.768 2.265.711.443 85.698.040.626 6.262.764.347 2.814.827.762 4.242.673.504 1.383.621.875 1.205.757.000 320.496.000 143.588.000 1.380.594.000 1.178.918.000 475.140.000 384.789.000 776.329.000 9.790.513.926 304.400.000 182.248.800 312.155.740 481.933.700 363.120.800 40.105.049.599

1.056.816.000 1.056.816.000 1.056.816.000 500.000.000 933.500.000 34.528.084.000 9.416.220.000 53.921.922.000 7.788.198.000 3.598.575.000 33.100.000.000 1.620.140.000 8.459.552.000 2.836.000.000 8.583.613.000 1.120.072.000 8.859.200.000 2.897.373.000 7.635.595.000 11.980.860.000 12.749.160.000 570.416.000 13.889.720.000 1.056.816.000 54.134.602.000 8.626.977.000 8 626 977 000 4.676.561.000 3.711.243.000 12.065.006.000 75.870.000 32.355.000 43.920.000 94.415.000 6.581.361.000 6.702.248.000 154.268.540.000 ‐ ‐ 6.686.303.000 3.523.803.000 1.574.222.000 3.962.702.000 5.844.316.000 4.672.829.000 5.646.943.000 10.426.380.000 4.181.827.000 6.247.653.000 21.845.104.000 2.187.414.000 ‐ 1.200.000.000 1.894.900.000 ‐ ‐

410.780.000 ‐ ‐ 188.136.000 618.000.000 5.060.374.400 639.410.000 14.756.100.000 2.913.645.600 13.400.000 6.092.900.700 110.550.000 720.560.900 825.947.000 3.169.895.000 78.111.900 ‐ ‐ 1.047.449.000 6.056.810.000 3.686.520.000 130.719.000 8.486.000.000 189.750.000 10.486.989.184 3.015.355.183 3 015 355 183 2.690.544.968 1.349.631.139 2.004.413.370 10.718.000 30.500.000 28.941.000 45.000.000 2.654.186.077 2.169.428.980 67.420.297.705 ‐ ‐ 3.191.701.068 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.090.000 257.900.000 117.530.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1.372.916.000 395.016.000 406.850.000 500.000.000 56.518.637.000 15.353.878.000 (7.003.720.000) 42.464.598.000 776.817.000 (550.488.000) (31.900.000.000) (620.140.000) 20.869.688.000 470.000.000 241.751.000 (71.533.000) 4.134.993.000 (1.131.808.000) (3.156.145.000) 4.040.954.000 3.272.654.000 1.859.316.000 (7.949.745.000) 972.016.000 (12.798.633.000) (2.701.296.000) (2 701 296 000) 75.395.000 155.696.000 (5.924.651.000) 58.630.000 44.645.000 81.580.000 44.085.000 (1.751.311.000) (826.861.000) 21.836.814.000 12.796.581.000 5.804.632.000 1.915.567.000 1.502.115.000 1.378.767.000 (2.263.497.000) 667.752.000 78.331.000 (2.660.763.000) (4.709.037.000) 1.419.578.000 (5.082.816.000) 1.412.357.000 (1.150.540.000) 566.270.000 ‐ 1.822.100.000 1.090.029.000 107.926.204.000

1.505.158.000 1.154.245.750 1.008.390.000 287.696.000 10.270.852.000 6.738.813.700 (479.410.000) 9.859.838.000 226.872.550 (13.400.000) (4.975.867.200) 284.910.000 350.764.600 245.002.000 879.645.000 366.983.200 ‐ 291.373.500 (599.667.125) (1.201.340.000) 1.083.545.000 1.031.832.000 (6.331.260.000) 1.532.410.000 636.644.853 (349.717.747) (349 717 747) (101.000.541) 770.392.286 (226.948.082) 57.625.336 27.405.000 62.256.000 11.680.000 782.377.691 96.282.463 18.277.742.921 6.262.764.347 2.814.827.762 1.050.972.436 1.383.621.875 1.205.757.000 320.496.000 143.588.000 1.380.594.000 1.127.828.000 217.240.000 267.259.000 776.329.000 9.790.513.926 304.400.000 182.248.800 312.155.740 481.933.700 363.120.800 40.105.049.599

129,9% 37,4% 38,5% 100,0% 6054,5% 44,5% ‐74,4% 78,8% 10,0% ‐15,3% ‐96,4% ‐38,3% 246,7% 16,6% 2,8% ‐6,4% 46,7% ‐39,1% ‐41,3% 33,7% 25,7% 326,0% ‐57,2% 92,0% ‐23,6% ‐31 3% ‐31,3% 1,6% 4,2% ‐49,1% 77,3% 138,0% 185,7% 46,7% ‐26,6% ‐12,3% 14,2% #DIV/0! #DIV/0! 28,6% 42,6% 87,6% ‐57,1% 11,4% 1,7% ‐47,1% ‐45,2% 33,9% ‐81,4% 6,5% ‐52,6% #DIV/0! 0,0% 96,2% #DIV/0! #DIV/0!

366% #DIV/0! #DIV/0! 153% 1662% 133% ‐75% 67% 8% ‐100% ‐82% 258% 49% 30% 28% 470% #DIV/0! #DIV/0! ‐57% ‐20% 29% 789% ‐75% 808% 6% ‐12% ‐4% 57% ‐11% 538% 90% 215% 26% 29% 4% 27% #DIV/0! #DIV/0! 33% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2208% 84% 227% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40,0% 79,5% 68,9% 10,0% ‐47,2% 9,0% ‐0,2% ‐1,8% ‐0,7% ‐0,4% 74,7% 32,7% ‐4,9% 3,3% 9,0% 35,5% 0,0% 16,5% ‐3,7% ‐20,2% 0,9% 24,9% ‐24,8% 66,9% 7,5% 10 0% 10,0% ‐3,0% 18,5% 12,3% 36,7% ‐19,1% 6,8% ‐6,7% 30,8% 6,2% 5,0% #DIV/0! #DIV/0! 1,6% 27,5% 40,8% 18,9% 2,2% 29,1% 38,6% 5,8% 4,1% 66,6% 42,1% 29,4% #DIV/0! 26,0% 13,0% #DIV/0! #DIV/0!

401615 401616 401686 401726 401809 401810 407499 407503 410000 410150 411378 413642 413658 413664 414211 414220 414572 418734 418735 418862 418979 419056 419064 419111 419112 419280 419430 419484 419508 419566 419838 419839 419840 419841 419842 419844 419845 419846 419847 426757 427606 427661 429156 429162 432031 432040 437271 437287 437746 440740 440741 447899 449491 449493 449633

DINAS K & P KAB. HALTENG DINAS K & P KAB. HALTIM SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV MALUT SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROV MALUT DINAS K & P KAB. HALTIM DINAS K & P KAB. HALTENG RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TERNATE UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN T O B E L O KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SANANA BANDAR UDARA OESMAN SADIK DI LABUHA BANDAR UDARA GAMARMALAMO DI GALELA KANTOR SAR TERNATE DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TERNATE DISPERINDAG, KOPERASI DAN UMKM KAB. MOROTAI DINAS SOSIAL PROV MALUT DINAS SOSIAL PROV MALUT BPBD KAB. HALBAR BPPD KAB. PULAU MOROTAI DINAS NAKERTRANS DAN SOSIAL KAB. PULAU MOROTAI DINAS NAKERTRANS KAB. KEP SULA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB PULAU MOROTAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. PULAU MOROTAI DINAS PEKERJAAN UMUM PROV MALUT DINAS PEKERJAAN UMUM PROV MALUT BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI LPMP MALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTENG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTENG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTENG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTENG PANTI SOSIAL BINA PLKWB TERNATE BP DAS DAN HUTAN LINDUNG AKE MALAMO PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALBAR BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALTENG KANTOR PERTANAHAN KAB. MALUT KANTOR PERTANAHAN KAB. ADM HALMAHERA STASIUN METEOROLOGI SANANA STASIUN METEOROLOGI BABULLAH ‐ TERNATE STASIUN METEOROLOGI GAMAR MALAMO ‐ GALELA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUT PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUT BANDAR UDARA BULI MABA KANTOR UPBU EMALAMO KANTOR UPBU PITU SNVT PJSA MALUKU PROV MALUT

1.200.000.000 1.200.000.000 75.126.239.000 52.692.226.000 2.720.000.000 3.250.000.000 4.373.363.000 2.802.244.000 7.093.404.000 10.058.130.000 8.428.574.000 4.453.256.000 33.120.734.000 23.753.308.000 29.885.362.000 61.825.989.000 13.654.852.000 950.000.000 950.000.000 125.000.000 4.069.150.000 1.400.000.000 1.200.000.000 5.553.665.000 9.941.110.000 1.614.006.000 1 614 006 000 2.931.142.000 1.063.450.000 9.693.889.000 54.304.877.000 6.743.739.000 2.813.302.000 12.288.418.000 2.625.614.000 498.039.000 2.408.587.000 2.084.981.000 7.758.569.000 599.747.000 14.277.620.000 10.295.765.000 10.834.326.000 3.656.636.000 3.074.007.000 6.022.561.000 7.046.915.000 1.111.640.000 4.981.780.000 990.204.000 11.445.330.000 69.600.000 11.729.280.000 23.588.793.000 17.319.736.000 76.600.000.000

‐ 76.873.000 20.892.996.509 7.540.325.739 28.300.000 99.800.000 2.336.916.116 1.275.365.852 2.609.266.884 4.360.818.666 2.581.474.989 2.919.535.861 16.722.405.208 9.375.423.328 17.680.667.853 15.988.523.542 4.375.711.128 ‐ ‐ ‐ 290.000.000 50.000.000 47.663.000 137.350.000 246.026.000 979.635.000 979 635 000 907.318.200 418.886.500 2.047.753.647 12.497.311.247 1.122.288.724 2.135.019.292 5.750.013.270 699.319.672 306.092.981 876.751.231 1.111.583.054 2.289.289.147 283.734.298 4.289.205.154 2.596.098.494 4.435.956.949 2.158.133.548 1.083.778.271 2.527.473.020 4.183.163.441 507.725.022 2.558.877.193 529.110.186 4.158.328.109 29.137.000 3.328.406.291 4.288.874.589 3.755.317.324 61.394.872.060

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.394.801.000 2.816.163.000 7.840.572.000 9.899.217.000 6.138.767.000 143.995.778.000 80.460.520.000 15.862.228.000 67.932.348.000 8.458.781.000 14.753.581.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.987.501.000 2.574.230.000 3.405.779.000 7.524.731.000 3.079.593.000 525.041.000 2.840.684.000 2.660.592.000 4.287.556.000 596.087.000 13.344.197.000 9.109.263.000 46.427.546.000 4.862.117.000 2.464.501.000 3.464.604.000 5.004.010.000 859.639.000 4.118.699.000 796.880.000 11.589.215.000 189.052.000 60.468.288.000 2.264.124.000 7.682.268.000 165.880.731.000

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.004.940.242 1.143.396.028 2.031.307.179 3.178.813.738 1.630.152.071 2.221.002.541 7.281.850.822 6.727.672.918 13.920.496.780 2.578.554.473 5.502.308.313 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.150.671.655 1.093.820.049 1.677.031.898 1.019.440.777 183.377.492 970.851.204 815.719.005 1.240.756.425 231.180.063 4.179.604.207 1.840.986.356 10.308.962.738 1.785.244.108 980.421.086 1.493.168.230 2.356.683.524 383.677.867 2.229.552.821 422.407.705 4.327.892.028 183.019.700 4.901.875.300 562.635.380 733.940.100 76.053.787.970

1.200.000.000 1.200.000.000 75.126.239.000 52.692.226.000 2.720.000.000 3.250.000.000 (21.438.000) (13.919.000) (747.168.000) 158.913.000 2.289.807.000 (139.542.522.000) (47.339.786.000) 7.891.080.000 (38.046.986.000) 53.367.208.000 (1.098.729.000) 950.000.000 950.000.000 125.000.000 4.069.150.000 1.400.000.000 1.200.000.000 5.553.665.000 9.941.110.000 1.614.006.000 1 614 006 000 2.931.142.000 1.063.450.000 9.693.889.000 34.317.376.000 4.169.509.000 (592.477.000) 4.763.687.000 (453.979.000) (27.002.000) (432.097.000) (575.611.000) 3.471.013.000 3.660.000 933.423.000 1.186.502.000 (35.593.220.000) (1.205.481.000) 609.506.000 2.557.957.000 2.042.905.000 252.001.000 863.081.000 193.324.000 (143.885.000) (119.452.000) (48.739.008.000) 21.324.669.000 9.637.468.000 (89.280.731.000)

‐ 76.873.000 20.892.996.509 7.540.325.739 28.300.000 99.800.000 331.975.874 131.969.824 577.959.705 1.182.004.928 951.322.918 698.533.320 9.440.554.386 2.647.750.410 3.760.171.073 13.409.969.069 (1.126.597.185) ‐ ‐ ‐ 290.000.000 50.000.000 47.663.000 137.350.000 246.026.000 979.635.000 979 635 000 907.318.200 418.886.500 2.047.753.647 12.497.311.247 (28.382.931) 1.041.199.243 4.072.981.372 (320.121.105) 122.715.489 (94.099.973) 295.864.049 1.048.532.722 52.554.235 109.600.947 755.112.138 (5.873.005.789) 372.889.440 103.357.185 1.034.304.790 1.826.479.917 124.047.155 329.324.372 106.702.481 (169.563.919) (153.882.700) (1.573.469.009) 3.726.239.209 3.021.377.224 (14.658.915.910)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ‐0,5% ‐0,5% ‐9,5% 1,6% 37,3% ‐96,9% ‐58,8% 49,7% ‐56,0% 630,9% ‐7,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 171,7% 162,0% ‐17,4% 63,3% ‐14,7% ‐5,1% ‐15,2% ‐21,6% 81,0% 0,6% 7,0% 13,0% ‐76,7% ‐24,8% 24,7% 73,8% 40,8% 29,3% 21,0% 24,3% ‐1,2% ‐63,2% ‐80,6% 941,9% 125,5% ‐53,8%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17% 12% 28% 37% 58% 31% 130% 39% 27% 520% ‐20% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ‐2% 95% 243% ‐31% 67% ‐10% 36% 85% 23% 3% 41% ‐57% 21% 11% 69% 78% 32% 15% 25% ‐4% ‐84% ‐32% 662% 412% ‐19%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7,8% 4,9% 10,9% 11,2% 4,1% 64,0% 41,4% ‐2,9% 38,7% ‐4,6% ‐5,2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 23,0% ‐28,1% 43,8% 24,5% ‐6,5% 26,5% 2,2% 22,7% 0,6% 8,5% ‐1,3% 5,0% 18,7% 22,3% ‐4,5% ‐1,1% 12,3% 1,0% ‐2,8% 0,4% ‐1,0% ‐54,9% 20,3% ‐6,7% 12,1% 34,3%

449962 450862 452595 452878 477803 480505 486112 486630 493863 496709 496715 497840 498637 498678 498679 505110 518011 521899 521992 526945 528497 531891 538133 553640 559400 559421 559438 559442 559470 574326 595696 595701 595718 595722 595739 595860 595874 595895 595900 595917 595921 595938 595942 595959 595963 601302 601319 601323 601330 601344 601365 601372 601386 601408 601412

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE BPTP MALUT BALAI LATIHAN KERJA TERNATE KPPN TOBELO BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUT KANTOR IMIGRASI TERNATE PERENC. DAN PENG. JALAN NASIONAL PROV MALUT BANKIM PROV MALUT PBL PROV MALUT PSPAM PROV MALUT PSPLP PROV MALUT LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO SNVT PJPA MALUKU PROV MALUT PJN WILAYAH I PROV MALUT PJN WILAYAH II PROV MALUT PPP INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROV MALUT STASIUN METEOROLOGI LABUHA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WEDA BANDAR UDARA KUABANG DI KAO STASIUN GEOFISIKA TERNATE KPPN TERNATE RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU KPKNL TERNATE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKIRI TIDORE UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SOA‐SIU UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DARUBA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAIWUI UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE‐LOLOBATA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOKIRI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOBO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI WALEH MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI FOBAHARU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TOMADOW MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SASA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PORIMOI GORUA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOKOLAMO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SOA SIU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SOAKONORA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGOWO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PAISUMBAOS MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PASIR PUTIH MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOBANEIGO MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TADENA NANAS MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MAREKU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WEDA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LOLA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOKULAMO MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GOTALAMO MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI FATCEY SANANA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GURUAPIN MADRASAH ALIYAH NEGERI GURABATI MADRASAH ALIYAH NEGERI GALELA MADRASAH ALIYAH NEGERI SANANA

13.860.362.000 8.158.359.000 16.145.174.000 2.474.408.000 13.000.000.000 3.698.912.000 85.941.805.000 87.248.614.000 19.834.387.000 130.935.194.000 119.706.120.000 2.539.819.000 185.885.000.000 436.649.789.000 812.663.492.000 4.073.421.000 1.062.278.000 6.875.108.000 158.145.136.000 1.529.188.000 3.417.449.000 2.995.935.000 3.564.631.000 3.086.009.000 14.058.107.000 5.001.914.000 5 001 914 000 9.969.015.000 4.986.828.000 14.528.562.000 11.663.873.000 2.441.572.000 2.247.874.000 874.544.000 1.097.598.000 1.330.231.000 1.675.403.000 1.038.619.000 958.699.000 1.103.180.000 995.122.000 994.849.000 658.467.000 1.024.752.000 1.507.639.000 806.498.000 2.423.706.000 1.652.768.000 1.011.706.000 990.605.000 1.530.008.000 3.812.048.000 1.216.020.000 4.686.263.000 2.679.147.000 2.862.640.000

3.313.431.984 3.961.205.485 6.387.060.580 971.462.235 2.645.569.606 1.821.658.773 26.945.683.609 19.841.280.600 8.493.983.905 58.019.187.870 43.674.641.126 1.316.660.503 106.118.815.510 93.588.999.301 63.779.929.768 1.739.435.653 496.773.785 1.603.687.676 35.862.298.902 915.865.637 1.710.590.574 1.423.978.052 1.553.425.232 1.406.027.796 8.393.284.490 1.697.703.580 1 697 703 580 2.822.670.518 1.732.442.849 8.730.650.748 3.231.397.553 1.387.055.034 898.056.560 430.209.582 489.031.605 656.053.408 998.282.040 794.148.860 768.684.617 886.021.456 620.334.462 860.352.165 524.613.371 703.314.579 760.586.798 635.938.592 1.337.501.784 1.093.321.864 820.809.812 843.715.409 854.882.584 2.493.377.930 885.722.716 2.242.588.317 1.689.656.140 2.146.571.928

6.495.392.000 11.232.527.000 18.077.500.000 2.244.087.000 9.205.000.000 3.739.444.000 112.963.758.000 144.054.577.000 849.002.000 274.847.746.000 59.961.226.000 2.871.543.000 336.642.888.000 448.734.104.000 696.767.544.000 2.849.789.000 865.215.000 15.540.295.000 137.233.794.000 1.336.665.000 3.527.918.000 3.289.807.000 3.246.356.000 3.075.043.000 69.059.805.000 3.411.048.000 3 411 048 000 46.285.503.000 18.490.766.000 51.793.523.000 10.575.323.000 1.965.549.000 1.947.844.000 880.713.000 1.503.971.000 1.646.106.000 2.148.323.000 1.198.905.000 1.005.688.000 1.374.456.000 1.261.667.000 1.034.800.000 1.573.207.000 1.241.624.000 1.175.219.000 594.527.000 2.960.349.000 1.248.067.000 1.260.765.000 1.204.368.000 1.812.381.000 3.758.407.000 1.283.316.000 5.228.752.000 4.133.281.000 2.973.889.000

2.036.886.198 3.843.480.042 3.389.361.180 878.789.399 2.906.403.735 1.892.930.960 33.753.889.707 29.235.752.850 843.532.100 51.143.588.925 12.413.535.273 1.282.818.841 115.138.994.728 172.944.504.344 150.419.821.952 1.122.348.600 455.111.458 3.587.138.730 4.626.373.695 651.755.120 1.588.461.910 1.475.412.901 1.405.602.782 1.331.420.832 1.272.823.656 1.176.757.466 1 176 757 466 2.848.571.840 3.071.976.977 6.837.541.840 2.239.868.115 933.361.072 681.288.322 404.659.884 701.331.519 954.575.718 1.116.193.879 588.771.992 497.833.433 419.573.048 660.048.344 414.616.657 490.760.128 509.867.798 539.771.702 239.285.177 1.208.954.667 609.594.456 643.440.561 462.139.704 675.036.332 1.155.505.143 594.788.090 2.699.945.526 1.984.363.014 1.270.220.728

7.364.970.000 (3.074.168.000) (1.932.326.000) 230.321.000 3.795.000.000 (40.532.000) (27.021.953.000) (56.805.963.000) 18.985.385.000 (143.912.552.000) 59.744.894.000 (331.724.000) (150.757.888.000) (12.084.315.000) 115.895.948.000 1.223.632.000 197.063.000 (8.665.187.000) 20.911.342.000 192.523.000 (110.469.000) (293.872.000) 318.275.000 10.966.000 (55.001.698.000) 1.590.866.000 1 590 866 000 (36.316.488.000) (13.503.938.000) (37.264.961.000) 1.088.550.000 476.023.000 300.030.000 (6.169.000) (406.373.000) (315.875.000) (472.920.000) (160.286.000) (46.989.000) (271.276.000) (266.545.000) (39.951.000) (914.740.000) (216.872.000) 332.420.000 211.971.000 (536.643.000) 404.701.000 (249.059.000) (213.763.000) (282.373.000) 53.641.000 (67.296.000) (542.489.000) (1.454.134.000) (111.249.000)

1.276.545.786 117.725.443 2.997.699.400 92.672.836 (260.834.129) (71.272.187) (6.808.206.098) (9.394.472.250) 7.650.451.805 6.875.598.945 31.261.105.853 33.841.662 (9.020.179.218) (79.355.505.043) (86.639.892.184) 617.087.053 41.662.327 (1.983.451.054) 31.235.925.207 264.110.517 122.128.664 (51.434.849) 147.822.450 74.606.964 7.120.460.834 520.946.114 520 946 114 (25.901.322) (1.339.534.128) 1.893.108.908 991.529.438 453.693.962 216.768.238 25.549.698 (212.299.914) (298.522.310) (117.911.839) 205.376.868 270.851.184 466.448.408 (39.713.882) 445.735.508 33.853.243 193.446.781 220.815.096 396.653.415 128.547.117 483.727.408 177.369.251 381.575.705 179.846.252 1.337.872.787 290.934.626 (457.357.209) (294.706.874) 876.351.200

113,4% ‐27,4% ‐10,7% 10,3% 41,2% ‐1,1% ‐23,9% ‐39,4% 2236,2% ‐52,4% 99,6% ‐11,6% ‐44,8% ‐2,7% 16,6% 42,9% 22,8% ‐55,8% 15,2% 14,4% ‐3,1% ‐8,9% 9,8% 0,4% ‐79,6% 46 6% 46,6% ‐78,5% ‐73,0% ‐71,9% 10,3% 24,2% 15,4% ‐0,7% ‐27,0% ‐19,2% ‐22,0% ‐13,4% ‐4,7% ‐19,7% ‐21,1% ‐3,9% ‐58,1% ‐17,5% 28,3% 35,7% ‐18,1% 32,4% ‐19,8% ‐17,7% ‐15,6% 1,4% ‐5,2% ‐10,4% ‐35,2% ‐3,7%

63% 3% 88% 11% ‐9% ‐4% ‐20% ‐32% 907% 13% 252% 3% ‐8% ‐46% ‐58% 55% 9% ‐55% 675% 41% 8% ‐3% 11% 6% 559% 44% ‐1% ‐44% 28% 44% 49% 32% 6% ‐30% ‐31% ‐11% 35% 54% 111% ‐6% 108% 7% 38% 41% 166% 11% 79% 28% 83% 27% 116% 49% ‐17% ‐15% 69%

‐7,5% 14,3% 20,8% 0,1% ‐11,2% ‐1,4% 1,5% 2,4% ‐56,5% 25,7% 15,8% 7,2% 22,9% ‐17,1% ‐13,7% 3,3% ‐5,8% 0,2% 19,3% 11,1% 5,0% 2,7% 0,3% 2,3% 57,9% ‐0 6% ‐0,6% 22,2% 18,1% 46,9% 6,5% 9,3% 5,0% 3,2% ‐2,1% ‐8,7% 7,6% 27,4% 30,7% 49,8% 10,0% 46,4% 48,5% 27,6% 4,5% 38,6% 14,3% 17,3% 30,1% 46,8% 18,6% 34,7% 26,5% ‐3,8% 15,1% 32,3%

605135 626161 626376 626377 626378 626379 626381 626382 626383 626384 631631 632712 633993 635532 636914 637312 637614 647465 647490 649022 649023 649024 649025 649026 649027 649028 649029 649030 649031 649441 649767 649952 650083 650086 650087 650088 650089 650332 651863 652827 654226 654577 655310 659651 659665 659672 659686 659690 659708 659712 659729 660947 660951 660968 660972

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAHANE MALIFUT BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. MALUT PERWAKILAN BKKBN PROV MALUT RUPBASAN TERNATE BALAI WILAYAH SUNGAI MALUT KP2KP MABA BADAN PUSAT STATISTIK PROP. MALUT BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TERNATE POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE POLRES TERNATE POLRES TIDORE KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV MALUT BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE STASIUN KIPM DAN KHP KELAS I TERNATE KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE KEJAKSAAN TINGGI MALUT SPRIPIM POLDA MALUT LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE KPU PROV MALUT POLRES HALUT KPU KAB. HALBAR KPU KAB. HALTENG KPU KAB. HALUT KPU KAB. HALSEL KPU KAB. HALTIM KPU KAB. KEP SULA KPU KOTA TERNATE KPU KOTA TIKEP MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUPU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MOYA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SANGAPATI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SELI

2.110.408.000 1.690.057.000 37.781.466.000 4.691.380.000 16.591.422.000 5.337.732.000 1.438.300.000 767.000.000 34.143.000 1.991.421.000 35.526.245.000 1.600.871.000 53.087.720.000 1.303.197.000 12.604.797.000 4.705.776.000 64.192.942.000 42.155.496.000 26.707.393.000 11.233.058.000 1.146.450.000 476.949.000 516.500.000 165.000.000 238.315.000 291.618.000 291 618 000 1.451.791.000 80.000.000 1.127.150.000 15.880.490.000 6.180.215.000 4.468.056.000 4.801.407.000 5.712.882.000 36.353.591.000 314.249.000 721.915.000 22.294.637.000 9.267.448.000 5.638.998.000 6.463.935.000 6.053.895.000 38.036.459.000 1.947.719.000 1.980.153.000 1.966.366.000 1.926.205.000 1.912.668.000 2.681.121.000 2.918.930.000 3.508.626.000 655.932.000 2.366.301.000 741.632.000 1.404.733.000

1.576.664.635 945.299.664 4.005.164.342 2.465.440.643 4.090.637.327 1.607.121.233 717.260.605 588.631.604 ‐ 792.390.369 15.248.632.471 931.147.851 28.073.673.781 571.821.068 5.413.303.756 3.286.671.794 8.378.714.063 24.788.795.899 14.594.398.873 4.423.443.046 486.497.940 132.130.785 261.649.000 83.280.000 127.995.000 114.753.000 114 753 000 519.722.910 29.892.500 925.004.200 7.165.842.429 2.381.032.924 1.567.620.535 1.751.130.345 3.007.921.368 16.831.426.856 133.106.722 408.744.470 9.048.853.456 4.411.128.737 2.878.481.863 1.895.601.458 2.210.171.722 19.702.301.341 1.162.399.734 880.173.009 1.008.576.031 905.117.018 1.028.059.731 1.080.215.252 1.276.370.398 2.207.201.110 517.896.779 1.406.177.954 694.715.256 823.805.779

3.283.456.000 2.084.765.000 45.857.541.000 10.850.054.000 53.120.994.000 5.394.998.000 1.788.159.000 439.780.000 413.660.000 2.471.046.000 29.059.002.000 1.788.211.000 44.985.941.000 1.110.398.000 13.292.893.000 3.394.358.000 21.488.364.000 33.939.860.000 20.776.825.000 9.706.162.000 917.200.000 945.675.000 465.225.000 100.000.000 109.880.000 311.273.000 311 273 000 1.238.401.000 86.000.000 1.327.150.000 9.940.055.000 4.033.331.000 2.888.260.000 5.875.703.000 5.422.425.000 23.202.774.000 364.920.000 622.135.000 25.845.838.000 7.443.250.000 6.200.525.000 6.828.731.000 3.795.242.000 27.113.258.000 1.474.106.000 1.293.985.000 1.418.549.000 1.412.459.000 1.506.794.000 1.577.475.000 1.499.173.000 1.463.574.000 737.009.000 2.848.773.000 1.457.634.000 1.365.543.000

1.549.791.160 931.820.939 5.533.640.206 2.461.159.394 3.810.689.169 634.362.542 375.548.530 83.842.944 22.706.852 505.579.125 9.080.993.914 815.122.595 8.931.292.913 570.282.151 4.954.927.594 1.318.947.895 6.104.284.686 16.536.092.844 10.657.572.746 3.134.166.265 308.798.670 256.286.200 97.704.400 22.962.000 16.180.000 54.906.000 54 906 000 137.799.000 36.920.000 514.187.900 6.125.471.108 1.543.884.408 1.455.501.931 1.814.037.062 1.991.200.244 9.188.583.555 124.729.186 253.116.556 8.683.564.223 3.480.255.069 2.762.399.460 1.877.326.458 1.497.253.217 13.683.630.801 761.515.480 603.729.326 618.656.154 698.275.594 809.160.846 776.142.320 702.178.913 628.861.710 373.365.457 848.068.498 424.537.100 611.857.424

(1.173.048.000) (394.708.000) (8.076.075.000) (6.158.674.000) (36.529.572.000) (57.266.000) (349.859.000) 327.220.000 (379.517.000) (479.625.000) 6.467.243.000 (187.340.000) 8.101.779.000 192.799.000 (688.096.000) 1.311.418.000 42.704.578.000 8.215.636.000 5.930.568.000 1.526.896.000 229.250.000 (468.726.000) 51.275.000 65.000.000 128.435.000 (19.655.000) (19 655 000) 213.390.000 (6.000.000) (200.000.000) 5.940.435.000 2.146.884.000 1.579.796.000 (1.074.296.000) 290.457.000 13.150.817.000 (50.671.000) 99.780.000 (3.551.201.000) 1.824.198.000 (561.527.000) (364.796.000) 2.258.653.000 10.923.201.000 473.613.000 686.168.000 547.817.000 513.746.000 405.874.000 1.103.646.000 1.419.757.000 2.045.052.000 (81.077.000) (482.472.000) (716.002.000) 39.190.000

26.873.475 13.478.725 (1.528.475.864) 4.281.249 279.948.158 972.758.691 341.712.075 504.788.660 (22.706.852) 286.811.244 6.167.638.557 116.025.256 19.142.380.868 1.538.917 458.376.162 1.967.723.899 2.274.429.377 8.252.703.055 3.936.826.127 1.289.276.781 177.699.270 (124.155.415) 163.944.600 60.318.000 111.815.000 59.847.000 59 847 000 381.923.910 (7.027.500) 410.816.300 1.040.371.321 837.148.516 112.118.604 (62.906.717) 1.016.721.124 7.642.843.301 8.377.536 155.627.914 365.289.233 930.873.668 116.082.403 18.275.000 712.918.505 6.018.670.540 400.884.254 276.443.683 389.919.877 206.841.424 218.898.885 304.072.932 574.191.485 1.578.339.400 144.531.322 558.109.456 270.178.156 211.948.355

‐35,7% ‐18,9% ‐17,6% ‐56,8% ‐68,8% ‐1,1% ‐19,6% 74,4% ‐91,7% ‐19,4% 22,3% ‐10,5% 18,0% 17,4% ‐5,2% 38,6% 198,7% 24,2% 28,5% 15,7% 25,0% ‐49,6% 11,0% 65,0% 116,9% ‐6 3% ‐6,3% 17,2% ‐7,0% ‐15,1% 59,8% 53,2% 54,7% ‐18,3% 5,4% 56,7% ‐13,9% 16,0% ‐13,7% 24,5% ‐9,1% ‐5,3% 59,5% 40,3% 32,1% 53,0% 38,6% 36,4% 26,9% 70,0% 94,7% 139,7% ‐11,0% ‐16,9% ‐49,1% 2,9%

2% 1% ‐28% 0% 7% 153% 91% 602% ‐100% 57% 68% 14% 214% 0% 9% 149% 37% 50% 37% 41% 58% ‐48% 168% 263% 691% 109% 277% ‐19% 80% 17% 54% 8% ‐3% 51% 83% 7% 61% 4% 27% 4% 1% 48% 44% 53% 46% 63% 30% 27% 39% 82% 251% 39% 66% 64% 35%

27,5% 11,2% ‐1,5% 29,9% 17,5% 18,4% 28,9% 57,7% ‐5,5% 19,3% 11,7% 12,6% 33,0% ‐7,5% 5,7% 31,0% ‐15,4% 10,1% 3,4% 7,1% 8,8% 0,6% 29,7% 27,5% 39,0% 21 7% 21,7% 24,7% ‐5,6% 43,3% ‐16,5% 0,2% ‐15,3% 5,6% 15,9% 6,7% 8,2% 15,9% 7,0% 0,8% 6,5% 1,8% ‐2,9% 1,3% 8,0% ‐2,2% 7,7% ‐2,4% 0,0% ‐8,9% ‐3,1% 19,9% 28,3% 29,7% 64,5% 13,8%

661871 661888 661892 662592 662600 662660 662787 662968 664098 664099 664100 664101 664103 664104 664105 664106 664107 664110 664111 664112 664113 664114 664124 664125 664126 664127 664128 664220 664221 664222 664223 664522 664523 665726 665730 665747 665751 665971 667524 667531 668728 668732 668749 669901 669915 669922 669930 669936 669940 669957 669961 669978 669982 669999 670007

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DOWORA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGGELE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI CEMARA JAYA MADRASAH ALIYAH NEGERI PATANI GEBE MADRASAH ALIYAH NEGERI TAHANE KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. MALUT KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV MALUT KANTOR IMIGRASI TOBELO PROV MALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEP SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEP SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEP SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEP SULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALSEL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALSEL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALSEL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALSEL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALSEL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALUT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTIM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTIM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTIM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB HALTIM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTIM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALTIM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIKEP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIKEP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIKEP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIKEP PENGADILAN TINGGI MALUT PENGADILAN TINGGI MALUT POLRES HALBAR POLRES HALSEL POLRES KEP SULA POLRES HALTIM POLRES HALTENG BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALUT BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KEP SULA BADAN PUSAT STATISTIK KAB HALSEL BADAN PUSAT STATISTIK KAB. HALTIM BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TIKEP RO OPS POLDA MALUT RO SDM POLDA MALUT ROSARPRAS POLDA MALUT DITRESNARKOBA POLDA MALUT BID PROPAM POLDA MALUT BID TI POLRI POLDA MALUT BID DOKKES POLDA MALUT BIDKEU POLDA MALUT YANMA POLDA MALUT DIT INTELKAM POLDA MALUT DITRESKRIMUM POLDA MALUT DITSABHARA POLDA MALUT

2.463.830.000 900.176.000 3.314.194.000 910.565.000 1.495.226.000 16.555.508.000 6.329.190.000 1.994.260.000 3.115.524.000 2.475.582.000 14.713.478.000 635.400.000 2.866.188.000 5.981.982.000 21.023.624.000 673.105.000 259.696.000 3.114.384.000 3.101.456.000 8.282.716.000 2.854.824.000 503.278.000 2.714.499.000 1.646.752.000 5.795.719.000 412.045.000 412 045 000 504.561.000 2.531.844.000 3.353.175.000 29.340.242.000 583.833.000 21.176.936.000 71.050.000 27.495.726.000 31.202.533.000 35.034.403.000 29.301.227.000 24.388.592.000 4.589.072.000 4.372.261.000 5.504.457.000 2.966.647.000 3.975.023.000 4.432.431.000 6.827.282.000 23.148.502.000 1.939.530.000 3.614.867.000 1.947.521.000 6.909.892.000 1.023.807.000 5.273.623.000 6.956.753.000 5.007.428.000 11.514.695.000

1.576.711.144 974.348.329 2.809.289.501 489.982.983 1.573.954.536 6.039.134.232 3.055.690.419 977.771.106 1.125.345.725 2.158.567.158 8.557.953.282 336.829.030 1.554.103.794 5.840.748.354 14.506.628.654 369.898.956 156.848.039 1.252.335.794 2.022.662.515 4.402.528.570 1.281.507.411 263.804.153 1.019.560.369 1.415.041.804 2.452.244.712 198.752.686 198 752 686 110.115.106 1.064.223.259 1.724.056.996 9.454.142.247 290.833.181 8.713.359.145 62.912.165 15.769.169.722 17.552.614.783 18.070.100.923 16.965.037.336 12.399.123.468 2.256.542.193 2.405.488.595 3.021.802.613 1.575.570.470 2.259.198.854 2.770.891.709 3.978.159.867 7.984.644.027 1.449.819.457 2.297.163.610 1.113.969.910 3.864.204.579 607.309.533 2.308.361.149 4.166.352.637 3.449.427.192 9.012.622.643

2.271.213.000 1.091.573.000 5.617.278.000 952.375.000 1.639.881.000 4.984.890.000 6.289.796.000 2.230.875.000 3.648.190.000 2.523.643.000 8.244.212.000 602.399.000 2.943.595.000 7.051.369.000 18.549.765.000 675.103.000 532.125.000 3.223.939.000 4.206.534.000 7.273.162.000 3.095.365.000 530.278.000 2.942.860.000 3.214.865.000 3.828.208.000 399.045.000 399 045 000 510.578.000 3.314.092.000 4.447.418.000 22.882.670.000 610.831.000 28.241.976.000 153.712.000 19.382.842.000 24.027.343.000 21.657.474.000 20.777.382.000 18.112.750.000 4.990.087.000 5.103.684.000 6.403.045.000 3.734.407.000 4.366.498.000 5.672.043.000 4.990.942.000 33.629.754.000 2.146.448.000 2.673.808.000 1.507.319.000 6.087.908.000 954.570.000 3.928.061.000 4.920.698.000 4.747.187.000 14.261.826.000

1.183.615.394 574.882.316 3.123.257.700 357.041.509 1.125.395.722 1.597.839.923 2.376.822.411 976.464.492 1.059.493.594 762.169.907 2.458.787.365 248.146.339 1.409.914.407 1.954.327.103 8.132.966.505 205.795.194 269.116.433 1.643.165.879 1.005.979.335 2.248.957.919 1.098.791.278 185.475.255 1.118.542.621 548.630.555 701.469.689 113.553.034 113 553 034 36.949.130 1.085.504.776 743.281.147 7.533.759.367 222.470.741 8.455.712.251 95.767.400 10.553.552.168 11.942.647.858 12.043.026.622 11.402.285.959 8.786.013.720 2.081.038.486 1.490.211.613 2.417.171.075 1.374.642.093 1.223.134.163 2.354.336.482 6.697.868.014 5.350.661.012 1.006.516.144 1.852.626.902 576.656.446 3.418.596.647 469.741.452 2.719.050.008 2.709.523.391 2.569.235.149 4.878.896.565

192.617.000 (191.397.000) (2.303.084.000) (41.810.000) (144.655.000) 11.570.618.000 39.394.000 (236.615.000) (532.666.000) (48.061.000) 6.469.266.000 33.001.000 (77.407.000) (1.069.387.000) 2.473.859.000 (1.998.000) (272.429.000) (109.555.000) (1.105.078.000) 1.009.554.000 (240.541.000) (27.000.000) (228.361.000) (1.568.113.000) 1.967.511.000 13.000.000 13 000 000 (6.017.000) (782.248.000) (1.094.243.000) 6.457.572.000 (26.998.000) (7.065.040.000) (82.662.000) 8.112.884.000 7.175.190.000 13.376.929.000 8.523.845.000 6.275.842.000 (401.015.000) (731.423.000) (898.588.000) (767.760.000) (391.475.000) (1.239.612.000) 1.836.340.000 (10.481.252.000) (206.918.000) 941.059.000 440.202.000 821.984.000 69.237.000 1.345.562.000 2.036.055.000 260.241.000 (2.747.131.000)

393.095.750 399.466.013 (313.968.199) 132.941.474 448.558.814 4.441.294.309 678.868.008 1.306.614 65.852.131 1.396.397.251 6.099.165.917 88.682.691 144.189.387 3.886.421.251 6.373.662.149 164.103.762 (112.268.394) (390.830.085) 1.016.683.180 2.153.570.651 182.716.133 78.328.898 (98.982.252) 866.411.249 1.750.775.023 85.199.652 85 199 652 73.165.976 (21.281.517) 980.775.849 1.920.382.880 68.362.440 257.646.894 (32.855.235) 5.215.617.554 5.609.966.925 6.027.074.301 5.562.751.377 3.613.109.748 175.503.707 915.276.982 604.631.538 200.928.377 1.036.064.691 416.555.227 (2.719.708.147) 2.633.983.015 443.303.313 444.536.708 537.313.464 445.607.932 137.568.081 (410.688.859) 1.456.829.246 880.192.043 4.133.726.078

8,5% ‐17,5% ‐41,0% ‐4,4% ‐8,8% 232,1% 0,6% ‐10,6% ‐14,6% ‐1,9% 78,5% 5,5% ‐2,6% ‐15,2% 13,3% ‐0,3% ‐51,2% ‐3,4% ‐26,3% 13,9% ‐7,8% ‐5,1% ‐7,8% ‐48,8% 51,4% 3 3% 3,3% ‐1,2% ‐23,6% ‐24,6% 28,2% ‐4,4% ‐25,0% ‐53,8% 41,9% 29,9% 61,8% 41,0% 34,6% ‐8,0% ‐14,3% ‐14,0% ‐20,6% ‐9,0% ‐21,9% 36,8% ‐31,2% ‐9,6% 35,2% 29,2% 13,5% 7,3% 34,3% 41,4% 5,5% ‐19,3%

33% 69% ‐10% 37% 40% 278% 29% 0% 6% 183% 248% 36% 10% 199% 78% 80% ‐42% ‐24% 101% 96% 17% 42% ‐9% 158% 250% 75% 198% ‐2% 132% 25% 31% 3% ‐34% 49% 47% 50% 49% 41% 8% 61% 25% 15% 85% 18% ‐41% 49% 44% 24% 93% 13% 29% ‐15% 54% 34% 85%

11,9% 55,6% 29,2% 16,3% 36,6% 4,4% 10,5% 5,3% 7,1% 57,0% 28,3% 11,8% 6,3% 69,9% 25,2% 24,5% 9,8% ‐10,8% 41,3% 22,2% 9,4% 17,4% ‐0,4% 68,9% 24,0% 19 8% 19,8% 14,6% 9,3% 34,7% ‐0,7% 13,4% 11,2% 26,2% 2,9% 6,5% ‐4,0% 3,0% 2,3% 7,5% 25,8% 17,1% 16,3% 28,8% 21,0% ‐75,9% 18,6% 27,9% ‐5,7% 18,9% ‐0,2% 10,1% ‐25,4% 4,8% 14,8% 44,1%

670011 673296 673301 673318 674064 674732 674746 674750 675340 675357 675361 675645 676171 676188 676192 679180 679194 679202 679930 679944 680022 680572 680739 681670 682740 684003 686491 689287 689870 689884 700168 890682 890683 970111 970127

DIT LANTAS POLDA MALUT KP2KP SANANA KP2KP TIDORE KP2KP LABUHA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOWORA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BABANG MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MOROTAI TIMUR MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MABA SELATAN MADRASAH ALIYAH NEGERI TELUK BULI MADRASAH ALIYAH NEGERI MALIFUT MADRASAH ALIYAH NEGERI WEDA KANTOR PERTANAHAN KOTA TIKEP MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LALUIN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DARUBA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TOWEKA KAB. HALUT ITWASDA POLDA MALUT RORENA POLDA MALUT DITBINMAS POLDA MALUT DITRESKRIMSUS POLDA MALUT DITPAMOBVIT POLDA MALUT MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GORUA KAB. HALUT KANTOR BAHASA PROV MALUT KPU KAB. KEP MOROTAI KANTOR PERTANAHAN KAB. HALSEL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV MALUT RUTAN KELAS II B WEDA RUTAN KELAS II B WEDA SEKRETARIAT BAWASLU PROV MALUT PERWAKILAN BPKP PROV MALUT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TIKEP BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. HALUT RRI TERNATE BPK PERWAKILAN PROV MALUT BPK PERWAKILAN PROV MALUT SATBRIMOB POLDA MALUT DITPOLAIR POLDA MALUT

6.749.391.000 1.158.245.000 1.071.681.000 1.026.568.000 2.401.092.000 1.522.859.000 1.237.272.000 636.510.000 586.502.000 1.181.809.000 2.051.527.000 4.173.254.000 907.665.000 1.048.335.000 667.030.000 1.759.388.000 2.466.971.000 2.163.482.000 4.220.198.000 4.633.262.000 1.186.787.000 4.872.001.000 1.894.643.000 11.086.646.000 6.165.411.000 1.750.842.000 1 750 842 000 12.461.821.000 12.125.815.000 1.675.648.000 1.880.216.000 7.975.997.000 10.659.415.000 7.678.658.000 35.185.098.000 50.399.013.000

3.871.220.602 621.112.680 562.175.942 515.238.030 1.251.335.706 902.734.497 1.036.914.224 455.333.510 503.619.415 744.488.818 1.148.709.309 1.928.418.954 582.169.605 351.262.237 565.222.061 1.051.349.947 1.427.143.644 1.376.784.616 2.514.785.425 2.076.524.563 756.982.013 2.267.609.407 876.435.880 5.651.186.334 2.111.813.017 613.530.383 613 530 383 5.322.544.972 6.555.972.470 824.444.607 1.063.940.000 3.818.190.848 4.020.660.318 4.065.189.183 21.537.425.577 10.366.133.417

5.053.688.000 1.255.025.000 1.472.931.000 1.374.887.000 2.430.305.000 1.687.575.000 1.864.002.000 1.160.108.000 995.491.000 1.410.691.000 1.064.784.000 2.140.037.000 909.522.000 1.634.362.000 711.690.000 1.602.513.000 2.052.816.000 1.576.709.000 3.879.454.000 2.775.868.000 1.464.969.000 3.972.001.000 1.438.735.000 6.338.418.000 5.528.490.000 1.373.165.000 1 373 165 000 10.027.775.000 13.269.681.000 1.805.658.000 1.840.257.000 8.029.257.000 9.368.807.000 6.980.598.000 32.967.932.000 11.593.686.000

2.913.755.200 487.467.730 415.818.877 348.927.752 1.329.438.217 494.750.189 889.258.028 714.108.157 612.334.634 723.662.794 528.897.231 772.534.691 477.143.867 481.465.105 382.967.996 675.974.765 795.760.011 834.753.092 1.932.146.504 1.456.180.967 737.113.682 1.791.418.075 594.487.888 2.772.660.596 3.451.924.436 67.710.000 67 710 000 2.674.419.042 5.730.393.753 806.293.170 1.112.295.000 3.694.530.996 2.865.363.077 3.522.982.239 17.126.743.048 5.665.965.756

1.695.703.000 (96.780.000) (401.250.000) (348.319.000) (29.213.000) (164.716.000) (626.730.000) (523.598.000) (408.989.000) (228.882.000) 986.743.000 2.033.217.000 (1.857.000) (586.027.000) (44.660.000) 156.875.000 414.155.000 586.773.000 340.744.000 1.857.394.000 (278.182.000) 900.000.000 455.908.000 4.748.228.000 636.921.000 377.677.000 377 677 000 2.434.046.000 (1.143.866.000) (130.010.000) 39.959.000 (53.260.000) 1.290.608.000 698.060.000 2.217.166.000 38.805.327.000

957.465.402 133.644.950 146.357.065 166.310.278 (78.102.511) 407.984.308 147.656.196 (258.774.647) (108.715.219) 20.826.024 619.812.078 1.155.884.263 105.025.738 (130.202.868) 182.254.065 375.375.182 631.383.633 542.031.524 582.638.921 620.343.596 19.868.331 476.191.332 281.947.992 2.878.525.738 (1.340.111.419) 545.820.383 545 820 383 2.648.125.930 825.578.717 18.151.437 (48.355.000) 123.659.852 1.155.297.241 542.206.944 4.410.682.529 4.700.167.661

33,6% ‐7,7% ‐27,2% ‐25,3% ‐1,2% ‐9,8% ‐33,6% ‐45,1% ‐41,1% ‐16,2% 92,7% 95,0% ‐0,2% ‐35,9% ‐6,3% 9,8% 20,2% 37,2% 8,8% 66,9% ‐19,0% 22,7% 31,7% 74,9% 11,5% 27 5% 27,5% 24,3% ‐8,6% ‐7,2% 2,2% ‐0,7% 13,8% 10,0% 6,7% 334,7%

33% 27% 35% 48% ‐6% 82% 17% ‐36% ‐18% 3% 117% 150% 22% ‐27% 48% 56% 79% 65% 30% 43% 3% 27% 47% 104% ‐39% 806% 99% 14% 2% ‐4% 3% 40% 15% 26% 83%

‐0,3% 14,8% 24,2% 24,8% ‐2,6% 30,0% 36,1% 10,0% 24,4% 11,7% 6,3% 10,1% 11,7% 4,0% 30,9% 17,6% 19,1% 10,7% 9,8% ‐7,6% 13,5% 1,4% 4,9% 7,2% ‐28,2% 30 1% 30,1% 16,0% 10,9% 4,5% ‐3,9% 1,9% 7,1% 2,5% 9,3% ‐28,3%

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 s/d 2015 per Program (Generik)

Kd 1 2 3 4 5

Nama Program PROGRAM DUK. MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS K/L PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR KEMENTERIAN/LEMBAGA PROGRAM PENGAW. & PENINGK. AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN/LEMBAGA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PROGRAM DIKLAT DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

576.917.513.000 277.854.333.761 453.011.252.000 188.152.615.474 150.788.132.000 34.631.607.064 131.189.086.000 30.991.752.845 6.233.403.000 3.634.007.557 4.990.036.000 2.774.501.667 3.181.945.000 1.193.228.800 86.000.000 36.920.000 7.625.197.000 3.758.782.200 3.604.768.000 1.712.167.900

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)


↕ Nominal Real 2016:2015

↕ % Real 2016:2015

123.906.261.000 89.701.718.287

27,4%

48%

6,6%

19.599.046.000 3.639.854.219

14,9%

12%

‐0,7%

1.243.367.000 859.505.890

24,9%

31%

2,7%

3.095.945.000 1.156.308.800

3599,9%

3132%

‐5,4%

4.020.429.000 2.046.614.300

111,5%

120%

1,8%

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 per Program (10 Program Teknis Terbesar) Kd

Nama Program

Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)


↕ Nominal Real 2016:2015

↕ % Real 2016:2015

1

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.353.257.074.000 188.426.379.578 1.241.317.124.000 362.106.075.103 111.939.950.000 (173.679.695.525)

9,0%

‐48%

‐15,2%

2

PROGRAM PENGELOLAAN & PENYELENG. TRANSPORTASI UDARA

404.608.567.000 125.693.109.795 279.234.080.000 36.972.649.038 125.374.487.000 88.720.460.757

44,9%

240%

17,8%

3

PROGRAM PEMBINAAN & PENGEMB. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

361.797.736.000 131.768.529.154 632.511.819.000 94.758.757.748 (270.714.083.000) 37.009.771.406

‐42,8%

39%

21,4%

4

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

315.572.720.000 195.587.361.351 543.727.766.000 200.124.075.611 (228.155.046.000) (4.536.714.260)

‐42,0%

‐2%

25,2%

5

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

290.098.633.000 136.642.566.444 325.267.646.000 92.471.774.788 (35.169.013.000) 44.170.791.656

‐10,8%

48%

18,7%

6

PROGRAM PENGELOLAAN & PENYELENG.TRANSPORTASI LAUT

176.054.022.000 73.234.177.296 578.913.700.000 48.084.243.004 (402.859.678.000) 25.149.934.292

‐69,6%

52%

33,3%

7

PROGRAM PENYEL. MANAJEMEN & OPERASIONAL MATRA DARAT 171.924.686.000 84.088.741.626 167.869.200.000 67.420.297.705 4.055.486.000 16.668.443.921

2,4%

25%

8,7%

8

PROGRAM PENINGK. DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASY.

106.133.185.000 25.390.996.550 84.003.900.000 25.706.531.600 22.129.285.000 (315.535.050)

26,3%

‐1%

‐6,7%

9

PROGRAM PENYEDI. & PENGEMB. SARPRAS PERTANIAN

104.784.400.000 27.585.558.000 55.795.909.000 16.067.070.000 48.988.491.000 11.518.488.000

87,8%

72%

‐2,5%

10

PROGRAM PENGUAT. DAYA SAING PROD. KELAUTAN DAN PERIKANAN

81.429.135.000 4.463.108.450 24.230.539.000 1.914.295.740 57.198.596.000 2.548.812.710

236,1%

133%

‐2,4%

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 per Jenis Belanja Kd 51 52 53 57


Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

1.037.350.408.000 556.327.411.746 990.320.191.000 393.795.491.530 47.030.217.000 1.855.536.318.000 568.213.688.497 1.467.319.037.000 329.616.893.873 388.217.281.000 2.519.221.803.000 629.644.243.906 3.528.746.938.000 743.889.417.703 (1.009.525.135.000) 13.551.048.000 769.710.000 145.553.482.000 41.951.750.000 (132.002.434.000)

↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal (Rp.) Pagu 2016:2015 162.531.920.216 238.596.794.624 (114.245.173.797) (41.182.040.000)

4,7% 26,5% ‐28,6% ‐90,7%

↕ Nominal Real 2016:2015 41% 72% ‐15% ‐98%

↕ % Real 2016:2015 13,9% 8,2% 3,9% ‐23,1%

Perbandingan Realisasi Anggaran s/d Semester I Tahun 2016 dan Tahun 2015 per Jenis Kewenangan Kd 1 2 3 4

Nama Jenis Kewenangan KANTOR PUSAT (KP) KANTOR DAERAH (KD) DEKONSENTRASI (DK) TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Pagu 2016

Real 2016

Pagu 2015

Real 2015

↕ Pagu 2016:2015 (Rp.)

2.304.715.070.000 635.957.517.059 2.628.520.059.000 744.584.202.288 (323.804.989.000) 2.338.065.550.000 942.410.324.609 2.680.928.332.000 643.483.150.623 (342.862.782.000) 237.099.202.000 66.337.029.181 223.581.920.000 38.850.616.255 13.517.282.000 545.779.755.000 110.250.183.300 598.909.337.000 82.335.583.940 (53.129.582.000)

↕ Real 2016:2015 ↕ Nominal (Rp.) Pagu 2016:2015 (108.626.685.229) 298.927.173.986 27.486.412.926 27.914.599.360

‐12,3% ‐12,8% 6,0% ‐8,9%

↕ Nominal Real 2016:2015 ‐14,6% 46,5% 70,7% 33,9%

↕ % Real 2016:2015 ‐0,7% 16,3% 10,6% 6,5%

LAMPIRAN V Kuesioner Form kuesioner dan rekapitulasi hasil survey pokok permasalahan dalam penyerapan anggaran, aspek permasalahan dalam pengelolaan keuangan satker, dan implementasi langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran TA 2016

CONTOH PENGISIAN KUESIONER PERMASALAHAN PENYERAPAN ANGGARAN

Para Responden yang terhormat, 1. Cara mengisi kuesioner Anda cukup memberikan tanda √ pada kotak yang tersedia untuk permasalahan/pernyataan yang terjadi pada satuan kerja Anda, dan boleh menandai lebih dari satu pilihan

Contoh : Pilihlah Permasalahan-permasalahan yang ada hadapi terkait masalah pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA Keterlambatan Penerbitan DIPA Satker dan/atau pengesahan revisi √

Lemahnya perencanaan program dan kegiatan (tidak sesuai dengan Standar Biaya, kesalahan penggunaan kode akun) serta koordinasi yang kurang

√

Blokir anggaran

Berarti permasalahan yang anda alami dalam pelaksanaan anggaran adalah masalah kedua dan ketiga. Demikian untuk pertanyaan lain dilakukan hal yang sama.

2. Petugas dan Cara Mengisi Kuesioner Yang mengisi kuesioner adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau pegawai/petugas yang ditunjuk oleh KPA untuk memasukan data dalam kuesoner permasalahan penyerapan anggaran. Untuk mendapatkan gambaran seutuhnya permasalahan penyerapan anggaran di Maluku Utara, maka diharapkan agar kuesioner diisi sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3. Data-data responden yang mengisi kuesioner tidak akan dipublikasikan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Tim Survey. NAMA RESPONDEN

KODE SATKER

JABATAN

NAMA SATKER

FAKTOR POKOK PERMASALAHAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN Pertanyaan/pernyataan pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui kendala/masalah yang dihadapi satker dalam penyerapan anggaran selama semester I. Saudara diminta untuk memilih dan memberikan tanda checklist (√) pada kotak yang tersedia untuk permasalahan/pernyataan yang terjadi pada satker. 1. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA: (boleh pilih lebih dari satu) Keterlambatan Penerbitan DIPA Satker dan/atau pengesahan revisi Lemahnya perencanaan program dan kegiatan (tidak sesuai dengan Standar Biaya, kesalahan penggunaan kode akun) serta koordinasi yang kurang Blokir anggaran 2. Permasalahan Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program : (boleh pilih lebih dari satu) Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan Belum adanya ketentuan SE MP PNBP 3. Permasalahan Mekanisme Pembayaran: (boleh pilih lebih dari satu) Adanya perubahan penggunaan kode akun belanja Proses pengumpulan dan verifikasi data penerima pembayaran lama Ketentuan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi 4. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa: (boleh pilih lebih dari satu) Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama Adanya gagal lelang atau gagal pelaksanaan kegiatan akibat penyedia barang terbatas Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker Kondisi psikologis pejabat pengadaan yang khawatir terjerat kasus hukum Kesulitan dalam melakukan pengadaan secara e-procurement Pembebasan lahan 5. Permasalahan Teknis Lainnya: (boleh pilih lebih dari satu) Kegiatan direncanakan dilaksanakan di semester II dan/atau memiliki momen khusus Kegiatan baru ditagihkan setelah pekerjaan diselesaikan di akhir tahun Kecenderungan memilih pengajuan tagihan diakumulasikan di akhir tahun Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau konsisten dengan Hal III DIPA

Keterbatasan pejabat/pegawai pengelola anggaran Terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan

6. Permasalahan Non Teknis Lainnya : (boleh pilih lebih dari satu) Keterlambatan penerbitan SK Penunjukan pejabat perbendaharaan Adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran Pembatasan Revisi Anggaran Kendala lokasi (geografis) Tidak ditemukan adanya target sasaran yang bisa melaksanakan kegiatan Kelalaian petugas satker Tidak adanya hal yang memicu pelaksanaan kegiatan Koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan baik

7. Permasalahan Lain, Sebutkan :

ASPEK PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER Pertanyaan/pernyataan pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui kendala/masalah yang dihadapi satker dalam pengelolaan keuangan selama semester I, yang meliputi pengelolaan UP/TUP, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, penyampaian LPJ Bendahara, revisi, kesesuaian halaman III DIPA, pengembalian SPM, retur, dispensasi, dan renkas. Saudara diminta untuk memilih dan memberikan tanda checklist (√) pada kotak yang tersedia untuk permasalahan/pernyataan yang terjadi pada satker. 1. Aspek Peraturan/Regulasi/Kebijakan : (boleh pilih lebih dari satu) Peraturan masih baru dan belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik Ketentuan sanksi pada aturan/komitmen rendah satker atas aturan Belum adanya kebijakan pengendalian manajemen kinerja atas indikator PA non realisasi

2. Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung: (boleh pilih lebih dari satu) Kesulitan penggunaan aplikasi (menu yang kompleks) Aplikasi masih baru, user belum familiar Penerapan validasi yang mengikat tidak didukung konsistensi satker

3. Aspek Sumber Daya Manusia: (boleh pilih lebih dari satu) Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance (kecenderungan menumpuk dan menyelesaikan pekerjaan sekaligus

4. Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker: (boleh pilih lebih dari satu) Prosedur tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen Pelaporan/Penyampaian dokumen keuangan dan kegiatan terlambat Tidak optimalnya fungsi perencanaan keuangan Koordinasi dan konfirmasi lemah Penyampaian dan penelitian dokumen kelengkapan (lemahnya prosedur control)

5. Aspek Lainnya: (boleh pilih lebih dari satu) Kondisi geografis dan faktor alam Perubahan dalam organisasi Perubahan kondisi pekerjaan di lapangan

6. Permasalahan Lain, Sebutkan :

IMPLEMENTASI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pertanyaan/pernyataan pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut satker atas langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan anggaran yang disampaikan oleh Kanwil melalui surat maupun kegiatan EPA/Rakorda periode sebelumnya. Saudara diminta untuk memilih dan memberikan tanda checklist (√) pada kotak yang tersedia untuk aktifitas/langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh satker di semester I Tahun 2016. 1. Perencanaan : (boleh pilih lebih dari satu) Memeriksa Kesesuaian DIPA dengan Renja KL Memeriksa apakah terdapat kesalahan administratif (Kantor Bayar, kode lokasi, akun, dll) pada DIPA yang akan mempengaruhi proses pembayaran Memeriksa kegiatan yang ada di dalam DIPA dengan perkembangan yang ada perlu Segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam DIPA Dalam hal masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (a.l. blokir), segera mempersiapkan dokumen (TOR, RAB,dll) yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut

2. Pelaksanaan Anggaran: (boleh pilih lebih dari satu) Segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan, terutama untuk K/L baru serta Satker Tugas Pembantuan Segera menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.

sebagai

acuan

dalam

Menginstruksikan Satker baru/lama untuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN jika belum ada. Melakukan reviu atas Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana Penerimaan Dana yang telah tertuang dalam DIPA TA 2016 Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah. Menginstruksikan agar Satker segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat routing slip pada setiap tagihan. Memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN telah benar dengan mengacu pada data yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari penolakan pembayaran oleh KPPN.

Memastikan data kontrak telah disampaikan ke KPPN 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Segera melakukan revolving Uang Persediaan (UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%. Agar memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran Selalu berkoordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran Segera menetapkan program/kegiatan TA 2016 dan melakukan penyesuaian dengan DIPA TA 2016 Menyusun skala prioritas dalam rangka percepatan pengadaan barang & jasa Meningkatkan kualitas penarikan dana dengan segera menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan APBN

3. Pengadaan Barang dan Jasa : (boleh pilih lebih dari satu) Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan dan menyapkan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh satker Melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh Satker. Apabila memungkinkan, jajaran di Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjannya dibawah 200 juta paling lambat triwulan I tahun 2016 dan membuat pengawasan khusus untuk pelaksanaannya Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa

4. Pengendalian dan Pengawasan: (boleh pilih lebih dari satu) APIP berperan dalam proses perencanaan anggaran APIP berperan dalam proses pelaksanaan anggaran APIP berperan dalam proses pertanggungjawaban anggaran Menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban.

LAMPIRAN VI Daftar pertanyaan/Kuesioner yang diajukan saat kegiatan survey Penyelesaian Tagihan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR PERTANYAAN SURVEY PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN KEPADA PIHAK SATKER

1

NAMA RESPONDEN

PANGKAT/GOL

.................................................................................................. JABATAN

....... / ....... LAMA MENJABAT

Bendahara

2

PPK

3

PP SPM

4

KPA

..... TAHUN .... BULAN

SATKER K/L NAMA SATKER K/L

KODE

.................................................................................................................. KONTAK YANG DAPAT DIHUBUNGI : NO TELP. ALAMAT EMAIL .......................................................................

.......................................................................

1. Pengalaman dalam proses pengadaan barang dan jasa a. Banyak paket yang diselesaikan dengan nilai kontrak s.d Rp.200 Juta (1-5 paket)

(6-15 paket)

(>16 paket)

(tidak ada)

b. Banyak paket yang diselesaikan dengan nilai kontrak Rp.200 Juta s.d Rp.5M (1-5 paket)

(6-15 paket)

(>16 paket)

(tidak ada)

c. Banyak paket yang diselesaikan dengan nilai kontrak lebih dari Rp. 5 miliar (1-5 paket)

(6-15 paket)

(>16 paket)

(tidak ada)

d. Jumlah paket pengadaan yang dibayar sekaligus (1-5 paket)

(6-15 paket)

(>16 paket)

(tidak ada)

e. Jumlah paket pengadaan yang dibayar bertahap (termin) (1-5 paket) f.

(6-15 paket)

(>16 paket)

(tidak ada)

Tipe Jenis Belanja yang pernah ditangani : Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bansos

g. Tipe Jenis Pekerjaan yang pernah ditangani : Pengadaan Barang

Konstruksi Fisik

2. Rata-rata jangka waktu penyelesaian tagihan : a. Pengajuan tagihan dari penyedia barang < 1 minggu

2 s.d. 3 minggu

1 s.d. 2 bulan

>2 bulan

b. Penyelesaian SPP (setelah tagihan disampaikan pihak ketiga) < 1 minggu

2 s.d. 3 minggu

1 s.d. 2 bulan

>2 bulan

c. Penyelesaian SPM (setelah penyampaian SPP) < 1 minggu

2 s.d. 3 minggu

1 s.d. 2 bulan

>2 bulan

d. Penyampaian SPM ke KPPN (terhitung dari tanggal SPM) < 1 minggu

2 s.d. 3 minggu

1 s.d. 2 bulan

>2 bulan

3. Pemahaman atas ketentuan penyelesaian tagihan; a. Pasal 39 s/d 64 PMK 190 : ‐

Penyampaian tagihan : 5 s/d 10 HK.

‐

Penerbitan SPP : 2 HK (UP/TUP) atau 5 HK (GUP, PTUP, dan LS).

‐

Penerbitan SPM : 2 HK (UP/TUP), 4 HK (GUP), 3 HK (PTUP), atau 5 HK (LS).

‐

Penyampaian SPM : 2 HK.

Sehingga, secara-rata-rata batas waktu penyelesaian tagihan kepada Negara adalah 17 hari kerja. Paham

Tidak Paham

b. Proses pendaftaran data supplier dan data kontrak ke KPPN ‐

Pasal 36PMK 190 : “kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani”

‐

Data yang dicantumkan di dalam SPM data supplier yang didaftarkan. Paham

Tidak Paham

c. Upaya untuk memperoleh pemahaman ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................... 4. Keterlibatan pihak selain PPK dan PP-SPM dalam penyelesaian tagihan LS pihak ketiga; Ada

Tidak Ada

Bila ada, sebutkan : .......................................................................................... Alasan Keterlibatan : ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................

5. Pilihan mekanisme pengajuan tagihan yang bersifat termin Sesuai Termin

Sekaligus beberapa termin

Lainnya, sebutkan : .................................................................................................... Alasan bila pengajuan sekaligus beberapa termin: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................. 6. Faktor dominan keterlambatan pembayaran tagihan dari satker a. Keterlambatan penyampaian tagihan dari penyedia barang dan jasa Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ .................................................................................................................... b. Penolakan/pengembalian oleh satker karena dokumen/persyaratan yang tidak lengkap Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ .................................................................................................................... c. Volume beban kerja PPK/PPSPM yang tinggi Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ .................................................................................................................... d. Retur SPP/SPM dari PPSPM/KPPN Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ ....................................................................................................................

e. Permasalahan dalam kualitas pekerjaan, Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ .................................................................................................................... f.

Kemungkinan konflik kepentingan, Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ .................................................................................................................... g. Kesulitan komunikasi/jarak/lokasi penyedia barang dan jasa Sangat Sering Alasan:

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

............................................................................................................................ .................................................................................................................... 7. Tindakan satker terhadap penyedia barang dan jasa yang terlambat menyampaikan tagihan Tidak melakukan tindakan dan tetap menunggu

Menanyakan secara informal (secara lisan/telepon)

Menanyakan secara formal (tertulis/melalui surat)

8. Ketersediaan alat kontrol/monitoring penyelesaian tagihan, seperti routing slip penyelesaian tagihan ADA Jika ada, sebutkan bentuk alat kontrol :

TIDAK ADA

.................................................................................................................................... Bila tidak ada, sebutkan alasan : .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

9. Informasi lain (Kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa) a. Revisi Anggaran Ada

Tidak Ada

Bila ada, sebutkan latar belakang penyebab revisi: ........................................................................................................................

b. Blokir Anggaran Ada

Tidak Ada

Bila ada, sebutkan alasan penyebab blokir: ........................................................................................................................ Apakah blokir tersebut berdampak pada belanja lainnya: ............................................................................................................................ .................................................................................................................... c. Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian proses lelang Ada

Tidak Ada

Bila ada, sebutkan alasan penyebab keterlambatan: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................................................................ *Alternatif penyebab keterlambatan: Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pengadaan, Keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan, Keterbatasan penyedia barang dan jasa yang memenuhi ketentuan persyaratan

d. Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat ditetapkan/diterima Ada

Tidak Ada

Bila ada, sebutkan alasan penyebab keterlambatan: ........................................................................................................................ ............................................................................................................................ .................................................................................................................... e. Lainnya, sebutkan : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ........................................................................................................ 10. Saran Anda untuk perbaikan mekanisme pembayaran tagihan kepada pihak ketiga ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................

>> Terima Kasih atas Partisipasi Anda <<

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR PERTANYAAN SURVEY PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN KEPADA PIHAK KETIGA NAMA RESPONDEN .................................................................................................................................................. JABATAN LAMA BEKERJA 1

1

Pemilik

Konstruksi

2

2

CEO

3

Manajer

JENIS / BIDANG USAHA Jasa 3 Barang 4 Konsultasi

4

Staff

..... TAHUN .... BULAN LAMA USAHA

Lainnya ............................

..... TAHUN .... BULAN

1. Pengalaman mengikuti tender/pengadaan barang/jasa pemerintah (terhitung sejak usaha berdiri) < 5 kali

5.s.d 10 kali

11 s.d. 20 kali

>20 kali

2. Wilayah keikutsertaan tender/pengadaan barang/jasa permerintah Dalam 1 wilayah Kabupaten/Kota

Dalam 1 wilayah Provinsi

Seluruh wilayah Indonesia

3. Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah (kontraktual/nonkontraktual) yang perusahaan Anda ikuti dalam 1 tahun dengan nilai kontrak dibawah Rp.200 juta 1 – 5 paket

6 – 15 paket

Lebih dari 16 paket

Tidak ada

4. Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah (kontraktual/nonkontraktual) yang perusahaan Anda ikuti dalam 1 tahun dengan nilai kontrak Rp. 200 juta s.d. Rp. 5 miliar 1 – 5 paket

6 – 15 paket

Lebih dari 16 paket

Tidak ada

5. Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah (kontraktual/nonkontraktual) yang perusahaan Anda ikuti dalam 1 tahun dengan nilai kontrak lebih dari Rp. 5 miliar 1 – 5 paket

6 – 15 paket

Lebih dari 16 paket

Tidak ada

6. Jumlah paket pengadaan barang/jasa (kontraktual/nonkontraktual) yang dibayar sekaligus 1 – 5 paket

6 – 15 paket

Lebih dari 16 paket

Tidak ada

7. Jumlah paket pengadaan barang/jasa (kontraktual/nonkontraktual) yang dibayar bertahap (termin) 1 – 5 paket

6 – 15 paket

Lebih dari 16 paket

Tidak ada

8. Jangka waktu pengajuan tagihan ke satker rekanan (terhitung dari tanggal BAST/BAPP) < 1 minggu

2 s.d. 3 minggu

1 s.d. 2 bulan

>2 bulan

9. Jangka waktu penerimaan pembayaran (terhitung sejak tagihan disampaikan ke satker rekanan) < 1 minggu

2 s.d. 3 minggu

1 s.d. 2 bulan

>2 bulan

10. Pemahaman Anda/Perusahaan Anda atas ketentuan penyelesaian tagihan pada satker rekanan Sangat Paham

Paham

Kurang Paham

Tidak Paham

Alasan / Penjelasan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 11. Dalam hal kontrak pekerjaan dibayar per termin, kapan anda mengajukan tagihan kepada satker rekanan? Sesuai Termin

Sekaligus beberapa termin

Lainnya, sebutkan : ........................................................................................................ Alasan bila pengajuan sekaligus beberapa termin: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ................................................................................................................................... 12. Frekuensi tagihan paling tinggi terjadi di periode Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

13. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran dari satker rekanan ke perusahaan Anda sebagai penyedia barang/jasa (lebih dari 3 minggu sejak tanggal BAST), menurut Anda, apa penyebabnya? a. Perusahaan Anda terlambat mengajukan tagihan ke Satker rekanan (lebih dari 1 minggu sejak tanggal BAST/BAPP) Sangat Sering

Kadang-

Sering

Kadang

Pernah

Tidak Pernah

Alasan: ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................... b. Adanya

penolakan

pengembalian

oleh

Satker

rekanan

karena

dokumen/persyaratan yang tidak lengkap Sangat Sering

Kadang-

Sering

Kadang

Pernah

Tidak Pernah

Alasan: ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................... c. Satker rekanan lambat dalam memproses tagihan (lebih dari 3 minggu sejak Anda mengajukan tagihan) Sangat Sering

Kadang-

Sering

Kadang

Pernah

Tidak Pernah

Alasan: ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................... d. Alasan lainnya (mohon sebutkan) Sangat Sering

Sering

KadangKadang

Pernah

Tidak Pernah

Alasan: ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................... 14. Tindakan Anda/Perusahaan Anda apabila perusahaan Anda belum menerima pembayaran dari Satker rekanan lebih dari 3 minggu sejak Anda mengajukan tagihan Tidak melakukan tindakan

Menanyakan secara

Menanyakan secara

dan tetap menunggu

informal (secara

formal (tertulis/melalui

lisan/telepon)

surat)

15. Saran Anda untuk perbaikan mekanisme pembayaran tagihan kepada pihak ketiga ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................

>> Terima Kasih atas Partisipasi Anda <<

ASPEK PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER

FAKTOR POKOK PERMASALAHAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN

R1 SV1 SV1A SV1B SV1C

v

SV2 SV2A SV2B

v

SV3 SV3A SV3B SV3C

ASP1 ASP1A ASP1B ASP1C

R4

v

v v

R7

R8

R9

R10

R11

v v

v

v v

v

v

v

R12 v v

v

R13

v

v

v v

v

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v v

v v

R26

v

v

v

R27

R28

R29

R30

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v

R33

R34

R35

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

R38

R39

v

v v

v

v v v v

v

v

v v

R41

R42

R43

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

R40

v

v

v v

R37

v

v v

R36

v

v v

v

v v

v

R32

v v

v

v

R31

v v

v

v

v

R25

v v

v

v v

R24

v

v v

v

v

v

v

R23

v

v v

R22

v

v

v

v v v

v v

v

v

v

v

v v v v

v v v

v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v

v v

v

v

v

v v v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v v

v v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v v

v

v

v v v v v

v

v

v

v v v v v v v v

LLS3 LLS3A LLS3B LLS3C LLS3D LLS3E

v v v v v

LLS4 LLS4A LLS4B LLS4C LLS4D

v v v v

v

v v

v v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v

v v v

v

v v

v v

v v

v v

v v v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v v v

v v

v v

v

v v

v

v v v

v v v

v v v

v

v v

v v v v v v

v v

v v v

v v

v v v

v v

v v v v

v v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v

v

v v

v

v

v

v

v v v v

v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v v

v v v

v v

v v v

v v v

v v

v v

v

v v v v v

v v v

v

v

v v

v v

v

v

v

v v

v

v v v v v

v

v

v

v v v v v v v

v

v v v v v v v

v v v

v v v v

v v v v

v v v

v

v v v v

v v v v

v v v v v v v v v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v

v v v

v

v

v

v v

v v v v

v

v

v

v

v v v v v

v

v v v

v

v

v v

v

v v v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v

v v

v v v v v

v

v

v

v

v v v v

v

v v

v

v

v v

v v

v v v v v v v

v v

v

v v

v

v

v

v v v v v

v

v

v v v v v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v

v

v v

v v v v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v v v v

v v v v v v v v v v v

v

v v

v v


v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v v v

v v

v

v

v v v

v v

v

v v

v

v

v

v v v v v v v v v

v

v

v

v v v

v v

v v

v

v

v

v v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v v v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v v

v

v

ASP4 ASP4A ASP4B ASP4C ASP4D ASP4E

v v

v

v

ASP3 ASP3A ASP3B

LLS2 LLS2A LLS2B LLS2C LLS2D LLS2E LLS2F LLS2G LLS2H LLS2I LLS2J LLS2K LLS2L LLS2M LLS2N LLS2O LLS2P LLS2Q LLS2R

R6

v

v



R5

v

SV5 SV5A SV5B SV5C SV5D SV5E SV5F SV6 SV6A SV6B SV6C SV6D SV6E SV6F SV6G SV6H

R3

v

SV4 SV4A SV4B SV4C SV4D SV4E SV4F


IMPLEMENTASI LANGKAH‐LANGKAH STRATEGIS

R2

v v

v

v

v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

v

v

R44



SV1 SV1A SV1B SV1C

v v

SV2 SV2A SV2B

SV6 SV6A SV6B SV6C SV6D SV6E SV6F SV6G SV6H ASP1 ASP1A ASP1B ASP1C ASP2 ASP2A ASP2B ASP2C ASP3 ASP3A ASP3B


R47

R48

v

R49

R50

R51

R52

v v

v v

v

v

R53

R54

R55

R56

R57

R58

R59

R60

R61

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

R63

R64

R65

R66

R67

v

v

v

v

R69 v

v

v

v

v

v

v v v

v

v

v

v v v v

R68

v

v

v v

v

R62

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

v

v v

v

v v v v v v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v v v v v

v v

v v v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v


v

v

v

v v v v

v v v v

v

v

v v v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v v v

v

v

v v v

v v v

v v v v v

v

v

v

R80

v v

v

v

v

v

v v v

v v

v

v

v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v v v

v

v

v v

v v

v v v

v

v

v

v v v

v

v

v

v v v v v v v v v v v v v v

v v

v

v

v

R85

R86

v

v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v v

v v

v

v v

v

v

v

v v v v

v

v

v

v

v

v v v

v

v v v

v v

v

v v v v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v v v v

v v v v v

v

v v v v

v v

v v v v v v

v v

v

v

v v

v v

v

v v

v v

v v

v

v v v v

v v v v v

v

v v v v

v v

v v

v

v v

v

v v v v v v v

v v

v

v

v v

v

v v v v v

v

v

v

v

v

v v v v

v v v v v

v

v v

v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v v

v

v v v v v v v v v v v v

v v

v v

v

v v v v v v v v v

v v v v

v v v v v

v v v v v

v

v v

v v v

v v

v

v v v v

v

v v v

v

v

v

v

v

v v v v v

v

v v v v

v

v v

v v

v v v

v v

v

v

v v

v v

v v v v v

v v

v

v v v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v v v v

v v

v

v

v v

v

v

v

v v

v v

v v

v

v v v v v

v v

v v

v v v v

v

v

v

v

v v

v v v v

v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v

v

v

R84

v v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

R83

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

R82

v

v

v v

v v

R81

v

v v

v v v

v

v

v v v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v v v v

R79

v v

v

v

v

v

v

v


R78

v

v

v v v

v

v

v

v

v v v

v

v

v v

v v v v v v

R77

v

v

v

v v v v v

v v

v

v v v

v

v

v v

R76

v

v

v

v

v v v

v

v

v v

v

v

v

v

R75

v

v

v v

v

v v v

v

v

v v

v

v

v v

R74

v

v

v

R73

v v

v

v

R72

v

v

v v v

R71

v

v

v

R70

v v

v

ASP4 ASP4A ASP4B ASP4C ASP4D ASP4E ASP5 ASP5A ASP5B ASP5C

v v

v

SV4 SV4A SV4B SV4C SV4D SV4E SV4F SV5 SV5A SV5B SV5C SV5D SV5E SV5F

R46

v

SV3 SV3A SV3B SV3C



R45

v

v

v

v

v v v v

v v

v v

v v

v v v

v vv

v v

v

v

v

v

v

v v v

v v v v v v v

v

v v v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v v v v v v v

v

v v v

v v

v v

v v

v

v v v

v v

v v v v v v v v v v

v

v v v v v

v v

v v v v

v v v v v v v

v v v v v v v v v

v

v v

v

v

v v

v

v

v v v

v

v

v v v

v

v v v

v v

v v v v

v

v v

v

v v v v v v v v v v

v v

v

v v v v

v v v v

v v v v v v v v v v

v v v

v

v

v

v v v

v

v v v v

v

v v v v v

R87



SV1 SV1A SV1B SV1C SV2 SV2A SV2B SV3 SV3A SV3B SV3C SV4 SV4A SV4B SV4C SV4D SV4E SV4F SV5 SV5A SV5B SV5C SV5D SV5E SV5F SV6 SV6A SV6B SV6C SV6D SV6E SV6F SV6G SV6H ASP1 ASP1A ASP1B ASP1C ASP2 ASP2A ASP2B ASP2C ASP3 ASP3A ASP3B

v v

v

v

v

v

v

R90 v

R91

R92

R93

R94

v

v v

v v

v

v

v v

v

v

v v

R97

v

v v

v v

v

v v

v

v v v

v v v

v

R98

R99

R100

R101

R102

R103

R104

R105

R106

R107

v

v

v v v

v

v v

v

v v

v

v

v

v v v

v v

v

v v

v

v v

v

v v

v v

v

v v

v v

v v v

v

v

v

v

v

v v v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

v v

v

v v

v

v v

v v


v v v

v v v

v v v v

v v v v v v

v v v

v v

v v

v v v

v

v v

v v v v v

v

v

v v v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v

v

v v

v v

v

v

v

v v

v

v v

v v v v

v

v

v v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v v v

v

v v

v

v v v v

v

v v v v v v


v v v v v


v v v v

v v

v v v

v

v v v v v

v v

v

v v v

v v

v

v


v v v

v

v

v v v v

v v

v v v

v

v

v

v

v v

v v v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

v v v v v v v v v

v v v v v v v v

v

v

v

v v v v v v v v v

v v v v v v v

v v v v v v

v v v v v v

v

v

v v

v

v

R124

v

v

v

v

v v

R125

R126

R127

R128

R129

v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

v

v v v

v v v

v v v

v

v v

v v v

v v

v v

v v

v

v

v

v v

v v v

v v v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v v

v v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v v v

v v

v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v v

v v v v

v

v

v v

v v v

v

v v v v v

v v v v

v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v

v v

v

v

R123

v v v

v

v v

v

v

R122

v

v v

v

v

v

v

v v v

v

v v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v v v v v v

v v v v

v v

v v v v v v v v v v

v v v

v v v v v

v v v

v v v v

v v v v v

v

v

v v v

v v v v

v


v v v v

v

v

v

v v


v v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v v v v v

R121

v

v v

v

v v

v v

v v

v

v

v v

R120

v v v v

v v v v

v v

v

v

v v

v

v

v v

v v

R119 v

v

v v

R118

v

v v v v v

v

v

v

R117

v

v v

v

v

R116

v

v v

v

v

v

R115

v

v

v v v

R114

v

v

v v

v

v

R113

v

v

v v v

v

v

v v

R112

v

v

v v

R111

v

v

v v

v

R110 v v

v

v

v v v

R109

v

v

v v

v

v

R108 v

v v

v

v v

v v

R96

v v

v

v

R95

v

v

v


R89

v

ASP4 ASP4A ASP4B ASP4C ASP4D ASP4E



v v

R88

v v

v v v v v v v v v

v v v

v

v v v v

v v v v v v v

v

v v v v v v

v

v v v v v v

v v v

v

v

v v

v

v v

v

v v


v v v v v v

v

v

v

v v v v v

v v

v

v

v v

v



v

v v v v v

v v v v v

v

v v v

v

v

v v v v

v v v v

v v v v

v v

v v

v v v v v

v v v

v

v v

v v v

v v

v

v

v v

v

v v v v v

v v

v

v

v v v v

v v

v v

v v

v v v v v v v v v

v

v

v

v v v v v v

v v

v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v

v v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v v v

v v

v v v

v

R130



SV1 SV1A SV1B SV1C SV2 SV2A SV2B SV3 SV3A SV3B SV3C SV4 SV4A SV4B SV4C SV4D SV4E SV4F SV5 SV5A SV5B SV5C SV5D SV5E SV5F SV6 SV6A SV6B SV6C SV6D SV6E SV6F SV6G SV6H ASP1 ASP1A ASP1B ASP1C ASP2 ASP2A ASP2B ASP2C ASP3 ASP3A ASP3B ASP4 ASP4A ASP4B ASP4C ASP4D ASP4E ASP5 ASP5A ASP5B ASP5C


LLS1 LLS1A LLS1B LLS1C LLS1D LLS1E LLS2 LLS2A LLS2B LLS2C LLS2D LLS2E LLS2F LLS2G LLS2H LLS2I LLS2J LLS2K LLS2L LLS2M LLS2N LLS2O LLS2P LLS2Q LLS2R LLS3 LLS3A LLS3B LLS3C LLS3D LLS3E LLS4 LLS4A LLS4B LLS4C LLS4D

R131

R132

R133

v v v

v v

v v

v

R134

R135

v v

R136 v v

v v

v

v v v v

v v

v v

v

v

R137 v

v

v v

R139

R140

v

v v

v

v

v

v

R141

R142

v v v

R143

R144

v v

v

v

v v

v

v v

v

v

R146

v

R148

R149

v v

v

v

v

v

v

R150

R151

v

R152

R153

v

v

R154 TTL v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v

v v v v

v v v

v

v

v

v

v v

v

1. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran/Revisi DIPA: (boleh pilih lebih dari satu) Keterlambatan Penerbitan DIPA Satker dan/atau pengesahan revisi Lemahnya perencanaan program dan kegiatan (tidak sesuai dengan Standar Biaya, kesalahan penggunaan kode akun) serta koordinasi yang kurang Blokir anggaran

85 27

2. Permasalahan Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program : (boleh pilih lebih dari satu) Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan Belum adanya ketentuan SE MP PNBP

64 33 43

3. Permasalahan Mekanisme Pembayaran: (boleh pilih lebih dari satu) Adanya perubahan penggunaan kode akun belanja Proses pengumpulan dan verifikasi data penerima pembayaran lama Ketentuan persyaratan pembayaran tidak terpenuhi

59 25 78 41 24 13

4. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa: (boleh pilih lebih dari satu) Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama Adanya gagal lelang atau gagal pelaksanaan kegiatan akibat penyedia barang terbatas Keterbatasan SDM bidang Pengadaan di tingkat satker Kondisi psikologis pejabat pengadaan yang khawatir terjerat kasus hukum Kesulitan dalam melakukan pengadaan secara e-procurement Pembebasan lahan

36 12 16 29 64 37

5. Permasalahan Teknis Lainnya: (boleh pilih lebih dari satu) Kegiatan direncanakan dilaksanakan di semester II dan/atau memiliki momen khusus Kegiatan baru ditagihkan setelah pekerjaan diselesaikan di akhir tahun Kecenderungan memilih pengajuan tagihan diakumulasikan di akhir tahun Pelaksanaan kegiatan tidak melihat rencana atau konsisten dengan Hal III DIPA Keterbatasan pejabat/pegawai pengelola anggaran Terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan

18 79 36 51 9 15 5 24

6. Permasalahan Non Teknis Lainnya : (boleh pilih lebih dari satu) Keterlambatan penerbitan SK Penunjukan pejabat perbendaharaan Adanya kebijakan terkait penangguhan, penghematan, pembatasan penggunaan anggaran Pembatasan Revisi Anggaran Kendala lokasi (geografis) Tidak ditemukan adanya target sasaran yang bisa melaksanakan kegiatan Kelalaian petugas satker Tidak adanya hal yang memicu pelaksanaan kegiatan Koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan baik

86 16 24

1. Aspek Peraturan/Regulasi/Kebijakan : (boleh pilih lebih dari satu) Peraturan masih baru dan belum tersosialisasi atau dipahami dengan baik Ketentuan sanksi pada aturan/komitmen rendah satker atas aturan Belum adanya kebijakan pengendalian manajemen kinerja atas indikator PA non realisasi

50 59 27

2. Aspek Penggunaan Aplikasi Pendukung: (boleh pilih lebih dari satu) Kesulitan penggunaan aplikasi (menu yang kompleks) Aplikasi masih baru, user belum familiar Penerapan validasi yang mengikat tidak didukung konsistensi satker

103 54

3. Aspek Sumber Daya Manusia: (boleh pilih lebih dari satu) Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai/pejabat Perilaku pengelolaan yang belum mengarah ke good governance (kecenderungan menumpuk dan menyelesaikan pekerjaan sekaligus

28 51 39 41 37

4. Aspek Proses dan Prosedur Kerja Satker: (boleh pilih lebih dari satu) Prosedur tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen Pelaporan/Penyampaian dokumen keuangan dan kegiatan terlambat Tidak optimalnya fungsi perencanaan keuangan Koordinasi dan konfirmasi lemah Penyampaian dan penelitian dokumen kelengkapan (lemahnya prosedur control)

73 33 50

5. Aspek Lainnya: (boleh pilih lebih dari satu) Kondisi geografis dan faktor alam Perubahan dalam organisasi Perubahan kondisi pekerjaan di lapangan

v

79 60 43 69 47

1. Perencanaan : (boleh pilih lebih dari satu) Memeriksa Kesesuaian DIPA dengan Renja KL Memeriksa apakah terdapat kesalahan administratif (Kantor Bayar, kode lokasi, akun, dll) pada DIPA yang akan mempengaruhi proses pembayaran Memeriksa kegiatan yang ada di dalam DIPA dengan perkembangan yang ada perlu Segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam DIPA Dalam hal msh ada cat. dalam DIPA (a.l. blokir), SGR mempersiapkan dok. (TOR, RAB,dll) yang diperlukan untuk menyelesaikan cat. tersebut

v

53 63 73 33 49 31 24 51 34 55 64 58 52 80 52 64 51 73

2. Pelaksanaan Anggaran: (boleh pilih lebih dari satu) Segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan, terutama untuk K/L baru serta Satker Tugas Pembantuan Segera menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Menginstruksikan Satker baru/lama untuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN jika belum ada. Melakukan reviu atas Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana Penerimaan Dana yang telah tertuang dalam DIPA TA 2016 Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah. Satker sgr menyelesaikan & tdk menunda proses pembayaran u/. pekerjaan yg tlh selesai terminnya atau kegiatan yg tlh selesai pelaksanaannya Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat routing slip pada setiap tagihan. Memastikan data supplier yang didftkan ke KPPN tlh benar dgn mengacu pada data yang pernah dilakukan pembayaran u/. menghindari penolakan oleh KPPN. Memastikan data kontrak telah disampaikan ke KPPN 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Segera melakukan revolving Uang Persediaan (UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%. Agar memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran Selalu berkoordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran Segera menetapkan program/kegiatan TA 2016 dan melakukan penyesuaian dengan DIPA TA 2016 Menyusun skala prioritas dalam rangka percepatan pengadaan barang & jasa Meningkatkan kualitas penarikan dana dengan segera menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan APBN

v

83 46 40 39 71

3. Pengadaan Barang dan Jasa : (boleh pilih lebih dari satu) Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan dan menyapkan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh satker Melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh Satker. PBJ yang nilainya ≤ 200 juta dilaksanakan paling lambat triwulan I & membuat pengawasan khusus u/. pelaksanaannya Melakukan monev atas pelaksanaan PBJ secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa

v

38 43 39 75

4. Pengendalian dan Pengawasan: (boleh pilih lebih dari satu) APIP berperan dalam proses perencanaan anggaran APIP berperan dalam proses pelaksanaan anggaran APIP berperan dalam proses pertanggungjawaban anggaran APIP K/L sebagai mitra dlm proses pelak. anggaran u/. Menyel. masalah yang muncul dlm pelaks. anggaran shg tdk berdampak pd pertanggungjawaban.

v

v

v v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v v

v

v v v v v

v

v

v

v

v

v v

v

v v v

v v v

v

v

v v

v

v

v

v

v v

v v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v v v

v

v

v v

v

v v v v v

v v

v v v

v

v v v

v

v

v v

v v v

v v v v v

v v

v v

v v

v v v v

v

v

v

v

v

v v

v v

v


v

v

v v

v

v

v

v v v v v v v


v v v v

v

v v v v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v

v v v v

v v

v v v

v v v v

v v v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v v

v v

v

v

v v v v v v v v v

v v v v v v v v v

v

v

v v

v v v v v

v

v v v v

v

v

v

v

v

v v

v

v v v v v v

v

v v v

v v

v v

v

v

v

v v

v

v

v v v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v v v

v v v v v

v

v

v

v v v

v

v

v

v

v v v v v

v

v v v v

v

v v v v

v

v v

v

v v v v v

v v

v v

v v

v v

v v v v

v

v

v

v v v v v

v v

v v v

v v v v v

v

v v v v

v v v

v v v

v v

v v

v v v v v

v

v

v v v v v v v

v

v v v

v v v

v v v v

v v v v

v v

v v

v v v

v

v v

v v v v v v

v v

v

v v

v v

v

v v

v v

v

v

v v v

v v v

v v

v v

v

v v v

PENJELASAN VARIABEL DAN SUB VARIABEL SURVEY

39 80 50

v

v v

v v v v v

v

v

R147

v

v

v

R145

v

v v v v

R138

v

LAMPIRAN VII Pengolahan/perhitungan proyeksi yang dilakukan dengan menggunakan model total maupun per jenis belanja

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja pegawai (51) - pendekatan aktual + bulanan NO KDGBKPK 2011 '51 2012 '51 2013 '51 2014 '51 2015 '51 2016 '51

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 6,51% 6,24% 5,35% 5,93% 5,32% 6,17%

FEB 6,73% 6,48% 6,36% 6,49% 5,81% 7,34%

MAR 7,58% 7,09% 6,15% 6,79% 7,16% 7,44%

APR 7,94% 8,82% 6,70% 7,10% 6,94% 8,20%

MEI 9,01% 8,05% 6,57% 6,98% 7,08% 8,10%

JUN 8,44% 11,69% 7,30% 7,42% 7,15% 16,37%

JUL 14,14% 9,46% 12,09% 13,51% 14,32% 14,02%

AGS 15,62% 8,32% 6,36% 7,28% 7,22% 3,61%

SEP 0,77% 7,35% 6,63% 7,12% 7,70% 10,00%

OKT 8,44% 7,92% 7,18% 7,07% 7,05% 6,44%

NOV 8,31% 8,44% 7,01% 7,77% 7,19% 6,87%

DES 10,65% 10,02% 8,92% 9,89% 13,00% 11,87%

OKT 85,18% 81,42% 70,68% 75,69% 75,74% 70,36%

NOV 93,49% 89,86% 77,69% 83,46% 82,93% 77,23%

DES 104,14% 99,87% 86,61% 93,35% 95,93% 89,10%

OKT 8,44% 7,92% 7,18% 7,07% 7,05% 6,44%

NOV 8,31% 8,44% 7,01% 7,77% 7,19% 6,87%

DES 10,65% 10,02% 8,92% 9,89% 13,00% 11,87%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja pegawai (51) - pendekatan akumulasi NO KDGBKPK 2011 '51 2012 '51 2013 '51 2014 '51 2015 '51 2016 '51

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 6,51% 6,24% 5,35% 5,93% 5,32% 5,07%

FEB 13,24% 12,72% 11,71% 12,43% 11,13% 10,89%

MAR 20,82% 19,81% 17,86% 19,21% 18,30% 17,51%

APR 28,76% 28,63% 24,56% 26,31% 25,23% 23,89%

MEI 37,77% 36,68% 31,13% 33,29% 32,31% 29,95%

JUN 46,21% 48,37% 38,43% 40,71% 39,46% 36,29%

JUL 60,35% 57,83% 50,52% 54,22% 53,78% 50,32%

AGS 75,97% 66,15% 56,87% 61,51% 61,00% 53,92%

SEP 76,74% 73,50% 63,50% 68,62% 68,69% 63,92%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja pegawai (51) - pendekatan bulanan NO KDGBKPK 2011 '51 2012 '51 2013 '51 2014 '51 2015 '51 2016 '51

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 6,51% 6,24% 5,35% 5,93% 5,32% 5,07%

FEB 6,73% 6,48% 6,36% 6,49% 5,81% 5,83%

MAR 7,58% 7,09% 6,15% 6,79% 7,16% 6,61%

APR 7,94% 8,82% 6,70% 7,10% 6,94% 6,38%

MEI 9,01% 8,05% 6,57% 6,98% 7,08% 6,06%

JUN 8,44% 11,69% 7,30% 7,42% 7,15% 6,35%

JUL 14,14% 9,46% 12,09% 13,51% 14,32% 14,02%

AGS 15,62% 8,32% 6,36% 7,28% 7,22% 3,61%

SEP 0,77% 7,35% 6,63% 7,12% 7,70% 10,00%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja barang (52) - pendekatan aktual + bulanan NO KDGBKPK 2011 '52 2012 '52 2013 '52 2014 '52 2015 '52 2016 '52

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 0,45% 0,67% 0,33% 0,84% 0,87% 0,59%

FEB 3,52% 4,05% 3,34% 3,56% 2,32% 3,13%

MAR 5,40% 5,92% 4,72% 6,75% 3,37% 4,57%

APR 6,08% 6,97% 6,42% 9,15% 4,27% 6,53%

MEI 6,96% 5,86% 7,18% 8,26% 4,42% 7,54%

JUN 7,65% 8,47% 7,63% 9,72% 6,12% 8,28%

JUL 8,93% 8,08% 8,73% 8,17% 7,19% 7,21%

AGS 8,91% 5,94% 5,18% 6,23% 7,39% 5,90%

SEP 5,34% 6,80% 7,17% 8,34% 8,09% 9,26%

OKT 8,36% 9,18% 7,21% 7,10% 8,36% 7,42%

NOV 9,55% 10,13% 11,30% 8,60% 11,01% 10,54%

DES 20,26% 14,50% 19,06% 13,87% 25,12% 21,29%

OKT 61,59% 61,94% 57,91% 68,13% 52,41% 56,74%

NOV 71,15% 72,07% 69,21% 76,73% 63,41% 67,27%

DES 91,41% 86,57% 88,27% 90,60% 88,53% 88,56%

OKT 8,36% 9,18% 7,21% 7,10% 8,36% 7,42%

NOV 9,55% 10,13% 11,30% 8,60% 11,01% 10,54%

DES 20,26% 14,50% 19,06% 13,87% 25,12% 21,29%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja barang (52) - pendekatan akumulasi NO KDGBKPK 2011 '52 2012 '52 2013 '52 2014 '52 2015 '52 2016 '52

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 0,45% 0,67% 0,33% 0,84% 0,87% 0,94%

FEB 3,97% 4,73% 3,68% 4,40% 3,19% 3,43%

MAR 9,37% 10,65% 8,39% 11,14% 6,56% 7,69%

APR 15,45% 17,62% 14,81% 20,30% 10,83% 13,83%

MEI 22,41% 23,48% 21,98% 28,56% 15,25% 19,57%

JUN 30,05% 31,95% 29,62% 38,28% 21,37% 26,95%

JUL 38,98% 40,02% 38,34% 46,46% 28,56% 34,15%

AGS 47,89% 45,96% 43,52% 52,69% 35,95% 40,06%

SEP 53,24% 52,77% 50,70% 61,03% 44,04% 49,32%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja barang (52) - pendekatan bulanan NO KDGBKPK 2011 '52 2012 '52 2013 '52 2014 '52 2015 '52 2016 '52

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 0,45% 0,67% 0,33% 0,84% 0,87% 0,94%

FEB 3,52% 4,05% 3,34% 3,56% 2,32% 2,49%

MAR 5,40% 5,92% 4,72% 6,75% 3,37% 4,26%

APR 6,08% 6,97% 6,42% 9,15% 4,27% 6,15%

MEI 6,96% 5,86% 7,18% 8,26% 4,42% 5,73%

JUN 7,65% 8,47% 7,63% 9,72% 6,12% 7,38%

JUL 8,93% 8,08% 8,73% 8,17% 7,19% 7,21%

AGS 8,91% 5,94% 5,18% 6,23% 7,39% 5,90%

SEP 5,34% 6,80% 7,17% 8,34% 8,09% 9,26%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja modal (53) - pendekatan aktual + bulanan NO KDGBKPK 2011 '53 2012 '53 2013 '53 2014 '53 2015 '53 2016 '53

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 1,79% 0,19% 0,02% 0,51% 0,18% 2,20%

FEB 2,68% 4,18% 4,88% 6,03% 0,10% 2,34%

MAR 6,19% 5,00% 5,58% 2,99% 3,11% 3,18%

APR 5,14% 5,63% 6,53% 3,95% 2,61% 3,99%

MEI 6,50% 4,01% 5,53% 9,80% 6,65% 3,80%

JUN 6,83% 7,31% 8,37% 10,83% 8,54% 9,47%

JUL 7,87% 5,45% 10,06% 8,53% 8,98% 9,77%

AGS 10,52% 8,86% 5,16% 5,76% 7,23% 4,60%

SEP 4,16% 10,93% 8,73% 8,59% 9,78% 11,10%

OKT 8,38% 12,55% 9,86% 8,68% 11,61% 10,99%

NOV 11,63% 11,66% 12,39% 9,27% 13,38% 11,99%

DES 25,41% 23,28% 20,74% 20,71% 23,85% 21,09%

SEP 51,69% 51,56% 54,87% 56,99% 47,18% 51,38%

OKT 60,08% 64,11% 64,73% 65,67% 58,79% 62,37%

NOV 71,71% 75,77% 77,12% 74,94% 72,17% 74,37%

DES 97,12% 99,05% 97,86% 95,65% 96,01% 95,46%

SEP 4,16% 10,93% 8,73% 8,59% 9,78% 11,10%

OKT 8,38% 12,55% 9,86% 8,68% 11,61% 10,99%

NOV 11,63% 11,66% 12,39% 9,27% 13,38% 11,99%

DES 25,41% 23,28% 20,74% 20,71% 23,85% 21,09%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja modal (53) - pendekatan akumulasi NO KDGBKPK 2011 '53 2012 '53 2013 '53 2014 '53 2015 '53 2016 '53

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 1,79% 0,19% 0,02% 0,51% 0,18% 0,00%

FEB 4,47% 4,37% 4,91% 6,54% 0,28% 2,25%

MAR 10,66% 9,37% 10,49% 9,53% 3,40% 4,38%

APR 15,81% 15,00% 17,02% 13,47% 6,01% 7,12%

MEI 22,30% 19,01% 22,55% 23,28% 12,65% 15,45%

JUN 29,14% 26,32% 30,92% 34,11% 21,19% 25,90%

JUL 37,00% 31,77% 40,97% 42,64% 30,17% 35,67%

AGS 47,53% 40,63% 46,14% 48,40% 37,41% 40,28%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja modal (53) - pendekatan bulanan NO KDGBKPK 2011 '53 2012 '53 2013 '53 2014 '53 2015 '53 2016 '53

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 1,79% 0,19% 0,02% 0,51% 0,18% -0,33%

FEB 2,68% 4,18% 4,88% 6,03% 0,10% 2,58%

MAR 6,19% 5,00% 5,58% 2,99% 3,11% 2,13%

APR 5,14% 5,63% 6,53% 3,95% 2,61% 2,75%

MEI 6,50% 4,01% 5,53% 9,80% 6,65% 8,33%

JUN 6,83% 7,31% 8,37% 10,83% 8,54% 10,45%

JUL 7,87% 5,45% 10,06% 8,53% 8,98% 9,77%

AGS 10,52% 8,86% 5,16% 5,76% 7,23% 4,60%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja bansos (57) - pendekatan aktual + bulanan NO KDGBKPK 2011 '57 2012 '57 2013 '57 2014 '57 2015 '57 2016 '57

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FEB 0,77% 0,27% 0,00% 0,78% 0,87% 0,00%

MAR 1,85% 7,55% 1,88% 9,37% 8,12% 0,00%

APR 3,22% 10,28% 3,16% 10,70% 9,81% 0,12%

MEI 4,87% 10,37% 9,55% 8,80% 3,47% 0,71%

JUN 6,91% 8,05% 6,92% 13,26% 6,80% 4,85%

JUL 9,11% 8,18% 12,61% 10,26% 7,19% 8,94%

AGS 9,79% 7,78% 5,34% 5,03% 10,36% 7,17%

SEP 5,08% 7,17% 11,00% 8,39% 15,55% 16,08%

OKT 8,01% 11,34% 16,12% 6,65% 12,34% 12,08%

NOV 13,27% 11,13% 18,05% 17,44% 6,55% 11,15%

DES 25,74% 15,25% 11,62% 6,15% 9,12% 0,87%

OKT 49,62% 70,99% 66,57% 73,24% 74,52% 82,60%

NOV 62,89% 82,12% 84,62% 90,68% 81,07% 93,75%

DES 88,63% 97,37% 96,24% 96,83% 90,19% 94,62%

OKT 8,01% 11,34% 16,12% 6,65% 12,34% 12,08%

NOV 13,27% 11,13% 18,05% 17,44% 6,55% 11,15%

DES 25,74% 15,25% 11,62% 6,15% 9,12% 0,87%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja bansos (57) - pendekatan akumulasi NO KDGBKPK 2011 '57 2012 '57 2013 '57 2014 '57 2015 '57 2016 '57

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FEB 0,77% 0,27% 0,00% 0,78% 0,87% 0,75%

MAR 2,62% 7,82% 1,88% 10,15% 8,99% 10,81%

APR 5,84% 18,10% 5,04% 20,85% 18,81% 22,33%

MEI 10,71% 28,47% 14,59% 29,65% 22,28% 28,43%

JUN 17,62% 36,53% 21,51% 42,91% 29,08% 38,32%

JUL 26,74% 44,70% 34,12% 53,17% 36,27% 47,26%

AGS 36,53% 52,48% 39,45% 58,20% 46,63% 54,43%

SEP 41,61% 59,65% 50,46% 66,59% 62,17% 70,52%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada belanja bansos (57) - pendekatan bulanan NO KDGBKPK 2011 '57 2012 '57 2013 '57 2014 '57 2015 '57 2016 '57

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FEB 0,77% 0,27% 0,00% 0,78% 0,87% 0,75%

MAR 1,85% 7,55% 1,88% 9,37% 8,12% 10,06%

APR 3,22% 10,28% 3,16% 10,70% 9,81% 11,52%

MEI 4,87% 10,37% 9,55% 8,80% 3,47% 6,10%

JUN 6,91% 8,05% 6,92% 13,26% 6,80% 9,89%

JUL 9,11% 8,18% 12,61% 10,26% 7,19% 8,94%

AGS 9,79% 7,78% 5,34% 5,03% 10,36% 7,17%

SEP 5,08% 7,17% 11,00% 8,39% 15,55% 16,08%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada total belanja - pendekatan aktual + bulanan NO KDGBKPK 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 2,35% 1,36% 1,24% 1,55% 1,20% 2,40%

FEB 3,74% 4,54% 4,74% 5,44% 1,61% 3,56%

MAR 6,24% 5,60% 5,45% 4,66% 3,85% 4,46%

APR 5,98% 6,53% 6,53% 5,90% 3,75% 5,65%

MEI 7,14% 5,19% 6,24% 8,90% 6,15% 5,90%

JUN 7,40% 8,37% 7,93% 9,94% 7,69% 10,37%

JUL 9,44% 6,83% 10,09% 9,31% 9,40% 9,74%

AGS 11,08% 8,00% 5,42% 6,15% 7,27% 4,75%

SEP 3,83% 9,24% 7,83% 8,27% 9,00% 10,45%

OKT 8,39% 10,87% 8,52% 7,97% 10,03% 9,27%

NOV 10,35% 10,71% 10,93% 8,83% 11,75% 10,79%

DES 20,93% 18,70% 17,75% 16,98% 22,38% 19,71%

SEP 57,19% 55,66% 55,46% 60,11% 49,93% 52,65%

OKT 65,58% 66,53% 63,98% 68,08% 59,96% 61,92%

NOV 75,93% 77,24% 74,91% 76,91% 71,71% 72,71%

DES 96,85% 95,94% 92,66% 93,89% 94,09% 92,42%

SEP 3,83% 9,24% 7,83% 8,27% 9,00% 10,45%

OKT 8,39% 10,87% 8,52% 7,97% 10,03% 9,27%

NOV 10,35% 10,71% 10,93% 8,83% 11,75% 10,79%

DES 20,93% 18,70% 17,75% 16,98% 22,38% 19,71%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada total belanja - pendekatan akumulasi NO KDGBKPK 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 2,35% 1,36% 1,24% 1,55% 1,20% 0,91%

FEB 6,09% 5,90% 5,98% 6,99% 2,81% 3,92%

MAR 12,33% 11,50% 11,43% 11,65% 6,66% 7,36%

APR 18,31% 18,03% 17,96% 17,55% 10,41% 11,57%

MEI 25,45% 23,22% 24,19% 26,45% 16,56% 18,81%

JUN 32,84% 31,59% 32,12% 36,38% 24,25% 27,72%

JUL 42,29% 38,42% 42,21% 45,69% 33,66% 37,46%

AGS 53,36% 46,42% 47,63% 51,84% 40,93% 42,20%

Perhitungan proyeksi penyerapan anggaran pada total belanja - pendekatan bulanan NO KDGBKPK 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL

PAGU 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

JAN 2,35% 1,36% 1,24% 1,55% 1,20% 0,91%

FEB 3,74% 4,54% 4,74% 5,44% 1,61% 3,01%

MAR 6,24% 5,60% 5,45% 4,66% 3,85% 3,44%

APR 5,98% 6,53% 6,53% 5,90% 3,75% 4,21%

MEI 7,14% 5,19% 6,24% 8,90% 6,15% 7,24%

JUN 7,40% 8,37% 7,93% 9,94% 7,69% 8,91%

JUL 9,44% 6,83% 10,09% 9,31% 9,40% 9,74%

AGS 11,08% 8,00% 5,42% 6,15% 7,27% 4,75%

Kinerja Keuangan Provinsi Maluku Utara

Recommend Documents