OLEH: PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DI MALUKU UTARA OLEH: PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

KONDISI HUTAN MALUKU UTARA • Luas kawasan hutan Provinsi Maluku Utara ± 2.515.220 ha (±79,82% dari luas daratan ± 3.151.277 ha); • Daratan Maluku Utara terdiri dari areal Berhutan seluas ± 2.059.613 ha dan areal Tidak Berhutan seluas ±1.091.664 ha; • Memiliki dua jenis kawasan konservasi yaitu Taman Nasional dan Cagar Alam. • Hutan Maluku Utara dikelola berdasarkan karakteristik ekosistem dalam DAS.

KAWASAN HUTAN PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KEPMENHUT NO. SK.302/MENHUT-II/2013 TANGGAL 1 MEI 2013

HUTAN KONSERVASI : ± 218.499 Ha

LUAS KAWASAN HUTAN MALUKU UTARA 2.515.220 Ha (79,82% dari Total Luas Daratan 3.151.277 Ha)

HUTAN LINDUNG : ± 584.058 Ha

HUTAN PRODUKSI - Hutan Produksi Terbatas - Hutan Produksi Tetap - Hutan Produksi Konversi

= ± 1.712.663 Ha = ± 666.851 Ha = ± 481.730 Ha = ± 564.082 Ha

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KEHUTANAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

RENCANA AKSI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN MEMBENTUK TIM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (I 4PT)

Pembentukan Tim dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan proses pengukuhan batas kawasan hutan pasca RTRWP.

MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN

Mendorong dilaksanakannya evaluasi serta penyelesaian Hakhak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan Batas Kawasan Hutan.

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Maluku Utara dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban, sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang telah dikeluarkan.

MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum, Pemerintah Kab/Kota dan Pengelola Hutan ditingkat Tapak untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secara terpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai MEMBENTUK TIM prosedur. INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN Pengukuhan DAN PEMANFAATAN Kawasan TANAH (I 4PT) perubahan peruntukan

Pemerintah Maluku Utara akan mendorong Percepatan Penyelesaian Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai dalam pola ruang (RTRWP) guna memberikan kepastian hukum pengguna lahannya. Kewenangan penataan batas kawasan berada di Kementerian Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil.VI Manado)

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI PROV. MALUT 1. Penetapan Kawasan Hutan a.Target penyelesaian luas kawasan hutan : ± 2.515.220 ha b. Target dan realisasi penataan batas : No.

Jenis Batas

Target (km)

1

Batas Luar

8,402.45

2

Batas Fungsi 5,883.78 Jumlah 14,286.23

Realisasi Sisa km % km % 884.78 10.53 7,517.67 89.47 4,087.77 4,972.55

69.48 1,796.01 34.81 9,313.68

c. Realisasi penetapan kawasan hutan s/d Mei 2015 : - SK. Penetapan : 1.070.610,72 ha (42,57 %) (57 lokasi) - Usulan Penetapan : 262.974,65 ha (10,46 %) (25 lokasi)

30.52 65.19

2. Rencana Aksi Tata Batas Tahun 2015 s/d 2019 No. Tahun

Batas Luar Batas Fungsi Jumlah (km) (km) (km)

Prosentase (%) Keterangan

1

2015

54.11

315.62

369.73

3.97

APBN

2

2016

186.14

287.42

473.56

5.08

sda

3

2017

245.40

445.06

690.47

7.41

sda

4

2018

223.39

281.08

504.47

5.42

sda

5

2019

6,808.63

466.81

7,275.45

78.12

sda

1,796.00 9,313.68*)

100.00

Jumlah

7,517.68

*) ± 294 lokasi usulan penetapan kawasan hutan

RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN • Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan dan pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin; • Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota, serta KPH untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; • Menyampaiakan data dan informasi pendukung yang terkait dengan kinerja Pemegang Izin ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untuk melakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dan komitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiap pelanggaran terjadi.

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT a.

Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan wilayah kelola masyarakat: • Proses dan status tahapan perizinan; • Aktifitas lapangan; dan • Kendala permasalahan pengelolaan kawasan. b. Sosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat, untuk meningkatkan minat masyarakat secara aktif dan partisipatif; c. Mendorong pengembangan skema pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih efektif dan efisien (kemitraan);

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN -

Membantu melakukan proses identifikasi terhadap penggunaan lahan yang di indikasikan berpotensi konflik dengan batas kawasan hutan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.302/Menhut-II/2013; - Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke pada para pihak terkait.

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN • Akan disusun Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasi untuk Kegiatan yang berbasis lahan; • Substansi yang diatur di dalam draft Pergub tersebut salah satunya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan Dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Pergub tersebut akan menjadi instrumen yang mensinergikan sistem koordinasi, kewenangan dan tata hubungan kerja dalam Penanganan dan Pengendalian Izin Lokasi; • Pembentukan lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) sebanyak 16 unit sesuai Kepmenhut Nomor SK.73/Menhut-II/2010, dan saat ini telah terbentuk 3 KPH (KPH Model Gunung Sinopa, KPH Model Bacan dan KPH Oba);

Pengelolaan Hutan Maluku Utara Berdasarkan DAS • Kawasan Hutan dikelola dengan didasarkan pada DAS: Kawasan Hutan merupakan kesatuan ekosistem, satu rencana, dan dengan satu sistem pengelolaan; • Pengelolaan Kawasan Hutan: Melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; • Adaptif terhadap kondisi spesifik dan perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS.

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI • Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Maluku Utara; • Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan; Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010; • Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan termasuk pemegang izin kehutanan di lapangan;

PERKEMBANGAN PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI MALUKU UTARA

1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN 2. PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN RE); 3. PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI); 4. PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR).

DAFTAR PERKEMBANGAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN ( PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN ) PROVINSI MALUKU UTARA ( UPDATE JUNI 2015 ) Kabu-

NO

paten

SK IPPKH

PEMEGANG IZIN

Lokasi/Blok

Tahap Kegiatan

Komoditi

No (Menhut-II) & Tgl

1Halsel

Nama Perusahaan PT. Harita Multi Karya Mineral

Halsel

Eksplorasi

2Kepsul

PT. Adidaya Tangguh

Blok 6

Eksplorasi

Tembaga SK.44/2014, 13-01-14 dan Emas Logam SK.606/2010, 28-10-10

3Kepsul

PT. Bintani Megahindah

Kepsul

Eksplorasi

Logam

4Kepsul


Blok B-3

Eksplorasi

5Kepsul

PT. Bumi Sakakarya

Unit II

6Kepsul

PT. Bumi Sakakarya

7Kepsul

PT. Indomega Dirgasakti

Luas

Masalaku

1,251.00

13-01-16

1,698.00

19-11-15

SK.658/2013, 04-10-13

529.49

04-10-15

Logam

SK.759/2014, 18-09-14

4,592.52

20-11-15

Eksplorasi

Logam

SK.511/2014, 04-06-14

579.99

20-11-15

Blok A2-5

Eksplorasi

Logam

SK.794/2014, 23-09-14

892.70

05-11-15

Blok E-2

Eksplorasi

Logam

SK.657/2013, 04-10-13

2,468.30

04-10-15

8Kepsul

PT. Indomineral Utama Sejahtera Blok I-1

Eksplorasi

Logam

SK.745/2014, 15-09-14

2,565.78

26-10-15

9Kepsul


Eksplorasi

Logam

SK.748/2014, 15-09-14

3,359.34

26-10-15

10Kepsul


Eksplorasi

Logam

SK.674/2014, 08-08-14

4,421.69

26-10-15

11Kepsul


Eksplorasi

Logam

SK.593/2014, 01-07-14

2,938.10

26-10-15

12Kepsul

PT. Patria Sekarjaya

Kepsul

Eksplorasi

Logam

SK.37/2014, 10-01-14

293.80

20-11-15

13Kepsul


Blok F-1

Eksplorasi

Logam

SK.97/2014, 28-01-14

3,049.55

12-10-15

14Kepsul


Blok F-3

Eksplorasi

Logam

SK.697/2014, 19-08-14

1,390.67

12-11-15

15Kepsul

PT. Saptawirasta Mandiri

Blok C-3

Eksplorasi

Logam

SK.760/2014, 18-09-14

715.50

05-10-15

16Kepsul


Kepsul

Eksplorasi

Logam

SK.723/2014, 29-08-14

391.89

20-11-15

17Kepsul

PT. Taliabu Mineralindo Sejahtera Blok 1-2

Eksplorasi

Logam

SK.430/2013, 12-06-13

4,681.00

12-06-15

18Kepsul

PT. Taliabu Mineralindo Sejahtera Blok 1-3

Eksplorasi

Logam

SK.659/2013, 04-10-13

4,586.00

04-10-15

19Kepsul

PT. Taliabu Mineralindo Sejahtera Blok 4

Eksplorasi

Logam

SK.98/2014, 28-01-14

947.37

20-11-15

20Kepsul

PT. Wirabahana Perkasa

Eksplorasi

Logam

SK.518/2014, 06-06-14

1,043.00

20-11-15

Blok L-6

KETERANGAN

KabuNO

paten

21Kepsul

Nama Perusahaan PT. Wirabahana Perkasa

22Halut

PEMEGANG IZIN Lokasi/Blok

SK IPPKH Tahap Kegiatan

Komoditi


Luas

Masalaku

KETERANGAN

Blok L-7

Eksplorasi

Logam

SK.491/2014, 26-05-14

267.67

PT. Nusa Halmahera Minerals

Halut

Eksplorasi

Emas

8,568.22

19-06-15SK Revisi Luasan

23Halut


Blok II

Eksplorasi

Emas

SK.441/2013, 19-06-13 jo No.766/2014, 18-0914 SK.765/2014, 18-09-14

5,464.42

18-09-16

24Halut


Infill eksploration

Eksplorasi

Emas

SK.732/2011, 22-12-11 jo SK.4745/MenhutVII/PKH/2013, 120913

9.98

25Halsel

PT. Al-Gifari Wildan Sejahtera

Halsel

Operasi Produksi Nikel

SK.606/2013, 06-09-13

842.16

06-09-24

26Halsel

PT. Gane Permai Sentosa

Halsel


S.667/2013, 19-11-13

496.00

19-11-15

27Halsel

PT. Wanatiara Persada

Halsel


SK.533/2012, 24-09-12

937.17

24-09-27IPPKH Tahap I

Halteng


SK.605/2013, 06-09-13

483.63

10-05-28

29Halteng PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Halteng


SK.772/2012, 26-12-12

851.21

26-12-17

30Halteng PT. Gebe Sentra Nickel

Halteng


SK.400/2013, 24-05-13

110.36

24-05-20

31Halteng PT. Harum Sukses Mining

Blok I


SK.456/2013, 25-06-13

216.46

25-06-27

32Halteng PT. Tekindo Energi

Blok II


SK.407/2011, 21-07-11

715.14

21-07-20

33Haltim

PT. Adhita Nikel Indonesia

Haltim


SK.619/2013, 12-09-13

501.72

10-03-31

34Haltim

PT. Alam Raya Abadi

Haltim


SK.424/2011, 27-07-11

448.27

27-07-26

35Haltim

PT. Aneka Tambang Tbk.

P. Gee


SK.548/2013, 31-07-13

26.26

31-07-22

36Haltim


Sangaji


S.311/2014, 22-07-14

1,000.00

22-07-16 Persetujuan Prinsip

37Haltim

PT. Indo Bumi Nickel

Haltim


SK.627/2014, 17-07-14

1,741.85

17-07-27

38Kepsul

PT. Adidaya Tangguh

Kepsul

Operasi Produksi Bijih Besi SK.487/2012, 05-09-12

822.57


39Kepsul

PT. Adidaya Tangguh

Tahap I

Operasi Produksi Bijih Besi SK.486/2012, 05-09-12

958.39


40Kepsul

PT. Adidaya Tangguh

Blok A-3

Operasi Produksi Bijih Besi S.423/2014, 23-09-14

945.04


28Halteng PT. Bakti Pertiwi Nusantara

20-11-15

12-09-15Infill eksploration, Perpanjangan II

KabuNO

paten

41Kepsul

Nama Perusahaan PT. Adidaya Tangguh

42Kepsul

PEMEGANG IZIN Lokasi/Blok

SK IPPKH Tahap Kegiatan

Komoditi


Luas

Masalaku

KETERANGAN

Blok A-4

Operasi Produksi Bijih Besi

S.395/2014, 15-09-14

41.49


PT. Andalan Terang

Blok VI-5

Operasi Produksi Logam

S.468/2014, 29-09-14

998.15


43Kepsul

PT. Aneka Mineral Utama

Jalan Blok Y-1


S.453/2014, 29-09-14

6.29

44Kepsul


Blok Y-2


S.449/2014, 29-09-14

35.60

29-09-16Persetujuan Prinsip Jalan Tambang 29-09-16 Persetujuan Prinsip

45Kepsul


Jalan Blok Y-3


S.452/2014, 29-09-14

1.57

46Kepsul


Kepsul


SK.17/2014, 09-01-14

923.63

29-09-16Persetujuan Prinsip Jalan Tambang 10-12-29Tahap I

47Kepsul


Kepsul


SK.40/2014, 10-01-14

907.45

30-11-29

48Kepsul

PT. Bumi Sakakarya

Blok A2-1


S.393/2014, 15-09-14

323.38


49Kepsul

PT. Bumi Sakakarya

Blok A2-2


S.399/2014, 16-09-14

918.05


50Kepsul

PT. Indomega Dirgasakti

Blok E-1


S.454/2014, 29-09-14

993.21


51Kepsul


Kepsul


S.421/2014, 23-09-14

63.37


52Kepsul


Blok C-4


S.412/2014, 18-09-14

335.07


53Kepsul


Blok L-5


S.420/2014, 22-09-14

990.20


54Kepsul


Blok L-9


S.413/2014, 18-09-14

34.50


55Haltim


Mornopo 2


SK.780/2014, 22-09-14

262.79

22-09-28

56Haltim


P. Pakal


SK.88/2009, 05-03-09

456.00

08-01-19

57Halut


Gosowong

Operasi Produksi Emas

SK.311/2009, 29-05-09

808.50

29-05-28

58Halut


Kencana


150.25

20-01-30Underground mining

59Halut


Toguraci


SK.488/2009, 20-08-09 jo SK.19/2012, 20-01-12 SK.20/2012, 20-01-12

740.30

25-10-29Underground mining

60Haltim

PT. Alam Raya Abadi

Haltim

Revisi Jalan

SK.790/2014, 23-09-14

8.50

27-07-26Revisi Jalan Tambang

SUB TOTAL

Eksplorasi Operasi Produksi Revisi Jalan

T O T A L

56,705.98 20,086.03 8.50 76,800.51

PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ( IUPHHK-HA ) PROVINSI MALUKU UTARA LUAS SK NO

U

R

A

I

A

N

NOMOR DAN TANGGAL SK

KETERANGAN (Ha)

1

IUPHHK-HA

PT. Bela Berkat Anugerah

SK.389/Menhut-II/2006, 12-07-06

33,880.00

2

IUPHHK-HA

PT. Mohtra Agung Persada

SK.400/Menhut-II/2006, 19-07-06

50,940.00

3

IUPHHK-HA

PT. Nusa Niwe Indah

SK.410/Menhut-II/2004, 18-10-04

73,500.00Non Aktif

4

IUPHHK-HA

PT. Poleko Yubarsons

962/Kpts-II/1999, 14-10-99

86,599.00

5

IUPHHK-HA

PT. Surya Kirana Dutamas

SK.670/Menhut-VI/2009, 15-10-09

66,230.00

6

IUPHHK-HA

PT. Telagabakti Persada

SK.372/Menhut-II/2009, 23-06-09

63,405.00

7

IUPHHK-HA

PT. Tunas Pusaka Mandiri

SK.351/Menhut-II/2006, 12-06-06

24,430.00Non Aktif

8

IUPHHK-HA

PT. Tunggal Agathis I.W.I. Unit I

SK.368/Menhut-II/2009, 23-06-09

73,375.00

9

IUPHHK-HA

PT. Wana Kencana Sejati I

SK.95/Menhut-II/2005, 12-04-05

47,410.00

10

IUPHHK-HA

PT. Wana Kencana Sejati II

SK.295/Menhut-II/2007, 28-08-07

45,825.00

Jumlah IUPHHK-HA

565,594.00

PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN ( IUPHHK-HT )

PROVINSI MALUKU UTARA

NO

U

R

A

I

A

N


LUAS SK (Ha)

1

IUPHHK-HT

PT. Kalpika Wanatama Unit I

268/Kpts-V/1992, 21-02-92

8,000.00

2

IUPHHK-HT

PT. Kalpika Wanatama Unit II

189/Kpts-II/1998, 27-02-98

11,242.00

3

IUPHHK-HT

PT. Kirana Cakrawala

184/Kpts-II/1997, 31-03-97

21,265.00

4

IUPHHK-HT

PT. Mangole Timber Producers

191/Kpts-II/1998, 27-02-98

20,407.00

5

IUPHHK-HT

PT. NNE Plantation

SK.312/Menhut-II/2011, 15-06-2011

Jumlah IUPHHK-HT

KETERANGAN

6,770.00 67,684.00

PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT ( IUPHHK-HTR ) PROVINSI MALUKU UTARA

NO 1

U

R

A

I

A

N


LUAS SK (Ha)

IUPHHK-HTR Koperasi Perkebunan Bacan Lipu Mandiri 171 Tahun 2009

5,851.00

Jumlah IUPHHK-HTR

5,851.00

KETERANGAN

OLEH: PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Recommend Documents