PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 34 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha / investasi yang kondusif dan menggali
sumber
khususnya
jasa
pendapatan pelayanan
daerah
pos
dan
telekomunikasi maka diperlukan Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi; b.
bahwa dalam rangka pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dalam wilayah Provinsi Maluku
dipandang
pembinaan, pengawasan penyelenggara
perlu
melakukan
pengendalian, terhadap usaha
jasa
dan kegiatan pos
dan
telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
382 c.
bahwa pengelolaan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang erat kaitannya dengan
pemberian
masyarakat
dan
pelayanan
kepada
merupakan
sumber
Pendapatan Asli Daerah; d.
bahwa pemberian perizinan jasa pos dan telekomunikasi dapat dipungut biaya oleh Pemerintah Daerah selain itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi penyelenggara;
e.
bahwa sehubungan dengan itu sambil menunggu
ditetapkannya
Peraturan
Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan
Undang-Undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Indonesia
(Lembaran Tahun
Negara 1958
Republik
Nomor
79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik
383 Indonesia
Tahun
1984
Nomor
28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276)
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
4.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
384 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Tahun
2008
Lembaran
Nomor
Negara
59,
Daerah Indonesia
Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
2004
Lembaran
Nomor
Negara
125,
Indonesia Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 4437);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985
tentang
Penyelenggaraan
(Lembaran Negara Republik Tahun
1985
Lembaran
Nomor
Negara
53,
Pos
Indonesia Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 3303);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang
Telekomunikasi
Penyelenggaraan (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 107,
Tambahan
Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3980);
Negara
385 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
1985
Lembaran
Nomor
Negara
202,
Indonesia Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pemerintahan
Pembagian Antara
Urusan
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Tahun
2000
Lembaran
Nomor
Negara
82,
Republik
dan
Indonesia Tambahan Indonesia
Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 KM Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
14. Peraturan
Menteri
Komunikasi
Informatika 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
dan Nomor
tentang
386 Pedoman Pembangunan Manara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan
Umum,
Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Asing Nomor 3/P/2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 18
Tahun
2009
dan
Nomor
19/PER/M/KOMINFO/03/2009
tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN TENTANG
GUBERNUR RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.
JASA
MALUKU PERIZINAN POS
DAN
387 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini Yang Dimaksud Dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.
Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi Provinsi Maluku.
7.
Biro adalah unsur Staf Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
8.
Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
9.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daeran Provinsi Maluku.
10.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Maluku.
11.
Pos adalah Pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, pelayanan jasa lainya yang ditetapkan oleh Menteri.
12.
Pengusaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara
untuk
menerima,
membawa
dan
atau
menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari
388 pengirim
kepada
penerima
dengan
menggunakan
sarana
transportasi darat, laut atau udara dengan memungut biaya. 13.
Pemberian izin penyelenggaraan untuk jasa titipan kantor cabang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan izin kantor agent jasa titipan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.
14.
Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainya
15.
Alat telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi
16.
Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi
17.
Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) adalah organisasi amatir radio Indonesia yang berkedudukan di pusat dan daerah, diakui oleh pemerintah sebagai wadah resmi para pemilik amatir radio
18.
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) adalah organisasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai satu satunya wadah resmi bagi pemilik izin komunikasi radio antar penduduk
19.
Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka
389 baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berbentuk tunggal tanpa
simpul,
dimana
fungsi
desain
dan
konstruksinya
disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi 20.
Wartel/warnet adalah penyelenggaraan yang melayani jasa telepon dasar, juga dapat melayani jasa akses internet dan jasa internet untuk keperluan publik
21.
Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan atas Perizinan Jasa Pos dan Perizinan Jasa Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah Kapada Orang atau Badan yang membutuhkannya.
22.
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi Atau Badan Yang Dikenakan Retribusi
23.
Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi Atau Badan Yang Menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Diwajibkan Untuk Melakukan Pembayaran Retribusi.
24.
Unit Kerja Pungutan adalah Dinas Informasi dan Komunikasi dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama pungutan atas jasa pos dan telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian izin jasa pos dan telekomunikasi kepada orang atau pribadi atau badan.
390 Pasal 3 (1)
Objek retribusi adalah pemberian pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang meliputi barang cetakan surat kabar, bungkusan kecil, paket, alat dan perangkat telekomunikasi.
(2)
Pungutan retribusi atas jasa pos dan telekomunikasi diberikan kewenangan kepada Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Pungutan atas perizinan jasa pos dan telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB IV PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk pengembalian biaya cetak serta biaya operasional terkait dengan pemberian perizinan.
391 (2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung biaya penyediaan perizinan jasa pos dan telekomunikasi. BAB V WILAYAH PUNGUTAN Pasal 6
(1)
Pungutan atas perizinan jasa pos dan telekomunikasi dipungut didaerah tempat diberikan perizinan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
(2)
Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimasksud pada ayat (1) di atas disetor ke Kas Daerah.
(3)
Bukti pungutan penyetoran atas perizinan jasa pos dan telekomunikasi diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Pasal 7
Gubernur mengangkat bendaharawan khusus penerima pungutan perizinan jasa pos
dan
telekomunikasi pada unit kerja
yang
bersangkutan sesuai prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku Pasal 8 (1)
Unit
kerja
pemungut
menyelenggarakan
pembukuan
administrasi yang teratur atas semua kegiatan pungutan dan penyetoran retribusi, dibawah koordinasi dan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah.
392 (2)
Unit kerja pemungut secara teratur diwajibkan menyampaikan secara berkala dan laporan insidentil Kepada Gubernur cq Dinas Pendapatan Daerah
(3)
Unit kerja pemungut menyetor hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur ini ke Kas Daerah
(4)
Unit kerja pemungut bertanggung jawab kepada Gubernur Pasal 9
(1)
Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam hasil pungutan retribusi disetor oleh bendaharawan khusus penerima ke Kas Daerah
(2)
Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis, dengan jalan melaksanakan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan.
(3)
Bendaharawan
khusus
penerima
dilarang
menyimpan
pungutan biaya atas jasa pos dan telekomunikasi dalam penguasaan diluar batas waktu yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini. (4)
Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bendaharawan khusus penerima secara teratur menyampaikan laporan kepada Gubernur cq Dinas Pendapatan Daerah dengan melampiri bukti setoran.
393 BAB VI PENGAWASAN Pasal 10 Pimpinan Dinas Daerah, Dinas, Kantor, serta unit - unit kerja lainya dilingkungan Pemerintah Porvinsi Maluku sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberikan bantuan dan pengawasan agar pungutan retribusi berjalan dengan lancar
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11 (1)
Masa retribusi untuk perizinan jasa titipan kantor cabang jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.
(2)
Masa retribusi IAR masing-masing : Tingkat Pemula 2 tahun, Tingkat Siaga 3 Tahun, Tingkat Penggalang 5 tahun, Tingkat Penegak 5 Tahun.
(3)
Masa retribusi IKRAP jangka waktu selama 3 Tahun. BAB VIII SURAT PENDAFTARAN Pasal 12
(1)
Wajib retribusi, wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD), SPORD sebagaimana dimaksud
394 ayat (1) di atas harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya (2)
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) ditetapkan oleh
Gubernur.
BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD atau dokumen yang disamakan.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1)
Pungutan perizinan pos dan telekomunikasi tidak dapat diborongkan
(2)
Retribusi perizinan jasa pos dan telekomunikasi dipungut dengan menggunakan
SKRD (Surat Ketetapan Retribusi
Daerah) atau dokumen yang disamakan
395 BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1)
Pembayaran retribusi perizinan jasa pos dan telekomunikasi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi atau kuasanya melalui bendaharawan khusus penerima.
BAB XII PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 16 (1)
Tarif retribusi pemberian perizinan ditentukan berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.
(2)
Besar tarif retribusi pemberian perizinan adalah sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Beritah Daerah Provinsi Maluku.
396 Disahkan di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2009 GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd
KAREL ALBERT RALAHALU Diundangkan di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH MALUKU,
Cap/ttd Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 34
397 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 34 TAHUN 2009 TANGGAL : 27 OKTOBER 2009 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI.
NO
JENIS IZIN YANG DIBERIKAN
1
2
BESAR TARIF (Rp) 3
KETERANGA N 4
1.
Jasa Titipan Kantor Cabang
850.000,-
Izin
2.
Izin Amatir Radio (IAR) / Izin Penguasaaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA) : - Tingkat Pemula - Tingkat Siaga - Tingkat Penggalang / Penegak
100.000,150.000,250.000,-
Izin Izin Izin
Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) / Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP)
250.000,-
Izin
5.000.000,-
Izin
5.000.000,-
Rekomendasi
1.000.000,-
Rekomendasi
3.
4.
Galian Kabel Telekomunikasi
5.
Menara / Tower
6.
Wartel / Warnet
GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd
KAREL ALBERT RALAHALU
398
