PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 21 TAHUN 2009 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU
GUBERNUR MALUKU, Menimbang
:
a.
bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan melalui optimalisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan komitmen Pemerintah dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.
bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas jenjang Pemerintahan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
c.
bahwa untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan, diperlukan komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan semua pemangku kepentingan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi dan kerasteristik Daerah Kepulauan;
366
Mengingat
:
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a, b, dan c, Koordinasi Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
367 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku; 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku; 12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku; 13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku;
368 14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Forum Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku; 15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 243 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku; 16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku; 17. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Maluku.
369 4.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
5.
Kemiskinan, adalah kondisi dimana seorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal setempat.
6.
Masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, adalah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan kerena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan menurut pendekatan Badan Pusat Statistik, dan/atau berdasarkan kondisi dan karakteristik lokal setempat.
7.
Penanggulangan kemiskinan, adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana, dan bersinergi dengan Dunia Usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks lokal maka Penanggulangan Kemiskinan adalah gerakan terpadu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam rangka pengurangan angka kemiskinan.
8.
Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
9.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
10.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penaggulangan kemiskinan di Provinsi.
11.
Forum Pemberdayaan Masyarakat, adalah wadah formal untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
370 kajian evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah. 12.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiksinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penaggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.
13.
Penduduk, adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
14.
Penduduk Usia Kerja, adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun dan lebih. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.
15.
Angkatan Kerja, adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.
16.
Bekerja, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha / kegiatan ekonomi.
17.
Status Pekerjaan, adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha / kegiatan. Status Pekerjaan terdiri dari Status Pekerjaan Formal dan Status Pekerjaan Informal. Status Pekerjaan Formal yaitu penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha dengan buruh tetap, dan pekerja / buruh / karyawan. Status Pekerjaan Informal yaitu penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tidak dibayar.
18.
Pekerja, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/perusahan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja dalam hal
371 ini terdiri dari pekerja/buruh/ karyawan/i, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. 19.
Pencari Kerja (penganggur terbuka) terdiri dari : (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan. Mempersiapkan suatu usaha, adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha / pekerjaan yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan / keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh / pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
20.
Setengah Penganggur, adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari setengah penganggur terpaksa dan setengah penganggur sukarela. Setengah Penganggur Terpaksa, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Setengah Penganggur Sukarela, adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan.
21.
Daerah terpencil, adalah daerah yang dapat ditempuh namun dengan jangkauan (jarak) yang sangat jauh dari pusat Pemerintahan Kecamatan.
22.
Daerah tertinggal adalah daerah yang kurang memiliki prasarana dan sarana serta infrastruktur lainnya untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi.
23.
Daerah terisolir, adalah daerah yang tidak memiliki aksesibilitas, sehingga tidak ada interaksi dari dan ke daerah tersebut.
372 BAB II TUJUAN DAN SASARAN Bagian Pertama TUJUAN Pasal 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku, bertujuan untuk : a.
b.
c.
d. e. f.
Mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program-program penanggulangan kemiksinan di Provinsi Maluku. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Menciptakan peran serta masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam manejemen penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Mejustifikasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi, bagi kepentingan penanggulangan kemiksinan di Provinsi Maluku. Menciptakan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku. Mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Bagian Kedua SASARAN Pasal 3
Sasaran koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku, adalah : a.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
373 b.
c.
d. e.
Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha serta stakeholders lainnya yang mempunyai visi dan misi di bidang penanggulangan kemiskinan. Masyarakat penganggur, setengah penganggur, putus sekolah dan masyarakat miskin berdasarkan kriteria BPS, dan/atau sesuai kondisi dan karakteristik lokal setempat. Daerah terpencil, tertinggal dan terisolir Kawasan gugus pulau dan laut pulau di Provinsi Maluku.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Koordinasi Penanggulangan kemiskinan diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah. Program – program penanggulangan kemiskinan yang harus disinergikan dan diintegrasikan meliputi 3 (tiga) kelompok program, yaitu : a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, yaitu program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin guna terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu program – program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro dan kecil.
374 BAB IV PRINSIP DAN PENDEKATAN Bagian Pertama PRINSIP Pasal 5 Prinsip Koordinasi penanggulangan kemiskinan, adalah : 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 2. Menyediakan kesempatan kerja dan berusaha kepada masyarakat miskin 3. Memberikan manfaat secara berkesinambungan 4. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat miskin 5. Menyesuaikan dengan potensi sumberdaya lokal masyarakat miskin 6. Memberikan aksesibilitas kepada masyarakat miskin 7. Menyesuaikan dengan konsep pembangunan wilayah kepulauan Bagian Kedua PENDEKATAN Pasal 6 Pendekatan yang digunakan kemiskinan, adalah :
dalam
koordinasi
penanggulangan
1. Partisipasi Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. 2. Potensi kawasan Program – program penanggulangan kemiskinan harus didasari pada potensi sumberdaya lokal sebagai pendorong peningkatan dan pengembangan produk unggulan lokal yang kompetitif, dengan pendekatan Gugus Pulau dan Laut Pulau.
375 3. Keterpaduan Program Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu Gerakan Terpadu dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan masyarakat miskin. 4. Perencanaan Perencanaan program – program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan pendekatan dari bawah (bottom up) dengan melibatkan masyarakat miskin secara integralistik dan komprehensip. 5. Kelembagaan dan Mekanisme Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kelembagaan dan mekanisme yang ada di daerah, dan dapat dilakukan pembentukan kelembagaan serta mekanisme baru sesuai kebutuhan daerah. 6. Budaya Penanggulangan Kemiskinan dalam implementasinya tetap menjunjung tinggi dan beradaptasi dengan karakteristik budaya lokal yang ada dan berkembang dalam masyarakat miskin.
BAB V PENGORGANISASIAN Bagian Pertama TINGKAT PROVINSI Pasal 7 (1)
Pada Tingkat Provinsi, Gubernur membentuk TKPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
376 (2)
Susunan keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur Muspida, unsur SKPD terkait, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan. Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI TKPK PROVINSI Pasal 8
(1)
TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (1) mempunyai tugas : a. b.
(2)
Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiksinan, sebagaimana dimaksud pada pasal (8) ayat (1) huruf (a), TKPK menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
(3)
Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiksinan, dan Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
Melakukan koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan Melakukan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Renstra SKPD Melakukan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rancangan RKPD Melakukan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Renja SKPD Melakukan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan
Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,
377 sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) ayat (1) huruf (b), TKPK menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d.
e.
f.
Melakukan koordinasi pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Melakukan koordinasi pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi Melakukan penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan penanggulangan kemiskinan Melakukan koordinasi dalam kerangka evaluasi pelaksanaan program dan / atau kegiatan penanggulangan kemiskinan Melakukan koordinasi dalam kerangka penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur Bagian Ketiga SEKRETARIAT TKPK PROVINSI Pasal 9
(1) (2) (3) (4)
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibentuk Sekretariat TKPK Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris TKPK Provinsi Sekretariat TKPK Provinsi berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku Sekretariat TKPK Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada TKPK Provinsi Pembentukan Sekretariat TKPK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
378 Bagian Keempat KELOMPOK KERJA TKPK PROVINSI Pasal 10 (1) (2)
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Provinsi dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kelompok Kerja TKPK Provinsi terdiri dari : a.
b.
c.
(3)
Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi dalam mengelola data dan sistem informasi, dengan fungsi sebagai berikut : a. b. c. d.
(4)
Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, yang dipimpin oleh pejabat esselon III pada SKPD Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data dan informasi kemiskinan. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, yang dipimpin oleh pejabat esselon III pada SKPD Provinsi yang mempunayi tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, yang dipimpin oleh pejabat esselon III pada SKPD Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial/ekonomi masyarakat.
Pengolahan dan pengembangan data kemiskinan Pengembangan indikator kemiskinan daerah Pengembangan sistem informasi kemiskinan Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan
Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi dalam mengolah dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi sebagai berikut :
379 a. b. c.
(5)
Perumusan pembinaan hubungan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan masyarakat dan/atau masyarakat dengan dunia usaha melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.
Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Sekretariat TKPK Provinsi dalam penanganan pengaduan masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut : a.
b.
c.
Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan Bagian Kelima TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pasal 11
(1) (2)
Pada Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagian Keenam TUGAS DAN FUNGSI TKPK KABUPATEN/KOTA Pasal 12
(1)
TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal (11) ayat (1) mempunyai tugas :
380 a.
b.
(2)
Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiksinan di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada pasal (12) ayat (1) huruf (a), TKPK Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
(3)
Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiksinan di Kabupaten/Kota, dan Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota
Melakukan koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan Melakukan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD di Kabupaten/Kota bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Renstra SKPD Melakukan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD di Kabupaten/Kota bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rancangan RKPD Melakukan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD di Kabupaten/Kota bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Renstra SKPD Melakukan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota
Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) ayat (1) huruf (b), TKPK menyelenggarakan fungsi : a.
Melakukan koordinasi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan
381
b.
c.
d.
e.
f.
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Melakukan koordinasi pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD di Kabupaten/Kota yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Melakukan penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota secara periodik. Melakukan koordinasi dalam kerangka evaluasi pelaksanaan program dan / atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota. Melakukan koordinasi dalam kerangka penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota. Bagian Ketujuh SEKRETARIAT TKPK KABUPATEN/KOTA Pasal 13
(1)
(2) (3) (4)
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada TKPK Kabupaten/Kota. Pembentukan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
382 Bagian Kedelapan KELOMPOK KERJA TKPK KABUPATEN/KOTA Pasal 14 (1) (2)
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Kelompok Kerja TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari : a.
b.
c.
(3)
Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan sistem informasi, dengan fungsi sebagai berikut : a. b. c. d.
(4)
Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, yang dipimpin oleh pejabat esselon III pada SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data dan informasi kemiskinan, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, yang dipimpin oleh pejabat esselon III pada SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, yang dipimpin oleh pejabat esselon III pada SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial/ekonomi masyarakat
Pengolahan dan pengembangan data kemiskinan. Pengembangan indikator kemiskinan daerah. Pengembangan sistem informasi kemiskinan. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi sebagai berikut :
383 a. b. c.
(5)
Perumusan pembinaan hubungan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan masyarakat dan/atau masyarakat dengan dunia usaha melalui fasilitasi Pemerintah Daerah
Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam penanganan pengaduan masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut : a.
b.
c.
Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan
BAB VI KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu TINGKAT PROVINSI Pasal 15 (1)
Untuk membantu tugas TKPK Provinsi dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan, yang meliputi : a.
Kelompok Program Perlindungan dan Bantuan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan bantuan sosial.
384 b.
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat. c. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pembentukan kelompok program penanggulangan kemiskinan di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Dalam melaksanakan tugasnya kelompok program penanggulangan kemiskinan bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Provinsi Kelompok program perlindungan dan bantuan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial Kelompok program pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat Kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro dan kecil
Bagian Kedua TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pasal 16 (1)
Untuk membantu tugas TKPK Kabupaten/Kota dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan, yang meliputi :
385 a.
(2)
(3)
(4)
(5)
Kelompok Program Perlindungan dan Bantuan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan bantuan sosial b. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat c. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan usaha mikro dan kecil Pembentukan kelompok program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Dalam melaksanakan tugasnya kelompok program penanggulangan kemiskinan bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten/Kota Kelompok program perlindungan dan bantuan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial. Kelompok program pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat, kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro dan kecil BAB VII HUBUNGAN KERJA TKPK DENGAN FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 17
(1)
Forum Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku dibentuk dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 05 Tahun 2009.
386 (2)
Untuk tetap menjamin eksistensi Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan kerjasama lintas Kabupaten/Kota, maka hubungan kerja antara TKPK dengan Forum Pemberdayaan Masyarakat diatur sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
e. d.
TKPK melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Tingkat Provinsi Forum Pemberdayaan Masyarakat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiksinan dan pemberdayaan masyarakat lintas Kabupaten/Kota Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Forum Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota akan menjadi masukan bagi TKPK untuk tindak lanjut perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Maluku Forum Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. TKPK Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada TKPK Kabupaten/Kota. Untuk tetap menjaga hubungan kerja antara TKPK dan Forum Pemberdayaan Masyarakat, maka Ketua TKPK dan Ketua Forum Pemberdayaan Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam implementasi tugas dan fungsi masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Forum Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku.
387 BAB VIII MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Pertama PERENCANAAN Pasal 18 (1)
Tingkat Provinsi a.
b.
c.
(2)
TKPK Provinsi melakukan Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan tahunan. TKPK Provinsi mengkoordinasikan dokumen perencanaan tersebut dengan TKPK Kabupaten/Kota melalui Rapat Koordinasi tahunan penanggulangan kemiskinan di Tingkat Provinsi Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku kepada Pemerintah Pusat untuk dibiayai melalui APBN, dan menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dibiayai melalui APBD.
Tingkat Kabupaten dan Kota a.
b.
c.
TKPK Kabupaten/Kota melakukan Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan tahunan. TKPK Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen perencanaan tersebut pada rapat koordinasi tahunan yang dilaksanakan oleh TKPK Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan RAPBD kepada DPRD Kabupaten dan Kota untuk dibiayai melalui APBD.
388 Bagian Kedua PELAKSANAAN Pasal 19 (1)
Tingkat Provinsi a.
b.
c.
d.
e.
TKPK Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TKPK Kabupaten/Kota dalam rangka penyiapan penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di masing – masing Kabupaten dan Kota. Koordinasi dan kerjasama dengan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana butir a tersebut diatas, secara operasional dilaksanakan oleh Forum Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan Kota atas dasar Keputusan Bupati dan Walikota tentang Kelompok penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan Kota yang disampaikan kepada Gubernur. Keputusan Bupati dan Walikota yang disampaikan kepada Gubernur merupakan landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan Kota. Apabila Keputusan Bupati dan Walikota tentang sasaran lokasi dan kelompok penerima bantuan penanggulangan kemiskinan belum disampaikan ke Pemerintah Provinsi, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk menunda dan/atau menghentikan untuk sementara pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada Kabupaten dan /atau Kota yang belum menyampaikannya. Apabila kondisi sebagaimana butir (d) diatas tidak dapat diatasi, maka dalam kerangka efisiensi dan efektivitas waktu pelaksanaan, Gubernur dapat menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan untuk melakukan pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
389 (2)
Tingkat Kabupaten dan Kota a.
b. c.
d.
e.
f.
TKPK Kabupaten/Kota melakukan penyiapan masyarakat penerima bantuan melalui program penanggulangan kemiskinan pada lokasi – lokasi sasaran program untuk memperoleh kepastian tentang kelompok masyarakat penerima bantuan yang dijustifikasi dengan nama dan alamat yang jelas. Melegitimasi hasil penyiapan masyarakat dengan Keputusan Bupati dan Walikota. Keputusan Bupati dan Walikota secara eksplisit harus menjelaskan sasaran lokasi (Kecamatan, Desa dan Kelurahan), jumlah penerima bantuan, nama dan alamat penerima bantuan (by name by address) sampai pada tataran RW dan RT. Menyampaikan Keputusan Bupati dan Walikota tersebut kepada Gubernur untuk dipakai sebagai dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi di masing – masing Kabupaten dan Kota. Membantu memfasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Melaksanakan program penanggulangan kemiskinan pada daerah masing – masing melalui dukungan dana APBD secara terpadu dan terintegrasi. Bagian Ketiga PENGENDALIAN Pasal 20
(1)
Pembinaan. A.
Tingkat Provinsi 1.
TKPK Provinsi melakukan pembinaan secara tidak langsung kepada penerima bantuan penanggulangan kemiskinan melalui petunjuk dan pedoman kepada Kabupaten dan Kota terkait
390
2.
B.
Tingkat Kabupaten dan Kota 1.
2.
(2)
dengan pendampingan kepada kelompok penerima bantuan. TKPK Provinsi memfasilitasi TKPK Kabupaten/Kota untuk menindak lanjuti masalah yang dihadapi kelompok masyarakat dalam pengelolaan bantuan penanggulangan kemiskinan.
TKPK Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pendampingan secara langsung kepada kelompok masyarakat penerima bantuan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten/Kota menindak lanjuti masalah yang dihadapi kelompok masyarakat dalam pengelolaan bantuan dalam koordinasi dan kerjasama dengan TKPK Provinsi.
Pengawasan A.
Tingkat Provinsi 1.
2.
3.
B.
Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Gubernur dan diketuai oleh Kepala Inspektorat Provinsi Maluku. Pengawasan dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Tingkat Kabupaten dan Kota 1.
2.
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masing – masing Kabupaten dan Kota. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Bupati dan Walikota, dan diketuai oleh
391
3.
(3)
Monitoring dan Evaluasi A.
Tingkat Provinsi 1.
2.
3.
B.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhdap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Gubernur, dan diketuai oleh Kepala Biro Manejemen Pembangunan Sekretariat Daerah Maluku. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Tingkat Kabupaten dan Kota 1.
2.
3.
(4)
Kepala Inspektorat Kabupaten dan Kota masing – masing. Pengawasan dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhdap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Bupati dan Walikota, dan diketuai oleh Kepala Bagian/Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Pelaporan A.
Tingkat Provinsi 1.
2.
TKPK Provinsi menyusun laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Maluku. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiksinan di Provinsi
392
3.
B.
Maluku kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri 2 (dua) kali dalam 1 (1) tahun yaitu pada Bulan April dan Bulan September tahun berjalan. Laporan pelaksanaan dipakai sebagai salah satu instrument bagi penyusunan perencanaan program tahunan di Provinsi Maluku.
Tingkat Kabupaten dan Kota. 1.
2.
3.
TKPK Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan Kota masing-masing. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur Maluku 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Maret dan Agustus tahun berjalan. Laporan pelaksanab dipakai sebagai salah satu instrumen bagi penyusunan perencanaan program tahunan di Kabupaten dan Kota. Bagian Keempat PEMBIAYAAN Pasal 20
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota. 4. Kerjasama dengan LSM Lokal, Regional dan Internasional. 5. Swadaya masyarakat, bantuan luara Negeri, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
393 BAB IX PENUTUP Pasal 21 (1)
Peraturan Gubernur ini tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku ini merupakan Landasan Hukum yang harus dipedomani dan digunakan untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
(2)
Kepala semua Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Provinsi Maluku yang melaksanakan program penanggulangan, agar memberikan petunjuk kepada jajaran dibawahnya bagi kebutuhan implementasinya.
(3)
Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota supaya menjabarkan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing bagi kepentingan pelaksanaannya.
(4)
Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku, dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 243 Tahun 2006 tentang Pembentukan kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi penanggulangan kemiksinan Provinsi Maluku dinyatakan tidak berlaku lagi.
(5)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. Pasal 22
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.
394 Disahkan di Ambon pada tanggal 1 Oktober 2009 GUBERNUR MALUKU,
Cap/ttd KAREL ALBERT RALAHALU Diundangkan di Ambon pada tanggal 1 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, Cap/ttd
Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 21
395
PARAF KOORDINASI 1. SEKDA 2. ASISTEN I 3. KEPALA BKD 4. KARO HUKUM DAN HAM 5. SEKRETARIS/KABID
