Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara BOX 1

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara

BOX 1 LAPORAN HASIL PENELITIAN DASAR POTENSI EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 (BASELINE ECONOMIC SURVEY – BLS)

Pendahuluan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung antara lain; pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56,72% dari total PDB (BPS, 2004). Bank Indonesia sejak lama telah mengembangkan penelitian Baseline Economic Survey (BLS), yang bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Penelitian BLS difokuskan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah. Pada kajian BLS tahun 2006, terdapat perubahan yang signifikan dalam penetapan Daftar Skala Prioritas yang semula menggunakan kriteria data produksi, pendapat instansi dan data primer responden UMKM pada suatu komoditi/produk/jenis usaha di suatu kecamatan, menjadi penetapan komoditi/produk/jenis usaha (KPJU) unggulan daerah di kabupaten dengan menggunakan alat analisis Comparative Performance Index (CPI) dan Analityc Hierarchy Process (AHP). Comparative Performance Index (CPI) atau Teknis Perbandingan Indeks Kinerja merupakan indeks gabungan (composite index) yang digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif

Box 1. Hasil Penelitian BLS

19


berdasarkan beberapa kriteria. Sedangkan AHP adalah sebuah alat analisis yang didukung oleh pendekatan matematika sederhana dan dipergunakan untuk memecahkan permasalahan decision making seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas. Tujuan Penelitian BLS ini adalah untuk mengenal dan memahami profil daerah dan profil UMKM, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengembangan UMKM, peranan perbankan dalam pengembangan UMKM dan memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah di suatu kabupaten/kota. Daerah penelitian meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota di Propinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan pembobotan di tingkat propinsi terhadap tujuan, kriteria untuk CPI dan AHP serta sektor/sub-sektor di kecamatan dan kabupaten/kota. Penentuan pembobotan ini dilakukan pada forum FGD (Focus Group Discussion) tingkat propinsi dengan peserta berasal dari berbagai kalangan yang mewakili pengusaha/asosiasi usaha, Bappeda, dinas/instansi terkait tingkat propinsi, akademisi dan perbankan. Dari FGD Propinsi diperoleh hasil pembobotan sebagai berikut : a. Bobot tujuan penetapan KPJU unggulan Maluku Utara, terdiri dari 3 aspek, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja (49,34%), Penciptaan Daya Saing (31,08%), Pertumbuhan Perekonomian (19,58%). Selanjutnya nilai pembobotan ini berlaku sama untuk semua kecamatan dan kabupaten/kota pada sektor/sub sektor;


20


b. Bobot masing-masing 11 kriteria untuk penetapan KPJU unggulan tingkat kabupaten/kota yaitu Ketersediaan Pasar (15,58%), Penyerapan Tenagakerja (11,77%), Aksesibilitas dan Kebutuhan Modal (11,02%), Harga (10,65%), Sumbangan Terhadap Perekonomian (10,32%), Sarana Produksi (9,22%), Ketersediaan Tenagakerja Terampil (8,98%), Teknologi (7,73%), Manajemen Usaha (4,13%), Bahan Baku (7,58%), Sosial Budaya (3,02%). c. Bobot 4 kriteria untuk analisis dengan metode CPI yaitu : Jangkauan Pasar (48,14%), Ketersediaan Bahan Baku/Sarana Produksi (29,54%), Jumlah Unit Usaha (13,09%), Kontribusi Terhadap Perekonomian Kecamatan (9,23%). d. Tahap kedua, yakni penentuan KPJU dengan CPI di kecamatan. Berdasarkan daftar KPJU seluruh kecamatan pada suatu kabupaten/kota yang diperoleh dari data sekunder atau narasumber, dilakukan pemilihan KPJU kecamatan dengan menggunakan 4 kriteria di atas (butir c). Penilaian setiap alternatif KPJU ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat narasumber yang diperoleh melalui pertemuan atau kunjungan ke kecamatan dengan narasumber di tingkat kecamatan, yaitu mantri pertanian (Petugas Penyuluh Lapangan), mantri statistik dan staf/seksi perekonomian. Berdasarkan analisis CPI ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor ekonomi di tingkat Kecamatan.


21


Tahap ketiga, yakni penentuan KPJU dengan metode Borda di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil KPJU dari seluruh kecamatan di suatu kabupaten/kota dengan metode CPI, dilakukan pemilihan KPJU kabupaten/kota dengan metode Borda. Metode Borda adalah metode yang dipakai untuk menetapkan urutan peringkat. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU untuk setiap sektor/sub-sektor ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Tahap keempat adalah penentuan KPJU dengan AHP di tingkat kabupate/kota. Tahap ini dilaksanakan dalam rangka proses penyaringan untuk menetapkan KPJU unggulan per sektor/sub-sektor pada tingkat kabupaten/kota. Adapun kriteria yang digunakan dengan bobot sesuai hasil FGD propinsi yang terdiri dari 11 aspek tersebut di atas. Penilaian setiap alternatif KPJU ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat narasumber yang diperoleh melalui FGD tingkat kabupaten/kota. Narasumber FGD di tingkat kabupaten/kota adalah pejabat dinas/instansi, asosiasi, Kadin, Bappeda, perbankan dan peneliti/dosen perguruan tinggi. Pada forum tersebut juga dilakukan penilaian oleh narasumber terhadap tingkat kepentingan setiap alternatif kebijakan yang harus diambil dalam rangka pengembangan usaha KPJU unggulan yang telah teridentifikasi. Berdasarkan analisis AHP ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Tahap kelima adalah penentuan KPJU dengan memberi mengalikan bobot sektoral kabupaten/kota dengan bobot komoditi unggulan sektoral kabupaten/kota menghasilkan 5 (lima) komoditi unggulan lintas sektoral kabupaten/kota. Berdasarkan perhitungan dengan metode normalisasi ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU lintas sektoral di tingkat kabupaten/kota. Tahap keenam adalah penentuan KPJU dengan metode Borda di tingkat propinsi yang merupakan proses seleksi lebih lanjut dalam penetapan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi pada tingkat propinsi. Pada setiap KPJU dari setiap kabupaten dilakukan penjumlahan nilai skor dengan


22


nilai rankingnya, sehingga pada setiap sektor ekonomi di propinsi diperoleh daftar KPJU unggulan berdasarkan urutan total nilai skornya. Selain itu, dihasilkan pula daftar ranking seluruh KPJU secara lintas sektor (seluruh sektor) di propinsi. Setelah diperoleh KPJU unggulan daerah pada tingkat kabupaten dan propinsi, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemda atau sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian fungsi KBI sebagai advisor maupun penyedia data dan informasi bagi Pemerintah Daerah dapat diimplementasikan dari hasil penelitian ini.

KPJU Unggulan UMKM Berdasarkan hasil FGD dengan metode AHP di masing-masing kabupaten dan kota diperoleh total skor terbobot tingkat kepentingan setiap sektor ekonomi. Penilaian tersebut diperlukan untuk penetapan ranking dan total skor KPJU unggulan di masing-masing kabupaten dan kota. Adapun hasil FGD dilakukan di tingkat kabupaten dan kota sebagai berikut: 1. Kabupaten Halmahera Barat Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kabupaten Halmahera Barat adalah Sektor Perikanan, Peternakan, Perikanan dan Angkutan. Adapun KPJU unggulan di Kabupaten Halmahera Barat yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Ikan Kecil, 2). Sapi, 3). Teripang, 4). Kapal Motor, 5). Ojek Sepeda Motor. 2. Kabupaten Halmahera Tengah Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kabupaten Halmahera Tengah adalah Sektor Pariwisata, Angkutan, Peternakan, Kehutanan dan Tanaman Pangan. Adapun KPJU unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Wisata Pantai/bahari, 2). Angkutan Umum (Mikrolet), 3). Sapi, 4). Kayu Meranti, 5). Padi.


23


3. Kabupaten Kepulauan Sula Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kabupaten Kepulauan Sula adalah Sektor Pariwisata, Angkutan, Peternakan, Perdagangan dan Perikanan. Adapun KPJU unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Wisata Pantai Manaf, 2). Longboat, 3). Sapi, 4). Kopra, 5). Tuna. 4. Kabupaten Halmahera Selatan Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kabupaten Halmahera Selatan adalah Sektor Industri, Perkebunan, Angkutan, Perkebunan dan Tanaman Pangan. Adapun KPJU unggulan di Kabupaten Halmahera Selatan yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Minyak Kelapa, 2). Kelapa, 3). Truk, 4). Pala, 5). Cabe. 5. Kabupaten Halmahera Utara Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kabupaten Halmahera Utara adalah Sektor Pariwisata, Tanaman Pangan, Perdagangan, Industri dan Tanaman Pangan. Adapun KPJU unggulan di Kabupaten Halmahera Utara yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Pantai Kupa-kupa, 2). Padi, 3). Kelapa, 4). Minyak Kelapa, 5). Kacang Tanah. 6. Kabupaten Halmahera Timur Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kabupaten Halmahera Timur adalah Sektor Industri, Angkutan, Perkebunan, Peternakan dan Perkebunan. Adapun KPJU unggulan di Kabupaten Halmahera Timur yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Kopra, 2). Ojek Sepeda Motor, 3). Kelapa, 4). Sapi, 5). Pala. 7. Kota Ternate Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kota Ternate adalah Sektor Perkebunan, Peternakan, Angkutan, Perikanan dan Peternakan. Adapun KPJU unggulan di Kota Ternate yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1). Pala, 2). Sapi, 3). Ojek Sepeda Motor, 4). Tongkol, 5). Kambing. 8. Kota Tidore Kepulauan Ranking skor terbobot tingkat kepentingan sektor ekonomi untuk Kota Tidore Kepulauan adalah Sektor Peternakan, Angkutan, Perikanan, Pariwisata dan Industri. Adapun KPJU unggulan di Kota Tidore Kepulauan yang disusun berdasarkan ranking adalah: 1) peternakan sapi); 2) angkutan ojek sepeda motor); dan 3) perikanan cakalang); 4) pariwisata pantai Akesahu; dan 5) industri parang dan pisau.


24


9. KPJU Unggulan Sektoral Propinsi Maluku Utara Penentuan KPJU unggulan sektoral tingkat propinsi dilakukan dengan metode Borda, yang merupakan proses seleksi lebih lanjut dalam penetapan KPJU unggulan. Dalam setiap KPJU unggulan setiap kabupaten, nilai skor dan nilai rankingnya dijumlahkan, sehingga pada setiap sektor ekonomi di propinsi diperoleh daftar KPJU unggulan berdasarkan urutan total nilai skornya. Selain itu, dihasilkan pula daftar ranking seluruh KPJU unggulan secara lintas sektor (seluruh sektor) di propinsi. Urutan KPJU Unggulan lintas sektoral Propinsi Maluku Utara adalah: (1) Tanaman Pangan (Jagung, Padi); (2) Peternakan (Sapi, Kambing); (3) Perkebunan (Kelapa, Pala, Kakao, Cengkeh); (4) Jasa (Pertukangan kayu dan batu); (5) Angkutan (Ojek Sepeda Motor).

Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian BLS di atas, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan di masing-masing kabupaten/kota, maka direkomendasikan kepada instansi/dinas/badan/lembaga terkait hal-hal sebagai berikut: Bappeda : •

•

Mengembangkan dan melaksanakan fungsi dan peran sebagai koordinator kerjasama lintas sektoral antar instansi teknis/dinas-dinas terkait dalam program pengembangan produk-produk UMKM pada umumnya, khususnya KPJU unggulan Provinsi Maluku Utara. Program pengembangan KPJU unggulan dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan kluster-kluster (cluster) agroindustri yang berdaya saing tinggi di lokasi-lokasi strategis melalui pemberian insentif yang menarik bagi investor, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan penyediaan lahan yang produktif. Merencanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung (fasilitas kredit, sistem informasi, jaringan transportasi), untuk lebih mendorong peningkatan produksi dan pemasaran produk-produk UMKM pada umumnya, khususnya KPJU unggulan.


25


• •

kemudahan perizinan, keringanan pajak dan penyediaan lahan yang produktif. Merencanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung (fasilitas kredit, sistem informasi, jaringan transportasi), untuk lebih mendorong peningkatan produksi dan pemasaran produk-produk UMKM pada umumnya, khususnya KPJU unggulan. • Mengembangkan skim kredit bersubsidi/komersial berskala mikro bagi petani/nelayan, pengusaha, bekerjasama dengan bank yang memiliki jaringan cabang yang tersebar pada sentra-sentra produksi KPJU unggulan. • Memperluas pemanfaatan jaringan informasi, riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung peningkatan produktifitas dan daya saing kawasan dan KPJU unggulan; • Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan usaha UMKM khususnya yang mengembangkan KPJU unggulan daerah; Badan Koodinasi Penanaman Modal Daerah: •

Membangun dan mengembangkan kerjasama strategis antara pengusaha besar dengan UMKM; • Melakukan kajian untuk pengembangan investasi khususnya yang terkait dengan potensi sumberdaya KPJU Unggulan daerah. • Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi mengenai peluang investasi daerah; • Mempromosikan potensi sumberdaya dan peluang investasi daerah melalui berbagai media kepada calon investor dalam negeri maupun luar negeri. • Menyediakan berbagai bentuk insentif kepada para investor, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, listrik, air bersih, kemudahan perizinan dan keringanan pajak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: • •

Melakukan pendampingan terhadap pengusaha UMKM di bidang perdagangan, industri kecil dan menengah yang baru berkembang; Mengembangkan kerjasama dengan Dinas/Badan/instasi terkait dalam mempromosikan pembentukan kluster kepada pengusaha UMKM bidang industri dan memberikan motivasi mengenai pentingnya pembentukan kluster dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dihasilkan;


26


•

Melaksanakan fungsi dan peran sebagai agen dalam transfer teknologi tepat guna khususnya teknologi pengolahan produk-produk yang menggunakan KPJU unggulan (kelapa, kopi, pala, cengkeh, kakao) sebagai bahan bakunya; • Meningkatkan kemampuan di bidang teknik-teknik manajerial bagi pengusaha UMKM; • Memberikan bantuan peralatan produksi untuk usaha industri yang berskala UMKM dan berbasis bahan baku lokal, misalnya industri pengolahan makanan dan minuman (kue-kue kering, kripik, dan minuman). • Menyederhanakan proses perizinan dan pemberian hak paten dan merek (labeling). • Memberikan informasi mengenai pasar input dan pasar produk-produk yang akan dibuat khususnya pasar lokal; • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik-teknik menjual produk yang dihasilkan; • Mempromosikan produk-produk yang dihasilkan UMKM melalui berbagai media. Dinas Pertanian: • • • •

• •

•

Melakukan pendampingan terhadap pengusaha UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya; Menyediakan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; Memfasilitasi dan memperkuat fungsi dan peran kelembagaan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing produksi; Mengembangkan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian khususnya komoditi kelapa, kopi, pala, cengkeh, kakao; Membangun dan memperkuat pola kemitraan dan koordinasi antara Pemda, Asosiasi, Perbankan, Koperasi dan petani dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dan jaringan pemasaran baik pasar lokal maupun antar daerah; Mengembangkan KPJU unggulan sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan sentra produksi;


27


Dinas Perkebunan: •

Program pemetaan dan identifikasi wilayah-wilayah tertentu yang potensial untuk dijadikan sebagai sentra pengembangan komoditi unggulan perkebunan. • Peremajaan tanaman yang telah tua (tidak produtif lagi), khususnya kelapa, kopi, pala, cengkeh dan kakao; • Penerapan dan peningkatan teknologi penangan pasca panen. • Membangun dan memperkuat pola kemitraan dan koordinasi antara Pemda, Asosiasi, Perbankan, Koperasi dan petani dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dan jaringan pemasaran baik dalam negeri maupun untuk ekspor; • Mengembangkan program bantuan modal berbunga rendah untuk pengusaha UMKM yang bergerak di bidang komoditi perkebunan. • Membangun jaringan sistem informasi produksi dan pemasaran. Dinas Kelautan dan Perikanan: • Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti tempat pelelangan ikan, cold-storage, pabrik es dan distributor bahan bakar; • Menyediakan fasilitas untuk pembangunan industri pengolahan ikan, antara lain lokasi bangunan, air bersih, jaringan listrik dan fasilitas pendukung lainnya; • Meningkatkan pengetahun dan keterampilan mengenai teknologi tepat guna di bidang kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan; • Mamfasilitasi pengusaha UMKM di bidang kelautan dan perikanan untuk mengakses fasilitas kredit dari pihak perbankan; • Meningkatkan kapasitas produksi kelautan dan perikanan pengembangan usaha industri pengelolaan hasil-hasil kelautan dan perikanan. Dinas Peternakan: • Melakukan pendampingan terhadap pengusaha UMKM bidang peternakan; • Memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknologi tepat guna di bidang peternakan; • •

Menyediakan bibit unggul khususnya bagi peternak sapi dan kambing yang menjadi salah satu KPJU unggulan Maluku Utara. Membangun dan memperkuat pola kemitraan dan koordinasi antara Pemda, Asosiasi, Perbankan, Koperasi dan peternak dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dan jaringan pemasaran.


28


Dinas Perhubungan: • Merencanakan dan mengembangkan jalur transportasi reguler yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan daerah-daerah pemasaran masing-masing KPJU unggulan; • Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi seperti jalan, jembatan dan pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas lalu lintas barang antar kabupaten/kota dan antar provinsi. • Membuat regulasi yang berpihak kepada pengusaha UMKM, antara lain yang terkait dengan pajak, retribusi, standar keselamatan dan lain-lain. Dinas Pariwisata: • Merencanakan dan mengembangkan program pelestarian obyek-obyek wisata yang potensial; • Mempromosikan obyek-obyek wisata daerah melalui berbagai media cetak, elektronik dan kegiatan pameran. • Menjalin kerjasama dengan dinas/badan/kantor dan sektor swasta untuk meningkatkan arus kunjungan wisata ke Maluku Utara. Perbankan: •

Menyediakan fasilitas kredit untuk pengembangan usaha dengan persyaratan kredit yang dapat dipenuhi oleh pengusaha UMKM, khususnya yang mengembangkan KPJU unggulan; • Menyediakan informasi potensi dan lokasi KPJU unggulan bagi calon investor yang berminat untuk mengembangkan KPJU unggulan tertentu. • Memberikan bantuan dalam bentuk konsultasi teknis dalam pengembangan UMKM yang mengelola KPJU unggulan; • Sudah saatnya digagas lintas instansi dan investor untuk dapat menjaring wisatawan potensial yang dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah dan lamanya tinggal wisatawan di daerah. • Perlu pertambahan sarana pendukung seperti dibangunnya golf court. Dinas Koperasi: • • •

•

Memberikan masukan dalam penyusunan kerangka acuan kerja pembentukan kluster; Menjalin kerjasama dengan dinas/badan/kantor/lembaga terkait dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan KPJU unggulan; Memberikan bantuan dalam bentuk dana (permodalan) maupun konsultasi teknis dalam upaya pengembangan UMKM khususnya yang mengelola KPJU unggulan; Memfasilitasi pembentukan unit koperasi simpan pinjam bagi pengusaha UMKM


29

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara BOX 1

Recommend Documents